Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana Nasional 31 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan ketua umum partai politik ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025).
     
    Prabowo memanggil sejumlah pejabat di tengah situasi demonstrasi yang merebak di sejumlah daerah Tanah Air, yang berakhir dengan kerusuhan. 
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa ada dua pertemuan di Istana.
    “Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua nanti akan ada rapat kabinet,” kata Muhaimin, di Istana, hari ini.
    Terkait desakan publik agar sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota DPR dievaluasi, Muhaimin menilai hal itu merupakan momentum bagi seluruh lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk melakukan pembenahan.
    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” kata dia.
    Muhaimin menyebut evaluasi yang dimaksud termasuk soal tunjangan yang kerap menimbulkan kecemburuan publik.
    “Ya tunjangan rumah, semua dievaluasi. Semuanya yang bersifat menghasilkan kecemburuan dievaluasi,” ujarnya.
    Ketua Umum Partai Kebangkitqn Bangsa (PKB) ini menambahkan, transparansi soal gaji dan tunjangan pejabat sudah tidak bisa ditutupi.
    “Ya memang hari ini enggak ada yang bisa ditutupi kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” kata dia.
    Sementara itu, ketika ditanya soal kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri, Muhaimin enggan berkomentar.
     
     

    Ketua MPR Ahmad Muzani tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) sekitar pukul 12.11 WIB.
    Muzani hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto. “Saya diminta datang ke Istana,” ujarnya singkat.
    Saat dicegat awak media, Muzani mengaku belum mengetahui siapa saja pihak yang dipanggil Presiden pada hari ini.
    Ketika ditanya mengenai isu beberapa menteri yang diisukan mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Muzani enggan menjawab tegas.
    “Belum, belum, belum,” kata dia.
    Sejumlah pertanyaan lain mengenai evaluasi Kapolri hingga kemungkinan pencopotan jenderal bintang empat itu juga tidak dijawab Muzani. Ia memilih diam dan langsung menuju ke dalam Istana.
     
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) hadir di Istana mewakili Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto.
    AHY berhalangan hadir lantaran tengah berada di luar negeri.
    “Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi perjalanan kembali dari Tiongkok tugas negara, sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden,” kata Ibas.
    Ibas mengaku belum mengetahui secara pasti topik pembahasan dalam pertemuan tersebut. Ia hanya mendapat mandat langsung dari AHY pada pagi hari.
    “Tentu, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Presiden hari ini, dan kita ingin menunggu apa yang akan diarahkan nanti,” ucap dia.
    Mengenai sikap Demokrat atas demonstrasi yang belakangan berujung kericuhan dan menelan korban jiwa, Ibas menyampaikan belasungkawa.
     
    Ia juga menegaskan partainya terbuka terhadap kritik publik, termasuk tuntutan penghentian tunjangan DPR.
    “Saya berduka dan berbelasungkawa pada almarhum Affan Kurniawan yang menjadi korban demonstrasi. Tentu kami ingin mengoreksi secara dalam sebagai introspeksi,” kata Ibas.
    Menurutnya, Fraksi Demokrat mendukung evaluasi terhadap tunjangan DPR agar lebih berpihak pada rakyat.
    “Tentu kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Kami tidak menutup telinga, kami tetap berbenah,” ujarnya.
    Adapun soal kemungkinan pembahasan evaluasi Kapolri bersama Presiden, Ibas menegaskan belum mengetahui isi agenda.
    Gus Ipul mengaku belum tahu soal topik yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Presiden. 
    “Belum tahu, ini ada diundang sidang kabinet saja jam 14.30 WIB. Nanti kita tunggulah, nanti setelah selesai sidang kabinet,” ujar dia.
    Soal pertemuan Prabowo dengan pimpinan 16 ormas, Gus Ipul mengungkapkan bahwa para pemimpin ormas itu menyampaikan pandangan kepada Presiden.
    “Dan Bapak Presiden juga menyampaikan hal-hal yang menyangkut situasi dan kondisi bangsa kita,” ujar dia.
    Presiden juga memanggil Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto. 
    Wiranto belum bisa menjelaskan seputar undangan Presiden itu.
    “Saya sudah telat. Jam setengah 2, ini jam berapa? Nanti setelah ketemu Presiden tentu nanti akan ada penjelasannya. Sekarang belum,” ujar dia.
    “Saya mau menghadap Presiden, ada pembicaraan khusus. Hasilnya apa, nanti saya sampaikan ke anda juga. Saya kasih waktu karena terlambat,” sambung dia. 
    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono turut hadir di Istana.
    Ia enggan menjawab seputar kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Hambalang, termasuk soal penjarahan yang terjadi di rumah Sri Mulyani. 
    Budi Santoso turut dipanggil Presiden ke Istana.
    Ia mengaku tidak tahu soal agenda atau topik yang akan dibahas. 
    “Belum tahu, belum tahu,” kata dia.
    Di tengah kerusuhan yang terjadi saat ini, ia memastikan tidak terjadi panic buying. Stok pangan pun disebut aman.
    “Aman, aman,” ujar dia.
    Selain itu, sejumlah pejabat lain yang terlihat hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Mantan aktivis yang juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri Perhubungan Indonesia Dudy Purwagandhi, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Sekjen Demokrat Herman Khaeron, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, dan lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo kumpulkan ketum partai dan kabinet di Istana Jakarta

    Prabowo kumpulkan ketum partai dan kabinet di Istana Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik dan anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu siang.

    Mereka terlihat memasuki kompleks istana melalui Pintu Pilar sejak pukul 11.00 WIB untuk menuju ke lingkungan Kantor Presiden.

    Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjadi salah satu tokoh yang pertama hadir, tercatat tiba sekitar pukul 11.12 WIB.

    Disusul kemudian oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, serta perwakilan dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

    Ibas hadir di lokasi untuk mewakili kapasitas sang kakak Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketum Demokrat yang berhalangan hadir karena penugasan negara ke China.

    Selain itu, juga hadir Penasihat Khusus Presiden Indonesia Bidang Politik dan Keamanan Wiranto.

    Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin kepada awak media mengatakan bahwa kedatangannya ke Istana untuk menghadiri dua agenda, yakni pertemuan dengan Presiden Prabowo dan rapat kabinet.

    “Hari ini saya bersama siapa saya nggak tahu, pokoknya akan ada pertemuan dengan presiden. Terus yang kedua, nanti akan ada rapat kabinet,” ujar Muhaimin.

    Menanggapi isu hangat terkait dinamika di DPR, termasuk sorotan publik mengenai tunjangan anggota dewan, Muhaimin menilai situasi ini bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh di berbagai lembaga negara.

    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” ujarnya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin Hadiri Pertemuan dengan Presiden Prabowo, Singgung Evaluasi Tunjangan DPR
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Cak Imin Hadiri Pertemuan dengan Presiden Prabowo, Singgung Evaluasi Tunjangan DPR Nasional 31 Agustus 2025

    Cak Imin Hadiri Pertemuan dengan Presiden Prabowo, Singgung Evaluasi Tunjangan DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    Pria yang karib disapa Cak Imin itu menyampaikan bahwa ada dua pertemuan di Istana.
    “Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua nanti akan ada rapat kabinet,” kata Muhaiminm, Minggu.
    Terkait desakan publik agar sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota DPR dievaluasi, Muhaimin menilai hal itu merupakan momentum bagi seluruh lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk melakukan pembenahan.
    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” kata dia.
    Muhaimin menyebut, evaluasi yang dimaksud termasuk soal tunjangan yang kerap menimbulkan kecemburuan publik.
    “Ya tunjangan rumah, semua dievaluasi. Semuanya yang bersifat menghasilkan kecemburuan dievaluasi,” ujar dia.
    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, transparansi soal gaji dan tunjangan pejabat sudah tidak bisa ditutupi.
    “Ya memang hari ini enggak ada yang bisa ditutupi kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” kata dia.
    Sementara itu, ketika ditanya soal kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri, Muhaimin enggan berkomentar.
    “Ya enggak tahu saya,” ucap dia, singkat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin Ungkap Prabowo Juga Akan Gelar Sidang Kabinet Siang Ini

    Cak Imin Ungkap Prabowo Juga Akan Gelar Sidang Kabinet Siang Ini

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan ketua umum dan petinggi partai politik hingga pimpinan lembaga negara di Istana hari ini. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku akan ada rapat kabinet yang digelar Prabowo.

    “Nanti akan ada rapat kabinet,” kata Cak Imin di Istana, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

    Cak Imin mengatakan pertemuan hari ini telah dijadwalkan sejak lama oleh Prabowo. Namun, ia mengaku belum mengetahui topik yang akan dibahas hari ini.

    “Hari ini saya bersama siapa saya nggak tahu. Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden,” jelas Cak Imin.

    Sejauh ini deretan pimpinan partai politik dan lembaga negara mulai merapat ke Istana. Salah satunya ialah Ketua MPR Ahmad Muzani.

    “Saya belum tahu yang di dalam ada siapa saja,” katanya.

    (ygs/imk)

  • Demo Belum Reda, Cak Imin Minta Kader PKB Doa Keselamatan Bangsa
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Agustus 2025

    Demo Belum Reda, Cak Imin Minta Kader PKB Doa Keselamatan Bangsa Nasional 29 Agustus 2025

    Demo Belum Reda, Cak Imin Minta Kader PKB Doa Keselamatan Bangsa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta seluruh kadernya menggelar doa keselamatan bangsa secara serentak.
    Arahan itu disampaikan merespons situasi demonstrasi di sejumlah wilayah yang sampai malam ini, Jumat (29/8/2025) belum reda.
    “Malam ini saya instruksikan seluruh kader PKB menggelar doa untuk keselamatan bangsa. Kondusivitas adalah fondasi bagi pembangunan dan kemajuan,” ujar Muhaimin dalam keterangannya pada
    Kompas.com
    .
    Ia menganggap, segala keinginan untuk memajukan bangsa tak akan tercapai tanpa situasi yang damai.
    “Tanpa suasana yang aman dan damai, mustahil kita bisa mencapai cita-cita besar Indonesia,” katanya.
    Tak hanya itu, Muhaimin juga minta kader PKB juga menjalankan shalat gaib untuk almarhum Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal usai dilindas rantis Brimob Polri, Kamis (28/8/2025).
    Ia menuturkan, Affan adalah figur yang menggambarkan ketangguhan dan pengabdian.
    “PKB akan terus menjadi partai yang peduli terhadap pejuang keluarga di seluruh Indonesia,” imbuh dia.
    Diketahui Affan meninggal dunia karena diinjak oleh mobil rantis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
    Affan kemudian dimakamkan pagi tadi di TPU Karet Bivak diiringi oleh ribuan pengendara ojek online (ojol).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo di DPR, Muhaimin minta anggota DPR bijak kelola anggaran

    Demo di DPR, Muhaimin minta anggota DPR bijak kelola anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar angkat bicara terkait massa yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI pada Senin (25/8) yang mengeluhkan soal tingginya tunjangan bagi anggota DPR.

    Muhaimin menyebut bahwa DPR memiliki kewenangan penuh menyusun anggaran, namun dia meminta agar DPR bijak membuat kebijakan agar tak menimbulkan kecemburuan kepada masyarakat.

    “Ya DPR kan memiliki kewenangan budgeting, membuat anggarannya, ya tentu sudah harus pintar-pintar menyerap agar tidak membuat kecemburuan,” katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Pria yang biasa disapa Cak Imin ini menyebut demo yang terjadi pada Senin (25/8) menjadi pelajaran bagi seluruh pihak, khusus bagi anggota DPR.

    Ia berharap ke depannya, para anggota dewan bisa bekerja secara produktif dan lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat.

    “Khususnya para anggota dewan untuk benar-benar meningkatkan kinerja secara produktif, sehingga aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik,” kata Cak Imin.

    Sebelumnya diketahui, massa melakukan aksi unjuk rasa terkait tingginya tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di depan Gedung DPR/MPR RI.

    Kepolisian menangkap sebanyak 351 orang buntut aksi massa di depan gedung DPR/MPR RI pada Senin (25/8).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary menyebut bahwa 351 orang itu terdiri dari 155 dewasa dan 196 anak, atau berusia di bawah 18 tahun.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Muhaimin temui Pramono bahas pengelolaan hewan kurban

    Muhaimin temui Pramono bahas pengelolaan hewan kurban

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Selasa, untuk membahas rencana pengelolaan hewan kurban yang berstandar secara nasional.

    “Pengelolaan hewan kurban secara nasional memprihatinkan, tidak memiliki standar kualitas penanganan yang berstandar kesehatan, berstandar hewani, dan berstandar kualitas daging yang memadai,” kata Muhaimin di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu, dia mendorong agar Jakarta menjadi contoh dalam pembenahan tata kelola hewan kurban.

    Dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, dia menilai Jakarta memiliki potensi besar untuk menerapkan standar internasional dalam pemotongan hewan kurban.

    Pria yang biasa disapa Cak Imin ini pun mendorong pemerintah daerah memperbanyak rumah potong hewan (RPH) serta memperbaiki fasilitas yang ada.

    Selain itu, melakukan pendampingan bagi masjid-masjid agar dapat menerapkan tata kelola pemotongan yang sehat dan sesuai kaidah halal.

    “Kemudian kita berharap pemda membuat sebanyak-banyaknya rumah pemotongan hewan dan membantu masjid-masjid menggunakan tata kelola pemotongan hewan kurban halal yang sehat,” kata Cak Imin.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, kata dia, menyambut positif gagasan tersebut. Cak Imin mengklaim bahwa Pramono menyatakan bahwa Jakarta siap menjadi model tata kelola hewan kurban modern dan sehat tanpa harus membebani keuangan daerah terlalu besar.

    “Ini sangat senang, untuk dibuktikan bahwa kita punya manajemen potensi yang luar biasa secara ekonomi, secara kesehatan, secara easy, tapi pemerintah tidak terlalu banyak keluar uang dalam hal ini,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tunjangan Anggota DPR Naik, Ini Respon Cak Imin

    Tunjangan Anggota DPR Naik, Ini Respon Cak Imin

    Bisnis.com, Jakarta — Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar akhirnya angkat bicara ihwal aksi unjuk rasa kemarin di sekitaran Gedung DPR.

    Menurut Ketua Umum PKB itu, para anggota dewan harus mengambil pelajaran dari aksi unjuk rasa yang berujung chaos tersebut. Dia mengatakan aksi itu disebabkan oleh tunjangan anggota DPR yang melesat naik di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.

    “Ya pasti selalu begitu, ada dinamika politik. Saya berharap ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua,” tuturnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (26/8).

    Pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut juga berharap naiknya tunjangan anggota DPR bisa sejalan dengan produktivitasnya, sehingga aspirasi dari masyarakat bisa disalurkan dengan baik ke pemerintahan.

    “Untuk para anggota dewan, harus benar-benar meningkatkan produktivitas, kinerja dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik,” katanya.

    Muhaimin juga meminta anggota DPR agar membuat budjeting anggaran yang baik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat seperti naiknya tunjangan para anggota DPR.

    “Ya DPR ini kan punya kewenangan untuk budjeting anggaran ya. Tentu sudah harus bisa pintar-pintar menyerap agar tidak membuat kecemburuan,” ujarnya.

  • Demo DPR Ricuh, Cak Imin: Pelajaran untuk Anggota Dewan – Page 3

    Demo DPR Ricuh, Cak Imin: Pelajaran untuk Anggota Dewan – Page 3

    Sebelumnya, demonstrasi menolak tingginya tunjangan anggota DPR RI di depan Gedung DPR/MPR pada Senin 25 Agustus 2025 berujung ricuh.

    Aksi yang awalnya berlangsung damai sejak pagi hari itu berubah tegang saat massa mencoba merobohkan pagar pengaman dan melempari aparat dengan batu serta botol. Polisi merespons dengan menembakkan gas air mata dan menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa.

    Kericuhan meluas ke sejumlah titik, termasuk Jalan Gatot Subroto, tol dalam kota, rel KRL, hingga kawasan Slipi. Sejumlah fasilitas umum rusak, pos polisi dibakar, dan jalur transportasi lumpuh.

    Selain itu, operasional KRL Tanah Abang hingga Palmerah serta layanan TransJakarta pun turut terganggu, hingga menyebabkan ribuan penumpang tertahan berjam-jam di stasiun.

     

  • Anggota DPR Fraksi PKB Usul Gerbong Khusus Merokok, Cak Imin: Itu Urusan Pribadi – Page 3

    Anggota DPR Fraksi PKB Usul Gerbong Khusus Merokok, Cak Imin: Itu Urusan Pribadi – Page 3

    Menurut Gibran, jika ada ruang fiskal yang dapat dianggarkan oleh PT KAI, lebih baik diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, lansia, hingga kaum difabel.

    “Misalnya ada ruang laktasi di gerbongnya, mungkin toiletnya, kamar mandinya bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman. Saya kira itu lebih prioritas. Sekali lagi, dalam perumusan sebuah kebijakan ada skala prioritasnya,” kata Gibran.

    Oleh karenanya, Gibran memohon maaf kepada anggota DPR yang mengusulkan gerbong khusus perokok karena segala perumusan kebijakan akan memperhitungkan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat.

    Namun demikian, seluruh aspirasi dari anggota DPR untuk peningkatan pelayanan KAI akan ditampung.

    “Apakah mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin lebih prioritas? Silakan, ini semua untuk kebaikan KAI ke depan, untuk kebaikan dan peningkatan pelayanan KAI ke depan. Saya mohon maaf kepada bapak, ibu anggota dewan yang terhormat, masukannya tetap kami tampung, tapi ada hal-hal lain yang lebih prioritas,” tambah Gibran.