Xcloud.id

Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Sekjen PKB minta anggota gelar pasar murah guna ringankan beban rakyat

    Sekjen PKB minta anggota gelar pasar murah guna ringankan beban rakyat

    “Ini perintah dari Gus Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB, jadi kalau turun ke bawah saat reses atau kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) bisa menggelar pasar murah di daerah padat penduduk dan dirasa sangat membutuhkan,”

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid meminta kepada seluruh anggota partai tersebut yang duduk sebagai legislator, baik di tingkat pusat maupun daerah agar menggelar pasar murah guna meringankan beban rakyat.

    Hasanuddin seusai meninjau pasar murah di Balai RW 10, Jalan Muharto, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu, mengatakan penyelenggaraan pasar murah merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    “Ini perintah dari Gus Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB, jadi kalau turun ke bawah saat reses atau kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) bisa menggelar pasar murah di daerah padat penduduk dan dirasa sangat membutuhkan,” kata Hasanuddin.

    Menurut dia, penyelenggaraan pasar murah adalah salah satu bentuk kehadiran dan keterlibatan partai politik di dalam upaya memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan membeli bahan kebutuhan pokok.

    Agenda pasar murah yang diselenggarakan olehnya juga menjadi bentuk sinergisitas antara pemerintah dan partai politik.

    Lebih lanjut, Hasanuddin menyatakan bahwa pelaksanaan pasar murah tidak hanya berhenti di Kota Malang, tetapi menyasar ke dua daerah lain di wilayah Malang Raya, yakni Kabupaten Malang dan Kota Batu.

    Hasanuddin Wahid merupakan legislatif yang berasal dari Dapil V Jawa Timur, yakni Malang Raya saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

    Lantaran pelaksanaan pasar murah dilalukan untuk kepentingan masyarakat, ia tak menampik jika kegiatan serupa dimungkinkan rutin diselenggarakan, bisa satu minggu maupun satu bulan sekali.

    “Ini hal kecil tetapi yang dibutuhkan adalah membangun kepedulian di tengah harga yang belum stabil dengan menghadirkan sembako murah untuk masyarakat. Nanti saya akan melihat dulu mana daerah yang padat penduduk dan membutuhkan, kalau masih ada stok akan terus digelar,” ucapnya.

    Ia menambahkan penyelenggaraan pasar murah di Kota Malang dibarengi dengan tingginya animo masyarakat setempat untuk datang dan membeli paket sembako yang disediakan.

    “Ada lima ribu paket sembako. Semua pihak harus meringankan, termasuk partai politik,” tutur dia.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan DPR: Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Harus Dibahas Dulu

    Pimpinan DPR: Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Harus Dibahas Dulu

    Pimpinan DPR: Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Harus Dibahas Dulu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pimpinan DPR RI, Saan Mustopa, menilai usulan pembangunan kembali gedung Pondok Pesantren atau Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur, menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dibahas lebih dahulu.
    Setidaknya, kata Saan, usulan dari Menteri PU Dody Hanggodo perlu dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga di tingkat pemerintahan.
    “Karena itu menggunakan dana APBN, tentu itu harus dibicarakan dulu dengan minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan,” ucap Saan usai acara donor darah menjelang HUT Ke-14 Partai Nasdem, yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
    Selain itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem ini menilai usulan dari Menteri PU ini juga perlu dibahas di Komisi V DPR.
    Menurut Saan, koordinasi antar pemerintah dan DPR RI diperlukan guna memperjelas maksud dan menghindari polemik dari usulan tersebut.
    “Tentu dengan DPR juga tentu bicara khususnya dengan Komisi V, biar apa yang menjadi keputusan Menteri PU untuk membangun pesantren dengan biaya dari APBN ini tidak menimbulkan masalah, menimbulkan polemik,” kata dia.
    Bagi Saan, itu adalah usulan baik karena bertujuan membantu pesantren. Apalagi musibah baru terjadi di ponpes itu.
    Namun, ia meminta jangan sampai ada polemik dari usulan itu yang justru berdampak kepada pesantrennya.
    “Makanya menurut saya itu niat yang baik dari kementerian PU, dari Menteri PU ini tentu juga harus dilakukan lebih baik supaya tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
    Usulan pembangunan kembali gedung Ponpes Al Khoziny Sidoarjo menggunakan APBN pertama kali dicetuskan oleh Menteri PU Dody Hanggodo.
    Kata Dody, pembangunan gedung yang sempat ambruk pada 29 September 2025 itu cukup hanya menggunakan anggaran negara.
    “Insyaallah cuma dari APBN ya,” kata Dody usai pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).
    Meskipun demikian, pemerintah tidak menutup akses kepada pihak swasta apabila ingin memberikan bantuan serupa.
    Namun, pada kesempatan lain, Dody mengaku belum mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny Sidoarjo.
    “Belum masih jauh itu,” kata Dody singkat usai menghadiri acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Dody pun belum mengecek total anggaran yang dibutuhkan karena ponpes tersebut masih dalam pengawasan pihak kepolisian.
    “Sementara belum ya, masih urusan polisi ya, masih ada
    police line
    (garis polisi),” lanjut politisi Demokrat itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BNPB: 50 Jenazah Korban Ponpes Al-Khoziny Ambruk Berhasil Diidentifikasi – Page 3

    BNPB: 50 Jenazah Korban Ponpes Al-Khoziny Ambruk Berhasil Diidentifikasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 50 jenazah korban robohnya bangunan Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Khoziny di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur berhasil diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (Tim DVI) Polri.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan di Jakarta mengatakan, proses identifikasi dilakukan secara bertahap sejak evakuasi korban dimulai pada awal pekan lalu.

    “Data hasil identifikasi sampai hari Jumat 10 Oktober, sebanyak 50 jenazah telah berhasil dikenali,” ujar Abdul, melansir Antara, Sabtu (11/10/2025).

    Meski demikian, ia menyebutkan, tim DVI Polri masih memiliki tugas untuk memproses 11 jenazah lainnya, termasuk lima potongan tubuh korban yang ditemukan tim SAR gabungan secara bertahap di lokasi kejadian.

    “BNPB mengkonfirmasi seluruh jenazah yang telah teridentifikasi telah diserahkan kembali kepada pihak keluarga untuk dimakamkan,” ucap Abdul.

    Sementara itu, lanjut dia, sejumlah keluarga korban dilaporkan masih menunggu hasil identifikasi lanjutan di Rumah Sakit Bhayangkara, Surabaya, tempat proses DVI dilakukan.

    Menurut Abdul, sebagaimana hasil rapat tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, sejumlah kementerian dan lembaga terkait bakal mendampingi upaya rehabilitasi, termasuk melakukan audit terhadap material dan desain bangunan serta memberikan rekomendasi teknis untuk memastikan keselamatan pada pembangunan berikutnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan bantuan rehabilitasi bangunan pondok pesantren hanya akan diberikan kepada ponpes yang tidak mampu.

     

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan pencarian korban tewas, robohnya Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur selesai hari ini, Senin (6/10).

  • Menkeu Segera Tanya Istana soal Wacana Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

    Menkeu Segera Tanya Istana soal Wacana Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa segera mendiskusikan dengan Istana Kepresidenan terkait wacana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

    Hal itu diungkapkan Purbaya merespons pernyataan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tentang langkah pemerintah yang sedang mengkaji wacana pemutihan tunggakan iuran jaminan kesehatan nasional.

    “Saya belum dikasih tahu, masih didiskusikan masalahnya, siapa yang bayar bebannya nanti seperti apa, akan didiskusikan lebih lanjut,” terang Purbaya kepada wartawan pada Media Gathering APBN 2026 melalui video conference dari Jakarta, Jumat (10/10/2025). 

    Purbaya pun belum mengetahui asal muasal wacana pemutihan BPJS itu. Akan tetapi, dia memastikan bakal bertemu dengan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk pembicaraan lebih lanjut. 

    Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pemerintah tidak ingin buru-buru mengambil keputusan tanpa memperhitungkan secara matang konsekuensi fiskal maupun teknis dari rencana tersebut.

    “Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan. Mohon sabar menunggu,” kata Prasetyo usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Adapun usulan itu pertama kali disampaikan kepada publik oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar. 

    “Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan. Jadi tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini. Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru,” ujar Muhaimin, dikutip dari siaran pers, Kamis (1/10/2025). 

    Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial, terutama bagi masyarakat rentan.

    Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menuturkan, wacana pemutihan yang diusulkannya bukan berarti mendorong agar masyarakat lepas tanggung jawab. Dia berharap agar pemutihan bisa memberikan kesempatan baru kepada peserta untuk kembali berkontribusi pada jaminan layanan kesehatan. 

    “Ini bentuk kehadiran negara. Jangan sampai rakyat kecil tidak bisa mengakses layanan kesehatan hanya karena ada tunggakan lama. Setelah masalah tunggakan selesai, kita dorong kesadaran iuran yang baru agar sistem ini bisa berkelanjutan,” ujarnya.

  • Pemerintah Siapkan Dana Perbaikan Ponpes Al-Khoziny

    Pemerintah Siapkan Dana Perbaikan Ponpes Al-Khoziny

    Jakarta –

    Pemerintah berencana membantu perbaikan gedung Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny yang ambruk pada 29 September 2025. Ada kemungkinan, perbaikan dilakukan dengan dukungan dana APBN.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pihaknya belum dapat memastikan berapa biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan. Proses identifikasi juga belum bisa dilakukan lantaran kawasan ponpes tersebut masih dalam pengawasan kepolisian.

    “Itu belum (ditetapkan anggaran perbaikan ponpes), masih jauh. Sementara belum (ada pengecekan). Masih urusan polisi ya, masih ada police line. Kami belum bergerak ke situ,” kata Dody ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (10/10/2025).

    Meski demikian, menurutnya Kementerian PU memiliki sejumlah anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung perbaikan ponpes tersebut. Salah satunya adalah dana pendidikan yang juga digunakan untuk revitalisasi sekolah.

    “Kita kan punya dana pendidikan, di PU ada dana pendidikan di Ditjen Perencanaan Strategis. Itu bisa untuk pendidikan Islam dan non-Islam. Yang Islam itu nanti bisa untuk ponpes atau tempat lain,” jelasnya.

    Dody juga belum dapat memastikan apakah nantinya perbaikan ponpes akan dilakukan langsung oleh Kementerian PU. Pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri terkait Ponpes Al-Khoziny.

    “Lagi jalan (koordinasi) dengan Kemenag dan Kemendagri. Buat ngecek kualitas bangunan, apakah standar, lalu punya izin atau tidak. Belum bicara soal (perbaikan ponpes) dulu, nanti kita lihat kesesuaian bangunan dulu dengan izin seluruh ponpes,” ujarnya.

    Sebelumnya, Dody sempat menyebut bahwa sementara ini dana perbaikan ponpes akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ia tidak menutup kemungkinan dukungan juga datang dari pihak swasta.

    “Insyaallah dari APBN ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada bantuan dari swasta, kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN,” ungkap Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Dody menjelaskan, sejauh ini anggaran pembangunan ponpes disalurkan oleh Kementerian Agama. Namun, robohnya bangunan Ponpes Al-Khoziny merupakan kondisi darurat yang memerlukan penanganan cepat.

    “Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya ponpes itu ada di Kementerian Agama ya. Cuma karena ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku akan mencarikan dana perbaikan untuk ponpes. Kendati anggaran tersebut terbatas, Cak Imin memastikan distribusi anggaran akan dilakukan secara tepat sasaran.

    Ia menyebut, perbaikan bangunan ponpes akan dilakukan secara nasional, tidak hanya untuk Al-Khoziny. Anggaran yang disediakan juga akan dialokasikan untuk pesantren yang dianggap rawan mengalami insiden serupa.

    “Nanti kita carikan anggarannya. Sejauh mana dan seberapa anggarannya nanti akan kita umumkan. Tapi tentu pemerintah seadanya dulu, belum bisa semuanya. Semampu anggaran yang kita miliki, kita akan lakukan upaya-upaya itu. Jumlahnya berapa, itu kita belum tahu,” ujar Cak Imin.

    “Kepada masyarakat pesantren, semoga rezekinya tambah banyak. Pemerintah ada anggaran, dan kita usahakan semaksimal mungkin ada dana untuk menangani terutama yang rawan-rawan kecelakaan,” tambahnya.

    Lihat juga Video: Update Terbaru Identifikasi Santri Korban Bangunan Ponpes Al Khoziny

    (shc/rrd)

  • Hore! Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Bakal Dihapus, Pemerintah dan DPR Bongkar Rahasia

    Hore! Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Bakal Dihapus, Pemerintah dan DPR Bongkar Rahasia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan pemerintah tengah mengkaji dan merancang kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan mencapai triliunan rupiah pada November mendatang.

    Penghapusan tunggakan ini dimaksudkan agar peserta BPJS tak lagi terbebani utang masa lalu. Sehingga mereka bisa kembali memulai iuran baru tanpa halangan administratif.

    Pembebasan tunggakan bukan berarti menghapus kewajiban masyarakat secara permanen, melainkan memberikan kesempatan baru agar sistem tetap berkelanjutan melalui kesadaran iuran yang baru.

    Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mendukung rencana pemerintah menghapus tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Menurutnya, selama ini tunggakan itu menjadi kendala dalam akses layanan peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini dinilai sejalan dengan mandat negara untuk memastikan jaminan kesehatan sebagai hak dasar seluruh rakyat Indonesia, khususnya kelompok rentan.

    “Kami melihat inisiatif ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dari risiko kesehatan dan beban finansial yang menumpuk,” kata Arzeti di Jakarta, dilansir pada Jumat (10/10/2025).

    “Kita sering temukan, banyak masyarakat menahan berobat karena BPJS Kesehatan-nya dibekukan karena belum bayar atau menunggak, khususnya masyarakat dari kelompok rentan. Ini kan miris sekali ya, padahal bisa saja mereka menunggak karena berbagai persoalan dan beban hidup. Maka kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS menjadi harapan baru bagi masyarakat dari keluarga rentan untuk memperoleh akses kesehatan yang layak dari Negara,” tambah Politisi Fraksi PKB ini.

  • Politik kemarin, radikalisme lewat game Roblox Prabowo panggil Mentan

    Politik kemarin, radikalisme lewat game Roblox Prabowo panggil Mentan

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ungkap ada upaya menyusupkan paham radikal lewat game online hingga Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertanian (Mentan) hingga Menteri Koperasi ke Istana.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    BNPT: Ada upaya menyusupkan paham radikal lewat game online

    Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta orang tua, khususnya ibu, untuk mengawasi aktivitas anak-anak di dunia digital, karena saat ini sudah ada upaya menyusupkan paham radikal lewat game online.

    “Sekarang sudah ada upaya sistematis dari kelompok berpaham radikal untuk merekrut anak-anak muda lewat game online,” ungkap Deputi Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Sudaryanto, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Dalam Dialog Kebangsaan Bersama Ormas dan Tokoh Perempuan Dalam Rangka Meningkatkan Toleransi dan Moderasi Beragama di Asrama Haji Padang, Sumatera Barat (8/10), Mayor Jenderal TNI Sudaryanto mengingatkan adanya penyusupan paham radikal lewat platform permainan daring (game online) seperti Roblox.

    Baca selengkapnya di sini.

    Seskab rapat dengan Dasco hingga Purbaya bahas ekosistem keuangan

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menghadiri rapat dengan sejumlah pejabat negara, mulai dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis pagi.

    Seskab Teddy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan rapat tersebut membahas tentang ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air.

    “(Membahas) terutama mengenai ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air,” ucap Teddy.

    Baca selengkapnya di sini.

    Dasco nilai wacana bangun ulang Al Khoziny pakai APBN belum kesimpulan

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai wacana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belum merupakan suatu kesimpulan.

    “Mungkin masih belum pada satu kesimpulan,” kata Dasco setelah menghadiri sebuah acara di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Namun pada dasarnya, kata dia, DPR RI meminta kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar untuk memperhatikan kondisi bangunan pesantren-pesantren lainnya yang sudah berdiri sejak lama.

    Baca selengkapnya di sini.

    KSP: Sekolah Garuda cita-cita besar Prabowo untuk generasi unggul

    Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan Sekolah Garuda merupakan manifestasi dari ide dan gagasan besar Presiden Prabowo untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak berprestasi dari seluruh pelosok Indonesia.

    “Saya sangat bahagia berada di tempat ini dan sangat yakin Presiden Prabowo pun berbahagia melihat peristiwa hari ini, karena salah satu cita-cita beliau mendirikan sekolah unggulan di berbagai pelosok Indonesia akan segera terwujud,” ujar Qodari dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Qodari dalam sambutan saat meresmikan pembangunan SMA Garuda Baru bersama dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung (8/10).

    Baca selengkapnya di sini.

    Prabowo panggil mentan, wamentan, menteri kelautan ke Istana

    Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa jajarannya seperti Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis.

    Menurut beberapa menteri, mereka dipanggil rapat oleh Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan program pemerintah terkait pangan dan pembentukan Kampung Nelayan.

    “(Rapat akan membahas, red.) pangan, swasembada pangan,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis siang.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR instruksikan Panji Bangsa data ponpes yang butuh perbaikan

    Anggota DPR instruksikan Panji Bangsa data ponpes yang butuh perbaikan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Rivqy Abdul Halim menginstruksikan pasukan Panji Bangsa untuk mendata pondok pesantren (ponpes) yang membutuhkan perbaikan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

    “Saya menginstruksikan kepada seluruh pasukan Panji Bangsa, baik wilayah maupun cabang, agar membantu proses pendataan pesantren-pesantren yang ada di wilayah masing-masing. Apabila ada bangunan yang rawan, segera laporkan ke Dewan Komando Pusat (DKP) agar dapat kami tindak lanjuti ke Satgas Penataan Pembangunan Pesantren di Jakarta,” ujar anggota DPR sekaligus Komandan Pusat Panji Bangsa tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Rivqy menyampaikan instruksi tersebut menyusul tragedi robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.

    Sementara itu, terkait tragedi tersebut, dia berdoa agar para korban dapat diterima di sisi Allah SWT, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diharapkan diberikan ketabahan atau kesabaran.

    Adapun dia menjelaskan bahwa sebelumnya pasukan Dewan Komando Wilayah Panji Bangsa Jawa Timur, dan Dewan Komando Cabang Sidoarjo telah bergerak membantu proses evakuasi, mendampingi keluarga korban, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menangani tragedi tersebut.

    “Alhamdulillah saat kejadian kami langsung bergerak. Para pasukan membantu 24 jam di lapangan, bahkan ketika Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar hadir di lokasi, mereka ikut mengawal dan memastikan segala kebutuhan penanganan berjalan lancar,” katanya.

    Sebelumnya, pemerintah membentuk Satgas Penataan Pembangunan Pesantren imbas tragedi Pondok Pesantren Al Khoziny.

    Satgas tersebut dibentuk untuk mencegah terulangnya bangunan pesantren ambruk di masa datang.

    Hingga akhir 2025, Satgas akan bertugas merenovasi pesantren-pesantren yang berdasarkan hasil audit terbukti rawan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin Ingin ‘Bebaskan’ Tunggakan Peserta JKN, Ini Kata BPJS Kesehatan

    Cak Imin Ingin ‘Bebaskan’ Tunggakan Peserta JKN, Ini Kata BPJS Kesehatan

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pemerintah berencana untuk menghapus tunggakan para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum dibayar. Menurutnya, angka tunggakan tersebut mencapai triliunan rupiah.

    Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Prof Abdul Kadir mengatakan bahwa penghapusan tunggakan peserta JKN bisa saja dilakukan, namun pihaknya menyebut butuh adanya regulasi yang mengatur hal tersebut.

    “Kalau ada payung hukum dari pemerintah bahwa tunggakan itu akan diputihkan, maka tentunya kami dari BPJS Kesehatan akan mengikuti itu,” kata Abdul kepada awak media di Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

    “Jadi yang paling penting bagi kami itu tidak ada masalah, yang penting masyarakat itu nantinya memang betul-betul mendapatkan layanan dan akses ke pelayanan kesahatan. Kalau ada payung hukum keputusan pemerintah bahwa itu adalah pemutihan, maka kami pastikan akan melakukan itu,” sambungnya.

    Abdul mengatakan bahwa kalaupun ada penghapusan tunggakan, ke depannya harus disertai dengan upaya meningkatkan kesadaran peserta untuk membayar. Di sisi lain, hal ini juga akan berbenturan dengan kemampuan peserta itu sendiri dalam hal ekonomi.

    “Bahwa salah satu kewajiban dia jadi peserta JKN misalnya, itu mempunyai kewajiban untuk membayar iuran. Dan, mereka harus memiliki semacam prioritas utama untuk melakukan kewajiban membayar iuran,” katanya.

    “Ability to pay (kemampuan untuk membayar iuran) masyarakat kita, penghasilan mereka banyak yang kurang, mau dipaksa bayar juga nggak mampu. Untuk makan saja susah apalagi bayar iuran. Paling penting saat ini meningkatkan keuntungan ekonomi kita,” sambungnya.

    Masih Dalam Proses Pembahasan

    Senada, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan mekanisme ini masih dalam pembahasan bersama pemerintah.

    “Dalam proses pembahasan. Tetapi yang jelas pemerintah berkeinginan masyarakat (peserta JKN) yang menunggak itu tidak terbebani,” kata Ghufron.

    “Terutama, yang memang nggak bisa ditagih juga. Tapi itu, waktu itu masih di dalam proses pembahasan. Masih menunggu, sekarang kami belum terima,” sambungnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Dirut BPJS Jelaskan 2 Hal yang Tidak Bisa Diklaim Peserta JKN”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/kna)

  • Dasco nilai wacana bangun ulang Al Khoziny pakai APBN belum kesimpulan

    Dasco nilai wacana bangun ulang Al Khoziny pakai APBN belum kesimpulan

    bangunan pesantren-pesantren yang sudah tua perlu dibantu oleh pemerintah guna mencegah hal-hal yang bisa mengancam keselamatan, seperti yang terjadi di Ponpes Al Khoziny. Ponpes Al Khoziny dibangun tahun 1920

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai wacana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belum merupakan suatu kesimpulan.

    “Mungkin masih belum pada satu kesimpulan,” kata Dasco setelah menghadiri sebuah acara di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Namun pada dasarnya, kata dia, DPR RI meminta kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar untuk memperhatikan kondisi bangunan pesantren-pesantren lainnya yang sudah berdiri sejak lama.

    Menurut dia, bangunan pesantren-pesantren yang sudah tua perlu dibantu oleh pemerintah guna mencegah hal-hal yang bisa mengancam keselamatan, seperti yang terjadi di Ponpes Al Khoziny. Ponpes Al Khoziny dibangun tahun 1920 dengan jumlah santri sudah mencapai 1.200 anak.

    “Soal ranah hukum kan itu urusan polisi, tapi yang penting kita memitigasi bagaimana pesantren yang ada tidak terjadi lagi seperti itu,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan membangun ulang Gedung Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang sebelumnya bagian mushala ambruk dan menyebabkan sebanyak 63 korban meninggal dunia.

    Terkait sumber anggaran, Menteri Dody mengatakan akan menggunakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun tidak menutup kemungkinan apabila ada bantuan dari pihak swasta.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.