Politik “Makan Siang” ala Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden Prabowo Subianto mengundang ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen) partai-partai politik untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (1/11/2024) siang.
Pertemuan ini diadakan sehari setelah Prabowo bertemu calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, di sebuah restoran Padang di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).
Pertemuan makan siang tersebut berlangsung selama lebih dari 2,5 jam, dimulai pukul 13.00 WIB.
Pada saat yang sama, Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di kediaman Jokowi di Solo, usai bertemu Prabowo pada malam sebelumnya.
Gaya politik makan siang ini pernah diterapkan oleh Jokowi dalam beberapa kesempatan, termasuk saat mengumpulkan tiga bakal calon presiden pada 2023 di Istana Merdeka.
Pada makan siang 30 Oktober 2024 tersebut, ketiga capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, hadir lengkap.
Jokowi sudah menggunakan cara ini sejak menjabat sebagai wali kota Solo. Pada 2014, ia berhasil membujuk 989 pedagang kaki lima di Taman Banjarsari untuk pindah ke Pasar Klitikan tanpa menimbulkan aksi massa atau bentrokan.
Menurut informasi, sebelum pemindahan itu, Jokowi mengundang para pedagang dari paguyuban PKL Monumen 45 Taman Banjarsari untuk makan siang sebanyak 54 kali, yang diikuti dengan perundingan yang akhirnya membuat para pedagang setuju untuk pindah.
Ketika menjadi gubernur DKI Jakarta, Jokowi menggunakan cara serupa untuk menyelesaikan masalah dengan warga, seperti saat melakukan penataan Pasar Tanah Abang dan mengajak warga Petukangan, Jakarta Selatan, yang bersengketa terkait proyek jalan tol lingkar luar Jakarta (JORR) W2.
Seolah mengikuti langkah Jokowi, Prabowo mengajak elite partai politik makan siang bersama di Istana Merdeka.
Dalam pertemuan makan siang tersebut, tujuh perwakilan partai hadir, termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi hadir mewakili Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Prabowo, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para petinggi Partai Gerindra, memimpin pertemuan tersebut yang berlangsung selama hampir dua jam, dari pukul 13.00 WIB hingga para ketua umum meninggalkan Istana sekitar pukul 14.50 WIB.
Usai makan siang, para ketua umum dan sekjen partai menyatakan bahwa tidak ada pembahasan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyebut bahwa pertemuan tersebut hanya membahas kerja sama antara partai politik dengan pemerintah untuk mendukung pemerintahan Prabowo.
Prabowo juga menawarkan pertemuan rutin untuk membicarakan berbagai kebijakan dan ide pemerintah.
“Beliau menawarkan mungkin akan ada pertemuan rutin antara seluruh ketua umum parpol koalisi untuk membahas kebijakan-kebijakan yang masih perlu digodok oleh presiden untuk bisa dilaksanakan sebagai kebijakan pemerintah,” kata Paloh, Jumat.
Paloh membantah bahwa pertemuan ini membahas Pilkada maupun dukungan sejumlah kader Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang berpihak pada pasangan calon lain di Pilkada Jakarta, yaitu Pramono Anung-Rano Karno.
Pramono Anung dan Rano Karno diusung oleh PDI-P, sementara PKB berkoalisi dengan KIM Plus untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta.
Senada, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa setiap partai KIM Plus memiliki perhatian yang sama untuk memenangkan kandidat mereka masing-masing.
“Saya pikir masing-masing partai punya
concern
untuk memenangkan pasangannya,” ujarnya.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menambahkan bahwa Prabowo ingin mendengar masukan dari para ketum parpol dalam diskusi yang berlangsung santai dan penuh canda.
Ia menyebut tidak ada pembahasan terkait Pilkada atau pertemuan Prabowo dengan Ridwan Kamil pada malam sebelumnya.
Prabowo berencana mengadakan pertemuan rutin dengan ketua umum partai politik setiap Jumat, sesuai dengan jadwal yang memungkinkan.
“Harapannya ini bisa menjadi pertemuan rutin setiap Jumat bagi yang berkesempatan hadir,” ujar Muzani.
Prabowo diketahui memiliki agenda kunjungan ke luar negeri selama 15-16 hari pada November, sehingga pertemuan akan disesuaikan dengan kesibukannya.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menuturkan, politik makan siang yang dilakukan Prabowo bukan serta merta mengikuti Presiden Jokowi.
Ia beranggapan, politik makan siang sudah menjadi budaya atau kultur politik secara umum orang Indonesia. Biasanya, pembicaraan apapun termasuk pembicaraan politik dibicarakan dalam sebuah jamuan makan.
“Memang pembicaraan-pembicaraan apapun gitu ya termasuk pembicaraan politik itu biasanya dibicarakan dalam sebuah jamuan makan, bisa makan malam, bisa makan siang atau sarapan pagi,” ucap Adi, Sabtu (2/11/2024).
Menurut Adi, para pemimpin sejak dahulu sudah membicarakan hal-hal yang serius di tempat makan.
Bukan hanya oleh Jokowi saat bertemu ketua umum partai atau Prabowo, tapi juga saat figur-figur kunci ketika bertemu presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.
“Itu juga dalam suasana perjamuan makan. Ataupun, misalnya, pemimpin-pemimpin yang lain juga melakukan hal yang serupa. Itu artinya memang bahwa politik itu tidak melulu dibicarakan dalam ruang-ruang yang formal dan serius seperti forum-forum besar, seperti auditorium,” jelas Adi.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Abdul Muhaimin Iskandar
-
/data/photo/2024/11/01/67241d29cb04d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
8 Politik "Makan Siang" ala Prabowo Megapolitan
-

Menekraf: Ekonomi kreatif punya potensi wujudkan kemandirian ekonomi
Ekonomi kreatif Indonesia memiliki 17 subsektor yang kita ketahui bersama memiliki kekuatan dan menunjukkan perkembangan yang luar biasa dari waktu ke waktuJakarta (ANTARA) – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan ekonomi kreatif memiliki potensi yang besar khususnya dalam hal kemandirian ekonomi.
“Ekonomi kreatif Indonesia memiliki 17 subsektor yang kita ketahui bersama memiliki kekuatan dan menunjukkan perkembangan yang luar biasa dari waktu ke waktu,” kata Teuku Riefky dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.
Saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat (1/11), Riefky juga mengatakan bahwa ekonomi kreatif dapat menjadi pilar penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional.
Hal ini didasari oleh adanya data yang dicatat oleh kementerian, yang menemukan bahwa nilai ekspor produk ekonomi kreatif Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai angka 23,96 miliar dolar AS atau 88,91 persen dari target yang ditetapkan.
Sedangkan untuk nilai tambah ekonomi kreatif, mencapai Rp1.414,8 triliun atau sebesar 110,44 persen dari target.
Capaian dan potensi tersebut kemudian membuat Presiden Prabowo Subianto secara khusus menempatkan ekonomi kreatif di dalam struktur nomenklatur kementerian/lembaga saat ini, untuk mendorong peranan ekonomi kreatif sebagai pilar penting untuk mencapai Asta Cita pemerintah terutama dalam hal kemandirian ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berbasis inovasi.
Selain itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, ada enam kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Salah satunya adalah Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.
“Dengan dukungan dan kolaborasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, ekonomi kreatif diharapkan dapat terus menjadi sektor yang memberi nilai tambah besar bagi perekonomian Indonesia,” ujar Riefky.
Baca juga: Indonesia incar perluasan pasar industri kreatif tanah air ke Bulgaria
Baca juga: INDEF sebut ekraf bisa jadi alternatif dorong perekonomian nasionalPewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024 -

Wapres Gibran hadir dalam pertemuan Prabowo dengan pimpinan parpol
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Wapres Gibran hadir dalam pertemuan Prabowo dengan pimpinan parpol
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Jumat, 01 November 2024 – 23:10 WIBElshinta.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampak hadir dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan partai politik koalisi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11).
Foto momen keikutsertaan Gibran dalam pertemuan itu diunggah melalui story Instagram pribadi Prabowo Subianto, yakni @prabowo, yang dilihat di Jakarta, Jumat malam.
Wapres Gibran tampak duduk di sebelah kanan Presiden Prabowo Subianto. Keduanya mengenakan kemeja putih.
Duduk di sebelah kanan Gibran berturut-turut, yakni Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Sedangkan duduk di sebelah kiri Presiden Prabowo adalah Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sementara di hadapan mereka duduk para pimpinan partai politik, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsyi.
Dalam foto tampak Prabowo, Gibran dan para pimpinan partai politik sedang menyantap hidangan makan siang.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengemukakan dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo Subianto mendiskusikan beragam hal, mulai dari topik ringan hingga berat.
Muzani mencontohkan diskusi topik berat yang dilakukan, misalnya soal meningkatkan pendapatan negara. Sedangkan diskusi topik ringan mengenai menu kuliner di Indonesia.
“(Diskusi berat) Ya meningkatkan pendapatan negara. Berat dong, iya nggak? Yang ringan itu bagaimana menu kuliner Indonesia enak-enak, menunya banyak, ragamnya banyak. Itulah kekayaan negeri kita yang bisa menjadi kesempatan berusaha masyarakat,” kata Muzani.
Sumber : Antara
-

Ketum parpol koalisi ingin kumpul rutin untuk buka ruang konsultasi
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Ketum parpol koalisi ingin kumpul rutin untuk buka ruang konsultasi
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Jumat, 01 November 2024 – 14:36 WIBElshinta.com – Para ketua umum partai koalisi menyampaikan harapannya menggelar pertemuan secara rutin dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka ruang konsultasi.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang tiba di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, sekitar pukul 12.45 WIB.
“Agendanya belum tahu, tapi kita berkeinginan juga untuk ada pertemuan rutin antarketua umum parpol,” katanya.
Muhaimin menyebut kedatangannya ke Istana Kepresidenan Jakarta siang ini merupakan pertemuan perdana para ketum Koalisi Indonesia Maju Plus di lingkungan Istana Kepresidenan.
Saat ditanya terkait interval pertemuan rutin tersebut, Muhaimin masih menanti petunjuk dari Presiden Prabowo.
“Belum, nanti kita lihat,” katanya saat ditanya apakah pertemuan rutin itu akan digelar setiap bulan.
Ketum Partai Nasdem Surya Paloh yang tiba di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 12.53 WIB mengatakan pertemuan Prabowo dengan para Ketum dan Sekjen partai koalisi dimulai dengan santap siang.
“Makan siang pasti,” katanya.
Surya Paloh mengaku memperoleh pemberitahuan pertemuan itu pada hari ini dan memperkirakan pertemuan Presiden dengan para pimpinan parpol koalisi membahas seputar konsultasi.
“Belum tahu, mungkin barangkali konsultasi biasa,” katanya.
Selain Muhaimin dan Surya Paloh, juga hadir Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Selain itu juga hadir sejumlah sekjen dan perwakilan parpol di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta di antaranya, Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo alis Eko Patrio, dan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Viktor Laiskodat.
Sumber : Antara
-

Gibran Hadir dalam Pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketua Partai Koalisi
Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terlihat hadir dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan ketua partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (1/11/2024). Momen keikutsertaan Gibran dalam pertemuan tersebut diunggah Prabowo melalui Instagram @prabowo.
Dalam foto tersebut, Wapres Gibran duduk di sebelah kanan Presiden Prabowo Subianto. Keduanya mengenakan kemeja putih. Di sebelah kanan Gibran, duduk Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Sementara itu, di sebelah kiri Presiden Prabowo terlihat Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Duduk di hadapan mereka adalah para pimpinan partai politik, di antaranya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, serta Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi.
Dalam foto tersebut, tampak Prabowo, Gibran, dan para pimpinan partai politik sedang menikmati hidangan makan siang bersama.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan pertemuan tersebut bersifat informal dan membahas isu-isu seputar kenegaraan, kebangsaan, serta berbagai permasalahan masyarakat secara umum. Menurutnya, diskusi yang berlangsung dalam suasana santai itu lebih sebagai ajang brainstorming dan obrolan ringan.
“Tadi hanya makan-makan santai setelah jumatan. Beliau (Prabowo) ingin mendengar berbagai pandangan dan berdiskusi ringan dengan para rekan yang hadir,” ujar Muzani.
-

Elite KIM Plus Bantah Bahas Soal Kader ‘Membelot’ ke Pramono-Rano dengan Prabowo
Bisnis.com, JAKARTA – Para pimpinan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus membantah adanya perbincangan soal dinamika Pilkada Jakarta 2024, khususnya setelah mantan caleg DPRD dari KIM Plus berbalik arah mendukung pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.
Seperti diketahui, Pramono-Rano merupakan pasangan calon (paslon) yang diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP). Sementara itu, puluhan parpol KIM Plus secara resmi mendeklarasikan dukungan ke pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono.
Adapun ketua umum maupun petinggi parpol KIM Plus siang ini bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Sebagai salah satu elite yang hadir, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pertemuan pimpinan parpol dengan Prabowo selama sekitar dua jam tidak sama sekali membahas dinamika Pilkada Jakarta.
Bahkan, terang Muzani, pembahasan soal Pilkada sama sekali tidak ada dalam pertemuan Prabowo dan tujuh pimpinan parpol pendukungnya.
“Enggak, sama sekali enggak ada soal pilkada,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Senada, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang juga ikut bertemu Prabowo membantah adanya soal pembahasan terkait dengan Pilkada Jakarta.
Surya memastikan partainya masih mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. “Ya sama, kita kan partai pengusung pemerintah,” kata Surya.
Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku ihwal Pilkada dibahas namun tidak terlalu spesifik. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu lalu mengaku tidak mengetahui soal kadernya yang mengalihkan dukungan ke Pramono-Rano.
“Saya belum dengar siapa itu [kader yang merubah dukungan]. Siapa orangnya belum tahu,” ungkap Cak Imin.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tidak menjawab saat dimintai tanggapan soal dinamika di Pilkada Jakarta. Dia hanya menyampaikan, setiap partai politik memiliki fokus masing-masing untuk memenangkan calonnya.
“Saya pikir setiap partai yang sudah mencalonkan calon kandidatnya pasti akan diperjuangkan,” kata pria yang juga Menteri ESDM itu.
Adapun sejumlah mantan caleg DPRD Jakarta yang berasal dari parpol KIM Plus mengalihkan dukungan ke Pramono-Rano. Mereka berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Iya, berdasar pada keinginan dari konstituen kami yang menginginkan kami untuk membantu memenangkan pasangan Pak Pram dan Bang Doel,” kata mantan caleg PKB di DPRD Jakarta, Ahmad Syukri, di Kediaman Pramono Anung, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Ketujuh politisi partai politik anggota KIM Plus tersebut adalah H. Muhammad Ishaq (PPP), H.M Nafiudin (Partai Nasdem), Ahmad Faisal (PSI), Firman Abdul Hakim (PPP), Riko (PAN), Ahmad Syukri (PKB) serta Redim Okto Fudin (PKB).
-

Surya Paloh Pastikan Nasdem Tak Beri Bantuan Hukum ke Tom Lembong
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memastikan tidak ada bantuan hukum yang akan diberikan oleh pihaknya kepada mantan Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Thomas Trikasih Lembong, usai ditetapkan tersangka dugaan korupsi.
Untuk diketahui, pria yang akrab disapa Tom Lembong itu merupakan salah satu figur penting pada tim pemenangan Anies-Muhaimin ketika Pilpres 2024 lalu. Nasdem merupakan satu dari tiga partai politik (parpol) dari koalisi pendukung pasangan tersebut.
“Enggak ada [bantuan hukum untuk Tom Lembong,” ujar Surya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Adapun Surya menilai kasus hukum yang kini menjerat Tom memprihatinkan. Dia menyoroti bahwa kasus Tom merupakan dugaan korupsi yang terjadi hampir 10 tahun lalu. Kasus itu yakni dugaan korupsi izin impor gula pada saat Tom menjabat Mendag 2015-2016 lalu.
Adapun dia mengharapkan penegak hukum menangani kasus-kasus aktual yang terjadi belakangan ini. Dia menyinggung soal penemuan uang hampir Rp1 triliun di rumah salah satu tersangka kasus dugaan suap vonis Ronald Tannur.
“Katakan lah ada penggerebekan temuan sejumlah dana yang cukup besar hampir Rp1 triliun, penangkapan juga pada dua-tiga hakim yang turut berkonspirasi dalam meloloskan suatu perkara, saya pikir kita apresiasi,” ujarnya.
Menurut Surya, penetapan Tom sebagai tersangka cukup mengejutkan berbagai pihak termasuk dirinya. Apalagi, kasus itu terjadi sekitar 2015-2016 lalu.
“Enggak ada angin, enggak ada hujan tiba-tiba ada Tom Lembong, kebijakannya salah dianggap, 10 tahun yang lalu. Kita juga terkejut itu,” tutur pengusaha itu.
Kendati anggapan tersebut, Surya enggan merespons apabila ada pertanyaan besar di balik kasus yang menjerat Tom saat ini. Dia menyatakan tidak akan mencampuri masalah penegakan hukum.
Dia pun berharap agar penanganan kasus impor gula itu bukan suatu bentuk kriminalisasi maupun politisasi terhadap Tom.
“Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada apes aja,” kata pemilik Media Group itu.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong sebagai satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar.
Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih.
Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan.
“Padahal yang seharusnya melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh menteri perdagangan. Itu pun seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah,” jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohari dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).
-

Elite KIM Plus Makan Siang dengan Prabowo, Ada Zulhas hingga Surya Paloh
Bisnis.com, JAKARTA — Para pimpinan partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Prabowo Subianto atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024), siang.
Berdasarkan pantauan Bisnis, para ketua umum hingga petinggi parpol yang saat ini berada di barisan pemerintahan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan selepas salat Jumat.
Mereka adalah Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Lalu, Sekjen PKS Habib Aboe, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Kemudian, satu per satu mulai keluar sekitar pukul 14.50 WIB. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan ketua umum parpol KIM yang terlihat keluar duluan.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengungkap agenda pertemuan Prabowo dengan para elite parpol KIM Plus diisi dengan agenda makan siang.
Setelah itu, beberapa ketua umum parpol lainnya turut keluar dari Kompleks Istana Kepresidenan usai agenda makan siang tersebit. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku agenda makan siang itu hanya untuk berdiskusi.
“Diskusi itu ya ketawa-tawa ringan, bercanda dan sekali-kali diskusi yang berat, yang ringan, semua dibicarakan. Brainstorming lah ya,” kata pria yang juga Ketua MPR itu kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).
Muzani menyebut ada harapan agar pertemuan tersebut rutin dilakukan pada Jumat setiap minggunya.
“Tapi kan tentu saja disesuaikam dengan kesibukan beliau dan jadwal beliau,” ucapnya.
Adapun Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 secara tidak spesifik turut dibicarakan.
Seperti diketahui, KIM Plus memiliki kerja sama politik di mana parpol anggotanya mengusung pasangan calon kepala daerah yang sama di sejumlah kabupaten/kota maupun provinsi. Beberapa di antaranya yakni di Jakarta dan Jawa Tengah.
“Pilkada tidak terlalu spesifik,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan bahwa para ketua umum parpol dan Prabowo, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, turut membicarakan soal kebijakan-kebijakan yang ingin dilakukan pada pemerintahan lima tahun ke depan.
“Beberapa hal tentang kebijakan-kebijakan yang barangkali dalam pemikiran-pemikiran yang masih perlu digodok oleh presiden untuk bisa dilaksanakan sebagai kebijakan pemerintah,” ujar pemilik Media Group itu.
-
/data/photo/2024/10/29/6720f22f350fd.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dukungan Moral Anies dan Cak Imin, Apa Dampaknya bagi Kasus Tom Lembong? Nasional 1 November 2024
Dukungan Moral Anies dan Cak Imin, Apa Dampaknya bagi Kasus Tom Lembong?
Penulis
Thomas Trikasih Lembong (TTL) baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi
impor gula
yang melibatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada tahun 2015.
Penetapan ini dilakukan setelah terungkap bahwa
Tom Lembong
, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) memberikan izin impor gula kepada seorang direktur di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) meskipun hasil Rapat Koordinasi (Rakor) pada Mei 2015 menyatakan bahwa Indonesia dalam kondisi surplus gula dan tidak memerlukan impor.
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan, menunjukkan rasa terkejutnya atas penetapan tersangka ini melalui akun media sosialnya.
Mantan calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini mengungkapkan bahwa meskipun dia menghormati proses hukum, berita tersebut sangat mengejutkan.
Dia menyebut Tom Lembong sebagai sosok yang berintegritas tinggi dan percaya bahwa Lembong tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Anies juga menekankan pentingnya negara berdasarkan hukum, bukan kekuasaan.
Mantan calon wakil presiden (cawapres), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa
Cak Imin
, turut merasakan kesedihan atas penetapan Tom Lembong sebagai tersangka.
Dalam komentarnya, Cak Imin berharap agar Lembong tetap kuat menghadapi kasus ini. Namun, dia enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai isu kriminalisasi yang mungkin terjadi.
Bersama dengan Lembong, Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI berinisial CS juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup.
Mereka kini telah ditahan selama 20 hari ke depan oleh Kejaksaan Agung, dengan Lembong ditempatkan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Dengan adanya dukungan moral dari tokoh-tokoh politik besar seperti Anies dan Cak Imin, banyak yang melihat ini sebagai bentuk solidaritas dan harapan untuk proses hukum yang transparan.
Dukungan ini juga mengingatkan kembali pentingnya nilai-nilai negara hukum dalam menghadapi tantangan besar di ranah politik dan hukum, serta perlunya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang integritas dan transparansi dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.
Reaksi dari tokoh-tokoh politik seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menunjukkan bahwa penetapan tersangka ini tidak hanya berimplikasi pada individu yang terlibat, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi publik terhadap sistem hukum di Indonesia.
Dukungan moral yang diberikan oleh rekan-rekan Tom Lembong menunjukkan adanya solidaritas dalam menghadapi tantangan hukum yang kompleks, sambil mengingatkan pentingnya keadilan dan integritas dalam proses hukum.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Kejagung Jawab Protes Warganet Soal Laporan Aliran Dana ke Tom Lembong
Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons soal protes yang dilayangkan warganet soal penetapan tersangka Eks Mendag Tom Lembong di kasus dugaan importasi gula 2015-2016.
Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengemukakan bahwa pihaknya masih belum mengetahui aliran dana yang didapatkan Tom Lembong dalam kasus itu.
Sontak, pernyataan itu ramai diperbincangkan di media sosial X, lantaran banyak pihak yang menyayangkan penetapan tersangka itu tanpa adanya bukti aliran dana ke Tom.
Terkait hal ini, Harli menekankan bahwa dalam penersangkaan peristiwa pidana korupsi tidak serta merta harus ada aliran dana kepada tersangka.
“Apakah harus ada aliran dana dulu, baru disebut sebagai tindak pidana korupsi?” ujar Harli di Kejagung, Kamis (31/10/2024).
Di samping itu, Harli juga menjelaskan bahwa pihaknya juga telah memeriksa 90 saksi termasuk ahli sebelum menetapkan Tom sebagai tersangka.
Selain itu, penyidik Jampidsus Kejagung menyatakan telah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan eks Co-captain Tim Pemenangan Anies-Cak Imin di Pilpres 2024 itu sebagai tersangka.
“Setidaknya ada dua alat bukti lalu apa yang menjelaskan itu tentunya sudah disampaikan ada 90 orang saksi disitu sudah diperiksa. Kemudian ada surat ya ada keterangan ahli yang semuanya itu nanti tentu akan dibuka di persidangan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, penyidikan menyeret Tom Lembong ini dimulai pada Oktober 2023. Dalam kasus ini Tom ditengarai memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton pada 2015.
Padahal, saat itu Indonesia sedang mengalami surplus gula, sehingga Indonesia tidak memerlukan impor gula di luar negeri.
Di samping itu, berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor GKP adalah BUMN.
Akan tetapi, Tom yang saat itu menjabat Mendag pada 2015-2016 memberikan izin persetujuan impor GKM kepada PT PPI untuk bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta.
Kerja sama itu dilakukan untuk memenuhi pasokan dan mengolah GKM impor menjadi GKP sebanyak 300.000 ton.
“Seharusnya, untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah GKP secara langsung. Selain itu, persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan diterbitkan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan tanpa rapat koordinasi dengan instansi terkait,” tutur Harli.
Atas perbuatannya ini, Tom Lembong dan tersangka Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, CS diduga telah merugikan negara sekitar Rp400 miliar.