Prabowo Berikan Surat Terima Kasih ke 5 Menteri yang Kena “Reshuffle”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto menyerahkan surat berisi ucapan terima kasih kepada lima menteri Kabinet Merah Putih yang diganti atau terkena
reshuffle
(perombakan kabinet).
Surat-surat itu diserahkan Prabowo melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya.
Seakab Teddy pun mengunggah perihal pemberian surat ucapan terima kasih itu lewat akun media sosial Instagram resmi Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet pada Minggu (14/9/2025).
”
Sedikit cerita dari minggu lalu. Berjumpa dengan lima menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugas
,” tulis akun @sekretariat.kabinet, Minggu.
Dari foto yang dibagikan dalam unggahan tersebut, Teddy berfoto dengan eks Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, eks Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.
Kemudian, eks Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, dan eks Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
Teddy mengatakan, kedatangannya menemui lima mantan menteri itu adalah untuk menyerahkan surat khusus dari Presiden Prabowo.
”
Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan surat khusus dari Presiden Prabowo Subianto
,” tulisnya.
Menurut Teddy, surat-surat itu ditulis langsung oleh Presiden Prabowo.
”
Surat tersebut disusun langsung oleh Presiden sebagai ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi besar para menteri bagi negeri, selama menjalankan amanah sebagai bagian dari keluarga Kabinet Merah Putih
,” kata Teddy.
Sebagaimana diberitakan, Prabowo mengganti lima menteri, yakni Menteri Keuangan, Menko Polkam, Menpora, Menteri P2MI, dan Menteri Koperasi.
Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani kini diduduki oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Kemudian, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijabat oleh Mukhtarudin yang sebelumnya diduduki Abdul Kadir Karding.
Kementerian Koperasi yang dipimpin Budi Arie Setiadi diambil alih oleh Fery Juliantono.
Sementara itu, Menko Polkam dan Menpora belum diumumkan penggantinya. Tetapi, Prabowo menunjuk Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Abdul Kadir
-
/data/photo/2025/09/08/68bed92f0c444.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
5 Prabowo Berikan Surat Terima Kasih ke 5 Menteri yang Kena "Reshuffle" Nasional
-
/data/photo/2025/09/12/68c3d84aaae74.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani Regional
Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com
– Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu pos penting yang diganti adalah Menteri Keuangan. Sri Mulyani yang sudah menjabat sebagai Menkeu sejak era Jokowi, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Jokowi menilai Purbaya sebagai sosok yang tepat menggantikan Sri Mulyani.
“Bagus, bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mahzabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mahzab ekonominya berbeda dengan Bu Sri Mulyani,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
Menurut Jokowi, respons pasar terhadap pergantian Sri Mulyani juga menunjukkan sinyal positif.
“Kalau kita melihat dari respons pasar, respons masyarakat saya lihat IHSG juga kembali naik, kemudian dollar terhadap rupiah melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa menerima itu,” ujarnya.
“Kalau pasar menerima artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke negara kita,” sambungnya.
Jokowi pun menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
“Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogratif Presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
Selain Menteri Keuangan, Presiden Prabowo juga mengganti Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Abdul Kadir Karding ke Mukhtarudin, serta Menteri Koperasi dari Budi Arie Setiadi ke Fery Juliantono.
Adapun posisi Menko Polkam yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan dan Menpora yang sebelumnya dijabat Dito Ariotedjo kini masih kosong. Pengganti keduanya belum diumumkan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Reshuffle Kabinet Prabowo: Netizen Skeptis, Menkeu Purbaya Jadi Sorotan
Bisnis.com, JAKARTA — Reshuffle kabinet kedua yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 menyulut perbincangan hangat di media sosial.
Hasil analisis Continuum INDEF mencatat ada 44.404 percakapan yang muncul di berbagai platform digital sepanjang 8–9 September 2025, dengan TikTok sebagai kanal dominan, sementara Instagram paling rendah.
Laporan itu menyebutkan, reshuffle kali ini mencopot lima menteri, menunjuk tiga pengganti, dan menambah satu kementerian baru. Mereka yang diganti antara lain Menko Polhukam Budi Gunawan, Menkeu Sri Mulyani, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menpora Dito Ariotedjo.
Adapun, Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai Menkeu baru, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) memimpin Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk.
Mayoritas warganet memandang reshuffle ini tidak akan membawa perubahan signifikan. Sebanyak 64,4% sentimen yang muncul bernuansa negatif, dengan alasan reshuffle dianggap lebih bermotif politik ketimbang perbaikan kinerja. Netizen juga mempertanyakan mengapa sejumlah posisi lain yang dinilai lemah, seperti Menteri HAM dan Kapolri, tidak ikut diganti.
Meski begitu, ada apresiasi terhadap pencopotan menteri yang dikaitkan dengan kasus atau dianggap bermasalah, misalnya Budi Arie yang terseret isu judi online. Banyak netizen menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya “bersih-bersih” dari pengaruh oligarki lama.
Di sisi lain, jabatan Menkeu menyedot perhatian paling besar dengan 23,7 ribu perbincangan. Publik melepas Sri Mulyani dengan penghormatan, meski tak sedikit yang menyinggung kebijakan pajak di era kepemimpinannya.
Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa dinilai kompeten secara rekam jejak, tetapi pernyataannya mengenai tuntutan rakyat menuai kontroversi. Bahkan muncul candaan bahwa “baru kali ini ada menteri baru dilantik sudah diprediksi bakal di-reshuffle lagi.”
Selain Menkeu, posisi Menteri Koperasi juga ramai dibicarakan. Pencopotan Budi Arie dikaitkan dengan kasus judi online, sedangkan Ferry Juliantono disambut dengan harapan agar dapat amanah.
Abdul Kadir Karding dari P2MI juga ditinggalkan publik setelah tersorot karena kedekatan dengan tersangka korupsi, sementara Mukhtarudin sebagai penggantinya dinilai membawa harapan baru.
Nama Budi Gunawan (Menko Polkam) dan Dito Ariotedjo (Menpora) juga menjadi sorotan. Keduanya dianggap pantas dicopot karena dinilai gagal merespons persoalan keamanan dan minimnya capaian kerja. Netizen bahkan mendesak kelanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi BTS yang menyeret nama Dito.
Lalu, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Gus Irfan turut memunculkan pro-kontra. Di satu sisi, publik mengapresiasi langkah strategis ini untuk meningkatkan layanan haji. Namun, di sisi lain, muncul kritik bahwa kementerian baru hanya ajang bagi-bagi kursi politik dan memperkuat dominasi Gerindra.
Tak hanya itu, perbincangan netizen juga menyinggung soal “Geng Solo”. Reshuffle ini dinilai sebagai upaya mengurangi pengaruh kelompok tersebut dalam pemerintahan. Nama-nama lain seperti Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ikut dipertanyakan publik mengapa tidak ikut diganti.
-

Sekjen Golkar sebut perlindungan pekerja migran amanat konstitusi
Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan perlindungan negara terhadap pekerja migran Indonesia adalah sebuah amanat konstitusi yang wajib dijalankan.
Sarmuji juga mengapresiasi penunjukan kader Partai Golkar, Mukhtarudin, sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) oleh Presiden Prabowo Subianto, dan menegaskan Partai Golkar akan memberikan dukungan penuh dalam rangka perlindungan terhadap para pahlawan devisa.
“Bidang perlindungan pekerja migran Indonesia adalah bidang yang sangat strategis, karena menyangkut amanat konstitusi. Negara kita berlandaskan UUD 1945 yang dengan jelas menyatakan bahwa negara hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri,” ujar Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Mukhtarudin, yang sebelumnya pernah menjabat Anggota DPR RI dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, dipercaya menggantikan Abdul Kadir Karding dalam memimpin Kementerian P2MI.
Menurut Sarmuji, pekerja migran Indonesia merupakan pahlawan devisa sekaligus wajah bangsa di luar negeri. Oleh karena itu, kehadiran negara tidak hanya ditunjukkan melalui perlindungan hukum, tetapi juga dengan menyiapkan mereka agar memiliki kapasitas yang lebih baik.
“Kementerian P2MI harus memastikan setiap pekerja migran mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang optimal, terutama pendidikan vokasional. Ini adalah bentuk nyata bahwa negara hadir, tidak hanya melepas tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan,” ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menekankan bahwa pekerja migran Indonesia yang makin terlatih dan terdidik akan lebih mampu melindungi dirinya dari berbagai risiko.
Hal ini penting mengingat tantangan pekerja migran bukan hanya soal kontrak kerja, tetapi juga soal kemampuan beradaptasi, melindungi hak-hak mereka, hingga menghadapi potensi ancaman di luar negeri.
“Pekerja migran Indonesia yang makin terlatih dan terdidik akan makin mampu melindungi dirinya. Mereka akan lebih percaya diri, lebih mandiri, dan lebih tangguh menghadapi dinamika di negara tempat mereka bekerja,” ujar Sarmuji.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa peningkatan kapasitas pekerja migran akan berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga mereka.
“Dengan keterampilan yang lebih baik, pekerja migran akan memiliki pendapatan yang lebih besar. Itu berarti mereka lebih mampu menghidupi keluarganya dan meningkatkan taraf hidupnya. Ini adalah tujuan besar yang harus diwujudkan oleh Kementerian P2MI di bawah kepemimpinan baru,” tuturnya.
Partai Golkar, menurut Sarmuji, akan mendukung penuh langkah-langkah strategis yang dilakukan Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, baik dalam hal peningkatan kualitas pekerja migran maupun dalam memastikan perlindungan komprehensif bagi seluruh pekerja migran Indonesia.
“Partai Golkar percaya bahwa dengan pengalaman panjang Pak Mukhtarudin di dunia politik dan legislasi, beliau akan mampu membawa terobosan baru. Kementerian P2MI harus hadir sebagai rumah perlindungan, pemberdayaan, sekaligus pusat pengembangan kapasitas bagi pekerja migran kita,” kata Sarmuji.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Reshuffle Kabinet Bukti Prabowo Pelan-pelan Geser Dominasi Jokowi
GELORA.CO – Reshuffle menteri Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin diperkirakan menggeser dominasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Founder Citra Institute, Yusak Farchan mengamati dari 5 pos menteri yang diganti Presiden Prabowo, setidaknya ada tiga yang memiliki kedekatan dengan Jokowi.
Ia menyebutkan nama-nama seperti Dito Ariotedjo yang sebelum reshuffle menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Budi Arie yang menjabat Menteri Koperasi, dan Abdul Kadir Karding yang menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bisa dibilang sebagai titipan Jokowi.
“Pelan tapi pasti, Prabowo sudah berani secara terbuka untuk menyatakan keluar dari bayang-bayang Jokowi,” ujar Yusak kepada RMOL di Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2025.
Dosen FISIP UNPAM itu memperkirakan, reshuffle kemarin menandakan sikap Presiden Prabowo dalam mengelola pemerintahan.
Ia menilai sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Prabowo sudah mulai mengikis pengaruh Jokowi.
“Saya kira itu pesan penting dari reshuffle kemarin,” demikian Yusak menambahkan.
-

Reshuffle Kabinet Merah Putih, ini menteri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo
Senin, 8 September 2025 19:41 WIB
(dari kiri) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Muktaruddin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak menggucapkan sumpah jabatan saat pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi dan mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya Dahnil Azhar Simanjuntak. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.
(dari kiri) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Muktaruddin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak menggucapkan sumpah jabatan saat pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi dan mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya Dahnil Azhar Simanjuntak. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Lakukan Sertijab Menteri P2MI, Mukhtarudin Siap Lanjutkan Program Ini!
Jakarta, CNBC Indonesia – Tongkat estafet Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi dilakukan, melalui serah terima jabatan (sertijab) dari Menteri P2MI periode 2024-2025 Abdul Kadir Karding ke Menteri P2MI baru yakni Mukhtarudin.
Proses sertijab ini dilakukan di Gedung Kementerian P2MI, Selasa (9/9/2025) malam.
Setelah proses sertijab, Karding memberikan paparannya sekaligus berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kesempatan yang diberikan selama setahun belakangan ini.
“Dengan penuh hormat saya ingin berterima kasih kepada kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk mendat juga amanah yang dipercayakan kepada saya untuk memimpin kementerian ini selama hampir setahun,” kata Karding saat memberikan paparannya.
Sementara itu, Menteri P2MI baru yakni Mukhtarudin menegaskan akan melanjutkan program-program yang sebelumnya dikerjakan oleh Karding dan juga tugas dari Presiden Prabowo Subianto dalam hal kesejahteraan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
“Sebagai Menteri berikutnya yang diberikan amanah oleh Bapak Presiden Prabowo, saya akan melanjutkan dan melaksanakan peran fungsi dan tugas kewenangan Kementerian P2MI ini dengan sebaik-baiknya,” kata Muktharudin saat memberikan keterangan pers, Selasa (9/9/2025).
Pihaknya juga tidak menargetkan 100 hari kerja karena ingin melanjutkan program-program yang sudah dibentuk oleh Karding.
“Saya kira tidak bicara target 100 hari 200, saya akan bekerja saja, tentu apa yang sudah diletakkan oleh Pak Menteri sebelumnya kan sudah setel, sudah jalan, nggak mungkin saya akan bongkar, semuanya sudah berjalan,” lanjutnya.
Selain itu, menurtnya, Presiden Prabowo juga tidak memberikan perintah spesifik terkait tugas menteri berikutnya.
“Secara spesifik sih tidak ada ya, tetapi kita mengerti arah-arah daripada pemerintahan ini, khususnya dibidanh tenaga kerja migran. Pertama perlindungannya, mulai dari awal pemberangkatan hingga pemulangan kembali ke Indonesia, kemudian juga bagaimana meningkatkan pekerja-pekerja kita yang hari ini kurang lebih ada 5,2 juta yang terfaftar,” terang Mukhtarudin.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]


