Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Hoaks! Video Wapres Gibran resmi dimakzulkan DPR RI

    Hoaks! Video Wapres Gibran resmi dimakzulkan DPR RI

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video berdurasi 11 detik di Facebook menampilkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang tampak berdiri sambil bertepuk tangan.

    Dalam video itu juga disertakan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Unggahan tersebut menarasikan bahwa Gibran telah resmi dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Akhirnya Gibr4n resmi di m4kjulk4n…!!!”

    Namun, benarkah Wapres Gibran resmi dimakzulkan?

    Unggahan video yang dinarasikan Wapres Gibran resmi dimakzulkan DPR RI. Faktanya, video tersebut merupakan momen ketika Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat kejutan ulang tahun di tengah rapat paripurna pada 6 September 2022 di Kompleks Parlemen, Senayan. (Facebook)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, video yang digunakan dalam unggahan itu merupakan potongan dari tayangan YouTube IDX berjudul “Ultah Puan, Lagu Selamat Ulang Tahun Menggema saat Rapat Paripurna”.

    Video tersebut memperlihatkan momen ketika Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat kejutan ulang tahun di tengah rapat paripurna pada 6 September 2022 di Kompleks Parlemen, Senayan. Pada saat itu, Cak Imin masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

    Dengan demikian, konteks video asli tidak berkaitan sama sekali dengan isu pemakzulan. Hingga saat ini, Gibran Rakabuming Raka masih menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia.

    Klaim: Wapres Gibran resmi dimakzulkan DPR RI

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkes Pastikan Penghapusan Tunggakan Iuran Tak Ganggu Keuangan BPJS Kesehatan

    Menkes Pastikan Penghapusan Tunggakan Iuran Tak Ganggu Keuangan BPJS Kesehatan

    Jakarta

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan penghapusan tunggakan iuran tidak akan mempengaruhi keuangan BPJS Kesehatan. Penghapusan tunggakan ini rencananya diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang betul-betul tidak mampu membayar iuran.

    “Ini pemutihan tidak ada pengaruhnya kepada cash yang masuk ke BPJS sekarang,” kata dia usai rapat di DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

    Secara detail mengenai kebijakan ini berada di tangan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Budi enggan memberikan keterangan lebih lanjut.

    “Rencananya sedang dikoordinasi dengan Menko Muhaimin untuk bisa mengeluarkan detail. Saya tidak… lebih cocok pak Menko,” tambahnya.

    Sebelumnya dalam rapat, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan bahwa penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan hanya dilakukan sekali. Program itu juga hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas bawah yaitu desil 1 sampai 5.

    “Tetap disampaikan jangan sampai disalahartikan, orang yang mampu kemudian ‘saya nunggu saja nunggak, nggak usah bayar’. Meskipun yang menentukan dua, kalau dia mampu bayar, jangan nunggu itu. Ini cuma sekali (penghapusan tunggakan) barangkali,” jelasnya dalam rapat dengan Komisi IX dan Menkes.

    Untuk diketahui, rencana penghapusan tunggakan atau pemutihan tagihan iuran BPJS Kesehatan disampaikan oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Dia menyampaikan kebijakan itu rencananya dilakukan pada akhir tahun ini.

    Pria yang karib disapa Cak Imin itu bilang akan ada registrasi ulang untuk masyarakat yang berhak dihapus tunggakan iurannya di BPJS Kesehatan.

    “Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan dengan melalui registrasi ulang. Kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang, dan registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali,” papar Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    Dia mengatakan, tunggakan iuran yang terutang bagi masyarakat yang berhak akan dibebankan kepada BPJS Kesehatan yang mendapat suntikan dana dari pemerintah.

    (ada/ara)

  • Apa Itu Program SMK Go Global yang Siapkan 500.000 Lulusan Kerja ke Luar Negeri?

    Apa Itu Program SMK Go Global yang Siapkan 500.000 Lulusan Kerja ke Luar Negeri?

    Apa Itu Program SMK Go Global yang Siapkan 500.000 Lulusan Kerja ke Luar Negeri?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 500.000 ribu lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) akan berangkat pada akhir 2025 untuk bekerja di luar negeri.
    Mereka adalah lulusan
    SMK
    yang mengikuti program
    SMK Go Global
    yang diinisiasi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul
    Muhaimin Iskandar
    atau Cak Imin menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,1 triliun untuk mendukung
    program SMK Go Global
    .
    “Dengan jumlah 500.000 orang yang berangkat akhir tahun ini. (Tahun 2026) itu lebih besar lagi,” kata Cak Imin di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
    SMK Go Global, kata Cak Imin, adalah program yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
    Program SMK Go Global dibentuk sebagai tindak lanjut dari terbukanya peluang kerja di negara-negara seperti Jepang, Jerman, dan Turki.
    Peluang
    kerja di luar negeri
    yang terbuka untuk para lulusan SMK di antaranya adalah welder, hospitality, caregiver, dan lainnya.
    Dengan bekal keahlian tersebut, para lulusan SMK memiliki peluang untuk bekerja lebih baik dan memperoleh gaji yang layak di luar negeri.
    “Lulusan SMK yang memiliki kompetensi dan yang bisa di-upgrade kompetensinya untuk diberikan beasiswa melalui peluang bekerja di luar negeri dengan syarat gaji yang bagus,” ujar Cak Imin.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mendorong adanya penyesuaian kurikulum dan penguatan vokasi demi mendukung rencana pemerintah memberikan beasiswa pelatihan bagi lulusan SMA/SMK yang ingin bekerja ke luar negeri.
    Penyesuaian kurikulum dan penguatan vokasi saat SMA/SMK menjadi penting agar para lulusannya sudah punya keterampilan serta mampu beradaptasi saat bekerja di luar negeri.
    “Dengan demikian, lulusan SMA dan SMK tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan bahasa, etika kerja, dan pemahaman lintas budaya yang dibutuhkan di dunia kerja global,” ujar Lalu kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).
    Ia sendiri mendukung rencana pemerintah yang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 12 triliun untuk program beasiswa lulusan SMA/SMK itu.
    Tak hanya untuk siswanya, para guru di SMA/SMK juga perlu diberi peningkatan kompetensi agar standar kualitas pembelajaran di seluruh daerah bisa sama.
    “Pelatihan ini jangan hanya bersifat jangka pendek, tetapi harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan menengah kita. Pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan juga perlu dilibatkan agar sinergi ini menghasilkan tenaga kerja berkualitas yang mampu bersaing di luar negeri,” ujar Lalu.
    Ia berharap, program tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu bersaing di dunia internasional.
    “Tujuan akhirnya bukan hanya menyiapkan tenaga kerja untuk ke luar negeri, tetapi juga membangun generasi muda Indonesia yang berdaya saing, berkompeten, dan mampu membawa nama baik bangsa di dunia internasional,” ujar Lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ritel Modern dan UMKM: Antara Peluang Kemitraan dan Ancaman Dominasi

    Ritel Modern dan UMKM: Antara Peluang Kemitraan dan Ancaman Dominasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kemitraan antara ritel modern dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan. Di satu sisi, kerja sama ini membuka peluang bagi produk lokal untuk menembus pasar yang lebih luas.

    Di sisi lain, ekspansi masif jaringan minimarket modern seperti Alfamart dan Indomaret dinilai berpotensi menekan ruang tumbuh usaha kecil dan toko tradisional.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menegaskan, peluang UMKM untuk bermitra dengan jaringan ritel modern saat ini terbuka lebar.

    Bahkan, menurutnya, peritel besar memberikan sejumlah kelonggaran pembayaran bagi UMKM dibandingkan pemasok besar.

    Namun, ia menekankan bahwa kemitraan ini hanya akan berkelanjutan jika pelaku UMKM mampu menjaga mutu dan kontinuitas pasokan.

    “Mutu dan kualitas harus tetap terjaga. Selain itu, kontinuitas juga penting. Jangan sampai hari ini barang tersedia, tetapi dua minggu kemudian habis,” ujar Solihin di sela acara Hari Ritel Nasional 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

    Produk UMKM yang paling banyak menghiasi rak-rak ritel modern saat ini adalah makanan dan minuman. Solihin menilai, untuk memperluas pasar, UMKM perlu meningkatkan standar masa kedaluwarsa produknya.

    Bahkan, sambungnya, di beberapa negara, produk yang diperdagangkan harus memiliki masa kedaluwarsa minimal satu tahun. Sementara itu, produk UMKM kita rata-rata hanya enam hingga delapan bulan.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso turut menegaskan pentingnya peran jaringan ritel modern dalam memperkuat distribusi produk dalam negeri. Menurutnya, pola kemitraan yang telah berjalan selama satu dekade terakhir perlu diperluas, bukan dibatasi.

    “Apabila produk UMKM diterima pasar domestik, ini menjadi salah satu cara untuk menahan laju impor,” ujar Budi.

    Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, rata-rata porsi produk UMKM di ritel modern saat ini mencapai 15%, namun di beberapa wilayah Jakarta, proporsinya bahkan telah meningkat hingga 80%, terutama untuk kategori makanan dan minuman.

    “Kalau produk UMKM diterima di dalam negeri dan bisa bersaing, itu bukti kita mulai mengonsumsi produk buatan sendiri,” tegas Budi.

    Kekhawatiran atas Dominasi Minimarket

    Meski kemitraan dengan ritel modern dianggap membawa manfaat, sejumlah pihak tetap menyuarakan kekhawatiran. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai ekspansi besar-besaran jaringan minimarket bisa ‘membunuh’ ekonomi rakyat.

    “Ritel raksasa seperti Indomaret dan Alfamart yang masuk ke kampung-kampung berpotensi membunuh para pelaku UMKM,” ujar Muhaimin.

    Sebagai respons, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan rantai bisnis berkeadilan guna melindungi pelaku usaha kecil. Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison menjelaskan, kebijakan ini bukan bentuk pelarangan, melainkan upaya menciptakan ekosistem yang lebih adil dan inklusif.

    “Pemerintah tidak sedang mematikan Indomaret dan Alfamart, tetapi berupaya melakukan pemerataan rantai bisnis yang adil,” jelas Leon.

    Ia mengingatkan bahwa banyak toko kecil terancam gulung tikar akibat keterbatasan modal dan akses.

    “Jangan hanya hitung berapa orang yang bekerja di Alfamart dan Indomaret, tapi hitung juga berapa toko kecil yang mati,” ujarnya.

    Data Aprindo mencatat, hingga akhir 2025 jumlah gerai Indomaret mencapai sekitar 24.141 unit, sementara Alfamart memiliki sekitar 20.120 unit di seluruh Indonesia. Kedua jaringan itu masih menargetkan ekspansi agresif dengan penambahan sekitar 1.000 gerai baru per tahun.

    Menata Ulang Ekosistem Ritel

    Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai langkah perlindungan terhadap UMKM perlu disertai kebijakan yang realistis. Ia menyebut, ritel modern harus diatur lebih ketat terutama dalam hal izin dan distribusi, agar pertumbuhan minimarket tidak menekan toko tradisional.

    “Kalau dibiarkan bebas, sulit bagi usaha tradisional berkembang. Perlu pengaturan soal jarak dan distribusi agar lebih seimbang,” kata Faisal.

    Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat rantai pasok ritel tradisional dan memberikan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM, mulai dari manajemen toko, tampilan produk, hingga pelayanan pelanggan.

    Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat bahwa pengaturan ekspansi ritel modern harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu iklim investasi.

    “Pembatasan ekspansi memang perlu, tapi jangan sampai menimbulkan ketidakpastian investasi,” ujarnya.

    Menurutnya, solusi terbaik adalah melibatkan UMKM dalam rantai pasok ritel modern, bukan menutup gerai yang sudah ada. Dengan begitu, pelaku kecil tetap mendapat ruang tumbuh, sementara jaringan ritel besar tetap berkontribusi terhadap perekonomian.

    Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Edy Misero menilai kehadiran ritel modern tidak seharusnya dipandang negatif. Menurutnya, jaringan minimarket justru membuka ruang pemasaran baru bagi produk UMKM, menyerap tenaga kerja lokal, dan memberikan kemudahan bagi konsumen.

    “Hadirnya ritel besar seperti Alfamart dan Indomaret juga memberikan ruang kepada produk-produk UMKM untuk dipasarkan,” ujar Edy.

    Ia menambahkan, segmen pasar yang dilayani berbeda. Masyarakat menengah ke atas lebih banyak berbelanja di ritel modern, sedangkan masyarakat menengah ke bawah masih setia di warung kelontong dan warung Madura.

    “Warung Madura, misalnya, punya keunggulan seperti operasional 24 jam, margin fleksibel, dan kedekatan dengan pelanggan,” tambahnya.

  • Ponpes Al Khoziny Dibangun Ulang Pakai Dana Kemen PU, Purbaya Tunggu Pengajuan
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        10 November 2025

    Ponpes Al Khoziny Dibangun Ulang Pakai Dana Kemen PU, Purbaya Tunggu Pengajuan Surabaya 10 November 2025

    Ponpes Al Khoziny Dibangun Ulang Pakai Dana Kemen PU, Purbaya Tunggu Pengajuan
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, ada uang yang siap digunakan untuk pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo yang ambruk.
    Hal tersebut diungkapkan oleh Purabaya, setelah mendatangi acara
    studium generale
    dalam rangka memperingati Dies Natalies ke-71 Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.
    “Yang runtuh itu ya? Saya enggak tahu akhirnya seperti apa. Tapi saya sudah, kalau saya sudah diskusi dengan Menteri PU (Pekerjaan Umum),” kata Purbaya, di Unair, Senin (10/11/2025).
    Purbaya mengatakan, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan. Pihaknya hanya menunggu proses administrasi pengajuan dari Kementerian PU.
    “Pada dasarnya uangnya ada, kalau menteri itu mengajukan bisa dijalankan dengan cepat,” ucapnya.
    Meski demikian, Purbaya mengaku masih belum mengetahui lebih lanjut rencana pembangunan Ponpes
    Al Khoziny
    , yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu.
    “Tapi detail akhirnya saya tahu seperti apa yang belum diskusi lebih lanjut, tapi saya sih bilang uangnya ada,” kata dia. 
    Diberitakan sebelumnya, Pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, dipastikan akan menggunakan APBN Kementerian PU.
    Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan hal ini setelah bertemu Menteri Keuangan (
    Menkeu
    ) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (18/10/2025).
    “Sumber anggaran kalau nanti Pak Muhaimin (Menko PM) berkenan, dan Menteri Agama (Nazaruddin Umar) berkenan, bisa ngambil dari PU (Direktorat Jenderal Prasarana Strategis),” kata dia. 
    Dody saat ini tinggal meminta persetujuan Menko PM Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait hal itu.
    “Ponpes ini sudah dapet arahan dari Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa), nanti saya diskusikan lagi dengan Pak Menko Muhaimin ya seperti apa,” ucap dia usai bertemu Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Cek Tunggakan dan Ajukan Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

    Cara Cek Tunggakan dan Ajukan Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan menggulirkan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan dalam waktu dekat.

    Peserta dengan status kepesertaan tidak aktif akibat menunggak iuran diminta bersiap melakukan registrasi ulang agar kembali memperoleh layanan jaminan Kesehatan.

    Dengan pemutihan ini, peserta yang BPJS Kesehatannya nonaktif akibat menunggak iuran dapat kembali memperoleh layanan tanpa harus melunasi tunggakan sebelumnya.

    “Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Istana Presiden, Selasa (4/11/2025).

    Ia berharap program pemutihan ini bisa meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS.

    Cek Besaran Tunggakan BPJS Kesehatan

    BPJS berencana hanya menghapus tunggakan sampai dengan dua tahun. Alhasil, apabila peserta memiliki tunggakan di luar batas tersebut maka tidak akan dihapus.

    Berikut ini cara cek tunggakan iuran BPJS Kesehatan sebelum melakukan pemutihan:

    1. Melalui Mobile JKN

    Unduh aplikasi ‘Mobile JKN’ melalui Play Store atau AppStore
    Masuk menggunakan NIK, kata sandi, dan kode Captcha
    Pililh ‘Menu Lainnya’ di Beranda
    Pilih ‘Info Iuran’

    2. Chat Pandawa

    Anda dapat melakukan chat Whatsapp dengan Pandawa di nomor 08118165165.
    Klik ‘Halo’ atau lainnya untuk memulai pembicaraan
    Tersedia tiga opsi menu, Administrasi, Informasi, dan Pengaduan. Pilih ‘Informasi’
    Pilih ‘Cek Status Pembayaran’
    Masukkan NIK atau nomor BPJS Kesehatan
    Ikuti arahan dari Pandawa, seperti mengirimkan tanggal lahir.
    Pandawa akan mengirimkan informasi terkait status pembayaran, tagihan, maupun tunggakan.

    3. Call Center BPJS Kesehatan

    Anda dapat menghubungi Call Center 165 untuk mengetahui informasi tagihan
    Sebelum melakukan panggilan, pastikan Anda telah menyiapkan data berupa NIK serta nomor BPJS Kesehatan.

    Cara Ajukan Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

    Rencananya, program ini bakal dimulai pada akhir 2025 mendatang. Masyarakat dapat menerima manfaat program ini dengan melakukan registrasi ulang sebagai peserta BPJS aktif.

    Meskipun hingga kini pemerintah belum mengungkap mekanisme program pemutihan BPJS Kesehatan secara detail. Namun program ini nantinya hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang dinilai layak menerima manfaatnya.

    Golongan Peserta yang Bisa Ajukan Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan, program pemutihan ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu yang kini telah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Pengajuan juga diberikan untuk peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda.

    Yang terakhir, peserta yang bisa mengajukan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan yakni mereka yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

  • Soal Pahlawan Nasional, Cak Imin: Yang Jadikan Demokrasi dan Reformasi adalah Gus Dur

    Soal Pahlawan Nasional, Cak Imin: Yang Jadikan Demokrasi dan Reformasi adalah Gus Dur

    Soal Pahlawan Nasional, Cak Imin: Yang Jadikan Demokrasi dan Reformasi adalah Gus Dur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambut baik usulan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

    Gus Dur
    diusulkan menjadi pahlawan tentu kita bangga, bersyukur, terima kasih,” kata Muhaimin di Kantor DPP
    PKB
    , Jalan Raden Saleh Raya, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2025).
    Pria yang karib disapa
    Cak Imin
    ini lantas menilai, pengakuan negara terhadap Gus Dur merupakan bentuk penghargaan atas jasa besar mantan Presiden yang dijuluki “Bapak Pluralisme” itu dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan, kebebasan, dan demokrasi di Indonesia.
    Sebagai tokoh sentral dalam masa transisi pasca-Reformasi, Gus Dur dikenal sebagai Presiden yang memperjuangkan pluralisme dan menegakkan prinsip demokrasi di tengah dinamika politik nasional.
    “Karena memang demokrasi tumbuh kuat dan terakhir gong yang menjadikan reformasi dan demokrasi adalah Gus Dur,” ujar Cak Imin.
    Sebagaimana diberitakan, Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon menyampaikan, ada 49 nama yang diusulkan menjadi
    Pahlawan Nasional
    .
    Menurut Fadli Zon, dari 49 tokoh diusulkan menjadi penerima
    gelar Pahlawan Nasional
    . Sebanyak 24 orang di antaranya masuk dalam daftar prioritas.
    “Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama,” kata Fadli Zon di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 5 November 2025
    “Dan sekarang tentu karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut Dewan GTK memerlukan, telah diseleksi mungkin bisa menjadi prioritas,” ujarnya lagi.
    Fadli menjelaskan, 24 nama prioritas itu akan diseleksi terlebih dahulu oleh Dewan GTK setelah dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat yang dibentuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
    Setelah itu, baru akan disampaikan lagi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
    “Ya, tentu akan diseleksi lagi. Termasuk oleh, oleh kami sendiri akan disortir lagi gitu ya. Kira-kira untuk disampaikan nanti kepada Presiden,” ucap Fadli.
    Dia lantas memastikan bahwa nama-nama yang diusulkan sudah memenuhi syarat.
    Menurut dia, seluruhnya memiliki perjuangan yang jelas. Begitu juga dengan belakang, riwayat hidup, dan riwayat perjuangannya yang sudah diuji secara akademik serta secara ilmiah secara berlapis-lapis.
    Bahkan, Fadli menyebut, nama Presiden ke-2 Soeharto sudah diusulkan sebanyak tiga kali.
    “Termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan, ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat,” ujarnya.
    Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan 40 nama yang diusulkan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional kepada Ketua Dewan GTK, Fadli Zon.
    Berikut ini daftar 40 nama tokoh yang diusulkan Kemensos ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan:
    Usulan Baru 2025
    Usulan Tunda 2024
    Usulan Memenuhi Syarat Diajukan Kembali (2011-2023)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Alasan Cak Imin Dukung Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    Ini Alasan Cak Imin Dukung Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pantas diusulkan menjadi pahlawan nasional. Cak Imin menilai Gus Dur turut berperan dalam penguatan demokrasi di Indonesia.

    “Gus Dur diusulkan menjadi pahlawan tentu kita bangga bersyukur. Terima kasih karena memang demokrasi tumbuh kuat, dan terakhir gong yang menjadikan reformasi dan demokrasi adalah Gus Dur,” kata Cak Imin di Gedung DPP PKB, Jakarta, Minggu (9/11/2025).

    Sementara saat ditanya soal polemik usulan Presiden Soeharto menjadi pahlawan nasional, Cak Imin enggan berkomentar banyak.

    “Kita tunggu saja dewan gelar, saya sebagai menteri tentu tidak bisa berkomentar siapa saja yang akan kita dukung atau tidak, sepenuhnya saya menyerahkan kepada dewan kehormatan dan gelar,“ pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebanyak 49 tokoh yang diusulkan sebagai penerima gelar pahlawan nasional.

    Beberapa nama yang turut diusulkan adalah Presiden ke-2 RI Soeharto; Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur; hingga aktivis buruh, Marsinah.

    Namun, rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto mendapat penolakan dari koalisi masyarakat sipil.

    Hal tersebut terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama masa Pemerintahan Soeharto, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

  • Cak Imin Dorong Temuan Senjata Mainan di Ledakan SMAN 72 Jakarta Didalami

    Cak Imin Dorong Temuan Senjata Mainan di Ledakan SMAN 72 Jakarta Didalami

    Jakarta

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin turut menanggapi kasus ledakan SMAN 72 Jakarta. Ia mendorong agar sejumlah temuan termasuk tulisan di senjata mainan didalami terus.

    Hal itu diungkap Cak Imin usai menghadiri penutupan lomba baca kitab kuning di kantor DPP PKB Jl Raden Saleh, Jakarta pusat, Minggu (9/11/2025). Meski demikian, kata Cak Imin, temuan tulisan di senjata mainan di lokasi ledakan SMAN 72 tidak boleh diremehkan.

    “Wah, saya tidak sejauh itu ya menganalisanya (ledakan berkaitan gerakan anti Islam). Saya kira harus dipelajari lebih dalam, ini indikator-indikator yang masih awal,” kata Cak Imin menjawab pertanyaan kaitan tulisan di senjata mainan yang dikaitkan dengan gerakan anti Islam.

    “Pasti temuan itu tidak boleh diremehkan,” lanjutnya.

    “Kita temukan jenis senjatanya senjata mainan, ada tulisan-tulisan tertentu,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Kapolri tak menjelaskan pesan tulisan yang ditemukan di senjata mainan itu. Tulisan-tulisan tersebut, kata Kapolri, akan didalami.

    Terduga Pelaku Jalani Operasi

    Diberitakan sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan terduga pelaku ledakan di SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara masih menjalani perawatan. Terduga pelaku disebut juga menjalani operasi di bagian kepala.

    “Luka pasti di bagian kepala dan ada luka goresan. Iya menjalani operasi, pada bagian kepala ya,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

    Polisi menyebut hingga saat ini masih melakukan penjagaan terhadap terduga pelaku maupun korban yang tengah menjalani perawatan. Pihaknya berharap tak terjadi dampak yang lebih besar.

    “Pasti, bukan hanya pelaku, terhadap korban kan juga kita jaga. Karena kan kita berharap tidak terjadi fatalitas yang lebih berat,” ujarnya.

    (rdp/rdp)

  • Bahlil Beri Bocoran Soal Wacana Gubernur Dipilih DPRD

    Bahlil Beri Bocoran Soal Wacana Gubernur Dipilih DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan dukungan terkait pemilihan gubernur mendatang dilakukan oleh DPRD.

    Menurutnya, pemilihan gubernur, maupun bupati dan wali kota oleh DPRD merupakan salah satu opsi alternatif yang ditawarkan Partai Golkar. Bahlil menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga sesuai dengan konstitus.

    “Saya katakan kemungkinan opsi alternatifnya adalah pemilihan gubernur oleh DPRD, sebab pemilihan di DPRD juga bagian dari demokrasi karena di Undang-Undang Dasar 45, pemilihan langsung itu hanya untuk Presiden. Nah, sementara pemilihan bupati dan gubernur lewat sebuah proses yang demokratis juga,” kata Bahlil usai membuka Musda DPD I Golkar Sultra, dikutip pada Sabtu (8/11).

    Diketahui bahwa, wacana Pilkada tak langsung mencuat usai Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendorong perlunya regulasi baru yang lebih kondusif untuk percepatan pembangunan.

    Salah satu usulan yang disampaikan adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurutnya, proses politik yang terlalu panjang justru memperlambat konsolidasi di daerah.

    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak,” ujar Cak Imin dalam Harlah ke-27 PKB yang digelar di Jakarta Convention Center bulan Juli lalu. (Pram/fajar)