Xcloud.id

Tag: Abdul Kadir

  • Kasus HIV/AIDS di Sumbawa Meningkat sejak 2022, Kini Tercatat 179 Kasus Regional 13 Desember 2024

    Kasus HIV/AIDS di Sumbawa Meningkat sejak 2022, Kini Tercatat 179 Kasus Regional 13 Desember 2024

    Kasus HIV/AIDS di Sumbawa Meningkat sejak 2022, Kini Tercatat 179 Kasus
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kasus HIV/AIDS di Kabupaten
    Sumbawa
    , Nusa Tenggara Barat, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
    Sejak 2022 hingga 2024, tercatat 179 kasus dengan belasan korban jiwa.
    Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P3PL) Dinas Kesehatan Kabupaten
    Sumbawa
    , Sarip Hidayat, saat dikonfirmasi pada Jumat (13/12/2024).
    “Benar, ada
    peningkatan kasus
    HIV/AIDS yang terjadi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat 44 kasus, kemudian pada 2023 meningkat menjadi 67 kasus dengan 10 orang meninggal dunia. Untuk tahun 2024, terdapat 68 kasus,” papar Sarip.
    Sarip menjelaskan bahwa peningkatan kasus HIV/AIDS disebabkan oleh banyaknya hotspot, seperti tempat hiburan malam, komunitas waria, kos-kosan bebas, penyaluran pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dan beberapa lokasi lainnya di Kabupaten Sumbawa.
    Beberapa kecamatan yang teridentifikasi memiliki kasus tinggi yakni Sumbawa, Labuhan Badas, Alas, Utan, Empang dan Plampang.
    “Penyebaran HIV/AIDS ini sering kali terjadi di tempat-tempat tersebut. Sosialisasi dan edukasi serta kepedulian terhadap bahaya penyakit ini perlu ditingkatkan agar melalui pemeriksaan dapat diantisipasi adanya lonjakan kasus,” tambah Sarip.
    Ia juga menyebutkan bahwa di Kabupaten Sumbawa telah tersedia rumah sakit dan puskesmas yang memadai untuk perawatan pasien HIV/AIDS.
    Rumah sakit tersebut seperti RSUP Manambai Abdul Kadir, RSUD Sumbawa, serta puskesmas di Alas, Alas Barat, Empang, Labuhan Badas 1, Maronge, Moyo Hulu dan Plampang.
    Semua fasilitas kesehatan tersebut sudah dapat melakukan pemeriksaan HIV/AIDS.
    Sarip mengimbau masyarakat yang merasa memiliki gejala HIV/AIDS untuk segera melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat.
    Ia menekankan bahwa data dan identitas pasien akan selalu dilindungi kerahasiaannya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri P2MI Jenguk PMI Ilegal yang Sempat Koma di Malaysia

    Menteri P2MI Jenguk PMI Ilegal yang Sempat Koma di Malaysia

    Jakarta –

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menjenguk seorang pekerja migran Indonesia (PMI) unprocedural yang kini dirawat di Rumah Sakit Awal Bros, Batam. PMI itu adalah Musripah (42) yang sempat koma ketika bekerja di Malaysia.

    Karding mendapat informasi ini dari laporan BP3MI Kepulauan Riau. Sebelumnya, Musripah koma dan dirawat di Malaysia sebab mengalami pecah pembuluh darah.

    “Saya menengok ibu Musripah salah satu pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat unprocedural, bekerja di Malaysia, lalu di sana beliau sakit,” kata Karding seusai menjenguk Musripah di RS Awal Bros, Batam, Kepri, Sabtu (8/12/2024).

    Kendati Musripah berangkat secara ilegal, Kementerian BP2MI akan membantu pembiayaan rumah sakit perempuan asal Malang, Jatim tersebut. Dia pun mengingatkan pada calon PMI yang hendak bekerja agar berangkat sesuai prosedur.

    “Seluruh proses pembiayaan rumah sakit sampai nanti dia pulang akan diurus Kementerian. Kita sengaja hadir di sini agar mengirim pesan ke publik bahwa besok-besok mau bskerja ke luar negeri harus sebaiknya sesuai prorsedur. Supaya pemerjntah negara bisa melindungi, bisa hadir dalam konteks ini,” kata dia.

    Karding menegaskan, Kementerian P2MI semaksimal mungkin bakal membantu Musripah sebab dia merupakan warga negara Indonesia.

    (maa/maa)

  • Ratusan Rumah di Situbondo Terendam Banjir

    Ratusan Rumah di Situbondo Terendam Banjir

    Liputan6.com, Situbondo – Ratusan rumah warga di Kabupaten Situbondo, terendam banjir. Banjir merendam rumah warga setinggi lutut orang dewasa, setelah beberapa jam sebelumnya di wilayah tersebut diguyur hujan lebat

    Banjir luapan sejumlah saluran irigasi tak mampu menampung debet air di Dusun Kaliasin dan Dusun Karanganyar, Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, itu merendam, sebanyak 225 rumah warga

    “Untuk saat ini Alhamdulillah ketinggian air berangsur turun seiring hujan juga mulai reda,’’ujar Camat Manggaran, Abdul Kadir Sabtu (7/12/2024).

    Kata dia, banjir merendam rumah warga selain karena sejumlah saluran irigasi tak mampu menampung debit air yang tinggi juga karena tersumbat sampah serta bersamaan dengan air laut pasang.

    Banjir setinggi lutut orang dewasa merendam 225 rumah warga itu rinciannya 175 rumahya di Dusun kaliasin dan 50 rumah di Dusun Karanganyar.

    “Rumah-rumah warga sejak pukul 17:00 WIB sempat ditinggal mengungsi oleh penghuninya karena ketinggian air setinggi lutut orang dewasa, tetapi mereka kembali setelah hujan reda,” kata Kadir.

    Ia menyampaikan anggota TNI/Polri maupun petugas dari BPBD setempat telah melakukan pembersihan sampah-sampah yang menyumbat saluran irigasi di desa itu.

    “Di Mangaran diguyur hujan sejak pukul 11:00 WIB hingga petang dengan intensitas sedang dan terus menerus, sehingga debit air makin tinggi dan saluran irigasi tak bisa menampung dan meluber,” ujar Kadir.

    Di Dusun Kaliasin dan Dusun Karanganyar, Desa Tanjung Pecinan menjadi langganan banjir setiap memasuki musim hujan.

    Dua dusun di desa ini berada di dekat laut, sungai dan sawah, sehingga saat turun hujan air di saluran irigasi dari sawah meluap juga air laut naik sehingga membanjiri rumah warga.

     

    Hubungan Terlarang Bapak-Anak di Balik Temua Tulang Belulang 4 Bayi di Purwokerto Banyumas

  • 70 persen korban TPPO merupakan pekerja migran nonprosedural

    70 persen korban TPPO merupakan pekerja migran nonprosedural

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KP2MI: 70 persen korban TPPO merupakan pekerja migran nonprosedural
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 05 Desember 2024 – 23:33 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa 70 persen korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan pekerja migran yang bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural.

    “Salah satu faktor krusial dari tingginya jumlah korban TPPO adalah keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural. Hal ini membuka peluang besar bagi para pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi mereka,” kata Menteri Karding dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan di Komnas HAM, di Jakarta, Kamis (5/12).

    Dalam diskusi bertajuk “Mendorong Penyusunan Road Map Pencegahan dan Penanganan TPPO Berbasis HAM” tersebut, Menteri Karding mengatakan bahwa mayoritas korban TPPO merupakan perempuan dan tenaga kerja dengan keterampilan (skill) rendah.

    Kelompok tersebut, kata dia, rentan terhadap eksploitasi, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi.

    Menteri Karding juga menyoroti pemberangkatan nonprosedural sebagai penyebab utama meningkatnya kasus TPPO. Oleh karena itu, dia mendorong penguatan sistem pelindungan bagi pekerja migran melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang prosedur keberangkatan yang aman.

    Penguatan juga dapat dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman pekerja migran secara ilegal.

    Dalam memberikan pandangan dan usulan untuk mengatasi TPPO terhadap PMI, Karding berencana memperkuat regulasi pemberangkatan dengan menggunakan sistem sertifikasi.

    “Skill itu paling utama, terutama skill berbahasa. Kemampuan ini menjadi bekal penting agar pekerja migran tidak hanya mampu beradaptasi di negara tujuan, tetapi juga lebih percaya diri dalam menghadapi situasi sulit dan menghindari eksploitasi,” kata dia.

    Selain itu, Menteri Karding juga menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan pelindungan bagi pekerja migran melalui kerja sama yang lebih erat dengan aparat desa di seluruh daerah.

    “Kami akan memperkuat relasi dengan pejabat desa karena mereka adalah garda terdepan dalam mengawasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keberangkatan pekerja migran yang aman dan prosedural,” kata dia lebih lanjut.

    Sementara itu, dalam upayanya mencegah TPPO, Menteri Karding juga menekankan pentingnya penguatan sistem keamanan siber.

    “Untuk mengatasi TPPO, pemerintah harus memperkuat sistem siber karena modus operandi para pelaku kejahatan TPPO saat ini banyak menggunakan media sosial untuk merekrut korbannya,” demikian kata Karding.

    Sumber : Antara

  • KKP-Kemlu pulangkan 19 ABK Run Zeng usai proses hukum selesai

    KKP-Kemlu pulangkan 19 ABK Run Zeng usai proses hukum selesai

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Luar Negeri mengawal pemulangan 19 anak buah kapal (ABK) Run Zeng 05 perikanan dari Port Moresby, Papua Nugini ke Tanah Air.

    “Belasan awak kapal Run Zeng 05 ini merupakan pekerja di kapal ilegal berbendera Rusia,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Setelah diterima dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Port Moresby di Jayapura, mereka diberangkatkan ke Jakarta dengan pesawat, dan selanjutnya dipulangkan ke daerah asalnya, yaitu Kepulauan Riau (1 orang), Jawa Barat (15 orang), Jawa Timur (1 orang), dan Nusa Tenggara Timur (2 orang).

    Latif menyampaikan bahwa sejak dari Jayapura sampai ke Jakarta, para awak kapal didampingi tim dari Ditjen Perikanan Tangkap. Kedatangan mereka juga disambut Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Mochamad Idnillah.

    Dia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu pemulangan ABK dari Papua Nugini ke Indonesia, khususnya Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, KBRI Port Moresby, dan Konsulat RI Vanimo.

    “Kami berterima kasih kepada International Organization for Migration (IOM) Indonesia atas komitmennya mendukung KKP dalam penanganan awak kapal perikanan WNI eks Run Zeng 03 dan Run Zeng 05 ini,” ujar Latif.

    “IOM juga intens terlibat dalam pemulangan sampai dengan pemberdayaan para awak ini setelah tidak bekerja sebagai awak kapal perikanan,” tambah Latif.

    Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Mochamad Idnillah mengungkapkan bahwa KM Run Zeng 05 menjadi target operasi aparat penegak hukum Indonesia karena melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, tepatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718.

    Meski sempat kabur ke wilayah Daru, yang berada di selatan Papua Nugini, KM Run Zeng 05 akhirnya berhasil ditangkap oleh otoritas setempat pada bulan Juni 2024.

    Pemulangan 19 awak kapal perikanan eks Run Zeng 05 ini sudah lama ditunggu, namun karena harus mengikuti proses hukum terhadap operator kapal ilegal tersebut oleh otoritas di Papua Nugini yaitu sejak penangkapan kapal tersebut pada bulan Juni 2024, maka baru dapat dipulangkan saat ini.

    “Kami bersyukur mereka dalam kondisi sehat. Ini sekaligus bisa menjadi pengalaman berharga agar teman-teman ABK lebih berhati-hati, jangan mudah tergiur dengan bujuk rayu bekerja di kapal perikanan karena banyak calo/agen ilegal yang menjerumuskan untuk bekerja di kapal ilegal,” kata Idnillah.

    Sebelumnya, aparat penegak hukum Indonesia lebih dulu menangkap kapal ilegal yang dioperasikan oleh operator yang sama, yaitu Run Zeng 03 di wilayah Maluku pada pertengahan Mei 2024.

    Terhadap Run Zeng 03, telah dilakukan penegakan hukum yaitu tindak pidana perikanan (illegal fishing) dan pelakunya sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

    Kapal tersebut diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena mempekerjakan ABK WNI yang melanggar prosedur, saat ini sedang berproses di Bareskrim Polri.

    Di sisi lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk terus meningkatkan pengawasan menyasar pelaku illegal fishing dan perdagangan orang di kapal perikanan.

    Trenggono sebelumnya telah bertemu dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding untuk meningkatkan keahlian ABK yang akan bekerja di kapal perikanan luar negeri agar terhindar dari praktik ilegal perdagangan orang.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Perjalanan Dinas LN Harus Diperketat

    Perjalanan Dinas LN Harus Diperketat

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto ingin perjalanan luar negeri para pejabat dikurangi 50 persen dari total anggaran yang terdata di kementerian atau lembaga masing-masing. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding setuju arahan Prabowo itu.

    “Kalau saya sih setuju ya perjalanan dinas termasuk perjalanan dinas luar negeri memang harus dibuat lebih ketat,” ujar Karding ketika dihubungi detikcom, Kamis (5/12/2024).

    Menurutnya, bila perjalanan dinas ke luar negeri dirasa ada outputnya, maka tak jadi masalah. Namun bila dinilai tak ada outputnya, maka tidak perlu ada perjalanan dinas luar negeri.

    “Seperti kami misalnya. Kami ini kementerian yang sebenarnya salah satu pekerjaannya di luar negeri, tapi saya minta ke jajaran untuk tetap berhemat,” jelas Karding.

    “Kalau tidak penting banget, kalau tidak perlu banget, kalau tidak ada proses yang diikuti, kalau tidak ada output yang bisa dipertanggungjawabkan dan outcome yang bisa dinilai, nggak usah berangkat, ini demi satu mentradisikan kebiasaan tidak menghambur-hamburkan anggaran atau berhemat,” sambungnya.

    Karding menyebut arahan pemotongan 50% perjalanan dinas luar negeri bisa membantu keuangan negara. “Nah untuk itu, ini harus menjadi gerakan bersama, semua pejabat semua apa, orang-orang yang mendapatkan digaji oleh negara, termasuk mungkin pihak-pihak lain, menteri, ASN, ya memang harus seperti itu,” kata Karding.

    Sebelumnya, Prabowo meminta anggaran perjalanan dinas pejabat dipotong, terutama perjalanan dinas luar negeri. Ia ingin perjalanan luar negeri para pejabat dikurangi 50 persen dari total anggaran yang terdata di kementerian atau lembaga masing-masing.

    “Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat, USD 3 miliar. Saya minta dikurangi 50 persen saja. Kalau bisa dikurangi 50 persen, artinya kita bisa menghemat Rp 15 triliun,” kata Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-112 di Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT, Rabu (4/12).

    “Rp 15 triliun itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa USD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya 5 tahun, kalau 5 tahun kita hemat USD 1,5 miliar dari perjalanan saja,” ujarnya.

    (isa/whn)

  • Pemerintah bentuk Satgas Impor untuk lindungi produk lokal

    Pemerintah bentuk Satgas Impor untuk lindungi produk lokal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah bentuk Satgas Impor untuk lindungi produk lokal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 20:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Impor Barang untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan banjir impor yang merugikan produksi dalam negeri.

    “Kami membuat satuan tugas impor barang. Mengawasi, mengusulkan perubahan regulasi kepada Bapak Presiden agar banjirnya impor yang merusak produksi dalam negeri, terutama UMKM ini bisa diatasi,” ujar Muhaimin seusai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (3/12).

    Muhaimin menjelaskan bahwa lonjakan impor barang yang tidak terkendali berdampak buruk terhadap produk lokal, utamanya yang tergerus oleh barang impor, baik yang bebas dari pajak maupun yang ilegal.

    Untuk itu, Kemenko Pemmas melalui koordinasi antara berbagai kementerian di bawahnya, sepakat untuk membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mengkaji regulasi dan menangani masalah impor yang berlebihan ini.

    Satgas tersebut akan berfokus pada upaya mengusulkan perubahan regulasi kepada Presiden guna mengatasi masalah tersebut.

    “Nah kami, semua Kementerian dalam Koordinasi Kementerian PM, bersepakat membuat satuan tugas untuk mengkaji regulasi, menangani masalah-masalah impor yang berlebihan ini,” kata dia.

    Muhaimin mengatakan nantinya Satgas ini diisi oleh pejabat pada level deputi. “Soal siapa yang akan duduk di satuan tugas, ya jelas dikoordinasi oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Yang akan menangani level deputi,” katanya.

    Rapat tingkat menteri ini dihadiri oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding, Wamen Koperasi Ferry Juliantono, dan Wamendes Riza Patria.

    Sumber : Antara

  • Unjuk Rasa Warnai Rekapitulasi Suara Pilkada 2024 Tingkat Kabupaten di Banyuwangi

    Unjuk Rasa Warnai Rekapitulasi Suara Pilkada 2024 Tingkat Kabupaten di Banyuwangi

    Liputan6.com, Banyuwangi Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Banyuwangi diwarnai aksi unjuk rasa dari dua kelompok massa, Selasa (3/12/2024).

    Massa diketahui merupakan pendukung dari dua paslon yang mengikuti kontestasi Pemilihan Bupati (Pilbup) Banyuwangi pada Pilkada Serentak 2024.

    Mereka menyampaikan aspirasinya masing-masing di area luar gedung lokasi pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di el Hotel Banyuwangi.

    Kedua kubu melakukan aksi secara bersama-sama, dengan dipisahkan oleh aparat keamanan yang berjaga-jaga di tengah untuk mencegah terjadinya bentrokan.

    Pantauan di lokasi, kelompok massa dari kedua kubu menyatakan dukungan kepada penyelenggara pemilu yang sedang melaksanakan tahapan Pilkada 2024.

    “Aksi damai paslon (pasangan calon) 02 agar KPU adil netral tidak memihak. Karena ada indikasi KPU dan Bawaslu tidak netral,” kata koordinator aksi dari kubu paslon 02, Amrullah Selasa (3/12/2024)

    Amrullah mengurai sejumlah hal yang disebutnya sebagai kejanggalan, yang terjadi di beberapa TPS, dan aksi tersebut menjadi bagian dari mengawal suara 02.

    “Kita akan masuk ke dalam (gedung tempat rekapitulasi) untuk mengawal sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya.

    Bahkan Amrullah yakin bahwa pasangan nomor urut 02 adalah pemenang dan unggul sebanyak 9 ribu suara berdasarkan C1 yang dikumpulkan dari para relawannya.

    “Kami punya saksi di tiap TPS mencatat Gus Makki menang. Optimis menang sambil menunggu keputusan yang sah dari KPU,” ungkapnya.

    Sementara itu Koordinator massa relawan  paslon 01  Abdul Kadir mengatakan, KPU harus bekerja secara profesional dan tidak tembang pilih.

    “Kita mendukung pihak KPU dalam rekapitulasi akhir tingkat kabupaten, supaya berjalan profesional, tidak bekerja dalam tekanan, mereka harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada, tidak ada permainan didalamnya, hanya itu yang kita minta,”tuturnya

  • Menteri PPMI Ungkap Ada 5 Juta Lebih TKI Ilegal di Luar Negeri Nasional 3 Desember 2024

    Menteri PPMI Ungkap Ada 5 Juta Lebih TKI Ilegal di Luar Negeri Nasional 3 Desember 2024

    Menteri PPMI Ungkap Ada 5 Juta Lebih TKI Ilegal di Luar Negeri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Perlindungan
    Pekerja Migran
    Indonesia (PPMI)
    Abdul Kadir Karding
    mengungkapkan, ada lebih dari 5 juta warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri (PMI) dengan status ilegal.
    “(Jumlah TKI yang ilegal) Lebih dari 5 juta,” kata Abdul Kadir Karding di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).
    Karding menyatakan, kementeriannya ditugaskan Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk mengurangi jumlah tersebut hingga tidak ada lagi
    pekerja migran
    ilegal di luar negeri.
    Sebab, pekerja ilegal berpotensi mengalami berbagai masalah, seperti perdagangan orang (
    human trafficking
    ), tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan sebagainya.
    “Dulu arahan beliau pokoknya itu harus dipastikan bahwa tidak boleh ada, atau yang dikurangi lah,” ucap dia.
    Oleh karena itu, Kementerian PPMI fokus memastikan semua yang berangkat bekerja ke luar negeri saat ini terdaftar dan tersalur melalui lembaga yang resmi.
    “Itu harus terdaftar karena masalah utamanya adalah dia tidak terdaftar. Yang kedua, kita pastikan setidaknya mereka memahami bahasa. Jadi kalau mereka tidak paham bahasa, biasanya banyak kejadian,” kata Karding.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Karding Sebut Ada Lebih dari 5 Juta Pekerja Migran Ilegal

    Menteri Karding Sebut Ada Lebih dari 5 Juta Pekerja Migran Ilegal

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan ada lebih dari 5 juta pekerja migran yang bekerja secara ilegal selama ini.

    “Ada lebih dari 5 juta,” kata Karding saat ditemui sebelum sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Karding mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan kementeriannya untuk meminimalisasi adanya eksploitasi PMI hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    “Dahulu arahan beliau pokoknya itu harus dipastikan bahwa tidak boleh ada, atau dikurangilah, orang yang mengalami ketidakadilan, eksploitasi, human trafficking, TPPO, dan lain sebagainya,” ujarnya terkait perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

    Karding mengaku, Kementerian PPMI, saat ini fokus memastikan setiap pekerja migran merupakan pekerja legal yang terdaftar. “Soal PMI yang jelas kita sedang fokus-fokusnya untuk memastikan bahwa semua yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja itu harus terdaftar karena masalah utamanya adalah dia tidak terdaftar,” bebernya.

    Selain itu, pihaknya juga tengah gencar memberikan pelatihan bahasa asing terhadap calon pekerja migran yang akan diberangkatkan. Hal ini untuk meminimalisasi kejadian negatif yang bisa diantisipasi jika komunikasi berjalan.

    “Kita pastikan setidaknya pekerja migran Indonesia memahami bahasa asing. Jadi kalau mereka tidak paham bahasa, biasanya banyak kejadian (negatif),” pungkas Karding.