Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Pengamat Unair: Putusan PHPU Harus Penuhi Rasa Keadilan Publik

    Pengamat Unair: Putusan PHPU Harus Penuhi Rasa Keadilan Publik

    Surabaya (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera menyampaikan putusan PHPU terkait sidang sengketa hasil Pilpres 2024 awal pekan depan, tepatnya pada Senin, 22 April 2024 besok.

    Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Airlangga Pribadi Kusman menyebut, putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 oleh MK harus memenuhi rasa keadilan publik.

    “Saya berharap hakim MK mengambil keputusan atas dasar keadilan hukum dan fakta hukum, serta bukti-bukti yang tampil dalam persidangan, sehingga memenuhi rasa keadilan publik,” kata Airlangga, Minggu (21/4/2024).

    Jika benar ada intervensi aparat dan politisasi bantuan sosial saat Pilpres 2024 sesuai bukti dan fakta hukum, kata Airlangga, maka telah terjadi pelanggaran berat yang bertentangan dengan landasan etika bernegara.

    Selain itu, lanjut Airlangga, hal tersebut juga melanggar sila keempat dalam Pancasila yang berbunyi ‘kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’.

    “Tekanannya bagaimana rakyat dalam dimensi kerakyatan bisa menghasilkan hikmah kebijaksanaan? Hal itu terjadi apabila dalam suara republikanisme, jika suara rakyat tidak dibelenggu dominasi oleh kuasa material dan kuasa politik,” ujarnya.

    Ia menambahkan, jika hal ini bisa dilakukan dengan baik, ini merupakan kemerdekaan bebas dari dominasi. Hanya dengan itu suara rakyat akan menghasilkan, oleh bahasa para pendiri bangsa disebut hikmah kebijaksanaan.

    “Politisasi bansos maupun intervensi aparat adalah bentuk dominasi material, dan dominasi politik yang menghalangi rakyat untuk menghasilkan terpimpin oleh hikmah kebijaksanaan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, gugatan PHPU yang dilayangkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah memasuki babak terakhir. MK akan menyampaikan putusannya besok.

    Sementara berdasarkan hasil penetapan KPU RI, pasangan Prabowo-Gibran meraih total 96.214.691 suara. Sedangkan Anies-Muhaimin memperoleh 40.971.906 suara, kemudian Ganjar-Mahfud 27.040.878 suara. Pasangan Prabowo-Gibran pun ditetapkan KPU RI sebagai pemenang. [ipl/aje]

  • Repnas: Kemenangan 02 Benar-benar Kemenangan Rakyat

    Repnas: Kemenangan 02 Benar-benar Kemenangan Rakyat

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas), Anggawira menegaskan, kemenangan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah kemenangan rakyat Indonesia. Dia menilai kemenangan tersebut menorehkan sejarah baru dalam dunia politik dan pemilu di Indonesia.

    “Kemenangan 02 ini benar-benar merupakan kemenangan rakyat Indonesia sebesar 58 persen dari hasil hitung KPU. Ini merupakan salah satu atau kemenangan terbesar dalam sejarah pemilihan langsung baik di Indonesia maupun di dunia,” ujar Anggawira.

    Anggawira percaya Mahkamah Konstitusi (MK) akan memberikan putusan seadil-adilnya atas sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dia juga yakin, putusan tersebut semakin menguatkan kemenangan capres-cawapres 02, Prabowo-Gibran.

    “Harapan kami, 22 April nanti kelutusan MK memperkuat legitimasi daripada kemenangan 02,” kata dia.

    Repnas, kata Anggawira, tidak hanya memberikan dukungan kepada paslon 02 selama masa kampanye, coblosan, hingga penghitungan suara. Repnas bahkan turut menyampaikan amicus curiae untuk menjadi pertimbangan MK dalam memutus sengketa Pilpres 2024.

    Dalam amicus curiaenya, Repnas menyatakan tidak ada hubungannya antara penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan kemenangan Prabowo-Gibran. Anggawira tegas menyatakan kemenangan 02 adalah murni pilihan rakyat.

    Anggawira juga mengatakan kerja-kerja Repnas dalam memenangkan Prabowo-Gibran adalah murni berbasis kerelawanan. Seluruhnya dilakukan secara massif hingga berdampak besar pada kemenangan paslon 02.

    “Ini yang saya yakini mampu memenangkan hati masyarakat Indonesia,” kata dia,

    Lebih lanjut, Anggawira berharap semua pihak bisa menerima putusan MK yang akan dibacakan pada 22 April 2024 nanti. Dia juga mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk kembali bersatu membangun Indonesia bersama.

    “Setelah ini kita sama-sama membangun solidaritas nasional untuk membawa Indonesia lebih maju, adil dan sejahtera,” kata Anggawira mengakhiri.

    Berdasarkan situs MK ada dua permohonan yang akan dibacakan oleh MK yakni permohonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang akan dimulai pada 22 April pukul 09.00 WIB.

    Saat ini, MK menjalankan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara maraton. MK pun menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. [beq]

  • Khofifah Optimis Putusan MK Jadi Senjata Pamungkas

    Khofifah Optimis Putusan MK Jadi Senjata Pamungkas

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran Khofifah Indar Parawansa optimistis bahwa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024 akan menjadi pamungkas dari perjalanan panjang proses demokrasi Indonesia.

    Dengan penuh suasana saling menghormati dan menghargai, Khofifah menyampaikan, putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024 yang rencananya akan diumumkan Senin (22/4/2024) mendatang akan menghasilkan putusan final dan mengikat dengan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024.

    “Mudah-mudahan keputusan MK akan menjadi bagian pamungkas dari proses demokrasi di negeri ini dan final. Karena keputusan MK itu final dan mengikat,” tegas Khofifah, Jumat (19/4/2024).

    Menurutnya, keputusan MK ini menjadi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, investor serta mitra usaha lainnya. Sehingga, hasilnya nanti akan bisa menjadi landasan bagaimana keberlanjutan pemerintahan Indonesia ke depan.

    “Insya allah seiring ridho Allah Pak Prabowo menang. Insya allah juga setelah putusan MK ini semuanya akan berjalan kondusif, karena sesuai hasil hitung KPU RI menangnya signifikan,” tandas Khofifah.

    Pihaknya pun menegaskan, bahwa setiap kontenstasi politik dalam proses demokrasi tentulah ada yang menang dan ada yang kalah. Dan yang memang tentu hanya satu pasangan saja. Yang belum menang dapat mengikuti kontestasi lima tahun mendatang.

    “Jadi, selalu pemenang itu satu dan selalu ada yang kalah. Saya rasa yang pernah ikut kontestasi pilpres tahun ini, lima tahun yang akan datang bisa mulai bersiap dari sekarang kalau akan maju lagi,” imbuh Khofifah.

    Khofifah pun mendengar bahwa akan ada massa yang akan turun ke jalan menyambut putusan MK mendatang. Namun, pihaknya berharap agar semua bisa saling menjaga kondusivitas bangsa. Demokrasi dijunjung tinggi di atas tatanan kehidupan yang penuh persatuan dan persaudaraan.

    Dan, ia berharap seluruh pendukung paslon bisa menghormati seluruh proses ini sebagai proses demokrasi yang harus dilalui Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat.

    “Mudah mudahan mereka para pendukung baik dari pihak pemohon maupun yang terkait bisa sama memahami bahwa ini adalah proses demokrasi. Jika mereka ingin memberikan ruang pada proses demokrasi maka mereka juga akan memahami bahwa putusan MK itu final dan mengikat,” pungkas Khofifah.

    Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilayangkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) serta Ganjar Pranowo-Mahfud Md telah memasuki babak terakhir. Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera menyampaikan putusannya perihal sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada awal pekan depan yaitu Senin 22 April 2024. [tok/aje]

  • Siap Maju Pilbup Pasuruan, Gus Mujib Yakin Didukung Cak Imin dan Masyayikh

    Siap Maju Pilbup Pasuruan, Gus Mujib Yakin Didukung Cak Imin dan Masyayikh

    Pasuruan (beritajatim.com) – Beberapa nama calon Bupati Pasuruan mulai didengungkan dengan banyaknya pemasangan baner di ruang publik. Salah satunya nama mantan Wakil Bupati Pasuruan, Mujib Imron atau biasa disapa Gus Mujib. Banner Mujib Imron terpasang pada beberapa ruas jalan.

    Foto Mujib Imron dipajang dengan beberapa kalimat ucapan Idul Fitri. Banner tersebut tersebar di beberapa lokasi strategis di persimpangan jalan Kabupaten Pasuruan.

    Gus Mujib mengaku sudah siap dalam kontestasi pemilihan kepala daerah tersebut. Meski demikian, rekom dari partainya, yakni PKB, masih belum turun.

    “Kalau itu Insyaallah sudah siap. Saya kan juga Dewan Syuro di PKB dan Gus Imin berapa kali ke sini. Karena sering ketemu, saya khusnudhon, Insyaallah berkah,” ujarnya.

    Sejauh ini, Gus Mujib belum mempertimbangkan tokoh yang akan menjadi pasangannya dalam pencalonan sebagai Calon Bupati Pasuruan. Dia mengungkapkan bahwa keputusan tersebut akan melibatkan komunikasi dengan koalisi serta didasarkan pada hasil survei yang ada.

    Soal dukungan dari para kyai terkait kesiapannya maju sebagai calon bupati Pasuruan, Gus Mujib menegaskan bahwa akan memanfaatkan model silaturahmi ala Nahdlatul Ulama (NU). Dengan keyakinan pada khusnudon, dia optimis bahwa banyak masyayikh yang akan memberikan restu.

    “Khusnudon lagi insyaallah masyayikh juga banyak yang merestui. Memang banyak pertanyaan dengan siapa berpasangan, kalau itu mengalir saja,” tutupnya. [ada/but]

  • PPP: Koalisi Perubahan Lengkapi Koalisi Kebersamaan dalam Pilkada Jember

    PPP: Koalisi Perubahan Lengkapi Koalisi Kebersamaan dalam Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik kehadiran Koalisi Perubahan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun ini.

    “Koalisi Perubahan akan menambah kekuatan Koalisi Kebersamaan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Jember Madini Farouq melalui pesan WhatsApp dari Arab Saudi, Jumat (12/4/2024).

    Koalisi Perubahan adalah koalisi tiga partai pengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pemilihan presiden, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Nasional Demokrat.

    Sementara Koalisi Kebersamaan adalah koalisi tiga partai pengusung pasangan Hendy Siswanto dan Firjaun Barlaman dalam pemilihan kepala daerah Jember empat tahun silam. Selain PPP; PKS dan Nasdem juga tergabung di dalamnya.

    Koalisi Kebersamaan dan Koalisi Perubahan sama-sama sepakat memunculkan kader partai untuk menjadi kandidat pemimpin daerah di Jember. “Tapi tidak menutup non kader. Terbuka. Cuma saran dari Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah, kader yang diutamakan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur, Minggu (7/4/2024) malam.

    Koalisi Perubahan akan merangkul Partai Persatuan Pembangunan untuk bergabung, setelah Madini Farouq kembali dari Tanah Suci Mekah. “Kami sudah kontak-kontak, karena beliau umrah,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi.

    Madini sendiri tidak mempermasalahkan adanya irisan keanggotaan dua koalisi itu. “Bersama kita bisa dan perubahan adalah sunatullah (keniscayaan),” katanya.

    “Belum tentu Koalisi Perubahan di pilpres akan jadi Koalisi Perubahan di pilkada. Bisa jadi nanti Koalisi Kebersamaan untuk mewujudkan perubahan Jember menjadii lebih baik, lebih maju, dan lebih bermanfaat,” kata Madini.

    Dengan kata lain, menurut Madini, perubahan yang dimaksud bukanlah perubahan sosok bupati. “Mungkin perubahan sistem, perubahan cara memimpìn, perubahan pola komunikas, walaupun semuanya masih serba mungkin. Kita tidak tahu perkembangan politik ke depan,” katanya. [wir/kun]

  • Salat Id di Jombang, Cak Imin Tegaskan Tak Lakukan Komunikasi Politik dengan Siapapun

    Salat Id di Jombang, Cak Imin Tegaskan Tak Lakukan Komunikasi Politik dengan Siapapun

    Jombang (beritajatim.com) – Cawapres 01 Cak Imin atau Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengikuti salat Idulfitri 1445 H di Masjid Ponpes (Pondok Pesantren) Denanyar Jombang, Rabu (10/4/2024). Mengenakan sarung hijau dan baju putih, Ketua Umum PKB ini berada di barisan depan.

    Cak Imin mengikuti salat dengan khusuk. Usai salat Idulfitri, para jemaah secara bergiliran untuk bersalaman dengan Cak Imin. Mereka saling memaafkan di hari yang fitri itu. Tidak jarang, para jemaah meminta foto bareng dengan Cawapres yang berpasangan dengan Anies Bwaswedan tersebut.

    “Kepada seluruh warga bangsa saya ucapkan selama Idulfitri 1445 H. Saya ucapkan kepda seluruh pendukung. Semoga seluruh bangsa ini saling memaafkan, saling memahami, untuk menuju babak baru sebagai bangsa penuh semangat,” ujar Cak Imin.

    Apakah Cak Imin dan PKB akan melakukan komunikasi politik dengan Prabowo Subianto? “Pokoknya saya dan PKB konsentrasi untuk menunggu hasil keputusan MK (Mahkamah Konstitusi),” ujar Ketua Umum DPP PKB ini.

    Dia menandaskan bahwa sejak pihaknya melayangkan gugatan ke MK pihaknya tidak melakukan komunikasi politik dengan siapapun. “Sampai benar-benar perjuangan di MK tuntas,” pungkasnya. [suf]

  • PKB Bangga Gerindra Calonkan Gus Fawait dalam Pilkada Jember

    PKB Bangga Gerindra Calonkan Gus Fawait dalam Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, bangga dengan keputusan Partai Gerakan Indonesia Raya untuk mencalonkan Muhammad ‘Gus’ Fawait’ menjadi bupati dalam pemilihan kepala daerah tahun ini.

    “Saya bangga kalau sampai teman-teman Gerindra memajukan Gus Fawait. Gus Fawait kan kader Gerindra. Bagus itu. Sepakat saya. Malah seneng,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi, dalam pertemuan Koalisi Perubahan, di Kafe Excelso, Jember, Minggu (7/4/2024) malam.

    Fawait adalah anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra. “Pemilih menginginkan ada kader yang bisa maju dalam pilkada. Tadi sudah mengarah. Kami sudah diperintah Dewan Pimpinan Pusat untuk mengajukan kader sendiri yaitu Gus Muhammad Fawait,” kata Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Jember Ahmad Halim, di Rumah Makan Lestari, Kabupaten Jember, Jumat (5/4/2024) petang.

    Sebagai bagian dari Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pemilihan presiden, PKB masih belum menentukan nama kandidat bupati Jember. Namun dalam pertemuan dengan sekutu koalisi Partai Nasional Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, ada keinginan bersama untuk memunculkan kader partai sebagai kandidat bupati dan wakil bupati di Jember.

    “Partai politik ini pilar demokrasi. Saya bisik-bisik dengan teman-teman Nasdem dan PKS, bagaimana kalau yang dimunculkan adalah kader terbaik. Saya yakin kader terbaiknya banyak,” kata Ayub.

    Sejak 2005, belum pernah ada kader partai murni yang menjadi bupati. Posisi kader murni yang tumbuh dari rahim parpol hanya pada posisi wakil bupati, yakni Kusen Andalas dati PDI Perjuangan pada periode 2005-2015.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur membenarkan, jika sepakat memunculkan kader partai untuk menjadi kandidat pemimpin daerah di Jember. “Tapi tidak menutup non kader. Terbuka. Cuma saran dari Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah, kader yang diutamakan,” katanya.

    Tidak tertutup kemungkinan Koalisi Perubahan mendukung Fawait, jika sesuai dengan kriteria yang diinginkan tokoh-tokoh kiai dan ulama. “Bisa saja kalau ternyata dari kriteria itu, chemistry-nya dapat. Yang penting kita kumpul dulu menyamakan kebersamaan menuju perubahan,” kata Ayub.

    Soal kriteria ini, Koalisi Perubahan akan mengunjungi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya di Kabupaten Jember, setelah lebaran bulan ini. Mereka ingin menyerap aspirasi para tokoh soal kriteria calon bupati dan wakil bupati Jember yang dikehendaki.

    Koalisi Perubahan juga siap mengundang dialog organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun profesi maupun akademisi untuk mendengarkan masukan soal kebutuhan sosok pemimpin di Jember. “Tidak usah sebut nama dulu, tapi kriterianya apa,” kata Ayub. [wir]

  • Koalisi Perubahan di Jember akan Sowan ke NU dan Muhammadiyah Setelah Lebaran

    Koalisi Perubahan di Jember akan Sowan ke NU dan Muhammadiyah Setelah Lebaran

    Jember (beritajatim.com) – Koalisi Perubahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan mengunjungi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya setelah lebaran bulan ini. Mereka ingin menyerap aspirasi para tokoh soal kriteria calon bupati dan wakil bupati Jember yang dikehendaki.

    Koalisi Perubahan yang terdiri atas Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, adalah pengusung dan pendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pemilihan presiden.

    “Kami ingin tahu masukan kriteria, atau mungkin NU dan Muhammadiyah punya kandidat. Kita di Jember tidak akan bisa lepas dari para kiai. Nanti kami akan ajak rembuk,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi, dalam pertemuan Koalisi Perubahan, di Kafe Excelso, Jember, Minggu (7/4/2024) malam.

    Koalisi Perubahan juga akan merangkul Partai Persatuan Pembangunan untuk bergabung, setelah ketua partai tersebut, Madini Farouq alias Gus Mamak, kembali dari Tanah Suci Mekah. “Kami sudah kontak-kontak, karena beliau umrah. Biar Gus Mamak mendoakan, dan kalau perlu Gus Mamak sudah istikharah di Masjidil Haram, muncul inisial-inisial,” kata Ayub.

    Bergabungnya PPP ke dalam Koalisi Perubahan memunculkan opsi perubahan nama koalisi. Apalagi sebelumnya PPP sudah membentuk koalisi sendiri dengan Nasdem dan PKS dengan nama Koalisi Kebersamaan.

    Ayub mengatakan, soal nama masih harus dicari. “Nanti kita istikharah. Dari dua nama itu kan semuanya bagus. Koalisi Kebersamaan untuk Perubahan bagus juga. Perubahan itu kan bukan sekup kecil, tapi besar,” katanya.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur menjelaskan, para ketua partai koalisi akan bertemu kembali untuk menjadwalkan agenda pertemuan dengan para kiai dan tokoh. “Kami minta masukan kepada para tokoh. Karena tidak bisa hanya kami yang akan mengubah, tanpa didukung oleh elemen-elemen yang lain,” katanya.

    Koalisi Perubahan juga siap mengundang dialog organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun profesi maupun akademisi untuk mendengarkan masukan soal kebutuhan sosok pemimpin di Jember. “Tidak usah sebut nama dulu, tapi kriterianya apa,” kata Ayub.

    Menurut Ayub, sejumlah pemimpin dengan latar belakang berbeda sudah pernah dicoba untuk menjadi bupati Jember. “Tapi kok Jember begini-begini saja,” katanya.

    Sejak 2005, bupati di Jember memiliki latar belakang birokrasi (MZA Djalal pada 2005-2015), pengusaha (Faida pada 2015-2020), dan birokrasi-pengusaha (Hendy Siswanto pada 2021-2024). Posisi kader murni yang tumbuh dari rahim parpol hanya pada posisi wakil bupati, yakni Kusen Andalas dati PDI Perjuangan pada periode 2005-2015.

    Setelah kriteria pemimpin Jember yang dibutuhkan masyarakat sudah terinventarisasi baik, menurut Ayub, semua partai koalisi akan menyurati Dewan Pimpinan Pusat masing-masing. “Kita jangan tertipu oleh nama besar dan survei bahwasanya calon ini tinggi elektabilitasnya,” katanya. [wir]

  • Gagal di Pilpres, Koalisi Perubahan Ingin Menangi Pilkada Jember

    Gagal di Pilpres, Koalisi Perubahan Ingin Menangi Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Gagal memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pemilihan presiden, Koalisi Perubahan ingin memenangi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Mengawali ikhtiar pemenangan, sejumlah petinggi tiga partai Koalisi Perubahan, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, bertemu di Kafe Excelso, Jember, Minggu (7/4/2024) malam.

    “Intinya kami sepakat melakukan gerakan perubahan di Kabupaten Jember. Gerakan perubahan kemarin kan sangat terasa pada saat pilpres. Ini akan kami bawa kembali di Kabupaten Jember, perubahan yang semakin baik,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi.

    “Kebersamaan antara partai politik pengusung Amin (Anies-Muhaimin) ini insyallah akan terus kami pupuk untuk menghadapi kontestasi politik, khususnya di Kabupaten Jember pada 2024,” kata Ayub.

    “Alhamdulillah kami sepakat untuk terus kompak bersama-sama dalam menghadapi Pilkada 2024. Terkait siapa yang akan jadi calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jember, kami akan serahkan mekanisme internalnya kepada partai masing-masing,” tambah Ayub.

    Koalisi Perubahan masih dibutuhkan dalam pilkada, karena tiga partai ini tak memenuhi syarat 10 kursi DPRD Jember untuk mengusung calon sendiri. PKB hanya punya delapan kursi hasil pemilihan umum tahun ini. Sementara PKS dan Nasdem sama-sama mempunyai enam kursi. Jika benar-benar berkoalisi, akumulasi kursi mereka mencapai 20 kursi.

    “Terkait pilkada, kami akan menata bersama dan merajut kebersamaan. Siapa yang akan kami calonkan, kami akan rembuk bersama. Saya yakin Nasdem akan melakukan mekanismenya. PKS juga begitu. Kami akan melaporkan hasil (pertemuan) ini kepada induk partai masing-masing, karena menurut aturan yang berlaku, yang menentukan hanya Dewan Pimpinan Pusat. Kami hanya melaksanakan,” kata Ayub.

    PKB, Nasdem, dan PKS memiliki keinginan bersama, yakni memunculkan kader partai untuk menjadi kandidat bupati dan wakil bupati. “Selama pemilukada diselenggarakan secara langsung, belum muncul kader-kader terbaik partai politik untuk jadi pimpinan,” kata Ayub.

    Sejak 2005, bupati di Jember memiliki latar belakang birokrasi (MZA Djalal pada 2005-2015), pengusaha (Faida pada 2015-2020), dan birokrasi-pengusaha (Hendy Siswanto pada 2021-2024). Posisi kader murni yang tumbuh dari rahim parpol hanya pada posisi wakil bupati, yakni Kusen Andalas dati PDI Perjuangan pada periode 2005-2015.

    “Partai politik ini pilar demokrasi. Saya bisik-bisik dengan teman-teman Nasdem dan PKS, bagaimana kalau yang dimunculkan adalah kader terbaik. Saya yakin kader terbaiknya banyak,” kata Ayub.

    Ayub menegaskan, tiga partai Koalisi Perubahan akan terus berkomunikasi. “Insyallah dalam waktu dekat kami jug akan membuka ruang komunikasi dengan partai-partai lain, termasuk Partai Persatuan Pembangunan yang kemarin bertemu dengan Nasdem dan PKS. Semua akan kami komunikasikan untuk membawa Jember semakin baik,” katanya.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur menegaskan, Koalisi Perubahan ini melengkapi Koalisi Kebersamaan yang dibangun Nasdem, PKS, dan PPP. “Terus terang, Nasdem, PKB, PKS tetap solid untuk Pilkada 2024 ini akan bersama-sama,” katanya.

    Koalisi Kebersamaan dan Koalisi Perubahan sama-sama sepakat memunculkan kader partai untuk menjadi kandidat pemimpin daerah di Jember. “Tapi tidak menutup non kader. Terbuka. Cuma saran dari Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah, kader yang diutamakan,” kata Marsuki.

    Sekretaris Dewan Pengurus Daerah PKS Jember Muhammad Zaky Ardianto menyebut pertemuan malam itu sebagai nostalgia perjuangan. “Harapannya nanti tetap di jalur perubahan. Sama dengan yang kami usung saat pilpres, yakni perubahan. Meskipun kami tidak tahu nanti ending-nya seperti apa,” katanya.

    Harapan Zaky ini diamini Ayub. “PKB juga begitu. Tagline untuk pilkada ini adalah ‘perubahan’ seluruh Indonesia,” katanya.

    PKS saat ini sedang menjaring kandidat bupati, baik dari internal maupun eksternal partai. “Ada kualifikasi yang diatur dalam sistem penjaringan PKS. Harapannya koalisi ini bergabung dengan koalisi PPP, Nasdem, dan PKS, ditambah partai lain yang akan bergabung. Insyaallah ini akan memberikan warna tersendiri bagi proses pilkada di Kabupaten Jember,” kata Zaky.

    Zaky berharap ada lebih dari dua pasangan kandidat bupati dan wakil bupati yang muncul dalam pilkada di Jember. “Supaya tidak monoton,” katanya. [wir]

  • Modal 27 Kursi, PKB Usung Kader Internal?

    Modal 27 Kursi, PKB Usung Kader Internal?

    Surabaya (beritajatim.com) – Hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bisa mengajukan calon gubernur-calon wakil gubernur (cagub dan cawagub) secara mandiri pada Pemilihan Umum Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim 2024. Pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024, PKB merebut 27 kursi DPRD Jatim. Capaian politik itu lebih dari 20 persen dari total jumlah kursi DPRD Jatim yang mencapai 120 kursi.

    Kursi yang diraih PKB di DPRD Jatim pada Pileg 2024 mengalami kenaikan dibanding raihan Pileg 2019. Hasil ini sekaligus mentasbihkan kembali PKB sebagai partai pemenang di Jatim.

    Posisi kedua ditempati PDIP dan Partai Gerindra yang sama-sama merengkuh 21 kursi. Partai Golkar dengan 15 kursi, Partai Demokrat dengan 11 kursi, Partai NasDem dengan 10 kursi, PAN dengan 5 kursi, PKS dengan 5 kursi, PPP dengan 4 kursi, dan PSI dengan 1 kursi.

    Hasil Pileg 2024 sekali lagi menegaskan tlatah politik Jatim belum mengalami pergeseran politik bersifat ekstrem. Komunitas Islam Tradisional (NU) yang sebagian besar di antaranya menjatuhkan pilihan politiknya kepada PKB di Pileg 2024.

    Partai berpaham Nasionalis seperti PDIP, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Golkar juga mampu mengambil ceruk politik cukup besar di Jatim. Pelapisan politik kekuatan religius (NU) dan nasionalis tetap menjadi warna politik dominan di lanskap politik Jatim.

    Baru setelah itu kekuatan komunitas Islam Modernis, yang secara kultural dan historis dekat dengan PKS dan PAN, jadi kekuatan ketiga di tlatah politik Jatim modern.

    Dari tiga kali kontestasi Pilgub Jatim, satu catatan penting yang muncul adalah dua partai besar di Jatim: PKB dan PDIP belum pernah sekalipun memenangkan pertarungan. Yang terakhir di Pilgub Jatim 2018, PKB dan PDIP berkoalisi dengan mengusung Saifullah Yusuf (mantan Wagub Jatim) dan Puti Guntur Soekarnoputra (cucu Bung Karno).

    Duet politikus dari komunitas religius dan nasionalis itu belum mampu mengungguli pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak yang diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, dan sejumlah partai level tengah lainnya.

    Abdul Halim Iskandar

    Informasi yang berkembang sampai hari ini menyebutkan, PKB bakal mengusung kadernya sendiri di Pilgub Jatim 2024. Siapa? Belum jelas dan belum ada keputusan mengenai hal itu. Ketua PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar (kakak kandung Muhaimin Iskandar) yang juga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) berpeluang masuk bursa Pilgub Jatim.

    Menjelang perhelatan Pilgub Jatim 2018, nama Halim Iskandar sempat muncul sebagai bakal cagub. Tapi, dia mengalah dan memberikan jalan kepada Saifullah Yusuf yang memperoleh dukungan politik dari banyak kiai sepuh NU di Poros Lirboyo yang masuk panggung kontestasi.

    Saat itu, Halim Iskandar telah melakukan kerja-kerja politik praktis untuk mengonsolidasi dan mengecek aspirasi yang berkembang di lapisan warga Jatim tentang siapa figur gubernur yang diharapkan. Ketika itu, Halim Iskandar menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Jatim.

    Sebagai politikus yang patuh dan taat dengan fatwa kiai NU, Halim Iskandar ikhlas dan legowo memberi jalan Saifullah Yusuf untuk masuk bursa Pilgub Jatim 2018.

    Catatan penting kedua terkait Pilgub Jatim relevansinya dengan PKB adalah partai ini belum pernah mengusulkan dan mendukung kader tulen yang sedang duduk di struktural partai sebagai kandidat gubernur. Pada Pilgub Jatim 2008, PKB mengusung H Achmady (Bupati Mojokerto).

    Kemudian Pilgub Jatim 2013 menjagokan Khofifah Indar Parawansa, aktivis Muslimat NU yang pernah duduk sebagai elite PKB, dan Pilgub Jatim 2018 mendukung Saifullah Yusuf, aktivis GP Ansor dan mantan Sekjen DPP PKB hasil MLB Yogyakarta 2001.

    Thoriqul Haq alias Cak Thoriq

    Nama Halim Iskandar memiliki kans politik kuat masuk bursa Pilgub Jatim 2024. Hal itu didasarkan pada posisi struktural kepartaian dari Halim Iskandar sebagai orang pertama PKB Jatim, ideologi ke-NU-annya tak diragukan, pengalaman politiknya lengkap, dan senior partai yang dihormati di PKB. Di samping itu, relasi nasabnya dengan Muhaimin Iskandar sebagai orang pertama di PKB.

    Tentu masih ada sejumlah nama kader internal PKB lainnya yang berpotensi masuk bursa Pilgub Jatim 2024, seperti mantan Bupati Lumajang M Thoriqul Haq, mantan Bupati Pamekasan Badrut Tamam, dan tokoh lainnya. Pilgub Jatim 2024 menjadi kesempatan politik bagi PKB untuk mengaktualisasikan strategi politik baru yang berbeda dengan tiga perhelatan pilgub sebelumnya.

    Satu di antaranya adalah mendukung dan mengusung kader struktural partai masuk ajang kontestasi politik ini. Satu pilihan politik yang belum pernah ditempuh dan diambil elite PKB sebelumnya. [air]