Tag: Abdul Kadir

  • Pemerintah bentuk Satgas Impor untuk lindungi produk lokal

    Pemerintah bentuk Satgas Impor untuk lindungi produk lokal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah bentuk Satgas Impor untuk lindungi produk lokal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 20:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Impor Barang untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan banjir impor yang merugikan produksi dalam negeri.

    “Kami membuat satuan tugas impor barang. Mengawasi, mengusulkan perubahan regulasi kepada Bapak Presiden agar banjirnya impor yang merusak produksi dalam negeri, terutama UMKM ini bisa diatasi,” ujar Muhaimin seusai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (3/12).

    Muhaimin menjelaskan bahwa lonjakan impor barang yang tidak terkendali berdampak buruk terhadap produk lokal, utamanya yang tergerus oleh barang impor, baik yang bebas dari pajak maupun yang ilegal.

    Untuk itu, Kemenko Pemmas melalui koordinasi antara berbagai kementerian di bawahnya, sepakat untuk membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mengkaji regulasi dan menangani masalah impor yang berlebihan ini.

    Satgas tersebut akan berfokus pada upaya mengusulkan perubahan regulasi kepada Presiden guna mengatasi masalah tersebut.

    “Nah kami, semua Kementerian dalam Koordinasi Kementerian PM, bersepakat membuat satuan tugas untuk mengkaji regulasi, menangani masalah-masalah impor yang berlebihan ini,” kata dia.

    Muhaimin mengatakan nantinya Satgas ini diisi oleh pejabat pada level deputi. “Soal siapa yang akan duduk di satuan tugas, ya jelas dikoordinasi oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Yang akan menangani level deputi,” katanya.

    Rapat tingkat menteri ini dihadiri oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding, Wamen Koperasi Ferry Juliantono, dan Wamendes Riza Patria.

    Sumber : Antara

  • Unjuk Rasa Warnai Rekapitulasi Suara Pilkada 2024 Tingkat Kabupaten di Banyuwangi

    Unjuk Rasa Warnai Rekapitulasi Suara Pilkada 2024 Tingkat Kabupaten di Banyuwangi

    Liputan6.com, Banyuwangi Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Banyuwangi diwarnai aksi unjuk rasa dari dua kelompok massa, Selasa (3/12/2024).

    Massa diketahui merupakan pendukung dari dua paslon yang mengikuti kontestasi Pemilihan Bupati (Pilbup) Banyuwangi pada Pilkada Serentak 2024.

    Mereka menyampaikan aspirasinya masing-masing di area luar gedung lokasi pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di el Hotel Banyuwangi.

    Kedua kubu melakukan aksi secara bersama-sama, dengan dipisahkan oleh aparat keamanan yang berjaga-jaga di tengah untuk mencegah terjadinya bentrokan.

    Pantauan di lokasi, kelompok massa dari kedua kubu menyatakan dukungan kepada penyelenggara pemilu yang sedang melaksanakan tahapan Pilkada 2024.

    “Aksi damai paslon (pasangan calon) 02 agar KPU adil netral tidak memihak. Karena ada indikasi KPU dan Bawaslu tidak netral,” kata koordinator aksi dari kubu paslon 02, Amrullah Selasa (3/12/2024)

    Amrullah mengurai sejumlah hal yang disebutnya sebagai kejanggalan, yang terjadi di beberapa TPS, dan aksi tersebut menjadi bagian dari mengawal suara 02.

    “Kita akan masuk ke dalam (gedung tempat rekapitulasi) untuk mengawal sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya.

    Bahkan Amrullah yakin bahwa pasangan nomor urut 02 adalah pemenang dan unggul sebanyak 9 ribu suara berdasarkan C1 yang dikumpulkan dari para relawannya.

    “Kami punya saksi di tiap TPS mencatat Gus Makki menang. Optimis menang sambil menunggu keputusan yang sah dari KPU,” ungkapnya.

    Sementara itu Koordinator massa relawan  paslon 01  Abdul Kadir mengatakan, KPU harus bekerja secara profesional dan tidak tembang pilih.

    “Kita mendukung pihak KPU dalam rekapitulasi akhir tingkat kabupaten, supaya berjalan profesional, tidak bekerja dalam tekanan, mereka harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada, tidak ada permainan didalamnya, hanya itu yang kita minta,”tuturnya

  • Menteri PPMI Ungkap Ada 5 Juta Lebih TKI Ilegal di Luar Negeri
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        3 Desember 2024

    Menteri PPMI Ungkap Ada 5 Juta Lebih TKI Ilegal di Luar Negeri Nasional 3 Desember 2024

    Menteri PPMI Ungkap Ada 5 Juta Lebih TKI Ilegal di Luar Negeri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Perlindungan
    Pekerja Migran
    Indonesia (PPMI)
    Abdul Kadir Karding
    mengungkapkan, ada lebih dari 5 juta warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri (PMI) dengan status ilegal.
    “(Jumlah TKI yang ilegal) Lebih dari 5 juta,” kata Abdul Kadir Karding di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).
    Karding menyatakan, kementeriannya ditugaskan Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk mengurangi jumlah tersebut hingga tidak ada lagi
    pekerja migran
    ilegal di luar negeri.
    Sebab, pekerja ilegal berpotensi mengalami berbagai masalah, seperti perdagangan orang (
    human trafficking
    ), tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan sebagainya.
    “Dulu arahan beliau pokoknya itu harus dipastikan bahwa tidak boleh ada, atau yang dikurangi lah,” ucap dia.
    Oleh karena itu, Kementerian PPMI fokus memastikan semua yang berangkat bekerja ke luar negeri saat ini terdaftar dan tersalur melalui lembaga yang resmi.
    “Itu harus terdaftar karena masalah utamanya adalah dia tidak terdaftar. Yang kedua, kita pastikan setidaknya mereka memahami bahasa. Jadi kalau mereka tidak paham bahasa, biasanya banyak kejadian,” kata Karding.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Karding Sebut Ada Lebih dari 5 Juta Pekerja Migran Ilegal

    Menteri Karding Sebut Ada Lebih dari 5 Juta Pekerja Migran Ilegal

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan ada lebih dari 5 juta pekerja migran yang bekerja secara ilegal selama ini.

    “Ada lebih dari 5 juta,” kata Karding saat ditemui sebelum sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Karding mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan kementeriannya untuk meminimalisasi adanya eksploitasi PMI hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    “Dahulu arahan beliau pokoknya itu harus dipastikan bahwa tidak boleh ada, atau dikurangilah, orang yang mengalami ketidakadilan, eksploitasi, human trafficking, TPPO, dan lain sebagainya,” ujarnya terkait perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

    Karding mengaku, Kementerian PPMI, saat ini fokus memastikan setiap pekerja migran merupakan pekerja legal yang terdaftar. “Soal PMI yang jelas kita sedang fokus-fokusnya untuk memastikan bahwa semua yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja itu harus terdaftar karena masalah utamanya adalah dia tidak terdaftar,” bebernya.

    Selain itu, pihaknya juga tengah gencar memberikan pelatihan bahasa asing terhadap calon pekerja migran yang akan diberangkatkan. Hal ini untuk meminimalisasi kejadian negatif yang bisa diantisipasi jika komunikasi berjalan.

    “Kita pastikan setidaknya pekerja migran Indonesia memahami bahasa asing. Jadi kalau mereka tidak paham bahasa, biasanya banyak kejadian (negatif),” pungkas Karding.

  • KPU DKI tegaskan honor KPPS cair Rabu ini

    KPU DKI tegaskan honor KPPS cair Rabu ini

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menegaskan, honor untuk para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) cair pada Rabu ini, setelah mereka menyelesaikan perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing.

    “Sore ini langsung dibayarkan tunai ke petugas KPPS. Rekapitulasi (di TPS) selesai langsung dibayarkan,” kata Sekretaris KPU DKI Jakarta Dirja Abdul Kadir di Jakarta, Rabu.

    Petugas KPPS mulai bertugas sejak 7 November 2024 hingga 8 Desember mendatang. Honor ini diberikan sebelum masa kerja berakhir demi mengapresiasi kerja mereka dalam menyukseskan Pilkada Jakarta 2024.

    Adapun besaran honor ini yakni sebesar Rp900.000 untuk Ketua KPPS, dan Rp850.000 untuk para anggota KPPS. Honor ini sudah didistribusikan pada panitia pemungutan suara (PPS) masing-masing wilayah sejak 19 November lalu untuk diberikan pada petugas KPPS pada Rabu ini.

    “Anggaran untuk badan ‘ad hoc’ (Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK, PPS, KPPS) keseluruhan untuk operasional seperti pembangunan TPS, makan dan minum KPPS, honor Rp162 miliar. Kami distribusikan sejak 19 November (ke PPS setempat),” ujar Dirja.

    Sementara itu, terkait anggota KPPS di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara yang meninggal dunia pada Rabu ini, Dirja menyatakan sudah menyerahkan santunan pada keluarga melalui pihak KPU Jakarta Utara, dengan besaran Rp36 juta.

    KPU DKI menetapkan jumlah petugas KPPS yang bertugas di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 sebanyak 103.845 orang.

    Mereka ini tersebar di 14.835 TPS se-Jakarta. Mereka ini dilantik setelah melalui berbagai tahapan termasuk penelitian administrasi dan masukan masyarakat.

    Lalu, KPU DKI dalam upaya menjaga kesehatan KPPS selama bertugas, salah satunya dengan mensyaratkan surat keterangan sehat bagi calon KPPS yang akan mendaftar dan menerima KPPS yang memiliki keterangan sehat.

    Di lain sisi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan layanan ambulans bagi para petugas yang sakit saat hari pemungutan suara. Ambulans ini tidak disiagakan di setiap TPS melainkan satu kendaraan melingkupi beberapa TPS. ​​​​​​​

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengusaha Nahdlyin Gelar Rakernas Pertama, Ketua PBNU Minta Kolaborasi dengan Pemerintah

    Pengusaha Nahdlyin Gelar Rakernas Pertama, Ketua PBNU Minta Kolaborasi dengan Pemerintah

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM – Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-1 di Jakarta.

    Ketua PBNU Choirul Sholeh Rasyid hadir dalam acara tersebut.

    Ia mengatakan pengusaha yang berasal dari Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin diharapkan dapat berkolaborasi dengan program pemerintah.

    Menurutnya, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki fokus pembangunan di sektor pangan hingga energi. 

    “Arah kebijakan pemerintah sekarang tentu berbeda dengan era sebelumnya, hari ini eranya fokus kepada empat sektor, kalau kemarin heavynya kepada infrastruktur, sekarang tentu, bidang pangan,” kata Choirul dalam keterangannya dikutip pada Senin (25/11/2024).

    Selain itu, sambung Choirul, pemerintah juga fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor energi.

    Choirul meminta pengusaha Nahdliyin dapat memanfaatkan peluang di bidang ekonomi digital.

    “Sekarang semua serba digital, mungkin dengan kerja sama nanti dengan Komdigi peningkatan kapasitas, sehingga produk-produk kita tidak hanya untuk pasar dalam negeri, tapi juga pasar luar negeri,” ucap dia.

    Sementara itu, Ketua Umum P2N Alven Stony menekankan pentingnya kolaborasi antara pengusaha dan profesional Nahdliyin dengan pemerintah. 

    Lewat Rakernas ini, ia berharap pengurus P2N di daerah bisa bekerja sama untuk memajukan usaha serta memajukan warga Nahdliyin.

    “Kita P2N tentunya adalah komunitas pengusaha profesional Nahdliyin oleh pendirinya diamanahkan kepada kita perlu ada kolaborasi,” kata Alven.

    Adapun Rakernas Pertama P2N mengangkat tema ‘Menjalin Kerjasama Investasi Pengusaha Nahdliyin dalam Pasar Global’.

    Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria dan Menteri PPMI Abdul Kadir Karding hadir dalam acara Rakernas P2N ini.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Oleh-Oleh Prabowo dari Abu Dhabi, Bawa 7 Kesepakatan Penting

    Oleh-Oleh Prabowo dari Abu Dhabi, Bawa 7 Kesepakatan Penting

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menghasilkan sejumlah kesepakatan penting saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA, Sabtu (23/11/2024). Di sana dia bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ).

    Keduanya menyepakati tujuh kesepakatan kerja sama terutama untuk bidang ekonomi dan sosial budaya. Antara lain terkait sektor industri dan advanced technology, energi, pertambangan dan infrastruktur, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, serta capacity building SDM dan tata kelola pemerintahan.

    Berikut tujuh kesepakatan kedua pemimpin tersebut, dikutip dari keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, Minggu (24/11/2024):

    1. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of United Arab Emirates on Tourism Cooperation

    2. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of United Arab Emirates on Cultural Cooperation.

    3. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of United Arab Emirates on Health Cooperation.

    4. Memorandum of Understanding Republic between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of United Arab Emirates Industrial and Advanced Technologies Cooperation.

    5. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Energy and Mineral Resources.

    6. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of United Arab Emirates on Investment Cooperation in the Minerals Sector.

    7. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates on Experience Exchange on Government Development and Modernization.

    Adapun Duta besar RI untuk PEA, Husin Bagis mengungkapkan harapan kunjungan ini bisa mempererat hubungan kedua belah pihak. Selain itu, kerja sama yang disepakati bisa mendapatkan manfaat untuk Indonesia.

    “Dalam kunjungan ini, telah disepakati kerja sama di berbagai bidang yang memiliki nilai strategis, insya Allah rapat membawa manfaat bagi bangsa dan masyarakat Indonesia”, jelasnya.

    Kunjungan Prabowo ke Persatuan Emirat Arab jadi yang pertama di Timur Tengah usai dilantik bulan lalu. Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi sejumlah pejabat negara termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Selain itu turut hadir Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Dirjen Aspasaf Kemlu Abdul Kadir Jaelani, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, serta Dubes RI untuk PEA Husin Bagis.

    (mkh/mkh)

  • Prabowo Disambut Meriah oleh MBZ, Hingga Pasukan Berkuda dan Unta

    Prabowo Disambut Meriah oleh MBZ, Hingga Pasukan Berkuda dan Unta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto disambut meriah oleh Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) dengan dentuman meriam hingga pasukan berkuda dan unta yang berjejer di sepanjang jalan menuju Istana Kepresidenan Qasr Al Watan, Sabtu (23/11) siang waktu setempat.

    Tak hanya itu, nampak iring-iringan kendaraan mobil kepresidenan bernuansa putih yang disiapkan untuk Prabowo guna menuju Istana Kepresidenan Qasr Al Watan.

    Di sepanjang perjalanan menuju Istana Kepresidenan Qasr Al Watan, tepat di sisi kiri dan kanan juga terdapat pasukan berkuda dan unta yang turut memeriahkan kedatangan Prabowo di UEA.

    Ketika mobil iringan Prabowo tiba di pelataran Istana, dentuman meriam digaungkan menandakan kendaraan Prabowo dan jajaran telah tiba dan semakin menyemarakkan penyambutan.

    MBZ juga telah menanti kedatangan Prabowo. Ketika Prabowo membuka pintu kendaraan mobilnya itu langsung disambut oleh MBZ. Keduanya kemudian saling bertegur sapa, bersalaman dengan hangat.

    Tak sampai di situ, ketika memasuki ruangan di dalam Istana Kepresidenan Qasr Al Watan, Prabowo masih disambut dengan meriah dengan jajaran anak-anak sekolah yang membawa bendera merah putih Indonesia dan juga bendera UEA.

    Jajaran pasukan kehormatan yang diiringi dengan Marching Band pun juga telah bersiap menyambut kedatangan Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo menyempatkan untuk memberi hormat ke mereka.

    Nampak mendampingi Prabowo dalam pertemuan bilateral ini yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Dirjen Aspasaf Kemlu Abdul Kadir Jaelani, Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri, serta Dubes RI untuk PEA Husin Bagis. 

    (bul/bul)

  • 3
                    
                        Cerita Saat Mahfud Batal Jadi Cawapres Jokowi, JK: Sudah Pakai Jabat Tangan dan Pelukan
                        Nasional

    3 Cerita Saat Mahfud Batal Jadi Cawapres Jokowi, JK: Sudah Pakai Jabat Tangan dan Pelukan Nasional

    Cerita Saat Mahfud Batal Jadi Cawapres Jokowi, JK: Sudah Pakai Jabat Tangan dan Pelukan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI
    Jusuf Kalla
    atau karib disapa
    JK
    menceritakan saat
    Mahfud MD
    batal terpilih menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo (
    Jokowi
    ) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 silam.
    Menurut JK, Jokowi yang saat itu masih menjadi Presiden RI mendatanginya di kantor Wakil Presiden (Wapres) untuk berdikusi mengenai siapa sosok cawapres yang pas mendampinginya maju kembali pada
    Pilpres 2019
    .
    Setelah berbincang selama hampir dua jam, JK menyebut nama
    Mahfud
    MD sebagai calon yang cocok dengan kriteria yang dicari Jokowi untuk mendampinginya maju kedua kalinya pada pilpres.
    “(Jokowi bertanya) Jadi siapa ini. Saya bilang begini, jangan kita bicara orang, kita bicara kriteria dulu, bapak mau apa? (Dijawab Jokowi) Pertama tentu sebaiknya yang pintar. Saya kan perlu dukungan dari orang yang pnitar. Kedua sebaiknya orang NU (Nahdlatul Ulama). (Saya tanya) Apa lagi, (dijawab) baik pengalamannya dan tidak ada celah,” kata JK dalam Podcast bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (24/11/2024).
    “Saya bilang, kalau begitu Pak Mahfud yang memenuhi syarat, pintar, dia orang NU.

    Kemudian, kariernya baik dan tidak ada celah,” ujarnya melanjutkan.
    JK mengungkapkan, saat itu dirinya dan Jokowi berjabat tangan sebagai tanda bahwa keputusan sudah diambil yakni Mahfud MD yang akan menjadi cawapres.
    Bahkan, JK mengatakan, dirinya dan Jokowi juga berpelukan setelah keputusan tersebut diambil.
    “Itu sejarahnya kenapa tidak jadi padahal saya yakin diputusan-12putusan terakhir itu di kantor saya, pakai jabat tangan, pakai pelukan,” kata JK.

    Namun, betapa terkejutnya Jusuf Kalla saat mendapat kabar bahwa bukan Mahfud MD yang akan diumumkan menjadi cawapres mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.
    JK menceritakan, dirinya diajak untuk ikut serta saat Jokowi mengumumkan cawapres. Tetapi, dia menolak dan lebih memilih menyaksikannya melalui televisi.
    Kemudian, dia menghubungi salah seorang politikus yang dilihatnya di televisi untuk menanyakan perihal pengumuman tersebut yakni Abdul Kadir Karding.
    Saat itulah JK terkejut karena Karding menyebut bahwa cawapres yang akan mendampingi Jokowi adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin.
    “Saya telelon, ‘Karding bagaimana kau sudah tahu siapa calon wapres’. (Dijawab) ‘Menurut bapak siapa?’ (Saya jawab) ‘ya Pak Mahfud’. (Kata Karding) Berubah Pak. ‘Hah kenapa berubah? Tadi kita jabat tangan dengan Pak Jokowi’,” ujar JK menirukan pembicaraannya dengan Karding saat itu.
    “Jadi, dua jam itu bicara, setuju, dan Pak Mahfud saya kira sudah dikasih singnal juga kan. Rupanya ada beberapa partai atau beberapa orang, saya tidak tahu setelah itu, saya pikir sudah selesai toh Pak Mahfud jadi wapres, ya sudah. Eh ternyata Pak Kiai (Ma’ruf Amin),” katanya melanjutkan.
    Setelah benar Ma’ruf Amin yang diumumkan sebagai cawapres, JK pun sempat berpandangan bahwa wapres dari Jokowi jika terpilih pada Pilpres 2019, bakal tidak lincah.
    “Tetap NU, pintar juga, pintar dari sisi lain, bukan pemerintahan tapi sisi agama. Tetapi saya yakin nanti tidak lincah ini wapres ini membantu. Kita kan wapres tuh membantu mendampingi, kalau perlu juga menjaga jangan kena masalah,” ujarnya.
    Usai menceritakan peristiwa itu, JK lantas menghibur hati Mahfud MD dengan mengatakan bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu masih muda sehingga masih memiliki banyak kesempatan maju sebagai cawapres kembali.
    “Saya bilang ke Pak Mahfud, tenang lah Pak Prabowo keempat kalinya baru masuk (jadi Presiden). (Mahfud) baru dua kali dan masih muda. Ya begitu sejarahnya,” kata JK.
    Menanggapi cerita JK, Mahfud MD lantas menceritakan versinya. Menurut dia, Jokowi langsung memanggilnya untuk menghadap dan dijelaskan mengenai situasinya.
    Tak hanya itu, Mahfud mengatakan, Jokowi tetap menginginkannya membantu di pemerintahan.
    “Sesudah itu saya dipanggil Pak Jokowi. (Jokowi mengatakan) ‘bahwa Pak Mahfud tadi saya sudah memutuskan Pak Mahfud tapi menjelang keputusan itu partai-partai banyak yang tidak setuju. Saya kan tidak punya partai ya untuk memveto itu tapi nanti Pak Mahfud tetaplah bersama saya waktu itu’, malam itu juga. Ya sudah saya anggap sudah selesai, ini politik,” kata Mahfud.
    Dia juga mengatakan, JK adalah orang pertama yang menghubunginya saat nama Ma’ruf Amin yang ternyata diumumkan menjadi cawapres.
    Sebagaimana diberitakan
    Kompas.com
    , Jokowi mengumumkan Ma’ruf Amin sebagai cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2019, dalam konferensi pers pada Kamis, 9 Agustus 2018.
    Pengumuman itu dilakukan usai Jokowi bertemu ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik pendukungnya di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta, Kamis.
    “Saya memutuskan dan telah mendapat persetujuan dari partai-partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden adalah Profesor Kiai Haji Ma’ruf Amin,” ujar Jokowi.
    Menurut Jokowi, keputusan ini telah ditandatangani oleh sembilan ketua umum dari partai politik pendukungnya.
    Adapun tokoh partai politik yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
    Selain itu, ada Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono.
    Sedangkan sembilan sekjen yang hadir, yakni Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Paulus, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding.
    Kemudian, Sekjen Partai Hanura Herry Lontung, Sekjen PPP Asrul Sani, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian BUMN Dukung Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

    Kementerian BUMN Dukung Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian BUMN menyatakan dukungan penuh KBUMN terhadap ekosistem perlindungan pekerja migran Indonesia. Hal ini disampaikan usai pertemuannya dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    “Kami mendukung ekosistem PPMI, baik untuk fasilitas keberangkatan dan kedatangan di bandara,” ujar Erick, Menteri BUMN.

    Kementerian BUMN menekankan pentingnya peran BUMN dalam memastikan fasilitas keberangkatan dan kedatangan pekerja migran di bandara serta program-program pelindungan lainnya. Menteri BUMN juga mendukung penuh sejumlah inisiatif Menteri PPMI Abdul Kadir Karding terkait peningkatan kualitas lounge khusus pekerja migran Indonesia (PMI), pelindungan kesehatan di luar negeri, hingga dukungan kredit usaha rakyat (KUR) bagi PMI.

    “Pekerja migran ini adalah sebuah program besar Presiden Prabowo. Program ini memastikan perlindungan menyeluruh serta menjadi solusi pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, tentunya dengan kualitas lebih tinggi dari sebelumnya,” ucap Pimpinan Kementerian BUMN itu.

    Erick juga menyoroti perlunya perlindungan bagi pekerja migran dari pihak-pihak yang seringkali memanfaatkan situasi untuk merugikan mereka, seperti lintah darat atau oknum tidak bertanggung jawab. Menurut Menteri BUMN, akses pekerjaan di luar negeri harus menjadi peluang yang membawa kesejahteraan bagi keluarga pekerja migran, bukan malah membebani mereka dengan masalah ekonomi.