Xcloud.id

Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • KPK Ungkap Mantan Staf Ahli Menaker Yassierli Minta 1 Unit Mobil ke Agen TKA

    KPK Ungkap Mantan Staf Ahli Menaker Yassierli Minta 1 Unit Mobil ke Agen TKA

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan mantan Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional era Menaker Yassierli, Haryanto, meminta satu unit kendaraan roda empat atau mobil kepada agen tenaga kerja asing (TKA).

    “Ditemukan fakta bahwa tersangka dimaksud juga meminta kepada salah seorang agen TKA untuk dibelikan satu unit kendaraan roda empat di sebuah dealer di Jakarta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Senin (29/9/2025).

    Haryanto merupakan salah satu dari delapan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

    Budi mengatakan agen TKA tersebut telah membeli satu unit mobil bermerek Toyota Innova dan saat ini KPK menyita kendaraan tersebut.

    “Penyitaan-penyitaan aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini dibutuhkan untuk proses pembuktian perkara sekaligus upaya awal dalam optimalisasi asset recovery (pemulihan kerugian keuangan negara, red.),” katanya.

    Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

    Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.

    KPK menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

    Apabila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan demikian, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.

    Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009–2014, yang kemudian dilanjutkan Hanif Dhakiri pada 2014–2019, dan Ida Fauziyah pada 2019–2024.

    KPK lantas menahan delapan tersangka tersebut. Kloter pertama untuk empat tersangka pada 17 Juli 2025, dan kloter kedua pada 24 Juli 2025.

  • Cak Imin Sebut MBG Jadi Solusi Agar Anak Tak Banyak Konsumsi MSG

    Cak Imin Sebut MBG Jadi Solusi Agar Anak Tak Banyak Konsumsi MSG

    Jakarta –

    Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program yang dibutuhkan masyarakat. Sebab MBG bisa menjadi solusi dari anak-anak yang kekurangan gizi.

    “Ya, MBG ini program yang amat sangat strategis mengatasi kekurangan gizi,” kata Cak Imin kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Minggu (28/9/2025).

    Cak Imin menuturkan, banyak anak-anak yang mengkonsumsi vetsin secara berlebihan. Bahkan dirinya menyebut MSG telah meracuni anak-anak.

    “Jujur saja ya misalnya adik-adik kita yang masih di bawah kelas 2 SD mayoritas konsumsi sehari-hari adalah yang berbau vetsin MSG. Itu jujur, MSG vetsin telah meracuni,” ucapnya.

    Oleh karena itu, Cak Imin menyebut program MBG menjadi langkah pemerintah untuk mencegah anak-anak berlebihan mengkonsumsi MSG. Sebab, tidak sedikit siswa-siswi justru menderita kekurangan gizi akibat konsumsi MSG.

    Terkait MBG jika dirasa ada hambatan, maka perlu ada perbaikan. Dia mengajak semua pihak bersama-sama mengatasi hambatan tersebut.

    (ial/dek)

  • Cak Imin Merasa Parpol Kerap Jadi ‘Kambing Hitam’ Setiap Problem Kebangsaan

    Cak Imin Merasa Parpol Kerap Jadi ‘Kambing Hitam’ Setiap Problem Kebangsaan

    Jakarta –

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyinggung peran partai politik (parpol) beberapa tahun ini tidak mudah. Menurutnya, parpol sering dijadikan ‘kambing hitam’ dalam setiap problem baik politik maupun kebangsaan.

    “Di tengah berbagai tantangan, persoalan, hambatan peran partai ini memang tidaklah mudah, 10-15 tahun partai ini,” kata Cak Imin dalam sambutannya di acara Munas PKS ke VI di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

    “Partai-partai semua kita selalu menjadi korban dari seluruh proses dinamika yang ada. Selalu menjadi, ya jujur saja, sering dijadiikan kambing hitam dalam setiap problem politik dan kebangsaan kita,” tambahnya.

    Untuk itu, dirinya menilai soliditas dari setiap parpol perlu dilakukan. Jika parpol solid, tidak lagi jadi kambing hitam setiap masalah yang ada.

    “Tapi, saya yakin dengan memelihara, menjaga, dan menguatkan harapan itu, Insyaallah, yang membuat atau mendorong kambing hitam partai politik akan sia-sia dan partai-partai akan kuat dan solid untuk Indonesia,” sebutnya.

    “Wiridnya memang agak kuat di PKS. Beberapa kali saya bahkan minta wirid dari teman-teman dari PKS, terutama wirid yang satu itu. Menjaga soliditas, dan kebersamaan, yang nggak solid kualat, gitu kira-kira,” ucapnya.

    (ial/dek)

  • Cak Imin Merasa Parpol Kerap Jadi ‘Kambing Hitam’ Setiap Problem Kebangsaan

    Canda Cak Imin Sebut PKS Dapat Followers Baru di Munas VI: Namanya PKB

    Jakarta –

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merasa sejalan dengan ide-ide yang ada dari PKS. Dia menyebut PKS mendapat followers atau pengikut baru yaitu PKB.

    Hal itu dikatakan Cak Imin dalam sambutannya di acara Munas ke-VI PKS di Jakarta, Minggu (28/9/2025). Salah satu ide yang disepakati Cak Imin adalah merelakan angka elektoral demi cita-cita yang lebih besar.

    “Ternyata salah satu yang paling penting dari, yang saya tangkap dari Presiden PKS tadi adalah merelakan elektoral untuk sebuah cita-cita besar,” ucap Cak Imin.

    Cak Imin mengatakan sepakat dengan ide PKS agar partai tak terlalu peduli tentang elektoral. Yang jauh lebih penting menurutnya adalah bagaimana partai bisa mengatasi masalah yang ada.

    “Saya, PKB, daftar bersama PKS, nggak peduli soal elektoral. Yang penting, yang penting, kita bersama-sama bisa mengatasi,” sebutnya.

    Karena kesepakatan itu, Cak Imin menyebut PKS mendapat pengikut baru yaitu PKB. Partainya dengan PKS juga ada di posisi yang sama yaitu barisan bersama pemerintah.

    (ial/dek)

  • Cak Imin Sebut Pidato Prabowo di PBB Bikin Trump Keok, Netanyahu Kikuk Nasional 28 September 2025

    Cak Imin Sebut Pidato Prabowo di PBB Bikin Trump Keok, Netanyahu Kikuk Nasional 28 September 2025

    Cak Imin Sebut Pidato Prabowo di PBB Bikin Trump Keok, Netanyahu Kikuk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membawa harapan baru bagi dunia.
    Cak Imin bahkan menyebut pidato Prabowo membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump kewalahan melihat pidato Presiden ke-8 Indonesia itu.
    “Pak Prabowo memberi harapan baru pidato di PBB. Bayangkan, Donald Trump saja sudah keok, Donald Trump tersipu-sipu, begitulah kira-kira,” kata Cak Imin saat berpidato di Munas VI PKS, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
    Tidak berhenti sampai di situ, Cak Imin juga menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kikuk mendengar pidato Prabowo.
    Menurut dia, apa yang disampaikan Prabowo merupakan solusi bagi masa depan.
    “Netanyahu juga serba kikuk. Tapi itulah harapan, cahaya baru yang insyaallah jadi solusi kita di masa-masa yang akan datang,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) itu.
    Lebih lanjut, Cak Imin menyinggung sejumlah persoalan dan tantangan global yang dihadapi Indonesia.
    Ia berharap masyarakat bisa saling bahu-membahu menghadapinya.
    “Tidak mudah, tetapi kita solid bareng-bareng untuk bersama-sama mengatasi keadaan yang tidak mudah, tantangan global,” kata Cak Imin.
    “Katanya dolar semakin tinggi, dan seterusnya. Saya yakin kalau kita solid, Indonesia akan tetap berdiri kokoh di atas kaki sendiri,” imbuhnya.
    Sebagaimana diberitakan Prabowo mendapat kesempatan ketiga berpidato dalam sesi debat umum di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.
    Prabowo pidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sementara itu, Sidang Majelis Umum ke-80 PBB dibuka dengan pidato dari Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Lalu, Presiden Sidang Umum ke-80 PBB, Annalena Baerbock.
     
    Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa keadilan bagi semua bangsa harus diciptakan. Sebagaimana Indonesia pernah merasakan hidup di bawah penjajahan hingga akhirnya memperjuangkan kemerdekaan dan mendapat dukungan dari PBB.
    “Kami juga tahu apa yang bisa dilakukan solidaritas dalam perjuangan kami untuk kemerdekaan, dalam perjuangan kami untuk mengatasi kelaparan, penyakit, dan kemiskinan, PBB berdiri bersama Indonesia dan memberi bantuan penting,” kata Prabowo.
    Selain itu Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam upaya perdamaian termasuk di Palestina. Menurut Prabowo, Indonesia siap mengirim 20.000 lebih anak bangsa untuk menciptakan perdamaian di Gaza, Palestina, Sudan, Libia, dan Ukraina.
    Prabowo juga menegaskan kembali posisi Indonesia terhadap solusi dua negara untuk konflik Palestina.
    Simak pidato lengkap Prabowo di Sidang Umum PBB pada tautan berita di bawah ini:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Canda Cak Imin di Depan Menkum: Urusan PPP, PKB Enggak Ikut-ikut – Page 3

    Canda Cak Imin di Depan Menkum: Urusan PPP, PKB Enggak Ikut-ikut – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan kelakar terkait dualisme kepemimpinan di PPP. Diketahui, saat ini dua pihak mengkalim sebagai Ketum PPP 2025-2030, yakni Mardiono dan Agus Suparmanto.

    Canda tersebut disampaikan Cak Imin saat pidato saat Munas VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025) malam.

    “Yang terhormat para menteri Kabinet Menteri Putih yang hadir, Pak Menteri Hukum dan HAM, serta seluruh pejabat, Dirjen, Dirjen yang hadir yang saya muliakan,” kata Cak Imin

    “Urusan PPP, PKB enggak ikut-ikut,” canda Cak Imin yang langsung disambut tawa.

    Cak Imin menegaskan, tak ada penyusupan orang PKB di PPP.  “Tidak ada istilah penyusupan di situ,” kata Cak Imin.

    Sebelumnya, Ketua Umum terpilih PPP Agus Suparmanto mengadakan tasyakuran Muktamar X di Discovery Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9/2025). Sejumlah tokoh hadir, salah satunya mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP 2020-2025 Arwani Thomafi.

    “Alhamdulilah tadi pagi saya terplih sebagai ketua umum,” kata Agus di Ancol, Minggu (28/9/2025).

     

  • Canda Cak Imin ke Menteri Hukum: Urusan PPP, PKB Enggak Ikut-ikut Nasional 28 September 2025

    Canda Cak Imin ke Menteri Hukum: Urusan PPP, PKB Enggak Ikut-ikut Nasional 28 September 2025

    Canda Cak Imin ke Menteri Hukum: Urusan PPP, PKB Enggak Ikut-ikut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melontarkan kelakar saat menyampaikan pidato dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
    Di hadapan para peserta dan tamu undangan, termasuk sejumlah menteri kabinet, Muhaimin sempat menyinggung soal dinamika Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
    Adapun dalam acara ini, PKS turut mengundang Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar.
    “Para menteri kabinet merah putih yang hadir, Pak Menteri Hukum beserta seluruh para pejabat, Pak Dirjen, Dirjen yang hadir yang saya muliakan. Urusan PPP, PKB enggak ikut-ikut,” ujar Muhaimin sambil berkelakar yang disambut tawa hadirin.
    Pembukaan Muktamar X PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu (27/9/2025), diwarnai kericuhan antara kubu kader yang berseberangan.
    Aksi adu mulut hingga saling lempar kursi meletus ketika Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyampaikan sambutan.
    Sejumlah kader meneriakkan tuntutan “perubahan”.
    Kericuhan ini memicu bentrokan fisik yang mengakibatkan beberapa kader terluka, sehingga mengundang keprihatinan dari internal partai, termasuk permintaan agar kader menahan diri.
    Meski demikian, Muktamar tetap berlanjut dan Mardiono akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum untuk periode 2025–2030, meskipun proses ini diklaim sepihak oleh kubu Romahurmuziy.
    Pihak Mardiono mengecam insiden tersebut dan menyebutnya sebagai ulah penyusup yang sengaja membuat gaduh, serta berencana menempuh jalur hukum terhadap para pelaku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Ungkap Eks Staf Ahli Menaker Yassierli Beli Rumah dan Tanah Pakai Uang Hasil Palak Agen TKA – Page 3

    KPK Ungkap Eks Staf Ahli Menaker Yassierli Beli Rumah dan Tanah Pakai Uang Hasil Palak Agen TKA – Page 3

    Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

    Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.

    KPK menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

    Apabila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan demikian, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.

    Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009–2014, yang kemudian dilanjutkan Hanif Dhakiri pada 2014–2019, dan Ida Fauziyah pada 2019–2024.

    KPK lantas menahan delapan tersangka tersebut. Kloter pertama untuk empat tersangka pada 17 Juli 2025, dan kloter kedua pada 24 Juli 2025.

  • KPK Sita Aset Tanah dan Rumah Milik Mantan Staf Ahli Menaker Yassierli

    KPK Sita Aset Tanah dan Rumah Milik Mantan Staf Ahli Menaker Yassierli

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua aset dari mantan Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional era Menaker Yassierli, yakni Haryanto.

    “Aset tersebut berupa bidang tanah atau bangunan, yaitu kontrakan seluas 90 meter persegi di wilayah Cimanggis, Kota Depok, dan rumah seluas 180 meter persegi di wilayah Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Minggu.

    Budi menjelaskan penyitaan yang dilakukan pada pekan lalu itu terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di lingkungan Kemenaker.

    Adapun Haryanto merupakan salah satu dari delapan orang tersangka kasus RPTKA tersebut.

    “Kedua aset tersebut dibeli secara tunai yang diduga uangnya bersumber dari hasil dugaan tindak pemerasan kepada para agen TKA. Kedua aset tersebut kemudian diatasnamakan kerabatnya,” katanya menjelaskan.

    Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

    Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.

    KPK menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

    Apabila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan demikian, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.

    Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009–2014, yang kemudian dilanjutkan Hanif Dhakiri pada 2014–2019, dan Ida Fauziyah pada 2019–2024.

    KPK lantas menahan delapan tersangka tersebut. Kloter pertama untuk empat tersangka pada 17 Juli 2025, dan kloter kedua pada 24 Juli 2025.

     

     

  • Banyak Siswa Keracunan Makan MBG, Muhaimin: Keselamatan Masyarakat Prioritas Utama

    Banyak Siswa Keracunan Makan MBG, Muhaimin: Keselamatan Masyarakat Prioritas Utama

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menuturkan pemerintah serius dalam mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta terus mendengar dan menindaklanjuti seluruh masukan masyarakat.

    “Saya dan seluruh jajaran pemerintah sangat prihatin dan menyampaikan simpati kepada para siswa dan keluarga yang terdampak. Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama kami. Pemerintah tidak akan menutup mata terhadap kejadian ini,” ujar Menko Muhaimin Iskandar di Sleman, DIY, Sabtu.

    Upaya evaluasi dan perbaikan tersebut menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Muhaimin menegaskan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh pada rantai pelaksanaan MBG, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi yang dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang harus dipastikan sesuai standar operasional.

    “Sertifikat laik hygiene sanitasi, sertifikasi halal, dan bukti penggunaan air layak pakai. Itu kewajiban yang harus ditegakkan di semua dapur MBG,” kata dia.

    Muhaimin Iskandar menekankan bahwa pelaksanaan MBG bukan hanya memberi makan gratis kepada penerima manfaat, tetapi juga memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang higienis, aman, dan berkualitas.

    Di sisi lain, Menko Muhaimin menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan program MBG di tengah upaya evaluasi menyeluruh.

    Pasalnya, keberlanjutan MBG dinilai penting untuk mencapai pemerataan peningkatan gizi anak bangsa.

    “MBG adalah investasi masa depan bangsa. Kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Sesuai kata Presiden bahwa ini adalah rintangan yang harus kita hadapi dalam proses awal menjalankan program besar. Yang terpenting kita harus berani memperbaiki dan membenahi setiap prosesnya,” kata Muhaimin Iskandar.

    Menurutnya, MBG adalah gerakan pendidikan gizi masyarakat sebagai pondasi ketangguhan masa depan Indonesia.

    “Kami ingin masyarakat memahami pentingnya asupan yang sehat dan cara pengolahan yang higienis, sehingga anak-anak dan keluarga memiliki kesadaran untuk menjaga pola makan yang baik,” imbuhnya.

    Selain itu, program MBG juga berpotensi menjadi ekosistem yang mempercepat pemberdayaan masyarakat.

    “Kami akan terus berupaya memaksimalkan potensi pemberdayaan program MBG. Memberdayakan petani, UMKM, dan pengusaha lokal yang terlibat, sambil memastikan mutu dan keamanan pangan di dalam mata rantainya,” ujar Muhaimin Iskandar.

    Ia meyakini MBG mampu menjadi gerakan gotong-royong pemberdayaan masa depan anak-anak Indonesia yang harus terus dikawal pelaksanaannya.

    “Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, yakni pemerintah daerah, penyedia layanan, dunia usaha, hingga masyarakat untuk bersama menjaga kualitas dan keamanan serta meningkatkan manfaat MBG,” tutur Menko Muhaimin Iskandar.