Xcloud.id

Tag: Abdul Kadir

  • Menteri Karding Sebut Prabowo Setujui Dana Rp45 T Bantu Pekerja Migran

    Menteri Karding Sebut Prabowo Setujui Dana Rp45 T Bantu Pekerja Migran

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui memberikan dana Rp 45 triliun untuk membantu pekerja migran Indonesia (PMI).

    Karding menjelaskan dana itu akan digunakan buat meningkatkan kemampuan pekerja migran dan memberikan akses pinjaman modal.

    “Kemarin di rapat terbatas, alhamdulillah atas perhatian dan komitmen Pak Prabowo, nanti kementerian ini akan mendapatkan komitmen dari pemerintah untuk dana Rp45 triliun,” kata Karding saat ditemui di Kementerian P2MI/BP2MI, Jakarta, Senin (6/1).

    Ia menyebut dana itu akan diberikan secara bertahap selama 5 tahun ke depan dan diharapkan mampu mengatasi sejumlah permasalahan yang dihadapi pekerja migran.

    “Dana ini untuk salah satunya adalah untuk PMI berangkat dan juga untuk pelatihan calon PMI, karena masalah utama selama ini adalah masalah pembiayaan, akses pekerja migran Indonesia terhadap pembiayaan,” jelas dia.

    “Pembiayaan terutama untuk cost structure pemberangkatan yang kedua untuk pelatihan dan mungkin juga pemberdayaan,” sambungnya.

    Di sisi lain Karding menyebut program penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri pada 2025 akan mencapai 425 ribu orang.

    Ia mengklaim ratusan ribu pekerja migran Indonesia akan mendorong peningkatakan pemasukan devisa negara hingga Rp300 triliun.

    “Kalau 425 ribu lebih pekerja resmi dengan keahlian ditempatkan ke luar negeri, artinya mengurangi jumlah pengangguran nasional, akibatnya menambah remitansi, peredaran uang dalam negeri dan meningkatkan ekonomi nasional,” ujar dia.

    (mab/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kelakar Menteri P2MI Saat Bertanya Soal Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Presiden Prabowo

    Kelakar Menteri P2MI Saat Bertanya Soal Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Presiden Prabowo

    Kelakar Menteri P2MI Saat Bertanya Soal Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Presiden Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (
    BP2MI
    )
    Abdul Kadir
    Karding sempat berkelakar dan bertanya kepada Presiden
    Prabowo
    Subianto terkait nasib kementeriannya, usai Prabowo membatasi para pembantunya ini untuk melakukan dinas ke luar negeri.
    “Saya tanya kepada Pak Presiden apakah kementerian saya ini juga termasuk yang enggak boleh ke luar negeri?” ujar Abdul Karding dalam pertemuan di kantor BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).
    Pertanyaan ini Karding tanyakan ketika Prabowo mengadakan rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025) lalu.
    Saat itu, pertanyaan Karding langsung dijawab oleh Prabowo, “Oh enggak, kalau kementerian sampean itu kan memang itu tupoksinya di luar negeri, harus boleh ke luar negeri.”
    Meski mendapat lampu hijau dari Prabowo, Karding mengaku tetap memberikan arahan kepada staf dan anggotanya untuk tetap bertanggung jawab atas semua perjalanan dinas yang dilakukan.
    “Saya tetap akan mendorong kepada teman-teman yang ada di jajaran itu (di BP2MI) untuk setiap berangkat ke luar negeri pun tetap harus ada hasilnya,” kata dia.
    Karding melarang, stafnya untuk sekadar berangkat tanpa tujuan yang jelas karena semata-mata ingin liburan.
    “Jangan berangkat kalau sekedar mau jalan-jalan aja atau sekedar menjadikan kunjungan keluarga, itu modus saja untuk jalan-jalan,” lanjut dia.
    Karding menegaskan, semua perjalanan dinas harus punya tolak ukur yang jelas. Jika ada yang perlu ditangani atau diskusi lebih jelas, staf baru boleh berangkat.
    “Tetap harus ada ukuran-ukurannya. Kalau ada yang mau ditangani, silakan berangkat. Ada yang mau didiskusikan, silakan berangkat. Untuk ukuran-ukurannya harus jelas,” imbuh Karding.
    Diberitakan, Menteri, kepala lembaga, serta gubernur dan bupati yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) tanpa izin dari Presiden Prabowo Subianto akan menghadapi konsekuensi serius.
    Hal ini diatur dalam surat edaran bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada 23 Desember 2024.
    “Dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Presiden, maka saudara pimpinan kementerian/lembaga/daerah/instansi dan pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan,” tulis surat edaran tersebut, sebagaimana dikutip oleh Kompas.com, Kamis (26/12/2024).
    Surat edaran ini mengatur bahwa semua perjalanan dinas luar negeri harus seizin Presiden Prabowo Subianto, dan jumlah rombongan akan dibatasi sesuai dengan tujuan dinas luar negeri.
    Aturan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet pada 23 Oktober dan 6 November 2024, yang menekankan pentingnya penghematan dalam PDLN.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kelakar Menteri P2MI Saat Bertanya Soal Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Presiden Prabowo

    Menteri BP2MI Pastikan Belum Ada Pekerja Migran Indonesia Terkena Virus HMPV

    Menteri BP2MI Pastikan Belum Ada Pekerja Migran Indonesia Terkena Virus HMPV
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Badan Perlindungan
    Pekerja Migran
    Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan, hingga saat ini belum ada
    pekerja migran
    Indonesia (PMI) yang terdampak virus Human Metapneumovirus (HMPV) dari China.
    “Alhamdulillah, belum ada laporan sampai hari ini,” ujar Karding saat ditemui di Kantor BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).
    Dia mengatakan, BP2MI akan merujuk pada arahan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyikapi wabah
    virus HMPV
    ini.
    “Jadi, arahan-arahan dari Kemenkes akan kita jadikan patokan. Misalnya, waspada di tempat-tempat umum, khusus PMI ini harus menggunakan masker (dan lain sebagainya),” imbuh dia.
    Karding mengatakan, pihaknya tetap mewaspadai virus HMPV yang berkembang di China.
    Namun, dia mengimbau agar masyarakat, dalam hal ini para pekerja migran, untuk tidak terlalu khawatir akan penyakit ini.
    “Ini perlu diwaspadai, tapi tidak perlu terlalu dikhawatirkan,” lanjut dia.
    Karding mengaku belum akan menunda atau memberhentikan sementara pemberangkatan pekerja migran Indonesia menuju China dan sekitarnya selama Kemenkes belum menerbitkan larangan.
    “Selama Kemenkes masih oke (untuk memberangkatkan), kita oke, enggak ada masalah,” kata Karding lagi.
    Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penyebaran virus HMPV dan influenza tipe A masih terbatas di wilayah China.
    Kemenkes juga terus melakukan pemantauan melalui surveilans dan pelaporan terhadap penyakit infeksi emerging atau penyakit menular jenis baru.
    Saat ini, Kemenkes belum menerapkan kebijakan pembatasan atau larangan perjalanan dari dan ke China.
    Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    “Tidak perlu panik, tetapi tetap waspada dengan memantau perkembangan kasus di berbagai media. Kalaupun terpaksa harus ke luar negeri, terlebih dahulu harus memastikan situasi dan kebijakan di negara tersebut serta terapkan protokol kesehatan,” ujar Juru Bicara Kemenkes Widyawati dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menanti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025…

    Menanti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025…

    Menanti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Pemerintah
    merencanakan pelaksanaan
    program makan bergizi gratis
    dilakukan secara masif pada 6 Januari 2025, dengan anggaran Rp 71 triliun.
    Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024 lalu, Presiden
    Prabowo
    Subianto mengungkapkan, program
    makan bergizi gratis
    merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.
    Pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.
    Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program tersebut bakal dimulai di 932 titik pada Januari 2025.
    “Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” kata Dadan di Jakarta pada 25 November 2024, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Memasuki awal tahun 2025,
    pemerintah
    pun mulai membahas secara serius lagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mengingat, program belajar mengajar mayoritas akan kembali dimulai di sekolah pada 6 Januari 2025.
    Pada 3 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
    Kepala Negara mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sejak siang. Setidaknya, rapat berlangsung sekitar 2 jam lebih sejak dimulai pukul 15.00 WIB.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, rapat itu dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.
    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Arie.
    “(Rapat) tentang semua terkait pemberdayaan masyarakat. Di mana negara hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.
    Menurut Budi Arie, makan bergizi gratis juga masuk dalam pembahasan rapat.
    “Makan bergizi gimana peran desa, peran koperasi, peran BUMDes, dan sebagainya. Kita (koperasi) memang bertugas untuk membantu, kita memang betul-betul untuk bantu,” ujarnya.
    Budi Arie mengungkapkan, kesiapan terkait makan bergizi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana. Sebab, kementerian dan lembaga lain hanya merupakan pendukung program.
    Lebih lanjut, Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 1.923 koperasi siap terlibat dalam program makan bergizi gratis.
    “Koperasi ada data kita sudah menyampaikan, ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaran makan bergizi gratis,” kata Budi Arie.
    Dia mengungkapkan, jenis koperasi yang siap terlibat ada bermacam-macam, seperti koperasi telur, koperasi sayur, maupun koperasi lainnya.
    “Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis,” ujar Budi Arie.
    “Oh iya, (memasok bahan makanan). Termasuk desa (juga memasok). Desa juga BUMdes sudah menyiapkan semuanya. Kita di 29 provinsi, ya,” katanya lagi.
    Dikkutip dari Antaranews, Budi Arie menyatakan bahwa koperasi susu di Indonesia siap memasok kebutuhan 1,3 juta liter susu sapi segar per hari untuk program makan bergizi gratis.
    “Koperasi susu itu identifikasi kita kan ada 1,3 juta liter per hari kemampuan koperasi susu Indonesia,” kata Budi Arie pada 3 Januari 2024.
    Dengan kemampuan produksi harian tersebut, menurut Budi, koperasi mampu menjangkau sekitar 6,5 juta penerima program makan bergizi gratis dengan asumsi setiap orang menerima 200 ml susu.
    Kemudian, Budi Arie mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan pasokan susu dari koperasi, terutama dari wilayah Jawa Timur.
    Menurut Budi Arie, produksi susu dari koperasi di Jawa Timur sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan program tersebut di provinsi itu.
    Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan sebanyak 10 dapur umum
    TNI AL
    telah siap memasok makan bergizi gratis yang serentak digelar mulai 6 Januari 2025.
    “Untuk mendukung makan siang bergizi, itu yang sudah siap ini 10 titik. Tapi, kita targetnya 18 titik ya bahkan kalau nanti didukung anggaran yang cukup, kita bisa sampai dengan 96 titik,” kata KSAL dalam konferensi pers di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).
    KSAL menjelaskan, dapur umum ini didirikan di seluruh pangkalan atau markas TNI AL.
    Dengan rincian, berada di Brigif 1 Marinir (Jakarta), Seskoal, Pusdikmar, Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan; Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang; Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar; Pangkalan TNI AL (Lanal) Biak; Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung; dan Batalyon Infanteri (Yonif) 10 Marinir Batam.
    Kemudian, dapur-dapur di Pangkalan Marinir Opak Surabaya, Komando Latih Marinir (Kolatmar) PLP Purboyo Malang, Yonif 7 Marinir Lampung, Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan Belawan, Yonif 9 Marinir Lampung, Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Katapop Sorong, Lantamal XI Ambon, Lanal Tegal, Lanal Lhokseumawe, Lanal Malang, dapur umum di lingkungan Kodiklatal, dan di Resimen Kavaleri (Menkav) 2 Marinir Semarung Surabaya.
    “Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ke depan markas-markas yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebenarnya bisa digunakan apabila anggarannya cukup untuk membangun dapur. Tapi tempat sudah kita siapkan,” ujar KSAL.
    Lebih lanjut, KSAL mengatakan bahwa pihaknya juga siap mengerahkan dapur-dapur mobile atau berjalan yang ada di batalyon-batalyon perbekalan dan dan peralatan (yonbekpal) Korps Marinir TNI AL.
    Namun, KSAL menyebut bahwa TNI AL sejatinya menyiapkan 96 titik dapur umum guna mendukung program pemerintah yakni makan bergizi gratis.
    “Dalam mendukung
    program Makan Bergizi Gratis
    yang dicanangkan oleh Pemerintah, TNI AL telah menyiapkan 96 titik dapur umum di seluruh Indonesia,” kata KSAL Ali.
    KSAL memerinci dapur umum itu terdiri dari 78 titik di jajaran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut serta 18 titik di jajaran Korps Marinir.
    Selain makan bergizi gratis, TNI AL juga mendukung program pemerintah mewujudkan ketahanan pangan.
    Ali mengatakan bahwa ketahanan pangan telah dilaksanakan TNI AL meliputi sektor pertanian, perkebunan, holtikultura, peternakan, perikanan air tawar maupun air laut.
    “Adapun kesiapan lahan TNI AL dalam mendukung program ketahanan pangan adalah seluas 8.342,09 hektar,” ungkap KSAL.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Jam Lebih Ratas Perdana di Istana Bogor, Prabowo Bahas Program Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    2 Jam Lebih Ratas Perdana di Istana Bogor, Prabowo Bahas Program Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas perdana di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, (3/1/2025).

    Dalam rapat yang digelar secara tertutup tersebut turut hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ratas yang dimulai sekitar pukul 15.15 WIB baru selesai pukul 17.30 WIB. Rapat dihadiri oleh para menteri yang berada di bawah Koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.

    Para Menteri yang hadir diantaranya yakni Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding.

    Selain itu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal  Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

    Menko Muhaimin Iskandar mengatakan rapat membahas sejumlah agenda pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

    “Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat. Salah satunya data tunggal agar tepat sasaran, yang kedua meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi, kolaborasi dengan UMKM,” ucapnya.

    Selanjutnya, Presiden juga memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran. Menurut Muhaiman, pemerintah akan menyiapkan 100 balai latihan kerja baru bagi para pekerja.

    “Untuk pemberangkatan, persiapan jabatan tertentu kualitas standar skill dan vokasi yang siapkan khusus melalui 100 balai latihan kerja baru,” tambahnya.

    Selain itu, pemerintah akan memperluas akses pendanaan bagi UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan pekerja migran melalui pinjaman berbunga rendah. Model pendanaan ini akan diinisiasi bersama kementerian dan lembaga terkait termasuk program kredit murah yang disalurkan melalui dana pinjaman bergulir.

    “Ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam, pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait khususnya kementerian keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” kata Muhaimin.

    Program lain yang menjadi fokus adalah optimalisasi bantuan sosial melalui Kementerian Sosial. Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembenahan data penerima bantuan dengan menerima usulan dan sanggahan dari masyarakat untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

    “Pokoknya gini tidak ada satupun orang miskin di Republik ini yang tidak mendapatkan bantuan. Itu yang paling akan kita lakukan dalam waktu cepat,” lanjutnya.

    Sementara itu Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa salah satu agenda rapat yakni membahas program makan bergizi gratis. Pemerintah ingin memastikan bagaikan peran Desa, Koperasi dalam program tersebut.

    “Bagaimana peran desa, peran kooperasi, peran BUMDES, dan sebagainya,” katanya.

  • Gelar Ratas, Prabowo Mantapkan Kebijakan Program Dorong Masyarakat Berdaya Mandiri

    Gelar Ratas, Prabowo Mantapkan Kebijakan Program Dorong Masyarakat Berdaya Mandiri

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) perdana pada 2025 di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025). Dalam ratas ini, Prabowo memantapkan program untuk mendorong masyarakat berdaya mandiri.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar selepas ratas di Istana Bogor.

    “Agenda pemberdayaan dimulai dari keinginan agar graduasi masyarakat miskin, mulai dari miskin ekstrem, miskin menjadi berdaya mandiri,” ujar Muhaimin Iskandar yang juga akrab disapa Cak Imin, Jumat (3/1/2024).

    Cak Imin mengatakan, banyak isu-isu yang harus ditangani dengan cepat oleh pemerintah. Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan. 

    “Kemudian bahan baku, holding antar-UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi kolaborasi dengan UMKM,” kata Cak Imin tentang program masyarakat mandiri.

    Dia mengatakan bahwa dalam meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman, sekaligus kemudahan finansial bagi para UMKM, pekerja migran, koperasi, ekonomi kreatif, akan ada beberapa penanganan berupa dana simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh pemerintah.

    Adapun anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bantuan modal atau simpan pinjam tersebut mencapai Rp 20 triliun.

    “Baik melalui dana pinjaman bergulir yang ada di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya, kemudian akan dibuat program khusus pinjaman untuk pekerja ke luar negeri. Pekerja migran Indonesia yang mau ke luar negeri membutuhkan uang untuk pelatihan, uang untuk cost structure, biaya tiket, kemberangkatan, pelatihan, kemudian dokumen itu kita berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah,” papar Cak Imin tentang program masyarakat mandiri.

    Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyatakan, pemerintah akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran Indonesia. Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah membangun 100 balai latihan kerja baru untuk persiapan dan meningkatkan kemampuan pekerja migran dengan jabatan tertentu.

    Cak Imin juga menyampaikan bahwa pemerintah akan sigap dalam optimalisasi bantuan sosial, dengan membenahi data tunggal bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat tak mampu agar tepat sasaran. Masyarakat juga dapat mengusulkan sebagai penerima bansos melalui aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial.

    “Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait, khususnya kementerian keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” jelas Cak Imin soal program masyarakat mandiri.

    Hadir pula dalam rapat ini menteri yang berada di bawah koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, yakni Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Selain itu, hadir pula Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

  • Menko Cak Imin Ungkap Perintah Prabowo dalam Rapat di Istana Bogor

    Menko Cak Imin Ungkap Perintah Prabowo dalam Rapat di Istana Bogor

    Bogor –

    Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengikut rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor hari ini. Cak Imin mengatakan rapat itu membahas isu kemiskinan ekstrem.

    Rapat digelar di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025). Hadir pula Wapres Gibran Rakabuming, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), ⁠Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan ⁠⁠Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

    “Ya, hari ini kita rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat. Agenda pemberdayaan dimulai dari keinginan agar graduasi masyarakat miskin, mulai dari miskin ekstrem, miskin menjadi berdaya, mandiri. Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat,” kata Cak Imin.

    Cak Imin menyebut ada beberapa langkah strategis yang dibicarakan untuk mengentas kemiskinan. Dia menyebut salah satunya ialah pembenahan sistem data tunggal hingga meningkatkan UMKM.

    “Salah satunya data tunggal agar tempat sasaran. Yang kedua, meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan. Kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi kolaborasi dengan UMKM,” kata dia.

    Cak Imin mengatakan Prabowo meminta agar para pekerja migran diberdayakan dan ditingkatkan kualitasnya. Dia mengatakan saat ini pihaknya telah membangun sekitar 100 balai latihan kerja baru.

    Cak Imin mengatakan rapat itu juga membahas mengenai kemudahan pendanaan kepada UMKM. Dia mengatakan pemerintah menyiapkan skema pinjaman mudah.

    “Yang kedua, dalam meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman, sekaligus kemudahan finansial para UMKM, kemudian pekerja migran, koperasi, ekonomi kreatif, akan ada beberapa penanganan membuat semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh negara, pemerintah,” kata dia.

    “Kita juga akan membuat acara bersama Bapak Presiden melalui Menteri UMKM yaitu pemberian penghapusan piutang sejumlah tahap awal ini 67 ribu. 67 ribu penghapusan piutang yang akan dilaksanakan langsung oleh presiden dalam waktu dekat,” ujarnya.

    (fca/haf)

  • DPRD Klaim Sudah Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Operasional Biskita Trans Pakuan Bogor Megapolitan 3 Januari 2025

    DPRD Klaim Sudah Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Operasional Biskita Trans Pakuan Bogor Megapolitan 3 Januari 2025

    DPRD Klaim Sudah Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Operasional Biskita Trans Pakuan Bogor
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas mengatakan, sudah menganggarkan Rp 10 miliar untuk mendukung keberlanjutan layanan Biskita Trans Pakuan.
    “Padahal kami kemarin sudah menganggarkan Rp10 miliar, dan anggaran itu sebagai upaya kami agar pelayanan tetap terlaksana. Kami sudah berupaya sedemikian rupa,” ujar Hasbi saat ditemui di Balai Kota Bogor, Kamis (2/1/2025).
    Hasbi juga menyesalkan langkah Pemkot yang tidak berkoordinasi dengan DPRD sebelum
    Biskita Trans Pakuan Bogor
    berhenti beroperasi.
    “Kami menyayangkan sikap Pemkot yang sebelum ada penghentian ini tidak menginformasikanny ke DPRD,” tambah Hasbi.
    Dalam pembahasan RAPBD 2025, DPRD Kota Bogor mengalokasikan Rp10 miliar untuk memastikan operasional Biskita Trans Pakuan tidak terganggu.
    Sebelumnya, DPRD juga menganggarkan tambahan Rp11 miliar dalam APBD Perubahan 2024 untuk mengantisipasi penghentian subsidi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
    “Sudah dianggarkan kemarin Rp 10 miliar dan dalamn catatan Rp 11 miliar dianggarkan di APBD perhbahan karena info kemarin ada pemberhentian subsidi dari BPTJ.,” kata Hasbi.
    Dia mendesak Pemkot untuk segera memberikan solusi agar masyarakat tetap memiliki akses transportasi selama penghentian sementara ini.
    Salah satu opsi yang sempat dibahas adalah pemanfaatan mobil dinas atau kendaraan alternatif lainnya.
    “Itu upaya DPRD supaya pelayanan masyarakat tetap terakomodir,” ungkap dia.
    Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra menjelaskan, penghentian sementara ini dilakukan untuk evaluasi pelaksanaan Biskita setelah tiga tahun beroperasi sejak November 2021.
    Selain itu, penghentian juga terkait dengan proses transformasi kelembagaan di Kementerian Perhubungan, di mana pengelolaan BPTJ akan beralih ke Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda.
    “Transformasi atau transisi kelembagaan di Kemenhub yang dulunya pengelolaan oleh BPTJ, tapi kedepannya BPTJ berubah Ditjen Integrasi Transportasi Multimoda perlu adanya penyesuaian,” kata Marse.
    Adapun penghentian sementara layanan Biskita Trans Pakuan berlaku untuk empat koridor yakni sebagai berikut:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tim Reaksi Cepat KP2MI Gagalkan Keberangkatan 8 Calon TKI Ilegal ke UEA

    Tim Reaksi Cepat KP2MI Gagalkan Keberangkatan 8 Calon TKI Ilegal ke UEA

    Bogor: Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) kembali membongkar penampungan ilegal calon pekerja migran Indonesia (PMI) di wilayah Bogor, Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, Tim Reaksi Cepat KPPMI berhasil menyelamatkan delapan calon PMI.

    Mereka ditampung di sebuah kamar apartemen dan rencananya akan diberangkatkan ke Uni Emirat Arab. Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, mengungkap modus calo yang hendak memberangkatkan mereka adalah dengan memberikan sejumlah uang sebagai bagian dari proses pemberangkatan.

    “Dia diiming-imingi. Dia, misalnya, untuk berangkat bekerja, lalu mau dikasih uang Rp9 juta. Ternyata enggak dikasih-kasih, hanya Rp2 juta,” kata Karding usai menemui delapan calon PMI di Shelter PMI Serang, Benda, Kota Tangerang pada Kamis, 26 Desember 2024.
     

    Dia menyebut bahwa para calon PMI nonprosedural itu juga mengalami penahanan dokumen perjalanan oleh calo yang diduga akan memalsukan identitasnya.

    “Yang saya khawatir, saya menduga ini dipakai untuk buat paspor palsu. Beda nama sedikit, beda foto sedikit. Kayak gitu-gitu tuh,” ucap Karding.

    Selain itu, Karding mengatakan para korban sejatinya tak mengetahui dengan jelas proses keberangkatan mereka sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Bahkan, kata dia, para calon pekerja ilegal itu tak sadar bakal menjadi korban penipuan.

    “Ya mereka korban ini. Mereka pasti korban karena tidak tahu apa-apa. Kalau dia penyalurnya itu resmi, pasti akan menjelaskan cara berangkat yang benar seperti ini, seperti ini,” ucap dia.

    Hingga saat ini, polisi telah menangkap dua orang terduga pelaku calo pekerja migran dan telah menahannya di Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu, Karding menyebut kementeriannya masih menelusuri kemungkinan adanya jaringan besar di balik kasus ini.

    “Pokoknya, yang di Dubai kan namanya jaringan. Di sana kan kita harus butuh waktu kan, baru kemarin, baru dua hari kemarin, jangan terlalu cepat,” ujar dia.

    Di samping itu, Karding juga menanyakan mengapa para calon pekerja migran itu bersikeras untuk bekerja di luar negeri. Padahal, kata dia, gaji yang ditawarkan di negara tujuan tak memiliki selisih banyak dengan gaji di Indonesia.

    “Kenapa enggak coba cari pekerjaan dalam negeri? Paling beda Rp1 juta,” tanya Karding.

    “Susah, Pak (cari kerja),” kata seorang CPMI nonpresedural.

    Para calon pekerja itu menyebut bahwa ekonomi menjadi alasan kuat mengapa mereka ingin berangkat bekerja di luar negeri. Apalagi, mayoritas mereka menjadi tulang punggung keluarga.

    Bogor: Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) kembali membongkar penampungan ilegal calon pekerja migran Indonesia (PMI) di wilayah Bogor, Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, Tim Reaksi Cepat KPPMI berhasil menyelamatkan delapan calon PMI.
     
    Mereka ditampung di sebuah kamar apartemen dan rencananya akan diberangkatkan ke Uni Emirat Arab. Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, mengungkap modus calo yang hendak memberangkatkan mereka adalah dengan memberikan sejumlah uang sebagai bagian dari proses pemberangkatan.
     
    “Dia diiming-imingi. Dia, misalnya, untuk berangkat bekerja, lalu mau dikasih uang Rp9 juta. Ternyata enggak dikasih-kasih, hanya Rp2 juta,” kata Karding usai menemui delapan calon PMI di Shelter PMI Serang, Benda, Kota Tangerang pada Kamis, 26 Desember 2024.
     

    Dia menyebut bahwa para calon PMI nonprosedural itu juga mengalami penahanan dokumen perjalanan oleh calo yang diduga akan memalsukan identitasnya.
    “Yang saya khawatir, saya menduga ini dipakai untuk buat paspor palsu. Beda nama sedikit, beda foto sedikit. Kayak gitu-gitu tuh,” ucap Karding.
     
    Selain itu, Karding mengatakan para korban sejatinya tak mengetahui dengan jelas proses keberangkatan mereka sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Bahkan, kata dia, para calon pekerja ilegal itu tak sadar bakal menjadi korban penipuan.
     
    “Ya mereka korban ini. Mereka pasti korban karena tidak tahu apa-apa. Kalau dia penyalurnya itu resmi, pasti akan menjelaskan cara berangkat yang benar seperti ini, seperti ini,” ucap dia.
     
    Hingga saat ini, polisi telah menangkap dua orang terduga pelaku calo pekerja migran dan telah menahannya di Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu, Karding menyebut kementeriannya masih menelusuri kemungkinan adanya jaringan besar di balik kasus ini.
     
    “Pokoknya, yang di Dubai kan namanya jaringan. Di sana kan kita harus butuh waktu kan, baru kemarin, baru dua hari kemarin, jangan terlalu cepat,” ujar dia.
     
    Di samping itu, Karding juga menanyakan mengapa para calon pekerja migran itu bersikeras untuk bekerja di luar negeri. Padahal, kata dia, gaji yang ditawarkan di negara tujuan tak memiliki selisih banyak dengan gaji di Indonesia.
     
    “Kenapa enggak coba cari pekerjaan dalam negeri? Paling beda Rp1 juta,” tanya Karding.
     
    “Susah, Pak (cari kerja),” kata seorang CPMI nonpresedural.
     
    Para calon pekerja itu menyebut bahwa ekonomi menjadi alasan kuat mengapa mereka ingin berangkat bekerja di luar negeri. Apalagi, mayoritas mereka menjadi tulang punggung keluarga.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WHS)

  • Penampungan Ilegal Pekerja Migran di Bogor Terbongkar, 8 Orang Diselamatkan

    Penampungan Ilegal Pekerja Migran di Bogor Terbongkar, 8 Orang Diselamatkan

    loading…

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding di lokasi penampungan ilegal calon pekerja migran Indonesia (PMI), Bogor, Jawa Barat. Foto/Istimewa

    BOGOR – Penampungan ilegal calon pekerja migran Indonesia (PMI) di wilayah Bogor, Jawa Barat dibongkar Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Tim Reaksi Cepat KPPMI berhasil menyelamatkan delapan calon PMI dalam operasi tersebut.

    Mereka ditampung di sebuah kamar apartemen dan rencananya bakal diberangkatkan ke Uni Emirat Arab. Menteri P2MI Abdul Kadir Karding membeberkan modus calo yang hendak memberangkatkan mereka adalah dengan memberikan sejumlah uang sebagai bagian dari proses pemberangkatan.

    “Dia diiming-imingi. Dia, misalnya, untuk berangkat bekerja, lalu mau dikasih uang Rp9 juta. Ternyata enggak dikasih-kasih, hanya Rp2 juta,” kata Karding usai menemui delapan calon PMI di Shelter PMI Serang, Benda, Kota Tangerang, Minggu (29/12/2024).

    Karding mengatakan, para calon PMI nonprosedural itu juga mengalami penahanan dokumen perjalanan oleh calo yang diduga akan memalsukan identitas. “Yang saya khawatir, saya menduga ini dipakai untuk buat paspor palsu. Beda nama sedikit, beda foto sedikit. Kayak gitu-gitu tuh,” tutur Karding.

    Dia mengatakan, para korban sejatinya tak mengetahui dengan jelas proses keberangkatan mereka sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Bahkan, kata dia, para calon pekerja ilegal itu tak sadar bakal menjadi korban penipuan.

    “Ya mereka korban ini. Mereka pasti korban karena tidak tahu apa-apa. Kalau dia penyalurnya itu resmi, pasti akan menjelaskan cara berangkat yang benar seperti ini, seperti ini,” ucap dia.

    Hingga saat ini, kepolisian telah menangkap dua orang terduga pelaku calo pekerja migran dan telah menahannya di Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut. Karding menyebut kementeriannya masih menelusuri kemungkinan adanya jaringan besar di balik kasus ini.