Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespons seruan Menko Pemberdayaan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk bertobat. Seruan ini disampaikan Cak Imin terkait dengan bencana banjir dan longsor di Sumatera.
Menurut Bahlil, Cak Imin juga seharusnya ikut bertobat. Bahlil pun menegaskan yang bisa memerintahnya di kabinet hanya Presiden Prabowo.
GELORA.CO -Seruan taubat ekologi di tengah maraknya bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Provinsi Sumatera Utara, Barat dan Aceh mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan.
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menjadi tokoh yang paling lantang menyerukan pentingnya pertaubatan ekologis sebagai sikap moral kolektif untuk menghentikan laju kerusakan lingkungan.
Di saat yang sama, publik kembali menyorot pesan keagamaan dari ulama karismatik KH. Bahauddin Nursalim atau Gus Baha terkait pentingnya menjaga alam.
Sebuah video berdurasi 2 menit 30 detik yang kembali viral di media sosial memperlihatkan Gus Baha menguraikan ayat-ayat Al-Qur’an yang memperingatkan manusia agar tidak congkak dan tidak merusak bumi.
Video yang diunggah akun Instagram nahdliyyinbersatu itu langsung menjadi rujukan banyak pihak, mengingat relevansinya dengan situasi Indonesia saat ini.
Dalam video tersebut, Gus Baha menafsirkan pesan kuat dari Surat Al-Mulk (Tabarak) ayat 17, yang mengingatkan manusia tentang bahaya besar akibat kerusakan alam.
“Kenapa surat Tabarak spesial? Di situ manusia diingatkan oleh Allah Ta’ala: Kok kamu hidup di bumi tenang-tenang saja, bisa saja bumi ini tamur. Tamur itu likuifaksi, bumi bergelombang, bergeliat, lalu menimpa manusia,” jelas Gus Baha dalam video tersebut dikutip Kamis, 4 Desember 2025.
Ia juga mengingatkan potensi bencana lain seperti benda langit yang bisa jatuh ke bumi, serta bagaimana tanah bisa kehilangan kemampuan menyerap air akibat perilaku manusia. Semua itu, kata Gus Baha, menunjukkan betapa pentingnya manusia berhati-hati dalam mengelola lingkungan.
“Dengan peringatan Allah seperti ini, orang disuruh hati-hati mengelola bumi. Makanya saya senang kalau ada gerakan-gerakan menyelamatkan bumi. Kata ulama, takhallaqu bi akhlaqillah—berakhlaklah seperti akhlaknya Allah,” tambahnya.
Lebih jauh, Gus Baha mengutip ayat lain tentang karakter orang yang merusak lingkungan:
“Allah mengkritik orang yang jahat dan tidak baik. Firman-Nya: Ciri utama orang tidak baik itu yang merusak tanaman, merusak tumbuhan, dan merusak populasi,” ungkapnya.
Maka dari itu, seruan kolektif dari para tokoh, baik dari unsur politik maupun keagamaan, menegaskan bahwa taubat ekologi bukan sekadar slogan religius, melainkan panggilan moral untuk mengubah cara pandang terhadap alam. Di tengah meningkatnya frekuensi bencana, kesadaran ekologis menjadi agenda mendesak bagi seluruh masyarakat Indonesia.
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Workshop Kepala Sekolah SMK se-Sulsel untuk Program Go Global, yang dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, di Hotel Claro Makassar, Rabu (3/12/2025).
Hadir dalam acara tersebut Sekda Provinsi Sulsel Jufir Rahman dan kepala Sekolah SMK se-Sulsel.
“Tiga poin utama yang dibahas dalam Workshop ini yakni transformasi kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar global, Penyempurnaan tata kelola pendidikan vokasi agar siap menghadapi tantangan global,” ucapnya.
“Serta menghadirkan tokoh-tokoh dari berbagai negara untuk memberikan wawasan dan persiapan bagi lulusan SMK yang akan bekerja di luar negeri,” ucapnya.
Sementara itu, Menko PM Muhaimin Iskandar mengatakan Cak Imin sapaan akrab Cak Imin mengatakan, ia datang ke Makassar dan beberapa provinsi lain untuk memastikan bahwa para kepala sekolah diberikan materi dan kesiapan terhadap proggram SMK Go Global ini. Sebanyak 1 juta lulusan SMK akan dikirim ke luar negeri pada 2026 mendatang.
“SMK Go Global ini mengejar 1 juta peluang bekerja di luar negeri dengan mengadaptasi dan menyiapkan peningkatan skill agar diterima. Ini penyerapan dan persiapan bekerja di luar negeri, prioritasnya adalah Eropa, Jepang, Timur Tengah, termasuk Jerman,” ucapnya.
Workshop ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia, khususnya lulusan SMK, untuk menghadapi tantangan global dan meraih peluang kerja di luar negeri.
Jakarta –
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menanggapi Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengajak tiga menteri melakukan tobat nasuha buntut bencana di utara pulau Sumatera. Ali mengatakan apa yang disampaikan Cak Imin baik sebagai koreksi tetapi tak serta merta bisa menyalahkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
“Sebenarnya begini, niatannya baik. Jadi ada kesadaran untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah di bidang kehutanan, lingkungan dan pertambangan ya secara keseluruhan. Tapi, kita juga harus bijak melihat bahwa peristiwa banjir ini tentunya ini adalah kebijakan yang tidak terjadi di zaman hari ini kan?” kata Ali saat dihubungi, Rabu (3/12/2025).
Ali mengatakan ada andil dari kebijakan 20 tahun lalu atas peristiwa yang terjadi di utara Pulau Sumatera. Kendati demikian, ia tetap meminta setiap menteri mengambil pelajaran dari bencana Sumatera.
“Jadi peristiwa ini akibat kebijakan 20 tahun lalu, tapi bahwa kehutanan, lingkungan itu adalah kementerian yang harus bertanggung jawab. Karena terjadi pada di kementerian itu,” ujar Ali.
Ia menyebut Menteri Kehutanan Raja Juli tak bisa serta merta disalahkan dari kejadian bencana Sumatera. Ali mengklaim bencana di utara Sumatera bukan karena kebijakan Raja Juli.
“Tapi tidak bisa kemudian kita menyalahkan pemerintahan hari ini, Kementerian Kehutanan hari ini, Kementerian Lingkungan hari ini karena ini penyebabnya bukan karena kebijakannya mereka hari ini,” kata Ali.
“Ini peristiwa yang sudah terjadi beberapa puluh tahun lalu. Ini bukan karena Raja Juli, kebijakan Raja Juli yang menjadi Menteri Kehutanan seperti apa yang dituduhkan kepada dia karena punya kebijakan mengaktifkan satu perusahaan. Terus kemudian terjadi banjir, kemudian ujug-ujug terjadi longsor, kemudian dapat seperti kemarin, nggak juga seperti itu,” tambahnya.
Meski demikian, Ali berharap menteri di era Presiden Prabowo Subianto berbenah diri. Ia berharap kebijakan yang diambil lebih bijaksana dan mengedepankan kepentingan rakyat.
“Nah artinya ini peristiwa penebangan liar yang terjadi 20-30 tahun lalu, ya kemudian baru kita lihat dampaknya. Artinya hari ini pemerintah harus berbenah untuk menata, mengelola kembali kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan yang lebih arif,” ujar Ali.
Ali berharap tak ada saling tuding buntut bencana di Sumatera. PSI menekankan yang terpenting dilakukan adalah merehabilitasi alam dari kerusakan yang dibuat manusia.
“Jadi kalau hari ini kita saling menuding, ya bagaimana caranya kita menuding pemerintahan yang hari ini, menteri hari ini yang baru bekerja setahun, terus kemudian sudah mendapat seperti ini juga nggak bijak,” ujar Ali.
“Kita juga minta kepada kementerian hari ini, belajarlah dari kejadian hari ini untuk kemudian mengambil pelajaran supaya memperbaiki kebijakan-kebijakan yang ke depannya lebih berpihak untuk lingkungan. Alam ini perlu direhabilitasi, perlu dikelola supaya jangan dieksploitasi gila-gilaan,” imbuhnya.
Adapun ajakan Cak Imin itu disampaikan dalam acara ‘Workshop Kepala Sekolah Untuk Program SMK Go Global’ di Bandung, Senin (1/12). Cak Imin menilai tobat nasuha sebagai upaya penyesalan mendalam dan perbaikan kerja pemerintah.
“Hari ini saya berkirim surat, Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, untuk sama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita. Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya taubatan nasuha,” kata Cak Imin seperti dilihat di akun YouTube Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (3/12/2025).
Halaman 2 dari 2
(dwr/gbr)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial, Muhammad Said Didu, bicara soal sikap pasif mahasiswa yang dinilai tidak lagi vokal menyuarakan persoalan rakyat.
Terutama saat bencana alam terjadi dan diduga berkaitan dengan praktik perusakan alam oleh para elite.
Pria kelahiran Kabupaten Pinrang ini menyinggung diamnya gerakan mahasiswa di tengah tragedi kemanusiaan akibat banjir bandang yang belakangan melanda sejumlah wilayah.
Banjir tersebut disebut dipicu oleh praktik pembalakan hutan dan eksploitasi alam secara besar-besaran.
“Mahasiswa pendiam, bencana alam datang, diam. Teman-teman ditahan kasus Agustus, diam,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (2/12/2025).
“Laut dipagar, hutan dirambah, tambang dirampok, diam. Rakyat digusur, Judol merebak, korupsi marak, tetap diam,” tambahnya.
Ia mempertanyakan apa yang sebenarnya membuat kelompok yang selama ini dikenal sebagai motor perubahan itu kini terkesan bungkam dan kehilangan daya kritik.
“Kira-kira apa yang bisa membuat mereka tidak jadi, pendiam?,” tandasnya.
Sebelumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan bahwa bencana yang terjadi harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam tata kelola alam dan sumber daya.
“Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” ujar Cak Imin dalam videonya yang beredar, Selasa (2/12/2025).
Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah konkret sebagai bentuk tanggung jawab atas bencana ini.
Ia menyebut telah mengirim surat kepada tiga kementerian yang dinilai memiliki peran strategis dalam pengelolaan hutan, lingkungan, dan pertambangan.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5426791/original/024464800_1764317618-8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Cak Imin Ajak Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha, Golkar Minta Sesama Menteri Fokus Urus Bencana Sumatera")
Liputan6.com, Jakarta – Senior Partai Golkar Firman Soebagyo menyayangkan pernyataan Menko PM Muhaimim Iskandar (Cak Imin) yang mengajak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk tobat nasuha terkait bencana alam di Sumatera.
Dia menilai pernyataan tersebut tidak tepat dan tidak bijak, terutama karena disampaikan di depan publik dalam suasana duka.
“Tobat Nasuha” dan lebih fokus pada upaya membantu masyarakat yang terkena bencana. Ia juga menekankan bahwa kerusakan hutan bukanlah masalah yang terjadi dalam waktu singkat, tetapi merupakan hasil dari kebijakan yang telah berlangsung lama,” kata Firman kepada wartawan, Selasa (2/12/2025).
Anggota DPR itu mengaku cukup lama mengawal sektor kehutanan. Menurutnya, sesama menteri Kabinet Merah Putih lebih fokus membantu Presiden Prabowo Subianto menangani dampak bencana.
“Sebagai seorang Menko, Cak Imin memahami tentang kerusakan hutan bukan terjadi sebulan 2 bulan. Bahkan bukan setahun 2 tahun yang lalu, tetapi kerusakan hutan ini sudah sejak 15 -20 tahun lalu akibat kebijakan menteri-menteri sebelumnya,” sambung Anggota Komisi IV DPR ini.
“Walaupun mungkin ucapan tobat nasuha tersebut mungkin candaan, namun tidak tepat diucapkan di depan publik dan media dalam suasana duka,” ujar Firman.
Oleh karena itu, Firman menyarankan agar para menteri lebih konsentrasi membantu Presiden Prabowo menyelesaikan masalah korban bencana daripada saling menyalahkan. Dia berharap agar para pejabat lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan, terutama dalam situasi duka.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5328182/original/018071300_1756200050-IMG_8482.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Menko Cak Imin Ajak Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha: Kiamat Sudah Terjadi")
Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyakarat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengaku berkirim surat ke koleganya di Kabinet Merah Putih (KMP). Surat itu ditujukan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq.
Pria yang akrab disapa Cak Imin menuturkan, surat itu berisi ajakan untuk evaluasi total seluruh kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah terkait banjir sumatera. Ajakan ini terkait dengan bencana banjir Bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.
“Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya, Tobat Nasuha. Itu kuncinya,” ujar Cak imin dalam sambutannya dalam Workshop Kepala Sekolah SMK untuk Program SMK Go Global di Kota Bandung, Senin 1 Desember 2025. Seperti dilihat dari akun Youtube Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.
Cak Imin melanjutkan, kunci Tobat Nasuha adalah evaluasi total. Karena itu, pemerintah harus mengevaluasi total seluruh kebijakannya yang berkaitan dengan alam. Supaya bencana alam tidak terjadi lagi di Indonesia.
“Dari sejak kita berpikir, melangkah dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat. Kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” ucapnya.
Ketum PKB ini melanjutkan, bencana yang terjadi di siklus akhir tahun tak boleh lagi terulang.
“Itu kebijakan-kebijakan dalam tanda petik evaluasi dan tobat, agar kan ini siklus tahunan ya di musim-musim bulan November-Desember ini harus dievaluasi total sehingga November nanti tidak terjadi lagi,” tutupnya.
Jakarta –
Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin prihatin dengan polemik yang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Cak Imin menilai warga NU merasa sedih dengan adanya polemik ini.
“Kita prihatin ya ada peristiwa semacam ini. Saya yakin warga NU semuanya merasa sedih. Warga NU merasa, kok begini?” kata Cak Imin usai menghadiri Kemah Nasional Pemuda Lintas Iman di Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (29/11/2025).
Cak Imin menambahkan, warga NU kini tengah menanti apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Cak Imin berharap segera ada kejelasan ada penyelesaian polemik.
“Nanti kita tunggu saja,” ujar dia.
Di tengah polemik yang menyeruak di lingkungan PBNU sebelumnya, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengganti Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari posisi Sekjen. Jabatan yang ditinggalkan Gus Ipul kini dijabat oleh Amin Said Husni.
Amin Said Husni, yang kini menjabat Sekjen, sebelumnya bertugas sebagai Wakil Ketua Umum PBNU Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK). Posisi Waketum bidang OKK kini diisi Masyhuri Malik.
“Langkah rotasi tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam risalah rapat, dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, kinerja organisasi, dan mengurai penyumbatan birokrasi internal, termasuk persoalan mandeknya banyak SK di meja Sekjen yang dinilai menghambat jalannya organisasi,” demikian keterangan tertulis dari PBNU.
(rfs/rfs)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5426620/original/012448300_1764311926-Menko_PBMD_Muhaimin_Iskandar_atau_Cak_Imin.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Cak Imin Gandeng Swasta hingga Emak-emak Bangun Rumah untuk Korban Longsor di Sukabumi")
Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menggandeng pemerintah daerah, pihak swasta, tokoh masyarakat dan lembaga terkait dalam membangun rumah untuk korban longsor di Sukabumi.
“Inilah salah satu model percontohan kerja sama pemerintah dengan seluruh pihak bisnis swasta, ibu-ibu masyarakat, dan lembaga, dalam waktu singkat bisa membangun rumah untuk korban longsor,” ujar Cak Imin, Kamis (27/11/2025).
Kunjungan ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan puluhan unit rumah, dan penegasan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan bencana melalui skema perlindungan sosial adaptif. Ia menekankan bahwa kekuatan gotong royong adalah kunci mengatasi persoalan.
“Tidak ada masalah yang tidak bisa kita atasi kalau kita gotong royong dan kerja sama. Terima kasih kepada semua pihak terima kasih atas bantuannya,” tambahnya.
Cak Imin juga menjelaskan mandat Inpres Nomor 8 Tahun 2025 dari Presiden Prabowo mengenai Perlindungan Sosial Adaptif.
Konsep ini bertujuan menyederhanakan birokrasi dan menjamin semua aspek penanganan korban bencana tertangani, termasuk dokumen penting.
Saat ini, penanganan dan perlindungan sosial sudah diterapkan di berbagai tempat seperti Sibolga dan Semeru.
“Ya betul, jadi perlindungan sosial adaptif ini semua tertangani, termasuk dalam hal perlindungan sosial, identitas kependudukan, bantuan-bantuan iuran, perlindungan sosial lainnya, tertangani dengan bersama-sama,” jelasnya.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Ummat yang dipimpin Amien Rais membuat langkah politik yang cukup mengejutkan publik.
Partai yang sebelumnya berada di kubu oposisi kini menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan serupa sebenarnya telah pernah disampaikan Partai Ummat. Tepatnya, setelah Majelis Syura dan DPP Partai Ummat menggelar pertemuan di Jakarta pada 7 Desember 2024 lalu.
Dalam pernyataannya, mereka menegaskan siap mendukung serta mendoakan agenda kerja Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Keputusan ini menjadi perbincangan karena pada Pilpres 2024 lalu, Partai Ummat berdiri di barisan berseberangan dengan mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Namun kini arah politik partai besutan Amien Rais itu bergeser dengan alasan mempertimbangkan tantangan besar yang disebut sedang dihadapi Presiden Prabowo.
Partai Ummat menganggap Prabowo tengah memikul beban berat yang disebut sebagai warisan pemerintahan sebelumnya (Jokowi), salah satunya soal utang negara.
Dalam siaran persnya, Partai Ummat menyebut angkanya mencapai sekitar Rp8.000 triliun.
“Presiden Prabowo memikul beban sangat berat, yang diwariskan Rezim sebelumnya, berbentuk utang dalam jumlah sekitar 8.000 triliun rupiah,” bunyi siaran pers tersebut.
Selain persoalan utang, Partai Ummat juga menyinggung persoalan sumber daya alam Indonesia yang disebut selama ini banyak bocor ke luar negeri.
Mereka menaruh harapan agar Presiden Prabowo menggunakan kewenangannya untuk menekan lahirnya regulasi, baik melalui UU maupun Keppres, yang tegas memutus aliran kekayaan tersebut.