Xcloud.id

Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Cak Imin Minta Dapur SPPG MBG Tak Gunakan Bahan Impor

    Cak Imin Minta Dapur SPPG MBG Tak Gunakan Bahan Impor

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta seluruh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG) tidak lagi menggunakan bahan pangan impor. Ia menegaskan pentingnya memaksimalkan bahan baku lokal demi menciptakan ekosistem ekonomi baru di masyarakat.

    Permintaan tersebut disampaikan Cak Imin pada penganugerahan “SPPG Inspiradaya 2025” di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (9/12/2025). Penghargaan ini diberikan kepada 20 SPPG yang dinilai berhasil mendorong produktivitas masyarakat dan membangun rantai pasok berbasis komunitas.

    “Inilah yang menjadi dorongan kita agar seluruh dapur-dapur MBG di seluruh Tanah Air, yang pertama, gunakan produktivitas komunitas di sekitar SPPG-nya. Jangan sekali-kali menggunakan produksi MBG, menggunakan bahan impor,” kata Cak Imin.

    Cak Imin mencontohkan masih banyak dapur SPPG yang menggunakan tepung tanpa mengetahui bahwa bahan tersebut berasal dari impor. Ia menyarankan agar sumber karbohidrat dapat diambil dari produk lokal.

    Ia juga menyoroti praktik baik dari beberapa daerah, seperti Papua yang memanfaatkan sagu, serta Maluku yang menggunakan singkong. Menurutnya, kebutuhan seperti susu juga bisa digantikan oleh inovasi pangan lokal yang lebih cepat dan mudah dikembangkan.

    “Inilah yang kita harapkan, sehingga SPPG itu berkah bagi orang di sekitarnya. Sehingga yang tidak pernah menanam menjadi penanam, kemudian dibeli oleh dapur SPPG,” ujarnya.

    Cak Imin meminta SPPG yang belum menerapkan penggunaan bahan pangan lokal untuk belajar dari 20 SPPG penerima penghargaan tersebut.

    “Kalau setahun ini dianggap sebagai penyesuaian, oke, teapi tolong ke depannya dirancang sedemikian rupa, sehingga tidak ada satu pun bahan impor di dalam pelaksanaan produksi makanan bergizi gratis,” tutur Cak Imin.

  • Kelakar Cak Imin, Doakan Gus Ipul Jadi Menteri Pendidikan

    Kelakar Cak Imin, Doakan Gus Ipul Jadi Menteri Pendidikan

    Kelakar Cak Imin, Doakan Gus Ipul Jadi Menteri Pendidikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melontarkan candaan kepada Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.
    Dalam sambutannya, di acara wisuda Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) di Aula Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kemensos, Jakarta, Senin 8/12/2025), ia mendoakan agar
    Gus Ipul
    bisa menjadi
    Menteri Pendidikan
    jika
    program pemberdayaan
    yang sedang dijalankan berjalan sukses.
    “Tepuk tangan untuk Kemensos. Jangan-jangan kalau program sekolah rakyat sukses, graduasi sukses, Pak Saifullah bisa jadi Menteri Pendidikan,” kelakar
    Cak Imin
    .
    “Kalau ditanya, ‘kok Menteri Pendidikan?’ Ya sukanya mewisuda orang,” tambahnya.
    Candaan tersebut dilontarkan spontan usai Cak Imin menilai bahwa Gus Ipul kerap kali menjalankan program-program yang menyasar pada
    kemandirian masyarakat
    , utamanya masyarakat miskin.
    Beberapa program misalnya, Sekolah Rakyat, program sekolah boarding gratis untuk masyarakat miskin.
    Program ini diharapkan mampu menciptakan generasi baru yang unggul, mampu mengubah kehidupan, dan masa depan keluarga menjadi lebih baik.
    Ada juga KPM PKH yang diharapkan mampu mengubah masyarakat yang tadinya bergantung pada bantuan pemerintah, menjadi lebih mandiri.
    Mereka diharapkan dapat mencukupi kebutuhan mereka sendiri, melalui upaya pendampingan usaha, dan akses modal.
    Cak Imin kemudian menegaskan bahwa paradigma pemberdayaan masyarakat harus menjadi fondasi dalam sistem pendidikan nasional.
    Menurutnya, pendidikan tidak boleh menciptakan ketergantungan berkepanjangan, melainkan membangun kemandirian.
    Hal ini merujuk pada upaya pemerintah menciptakan kemandirian bagi masyarakat yang selama ini menjadi penerima bansos.
    Dia mendorong agar KPM PKH bisa mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah.
    “Ketergantungan itu keadaan sementara. Tidak ada orang yang ingin bergantung selamanya,” ujarnya.
    “Kalau kita tidak kuat dan mandiri serta berdaya, maka kita akan bergantung kepada negara lain,” tegasnya Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 332 Penerima PKH Lepas dari Bansos, Siap Mandiri Tanpa Bantuan Pemerintah Tahun Depan

    332 Penerima PKH Lepas dari Bansos, Siap Mandiri Tanpa Bantuan Pemerintah Tahun Depan

    332 Penerima PKH Lepas dari Bansos, Siap Mandiri Tanpa Bantuan Pemerintah Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ratusan keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) resmi dinyatakan lulus dari kepesertaan bantuan sosial (graduasi) dan memasuki fase baru sebagai keluarga mandiri.
    Hal ini ditandai melalui Graduasi KPM
    PKH
    di Pusdiklatbangprof Margaguna Kemensos, Senin (8/12/2025).
    Dalam kesempatan ini, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (
    Cak Imin
    ) menilai, ‘gerakan tolak bansos’ memiliki makna bahwa KPM PKH sudah tidak bergantung lagi kepada bantuan pemerintah.
    Adapun 133 orang KPM PKH yang menggunakan toga resmi diwisuda sebagai bentuk kelulusan sebagai penerima bansos.
    Sementara sisanya adalah calon KPM PKH yang akan digraduasi pada tahun 2026.
    “332 keluarga yang hari ini dinyatakan lepas
    bansos
    dan mandiri. Slogan utamanya ‘tolak bansos’. Tolak bansos itu artinya bukan sombong, tapi kita sudah mandiri dan kuat,” kata Cak Imin, Senin.
    “Itu juga bukan bermakna penolakan, tetapi tanda bahwa keluarga penerima kini telah berdaya dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah,” tambah dia.
    Dalam sambutannya, Cak Imin menegaskan bahwa visi pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat mandiri.
    Ia menyebut, percepatan penanggulangan kemiskinan membutuhkan terobosan, mulai dari pendidikan rakyat, koperasi desa, hingga modernisasi pendekatan pemberdayaan.
    “Terobosan-terobosan itu banyak sekali. Mulai dari sekolah rakyat, koperasi desa, berbagai program bantuan langsung tunai sementara, juga perubahan-perubahan cara membangun sebuah bangsa,” ujar dia.
    “Perubahan-perubahan ini adalah bagian dari percepatan sekaligus kewajiban, arah baru, strategi baru di dalam membangun bangsa kita,” tambah dia.
    Cak Imin menyampaikan bahwa para keluarga yang lulus PKH adalah contoh nyata keberhasilan pemberdayaan.
    Ia menekankan peran besar perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga.
    “Dari dulu, pejuang-pejuang ekonomi keluarga, terutama ibu-ibu rumah tangga, adalah kekuatan yang selama ini menjadi potensi bangsa, dan bangsa ini tetap kuat dalam menghadapi berbagai gelombang ekonomi, gelombang krisis, selagi ada perempuan tulang punggung keluarga yang kokoh, Indonesia tetap kokoh,” ujar Cak Imin.
    Menurut dia, graduasi ini penting untuk menjaga ketepatan sasaran bantuan.
    Masih banyak keluarga miskin yang berhak belum mendapatkan bansos, sementara sebagian keluarga mampu justru masih menerima.
    Dengan membaiknya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), proses perbaikan terus dilakukan agar penerima non-eligible dapat dicoret dan keluarga miskin yang belum tercatat segera masuk data.
    “Banyak orang yang tidak berhak menerima tetap mau menerima. Karena itu, kita terus bekerja keras supaya data ini tetap terus diperbarui dan diperbaiki. Dan kita semua mengeluarkan anggaran negara benar-benar bermanfaat bagi yang membutuhkan,” kata dia.
    “Pemberdayaan ini menjadi bagian integral. Bukan saja dalam menanggulangi kemiskinan, tetapi pemberdayaan,” tambah dia.
    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengangkat persoalan klasik sulitnya akses modal bagi warga miskin.
    Ia mencontohkan seorang ibu pembuat kue di Sumatera Utara, yang setiap hari meminjam Rp 200.000 dari rentenir dan harus mengembalikannya Rp 400.000 di hari yang sama.
    “Rentenir tidak pakai syarat. Teriak saja cair. Sementara bank negara minta KTP, KK, sampai buku nikah,” ujar Marwan.
    Ia menilai, keluarga miskin sebenarnya mampu mandiri jika diberikan permodalan yang sederhana tetapi memadai.
    Di beberapa lokasi PKH, kata Marwan, penerima justru tidak berani bermimpi menjadi lebih sejahtera karena akses keuangan yang tertutup.
    Marwan mengingatkan bahwa anggaran bansos Kemensos mencapai Rp 73,9 triliun, terdiri dari 10 juta KPM PKH, 18,2 juta KPM bantuan pangan, hingga bantuan untuk yatim dan lansia.
    “Kalau setiap pemerintahan tetap mempertahankan angka 10 juta penerima, itu namanya memelihara kemiskinan,” kata dia.
    Ia menegaskan dukungan penuh Komisi VIII agar graduasi dilakukan besar-besaran, sekaligus memastikan pendampingan tidak putus setelah keluarga lulus dari PKH.
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa hasil graduasi tahun ini merupakan bagian dari skema besar pemberdayaan nasional.
    Dengan hampir 40.000 pendamping, Kemensos menargetkan 400.000 KPM bakal graduasi pada tahun 2026.
    “Ketergantungan itu keadaan sementara. Yang mau bergantung selamanya itu tidak ada,” ujar dia.
    Gus Ipul menegaskan bahwa setelah masuk program pemberdayaan, keluarga lulusan PKH akan diarahkan dan difasilitasi berbagai kementerian, terutama UMKM, Koperasi, Ekonomi Kreatif, BUMN, dan lembaga pembiayaan Kemenkeu.
    “Bapak Presiden bolak-balik menyampaikan saatnya kita mandiri di atas kaki sendiri. Tidak boleh bergantung kepada negara manapun karena kita memiliki semuanya. Kekayaan alam banyak, semua potensi ada,” ujar dia.
    “Tetapi kalau kita tidak kuat dan mandiri serta berdaya, maka kita akan bergantung kepada negara lain. Karena setelah penerima bansos masuk program pemberdayaan ini, nanti sepenuhnya akan diarahkan, didampingi, dan akan dikerjasamakan dengan kementerian yang lain,” lanjut dia.
    Menyambung Gus Ipul, Cak Imin mengatakan bahwa Kemenko PM merupakan kementerian koordinator baru di era Presiden Prabowo, di mana pembentukan Kemenko adalah bukti keseriusan pemerintah menggeser fokus dari bantuan jangka pendek menuju kemandirian keluarga.
    “Benahin secepatnya, berapa anggaranya yang penting cepat, dan berpenghasilan tinggi untuk kepentingan keluarganya. Saya bilang penghasilan mereka tidak masuk ke negara. Penghasilan mereka masuk ke kantong keluarga dan rumah tangga,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin dan Gus Ipul Graduasi 133 Keluarga Penerima Bansos di Jakarta

    Cak Imin dan Gus Ipul Graduasi 133 Keluarga Penerima Bansos di Jakarta

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI (Menko PM) Muhaimin Iskandar bersama Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggraduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako.

    Kegiatan yang turut dilakukan bersama Wamensos Agus Jabo Priyono ini digelar di Aula Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos RI, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menjelaskan kegiatan ini sebagai bagian mewujudkan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Tugas kami para Menteri ini adalah membantu Presiden untuk mengeksekusi Asta Cita Bapak Presiden. Untuk memahami gaya kebijakan Presiden inilah kira-kira sederhananya jadi yang atas dijaga, yang tengah difasilitasi, yang bawah dibela,” kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Senin (8/12/2025).

    Gus Ipul hadir di lokasi pukul 13.37 WIB, disambut oleh penampilan siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan. Para siswa silih bergantian menampilkan tarian nusantara, pencak silat, paduan suara, hingga pidato dalam tiga bahasa yaitu Bahasa Arab, Inggris, dan Mandarin.

    Dalam acara bertajuk ‘Berani Graduasi: Siap Mewujudkan Generasi Indonesia Emas’ ini, Gus Ipul menyampaikan Presiden ingin KPM mempunyai semangat graduasi, untuk naik kelas meningkatkan kesejahteraannya dan tidak tergantung pada bantuan sosial.

    Ia mengatakan Prabowo sampai membentuk Kemenko PM, yang secara khusus bertugas mengoordinasikan, menyinkronkan, dan merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat.

    Gus Ipul menambahkan penerima bansos mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN Merupakan basis data nasional berbasis digital yang berisi informasi sosial, ekonomi, dan demografi seluruh penduduk Indonesia yang telah diurutkan mulai dari desil 1 sampai desil 10.

    “Data itu sudah memberikan perangkingan, yang mengelola BPS, dari desil 1 sampai desil 10. Yang diberi bantuan itu adalah desil 1 sampai 4, setelah desil 4 naik jadi graduasi,” jelas Gus Ipul.

    Pada kesempatan ini, Gus Ipul secara langsung mengraduasi 133 KPM yang hadir memakai toga. Satu persatu KPM di panggil dan menuju ke atas panggung, Gus Ipul secara simbolis memindahkan tali toga dari kiri ke kanan sebagai simbol KPM telah digraduasi.

    Di tempat yang sama, Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan bahwa Prabowo telah memberikan amanat dan membuktikan berbagai terobosan dalam percepatan pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui perubahan paradigma ke pemberdayaan.

    “Terobosan-terobosan itu banyak sekali, mulai dari Sekolah Rakyat, Koperasi Desa (kopdes), program-program bantuan langsung tunai sementara. Juga perubahan-perubahan cara membangun sebuah bangsa, perubahan-perubahan ini adalah bagian dari percepatan sekaligus arah baru, strategi baru di dalam membangun bangsa kita,” kata Cak Imin.

    Lebih lanjut, Cak Imin menuturkan pembangunan harus tepat sasaran sehingga berdampak. Pembangunan nasional bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan, yang wujudnya adalah kemandirian dan keberdayaan.

    “Sehingga menjadi individu-individu yang terus meningkatkan produktivitasnya menjadi warga bangsa yang kuat dan mandiri. Karena itu saya sangat senang dengan slogan ‘Bansos Sementara, Berdaya Selamanya,” kata Cak Imin.

    Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Anggota Komisi VIII DPR RI Erwin Aksa, Anggota Komisi VI DPR RI Ida Fauziyah, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris, serta stakeholder lainnya.

    (akn/ega)

  • Ada Perang Terbuka di Kabinet Buntut Ajakan Tobat Nasuha

    Ada Perang Terbuka di Kabinet Buntut Ajakan Tobat Nasuha

    Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno merespons ajakan tobat Nasuha Menko Pemberdayaan Muhaimin Iskandar buntut terjadinya bencana di Sumatera. Adi menilai ajakan tersebut terindikasi menimbulkan keretakan di internal kabinet Merah Putih.

    Pasalnya, sejumlah menteri yang disinggung oleh Cak Imin saling berbalas kritik dan sindiran.

  • Menko Cak Imin Kunjungi Gayo Lues, Janji Maksimalkan Proses Pemulihan Pasca Bencana

    Menko Cak Imin Kunjungi Gayo Lues, Janji Maksimalkan Proses Pemulihan Pasca Bencana

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin didampingi Bupati Gayo Lues Suhaidi meninjau Desa Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh pada Kamis (4/12). Desa ini masih terisolir akibat bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara.

    Cak Imin juga mendistribusikan bantuan logistik sekaligus berdialog dengan masyarakat. Cak Imin memastikan setiap korban terdampak mendapatkan bantuan.

    Menurutnya, pemulihan akses ke Gayo Lues menjadi salah satu hal yang diprioritaskan Pemerintah agar distribusi bantuan kepada masyarakat berjalan efektif dan efisien.

    “Kita terus lakukan koordinasi dengan BNPB, anggota DPR RI, ada Komisi VIII, BNPB akan terus mengonsolidasikan dan mendorong bantuan agar terus masuk ke sini,” ucap Cak Imin seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (5/12/2025).

    Ketua Umum PKB ini berjanji, pemerintah akan terus mencurahkan perhatian pada percepatan penanganan infrastruktur pasca bencana. Terutama jalan yang putus, jalan nasional yang menghubungkan Gayo Lues dengan Medan.

    Sebagai informasi, sejak Rabu (3/12/2025) hingga Kamis (4/12/2025) Kemenko PM telah mendistribusikan bantuan ke Gayo Lues dengan menggunakan pesawat udara.

    Bantuan yang telah didistribusikan yakni sembako 1,38 ton, mi instan 100 kardus, obat-obatan 20 kg, biskuit 415 kg, selimut 100 lembar hingga satu unit starlink.

  • Pejabat Seharusnya Fokus Penanganan Bencana Bukan Gaduh soal Taubat

    Pejabat Seharusnya Fokus Penanganan Bencana Bukan Gaduh soal Taubat

    GELORA.CO -Pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyerukan agar para pejabat pemerintah melakukan introspeksi mendalam atau taubat nasuha setelah bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera berbuntut panjang.

    Dalam pidato pada kegiatan Workshop Kepala Sekolah untuk Program SMK Go Global di Bandung, Senin, 1 Desember 2025, Cak Imin mengaku telah berkirim surat kepada tiga menteri yang dinilai berkaitan langsung dengan persoalan bencana, yakni Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol.

    Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta Cak Imin tidak membuat situasi menjadi tambah keruh di tengah bencana Sumatera. Doli mengatakan Cak Imin tidak perlu bersikap seolah merasa paling benar dan hebat di antara menteri-menteri yang lain. 

    Dia pun mengatakan ucapan Cak Imin yang meminta menteri-menteri lain melakukan taubat nasuhah telah melampaui kewenangannya sebagai menteri. Sebab, menurut Doli, yang berhak memberikan peringatan kepada menteri adalah presiden.

    Pengamat politik, Adi Prayitno, menilai situasi saat ini memang sangat sensitif, sehingga menyebut pihak tertentu sebagai penyebab bencana hanya akan menimbulkan kegaduhan baru.

    “Memang saat ini terlalu sensitif untuk menyebut salah satu pihak jika dikaitkan dengan persoalan banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera dan Aceh,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Jumat, 5 Desember 2025.

    Ia meminta semua pihak seharusnya saling bekerja sama, bukan saling menuding atau menunjukkan diri sebagai pihak yang paling komitmen terhadap perbaikan lingkungan.

    “Ini untuk menjaga kondusifitas,” imbuhnya.

    Direktur Parameter Politik Indonesia itu pun mengajak seluruh pejabat untuk menghentikan polemik dan fokus pada kerja nyata membantu korban bencana.

    “Sebaiknya sekarang mari setop kegaduhan, fokus bekerja, kemudian alokasikan seluruh kemampuan dan energi hanya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan Aceh. Semoga persoalan bencana ini cepat selesai supaya cepat recovery, lekas pulih. Karena penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga,” tutupnya

  • Yang Bisa Perintah Saya Prabowo

    Yang Bisa Perintah Saya Prabowo

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespons seruan Menko Pemberdayaan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk bertobat. Seruan ini disampaikan Cak Imin terkait dengan bencana banjir dan longsor di Sumatera.

    Menurut Bahlil, Cak Imin juga seharusnya ikut bertobat. Bahlil pun menegaskan yang bisa memerintahnya di kabinet hanya Presiden Prabowo.

  • 2 Bahlil: Cak Imin Taubat Nasuha Lah, yang Bisa Perintah Saya Prabowo Nasional

    2 Bahlil: Cak Imin Taubat Nasuha Lah, yang Bisa Perintah Saya Prabowo Nasional

    Bahlil: Cak Imin Taubat Nasuha Lah, yang Bisa Perintah Saya Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga bertaubat nasuha, bukan hanya dirinya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol.
    Bahlil menekankan, semua pejabat harus mengevaluasi diri terkait
    bencana banjir
    dan longsor Sumatera.
    “Kalau pertaubatan nasuha,
    Cak Imin
    juga pertaubatan nasuha lah. Semuanya ya. Oke ya? Semua kita semua harus apa ya… ya evaluasi diri, ya,” ujar Bahlil di Istana, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
    Bahlil menjelaskan, yang bisa memerintah dirinya hanyalah Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Bahlil turut menegaskan bahwa dia sedang fokus menjalankan urusan rakyat, sekaligus apa yang diperintahkan Prabowo.
    “Kalau saya kan, Presiden saya kan Pak Presiden Prabowo. Yang bisa di kabinet, yang bisa perintah saya Pak Presiden Prabowo,” tuturnya.
    “Dan saya fokus untuk menjalankan urusan rakyat dan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Saya lagi urus urusan di lokasi bencana,” imbuh Bahlil.

    Diberitakan sebelumnya, Cak Imin menyurati tiga menteri dan mengajak untuk melakukan tobat nasuhah imbas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
    “Pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak untuk mari bersama-sama bahu-membahu, memperbaiki. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah,” ujar Cak Imin Senin (1/12/2025)
    “Bahasa NU-nya tobatan nasuhah,” sambungnya.
    Tobatan nasuhah yang dimaksud Cak Imin adalah mengevaluasi total seluruh kebijakan berkaitan dengan lingkungan hidup, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
    “Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” ucap Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Seruan Taubat Ekologis Gus Baha dan Cak Imin Sebagai Panggilan Moral

    Seruan Taubat Ekologis Gus Baha dan Cak Imin Sebagai Panggilan Moral

    GELORA.CO -Seruan taubat ekologi di tengah maraknya bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Provinsi Sumatera Utara, Barat dan Aceh mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. 

    Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menjadi tokoh yang paling lantang menyerukan pentingnya pertaubatan ekologis sebagai sikap moral kolektif untuk menghentikan laju kerusakan lingkungan.

    Di saat yang sama, publik kembali menyorot pesan keagamaan dari ulama karismatik KH. Bahauddin Nursalim atau Gus Baha terkait pentingnya menjaga alam. 

    Sebuah video berdurasi 2 menit 30 detik yang kembali viral di media sosial memperlihatkan Gus Baha menguraikan ayat-ayat Al-Qur’an yang memperingatkan manusia agar tidak congkak dan tidak merusak bumi.

    Video yang diunggah akun Instagram nahdliyyinbersatu itu langsung menjadi rujukan banyak pihak, mengingat relevansinya dengan situasi Indonesia saat ini.

    Dalam video tersebut, Gus Baha menafsirkan pesan kuat dari Surat Al-Mulk (Tabarak) ayat 17, yang mengingatkan manusia tentang bahaya besar akibat kerusakan alam.

    “Kenapa surat Tabarak spesial? Di situ manusia diingatkan oleh Allah Ta’ala: Kok kamu hidup di bumi tenang-tenang saja, bisa saja bumi ini tamur. Tamur itu likuifaksi, bumi bergelombang, bergeliat, lalu menimpa manusia,” jelas Gus Baha dalam video tersebut dikutip Kamis, 4 Desember 2025.

    Ia juga mengingatkan potensi bencana lain seperti benda langit yang bisa jatuh ke bumi, serta bagaimana tanah bisa kehilangan kemampuan menyerap air akibat perilaku manusia. Semua itu, kata Gus Baha, menunjukkan betapa pentingnya manusia berhati-hati dalam mengelola lingkungan.

    “Dengan peringatan Allah seperti ini, orang disuruh hati-hati mengelola bumi. Makanya saya senang kalau ada gerakan-gerakan menyelamatkan bumi. Kata ulama, takhallaqu bi akhlaqillah—berakhlaklah seperti akhlaknya Allah,” tambahnya.

    Lebih jauh, Gus Baha mengutip ayat lain tentang karakter orang yang merusak lingkungan:

    “Allah mengkritik orang yang jahat dan tidak baik. Firman-Nya: Ciri utama orang tidak baik itu yang merusak tanaman, merusak tumbuhan, dan merusak populasi,” ungkapnya.

    Maka dari itu, seruan kolektif dari para tokoh, baik dari unsur politik maupun keagamaan, menegaskan bahwa taubat ekologi bukan sekadar slogan religius, melainkan panggilan moral untuk mengubah cara pandang terhadap alam. Di tengah meningkatnya frekuensi bencana, kesadaran ekologis menjadi agenda mendesak bagi seluruh masyarakat Indonesia.