Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Megawati hingga Bahlil temui Prabowo bahas situasi negara

    Megawati hingga Bahlil temui Prabowo bahas situasi negara

    Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama sejumlah pimpinan lembaga negara dan partai politik, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, untuk membahas perkembangan situasi di Tanah Air.

    “Hari ini saya didampingi Presiden Republik Indonesia ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia saudara Ahmad Muzani, Ketua DPR RI saudari Puan Maharani, Ketua DPD RI saudara Sultan Najamuddin,” kata Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyebut hadir Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

    Kepala Negara menyatakan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat masyarakat. Prabowo juga menegaskan aparat yang melakukan kesalahan yang menyebabkan meninggalnya pengemudi ojol Affan Kurniawan sedang menjalani pemeriksaan secara terbuka untuk proses Sidang Etik.

    “Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan,” ujar Prabowo.

    Selain itu, Presiden mengatakan para ketua umum partai telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan.

    Pimpinan DPR, lanjutnya, juga akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR juga telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui Ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Prabowo.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6
                    
                        Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri
                        Nasional

    6 Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri Nasional

    Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan DPR, termasuk tunjangan jumbo bagi anggota Dewan serta memoratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
    Hal ini disampaikan Prabowo seusai bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum partai politik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo, Minggu.
    Prabowo menyebutkan, para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh.
    Menurut dia, hal ini merupakan bentuk sikap dari aspirasi murni masyarakat.
    “Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo.
    Pertemuan pada siang ini diikuti oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
    Selain itu, ada pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid.
    Seperti diketahui, DPR menjadi sorotan karena adanya tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan untuk setiap anggota.
    Selain itu, anggota DPR juga disorot karena melakukan kunjungan ke luar negeri.
    Besarnya tunjangan anggota DPR ini memicu unjuk rasa di sejumlah tempat yang kemudian berubah menjadi kericuhan dalam beberapa waktu terakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muhaimin sebut demo DPR momentum evaluasi gaji dan tunjangan dewan

    Muhaimin sebut demo DPR momentum evaluasi gaji dan tunjangan dewan

    desakan demonstran justru menjadi pintu masuk untuk melakukan reformasi kelembagaan, seluruh pemangku kepentingan, baik di legislatif maupun eksekutif, perlu menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan bagi kepercayaan publik terhadap institusi negara

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut tuntutan demonstran yang menyasar anggota DPR RI adalah momentum untuk mengevaluasi menyeluruh kinerja sekaligus fasilitas negara yang diterima para wakil rakyat.

    Muhaimin, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, mengatakan kritik publik yang belakangan mencuat adalah cerminan dari ketidakpuasan atas cara lembaga legislatif merespons aspirasi masyarakat.

    “Tentu saja, ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi, sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, saya kira baik legislatif maupun eksekutif untuk benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu,” katanya saat akan menghadiri sidang kabinet.

    Menurutnya, tuntutan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari solidaritas dan koreksi bersama, tidak hanya untuk lembaga DPR, tetapi juga lembaga eksekutif.

    Ia menegaskan, salah satu aspek yang perlu ditinjau ulang adalah tunjangan yang diterima anggota DPR, seperti rumah dan berbagai insentif lain disebutnya kerap menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga wajar bila menjadi sorotan publik.

    Muhaimin juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, termasuk soal gaji dan tunjangan wakil rakyat.

    Ia menolak anggapan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, melainkan harus dibuka secara jelas kepada masyarakat.

    “Tidak ada yang bisa ditutupi kan, semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” ujarnya.

    Menurut Muhaimin, desakan demonstran justru menjadi pintu masuk untuk melakukan reformasi kelembagaan.

    Ia menilai seluruh pemangku kepentingan, baik di legislatif maupun eksekutif, perlu menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan bagi kepercayaan publik terhadap institusi negara.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana Nasional 31 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan ketua umum partai politik ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025).
     
    Prabowo memanggil sejumlah pejabat di tengah situasi demonstrasi yang merebak di sejumlah daerah Tanah Air, yang berakhir dengan kerusuhan. 
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa ada dua pertemuan di Istana.
    “Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua nanti akan ada rapat kabinet,” kata Muhaimin, di Istana, hari ini.
    Terkait desakan publik agar sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota DPR dievaluasi, Muhaimin menilai hal itu merupakan momentum bagi seluruh lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk melakukan pembenahan.
    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” kata dia.
    Muhaimin menyebut evaluasi yang dimaksud termasuk soal tunjangan yang kerap menimbulkan kecemburuan publik.
    “Ya tunjangan rumah, semua dievaluasi. Semuanya yang bersifat menghasilkan kecemburuan dievaluasi,” ujarnya.
    Ketua Umum Partai Kebangkitqn Bangsa (PKB) ini menambahkan, transparansi soal gaji dan tunjangan pejabat sudah tidak bisa ditutupi.
    “Ya memang hari ini enggak ada yang bisa ditutupi kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” kata dia.
    Sementara itu, ketika ditanya soal kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri, Muhaimin enggan berkomentar.
     
     

    Ketua MPR Ahmad Muzani tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) sekitar pukul 12.11 WIB.
    Muzani hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto. “Saya diminta datang ke Istana,” ujarnya singkat.
    Saat dicegat awak media, Muzani mengaku belum mengetahui siapa saja pihak yang dipanggil Presiden pada hari ini.
    Ketika ditanya mengenai isu beberapa menteri yang diisukan mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Muzani enggan menjawab tegas.
    “Belum, belum, belum,” kata dia.
    Sejumlah pertanyaan lain mengenai evaluasi Kapolri hingga kemungkinan pencopotan jenderal bintang empat itu juga tidak dijawab Muzani. Ia memilih diam dan langsung menuju ke dalam Istana.
     
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) hadir di Istana mewakili Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto.
    AHY berhalangan hadir lantaran tengah berada di luar negeri.
    “Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi perjalanan kembali dari Tiongkok tugas negara, sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden,” kata Ibas.
    Ibas mengaku belum mengetahui secara pasti topik pembahasan dalam pertemuan tersebut. Ia hanya mendapat mandat langsung dari AHY pada pagi hari.
    “Tentu, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Presiden hari ini, dan kita ingin menunggu apa yang akan diarahkan nanti,” ucap dia.
    Mengenai sikap Demokrat atas demonstrasi yang belakangan berujung kericuhan dan menelan korban jiwa, Ibas menyampaikan belasungkawa.
     
    Ia juga menegaskan partainya terbuka terhadap kritik publik, termasuk tuntutan penghentian tunjangan DPR.
    “Saya berduka dan berbelasungkawa pada almarhum Affan Kurniawan yang menjadi korban demonstrasi. Tentu kami ingin mengoreksi secara dalam sebagai introspeksi,” kata Ibas.
    Menurutnya, Fraksi Demokrat mendukung evaluasi terhadap tunjangan DPR agar lebih berpihak pada rakyat.
    “Tentu kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Kami tidak menutup telinga, kami tetap berbenah,” ujarnya.
    Adapun soal kemungkinan pembahasan evaluasi Kapolri bersama Presiden, Ibas menegaskan belum mengetahui isi agenda.
    Gus Ipul mengaku belum tahu soal topik yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Presiden. 
    “Belum tahu, ini ada diundang sidang kabinet saja jam 14.30 WIB. Nanti kita tunggulah, nanti setelah selesai sidang kabinet,” ujar dia.
    Soal pertemuan Prabowo dengan pimpinan 16 ormas, Gus Ipul mengungkapkan bahwa para pemimpin ormas itu menyampaikan pandangan kepada Presiden.
    “Dan Bapak Presiden juga menyampaikan hal-hal yang menyangkut situasi dan kondisi bangsa kita,” ujar dia.
    Presiden juga memanggil Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto. 
    Wiranto belum bisa menjelaskan seputar undangan Presiden itu.
    “Saya sudah telat. Jam setengah 2, ini jam berapa? Nanti setelah ketemu Presiden tentu nanti akan ada penjelasannya. Sekarang belum,” ujar dia.
    “Saya mau menghadap Presiden, ada pembicaraan khusus. Hasilnya apa, nanti saya sampaikan ke anda juga. Saya kasih waktu karena terlambat,” sambung dia. 
    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono turut hadir di Istana.
    Ia enggan menjawab seputar kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Hambalang, termasuk soal penjarahan yang terjadi di rumah Sri Mulyani. 
    Budi Santoso turut dipanggil Presiden ke Istana.
    Ia mengaku tidak tahu soal agenda atau topik yang akan dibahas. 
    “Belum tahu, belum tahu,” kata dia.
    Di tengah kerusuhan yang terjadi saat ini, ia memastikan tidak terjadi panic buying. Stok pangan pun disebut aman.
    “Aman, aman,” ujar dia.
    Selain itu, sejumlah pejabat lain yang terlihat hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Mantan aktivis yang juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri Perhubungan Indonesia Dudy Purwagandhi, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Sekjen Demokrat Herman Khaeron, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, dan lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo kumpulkan ketum partai dan kabinet di Istana Jakarta

    Prabowo kumpulkan ketum partai dan kabinet di Istana Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik dan anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu siang.

    Mereka terlihat memasuki kompleks istana melalui Pintu Pilar sejak pukul 11.00 WIB untuk menuju ke lingkungan Kantor Presiden.

    Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjadi salah satu tokoh yang pertama hadir, tercatat tiba sekitar pukul 11.12 WIB.

    Disusul kemudian oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, serta perwakilan dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

    Ibas hadir di lokasi untuk mewakili kapasitas sang kakak Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketum Demokrat yang berhalangan hadir karena penugasan negara ke China.

    Selain itu, juga hadir Penasihat Khusus Presiden Indonesia Bidang Politik dan Keamanan Wiranto.

    Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin kepada awak media mengatakan bahwa kedatangannya ke Istana untuk menghadiri dua agenda, yakni pertemuan dengan Presiden Prabowo dan rapat kabinet.

    “Hari ini saya bersama siapa saya nggak tahu, pokoknya akan ada pertemuan dengan presiden. Terus yang kedua, nanti akan ada rapat kabinet,” ujar Muhaimin.

    Menanggapi isu hangat terkait dinamika di DPR, termasuk sorotan publik mengenai tunjangan anggota dewan, Muhaimin menilai situasi ini bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh di berbagai lembaga negara.

    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” ujarnya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin Hadiri Pertemuan dengan Presiden Prabowo, Singgung Evaluasi Tunjangan DPR
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Cak Imin Hadiri Pertemuan dengan Presiden Prabowo, Singgung Evaluasi Tunjangan DPR Nasional 31 Agustus 2025

    Cak Imin Hadiri Pertemuan dengan Presiden Prabowo, Singgung Evaluasi Tunjangan DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    Pria yang karib disapa Cak Imin itu menyampaikan bahwa ada dua pertemuan di Istana.
    “Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua nanti akan ada rapat kabinet,” kata Muhaiminm, Minggu.
    Terkait desakan publik agar sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota DPR dievaluasi, Muhaimin menilai hal itu merupakan momentum bagi seluruh lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk melakukan pembenahan.
    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” kata dia.
    Muhaimin menyebut, evaluasi yang dimaksud termasuk soal tunjangan yang kerap menimbulkan kecemburuan publik.
    “Ya tunjangan rumah, semua dievaluasi. Semuanya yang bersifat menghasilkan kecemburuan dievaluasi,” ujar dia.
    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, transparansi soal gaji dan tunjangan pejabat sudah tidak bisa ditutupi.
    “Ya memang hari ini enggak ada yang bisa ditutupi kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” kata dia.
    Sementara itu, ketika ditanya soal kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri, Muhaimin enggan berkomentar.
    “Ya enggak tahu saya,” ucap dia, singkat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin Ungkap Prabowo Juga Akan Gelar Sidang Kabinet Siang Ini

    Cak Imin Ungkap Prabowo Juga Akan Gelar Sidang Kabinet Siang Ini

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan ketua umum dan petinggi partai politik hingga pimpinan lembaga negara di Istana hari ini. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku akan ada rapat kabinet yang digelar Prabowo.

    “Nanti akan ada rapat kabinet,” kata Cak Imin di Istana, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

    Cak Imin mengatakan pertemuan hari ini telah dijadwalkan sejak lama oleh Prabowo. Namun, ia mengaku belum mengetahui topik yang akan dibahas hari ini.

    “Hari ini saya bersama siapa saya nggak tahu. Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden,” jelas Cak Imin.

    Sejauh ini deretan pimpinan partai politik dan lembaga negara mulai merapat ke Istana. Salah satunya ialah Ketua MPR Ahmad Muzani.

    “Saya belum tahu yang di dalam ada siapa saja,” katanya.

    (ygs/imk)

  • Demo Belum Reda, Cak Imin Minta Kader PKB Doa Keselamatan Bangsa
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Agustus 2025

    Demo Belum Reda, Cak Imin Minta Kader PKB Doa Keselamatan Bangsa Nasional 29 Agustus 2025

    Demo Belum Reda, Cak Imin Minta Kader PKB Doa Keselamatan Bangsa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta seluruh kadernya menggelar doa keselamatan bangsa secara serentak.
    Arahan itu disampaikan merespons situasi demonstrasi di sejumlah wilayah yang sampai malam ini, Jumat (29/8/2025) belum reda.
    “Malam ini saya instruksikan seluruh kader PKB menggelar doa untuk keselamatan bangsa. Kondusivitas adalah fondasi bagi pembangunan dan kemajuan,” ujar Muhaimin dalam keterangannya pada
    Kompas.com
    .
    Ia menganggap, segala keinginan untuk memajukan bangsa tak akan tercapai tanpa situasi yang damai.
    “Tanpa suasana yang aman dan damai, mustahil kita bisa mencapai cita-cita besar Indonesia,” katanya.
    Tak hanya itu, Muhaimin juga minta kader PKB juga menjalankan shalat gaib untuk almarhum Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal usai dilindas rantis Brimob Polri, Kamis (28/8/2025).
    Ia menuturkan, Affan adalah figur yang menggambarkan ketangguhan dan pengabdian.
    “PKB akan terus menjadi partai yang peduli terhadap pejuang keluarga di seluruh Indonesia,” imbuh dia.
    Diketahui Affan meninggal dunia karena diinjak oleh mobil rantis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
    Affan kemudian dimakamkan pagi tadi di TPU Karet Bivak diiringi oleh ribuan pengendara ojek online (ojol).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo di DPR, Muhaimin minta anggota DPR bijak kelola anggaran

    Demo di DPR, Muhaimin minta anggota DPR bijak kelola anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar angkat bicara terkait massa yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI pada Senin (25/8) yang mengeluhkan soal tingginya tunjangan bagi anggota DPR.

    Muhaimin menyebut bahwa DPR memiliki kewenangan penuh menyusun anggaran, namun dia meminta agar DPR bijak membuat kebijakan agar tak menimbulkan kecemburuan kepada masyarakat.

    “Ya DPR kan memiliki kewenangan budgeting, membuat anggarannya, ya tentu sudah harus pintar-pintar menyerap agar tidak membuat kecemburuan,” katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Pria yang biasa disapa Cak Imin ini menyebut demo yang terjadi pada Senin (25/8) menjadi pelajaran bagi seluruh pihak, khusus bagi anggota DPR.

    Ia berharap ke depannya, para anggota dewan bisa bekerja secara produktif dan lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat.

    “Khususnya para anggota dewan untuk benar-benar meningkatkan kinerja secara produktif, sehingga aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik,” kata Cak Imin.

    Sebelumnya diketahui, massa melakukan aksi unjuk rasa terkait tingginya tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di depan Gedung DPR/MPR RI.

    Kepolisian menangkap sebanyak 351 orang buntut aksi massa di depan gedung DPR/MPR RI pada Senin (25/8).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary menyebut bahwa 351 orang itu terdiri dari 155 dewasa dan 196 anak, atau berusia di bawah 18 tahun.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Muhaimin temui Pramono bahas pengelolaan hewan kurban

    Muhaimin temui Pramono bahas pengelolaan hewan kurban

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Selasa, untuk membahas rencana pengelolaan hewan kurban yang berstandar secara nasional.

    “Pengelolaan hewan kurban secara nasional memprihatinkan, tidak memiliki standar kualitas penanganan yang berstandar kesehatan, berstandar hewani, dan berstandar kualitas daging yang memadai,” kata Muhaimin di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu, dia mendorong agar Jakarta menjadi contoh dalam pembenahan tata kelola hewan kurban.

    Dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, dia menilai Jakarta memiliki potensi besar untuk menerapkan standar internasional dalam pemotongan hewan kurban.

    Pria yang biasa disapa Cak Imin ini pun mendorong pemerintah daerah memperbanyak rumah potong hewan (RPH) serta memperbaiki fasilitas yang ada.

    Selain itu, melakukan pendampingan bagi masjid-masjid agar dapat menerapkan tata kelola pemotongan yang sehat dan sesuai kaidah halal.

    “Kemudian kita berharap pemda membuat sebanyak-banyaknya rumah pemotongan hewan dan membantu masjid-masjid menggunakan tata kelola pemotongan hewan kurban halal yang sehat,” kata Cak Imin.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, kata dia, menyambut positif gagasan tersebut. Cak Imin mengklaim bahwa Pramono menyatakan bahwa Jakarta siap menjadi model tata kelola hewan kurban modern dan sehat tanpa harus membebani keuangan daerah terlalu besar.

    “Ini sangat senang, untuk dibuktikan bahwa kita punya manajemen potensi yang luar biasa secara ekonomi, secara kesehatan, secara easy, tapi pemerintah tidak terlalu banyak keluar uang dalam hal ini,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.