Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • 10 Menteri dengan Kinerja Terbaik, Menkeu Purbaya Posisi Teratas, Menyusul Seskab Teddy

    10 Menteri dengan Kinerja Terbaik, Menkeu Purbaya Posisi Teratas, Menyusul Seskab Teddy

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indo Survey & Consulting (ISC) merilis daftar menteri dalam Kabinet Merah Putih dengan kinerja terbaik.

    Survei ini diketahui dilakukan pada bulan September 2025 lalu. Penilaian dilakukan dari tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Prabowo jelang satu tahun masa jabatannya.

    Hasilnya cukup menarik, dimana pendatang baru yang baru genap sebulan menjabat Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Saweda menduduki posisi teratas.

    Ia menempati posisi teratas dengan tingkat kepuasan mencapai 85 persen.

    Purbaya dianggap mampu menjaga stabilitas fiskal dan pengelolaan utang negara.

    Untuk posisi ditempati oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan raihan 83 persen.

    Seskab Teddy adalah figur penting untuk membantu evaluasi efektivitas kebijakan dan menjaga agar tidak ada tumpeng tindih kebijakan antarprogram di kementerian.

    Dan posisi ketiga ditempati oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar dengan raihan 82 persen tertinggal satu persen dari Seskab Teddy.

    Adapun untuk survei ini melibatkan 1.200 responden berusia lebih dari 17 tahun.

    Dan untuk para respondennya diminta untuk menilai menteri dari empat aspek utama, yakni kinerja aktual (40%), popularitas (25%), kedekatan dengan rakyat (20%), serta integritas dan transparansi (15%).

    Survei ini memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,8 persen (95 persen CL). Survei dilakukan dengan metode wawancara acak terstruktur.

    Berikut daftar rilisan ISC, ada 10 menteri teratas yang dianggap berkinerja paling moncer. Berikut adalah daftarnya:

  • Penjelasan Kemenag soal Kabar Hanya 51 Pesantren yang Punya IMB – Page 3

    Penjelasan Kemenag soal Kabar Hanya 51 Pesantren yang Punya IMB – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Agama meluruskan soal kabar hanya 51 pesantren yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag Prof Amien Suyitno menjelaskan bila isu tersebut benar, maka itu hanya sampel saja dari 42 ribu pesantren Se-Indonesia.

    “Ya mungkin itu baru sampling, karena pesantren kita banyak. Bisa jadi betul tapi kalau sampling ya mungkin itu baru perwakilan yang dilakukan saat peninjauan,” kata Amien di Kantor Kementerian Agama Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Amien memastikan, usai Presiden Prabowo memberi instruksi untuk mengevaluasi insiden di Ponpes Al Khoziny, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melakukan langkah konstruktif terkait pesantren di Indonesia.

    “Saya lihat Pak Menko juga langsung berkomunikasi dengan Pak Menteri Agama, Pak Prof. Kiai Nasaruddin, dan bahkan juga Pak Menko langsung berkomunikasi dengan Menteri PU Dody Hanggodo,” jelas Amien.

    Kemenag juga akan rapat hari ini di Kantor Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo.

    “Salah satu langkah jangka pendek yang akan dilakukan adalah memastikan, memetakan data pesantren yang berpotensi rusak berat, itu tentu akan menjadi prioritas jangka pendek,” ungkap dia.

    “Saya di Direktorat Pendidikan Islam akan menyiapkan data itu, mapping. Kedua tentu akan ada langkah-langkah selanjutnya, termasuk langkah terkait IMB,” tutur dia.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan pencarian korban tewas, robohnya Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur selesai hari ini, Senin (6/10).

  • 4
                    
                        Evakuasi Tuntas, Kini Saatnya Tegakkan Hukum atas Tragedi Ponpes Al Khoziny…
                        Nasional

    4 Evakuasi Tuntas, Kini Saatnya Tegakkan Hukum atas Tragedi Ponpes Al Khoziny… Nasional

    Evakuasi Tuntas, Kini Saatnya Tegakkan Hukum atas Tragedi Ponpes Al Khoziny…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Operasi pencarian dan evakuasi korban ambruknya bangunan tiga lantai di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, resmi berakhir pada Selasa (7/10/2025).
    Setelah sembilan hari pencarian tanpa henti, kini publik menanti proses hukum untuk mengungkap penyebab ambruknya bangunan yang menewaskan puluhan santri di ponpes tersebut.
    Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan, operasi ditutup pada pukul 10.00 WIB setelah seluruh area reruntuhan dinyatakan steril.
    Selama sembilan hari, tim gabungan berhasil mengevakuasi 171 korban.
    Dari jumlah itu, 67 orang meninggal dunia, 104 lainnya selamat, dan delapan bagian tubuh ditemukan di antara puing-puing bangunan.
    “Hari ini masuk hari kesembilan. Kami telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban, serta memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh,” kata Syafii di lokasi kejadian, Selasa.
    Meski pencarian telah berakhir, penanganan lanjutan akan diteruskan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
    “Apa yang kita tutup hari ini adalah proses pencarian dan pertolongan. Nanti akan ditindaklanjuti dan disupervisi langsung oleh BNPB,” ujarnya.
    Pantauan Kompas di lokasi menunjukkan, bangunan tiga lantai yang semula berdiri kokoh kini telah rata dengan tanah.
    Dua unit eskavator masih bekerja mengangkat sisa material beton.
    Dinding di sisi kiri musala yang tersambung dengan bangunan utama ikut roboh akibat efek domino dari runtuhnya struktur utama.
    Ambruknya bangunan itu terjadi pada Senin (29/9/2025) sekitar pukul 15.00 WIB, saat para santri tengah beribadah.
    Dugaan sementara, konstruksi bangunan gagal menahan beban tambahan di lantai atas.
    Pemerintah dan parlemen mendorong dilakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama runtuhnya bangunan pesantren yang berusia lebih dari satu abad itu.
    Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut, kepolisian telah bergerak menangani kasus ini.
    “Saya dengar sudah bergerak. Kepolisian sudah bergerak,” ujar Cak Imin di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.
    Menurut Cak Imin, sejumlah pihak telah dimintai keterangan dan publik diminta menunggu hasil penyelidikan.
    “Bahkan sudah memanggil pihak-pihak. Kita tunggu saja,” katanya.
    Dia menjelaskan, Ponpes Al Khoziny adalah salah satu pesantren tua yang sudah berdiri selama 125 tahun.
    Banyak pesantren serupa belum memiliki perencanaan bangunan yang memadai.
    “Pesantren yang baru saja mengalami musibah seperti di Sidoarjo memang usianya 125 tahun. Rata-rata pesantren dengan bangunan yang sangat tua itu tidak diikuti dengan perencanaan yang memadai,” ujarnya.
    Cak Imin menambahkan, keterbatasan anggaran, usia bangunan yang sangat tua, dan keinginan pesantren menjaga independensi menjadi tiga faktor utama yang membuat banyak bangunan pesantren rentan.
    “Karena tiga hal itu, kita akan evaluasi mulai dari pesantren yang paling tua dan paling rawan,” ucapnya.
    Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta masyarakat mempercayakan penyelidikan kepada kepolisian.
    Langkah hukum yang dilakukan aparat sangat penting agar penyebab insiden terungkap dan menjadi pelajaran bagi lembaga pendidikan lainnya.
    “Kami percaya kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan dan pengusutan ini sehingga peristiwa ini bisa menjadi pelajaran penting bagi para penyelenggara pendidikan,” ujarnya saat ditemui di Gedung BPK RI.
    Muzani juga menyampaikan duka mendalam atas banyaknya korban jiwa dalam tragedi tersebut.
    “Peristiwa ini sangat memprihatinkan dan memilukan kita semua. Ini harus jadi pelajaran bahwa bangunan berstandar konstruksi sangat penting bagi keselamatan para santri dan siswa,” kata dia.
    Muzani menambahkan, Kementerian Agama bersama kementerian dan lembaga terkait telah turun ke lapangan menangani dampak musibah itu.
    “Saya sudah lihat Menteri Agama dan kementerian terkait sudah melakukan berbagai kunjungan dan penyelidikan. Saya percaya keputusan yang diambil nanti akan menjadi yang terbaik,” tuturnya.
    Kepolisian Daerah Jawa Timur (Jatim) memastikan akan menindaklanjuti proses hukum setelah tahap pencarian selesai resmi berakhir.
    Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, penyidikan akan dimulai setelah proses identifikasi korban oleh tim DVI Biddokes rampung.
    “Tentu kami akan melakukan tindakan di awal proses, baik upaya penyelidikan kemudian nanti akan ditingkatkan ke penyidikan,” ujar Jules dalam konferensi pers di Surabaya.
    Dia menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang akan dilakukan ini sebagai bentuk empati terhadap keluarga korban.
    “Saya percaya bahwa kami akan melakukan proses ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan secepatnya kami melakukan proses penegakan hukum,” katanya.
    Meski begitu, polisi telah mengamankan delapan beton
    core drill
    dan 20 tulangan baja berbagai ukuran sebagai barang bukti dari lokasi reruntuhan.
    Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) juga telah memeriksa seorang santri selamat, yakni Shaka Nabil Ichsani, untuk dimintai keterangan awal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Akan Bangun Ulang gedung Pondok Pesantren Al Khoziny yang Ambruk

    Pemerintah Akan Bangun Ulang gedung Pondok Pesantren Al Khoziny yang Ambruk

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan pihaknya akan membangun ulang gedung Pondok Pesantren Al Khoziny yang ambruk pada 29 September 2025.

    Meski anggaran pembangunan lembaga keagamaan berada di bawah Kementerian Agama, namun menurutnya, karena insiden ini bersifat darurat nasional, Kementerian PU akan turun tangan langsung.

    “Cuma kan ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” ujarnya disela pertemuan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Dody menyebut pemerintah juga membuka peluang bagi pihak swasta untuk berkontribusi membantu perbaikan pesantren-pesantren lain di seluruh Indonesia yang kondisinya sudah tua dan rawan roboh. “Insya Allah dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan jika ada bantuan dari swasta,” katanya.

    Sementara Cak Imin, sapaan Muhaimin mengatakan, usai mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, pihaknya membentuk Satgas Penataan Pembangunan Pesantren untuk melakukan pengecekan dan penataan infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.

    “Kami akan membentuk satuan tugas pembangunan pesantren dimulai dari yang paling rawan, dimulai dengan audit oleh tim dari Kementerian PU,” ujar Cak Imin.

    Selain itu, ia mengimbau seluruh pesantren yang belum memiliki Perizinan Bangunan Gedung (PBG) agar segera mengurusnya. Pesantren yang masih dalam proses pembangunan diminta menghentikan sementara aktivitas pembangunan sampai izin tersebut terbit.

    “Tolong disampaikan kepada masyarakat, pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline. Hotline ini akan membantu kami mengecek, mengatasi, dan menanggulangi potensi bahaya bangunan,” kata Cak Imin. [kun]

  • Menko PM Cak Imin Wajibkan Seluruh Ponpes Urus Izin Persetujuan Bangunan Gedung

    Menko PM Cak Imin Wajibkan Seluruh Ponpes Urus Izin Persetujuan Bangunan Gedung

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan, tidak boleh ada lagi kasus seperti ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo. Karenya, dia meminta seluruh permasalahan infrastruktur pesantren di Indonesia selesai pada akhir tahun 2025.

    “Jadi saya sudah meminta kepada pak Menteri PU audit infrastruktur pesantren-pesantren paling tidak bisa selesai pada akhir 2025. Saya sampaikan cukup satu kali ini saja (musibah di Al Khoziny), jangan pernah ada lagi peristiwa musibah yang mengharukan dan mengerikan,” tegas Cak Imin di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Cak Imin menuturkan, sebelum pembangunan dilanjutkan, setiap pesantren wajib mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) — yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) — terlebih dahulu.

    “Sambil membenahi itu, Pak Menteri PU menjamin semua jenis perizinan akan digratiskan. Yang penting pastikan bangunan tanpa izin disetop dulu,” katanya.

    Sebagai langkah konkret, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penataan Pembangunan Pesantren. Satgas ini akan bekerja sama dengan lintas Kementerian untuk melakukan pengecekan dan penataan infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia serta memastikan setiap bangunan memenuhi standar keamanan dan kelayakan konstruksi.

    Satgas, lanjut Cak Imin, juga diberi mandat untuk mengejar target percepatan pembenahan infrastruktur pesantren secara menyeluruh, termasuk melakukan pembangunan kembali terhadap bangunan yang dinilai tidak layak.

    Menurutnya, langkah cepat ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan keselamatan para santri dan seluruh elemen pesantren, sekaligus memperkuat tata kelola pembangunan lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia.

    “Kementerian PU nanti akan mengaudit fisik bangunan pesantren yang memang menjadi target perbaikan. Kalau memang ditemukan ada indikasi ketidaklayakan konstruksi, tentu itu kita segera benahi,” tegas Cak Imin. [hen/suf]

  • MUI Minta Ponpes Al Khoziny Setop Sementara Aktivitas Jika Bangunan Tak Layak
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Oktober 2025

    MUI Minta Ponpes Al Khoziny Setop Sementara Aktivitas Jika Bangunan Tak Layak Nasional 7 Oktober 2025

    MUI Minta Ponpes Al Khoziny Setop Sementara Aktivitas Jika Bangunan Tak Layak
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan meminta penghentian sementara aktivitas di Pondok Pesantren Al-Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, jika ditemukan bangunan yang tidak layak digunakan.
    “Kalau enggak layak, tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai SOP, ya sebaiknya dihentikan. Untuk apa? Untuk aman, nyaman bagi para santri. Betul enggak?” kata Amirsyah di Kantor Pusat MUI, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
    Musala tiga lantai di Pondok Pesantren Al-Khoziny telah ambruk dan menewaskan puluhan orang.
    Ia menyarankan, penghentian aktivitas tersebut perlu dibarengi dengan evaluasi bangunan gedung oleh pemerintah.
    “Intinya kalau dinyatakan belum layak oleh para ahlinya, hentikan dulu sambil menyatakan ini layak untuk dipergunakan. Itu SOP itu,” beber dia.
    Tak hanya itu, ia juga meminta pemerintah mengevaluasi seluruh bangunan gedung, termasuk gedung perkantoran hingga perumahan, akibat ambruknya Ponpes Al-Khoziny.
    Pemerintah, kata dia, harus mengkategorikan gedung tersebut layak atau sebaliknya.
    “Dengan peristiwa ini, sebenarnya pemerintah harus mengevaluasi semua bentuk gedung-gedung, tidak hanya pesantren. Tapi juga bangunan-bangunan yang mana yang layak, mana yang kurang. Perumahan, perkantoran, apalagi pondok pesantren yang mendidik generasi muda,” tutur Amirsyah.
    Amirsyah menuturkan, kejadian ini bisa dicegah jika semua pihak mengikuti prosedur operasional standar (standar operating procedure/SOP) dalam membangun gedung.
    Sebelumnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengatakan aktivitas belajar mengajar di lokasi disetop sementara.
    Khusus untuk pondok pesantren, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) harus mengawasi gedung-gedung itu.
    Pengawasan diperlukan untuk mencegah terjadinya bangunan pesantren ambruk di masa depan.
    Pengawasan dilakukan berkolaborasi dengan semua pihak.
    “Itu harus melakukan sinergi dari semua pihak, baik pemerintah maupun pihak swasta, ini harus bersama-sama. Saya sering menggunakan istilah ABGCM, A itu akademisi, B businessman, G itu government, C itu community, M itu media. Jadi ini merupakan pihak-pihak yang harus bersama-sama ikut melakukan upaya dalam rangka melakukan tata kelola kembali,” tandasnya.
     
    Sebagai informasi, proses evakuasi korban runtuhnya Ponpes Al-Khoziny resmi ditutup pada Selasa (7/10/2025) pukul 10.00 WIB.
    Dari hasil evakuasi selama lebih dari sepekan terakhir, tim SAR gabungan menemukan 67 korban meninggal dunia, termasuk delapan bagian tubuh (body parts).
    Analisis sementara dari tim penyelamat menyebut bahwa penyebab ambruknya bangunan adalah kegagalan konstruksi akibat ketidakmampuan struktur menahan beban sesuai kapasitas seharusnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Cak Imin: Ponpes Al Khoziny yang Roboh Berusia 125 Tahun, Alami Keterbatasan Anggaran
                        Nasional

    5 Cak Imin: Ponpes Al Khoziny yang Roboh Berusia 125 Tahun, Alami Keterbatasan Anggaran Nasional

    Cak Imin: Ponpes Al Khoziny yang Roboh Berusia 125 Tahun, Alami Keterbatasan Anggaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, usia dari Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang roboh di Sidoarjo, Jawa Timur, sudah mencapai 125 tahun.
    Cak Imin menyampaikan, biasanya, bangunan pada pesantren tua tidak diikuti dengan perencanaan yang memadai.
    Hal tersebut disampaikan Cak Imin usai bertemu Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).
    “Pesantren yang baru saja mengalami musibah seperti di Sidoarjo beberapa waktu yang lalu memang usianya 125 tahun. Rata-rata pesantren-pesantren dengan bangunan yang sangat tua itu tidak diikuti dengan perencanaan yang memadai,” ujar Cak Imin.
    Cak Imin mengatakan, perencanaan pembangunan yang tidak memadai ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu keterbatasan anggaran, usia yang sangat tua, dan pesantren yang menjaga independensi.
    “Karena tiga hal. Yang pertama, keterbatasan anggaran. Sehingga pesantren sering menggunakan cara tambal sulam dalam melaksanakan pembangunannya. Yang kedua, karena usia yang sangat tua, maka kita akan evaluasi dan kita akan mulai dari pesantren yang paling tua dan yang paling rawan untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” tutur dia.
    “Nah, faktor yang ketiga, kita memahami bahwa pesantren selama ini sangat menjaga independensinya. Sehingga kita ingin terus melakukan koordinasi agar pesantren mau beradaptasi untuk menanggulangi ancaman-ancaman rawan dari segi bangunan fisik,” sambung Cak Imin.
    Cak Imin mengatakan, dirinya bersama Menag bakal mengatasi berbagai hal menyangkut penyelamatan pesantren-pesantren dengan usia yang sangat tua di atas 100 tahun dan bangunan-bangunan yang rawan.
    Dia memastikan akan memprioritaskan pesantren-pesantren yang sangat rawan dan sangat tua usianya.
    “Pesantren-pesantren rata-rata didirikan jauh sebelum kemerdekaan. Pesantren di Sidoarjo ini lahir tahun 1915 dan pesantren-pesantren lainnya. Atas perintah Pak Presiden, itu saya akan terus mengambil langkah cepat, terutama memprioritaskan kepada pesantren-pesantren yang memang benar-benar sangat rawan untuk segera kita tangani,” imbuh Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anak Buah Cak Imin Sumringah Lihat Aksi SBY Tak Salami Kapolri Listyo Sigit: Sudah Wakili Rakyat

    Anak Buah Cak Imin Sumringah Lihat Aksi SBY Tak Salami Kapolri Listyo Sigit: Sudah Wakili Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, sumringah melihat momen mantan Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tidak menyalami Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Seperti diketahui, momen itu terjadi di sela-sela acara peringatan HUT ke-80 TNI di Jakarta, kemarin.

    Dalam video yang beredar luas di media sosial, SBY terlihat menyalami sejumlah tokoh yang ada di barisan depan.

    “Terimakasih Pak SBY,” ujar Umar di X @UmarHasibuan__ (6/10/2025).

    Hanya saja, ayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu melewati Kapolri Listyo Sigit tanpa berjabat tangan.

    “Sudah mewakili saya dan rakyat yang kesel sama Listyo Sigit,” ucap anak buah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ini.

    Momen itu pun langsung menuai beragam spekulasi dan komentar publik.

    “Semoga video ini benar adanya,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025), tak hanya menampilkan kemegahan parade militer, tetapi juga menyisakan satu momen yang ramai dibicarakan publik.

    Sorotan itu tertuju pada sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tampak melewati Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ketika sesi salaman di mimbar kehormatan.

    Dalam tayangan video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, SBY terlihat menaiki mimbar tempat Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden, dan sejumlah pejabat tinggi negara telah berdiri menyambut.

  • Prabowo instruksikan Perbaikan Tata Kelola MBG dan Pesantren Dilakukan Segera

    Prabowo instruksikan Perbaikan Tata Kelola MBG dan Pesantren Dilakukan Segera

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (5/10/2025) malam untuk menyoroti terkait MBG.

    Pada pertemuan tersebut dibahas perkembangan berbagai program strategis pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden memanggil sejumlah menteri untuk memantau langsung kemajuan program-program utama pemerintah.

    “Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri dan anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas perkembangan berbagai program, antara lain MBG, Koperasi Desa, Kampung Nelayan, Ketahanan Pangan dan Energi, Stimulus Ekonomi, dan berbagai program lainnya,” ujar Teddy.

    Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut, Kepala Negara menekankan pentingnya aspek kebersihan dan kesehatan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit yakni mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dilengkapi air hangat dan alat khusus untuk menghindari bakteri, dan penyediaan filter air bersih,” kata Seskab.

    Selain itu, Presiden Ke-8 RI itu juga memberikan arahan khusus kepada Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, untuk melakukan pemeriksaan kondisi pondok pesantren di berbagai daerah.

    “Selanjutnya Presiden memerintahkan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar untuk memeriksa sekaligus memperbaiki Pondok Pesantren resmi yang perlu dicek kekuatan struktur bangunannya. Serta memberikan bantuan dan menekankan kepada pemilik Pondok untuk memperhatikan betul proses renovasi atau pengembangan gedung bila hendak membangun pondoknya,” pungkas Seskab Teddy.

    Baru-baru ini, Istana Negara menyatakan peraturan presiden (Perpres) terkait dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih perlu penyempurnaan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Perpres program MBG tidak bisa terburu-buru diterbitkan lantaran menyangkut sejumlah kementerian.

    “Tunggu dulu, masih disempurnakan. Jadi sebenarnya kan bukan berarti belum ada. Tapi kita betul-betul lintas kementerian,” ujarnya di sela HUT TNI ke-80, Minggu (5/10/2025).

    Dia menambahkan bahwa pihaknya saat ini telah menampung sejumlah masukan dari sejumlah pihak agar persoalan terkait MBG seperti keracunan tidak terulang.

    Prasetyo juga tidak menampik bahwa Perpres ini bakal menjadikan program MBG menjadi tanpa celah. Namun, setidaknya Perpres itu diharapkan dapat mengantisipasi setiap persoalan yang ada.

    “Tetapi sebanyak mungkin apa yang menjadi celah untuk terjadinya hal yang tidak kita inginkan itu sudah bisa kita antisipasi. Sebagai bentuk dari evaluasi dan perbaikan ke depan,” imbuhnya.

  • Prabowo Panggil Menteri ke Kertanegara, Bahas Ketahanan Pangan Hingga Energi

    Prabowo Panggil Menteri ke Kertanegara, Bahas Ketahanan Pangan Hingga Energi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah menteri dan menteri koordinator di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (5/10/2025) malam seusai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-80 yang digelar pagi tadi.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan agenda rutin Presiden Ke-8 RI itu untuk menerima laporan langsung terkait dengan perkembangan program-program pemerintah.

    “Ini memang kebiasaan beliau seperti ini, tentu untuk sekali lagi mendapatkan laporan, mengecek program-program yang sudah dicanangkan, termasuk apakah masih ada kendala yang dihadapi, untuk bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo kepada wartawan.

    Beberapa usulan baru dari para menteri juga sempat disampaikan dalam pertemuan itu, dan menurut Prasetyo, Prabowo telah memberikan lampu hijau atas sejumlah inisiatif tersebut.

    Dalam pertemuan tersebut, Prabowo disebut fokus membahas isu-isu strategis, termasuk ketahanan pangan dan energi. Menurut Prasetyo, swasembada pangan menjadi prioritas utama pemerintahan saat ini.

    “Pangan bagi kita itu menjadi hal yang utama, kita harus menjamin ketersediaan pangan,” tegasnya.

    Selain itu, roadmap penguatan ketahanan energi juga dibahas, dengan tujuan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor.

    Topik lain yang mengemuka adalah pemberdayaan masyarakat, yang dipaparkan langsung oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar. Pemerintah juga menyepakati sejumlah langkah untuk mendorong program padat karya, terutama di sektor pertanian dan perikanan.

    “Sektor perikanan ini potensinya sangat besar, selain padat karya, juga berperan penting dalam meningkatkan asupan protein bagi rakyat kita,” ujar Prasetyo.

    Terkait dengan pertanyaan mengenai pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (4/10/2025) malam di Kertanegara, Prasetyo menegaskan bahwa isu tersebut tidak dibahas dalam pertemuan malam ini.

    “Malam ini benar-benar fokus ke beberapa program pemerintah yang sudah kita canangkan,” kata Prasetyo Hadi.