:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5088005/original/047918700_1736440419-440f390e-5d15-4b2b-af10-bf8fdee989e0.JPG?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kapolri dan Menteri P2MI Siap Lindungi Pekerja Migran Lewat Pembentukan Satgas TPPO – Page 3")
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menambahkan, pihaknya menyoroti data yang mencatat bahwa 90 persen pekerja migran mengalami eksploitasi dan ketidakadilan, adalah mereka yang berangkat secara unprosedural.
Sebab itu, dukungan Polri sangat diperlukan untuk menekan angka tersebut.
“Mayoritas kasus eksploitasi, overcharging, bahkan human trafficking terjadi pada pekerja migran yang berangkat unprosedural. Kami berharap Polri membantu membongkar sindikat yang bermain di balik ini,” kata Karding.
Jakarta, Beritasatu.com – Mabes Polri bakal membentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan siap menindak oknum aparat yang ikut membekingi TPPO.
“Tentunya ini menjadi kesepakatan kita untuk melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang terlibat,” kata Listyo kepada wartawan Kamis (9/1/2025).
Listyo menyampaikan, saat ini pihaknya menyusun langkah-langkah hukum untuk membentuk Satgas TPPO tersebut.
“Di sisi lain, kami juga akan meningkatkan kerja sama melalui pencegahan kegiatan yang bersifat preventif, pendekatan hukum, dan tentunya juga bagaimana kita bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait,” katanya.
Harapannya, kata Listyo, Satgas TPPO tersebut bakal memberi perlindungan terhadap para pekerja yang berada di luar negeri.
Senada dengan Listyo, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding berharap Satgas tersebut bakal memberantas keterlibatan oknum yang terlibat membekingi TPPO.
“Kesimpulan besarnya sebenarnya adalah pasti ada yang main. Dalam artian ada calonya, ada sindikatnya. Untuk itu kami minta tolong kepada Pak Kapolri untuk bisa ke depan kita pelan-pelan urai dan salah satunya dengan membentuk Satgas TPPO,” kata dia.
Sumber foto: Antara/elshinta.com
Kementerian P2MI targetkan pengiriman 425 ribu PMI pada 2025
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 06 Januari 2025 – 22:11 WIB
Elshinta.com – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menargetkan pengiriman 425 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) bekerja ke luar negeri pada 2025.
“Kita targetkan minimal 425 ribu akan kita kirim tentu dengan support Pak Presiden,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding kepada awak media di Kementerian P2MI Jakarta, Senin (6/1).
Dengan rencana pengiriman sebanyak 425 ribu PMI tersebut, Karding berharap hal itu dapat mendorong perekonomian Indonesia sebesar 0,52 persen dengan kemungkinan capaian devisa hingga lebih dari Rp300 triliun.
Karding menyampaikan target tersebut setelah pada 2024 kementeriannya, yang sebelumnya merupakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), mencatat pengiriman sebanyak 297 ribu PMI ke luar negeri, dengan dampak perolehan devisa sebesar Rp251 triliun dan mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 0,36 persen.
Selain itu, realisasi pengiriman PMI pada 2024 tersebut juga membantu menurunkan angka pengangguran sebesar 3,98 persen dari total 7,47 juta pengangguran yang tercatat pada 2024.
Realisasi tersebut, kata Karding, sebenarnya belum memenuhi permintaan pekerja di pasar luar negeri, yang menyediakan 1,35 juta peluang kerja.
Untuk itu, pada tahun ini Kementerian P2MI menambah target pengiriman PMI agar dapat memanfaatkan peluang kerja yang ada secara optimal sehingga dapat semakin mendorong perekonomian nasional.
Untuk mendorong target pengiriman PMI, sejumlah upaya akan dipersiapkan, termasuk peningkatan keterampilan bahasa dari para pekerja migran.
“Kemarin juga di ratas kami usulkan agar terutama Bahasa Inggris itu menjadi bahasa nomor dua setelah bahasa Indonesia dan akan diusulkan untuk mulai dipelajari sejak sekolah dasar,” katanya.
“Dengan harapan ketika mereka selesai SMP atau SMA mereka sudah fluent atau lancar berbahasa Inggris sehingga kita lebih kompetitif dibanding Filipina,” ujar Karding lebih lanjut.
Sumber : Antara
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding menargetkan pengiriman minimal 425 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) pada tahun ini.
Jumlah itu lebih besar dari tahun lalu yang dikatakan hanya 297 ribu PMI. Karding menjelaskan kebutuhan pasar luar negeri terhadap PMI sebenarnya mencapai 1,35 juta orang namun belum bisa dipenuhi karena berbagai hal termasuk keterbatasan skill.
Mengirim lebih banyak PMI disebut dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia sebesar 0,52 persen dan perkiraan penerimaan devisa di atas Rp300 triliun.
“Pengiriman 425 ribu pekerja migran itu setara dengan dampak pertumbuhan ekonomi 0,52 persen, juga kepada devisa kemungkinan lebih dari Rp300 triliun yang masuk,” kata Karding saat konferensi pers di Gedung BP2MI, Pancoran Timur, Jakarta Selatan, Senin (6/1).
Dia optimistis target itu bisa tercapai sebab didukung anggaran Rp45 triliun yang sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto untuk kementeriannya. Kata dia anggaran itu bakal diberikan dalam tiga tahap masing-masing Rp15 triliun.
Dana itu disebut bakal digunakan buat membantu PMI, salah satu kemungkinannya pinjaman bunga sangat rendah. Dana itu dikatakan bisa digunakan untuk keberangkatan dan pelatihan calon PMI.
“Karena masalah utama selama ini adalah masalah akses pekerja migran Indonesia terhadap pembiayaan, terutama untuk cost culture pemberangkatan, yang kedua untuk pelatihan dan mungkin pemberdayaan,” tutur Karding.
Dia juga bilang mendorong PMI berangkat ke luar negeri secara prosedural agar mengikis masalah secara bertahap dengan mengutamakan peningkatan skill.
“Karena data kami, seluruh pekerja migran yang kena masalah di luar, baik eksploitasi, overcharge, kemudian perlakuan tidak adil lain, itu rata-rata karena faktor utamanya karena dia unprosedural dan juga skill. 90-95 persen datanya seperti itu,” katanya.
Karding juga menjelaskan dalam waktu dekat pihaknya bakal membentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk pengelolaan anggaran.
(fea/fea)
[Gambas:Video CNN]
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui memberikan dana Rp 45 triliun untuk membantu pekerja migran Indonesia (PMI).
Karding menjelaskan dana itu akan digunakan buat meningkatkan kemampuan pekerja migran dan memberikan akses pinjaman modal.
“Kemarin di rapat terbatas, alhamdulillah atas perhatian dan komitmen Pak Prabowo, nanti kementerian ini akan mendapatkan komitmen dari pemerintah untuk dana Rp45 triliun,” kata Karding saat ditemui di Kementerian P2MI/BP2MI, Jakarta, Senin (6/1).
Ia menyebut dana itu akan diberikan secara bertahap selama 5 tahun ke depan dan diharapkan mampu mengatasi sejumlah permasalahan yang dihadapi pekerja migran.
“Dana ini untuk salah satunya adalah untuk PMI berangkat dan juga untuk pelatihan calon PMI, karena masalah utama selama ini adalah masalah pembiayaan, akses pekerja migran Indonesia terhadap pembiayaan,” jelas dia.
“Pembiayaan terutama untuk cost structure pemberangkatan yang kedua untuk pelatihan dan mungkin juga pemberdayaan,” sambungnya.
Di sisi lain Karding menyebut program penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri pada 2025 akan mencapai 425 ribu orang.
Ia mengklaim ratusan ribu pekerja migran Indonesia akan mendorong peningkatakan pemasukan devisa negara hingga Rp300 triliun.
“Kalau 425 ribu lebih pekerja resmi dengan keahlian ditempatkan ke luar negeri, artinya mengurangi jumlah pengangguran nasional, akibatnya menambah remitansi, peredaran uang dalam negeri dan meningkatkan ekonomi nasional,” ujar dia.
(mab/fea)
[Gambas:Video CNN]
/data/photo/2025/01/06/677b96f295749.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kelakar Menteri P2MI Saat Bertanya Soal Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Presiden Prabowo")
Kelakar Menteri P2MI Saat Bertanya Soal Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Presiden Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (
BP2MI
)
Abdul Kadir
Karding sempat berkelakar dan bertanya kepada Presiden
Prabowo
Subianto terkait nasib kementeriannya, usai Prabowo membatasi para pembantunya ini untuk melakukan dinas ke luar negeri.
“Saya tanya kepada Pak Presiden apakah kementerian saya ini juga termasuk yang enggak boleh ke luar negeri?” ujar Abdul Karding dalam pertemuan di kantor BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).
Pertanyaan ini Karding tanyakan ketika Prabowo mengadakan rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025) lalu.
Saat itu, pertanyaan Karding langsung dijawab oleh Prabowo, “Oh enggak, kalau kementerian sampean itu kan memang itu tupoksinya di luar negeri, harus boleh ke luar negeri.”
Meski mendapat lampu hijau dari Prabowo, Karding mengaku tetap memberikan arahan kepada staf dan anggotanya untuk tetap bertanggung jawab atas semua perjalanan dinas yang dilakukan.
“Saya tetap akan mendorong kepada teman-teman yang ada di jajaran itu (di BP2MI) untuk setiap berangkat ke luar negeri pun tetap harus ada hasilnya,” kata dia.
Karding melarang, stafnya untuk sekadar berangkat tanpa tujuan yang jelas karena semata-mata ingin liburan.
“Jangan berangkat kalau sekedar mau jalan-jalan aja atau sekedar menjadikan kunjungan keluarga, itu modus saja untuk jalan-jalan,” lanjut dia.
Karding menegaskan, semua perjalanan dinas harus punya tolak ukur yang jelas. Jika ada yang perlu ditangani atau diskusi lebih jelas, staf baru boleh berangkat.
“Tetap harus ada ukuran-ukurannya. Kalau ada yang mau ditangani, silakan berangkat. Ada yang mau didiskusikan, silakan berangkat. Untuk ukuran-ukurannya harus jelas,” imbuh Karding.
Diberitakan, Menteri, kepala lembaga, serta gubernur dan bupati yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) tanpa izin dari Presiden Prabowo Subianto akan menghadapi konsekuensi serius.
Hal ini diatur dalam surat edaran bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada 23 Desember 2024.
“Dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Presiden, maka saudara pimpinan kementerian/lembaga/daerah/instansi dan pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan,” tulis surat edaran tersebut, sebagaimana dikutip oleh Kompas.com, Kamis (26/12/2024).
Surat edaran ini mengatur bahwa semua perjalanan dinas luar negeri harus seizin Presiden Prabowo Subianto, dan jumlah rombongan akan dibatasi sesuai dengan tujuan dinas luar negeri.
Aturan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet pada 23 Oktober dan 6 November 2024, yang menekankan pentingnya penghematan dalam PDLN.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Menteri BP2MI Pastikan Belum Ada Pekerja Migran Indonesia Terkena Virus HMPV
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Badan Perlindungan
Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan, hingga saat ini belum ada
pekerja migran
Indonesia (PMI) yang terdampak virus Human Metapneumovirus (HMPV) dari China.
“Alhamdulillah, belum ada laporan sampai hari ini,” ujar Karding saat ditemui di Kantor BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).
Dia mengatakan, BP2MI akan merujuk pada arahan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyikapi wabah
virus HMPV
ini.
“Jadi, arahan-arahan dari Kemenkes akan kita jadikan patokan. Misalnya, waspada di tempat-tempat umum, khusus PMI ini harus menggunakan masker (dan lain sebagainya),” imbuh dia.
Karding mengatakan, pihaknya tetap mewaspadai virus HMPV yang berkembang di China.
Namun, dia mengimbau agar masyarakat, dalam hal ini para pekerja migran, untuk tidak terlalu khawatir akan penyakit ini.
“Ini perlu diwaspadai, tapi tidak perlu terlalu dikhawatirkan,” lanjut dia.
Karding mengaku belum akan menunda atau memberhentikan sementara pemberangkatan pekerja migran Indonesia menuju China dan sekitarnya selama Kemenkes belum menerbitkan larangan.
“Selama Kemenkes masih oke (untuk memberangkatkan), kita oke, enggak ada masalah,” kata Karding lagi.
Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penyebaran virus HMPV dan influenza tipe A masih terbatas di wilayah China.
Kemenkes juga terus melakukan pemantauan melalui surveilans dan pelaporan terhadap penyakit infeksi emerging atau penyakit menular jenis baru.
Saat ini, Kemenkes belum menerapkan kebijakan pembatasan atau larangan perjalanan dari dan ke China.
Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
“Tidak perlu panik, tetapi tetap waspada dengan memantau perkembangan kasus di berbagai media. Kalaupun terpaksa harus ke luar negeri, terlebih dahulu harus memastikan situasi dan kebijakan di negara tersebut serta terapkan protokol kesehatan,” ujar Juru Bicara Kemenkes Widyawati dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2024/12/12/675a7592b351f.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Menanti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025…")
Menanti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025…
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Pemerintah
merencanakan pelaksanaan
program makan bergizi gratis
dilakukan secara masif pada 6 Januari 2025, dengan anggaran Rp 71 triliun.
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024 lalu, Presiden
Prabowo
Subianto mengungkapkan, program
makan bergizi gratis
merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.
Pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program tersebut bakal dimulai di 932 titik pada Januari 2025.
“Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” kata Dadan di Jakarta pada 25 November 2024, dikutip dari
Antaranews
.
Memasuki awal tahun 2025,
pemerintah
pun mulai membahas secara serius lagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mengingat, program belajar mengajar mayoritas akan kembali dimulai di sekolah pada 6 Januari 2025.
Pada 3 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Kepala Negara mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sejak siang. Setidaknya, rapat berlangsung sekitar 2 jam lebih sejak dimulai pukul 15.00 WIB.
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
di lokasi, rapat itu dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.
Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Arie.
“(Rapat) tentang semua terkait pemberdayaan masyarakat. Di mana negara hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.
Menurut Budi Arie, makan bergizi gratis juga masuk dalam pembahasan rapat.
“Makan bergizi gimana peran desa, peran koperasi, peran BUMDes, dan sebagainya. Kita (koperasi) memang bertugas untuk membantu, kita memang betul-betul untuk bantu,” ujarnya.
Budi Arie mengungkapkan, kesiapan terkait makan bergizi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana. Sebab, kementerian dan lembaga lain hanya merupakan pendukung program.
Lebih lanjut, Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 1.923 koperasi siap terlibat dalam program makan bergizi gratis.
“Koperasi ada data kita sudah menyampaikan, ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaran makan bergizi gratis,” kata Budi Arie.
Dia mengungkapkan, jenis koperasi yang siap terlibat ada bermacam-macam, seperti koperasi telur, koperasi sayur, maupun koperasi lainnya.
“Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis,” ujar Budi Arie.
“Oh iya, (memasok bahan makanan). Termasuk desa (juga memasok). Desa juga BUMdes sudah menyiapkan semuanya. Kita di 29 provinsi, ya,” katanya lagi.
Dikkutip dari Antaranews, Budi Arie menyatakan bahwa koperasi susu di Indonesia siap memasok kebutuhan 1,3 juta liter susu sapi segar per hari untuk program makan bergizi gratis.
“Koperasi susu itu identifikasi kita kan ada 1,3 juta liter per hari kemampuan koperasi susu Indonesia,” kata Budi Arie pada 3 Januari 2024.
Dengan kemampuan produksi harian tersebut, menurut Budi, koperasi mampu menjangkau sekitar 6,5 juta penerima program makan bergizi gratis dengan asumsi setiap orang menerima 200 ml susu.
Kemudian, Budi Arie mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan pasokan susu dari koperasi, terutama dari wilayah Jawa Timur.
Menurut Budi Arie, produksi susu dari koperasi di Jawa Timur sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan program tersebut di provinsi itu.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan sebanyak 10 dapur umum
TNI AL
telah siap memasok makan bergizi gratis yang serentak digelar mulai 6 Januari 2025.
“Untuk mendukung makan siang bergizi, itu yang sudah siap ini 10 titik. Tapi, kita targetnya 18 titik ya bahkan kalau nanti didukung anggaran yang cukup, kita bisa sampai dengan 96 titik,” kata KSAL dalam konferensi pers di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).
KSAL menjelaskan, dapur umum ini didirikan di seluruh pangkalan atau markas TNI AL.
Dengan rincian, berada di Brigif 1 Marinir (Jakarta), Seskoal, Pusdikmar, Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan; Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang; Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar; Pangkalan TNI AL (Lanal) Biak; Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung; dan Batalyon Infanteri (Yonif) 10 Marinir Batam.
Kemudian, dapur-dapur di Pangkalan Marinir Opak Surabaya, Komando Latih Marinir (Kolatmar) PLP Purboyo Malang, Yonif 7 Marinir Lampung, Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan Belawan, Yonif 9 Marinir Lampung, Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Katapop Sorong, Lantamal XI Ambon, Lanal Tegal, Lanal Lhokseumawe, Lanal Malang, dapur umum di lingkungan Kodiklatal, dan di Resimen Kavaleri (Menkav) 2 Marinir Semarung Surabaya.
“Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ke depan markas-markas yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebenarnya bisa digunakan apabila anggarannya cukup untuk membangun dapur. Tapi tempat sudah kita siapkan,” ujar KSAL.
Lebih lanjut, KSAL mengatakan bahwa pihaknya juga siap mengerahkan dapur-dapur mobile atau berjalan yang ada di batalyon-batalyon perbekalan dan dan peralatan (yonbekpal) Korps Marinir TNI AL.
Namun, KSAL menyebut bahwa TNI AL sejatinya menyiapkan 96 titik dapur umum guna mendukung program pemerintah yakni makan bergizi gratis.
“Dalam mendukung
program Makan Bergizi Gratis
yang dicanangkan oleh Pemerintah, TNI AL telah menyiapkan 96 titik dapur umum di seluruh Indonesia,” kata KSAL Ali.
KSAL memerinci dapur umum itu terdiri dari 78 titik di jajaran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut serta 18 titik di jajaran Korps Marinir.
Selain makan bergizi gratis, TNI AL juga mendukung program pemerintah mewujudkan ketahanan pangan.
Ali mengatakan bahwa ketahanan pangan telah dilaksanakan TNI AL meliputi sektor pertanian, perkebunan, holtikultura, peternakan, perikanan air tawar maupun air laut.
“Adapun kesiapan lahan TNI AL dalam mendukung program ketahanan pangan adalah seluas 8.342,09 hektar,” ungkap KSAL.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas perdana di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, (3/1/2025).
Dalam rapat yang digelar secara tertutup tersebut turut hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ratas yang dimulai sekitar pukul 15.15 WIB baru selesai pukul 17.30 WIB. Rapat dihadiri oleh para menteri yang berada di bawah Koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.
Para Menteri yang hadir diantaranya yakni Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding.
Selain itu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.
Menko Muhaimin Iskandar mengatakan rapat membahas sejumlah agenda pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.
“Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat. Salah satunya data tunggal agar tepat sasaran, yang kedua meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi, kolaborasi dengan UMKM,” ucapnya.
Selanjutnya, Presiden juga memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran. Menurut Muhaiman, pemerintah akan menyiapkan 100 balai latihan kerja baru bagi para pekerja.
“Untuk pemberangkatan, persiapan jabatan tertentu kualitas standar skill dan vokasi yang siapkan khusus melalui 100 balai latihan kerja baru,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah akan memperluas akses pendanaan bagi UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan pekerja migran melalui pinjaman berbunga rendah. Model pendanaan ini akan diinisiasi bersama kementerian dan lembaga terkait termasuk program kredit murah yang disalurkan melalui dana pinjaman bergulir.
“Ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam, pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait khususnya kementerian keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” kata Muhaimin.
Program lain yang menjadi fokus adalah optimalisasi bantuan sosial melalui Kementerian Sosial. Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembenahan data penerima bantuan dengan menerima usulan dan sanggahan dari masyarakat untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
“Pokoknya gini tidak ada satupun orang miskin di Republik ini yang tidak mendapatkan bantuan. Itu yang paling akan kita lakukan dalam waktu cepat,” lanjutnya.
Sementara itu Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa salah satu agenda rapat yakni membahas program makan bergizi gratis. Pemerintah ingin memastikan bagaikan peran Desa, Koperasi dalam program tersebut.
“Bagaimana peran desa, peran kooperasi, peran BUMDES, dan sebagainya,” katanya.
Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) perdana pada 2025 di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025). Dalam ratas ini, Prabowo memantapkan program untuk mendorong masyarakat berdaya mandiri.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar selepas ratas di Istana Bogor.
“Agenda pemberdayaan dimulai dari keinginan agar graduasi masyarakat miskin, mulai dari miskin ekstrem, miskin menjadi berdaya mandiri,” ujar Muhaimin Iskandar yang juga akrab disapa Cak Imin, Jumat (3/1/2024).
Cak Imin mengatakan, banyak isu-isu yang harus ditangani dengan cepat oleh pemerintah. Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan.
“Kemudian bahan baku, holding antar-UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi kolaborasi dengan UMKM,” kata Cak Imin tentang program masyarakat mandiri.
Dia mengatakan bahwa dalam meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman, sekaligus kemudahan finansial bagi para UMKM, pekerja migran, koperasi, ekonomi kreatif, akan ada beberapa penanganan berupa dana simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh pemerintah.
Adapun anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bantuan modal atau simpan pinjam tersebut mencapai Rp 20 triliun.
“Baik melalui dana pinjaman bergulir yang ada di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya, kemudian akan dibuat program khusus pinjaman untuk pekerja ke luar negeri. Pekerja migran Indonesia yang mau ke luar negeri membutuhkan uang untuk pelatihan, uang untuk cost structure, biaya tiket, kemberangkatan, pelatihan, kemudian dokumen itu kita berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah,” papar Cak Imin tentang program masyarakat mandiri.
Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyatakan, pemerintah akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran Indonesia. Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah membangun 100 balai latihan kerja baru untuk persiapan dan meningkatkan kemampuan pekerja migran dengan jabatan tertentu.
Cak Imin juga menyampaikan bahwa pemerintah akan sigap dalam optimalisasi bantuan sosial, dengan membenahi data tunggal bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat tak mampu agar tepat sasaran. Masyarakat juga dapat mengusulkan sebagai penerima bansos melalui aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial.
“Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait, khususnya kementerian keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” jelas Cak Imin soal program masyarakat mandiri.
Hadir pula dalam rapat ini menteri yang berada di bawah koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, yakni Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Selain itu, hadir pula Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.