Xcloud.id

Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Banom PKB Gelar Retret Lintas Agama, Ingin Anak Muda Berani Speak Up Isu Intoleran 

    Banom PKB Gelar Retret Lintas Agama, Ingin Anak Muda Berani Speak Up Isu Intoleran 

    JAKARTA – Badan Persaudaraan Antariman (Berani), badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan menggelar Kemah Lintas Iman pada 28–30 November 2025 di Buperta Cibubur.

    Retret dirancang sebagai ruang pertemuan bagi anak muda dari berbagai latar agama untuk mendorong keberanian melawan isu intoleransi.

    Ketua Steering Committee Kemah Lintas Iman, Carolus L. Tindra, menjelaskan kegiatan ini berangkat dari kekhawatiran meningkatnya perspektif negatif terhadap keberagaman yang dinilai dapat menghambat visi Indonesia Emas 2045.

    “Salah satu dari studi di lapangan, satu hal yang ternyata bisa menjadi penghambat adalah banyaknya perspektif negatif tentang keberagaman. Padahal sebetulnya keberagaman ini harusnya menjadi kekuatan,” kata Carolus di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa, 25 November.

    Ia menyebut Kemah Lintas Iman digelar sebagai ruang dialog yang mempertemukan anak muda dari berbagai agama, budaya, dan latar belakang keluarga maupun pendidikan. Menurut Carolus, target utama kegiatan ini adalah menghasilkan generasi muda yang tidak pasif ketika berhadapan dengan isu intoleransi.

    “Outputnya adalah kita ingin mencetak orang-orang muda yang berani speak up ketika ada isu-isu intoleran yang ada di Indonesia,” ujar dia.

    Peserta kegiatan retret ini dibatasi untuk usia 18–35 tahun sebagai kelompok yang dianggap strategis dalam upaya mendorong keberanian menyuarakan toleransi.

    “Jadi memang kita khususkan untuk pemuda-pemuda yang memang ini bisa menjadi tempat untuk kita bisa speak up ke depannya ketika melawan isu-isu intoleran,” tutur Carolus.

    Sementara itu, Ketua Umum Berani, Lorens Manuputty, menyampaikan sejumlah tokoh direncanakan hadir, ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai inisiator acara. Panitia juga mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir.

    “Pak Prabowo pun juga demikian, kami sudah bersurat bahkan sudah berkomunikasi dengan Pak Presiden. Kami berharap beliau juga bisa hadir,” ucap Lorens.

    Sejumlah pejabat lainnya juga diundang dalam acara tersebut, di antaranya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar dan beberapa pimpinan komisi di DPR RI yang terkait dengan isu keagamaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

  • Kemenko PM usulkan skema pembiayaan mikro inklusif lewat 3 pilar utama

    Kemenko PM usulkan skema pembiayaan mikro inklusif lewat 3 pilar utama

    “Saatnya kita mengambil langkah berani menciptakan terobosan skema pembiayaan mikro yang inklusif,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mengusulkan terobosan skema pembiayaan mikro yang inklusif melalui tiga pilar utama.

    Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan salah satu pilar utama tersebut adalah skema pembiayaan mikro tanpa agunan yang tetap berhati-hati dengan penilaian kelayakan kredit berdasarkan arus kas bisnis yang sehat.

    Kemudian skema pembiayaan yang disertai pendampingan atau inkubasi usaha, serta pilar terakhir dalam bentuk bunga kompetitif dengan skema angsuran yang fleksibel melalui berbagai platform pembayaran.

    “Saatnya kita mengambil langkah berani menciptakan terobosan skema pembiayaan mikro yang inklusif,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.

    Sementara itu, dia memandang saat ini diperlukan inovasi pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dan pekerja lepas, seperti kreator konten.

    Menurut dia, solusi alternatif yang bisa ditawarkan salah satunya adalah pembiayaan berbasis rekam monetisasi konten yang tercatat oleh platform media sosial.

    Selain itu, dia mengatakan skema pembiayaan untuk mereka dapat dilakukan berbasis hak kekayaan intelektual dan royalti.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin Soroti UMKM Sulit Dapat Modal hingga Terpaksa Pakai Pinjol

    Cak Imin Soroti UMKM Sulit Dapat Modal hingga Terpaksa Pakai Pinjol

    Jakarta –

    Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyoroti UMKM yang kerap sulit mendapatkan modal. Ia mendorong adanya skema pembiayaan tanpa agunan hingga para UMKM terhindar dari pinjaman online (pinjol).

    Hal ini ia katakan dalam Talkshow Skema Financing untuk Pemberdayaan Masyarakat di Ruang Heritage, Gedung Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025). Cak Imin menekankan urgensi reformasi skema pembiayaan untuk memberdayakan UMKM.

    “Kita tidak punya waktu untuk berjalan lambat. Di luar sana ada jutaan usaha masyarakat sedang berlari mengejar kesempatan hidup yang lebih baik,” kata Cak Imin.

    Lalu, ia juga mengidentifikasi tantangan nyata yang menghambat pemberdayaan, yakni kewajiban agunan yang ketat, literasi keuangan yang terbatas, dan inovasi yang cenderung lambat dari lembaga keuangan formal. Cak Imin menyebut UMKM yang memiliki arus kas bisnis sehat namun tidak memiliki aset sering kali kesulitan mengakses pembiayaan legal di perbankan.

    Akibatnya, kata Cak Imin, layanan pinjol menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat, meskipun membawa risiko bunga yang mencekik dan potensi gagal bayar yang tinggi.

    Lebih lanjut, Cak Imin juga menekankan perlunya inovasi pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dan pekerja lepas seperti YouTuber, podcaster, dan kreator konten. Alternatif solusi yang ditawarkan mencakup pembiayaan berbasis rekam monetisasi konten yang tercatat oleh platform media sosial, serta skema pembiayaan berbasis Hak Kekayaan Intelektual dan Royalti.

    “Saatnya kita mengambil langkah berani menciptakan terobosan skema pembiayaan mikro yang inklusif,” tegasnya.

    Acara ini juga menghadirkan sesi dialog dengan narasumber di antaranya Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi, Rektor Universitas Teknologi Bandung Muchammad Naseer, dan VP Stakeholder Management PT BSI Greget Kalla Buana. Mereka memaparkan praktik baik, inovasi terkini, serta model kolaborasi pembiayaan pemberdayaan masyarakat dari berbagai sudut pandang.

    (azh/azh)

  • Pemerintah Akan Bagikan Tanah kepada 1 Juta Warga, Apa Syaratnya? Nasional 24 November 2025

    Pemerintah Akan Bagikan Tanah kepada 1 Juta Warga, Apa Syaratnya? Nasional 24 November 2025

    Pemerintah Akan Bagikan Tanah kepada 1 Juta Warga, Apa Syaratnya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan syarat bagi warga yang berhak menerima tanah dari program Reforma Agraria.
    Nusron mengatakan, ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat agar program ini bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem, terutama bagi mereka yang masuk dalam desil 1 dan desil 2.
    “Kalau kita mengacu pada Perpres 62 tahun 2023 tentang gugus tugas
    Reforma Agraria
    , selama ini memang subyek penerima Reforma Agraria itu kriterianya baru satu, yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar obyek tanah tersebut,” kata Nusron, di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).
    Nusron menyampaikan, ada dua syarat bagi masyarakat yang berhak menerima tanah dari pemerintah untuk nantinya dijadikan usaha perkebunan.
    “Kita lengkapi dengan dua lagi syarat. Syarat pertama, yang bersangkutan harus masuk dalam DTSEN desil 1 dan desil 2,” tutur Nusron.
    “Syarat kedua adalah mereka yang penghidupannya sangat bergantung pada tanah. Berarti adalah petani dan buruh tani,” sambung dia.
    Kemudian, jika lokasi Reforma Agraria tidak ada masyarakat yang memenuhi syarat tersebut, maka akan dilakukan migrasi.
    “Mana kala di lokasi tersebut kriteria 1 dan 2 tadi tidak ada, maka bisa dilakukan migrasi dari daerah sekitar untuk bisa mendapatkan akses tersebut, tetapi tetap mengutamakan masyarakat sekitar tanah tersebut,” ucap dia.
    Sebelumnya, Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan bahwa sebanyak satu juta
    masyarakat miskin ekstrem
    akan mendapatkan tanah milik negara yang termasuk dalam
    Tanah Objek Reforma Agraria
    (TORA) di sejumlah daerah.
    Muhaimin menyebut, program ini melibatkan masyarakat desil I dan II yang akan diutamakan untuk mendapatkan tanah.
    “Kami membaca peta reforma agraria, agar seluruh pelaksanaan reforma agraria melibatkan masyarakat desil I dan II menjadi yang mendapatkan manfaat utama,” kata dia.
    Program ini dilaksanakan untuk mencapai target angka kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026, sesuai Inpres 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
    “Program reforma agraria untuk masyarakat miskin ekstrem ini adalah bukti perubahan paradigma pengentasan kemiskinan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tutur Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin Bakal Bagikan Tanah untuk 1 Juta Masyarakat Miskin Ekstrem Nasional 24 November 2025

    Cak Imin Bakal Bagikan Tanah untuk 1 Juta Masyarakat Miskin Ekstrem Nasional 24 November 2025

    Cak Imin Bakal Bagikan Tanah untuk 1 Juta Masyarakat Miskin Ekstrem
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menargetkan sebanyak satu juta masyarakat miskin ekstrem mendapatkan tanah milik negara yang termasuk dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di sejumlah daerah.
    Hal tersebut disampaikan Muhaimin usai melakukan rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).
    “Kemenko Pemberdayaan Masyarakat menargetkan setidak-tidaknya satu juta orang miskin (ekstrem) yang bisa menikmati program redistribusi lahan melalui program Tanah Objek
    Reforma Agraria
    (TORA),” kata Muhaimin, Senin.
    Muhaimin menyebut, program ini melibatkan masyarakat desil I dan II yang akan diutamakan untuk mendapatkan tanah.
    “Kami membaca peta reforma agraria, agar seluruh pelaksanaan reforma agraria melibatkan masyarakat desil I dan II menjadi yang mendapatkan manfaat utama,” kata dia.
    Ia mengatakan, program ini untuk mencapai target angka kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 sesuai Inpres 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
    Pengentasan Kemiskinan
    dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
    “Program reforma agraria untuk
    masyarakat miskin
    ekstrem ini adalah bukti perubahan paradigma pengentasan kemiskinan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tutur dia.
    Cak Imin mengatakan, paradigma pengentasan kemiskinan selama pemerintahan Prabowo tidak hanya menitikberatkan kepada pemberian bantuan sosial, tetapi juga upaya pemberdayaan.
    “Salah satu cara penanggulangan kemiskinan yang paling bagus dan berjangka menengah panjang adalah distribusi aset kepemilikan produksi, yaitu tanah,” ujar Menko PM yang karib dipanggil Cak Imin ini.
    Ia memastikan pelaksanaan program akan dicocokkan dengan sebaran masyarakat miskin ekstrem untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
    Sementara itu, Nusron mengaku, optimistis target satu juta masyarakat miskin ekstrem menerima
    Tanah Objek Reforma Agraria
    dapat terlaksana.
    “Kami menyiapkan lahannya, beliau yang mengkoordinasi karena memang tugas Pak Menko yang melakukan itu,” ujar Nusron.
    Adapun, program ini akan mengkoordinasikan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait di bawah koordinasi Kemenko PM sesuai mandat Inpres 8/2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin tekankan peningkatan pemberdayaan masyarakat atasi kemiskinan

    Cak Imin tekankan peningkatan pemberdayaan masyarakat atasi kemiskinan

    ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, Senin (24/11), menekankan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui dana bantuan sosial. Menurutnya, perubahan skema penyaluran bansos dari konsumtif ke pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan menjadi upaya dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan. (Cahya Sari/Rayyan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tuntutan Pemakzulan Gus Yahya Dinilai Kemenangan Politik Cak Imin

    Tuntutan Pemakzulan Gus Yahya Dinilai Kemenangan Politik Cak Imin

    JAKARTA – Pengamat politik Muhammad Huda menilai, tuntutan Rais Aam Syuriah PBNU Kiai Miftachul Akhaiyar agar Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur dari jabatannya menjadi kemenangan politik bagi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

    Menurutnya, meskipun Cak Imin secara terbuka tidak mencampuri urusan internal PBNU, keputusan Kiai Miftachul AKiaiyar meminta Gus Yahya mundur bukan sekadar persoalan etika organisasi, melainkan menjadi sinyal kuat kepada publik tensi konflik antara kubu Gus Yahya dan kubu Cak Imin mencapai puncaknya.

    “Cak Imin tidak perlu turun tangan. Ketika Rais Aam meminta Gus Yahya mundur, publik otomatis membaca ada konflik yang tak bisa ditutup-tutupi antara Gus Yahya dan jaringan NU yang dekat dengan Cak Imin. Secara politik, ini poin kemenangan bagi Cak Imin,” terang Huda, Minggu 23 November.

    Dia menyebut, ketegangan ini bukan muncul tiba-tiba. Sejak satu tahun teraKiaiir, sejumlah PWNU diberitakan mengalami pergantian pimpinan yang diduga kuat terkait afiliasi mereka dengan Cak Imin.

    Gus Yahya disebut mengambil langkah konsolidasi untuk memperkuat kendali PBNU dari dinamika politik eksternal, terutama dari pengaruh PKB yang sejak lama memiliki akar kuat di basis nahdliyin.

    “Ketika beberapa ketua PWNU yang dianggap dekat dengan Cak Imin dicopot atau digeser, itu dianggap sebagai bentuk resistensi terhadap ekspansi jaringan PKB. Langkah ini memperuncing ketegangan,” ungkapnya.

    Situasi ini, lanjut Huda, memunculkan persepsi ada pertarungan kendali atas basis massa NU menjelang pemilu dan dinamika politik nasional.

    Meskipun PBNU selalu menegaskan posisinya berada di luar politik praktis, friksi antara elite yang memiliki kedekatan dengan tokoh partai tak bisa dihindari.

    Lebih lanjut, dia mengungkap ada tiga alasan mengapa dinamika ini menguntungkan Cak Imin. Pertama, menguatkan narasi Gus Yahya kehilangan dukungan ulama sepuh.

    Sebab, jika Rais Aam sebagai posisi tertinggi dalam struktur syuriah turun tangan meminta mundur, artinya legitimasi moral Gus Yahya dinilai goyah mengingat dalam kultur Nahdliyin, dukungan kiai sepuh sangat menentukan.

    Kedua, membuka ruang baru untuk jaringan PKB. Huda menyatakan, bila Gus Yahya mundur atau melemah, maka ruang gerak bagi kiai dan pengurus yang dekat dengan PKB berpotensi terbuka kembali, terutama di PWNU.

    Ketiga, menguatkan persepsi publik tentang rivalitas yang dimenangkan PKB.

    “Persepsi adalah segalanya dalam politik. Dan saat ini, persepsi kemenangan itu jatuh kepada Cak Imin,” sambungnya.

    Dia menegaskan, konflik elite ini berpotensi membawa PBNU ke titik kritis, terutama dalam menjaga jarak dari politik praktis.

    Para kiai di daerah disebut mulai resah karena polemik internal berimbas pada kegiatan struktural dan kegiatan keumatan di wilayah masing-masing.

    Selain itu, masa depan kepemimpinan PBNU paska polemik ini akan menentukan arah hubungan organisasi dengan partai-partai politik dan stabilitas internal NU sendiri.

    “Kalau PBNU tidak segera menemukan titik keseimbangan, polarisasi bisa melebar. Apalagi NU memiliki peran strategis dalam menjaga moderasi sosial dan stabilitas kebangsaan,” tutup Huda.

  • Dinamika di PBNU: Gus Yahya Diminta Mundur

    Dinamika di PBNU: Gus Yahya Diminta Mundur

    Dinamika di PBNU: Gus Yahya Diminta Mundur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencuat setelah viral soal risalah rapat yang meminta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mundur dari jabatannya.
    Risalah rapat
    itu ramai menjadi sorotan publik sejak, Jumat (21/11/2025).
    Berdasarkan risalah rapat harian itu, Syuriyah
    PBNU
    meminta agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari kursi ketua umum.
    Ada beberapa poin yang menjadi sorotan hingga akhirnya menjadi alasan permintaan agar
    Gus Yahya
    mengundurkan diri.
    Pertama, rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan
    Zionisme Internasional
    dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi NU telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.
    Kedua, rapat memandang bahwa pelaksanaan AKN NU dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris karena yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan.
    Ketiga, rapat memandang bahwa tata kelola keuangan di lingkungan PBNU mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara’, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga NU, dan Peraturan Perkumpulan NU yang berlaku, serta berimplikasi membahayakan eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU.
    Bahwa, dengan mempertimbangkan poin 1, 2, dan 3 di atas, maka Rapat Harian Syuriyah memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan kepada Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam.
    Musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam memutuskan KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU.
    Jika dalam waktu tiga hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan untuk memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU.
    Risalah rapat harian Syuriyah tersebut ditandatangani Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.
    Menanggapi risalah tersebut, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengimbau seluruh pengurus NU di semua tingkatan mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU untuk tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif menyikapi dinamika yang sedang terjadi di internal organisasi tersebut.
    Gus Ipul menegaskan apa yang terjadi saat ini merupakan perkara organisasi biasa yang sedang ditangani oleh jajaran Syuriah PBNU sesuai mekanisme internal yang berlaku.
    “Ini dinamika organisasi yang sedang berjalan. Saya minta semua pengurus dan warga NU tetap tenang, tidak terbawa arus berita yang menyesatkan, dan tidak memperbesar kesalahpahaman,” ujar Gus Ipul, di Jakarta, pada Jumat.
    Dia juga meminta seluruh pengurus NU di berbagai tingkatan untuk tetap berkonsolidasi, menjaga ukhuwah, serta menahan diri dari langkah atau pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan.
    “Ikuti seluruh perkembangan hanya melalui informasi resmi yang disampaikan jajaran Syuriah PBNU. Jangan terpengaruh kabar yang tidak jelas sumbernya,” kata dia.
    Menurut dia, seluruh proses organisasi saat ini berada di tangan pemilik otoritas tertinggi dalam struktur PBNU, yakni jajaran Syuriah PBNU yang dipimpin Rais Aam dan dua wakil Rais Aam.
    “Kita serahkan sepenuhnya kepada Rais Aam dan para wakilnya. Insya Allah semua akan diselesaikan dengan baik, proporsional, dan sesuai adab organisasi,” ujar dia.
    Sementara itu, A’wan PBNU Kiai Abdul Muhaimin membenarkan adanya risalah rapat yang meminta agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mundur dari jabatannya.
    “Benar,” kata Kiai Abdul, saat dihubungi awak media, Sabtu (22/11/2025).
    Meski demikian, ia menyayangkan surat tersebut beredar, karena pembicaraan internal tak seharusnya disebarkan di luar forum Nahdlatul Ulama.
    Dia berharap, mereka yang menyebarkan hasil rapat tersebut berhenti menggunakan cara yang sama.
    “Itu kan kok kayak mereka-mereka yang punya kepentingan itu sedang mengonsolidasikan pendukungnya, mbok manuver kayak gitu itu dihentikan,” ujar dia.
    Kiai Abdul mengatakan, tak seharusnya forum Nahdlatul Ulama menyelesaikan masalah seperti yang terjadi saat ini.
    Ia mengatakan, mestinya masalah internal PBNU bisa diselesaikan dengan cara yang seperti sering dikatakan Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
    “Saya kira di kalangan NU itu kan biasa gegeran (berdebat) tapi nanti kan hasilnya ger-geran (tertawa bersama), itu kan kata Gus Dur,” ucap dia.
    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, PKB tidak ikut masuk ke ranah internal NU.
    Ia memilih menunggu proses yang sedang berjalan.
    “Kita tunggu saja, kita tunggu saja. Biarkan proses internal mereka berlangsung,” ujar Cak Imin, saat ditemui setelah apel pelantikan Panji Bangsa di Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (22/11/2025), dikutip dari Tribunnews.
    Cak Imin berharap, apapun yang akan diputuskan PBNU merupakan keputusan terbaik.
    “Moga-moga akan ada keputusan yang terbaik untuk NU,” ucap dia.
    Ketua Umum (Ketum) PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengaku belum menerima risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang meminta dia mundur.
    “Saya belum menerima suratnya,” ujar Gus Yahya singkat, saat menghadiri pertemuan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di hotel Novotel Samator Surabaya, Sabtu (22/11/2025) malam, dikutip dari Regional Kompas.com.
    Sementara itu, dia menyebut pertemuan ketua PWNU tingkat provinsi di Surabaya ini hanya sekadar rapat koordinasi biasa.
    “Ini acara rapat koordinasi,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin sebut Panji Bangsa melengkapi kekuatan PKB

    Cak Imin sebut Panji Bangsa melengkapi kekuatan PKB

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa badan otonom Panji Bangsa didirikan untuk melengkapi kekuatan partai yang dipimpinnya.

    “Sejak Panji Bangsa didirikan maka lengkap sudah seluruh kekuatan PKB,” ujar Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, saat memimpin pelantikan pengurus Panji Bangsa di Depok, Jawa Barat, Sabtu.

    Ia mengatakan pembentukan Panji Bangsa merupakan kebutuhan di tengah tuntutan, tantangan, hingga problematika kehidupan kebangsaan Indonesia.

    “Panji Bangsa lahir dan tumbuh berkembang seiring dengan kebutuhan, harapan, dan tumpuan yang diberikan oleh seluruh warga PKB, pengurus PKB, dan seluruh warga bangsa,” katanya.

    Walaupun demikian, Cak Imin mengingatkan seluruh kader Panji Bangsa bahwa perjalanan badan otonom tersebut masih panjang dan perlu konsisten pada dua hal, yakni ajaran yang diamanatkan di pundak PKB dan nilai moral.

    “Para pemimpin PKB, para kader PKB, para pengurus PKB, seluruh kader di eksekutif dan legislatif, saya menyaksikan, memiliki modal kuat. Tantangan tidak mudah, tetapi kekuatan itulah yang akan membawa kemajuan dan kebaikan umat dan bangsa kita,” ujarnya.

    Cak Imin menambahkan PKB ke depannya akan terus maju seiring dengan tantangan maupun tuntutan perubahan zaman.

    “Kami akan maju seiring dengan kebutuhan peradaban yang ada di depan mata kita. Dengan semangat itu, insyaallah PKB akan menang, akan jaya, dan mengatasi seluruh masalah dan kehidupan kebangsaan kita,” katanya.

    Hingga saat ini kepengurusan Panji Bangsa telah terbentuk di 33 dari total 38 provinsi di Indonesia. Lima wilayah yang belum terbentuk meliputi Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Maluku, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PKB segera resmikan badan otonom Panji Bangsa guna kawal suara pemilu

    PKB segera resmikan badan otonom Panji Bangsa guna kawal suara pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) segera meresmikan badan otonom Panji Bangsa untuk mengawal suara pada pemilihan umum mendatang.

    Ketua Umum Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa Rivqy Abdul Halim menjelaskan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar akan menghadiri musyawarah nasional badan otonom tersebut pada 19 November 2025 dan melantik serta meresmikan kepengurusan tingkat pusat dan daerah pada 22 November 2025.

    “Tidak hanya DKP yang dilantik, tetapi DKW (Dewan Komando Wilayah) seluruh Indonesia, yakni perwakilan ketua, sekretaris, dan bendahara DKW seluruh Indonesia,” ujar Rivqy di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan bahwa badan otonom PKB itu telah membentuk 33 DKW dari 38 provinsi di Indonesia sebagai persiapan untuk mengawal suara pada pemilu.

    Selain itu, pihaknya juga menyiapkan pendidikan instruktur pada 19–21 November 2025 untuk mencetak para fasilitator kaderisasi di setiap daerah.

    “Target kami memiliki kader militan sampai tingkat TPS (tempat pemungutan suara) yang pada tahun 2029 harapannya bisa mengawal suara-suara PKB di TPS-TPS. Baik di RT/RW, itu kami memiliki kader-kader militan yang tidak asal comot untuk menjadi saksi partai,” jelasnya.

    Ia menjelaskan Panji Bangsa dalam perekrutan kadernya tidak terbatas umur maupun latar belakang apa pun.

    “Sudah kurang lebih 15.000 kader, mulai dari Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, hingga Jawa Barat dari berbagai latar belakang atau organisasi kemasyarakatan. Tidak hanya ormas keagamaan Islam, tetapi semua elemen ormas ada di dalam Panji Bangsa. Jadi, ini memang ceruknya ceruk baru dan memiliki segmen yang lebih luas,” jelasnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.