Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

Rencana Bantuan Pemerintah untuk Pesantren, Pakai APBN hingga Tambah Anggaran Kemenag Nasional 15 Oktober 2025

Rencana Bantuan Pemerintah untuk Pesantren, Pakai APBN hingga Tambah Anggaran Kemenag
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Tragedi runtuhnya Mushala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo, yang menelan korban jiwa puluhan santri, menjadi peringatan bersama tentang pentingnya infrastruktur bangunan.
Mencegah terjadinya peristiwa serupa, pemerintah resmi menandatangani nota kesepahaman bersama lintas kementerian dalam upaya membantu memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.
Nota kesepahaman ini disepakati oleh Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan warga, terutama para santri dan anak didik di lingkungan pesantren.
“Saya sangat bangga dan bersyukur, penandatanganan kesepahaman ini adalah bagian dari upaya kita menjamin keselamatan setiap warga, menjamin keselamatan para anak didik, para santri generasi penerus bangsa,” ujar Cak Imin usai penandatanganan.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kata Cak Imin, pemerintah berkomitmen untuk memberikan sejumlah bantuan bagi pesantren sejalan dengan persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
“Setelah kami melaporkan dan Presiden memberikan arahan, beliau memerintahkan agar pemerintah hadir menangani, mengatasi, dan membuat perencanaan agar peristiwa tragis tidak terulang kembali,” ucap dia.
Pemerintah menetapkan kriteria pesantren yang akan menjadi prioritas penerima bantuan infrastruktur dalam program perbaikan dan penguatan sarana pendidikan keagamaan.
Bantuan akan difokuskan terlebih dahulu kepada pesantren-pesantren dengan jumlah santri yang besar dan kondisi ekonomi yang terbatas.
“Untuk prioritas pertama, jumlah siswanya di atas 1.000 orang, dan yang ketiga, yang memang betul-betul tidak mampu untuk meneruskan bangunan itu,” ujar Cak Imin.
Cak Imin memastikan bahwa pemerintah akan tetap berupaya agar tidak ada pesantren yang terabaikan, terutama yang memiliki kondisi bangunan rawan dan tidak layak huni.
Menurutnya, bantuan infrastruktur bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang layak, aman, dan bermutu.
“Karena itu kita akan terus hadir sebagai komitmen pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan lembaga pendidikan yang layak, aman, nyaman, dan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang mencerdaskan, yang melahirkan generasi yang tangguh,” tutur Cak Imin.
Kata Cak Imin, kriteria teknis telah diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi Prabowo menginginkan agar bantuan diberikan secara lebih luas.
“Ini kehadiran pemerintah, dan Presiden maunya tidak hanya sekadar syarat itu, semuanya dibantu. Kalau itu syarat yang dimunculkan oleh Menteri PU, maklum ada kalkulasi anggaran dan seterusnya,” ujarnya.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, santri-santri di Pondok Pesantren juga merupakan anak-anak bangsa yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Usai ada tragedi runtuhnya Mushala Ponpes Al Khoziny, kata Menag, Prabowo memberikan arahan untuk menambahkan sedikit anggaran kepada Kementerian Agama.
“Alhamdulillah dengan perhatian Bapak Presiden Prabowo kemarin juga kami mendapatkan apresiasi dan mendapatkan sedikit anggaran tambahan untuk memperhatikan madrasah yang swasta ini,” ucap Nasaruddin.
Nasaruddin tidak merinci berapa anggaran yang ditambah.
Ia hanya memastikan bahwa pemerintah akan hadir untuk mengatasi dan mengawasi agar tragedi Ponpes Al Khoziny tidak terulang lagi.
Menurut dia, santri juga merupakan anak-anak bangsa yang perlu diperhatikan pemerintah meskipun pondok pesantren dikelola oleh swasta.
“Kami juga mengimbau kepada warga masyarakat bahwa bagaimana pun, anak-anak yang nyantri di Pondok Pesantren itu adalah anak-anak bangsa juga,” kata dia.
Cak Imin berujar, Prabowo menaruh perhatian khusus terhadap tiga hal terkait pondok pesantren.
Pertama adalah soal keselamatan dan kenyamanan bagi para santri yang mengenyam pendidikan di pesantren.
Kedua, solusi terhadap permasalahan.
Terakhir, Prabowo dalam perjuangannya memiliki hubungan yang erat dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan.
“Ini tidak bisa dipungkiri dalam kesejarahan beliau dan pesantren yang memang memiliki hubungan yang khusus, sehingga perjalanan perjuangan beliau senantiasa dalam lindungan restu dan doa para kiai dan ulama,” kata Cak Imin.
“Doa restu para ulama menurut Presiden senantiasa menjadi titik awal, terutama dalam peran beliau sebagai Tentara Nasional Indonesia,” imbuh dia.
Prabowo, kata Cak Imin, ingin para santri dapat mengenyam pendidikan di lingkungan yang aman dan nyaman.
“Kita akan terus hadir sebagai komitmen pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan lembaga pendidikan yang layak, aman, nyaman, dan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang mencerdaskan, yang melahirkan generasi yang tangguh,” ujar Cak Imin.
Pemerintah juga berencana menggunakan APBN untuk membantu pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo.
Menurut Cak Imin, Ponpes Al Khoziny layak mendapatkan bantuan dari APBN setelah insiden tragis yang menewaskan puluhan santri beberapa waktu lalu.
Sebab, pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap kondisi 1.900 santri yang masih harus melanjutkan proses belajar di tengah keterbatasan fasilitas pascabencana.
“Al Khoziny di Sidoarjo ini layak dibantu APBN, karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja?” ujar Cak Imin.
Ia menambahkan, meski pemerintah tetap melakukan audit dan penelusuran terhadap potensi kelalaian dalam insiden tersebut, fokus utama tetap pada keberlanjutan pendidikan para santri.
“Yang paling penting bagi pemerintah adalah perlindungan rasa aman dan nyaman dalam belajar. Itu kewajiban pemerintah, itu wujud kehadiran negara. Soal anggaran itu hanya bagian kecil dari kewajiban,” tegasnya.
Prabowo disebut telah memberikan instruksi langsung agar pesantren yang terdampak tidak hanya diaudit, tetapi juga dibantu untuk segera pulih.
“Presiden memerintahkan bukan saja diaudit, tapi juga dibantu. Banyak pesantren juga yang tidak mau dibantu karena tumbuh dari keswadayaan. Itu justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah,” kata Cak Imin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/10/2025 07:23
Cak Imin ke Anggota DPR yang Protes APBN Bantu Al Khoziny: Apa Solusi Anda? Nasional 14 Oktober 2025

Cak Imin ke Anggota DPR yang Protes APBN Bantu Al Khoziny: Apa Solusi Anda?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjawab kritik anggota DPR yang tidak setuju dengan penggunaan APBN untuk membantu pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo yang roboh dan memakan korban jiwa.
“Kepada teman-teman yang memprotes penggunaan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu-dua orang yang memprotes, apa solusi Anda dengan 1.900 santri yang sedang belajar?” kata Cak Imin di kantornya, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Dia menegaskan bahwa Ponpes Al Khoziny layak mendapatkan bantuan dari APBN setelah insiden tragis yang menewaskan puluhan santri beberapa waktu lalu.
Cak Imin mengatakan, pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap kondisi 1.900 santri yang masih harus melanjutkan proses belajar di tengah keterbatasan fasilitas pascabencana.
“Al Khoziny di Sidoarjo ini layak dibantu APBN, karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja?” ujar Cak Imin.
Cak Imin menegaskan bahwa bantuan APBN bukan soal dana semata, melainkan wujud kehadiran dan tanggung jawab negara dalam menjamin rasa aman dan nyaman bagi anak-anak bangsa yang sedang menempuh pendidikan.
“Yang paling penting bagi pemerintah adalah perlindungan rasa aman dan nyaman dalam belajar. Itu kewajiban pemerintah, itu wujud kehadiran negara. Soal anggaran itu hanya bagian kecil dari kewajiban,” tegasnya.
Ia menambahkan, meski pemerintah tetap melakukan audit dan penelusuran terhadap potensi kelalaian dalam insiden tersebut, fokus utama tetap pada keberlanjutan pendidikan para santri.
“Kalau ada kesalahan atau kelalaian, itu proses lain. Tapi faktanya generasi kita sedang belajar dan harus terlindungi. Itu makna kehadiran negara,” ujarnya.
Cak Imin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung agar pesantren yang terdampak tidak hanya diaudit, tetapi juga dibantu untuk segera pulih.
“Makanya Presiden memerintahkan bukan saja diaudit, tapi juga dibantu. Banyak pesantren juga yang tidak mau dibantu karena tumbuh dari keswadayaan. Itu justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah,” katanya.
Menurutnya, pesantren di Indonesia tumbuh berkat gotong royong masyarakat dan bukan karena bantuan negara.
Karena itu, bantuan pemerintah melalui APBN dianggap penting untuk memastikan keberlangsungan pendidikan tanpa meniadakan semangat kemandirian pesantren.
“Pesantren tumbuh karena inisiatif masyarakat. Tugas pemerintah adalah menjaga dan mengawasi agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini. Karena itu APBN dibutuhkan agar tidak ada yang terabaikan,” tutur Cak Imin.
Ia juga mengungkapkan bahwa proses administrasi bantuan masih berjalan, dan Presiden terus memantau percepatan pelaksanaannya.
“Sampai hari ini masih proses administrasi, ini memang butuh waktu. Bapak Presiden terus menanyakan sejauh mana pelaksanaannya supaya cepat,” ujarnya.
“Perlu dicatat, pesantren adalah lembaga terbanyak yang tidak menerima bantuan pemerintah selama ini. Jadi kalau sekarang dibantu, itu karena benar-benar mendesak dan kemanusiaan,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa bantuan pemerintah akan difokuskan kepada lembaga pendidikan yang paling membutuhkan.
“Anggaran negara juga bukannya berlebihan. Tapi yang kita pilih nanti adalah yang memang sangat memerlukan bantuan,” kata Dody.
“Fokusnya sekarang mengecek dulu kualitasnya seperti apa, kemudian kita akan melaporkan ke Pak Menko PM dan Menteri Agama,” ujarnya.
Ia juga meminta publik tidak hanya menyoroti kasus Ponpes Al Khoziny.
“Jadi jangan fokus ke Al Khoziny saja. Kita kerja cepat, sampling ke seluruh provinsi,” jelasnya.
Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut bahwa proses administratif bantuan untuk pesantren tersebut sedang dikawal langsung oleh Sekretariat Negara.
“Saya tidak sebutkan anggarannya sekarang karena itu tergantung berapa yang diperlukan. Mensesneg mengawal langsung proses administrasinya. Sudah sedang proses,” kata Nasaruddin.
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN.
Politikus Golkar itu mengingatkan bahwa rencana kebijakan tersebut perlu diputuskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Terkait wacana penggunaan APBN untuk membangun ulang ponpes, hal ini belum menjadi keputusan final ya, dan saya rasa masih harus dikaji secara hati-hati,” ujar Atalia saat dihubungi, Jumat (10/10/2025).
Senada, Pimpinan DPR RI, Saan Mustopa, menilai usulan pembangunan kembali gedung Ponpes Al Khoziny dengan APBN perlu dibahas dan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga di tingkat pemerintahan.
“Karena itu menggunakan dana APBN, tentu itu harus dibicarakan dulu dengan minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan,” ucap Saan usai acara donor darah menjelang HUT Ke-14 Partai Nasdem, yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 17:48
Cak Imin Pastikan Rencana Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Jalan Terus Nasional 14 Oktober 2025

Cak Imin Pastikan Rencana Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Jalan Terus
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, memastikan rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan jalan terus.
Rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani tunggakan iuran.
“
Ongoing process
, sedang diproses administrasinya,” ujar Cak Imin di kantornya, Selasa (14/10/2025).
Cak Imin mengatakan, proses administrasi kebijakan tersebut kini sedang berjalan dan ditargetkan rampung sebelum akhir November 2025.
“Hari ini saya baru ketemu lagi dengan pihak BPJS Kesehatan untuk re-evaluasi,
review
, dan laporan-laporan. Ada 23 juta orang yang tunggakannya akan dihapus. Target paling lama akhir bulan November lah pokoknya,” ujarnya.
Di lokasi berbeda, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengonfirmasi bahwa rencana penghapusan tunggakan tengah difinalisasi dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama kementerian terkait.
“Kan besok masih akan rapat,” kata Ghufron.
“Tapi paling tidak, sektor informal kan ada kesulitan. Terus sudah masuk PBI (Penerima Bantuan Iuran), masih utang kan? Masih ditagih terus. Terus ada lagi yang Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), yang dibayari oleh pemda, itu masih ada denda. Nah, itu yang dihapus,” jelasnya.
Menurut Ghufron, total nilai tunggakan yang akan dihapus mencapai Rp 7,6 triliun, belum termasuk denda dan kewajiban lain yang masih dalam tahap verifikasi.
“Nominalnya ya Rp 7,6 triliun plus tunggakan yang lain,” tegas dia.
Sebelumnya, Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan agar rakyat Indonesia bisa kembali mendapatkan hak layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
Cak Imin mengatakan, saat ini, pemerintah tengah berupaya untuk membebaskan masyarakat dari beban tunggakan iuran yang mencapai puluhan triliun rupiah.
“Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan,” kata Cak Imin, dalam keterangan pers, Kamis (2/10/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 16:31
Kriteria Ponpes yang Akan Dibantu Pemerintah untuk Bangun Infrastruktur Nasional 14 Oktober 2025

Kriteria Ponpes yang Akan Dibantu Pemerintah untuk Bangun Infrastruktur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Pemerintah mulai menetapkan kriteria pesantren yang akan menjadi prioritas penerima bantuan infrastruktur dalam program perbaikan dan penguatan sarana pendidikan keagamaan.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, bantuan akan difokuskan terlebih dahulu kepada pesantren-pesantren dengan jumlah santri yang besar dan kondisi ekonomi yang terbatas.
“Untuk prioritas pertama, jumlah siswanya di atas 1.000 orang, dan yang ketiga, yang memang betul-betul tidak mampu untuk meneruskan bangunan itu,” ujar Cak Imin di kantornya, Selasa (14/10/2025).
Cak Imin menjelaskan, program ini merupakan bentuk kehadiran nyata pemerintah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para santri di seluruh Indonesia.
Ia menambahkan, meski ada kriteria teknis yang diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR), Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar bantuan diberikan secara lebih luas.
“Ini kehadiran pemerintah, dan Presiden maunya tidak hanya sekadar syarat itu, semuanya dibantu. Kalau itu syarat yang dimunculkan oleh Menteri PU, maklum ada kalkulasi anggaran dan seterusnya,” ujarnya.
Namun demikian, Cak Imin memastikan bahwa pemerintah akan tetap berupaya agar tidak ada pesantren yang terabaikan, terutama yang memiliki kondisi bangunan rawan dan tidak layak huni.
“Presiden maunya semua dibantu. Itu akan kita usahakan terus, kita upayakan terus, karena pemerintah juga tidak ingin anak-anak didik kita belajar dalam keadaan rawan dan bahaya atas lingkungan pendidikan yang kurang nyaman,” katanya.
Menurutnya, bantuan infrastruktur ini bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang layak, aman, dan bermutu.
“Karena itu kita akan terus hadir sebagai komitmen pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan lembaga pendidikan yang layak, aman, nyaman, dan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang mencerdaskan, yang melahirkan generasi yang tangguh,” tutur Cak Imin.
Program bantuan infrastruktur pesantren ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kondisi sarana pendidikan di berbagai daerah yang dinilai belum memenuhi standar keamanan dan kelayakan.
Ditambah lagi, adanya tragedi ambruknya bangunan baru di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo.
“Setelah kami melaporkan, presiden memberikan arahan, beliau memerintahkan agar pemerintah hadir menangani, mengatasi, dan membuat perencanaan agar peristiwa tragis tidak terulang kembali,” ucapnya.
“Pertama, perhatian Presiden adalah pada pendidikan anak-anak kita, terutama para santri. Kedua, pemerintah harus selalu memberikan jalan keluar cepat bagi setiap masalah yang dihadapi masyarakat. Ketiga, Presiden memiliki hubungan historis yang sangat kuat dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan,” tegas Cak Imin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 12:59
Kader Nasdem Ramai-ramai Nyeberang ke PSI

GELORA.CO -Kader Partai Nasdem ramai-ramai menyeberang ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI), setelah dimotori Ahmad Ali, Ricky Valentino dan Bestari Barus.

Mereka yang loncat partai termasuk mantan Koordinator Nasional Relawan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pilpres 2024, seperti Sekretaris Jenderal Relawan AMIN sekaligus mantan Ketua Bappilu Nasdem Lombok Utara, Hamjadid.

Hamjadid mengatakan, soliditas jaringan relawan AMIN, seperti para koordinator wilayah (Korwil), koordinator daerah (Korda), hingga pengurus kabupaten, kini diarahkan untuk memperkuat mesin politik PSI di akar rumput.

“Kini saatnya kami melangkah bersama PSI untuk membentuk energi baru politik anak muda yang progresif dan terbuka,” ujar Hamjadid dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa 14 Oktober 2025.

Hamjadid menyebutkan, Valentino yang resmi bergabung dan kini didapuk sebagai Ketua DPP PSI, langkahnya langsung diikuti oleh sejumlah mantan pengurus relawan AMIN 2024 dan mantan kader NasDem dari berbagai daerah.

“Yang dulu aktif di jaringan relawan AMIN, kini satu per satu menyatakan siap bergabung dengan PSI. Gerakan ini disebut sebagai bentuk konsolidasi politik baru yang tumbuh dari semangat persatuan pasca Pemilu 2024,” kata Hamjadid.

“Kami mengikuti langkah strategis yang telah ditunjukkan Komando Ricky Valentino,” sambungnya

14/10/2025 07:07
Istana Pelajari Opsi Anggaran untuk Bangun Ponpes, Termasuk APBN Nasional 13 Oktober 2025

Istana Pelajari Opsi Anggaran untuk Bangun Ponpes, Termasuk APBN
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pemerintah tengah mengkaji sejumlah opsi anggaran untuk membangun pondok-pondok pesantren, termasuk Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo yang ambruk.
Prasetyo tidak memungkiri bahwa salah satu opsi yang sempat muncul adalan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ya pasca kejadian kemarin kan kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi mungkinkah pembangunan-pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN. Tapi memang semua sedang kita pelajari ya,” ujar Prasetyo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2025).
Prasetyo menjelaskan, opsi-opsi anggaran itu dikaji karena ada sejumlah variabel yang harus diperhatikan dalam pembangunan pondok pesantren, antara lain jumlah dan perkembangan pondok pesantren yang sudah ada.
“Karena kan berkaitan dengan masalah jumlah, itu juga berkaitan dengan masalah perkembangan apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas, ataukah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru, itu sedang dicoba dipelajari,” imbuh dia.
Prasetyo menuturkan, prioritas pemerintah saat ini adalah mendata pondok-pondok pesantren di Indonesia dan menguji aspek keselamatan di setiap pondok pesantren.
Dengan demikian, kejadian robohnya bangunan di Ponpes Al Khoziny yang memakan korban sampai 67 orang tidak terulang kembali.
“Jadi memang Kementerian PU diminta untuk melakukan cek lapangan, ke setiap pondok pesantren untuk memastikan bahwa pembangunan-pembangunan fisik itu betul-betul terjamin keamanannya. Supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti kemarin,” imbuh Prasetyo.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyebutkan bahwa pembangunan ulang gedung Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo yang ambruk akan menggunakan anggaran APBN di Kementerian PU.
“Insya Allah cuma dari APBN ya,” kata Dody usai pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).
Meskipun demikian, pemerintah tidak menutup akses kepada pihak swasta apabila ingin memberikan bantuan serupa.
“Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta,” ujar Dody.
Dody mengatakan, sejatinya anggaran untuk pembangunan ponpes yang merupakan lembaga keagamaan ada di Kementerian Agama.
Namun, mengingat insiden Ponpes tersebut merupakan darurat nasional, maka Kementerian PU ikut andil.
“Cuma kan ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” kata Dody.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/10/2025 05:39
Sekjen PKB Turun ke Kota Batu, Ribuan Paket Sembako Murah Ludes Diserbu Warga

Batu (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB, M. Hasanuddin Wahid, turun langsung menyapa warga dalam gelaran Pasar Murah di Rest Area Mayangsari, Kota Batu, pada Minggu (12/10/2025). Ribuan paket sembako yang disediakan ludes diserbu masyarakat, terutama kaum ibu, dalam waktu kurang dari satu jam.

Kegiatan yang diinisiasi oleh anggota DPR RI Dapil Malang Raya yang akrab disapa Cak Udin ini menjadi daya tarik di tengah keluhan warga atas naiknya harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli. Warga tampak antusias menukarkan kupon seharga Rp 96 ribu untuk mendapatkan paket lengkap berisi 5 kg beras, 1 kg gula, 1 liter minyak, dan 1 kg telur.

Turut hadir mendampingi Sekjen PKB dalam kegiatan tersebut adalah Ketua DPRD Kota Batu, Subiyanto, serta Anggota DPRD Kota Batu, M. Hasan Abdillah.

Cak Udin menegaskan bahwa operasi pasar murah ini merupakan tindak lanjut atas perintah langsung dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI.

“Kami, seluruh anggota DPR RI dari Fraksi PKB, diperintahkan langsung oleh Gus Muhaimin untuk turun tangan membantu meringankan beban masyarakat. Ini adalah respons konkret terhadap perlambatan ekonomi yang dirasakan rakyat,” ujar Cak Udin.

Warga antusias menyambut pasar murah yang diinisiasi Cak Udin (Foto: Istimewa)

Menurutnya, program ini adalah bentuk kehadiran negara dan partai politik di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Hal itu, selaras dengan upaya pemerintah Presiden Prabowo dalam memperbaiki sistem pangan nasional.

Daya tarik utama dari pasar murah ini adalah selisih harga yang signifikan dibandingkan harga di pasar umum. Harga telur, misalnya, dijual hanya Rp 20 ribu per kilogram, sementara harga di pasaran telah menyentuh angka Rp 30 ribu.

Begitu pula dengan komoditas lain, 5 kg beras dijual seharga Rp 50 ribu, 1 kg gula pasir Rp 13 ribu, dan 1 liter minyak goreng Rp 13 ribu. “Ketika harga di pasar tinggi, kami hadir memberikan solusi. Selisih Rp 10 ribu untuk telur saja sudah sangat berarti bagi ibu-ibu. Ini adalah langkah nyata kami,” jelasnya.

Cak Udin menambahkan, kegiatan di Kota Batu ini adalah bagian dari gerakan nasional yang dilakukan oleh 68 anggota DPR RI dari Fraksi PKB di daerah pemilihan masing-masing.

“Khusus untuk Malang Raya, akan ada tujuh titik pasar murah. Dua di Kota Batu, tiga di Kabupaten Malang, dan dua di Kota Malang,” rincinya.

Ia juga mendorong para legislator PKB di tingkat provinsi dan kota/kabupaten untuk menggelar aksi serupa, demi menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan. “Komitmen kami jelas, ini dari PKB untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk konstituen kami saja,” pungkasnya. [dan/aje]

12/10/2025 15:11
Kementerian PU Mau Bangun Lagi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Pakai APBN, Komisi XI DPR: Urus IMB Dulu

GELORA.CO – – Komisi XI DPR menyoroti rencana Kementerian Pekerjaan Umum membangun kembali Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo yang ambruk menggunakan dana APBN.

Legislator mengingatkan agar sebelum rencana dijalankan, izin mendirikan bangunan (IMB) atau yang kini disebut sebagai persetujuan bangunan gedung (PBG) bisa diurus terlebih dahulu hingga tuntas.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyampaikan, saat ini baru sekitar 52 persen pesantren di Indonesia yang memiliki IMB. Itu menjadi salah satu problem yang harus segera dituntaskan.

“Syaratnya menurut saya seperti itu. Karena kan begini, kalau izin membangunnya tidak dikeluarkan, tiba-tiba membangun, kemarin sempat trending anak-anak dipekerjakan untuk membangun pondok seperti itu,” tutur Fauzi, Sabtu (11/10) sebagaimana dilansir dari Antara.

Menurut dia, pendataan IMB bisa dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar yang telah ditugaskan secara khusus oleh Presiden Prabowo Subianto. Cak Imin, sapaan Muhaimin, diminta mengatur regulasi bantuan maupun IMB yang belum terdata.

Ketiadaan IMB pada saat pendirian sebuah gedung, terutama ponpes, menurut Fauzi memiliki dampak yang luar biasa.

“Kalau ada IMB itu kan jelas gitu loh. Lokasi tanah, bangunannya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, amdal-nya seperti apa gitu loh,” jelas politikus Partai Nasdem itu.

Karena itu, sebelum pembangunan kembali ponpes Al Khoziny Sidoarjo yang ambruk, berbagai izin seperti IMB harus diverifikasi lantaran merupakan bagian dari fasilitas pendidikan nasional.

Ia pun menyatakan sah-sah saja apabila APBN digunakan untuk membantu pembangunan kembali ponpes, selama syarat IMB dipenuhi. Apalagi anggaran pendidikan tahun ini merupakan yang terbesar, yakni mencapai Rp 735 triliun.

Selain itu, menurut dia, ambruknya ponpes di Sidoarjo merupakan musibah yang tidak diinginkan siapa pun sehingga perlu dibantu.

Namun, agar tidak menimbulkan kesenjangan dengan sekolah negeri yang juga butuh dana untuk perbaikan infrastruktur, menurut Fauzi pemerintah bisa membuat kebijakan agar bantuan APBN dialokasikan untuk membangun kembali ponpes di Sidoarjo yang tidak mampu.

“Porsinya bisa diatur gitu loh, jadi tidak seluruh pondok pesantren,” ucap Fauzi

Sebelumnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, bantuan rehabilitasi bangunan pondok pesantren hanya akan diberikan kepada ponpes yang tidak mampu.

“Yang benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan pembangunan, kita bantu,” kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan di Jakarta, Jumat (10/10).

Kemudian kriteria lainnya adalah jumlah santrinya banyak dan tingkat kerawanan bangunannya tinggi.

“Jumlah santrinya harus di atas 1.000 santri. Memiliki kerawanan ancaman yang membahayakan kenyamanan belajar-mengajar,” kata Muhaimin.

12/10/2025 08:50
PKB Instruksikan Para Legislator untuk Buat Pasar Murah Ringankan Beban Rakyat

Malang (beritajatim.com) – Sekretaris Jendral PKB Hassanudin Wahid menggelar pasar murah di Muharto, Kota Malang pada Sabtu, (11/10/2025). Pasar Murah merupakan instruksi langsung dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar untuk meringankan beban rakyat di tengah naiknya harga kebutuhan pokok.

“Ini perintah dari Gus Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB, jadi kalau turun ke bawah saat reses atau kunjungan ke Dapil bisa menggelar pasar murah di daerah padat penduduk dan dirasa sangat membutuhkan,” ujar Hassanudin.

Dalam kegiatan tersebut, gula pasir dijual Rp13 ribu per kilogram, minyak goreng Rp13 ribu per liter, beras SPHP Rp50 ribu per 5 kilogram, dan telur Rp20 ribu per kilogram. Setidaknya ada 5.000 item sembako yang disediakan oleh PKB.

“Ini bagian dari perintah Ketua Umum agar semua anggota melakukan gerakan yang bisa meringankan beban masyarakat. Pasar murah ini digelar untuk itu, supaya masyarakat mendapatkan sembako,” ujar pria yang akrab disapa Cak Udin itu.

Cak Udin menyebut usai dari Kota Malang dia akan berpindah ke Kota Batu dan Kabupaten Malang. Dia mengungkapkan bahwa Pasar Murah akan menjadi agenda seminggu sekali atau minimal satu bulan sekali untuk membantu meringankan beban masyarakat.

“Ini hal kecil tetapi yang dibutuhkan adalah membangun kepedulian di tengah harga yang belum stabil dengan menghadirkan sembako murah untuk masyarakat. Mereka antusias, berarti ini yang dibutuhkan dan tidak bisa diserahkan ke pemerintah daerah saja. Harus semua pihak, termasuk partai politik sama-sama meringankan,” ujar Cak Udin. (luc/ian)

11/10/2025 17:43
Sekjen PKB minta anggota gelar pasar murah guna ringankan beban rakyat

“Ini perintah dari Gus Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB, jadi kalau turun ke bawah saat reses atau kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) bisa menggelar pasar murah di daerah padat penduduk dan dirasa sangat membutuhkan,”

Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid meminta kepada seluruh anggota partai tersebut yang duduk sebagai legislator, baik di tingkat pusat maupun daerah agar menggelar pasar murah guna meringankan beban rakyat.

Hasanuddin seusai meninjau pasar murah di Balai RW 10, Jalan Muharto, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu, mengatakan penyelenggaraan pasar murah merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

“Ini perintah dari Gus Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB, jadi kalau turun ke bawah saat reses atau kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) bisa menggelar pasar murah di daerah padat penduduk dan dirasa sangat membutuhkan,” kata Hasanuddin.

Menurut dia, penyelenggaraan pasar murah adalah salah satu bentuk kehadiran dan keterlibatan partai politik di dalam upaya memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan membeli bahan kebutuhan pokok.

Agenda pasar murah yang diselenggarakan olehnya juga menjadi bentuk sinergisitas antara pemerintah dan partai politik.

Lebih lanjut, Hasanuddin menyatakan bahwa pelaksanaan pasar murah tidak hanya berhenti di Kota Malang, tetapi menyasar ke dua daerah lain di wilayah Malang Raya, yakni Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Hasanuddin Wahid merupakan legislatif yang berasal dari Dapil V Jawa Timur, yakni Malang Raya saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Lantaran pelaksanaan pasar murah dilalukan untuk kepentingan masyarakat, ia tak menampik jika kegiatan serupa dimungkinkan rutin diselenggarakan, bisa satu minggu maupun satu bulan sekali.

“Ini hal kecil tetapi yang dibutuhkan adalah membangun kepedulian di tengah harga yang belum stabil dengan menghadirkan sembako murah untuk masyarakat. Nanti saya akan melihat dulu mana daerah yang padat penduduk dan membutuhkan, kalau masih ada stok akan terus digelar,” ucapnya.

Ia menambahkan penyelenggaraan pasar murah di Kota Malang dibarengi dengan tingginya animo masyarakat setempat untuk datang dan membeli paket sembako yang disediakan.

“Ada lima ribu paket sembako. Semua pihak harus meringankan, termasuk partai politik,” tutur dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

11/10/2025 16:45