Tag: Abdul Kadir

  • 5
                    
                        Prabowo Berikan Surat Terima Kasih ke 5 Menteri yang Kena "Reshuffle"
                        Nasional

    5 Prabowo Berikan Surat Terima Kasih ke 5 Menteri yang Kena "Reshuffle" Nasional

    Prabowo Berikan Surat Terima Kasih ke 5 Menteri yang Kena “Reshuffle”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menyerahkan surat berisi ucapan terima kasih kepada lima menteri Kabinet Merah Putih yang diganti atau terkena
    reshuffle
     (perombakan kabinet).
    Surat-surat itu diserahkan Prabowo melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya.
    Seakab Teddy pun mengunggah perihal pemberian surat ucapan terima kasih itu lewat akun media sosial Instagram resmi Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet pada Minggu (14/9/2025).

    Sedikit cerita dari minggu lalu. Berjumpa dengan lima menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugas
    ,” tulis akun @sekretariat.kabinet, Minggu.
    Dari foto yang dibagikan dalam unggahan tersebut, Teddy berfoto dengan eks Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, eks Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.
    Kemudian, eks Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, dan eks Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
    Teddy mengatakan, kedatangannya menemui lima mantan menteri itu adalah untuk menyerahkan surat khusus dari Presiden Prabowo.

    Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan surat khusus dari Presiden Prabowo Subianto
    ,” tulisnya.
    Menurut Teddy, surat-surat itu ditulis langsung oleh Presiden Prabowo.

    Surat tersebut disusun langsung oleh Presiden sebagai ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi besar para menteri bagi negeri, selama menjalankan amanah sebagai bagian dari keluarga Kabinet Merah Putih
    ,” kata Teddy.
    Sebagaimana diberitakan, Prabowo mengganti lima menteri, yakni Menteri Keuangan, Menko Polkam, Menpora, Menteri P2MI, dan Menteri Koperasi.
    Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani kini diduduki oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Kemudian, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijabat oleh Mukhtarudin yang sebelumnya diduduki Abdul Kadir Karding.
    Kementerian Koperasi yang dipimpin Budi Arie Setiadi diambil alih oleh Fery Juliantono.
    Sementara itu, Menko Polkam dan Menpora belum diumumkan penggantinya. Tetapi, Prabowo menunjuk Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3
                    
                        Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani
                        Regional

    3 Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani Regional

    Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    –  Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
    Salah satu pos penting yang diganti adalah Menteri Keuangan. Sri Mulyani yang sudah menjabat sebagai Menkeu sejak era Jokowi, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Jokowi menilai Purbaya sebagai sosok yang tepat menggantikan Sri Mulyani.
    “Bagus, bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mahzabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mahzab ekonominya berbeda dengan Bu Sri Mulyani,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
    Menurut Jokowi, respons pasar terhadap pergantian Sri Mulyani juga menunjukkan sinyal positif.
    “Kalau kita melihat dari respons pasar, respons masyarakat saya lihat IHSG juga kembali naik, kemudian dollar terhadap rupiah melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa menerima itu,” ujarnya.
    “Kalau pasar menerima artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke negara kita,” sambungnya.
    Jokowi pun menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
    “Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogratif Presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
    Selain Menteri Keuangan, Presiden Prabowo juga mengganti Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Abdul Kadir Karding ke Mukhtarudin, serta Menteri Koperasi dari Budi Arie Setiadi ke Fery Juliantono.
    Adapun posisi Menko Polkam yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan dan Menpora yang sebelumnya dijabat Dito Ariotedjo kini masih kosong. Pengganti keduanya belum diumumkan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berembus Kabar Reshuffle Jilid II Kabinet Prabowo Diumumkan Hari Ini (12/9)

    Berembus Kabar Reshuffle Jilid II Kabinet Prabowo Diumumkan Hari Ini (12/9)

    Bisnis.com, JAKARTA – Halaman Istana Negara kembali riuh dengan keputusan besar, setelah Presiden Prabowo Subianto, berdiri tegak melantik jajaran baru dalam Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Terlihat, para menteri yang baru diangkat berdiri dengan wajah tegang, sementara para pejabat lama yang digantikan meninggalkan jabatan dengan segala kontroversi.

    Namun, meski acara pelantikan berlangsung khidmat, publik justru pulang dengan tanda tanya besar. Dua kursi strategis masih dibiarkan kosong: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Di balik layar, isu perombakan atau reshuffle berikutnya pun jadi langsung berembus kencang.

    Kekosongan dua kursi penting ini bukan sekadar masalah teknis. Dia menjadi simbol dari dinamika politik yang sedang bergerak cepat, sekaligus pertanyaan baru: benarkah reshuffle kali ini belum selesai?

    Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta masyarakat dan media bersabar terkait jadwal pelantikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru.

    Hal itu disampaikan Prabowo usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat, oke ya,” ujar Prabowo sambil tersenyum ketika ditanya awak media mengenai jadwal pelantikan.

    Reshuffle Kabinet Prabowo: Penyegaran atau De-Jokowi-nisasi? 

    Reshuffle kabinet selalu memicu riuh politik, terlebih jika menyentuh nama-nama besar. Kali ini, Prabowo mengganti Sri Mulyani Indrawati, Budi Arie Setiadi, Abdul Kadir Karding, Dito Ariotedjo, hingga Budi Gunawan.

    Sri Mulyani yang selama dua dekade lebih atau 14 tahun dikenal sebagai ikon stabilitas fiskal, digantikan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian ini segera menjadi headline. Pasalnya, rumor pengunduran dirinya sudah lama berembus sejak rumahnya dijarah massa dalam kerusuhan akhir Agustus.

    “Selain faktor psikologis, kejenuhan dan mentoknya ide-ide kreatif dalam mengelola ekonomi juga ikut memengaruhi. Ritme kerja dengan Presiden Prabowo pun tampaknya tidak lagi padu,” analisis Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani.

    Di bidang politik, pencopotan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam juga mengejutkan. Publik menduga ini akibat lemahnya koordinasi keamanan saat demonstrasi besar akhir Agustus. Namun Mahfud MD, mantan Menko Polkam yang namanya sempat dikaitkan sebagai pengganti, punya pandangan berbeda.

    “Kalau dari sudut pandang politik kaget juga ya saya, tapi saya tidak tahu pertimbangannya. Seorang Menko Polkam bisa berkoordinasi diam-diam tanpa harus tampil ke publik. Apalagi latar belakang BG (Budi Gunawan) kan intelijen,” ujar Ray.

    Lalu ada Budi Arie Setiadi, yang sejak lama dibayangi kasus judi online ketika menjabat Menteri Kominfo era Jokowi.

    “Janji Prabowo soal pemberantasan korupsi membuat posisinya kontraproduktif. Reshuffle ini hanya menunggu momentum yang tepat,” lanjut Ray.

    Nama Abdul Kadir Karding juga ikut tergelincir. Dia dinilai mencoreng citra pemerintah akibat perilakunya di ruang publik yang viral. Sedangkan Dito Ariotedjo, Menpora termuda, dianggap gagal tampil di tengah gelombang protes mahasiswa.

    Di luar dinamika individu, para analis membaca reshuffle kali ini sebagai upaya politik jangka panjang. Dari 12 menteri warisan era Jokowi, kini hanya tersisa 8.

    Ini menjadi sinyal bahwa Prabowo perlahan melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, membangun identitas politiknya sendiri, sekaligus memperkuat dominasi partainya di lingkar kekuasaan.

    “Artinya, 25% sudah diganti. Proses de-Jokowi-nisasi jelas sedang berlangsung, sekaligus mengarah ke Gerindra-nisasi kabinet,” ujar Ray Rangkuti.

    Dua pos kosong dalam reshuffle kali ini membuat publik penasaran. Menko Polkam, jantung koordinasi keamanan negara, kini diisi sementara oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Sedangkan kursi Menpora masih dibiarkan kosong dengan alasan kandidat terpilih sedang di luar kota.

    Rumor pun segera beredar. Nama Puteri Anetta Komarudin, politisi muda Golkar, disebut-sebut akan menggantikan Dito Ariotedjo. Namun, Dito memilih santai menanggapi.

    “Saya tidak tahu siapa yang akan ditunjuk Presiden. Apakah tetap dari Golkar atau tidak, saya juga belum tahu. Harapannya menteri baru nanti bisa melanjutkan program yang sudah kami jalankan,” ujarnya.

    Spekulasi Nama-nama Baru Masuk Kabinet

    Spekulasi semakin liar ketika muncul daftar tujuh nama lain yang dikabarkan akan dilantik, mulai dari Grace Natalie, Said Iqbal, Budiman Sudjatmiko, hingga Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman termasuk Mahfud MD, lawan politik Prabowo saat di panggung Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

    Bagi Mahfud MD, langkah Prabowo merombak kabinet bukan sekadar pergantian personel, tetapi bagian dari strategi politik cepat.

    “Kita acungkan jempol. Quick win satu sudah menyelesaikan kerusuhan, quick win dua reshuffle, quick win tiga mungkin akan terjadi di bulan Oktober yang jangka menengahnya itu perubahan Undang-Undang,” katanya.

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa reshuffle bisa jadi bukan akhir, melainkan awal dari agenda politik lebih besar: konsolidasi kekuasaan, perubahan regulasi, bahkan mungkin rekayasa ulang struktur pemerintahan.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memilih berhati-hati. Bahkan, saat ditanya soal isu masuknya nama lain seperti Airin Rachmi Diany ke kabinet, dia menegaskan bahwa keputusan itu merupakan hak mutlak orang nomor satu di Indonesia itu.

    “Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai jangan melampaui batas kewenangan. Biarlah Presiden yang memutuskan,” ucap Bahlil.

    Sedangkan, PDIP juga mengambil jarak. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima, menegaskan partainya tidak akan merebut kursi kosong kabinet.

    “Kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak ikut campur. Tapi kalau menyangkut kebijakan strategis, kita akan jadi mitra kritis,” katanya.

    Sementara itu, Budiman Sudjatmiko, Kepala BP Taskin yang namanya ikut terseret dalam rumor reshuffle. Namanya masuk bursa calon yang akan dilantik pun membantah ada kabar itu.

    “Saya tidak tahu menahu. Tidak ada pembicaraan itu. Saya masih fokus di BP Taskin, menjalankan tugas percepatan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

    Meski reshuffle sudah diumumkan, publik merasa masih ada babak lanjutan. Spekulasi tentang siapa yang akan mengisi kursi Menko Polkam dan Menpora belum reda. Nama-nama besar masih beredar, mulai dari politisi muda hingga jenderal purnawirawan.

    Prabowo sendiri memilih menjawab dengan nada menggantung. Saat ditanya soal jadwal pelantikan Menko Polkam dan Menpora usai meninjau Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan, dia hanya tersenyum.

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat,” katanya singkat.

    Jawaban ini justru memperkuat dugaan bahwa reshuffle belum selesai. Perombakan kabinet Prabowo September ini menghadirkan banyak kejutan: perpisahan dengan Sri Mulyani, hilangnya Budi Gunawan dari panggung, masuknya nama-nama baru seperti Purbaya dan Ferry Juliantono, hingga pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

    Namun, justru kursi kosong Menko Polkam dan Menpora yang menjadi simbol tanda tanya lebih besar. Apakah Prabowo sengaja menunda demi kalkulasi politik? Atau masih mencari figur ideal untuk dua pos strategis ini?

    Maka, ketika publik menunggu babak selanjutnya, satu hal yang jelas: reshuffle kali ini bukan akhir cerita. Ia hanya membuka pintu pertanyaan baru: Benarkah reshuffle kabinet Prabowo, masih berlanjut?

  • Reshuffle Kabinet Prabowo: Netizen Skeptis, Menkeu Purbaya Jadi Sorotan

    Reshuffle Kabinet Prabowo: Netizen Skeptis, Menkeu Purbaya Jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA — Reshuffle kabinet kedua yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 menyulut perbincangan hangat di media sosial.

    Hasil analisis Continuum INDEF mencatat ada 44.404 percakapan yang muncul di berbagai platform digital sepanjang 8–9 September 2025, dengan TikTok sebagai kanal dominan, sementara Instagram paling rendah.

    Laporan itu menyebutkan, reshuffle kali ini mencopot lima menteri, menunjuk tiga pengganti, dan menambah satu kementerian baru. Mereka yang diganti antara lain Menko Polhukam Budi Gunawan, Menkeu Sri Mulyani, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menpora Dito Ariotedjo.

    Adapun, Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai Menkeu baru, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) memimpin Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk. 

    Mayoritas warganet memandang reshuffle ini tidak akan membawa perubahan signifikan. Sebanyak 64,4% sentimen yang muncul bernuansa negatif, dengan alasan reshuffle dianggap lebih bermotif politik ketimbang perbaikan kinerja. Netizen juga mempertanyakan mengapa sejumlah posisi lain yang dinilai lemah, seperti Menteri HAM dan Kapolri, tidak ikut diganti.

    Meski begitu, ada apresiasi terhadap pencopotan menteri yang dikaitkan dengan kasus atau dianggap bermasalah, misalnya Budi Arie yang terseret isu judi online. Banyak netizen menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya “bersih-bersih” dari pengaruh oligarki lama. 

    Di sisi lain, jabatan Menkeu menyedot perhatian paling besar dengan 23,7 ribu perbincangan. Publik melepas Sri Mulyani dengan penghormatan, meski tak sedikit yang menyinggung kebijakan pajak di era kepemimpinannya.

    Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa dinilai kompeten secara rekam jejak, tetapi pernyataannya mengenai tuntutan rakyat menuai kontroversi. Bahkan muncul candaan bahwa “baru kali ini ada menteri baru dilantik sudah diprediksi bakal di-reshuffle lagi.”

    Selain Menkeu, posisi Menteri Koperasi juga ramai dibicarakan. Pencopotan Budi Arie dikaitkan dengan kasus judi online, sedangkan Ferry Juliantono disambut dengan harapan agar dapat amanah.

    Abdul Kadir Karding dari P2MI juga ditinggalkan publik setelah tersorot karena kedekatan dengan tersangka korupsi, sementara Mukhtarudin sebagai penggantinya dinilai membawa harapan baru.

    Nama Budi Gunawan (Menko Polkam) dan Dito Ariotedjo (Menpora) juga menjadi sorotan. Keduanya dianggap pantas dicopot karena dinilai gagal merespons persoalan keamanan dan minimnya capaian kerja. Netizen bahkan mendesak kelanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi BTS yang menyeret nama Dito. 

    Lalu, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Gus Irfan turut memunculkan pro-kontra. Di satu sisi, publik mengapresiasi langkah strategis ini untuk meningkatkan layanan haji. Namun, di sisi lain, muncul kritik bahwa kementerian baru hanya ajang bagi-bagi kursi politik dan memperkuat dominasi Gerindra.

    Tak hanya itu, perbincangan netizen juga menyinggung soal “Geng Solo”. Reshuffle ini dinilai sebagai upaya mengurangi pengaruh kelompok tersebut dalam pemerintahan. Nama-nama lain seperti Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ikut dipertanyakan publik mengapa tidak ikut diganti.

  • Sekjen Golkar sebut perlindungan pekerja migran amanat konstitusi

    Sekjen Golkar sebut perlindungan pekerja migran amanat konstitusi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan perlindungan negara terhadap pekerja migran Indonesia adalah sebuah amanat konstitusi yang wajib dijalankan.

    Sarmuji juga mengapresiasi penunjukan kader Partai Golkar, Mukhtarudin, sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) oleh Presiden Prabowo Subianto, dan menegaskan Partai Golkar akan memberikan dukungan penuh dalam rangka perlindungan terhadap para pahlawan devisa.

    “Bidang perlindungan pekerja migran Indonesia adalah bidang yang sangat strategis, karena menyangkut amanat konstitusi. Negara kita berlandaskan UUD 1945 yang dengan jelas menyatakan bahwa negara hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri,” ujar Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Mukhtarudin, yang sebelumnya pernah menjabat Anggota DPR RI dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, dipercaya menggantikan Abdul Kadir Karding dalam memimpin Kementerian P2MI.

    Menurut Sarmuji, pekerja migran Indonesia merupakan pahlawan devisa sekaligus wajah bangsa di luar negeri. Oleh karena itu, kehadiran negara tidak hanya ditunjukkan melalui perlindungan hukum, tetapi juga dengan menyiapkan mereka agar memiliki kapasitas yang lebih baik.

    “Kementerian P2MI harus memastikan setiap pekerja migran mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang optimal, terutama pendidikan vokasional. Ini adalah bentuk nyata bahwa negara hadir, tidak hanya melepas tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan,” ujarnya.

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menekankan bahwa pekerja migran Indonesia yang makin terlatih dan terdidik akan lebih mampu melindungi dirinya dari berbagai risiko.

    Hal ini penting mengingat tantangan pekerja migran bukan hanya soal kontrak kerja, tetapi juga soal kemampuan beradaptasi, melindungi hak-hak mereka, hingga menghadapi potensi ancaman di luar negeri.

    “Pekerja migran Indonesia yang makin terlatih dan terdidik akan makin mampu melindungi dirinya. Mereka akan lebih percaya diri, lebih mandiri, dan lebih tangguh menghadapi dinamika di negara tempat mereka bekerja,” ujar Sarmuji.

    Selain itu, ia juga menekankan bahwa peningkatan kapasitas pekerja migran akan berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga mereka.

    “Dengan keterampilan yang lebih baik, pekerja migran akan memiliki pendapatan yang lebih besar. Itu berarti mereka lebih mampu menghidupi keluarganya dan meningkatkan taraf hidupnya. Ini adalah tujuan besar yang harus diwujudkan oleh Kementerian P2MI di bawah kepemimpinan baru,” tuturnya.

    Partai Golkar, menurut Sarmuji, akan mendukung penuh langkah-langkah strategis yang dilakukan Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, baik dalam hal peningkatan kualitas pekerja migran maupun dalam memastikan perlindungan komprehensif bagi seluruh pekerja migran Indonesia.

    “Partai Golkar percaya bahwa dengan pengalaman panjang Pak Mukhtarudin di dunia politik dan legislasi, beliau akan mampu membawa terobosan baru. Kementerian P2MI harus hadir sebagai rumah perlindungan, pemberdayaan, sekaligus pusat pengembangan kapasitas bagi pekerja migran kita,” kata Sarmuji.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reshuffle Kabinet Bukti Prabowo Pelan-pelan Geser Dominasi Jokowi

    Reshuffle Kabinet Bukti Prabowo Pelan-pelan Geser Dominasi Jokowi

    GELORA.CO – Reshuffle menteri Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin diperkirakan menggeser dominasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Founder Citra Institute, Yusak Farchan mengamati dari 5 pos menteri yang diganti Presiden Prabowo, setidaknya ada tiga yang memiliki kedekatan dengan Jokowi.

    Ia menyebutkan nama-nama seperti Dito Ariotedjo yang sebelum reshuffle menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Budi Arie yang menjabat Menteri Koperasi, dan Abdul Kadir Karding yang menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bisa dibilang sebagai titipan Jokowi.

    “Pelan tapi pasti, Prabowo sudah berani secara terbuka untuk menyatakan keluar dari bayang-bayang Jokowi,” ujar Yusak kepada RMOL di Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2025.

    Dosen FISIP UNPAM itu memperkirakan, reshuffle kemarin menandakan sikap Presiden Prabowo dalam mengelola pemerintahan.

    Ia menilai sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Prabowo sudah mulai mengikis pengaruh Jokowi.

    “Saya kira itu pesan penting dari reshuffle kemarin,” demikian Yusak menambahkan. 

  • Reshuffle Kabinet Merah Putih, ini menteri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo

    Reshuffle Kabinet Merah Putih, ini menteri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo

    Senin, 8 September 2025 19:41 WIB

    (dari kiri) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Muktaruddin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak menggucapkan sumpah jabatan saat pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi dan mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya Dahnil Azhar Simanjuntak. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

    (dari kiri) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Muktaruddin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak menggucapkan sumpah jabatan saat pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi dan mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya Dahnil Azhar Simanjuntak. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, Raja Juli minta maaf hingga Sjafrie jabat Menko Polkam

    Politik kemarin, Raja Juli minta maaf hingga Sjafrie jabat Menko Polkam

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (9/9) yang menjadi sorotan, di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta maaf atas fotonya yang sedang bermain domino dengan mantan tersangka pembalakan liar, hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ad interim.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca;

    1. Raja Juli minta maaf ke Prabowo soal main domino dengan Azis Wellang

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Komisi IV DPR RI, dan masyarakat terkait foto dirinya bermain domino dengan mantan tersangka pembalakan liar Azis Wellang.

    “Dari hati terdalam saya mohon maaf sebesar besarnya kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi IV DPR mitra saya, terutama kepada masyarakat Indonesia atas kericuhan yang terjadi, karena foto yang beredar tersebut,” kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Raja Juli membantah mengenal dua orang yang bermain domino bersama dirinya dan mantan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Analis: Hentikan provokasi tuding TNI ciptakan darurat militer

    Analis politik Boni Hargens mengingatkan agar provokasi yang menuding Tentara Nasional Indonesia (TNI) menciptakan darurat militer bisa dihentikan lantaran TNI sudah bersifat profesional dan matang berdemokrasi.

    Dikatakan bahwa TNI tidak memiliki DNA kudeta politik dalam sejarah Indonesia, di mana tidak ada satu pun peristiwa yang mensinyalir adanya kejadian kudeta politik oleh militer dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945.

    “TNI kita sudah belajar dari masa lalu. Mereka sudah matang dalam berdemokrasi,” ujar Boni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Menlu minta maaf atas kelalaian negara melindungi Zetro

    Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga atas kelalaian negara dalam memberikan perlindungan kepada Zetro Leonardo Purba, staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lima.

    “Kami minta maaf kepada keluarga atas semua kesalahan, kelalaian kami sebagai institusi, sungguh tidak ada yang menginginkan kejadian ini,” ujar Sugiono di Tangerang, Selasa.

    Ia mengungkapkan bahwa peristiwa memilukan yang dialami mendiang Zetro juga menjadi sebuah luka dalam bagi Kementerian Luar Negeri, sebagaimana hal yang sama dialami oleh pihak keluarga, yaitu kesedihan mendalam atas kepergiannya.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Prabowo sebut “Warga Jaga Warga” penting agar tak ada pihak memprovokasi

    Presiden Prabowo Subianto turut merespons aksi kolektif dari masyarakat “Warga Jaga Warga” dan menilainya penting agar tidak ada ruang bagi pihak yang ingin melakukan provokasi maupun kekerasan.

    Prabowo mengatakan aksi tersebut mengembalikan pada budaya asli Indonesia, yakni sistem keamanan keliling (siskamling) yang menekankan warga dapat melakukan pengamanan di lingkungan daerahnya masing-masing.

    “Ada pengamanan lingkungan masing-masing, dulu ada yang dikenal ronda, ada yang dikenal siskamling, kentongan, masing-masing mengamankan. Kalau ada orang-orang luar yang enggak jelas, yang mau menghasut, segera laporan, kalau perlu ya diusir, ya dicegatlah,” kata Prabowo pada pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa di Hambalang, Jawa Barat, melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Prabowo tunjuk Sjafrie sebagai Menkopolkam ad interim per 8 September

    Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengisi jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ad interim per Senin, tanggal 8 September 2025 atau pada hari yang sama saat pejabat sebelumnya, Budi Gunawan, diberhentikan oleh Presiden.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam suratnya bernomor B-10/M/D-3/AN.00.03/09/2025 tertanggal 8 September 2025, yang salinannya diterima di Jakarta, Selasa, memberitahukan kepada Sjafrie bahwa Presiden Prabowo menunjuk Sjafrie sebagai Menko Polkam ad interim sampai dengan diangkatnya menko polkam yang baru.

    “Yang terhormat Menteri Pertahanan di Jakarta, melaksanakan arahan Bapak Presiden dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertahanan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ad Interim sampai dengan diangkatnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang baru,” demikian petikan surat pemberitahuan yang diteken oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dengan tembusan Presiden RI.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tidak Terlihat Usai Dicopot Presiden Prabowo, Di mana Budi Gunawan?​

    Tidak Terlihat Usai Dicopot Presiden Prabowo, Di mana Budi Gunawan?​

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan belum kunjung terlihat usai dicopot dari jabatan. 

    Bahkan saat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin resmi menjabat sebagai Menkopolhukam ad interim, wajah Budi Gunawan tidak terlihat di Gedung KemenkoPolhukam. 

    Padahal sejumlah mantan Menteri lainnya sibuk mengantarkan menteri baru bekerja sekaligus perpisahan seperti mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi pada Selasa (9/9/2025).  

    Namun saat Sjafrie mendatangi Kantor KemenkoPolhukam untuk pertama kalinya menjabat sebagai ad interim, Budi Gunawan terlihat tidak mendampingi. 

    Adapun yang menyambut Sjafrie di Gedung KemenkoPolhukam ialah Wakil Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus.

    Dalam penyambutannya, Menko Polhukam ad interim Sjafrie pun mengucapkan terima kasih kepada Budi Gunawan atas dedikasinya di Kementerian tersebut.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan yang telah menjalani tugasnya dengan baik selaku Menko Polhukam,” ucap Sjafrie.

    Pejabat ad interim adalah pejabat yang diangkat untuk menjabat sementara mengisi jabatan lain yang kosong atau ditinggalkan karena suatu alasan. 

    Pengangkatan pejabat ad interim bersifat sementara dan hanya berlangsung selama pejabat yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya, setelah itu akan kembali kepada pejabat definitifnya. 

    Di media sosialnya, Budi Gunawan pun tidak menyampaikan pernyataan apapun terkait dengan pencopotannya sebagai Menko Polhukam. 

    Pun tidak ada pihak manapun yang mengkonfirmasi terkait dengan sikap Budi Gunawan atas pencopotan tersebut. 

    PDIP yang selama ini disebut sebagai partai yang cukup dekat dengan purnawirawan Jenderal Polisi itu mengaku hanya menghormati keputusan Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Ketua DPP PDIP, Aria Bima mengatakan bahwa pencopotan Budi Gunawan dari Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Prabowo. 

    “Itu prerogatif Presiden. Enggak ada melihat apa, itu hak prerogatif Presiden, harus kita hormati,” ujar Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Sebelumnya pihak Istana juga tidak menjelaskan alasan pasti mencopot Budi Gunawan sementara penggantinya belum disiapkan. 

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hanya menyebut bahwa pencopotan Budi Gunawan hasil evaluasi selama 10 bulan di Kabinet Merah Putih.

    “Tidak ada sesuatu yang spesifik (seperti unjuk rasa) ini kan hasil evaluasi secara menyeluruh,” tuturnya.

    Sementara diketahui sejumlah menteri sudah melakukan pisah sambut sehari usai dicopot Prabowo Subianto. 

    Baik Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Abdul Kadir Karding sudah mengucapkan pisah sambut di media sosial ataupun langsung menemani penyambutan menteri baru.

  • Lakukan Sertijab Menteri P2MI, Mukhtarudin Siap Lanjutkan Program Ini!

    Lakukan Sertijab Menteri P2MI, Mukhtarudin Siap Lanjutkan Program Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tongkat estafet Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi dilakukan, melalui serah terima jabatan (sertijab) dari Menteri P2MI periode 2024-2025 Abdul Kadir Karding ke Menteri P2MI baru yakni Mukhtarudin.

    Proses sertijab ini dilakukan di Gedung Kementerian P2MI, Selasa (9/9/2025) malam.

    Setelah proses sertijab, Karding memberikan paparannya sekaligus berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kesempatan yang diberikan selama setahun belakangan ini.

    “Dengan penuh hormat saya ingin berterima kasih kepada kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk mendat juga amanah yang dipercayakan kepada saya untuk memimpin kementerian ini selama hampir setahun,” kata Karding saat memberikan paparannya.

    Sementara itu, Menteri P2MI baru yakni Mukhtarudin menegaskan akan melanjutkan program-program yang sebelumnya dikerjakan oleh Karding dan juga tugas dari Presiden Prabowo Subianto dalam hal kesejahteraan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

    “Sebagai Menteri berikutnya yang diberikan amanah oleh Bapak Presiden Prabowo, saya akan melanjutkan dan melaksanakan peran fungsi dan tugas kewenangan Kementerian P2MI ini dengan sebaik-baiknya,” kata Muktharudin saat memberikan keterangan pers, Selasa (9/9/2025).

    Pihaknya juga tidak menargetkan 100 hari kerja karena ingin melanjutkan program-program yang sudah dibentuk oleh Karding.

    “Saya kira tidak bicara target 100 hari 200, saya akan bekerja saja, tentu apa yang sudah diletakkan oleh Pak Menteri sebelumnya kan sudah setel, sudah jalan, nggak mungkin saya akan bongkar, semuanya sudah berjalan,” lanjutnya.

    Selain itu, menurtnya, Presiden Prabowo juga tidak memberikan perintah spesifik terkait tugas menteri berikutnya.

    “Secara spesifik sih tidak ada ya, tetapi kita mengerti arah-arah daripada pemerintahan ini, khususnya dibidanh tenaga kerja migran. Pertama perlindungannya, mulai dari awal pemberangkatan hingga pemulangan kembali ke Indonesia, kemudian juga bagaimana meningkatkan pekerja-pekerja kita yang hari ini kurang lebih ada 5,2 juta yang terfaftar,” terang Mukhtarudin.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]