Xcloud.id

Tag: Abdul Kadir

  • Dampingi Prabowo, Menteri P2MI Angkat Bicara Soal Penembakan TKI di Malaysia

    Dampingi Prabowo, Menteri P2MI Angkat Bicara Soal Penembakan TKI di Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding angkat bicara terkait penembakkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025) lalu.

    Karding yang saat ini turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan ke Malaysia pun menyebut bahwa sebagai otoritas yang ada dalam negeri dan bertanggungjawab terhadap pekerja migran, instansinya sudah melakukan koordinasi dengan pihak kedutaan dan juga atase kepolisian untuk memperjelas kronologi kejadian. 

    Dia juga menekankan bahwa pemerintah turut mendorong upaya koordinasi dengan pihak-pihak setempat, agar bisa mendampingi penanganan jenazah maupun menjenguk korban di Rumah Sakit (RS).

    “Kami juga berkordinasi sekaligus kemungkinan apabila ada proses hukum ke depan. Kami minta dan kami akan berusaha menyiapkan misalnya tim advokasi untuk mendampingi mereka [korban],” kata Karding kepada wartawan, Senin (27/1/2025).

    Terkait di dalam negeri, kata Karding, pemerintah juga sudah meminta jajaran untuk memastikan seluruh keluarga mengetahui duduk permasalahan yang terjadi.

    Termasuk, upaya lain agar bisa memitigasi hal-hal apa saja yang kira-kira perlu dipersiapkan untuk melindungi dan menjaga pekerja migran Indonesia (PMI).

  • Karding Minta Kemlu Dorong Tranparansi Penegakan Hukum Penembakan WNI di Malaysia

    Karding Minta Kemlu Dorong Tranparansi Penegakan Hukum Penembakan WNI di Malaysia

    loading…

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dapat mendorong transparansi penegakan hukum terkait penembakan warga negara Indonesia (WNI) di Perairan Tanjung Rhu. Foto/Riana Rizkia

    MALAYSIA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dapat mendorong transparansi penegakan hukum terkait penembakan warga negara Indonesia (WNI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia . Salah satu korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) tersebut tewas.

    “Kita juga minta Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini (Malaysia) dibuka transparansinya. Jadi terang benderang proses proses ini, sehingga jauh lebih baik,” kata Karding di Mandarin Oriental Hotel, Malaysia, Senin (27/1/2025).

    Di sisi lain, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kedutaan hingga atase kepolisian setempat untuk mengetahui duduk perkara hingga penembakan tersebut terjadi.

    “Sebagai otoritas pekerja migran, kami setelah mendengar informasi itu langsung melakukan koordinasi dengan pihak kedutaan, juga atase kepolisian kita yang ada di sini untuk memperjelas koordinasi masalahnya,” katanya.

    “Melakukan koordinasi dengan pihak setempat agar kita bisa mendampingi penanganan jenazah maupun tengok yang di rumah sakit. Sekaligus kemungkinan ada proses hukum ke depan. Itu juga minta, kita akan berusaha menyiapkan, misalnya tim advokasi. Untuk mendampingi mereka (para korban),” sambungnya.

    Karding pun menegaskan bahwa Kementerian P2MI telah menghubungi keluarga korban yang meninggal maupun selamat akibat insiden tersebut. Diketahui, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menembak 5 WNI pekerja migran unprocedural pada Jumat, 24 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

    Akibat penembakan itu, satu orang meninggal dunia, satu orang mengalami luka kritis, dan tiga lainnya terluka.

    (rca)

  • Pelajar Indonesia di Malaysia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo, Sudah Menunggu Sejak Subuh – Halaman all

    Pelajar Indonesia di Malaysia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo, Sudah Menunggu Sejak Subuh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam kunjungan kerjanya ke Malaysia, Presiden Prabowo Subianto kembali disambut oleh Warga Negara Indonesia yang ada di negara tersebut.

    Kepala Negara disambut oleh para WNI termasuk pelajar di Hotel tempatnya bermalam begitu tiba di Malaysia pada Senin (27/1/2025).

    Presiden Prabowo tiba di hotel sekitar pukul 07.00 waktu setempat. Empat anak Indonesia yang mengenakan pakaian adat menyambutnya dengan penuh semangat sambil mengucapkan, “Selamat datang Pak Presiden di Kuala Lumpur”.

    Sambil tersenyum, Presiden Prabowo pun membalas sapaan mereka, “Terima kasih, terima kasih semuanya. Gagah sekali kalian semua ya. Terima kasih pagi-pagi sudah jemput saya,” ucap Presiden Prabowo dikutip dari Sekretariat Presiden.

    Antusiasme para pelajar menyambut Presiden tampak dari kedatangan mereka ke hotel tempat Presiden Prabowo beristirahat. Fadil dan Ziva, dua pelajar SMP dan SMA, bahkan sudah berada di lokasi sejak pukul 05.00 pagi.

    “Sudah di sini dari jam 5-an, untuk ketemu Pak Prabowo, menyambut kehadirannya,” ujar Fadil.

    Hal senada diungkapkan Ziva yang meski berdiri agak jauh dari kerumunan utama, dia tetap merasa senang bisa melihat langsung Presiden Prabowo. “Happy banget, tapi kita tidak dapat salam karena berdiri di belakang banget. Jadi melihat saja sudah bersyukur,” katanya.

    Syafiq, pelajar SD yang juga ikut menyambut, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo.

    “Mau ketemu Pak Prabowo, karena minggu ini libur, satu Malaysia libur. Semoga Pak Prabowo menjadi presiden yang baik dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaannya,” tuturnya.

    Tidak hanya pelajar, masyarakat turut menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo. Lina, salah satu perwakilan masyarakat Indonesia yang hadir, mengungkapkan rasa senangnya atas kedatangan Presiden.

    “Kami excited sekali karena Presiden Prabowo ini baru terpilih ya. Kami tentunya punya harapan besar kepada Presiden agar pendidikan di Indonesia lebih baik dan segala aspek di Indonesia juga bisa lebih baik,” ungkap Lina.

    Lina juga menyebut bahwa kedatangan Presiden Prabowo dapat memberikan semangat baru bagi warga Indonesia di Malaysia. “Senang, beliau tadi memberi salam kami, guru-guru, siswa-siswa, seru, senang banget,” tambahnya.

    Selain pelajar dan masyarakat, tampak pula sejumlah menteri yang telah lebih dahulu berada di lokasi untuk menyambut kedatangan Presiden. Diantaranya adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM Rosan Roeslani.

  • Menteri P2MI Targetkan Kirim 100 Ribu Calon Pekerja Lulusan Balai Vokasi Kemenaker ke Luar Negeri – Halaman all

    Menteri P2MI Targetkan Kirim 100 Ribu Calon Pekerja Lulusan Balai Vokasi Kemenaker ke Luar Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melangsungkan rapat koordinasi di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

    Dalam pertemuan itu, dibahas penyelarasan target terkait ketenagakerjaan.

    Salah satunya Kemenaker menargetkan satu juta orang dilatih di balai – balai vokasi untuk menyiapkan sumber daya manusia siap kerja yang akan bekerja di dalam maupun luar negeri.

    “Kita punya target dan memang kami melihat sinergi antara dua kementerian ini penting untuk kami bisa mencapai target satu juta orang yang akan kita latih dalam balai-balai vokasi kami, terlepas apakah itu nanti akan ditempatkan di dalam negeri maupun di luar negeri,” kata Yassierli dalam konferensi pers usai rakor.

    Para calon pekerja yang mengikuti vokasi juga terbuka peluang untuk bekerja di luar negeri. Peluang ini yang disinergikan dengan Kementerian P2MI.

    Dalam kesempatan itu Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan, target yang dicanangkan oleh Kemenaker selaras dengan upaya Kementerian P2MI yang menargetkan ada 425 ribu calon pekerja ditempatkan bekerja di luar negeri untuk periode 2025.

    Karding menargetkan ada 50-100 ribu calon pekerja lulusan balai pelatihan vokasi Kemenaker yang akan disalurkan atau ditempatkan bekerja di perusahaan di luar negeri.

    “Sehingga poinnya dapat, beliau juga terbantu, kami juga terbantu. Poinnya dapat situ. Yang dilatih, terserap semua nanti. Nah, di kami, target penempatan kami juga tercapai. Pemerintah target devisanya Insyaallah juga tercapai. Jadi, dua hal itu menjadi poin dan kita sudah sepakat,” kata Karding.

    Karding menutup pernyataannya dengan menegaskan setiap pembantu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berprinsip untuk sama-sama memudahkan, saling membahu dalam mencapai program kerja masing – masing kementerian.

    “Jadi kami berprinsip bahwa kami sama dalam satu kabinet dengan Presiden yang sama, oleh karena itu kami bersepakat untuk saling membantu, saling menolong,” pungkas Karding.

    Selain kedua menteri, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut.

     

     

     

  • Menteri P2MI Sambangi Bappenas Bahas Program Masuk RPJMN, Apa Saja?

    Menteri P2MI Sambangi Bappenas Bahas Program Masuk RPJMN, Apa Saja?

    Jakarta –

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mendatangi kantor Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Pertemuan itu membahas berbagai program Kementerian P2MI yang akan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bappenas.

    Abdul Kadir mengatakan semua program yang disusun Kementerian P2MI telah masuk dalam RPJMN Bappenas. Program tersebut antara lain program yang diupayakan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    “Ada banyak upaya-upaya ke depan dalam rangka, satu, meningkatkan kualitas pelindungan Pekerjaan Migran, yang kedua, membangun pemberdayaan yang semakin baik, yang ketiga adalah penempatan Pekerjaan Migran dengan level skill yang lebih baik ke depan,” ujar Abdul Kadir saat wartawan menemuinya di Kantor Bappenas, Jumat (24/1/2025).

    “Tadi banyak ya, satu soal konsep pelindungan, termasuk semua tadi, pengembangan produktivitas atau peningkatan SDM juga masuk, soal pemberdayaan juga masuk, soal diplomasi ekonomi luar negeri juga masuk. Jadi semua yang kami rancang masuk semua,” tambahnya.

    Abdul Kadir mengaku tidak ada kesulitan saat membahas program KP2MI untuk masuk RPJMN. Hal itu disebabkan telah ada kesamaan pikiran antara Kementerian P2MI dengan Bappenas.

    “Alhamdulillah saya sangat senang karena semua yang sudah kita pikirkan, semua belanja masalah yang sudah kita susun, semua roadmap yang sudah kita susun, semuanya sudah masuk bagian dari rencana P2MI,” ujar Abdul Kadir.

    Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan menerima masukan dari Rachmat Pambudy untuk memetakan negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Christina mengatakan Indonesia juga perlu mencari peluang bukan sekadar memenuhi job order.

    “Tapi Pak Menteri tadi lebih jauh lagi, jangan hanya memenuhi job order yang ada saat ini, tapi bagaimana peluang-peluang ke depannya. Di kaitkan juga tadi soal pekerja migran, dengan diplomasi ekonomi, bagaimana mereka bisa mengambil peran di situ,” tuturnya.

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bandung Barat Jadi Pengirim Pekerja Migran Ilegal Terbesar Keempat di Jabar

    Bandung Barat Jadi Pengirim Pekerja Migran Ilegal Terbesar Keempat di Jabar

    JABAR EKSPRES – Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu daerah penyumbang pekerja migran ilegal (PMI) terbanyak di Jawa Barat (Jabar).

    Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Bandung Barat, periode 2024 hingga Januari 2025, sebanyak 68 warganya memilih bekerja sebagai PMI atau non-prosedural.

    Dari data tersebut, sedikitnya terdapat 7 negara yang menjadi pilihan para PMI Bandung Barat untuk bekerja diantaranya, timur tengah, seperti Arab Saudi dan Dubai. Sementara di kawasan Asia meliputi Malaysia, Taiwan, Jepang, dan Kamboja.

    Dengan jumlah tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagai penyumbang pekerja migran ilegal ke-empat terbanyak di Jawa Barat.

    BACA JUGA: Menteri Abdul Kadir Karding Sosialisasikan Program Pekerja Migran di B-Universe

    Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT) Disnaker KBB, Dewi Andani mengatakan, rata-rata permasalahan yang dialami PMI ilegal di negara dimana mereka di berkerja cukup beragam, seperti tindakan kekerasan oleh majikan, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga pembunuhan.

    Disnakertrans KBB juga mencatat dari 68 PMI ilegal, 11 orang diantaranya meninggal dunia. Kemudian lima diantaranya dikuburkan di Arab Saudi.

    “Ada TPPO, lalu juga ada di negara penempatannya dia mengalami kecelakaan kerja, gajih tidak dibayarkan itu akibat dari PMI ilegal. Jadi yang terdata itu memang berdasarkan laporan keluarga,” kata Dewi Andani saat dikonfirmasi, Kamis (23/1/2025).

    Dijelaskan pemerintah daerah hanya bisa mendeteksi PMI non-prosedural tatkala muncul permasalahan di tempat kerjanya.

    “Memang menurut Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Bandung Barat jadi salah satu penyumbang keempat terbesar PMI ilegal di Jabar. Ini diketahui setelah banyaknya laporan penelantaran, kekerasan, hingga hilang kontak,” ujarnya.

    Menurut Dewi maraknya PMI ilegal asal Bandung Barat dipicu karena rendahnya edukasi masyarakat serta tingginya desakan ekonomi. Warga Bandung Barat tak punya pilihan ketika berada dalam kondisi serba kekurangan atau dilanda masalah utang, baik ke bank emok atau pinjaman online.

    Maka, jalan pintas menjadi PMI ilegal terpaksa ditempuh karena menjanjikan gaji besar atau uang muka jaminan. Masalah lainnya ternyata banyak penyalur atau calo di setiap desa yang menawarkan bekerja di luar negeri secara instan dan mudah.

  • Tanggung jawab makin luas, Menteri P2MI nilai wajar penambahan pejabat

    Tanggung jawab makin luas, Menteri P2MI nilai wajar penambahan pejabat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menilai penambahan pejabat di lingkungan Kementerian P2MI adalah hal yang wajar karena tanggung jawab dan kewenangan kementerian yang semakin luas.

    “Suka tidak suka, kalau kita ingin ideal melakukan pelindungan kemudian penempatan dan juga pemberdayaan dan pelayanan, maka memang harus memenuhi, harus memang ditambah,” kata Karding setelah melantik pejabat Eselon I Kementerian P2MI di Jakarta, Rabu (22/1) malam.

    Karding memberi contoh dengan pelantikan pejabat Direktur Siber Pelindungan PMI yang berada di Dirjen Pelindungan Kementerian P2MI, yang dijabat oleh Kombes Pol Raja Sinambela.

    “Suka tidak suka, kita harus punya Direktur Siber. Karena sekarang modus perekrutan itu, termasuk korban TPPO itu sekarang lewat online,” ujar Karding.

    Mengenai posisi Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) yang akan ditempatkan di beberapa Perwakilan RI di luar negeri, Karding mengatakan bahwa pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, seraya menambahkan bahwa delapan dari sembilan kewenangan tugas Atnaker ada di Kementerian P2MI.

    Dia mengatakan akan tetap menggunakan nama Atase Ketenagakerjaan karena harus melalui proses panjang dan mengubah undang-undang jika ingin menggunakan nama Atase Pekerja Migran.

    “Menurut saya tidak masalah, yang penting fungsinya saja. Fungsinya di luar negeri itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kami,” ujar Karding.

    Berikut para pejabat Kementerian P2MI yang dilantik pada Rabu malam:
    Direktur Jenderal Promosi dan Peluang Kerja Luar Negeri: Dwi Setiawan Susanto
    Direktur Jenderal Penempatan: Ahnas
    Direktur Jenderal Pelindungan: Rinardi
    Direktur Jenderal Pemberdayaan: Muh. Fachri
    Inspektur Jenderal: Irjen Pol I Ketut Suardana
    Staf Ahli Bidang Transformasi Digital: Moch. Chotib
    Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga: Agustinus Gatot Hermawan
    Direktur Siber Pelindungan PMI: Kombes Pol Raja Sinambela.

    Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP-KP2MI sinergi melindungi awak kapal perikanan RI dari eksploitasi

    KKP-KP2MI sinergi melindungi awak kapal perikanan RI dari eksploitasi

    Mulai dari kurangnya keterampilan dan pelatihan, adanya penipuan dalam proses rekrutmen hingga timbul proses penempatan yang tidak sesuai prosedur.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) untuk memperkuat perlindungan awak kapal perikanan migran Indonesia dari tindakan eksploitasi, kekerasan maupun penipuan.

    “Kami sangat mengapresiasi komitmen KP2MI yang telah berkolaborasi dan bersinergi dengan KKP dalam tata kelola perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan migran, sehingga pekerja migran sektor kelautan dan perikanan dapat terlindungi dengan lebih baik,” kata Sekjen KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di Kantor Pusat Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

    Rudi menyampaikan bahwa kolaborasi itu untuk mendapatkan solusi berbagai permasalahan yang dihadapi pekerja migran Indonesia, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan.

    “Mulai dari kurangnya keterampilan dan pelatihan, adanya penipuan dalam proses rekrutmen hingga timbul proses penempatan yang tidak sesuai prosedur,” ujar Rudy.

    Lebih lanjut, Rudy menuturkan bahwa kerja sama KKP dengan KP2MI bertujuan melindungi awak kapal perikanan Indonesia pada semua proses, meliputi asistensi kepada pelaksana perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan, serta koordinasi dalam proses perizinan berusaha Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) bidang awak kapal perikanan.

    Selain itu, meliputi pemetaan sebaran pelaksana perekrutan dan penempatan AKP Indonesia untuk bekerja di kapal perikanan berbendera asing hingga memastikan setiap awak kapal perikanan Indonesia yang akan ditempatkan di kapal perikanan berbendera asing telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

    Rudy menjelaskan dengan hadirnya kerja sama ini diharapkan mengurangi permasalahan eksploitasi awak kapal perikanan Indonesia.

    “Kerja sama ini penting karena pekerja migran sektor kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara kongkrit bagi pendapatan negara dan produktifitas ekonomi,” kata Rudy pula.

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding berharap dengan kerja sama antara KKP dan KP2MI/BP2MI akan meningkatkan keselamatan kerja para pekerja migran Indonesia, salah satunya pada sektor kelautan dan perikanan.

    “Kementerian ini tidak bisa bekerja sendiri, oleh karena itu kami melaksanakan arahan Presiden Prabowo untuk saling berkolaborasi. Kami berharap untuk bersinergi dan bergandeng tangan untuk memberdayakan pekerja migran Indonesia dan keluarganya,” ujarnya lagi.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pihaknya bersama BP2MI menyiapkan skema skema perlindungan ekstra untuk awak kapal perikanan Indonesia di luar negeri, salah satunya dengan peningkatan keterampilan.

    Dengan keahlian yang dimiliki, ABK Indonesia punya daya saing tinggi di dunia kerja, serta dapat terhindar dari praktik kekerasan maupun penipuan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dikira Bullying, Ternyata Bocah SD, SMP, dan SMA Pesta Arak di Jember

    Dikira Bullying, Ternyata Bocah SD, SMP, dan SMA Pesta Arak di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Peristiwa di balik kehebohan media sosial soal dugaan perundungan (bullying) terhadap bocah kelas enam sekolah dasar berinisial J di Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur akhirnya terungkap.

    Camat Semboro ‘Ading’ Abdul Kadir mengatakan tidak ada perundungan terhadap J. Kesimpulan ini diperoleh setelah J dan keluarganya, keluarga teman-teman J, polisi, dan pemerintah bertemu untuk membahas persoalan ini di kantor Polsek Semboro, Selasa (21/1/2025) malam.

    “J paling kecil, tapi berinisiatif mengajak dua teman mainnya yang SMP dan SMA untuk minum-minum di Desa Pondok Dalem. Dia minta uang Rp 15 ribu ke ibunya dan dikasih neneknya Rp 14 ribu,” kata Ading, usai pertemuan.

    Uang itu digunakan Rp 25 ribu oleh J untuk patungan membeli arak seharga Rp 35 ribu per botol. Teman J yang duduk di bangku SMP dan SMA masing-masing menyumbang lima ribu rupiah. Mereka juga membeli minuman lain sebagai campuran.

    Peserta pesta arak pada Minggu (19/1/2025) pagi ini berkembang menjadi enam anak. “J ini paling banyak minum, dan tidak sadarkan diri,” kata Ading.

    Melihat J tak sadarkan diri, dua temannya bingung dan memapahnya ke sungai di Pondok Dalem. J sempat muntah sedikit, lalu tidak sadarkan diri kembali.

    Panik, dua teman J segera memnumkan es air kelapa muda. “Mereka meyakini itu bisa menetralisir,” kata Ading.

    Gagal membuat J siuman, dua bocah itu membawanya ke sebuah lapangan. Di sana J digeletakkan, dan potongan video yang mempertontonkan adegan seorang bocah lelaki seperti sedang menginjak perut J pun viral. “Itu sebenarnya bukan diinjak, tapi supaya muntah,” kata Ading.

    Tetap gagal membuat siuman, mereka akhirnya kembali ke desa tempat tinggal J. Mereka mengangkat J dan memasukkannya ke dalam semacam aliran air kecil. Dalam posisi inilah, ibu J menemukan sang anak dan sontak-kontak marah. Dia kemudian menyampaikan kepada salah satu kerabat dan peristiwa ini pun viral sebagai dugaan perundungan.

    Dalam pertemuan malam ini, semua keluarga anak-anak yang terlibat mengakui peristiwa tersebut sebagai aib dan tak perlu dilanjutkan ke proses hukum. Orangtua berkomitmen menjaga anak masing-masing. “Jadi sama sekali tidak ada perundungan atau bullying. Tidak ada anak yang ditahan,” kata Ading.

    Ading menyebut peristiwa itu penting sebagai bahan refleksi bagi pemangku kebijakan dan masyarakat. “Saya mengecam keras peredaran miras dan narkoba yang begitu mudah, murah dan masif di desa-desa. Ini harus kita sikapi sebagai darurat moral yang mengancam generasi muda kita. Kita harus bersama semua pihak memerangi ini,” katanya.

    Ading mengingatkan, bahwa ketahanan moral tidak kalah penting dari ketahanan pangan. “Ini harus kita gelorakan, menjadi gerakan bersama, sampai pada tingkat keluarga. Ini terjadi di sekitar kita. Jadi salah besar bila kita menafikan dan mengabaikan situasi ini. Mutlak harus menjadi keprihatinan kita semua,” kata alumnus Universitas Gajah Mada ini. [wir]

  • Menteri P2MI Tegaskan Pentingnya Integritas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran

    Menteri P2MI Tegaskan Pentingnya Integritas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran

    loading…

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi harus menjadi dasar dari setiap langkah dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam reviu laporan keuangan tingkat UAKPA. FOTO/IST

    JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menegaskan komitmennya terhadap integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyusunan serta pengelolaan anggaran. Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menekankan prinsip-prinsip tersebut harus menjadi dasar dari setiap langkah dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam reviu laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

    “Kita ingin memastikan anggaran yang dikelola tidak hanya sekadar berjalan secara struktural dan normatif, tetapi benar-benar berorientasi pada hasil. Target dan outcome yang jelas harus tercapai, sesuai harapan masyarakat,” ujarnya, Selasa (21/1/2025).

    Untuk itu, kegiatan review laporan keuangan, termasuk laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengendalian Intern atas Keuangan Negara (PIPK), menjadi agenda rutin berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

    “Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi upaya nyata untuk memastikan anggaran yang disusun memiliki dampak signifikan dan berdaya guna bagi masyarakat, khususnya para pekerja migran Indonesia,” ujarnya.

    “Harapan kami agar pengelolaan anggaran ini bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan nyata para pekerja migran Indonesia. Kita tidak bisa bekerja asal-asalan, semuanya harus terukur dan terarah,” katanya.

    Pada Tahun ini, P2MI akan terus mengedepankan pendekatan yang lebih modern dan digitalisasi dalam pengelolaan anggaran. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus meminimalisasi potensi penyalahgunaan dana.

    “Kami ingin memastikan P2MI menjadi contoh baik dalam pengelolaan anggaran, sejalan dengan harapan publik untuk pengelolaan dana negara yang lebih profesional dan berdampak luas,” ucapnya.

    Karding juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi dan memberikan masukan terkait pelaksanaan anggaran, sehingga target kesejahteraan pekerja migran dapat tercapai dengan optimal.

    “Dengan semangat perubahan dan inovasi, P2MI berkomitmen memberikan yang terbaik bagi para pahlawan devisa Indonesia,” katanya.

    (abd)