Xcloud.id

Tag: Abdul Kadir

  • Ramai Tagar KaburAjaDulu, Ribuan WNI Justru Terancam Dideportasi dari AS – Halaman all

    Ramai Tagar KaburAjaDulu, Ribuan WNI Justru Terancam Dideportasi dari AS – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, AS – Dalam beberapa hari ini ramai gerakan #KaburAjaDulu diperbincangkan di media sosial.

    Maksudnya mencerminkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri.

    Gerakan #KaburAjaDulu ini muncul terutama di kalangan anak muda untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri karena prihatin kondisi dalam negeri.

    Data pekerja Indonesia di luar negeri

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyatakan bahwa tren ini merupakan hal yang positif.

    Asalkan individu yang berkeinginan tersebut terlebih dahulu meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka.

    Karding menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) agar mereka dapat bersaing dan mendapatkan upah yang layak di negara tujuan.

    Selain itu, tren ini juga dimanfaatkan oleh warganet untuk saling berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok bagi mereka yang ingin “kabur”.

    Negara-negara dengan banyak diaspora Indonesia menjadi pilihan yang lebih menarik bagi mereka yang baru pertama kali melangkah ke luar negeri.

    Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) baru-baru ini merilis data terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia untuk periode Januari hingga November 2024.

    Data tersebut mencatat sebanyak 272.164 PMI yang bekerja di luar negeri sepanjang tahun 2024, dengan mayoritas beroperasi di sektor informal, yaitu 145.962 orang, yang didominasi oleh pekerja migran perempuan sebanyak 187.127 orang.

    Ribuan WNI di AS malah akan dideportasi

    Sementara itu, media asing menyoroti ribuan warga negara Indonesia (WNI) terancam dideportasi dari Amerika Serikat (AS).

    Hal ini menyusul kebijakan Presiden AS Donald Trump melakukan deportasi massal untuk warga asing ilegal di negara tersebut.

    Media Singapura The Star, mengungkapkan ribuan WNI tersebut berada di antara 1,4 juta imigran dari berbagai negara di AS, yang masuk dalam daftar final orders of removal.

    Oleh sebab itu mereka menjadi sasaran dari deportasi oleh Penegak Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE).

    “Sekitar 4.276 warga Indonesia telah ditandai untuk dideportasi oleh otoritas Amerika Serikat di tengah Pemerintahan Presiden Donald Trump melanjutkan tindakan keras terhadap imigran gelap,” tulis The Star, Senin (17/2/2025).

    Mereka juga mengutip pernyataan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha.

    Ia mengungkapkan bahwa WNI di AS yang menjadi sasaran deportasi belum menjadi warga negara AS.

    Menurut Judha, jumlah 4.276 WNI tersebut adalah pembaruan terakhir pada akhir November lalu, sebelum Trump menjabat sebagai presiden AS.

    Judha menambahkan Kementerian Luar Negeri dan enam perwakilan RI di AS, termasuk Kedutaan Besar RI di Washington, DC, serta lima konsulat jenderal RI di seluruh AS, terus mengantisipasi tindakan lebih lanjut yang berdampak pada WNI.

    “Kami juga mengimbau WNI di AS (yang ada dalam daftar) untuk mengetahui hak-haknya, karena meski ditahan, mereka tetap memiliki hak,” tutur Judha.

    Trump yang memenangkan pemilihan presiden pada November lalu, telah mendeklarasikan imigran gelap sebagai darurat nasional sejak resmi menjabat 20 Januari lalu.

    Salah satu janji kampanyenya adalah deportasi massal dari imigran gelap.

    Setidaknya dua WNI dilaporkan telah ditangkap dalam penggebrekan imigran di bawah kepresidenan Trump.

    Salah satu diidentifikasi dari inisialnya, BK, yang ditangkap di New York, 28 Januari lalu.

    Sedangkan yang lainnya diidentifikasi dengan inisial lainnya TRN, yang ditangkap di Atlanta, Georgia, 29 Januari lalu.

    Ia juga mengatakan bahwa lebih dari 4.000 WNI dengan perintah deportasi terakhir ada dalam daftar ICE, namun tidak untuk ditahan, dan karena itu belum ditahan.

    Namun, ia mencatat bahwa perubahan kebijakan AS baru-baru ini menyebabkan kedua penangkapan tersebut.

     

  • Menteri P2MI Buka Peluang Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Indonesia ke Arab Saudi

    Menteri P2MI Buka Peluang Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Indonesia ke Arab Saudi

    loading…

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding membuka peluang mengakhiri moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Foto/istimewa

    JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding membuka peluang mengakhiri moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Pelindungan pekerja migran akan dikaji terkait kemungkinan dicabutnya moratorium ini.

    Hal itu disampaikan Menteri Karding usai bertemu delegasi HRSD Arab Saudi untuk Courtesy Meeting TIM HRSD (The Ministry of Human Resources and Social Development Saudi Arabia) di kantor KemenP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

    “Pada kesempatan tersebut, kami sedang menjajaki untuk membangun kerja sama kembali terutama terkait dengan penempatan pekerja migran kita ke Arab Saudi,” katanya.

    Pemerintah Indonesia diketahui menerbitkan moratorium atau penghentian pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi sejak 2012.

    Menurut Karding, kebijakan moratorium itu justru menimbulkan masifnya pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara unprosedural atau ilegal ke Arab Saudi. Jika wacana dicabutnya moratorium terealisasi, Karding menegaskan akan memperketat jalur pemberangkatan sehingga penyelundupan Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi tidak terjadi.

    “Yang publik harus tahu bahwa selama ini kita tutup, setiap tahun minimal 25.000 Pekerja Migran Indonesia ilegal. Selama ditutup sampai sekarang ada 183.000 Pekerja Migran Indonesia ilegal. Itu menurut kita unprosedural. Nah, oleh karena itu Kalau ini dibuka unprosedural harus berkurang, bahkan tidak ada lagi,” ungkapnya.

    Baca Juga: Gaji TKI belum disepakati, Indonesia tunda tarik moratorium

    Karding mengungkapkan ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi Arab Saudi jika penghentian pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke negaranya diakhiri. Dia menegaskan, Pemerintah Arab Saudi harus memperhatikan keselamatan Pekerja Migran Indonesia di negaranya dengan adanya jaminan asuransi kerja dan gaji minimum sebesar 1.500 Riyal.

    “Yang pertama kita ingin memastikan bahwa ada perlindungan dalam bentuk asuransi bahkan asuransi yang tanggung risikonya mencakup lah. Lalu yang kedua, khususnya pekerja domestik di angka 1.500 Riyal,” ujarnya.

    Selain itu, Karding juga meminta kepada Pemerintah Arab Saudi agar melakukan integrasi data dan tak lagi memakai sistem lama, yakni mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia langsung ke majikan.

    “Kita meminta ada integrasi data antara mereka dengan kita, sehingga PMI kita terdata, terkontrol dan terawasi dan bisa kita bina. Kita berharap supaya mereka yang mengatur tidak lagi pakai sistem lama, sistem langsung-langsung (ke majikan) itu ndak boleh,” ucapnya.

    (cip)

  • 1 Soal #KaburAjaDulu, Wamenaker: Kabur Sajalah, kalau Perlu Jangan Balik Lagi Nasional

    1 Soal #KaburAjaDulu, Wamenaker: Kabur Sajalah, kalau Perlu Jangan Balik Lagi Nasional

    Soal #KaburAjaDulu, Wamenaker: Kabur Sajalah, kalau Perlu Jangan Balik Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker)
    Immanuel Ebenezer
    enggan ambil pusing soal tagar #KaburAjaDulu di media sosial (medsos) yang mendorong warga negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di luar negeri.
    Noel, sapaan akrabnya, justru mempersilakan WNI yang ingin berkarier di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia.
    “Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi,” ungkap Noel di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (17/2/2025), seraya tertawa.
    Noel tidak mau berkomentar lebih jauh mengenai tren tersebut.
    Ia hanya menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak memedulikan tagar atau seruan itu.
    ”
    Hashtag-hashtag
    enggak apa-apalah, masa
    hashtag
    kita
    peduliin
    ,” ujar Noel.
    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai, munculnya #KaburAjaDulu merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI.
    “Ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah
    create better jobs
    , itu yang kemudian menjadi catatan kami dan
    concern
    kami,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
    Ia tidak memungkiri bahwa kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri memang terbuka.
     
    Yassierli pun tak masalah apabila WNI ingin bekerja di luar negeri lalu kembali ke Indonesia demi membangun negeri.
    “Tanggapannya, ya itu ini kan
    netizen
    terkait dengan kabur saja. Memang di satu sisi saya lihat kesempatan kerja di luar memang ada ya. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya,” ujar Yassierli.
    “Jadi kalau memang ingin untuk meningkatkan skill dan ada peluang kerja di luar negeri, kemudian, kembali ke Indonesia bisa membangun negeri ya tidak masalah,” kata dia melanjutkan.
    Adapun fenomena #KaburAjaDulu tengah ramai diperbincangkan di media sosial, mencerminkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri.
    Menteri Pelindungan
    Pekerja Migran
    Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyatakan bahwa tren ini merupakan hal yang positif, asalkan individu yang berkeinginan tersebut terlebih dahulu meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka.
    Karding menekankan pentingnya keterampilan bagi
    pekerja migran
    Indonesia (PMI) agar mereka dapat bersaing dan mendapatkan upah yang layak di negara tujuan.
    Selain itu, tren ini juga dimanfaatkan oleh warganet untuk saling berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok bagi mereka yang ingin “kabur”.
    Negara-negara dengan banyak diaspora Indonesia menjadi pilihan yang lebih menarik bagi mereka yang baru pertama kali melangkah ke luar negeri.
    Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) baru-baru ini merilis data terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia untuk periode Januari hingga November 2024.
    Data tersebut mencatat sebanyak 272.164 PMI yang bekerja di luar negeri sepanjang tahun 2024, dengan mayoritas beroperasi di sektor informal, yaitu 145.962 orang, yang didominasi oleh pekerja migran perempuan sebanyak 187.127 orang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lagi Tren Gerakan #KaburAjaDulu di RI Langsung Disorot Media Asing

    Lagi Tren Gerakan #KaburAjaDulu di RI Langsung Disorot Media Asing

    Foto: Warga beraktivitas dengan latar belakang Gunung Fuji, gunung tertinggi di Jepang dengan ketinggian 3.776 meter (12.460 kaki), di Fujikawaguchiko, prefektur Yamanashi pada tanggal 31 Oktober 2024. (AFP/YUICHI YAMAZAKI)
    Warga beraktivitas dengan latar belakang Gunung Fuji, gunung tertinggi di Jepang dengan ketinggian 3.776 meter (12.460 kaki), di Fujikawaguchiko, prefektur Yamanashi pada tanggal 31 Oktober 2024. (AFP/YUICHI YAMAZAKI)

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gerakan ‘Kabur Aja Dulu’ yang viral di media sosial ternyata menjadi sorotan media asing. Fenomena ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap berbagai masalah di Indonesia yang membuat para generasi muda ingin pindah ke negara asing.

    Salah satu media asing South China Morning Post mengungkap, anak muda Indonesia menyuarakan keinginan untuk merantau melalui tagar #KaburAjaDulu di platform seperti X dan TikTok. “Kalau kamu tidak terlalu terikat dengan negara ini, pertimbangkan benar-benar untuk #KaburAjaDulu. Serius,” tulis pengguna X, Petra Novandi.

    Pengamat menilai ada berbagai alasan di balik tren ini. Pendiri Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menyebutkan faktor ekonomi, ketidakadilan sosial, dan harapan akan masa depan yang lebih baik sebagai pemicu utama diskusi ini.

    Di media sosial, pengguna berbagi tips serta kelebihan dan kekurangan hidup di luar negeri. Pengguna X, Hafizha Anisa, misalnya, mengaku muak dengan masalah di Indonesia, tetapi tetap mencintai alam, makanan, cuaca, dan budaya negara ini.

    Seorang warga Indonesia di Jerman, Yoel Sumitro, membagikan daftar negara dengan gaji tinggi, kualitas hidup baik, serta kemudahan visa dan peluang kerja di sektor teknologi. Ia merekomendasikan Singapura, Amsterdam, Tokyo, Berlin, dan Dubai sebagai tujuan utama bagi pekerja teknologi.

    “Banyak yang bertanya langsung kepada saya bagaimana cara bekerja di luar negeri,” kata Sumitro. Pria asal Solo ini telah bekerja di Jerman, Singapura, dan AS, serta kini menjabat sebagai senior director di perusahaan di Berlin sejak 2022.

    Sumitro pertama kali tinggal di luar negeri pada 2011 saat menempuh pendidikan magister di University of Washington. Setelah lulus, ia bekerja di beberapa negara sebelum kembali ke Indonesia pada 2018.

    “Bekerja di Indonesia menyenangkan karena dekat dengan keluarga dan teman. Saya tidak memiliki keluhan karena mendapatkan fasilitas dan gaji yang baik sebagai pekerja berketerampilan tinggi,” ujarnya.

    Namun, setelah empat tahun di Indonesia, ia merasa kariernya stagnan. “Jika ingin berkembang lebih jauh, saya harus ke luar negeri. Saya ingin merasakan menjadi eksekutif dalam tim multinasional,” katanya.

    Menanggapi tren ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding, menyatakan kesiapan membantu anak muda memperoleh keterampilan kerja di luar negeri. “Kalau mau pergi, pastikan untuk bekerja di luar negeri. Daripada pergi tanpa arah, kami akan membantu mempersiapkan kalian,” ujarnya di kompleks parlemen Senayan.

    Menurut Yanuar Nugroho, peneliti senior di ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura, fenomena ini bukan sekadar tren baru. Namun, motifnya kini lebih kompleks karena banyak yang merasa tidak ada harapan di Indonesia.

    “Mereka melihat kondisi politik, ekonomi, sosial, dan hukum tidak membaik. Namun, migrasi dalam jumlah besar tetap sulit karena mencari pekerjaan di luar negeri tidaklah mudah,” kata Yanuar.

    Ia menilai gerakan ini lebih bersifat simbolis dibandingkan eksodus nyata. “Banyak yang hanya ingin menunjukkan bahwa jika mereka punya uang, mereka akan pergi,” tambahnya.

    Fenomena ini juga menunjukkan kontradiksi dengan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Di lapangan, sentimen yang berkembang justru menunjukkan ketidakpuasan yang signifikan.

    Primawan Satrio, warga Indonesia di Korea Selatan sejak 2020, mengaku enggan kembali ke Indonesia karena kebijakan pemerintah. Ia menyoroti pemotongan anggaran pendidikan dan penelitian yang berdampak pada karier istrinya sebagai peneliti medis.

    Pemerintahan Prabowo berencana memangkas anggaran kementerian dan lembaga negara sebesar Rp306 triliun. Pemotongan ini termasuk anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berkurang Rp1,4 triliun atau hampir 25 persen dari total Rp5,8 triliun.

    “Kami tidak berencana kembali karena istri saya ingin berkarier di luar negeri, baik sebagai dokter spesialis di Jepang atau Australia maupun peneliti di Korea Selatan. Tahun depan, kami mempertimbangkan mengajukan izin tinggal permanen di sini,” kata Primawan.

    Gerakan ini juga memicu kekhawatiran akan potensi brain drain. Pada 2023, terungkap bahwa hampir 4.000 warga Indonesia menerima paspor Singapura antara 2019 dan 2022.

    Namun, Sumitro di Berlin tidak melihat hal ini sebagai kerugian bagi Indonesia. “India mendapat banyak manfaat dari warganya yang bekerja di AS dan Eropa, baik melalui remitansi maupun transfer pengetahuan,” ujarnya.

    Meski masih berupa diskusi daring, Yanuar menilai pemerintah harus segera bertindak. “Pemerintah Prabowo harus memenuhi janji-janji kampanyenya, seperti membuka lapangan kerja dan menjamin kepastian hukum, agar generasi muda tidak semakin ingin pergi,” pungkasnya.

    (wur)

  • Menteri P2MI Akan Cek Hasil Penyelidikan Internal Malaysia Terkait Penembakan WNI

    Menteri P2MI Akan Cek Hasil Penyelidikan Internal Malaysia Terkait Penembakan WNI

    Menteri P2MI Akan Cek Hasil Penyelidikan Internal Malaysia Terkait Penembakan WNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding akan mengecek penyelidikan terkait penembakan warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim
    Malaysia
    (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Selangor pada Jumat, 24 Januari 2025.
    “Saya cek ya (penyelidikan
    penembakan WNI
    oleh internal Malaysia),” kata Abdul Kadir Karding saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Minggu (16/2/2025).
    Namun, Abdul Kadir Karding enggan merinci lebih jauh terkait dengan perkembangan dari penanganan kasus penembakan pekerja migran asal Indonesia tersebut.
    Sebelumnya, pemerintah Malaysia mengungkap fakta baru terkait penembakan WNI di Perairan Tanjung Rhu, Selangor.
    Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pada Sabtu (15/2/2025), menyebut bahwa penyelidikan internal sedang dilakukan terkait adanya kemungkinan pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) penggunaan senjata api oleh petugas APMM.
    Dia memastikan, APMM tengah melakukan penyelidikan internal atas insiden penembakan WNI.
    Di samping itu, menurut dia, kepolisian Malaysia juga sedang melakukan penyelidikan terpisah untuk menentukan apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas selama kejadian pada Januari lalu tersebut.
    “Penyelidikan dilakukan dalam dua tahap, pertama oleh APMM secara internal, dan kedua oleh kepolisian yang melakukan penyelidikan menyeluruh untuk menentukan apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas,” ujar Saifuddin setelah menghadiri perayaan ulang tahun ke-20 APMM di Karpal Singh Drive pada Sabtu, dikutip dari
    The Star
    .
    Saifuddin menyadari bahwa petugas APMM sering menghadapi situasi yang mengancam nyawa saat menjalankan tugas.
    “Dalam kasus ini, saat insiden penembakan terjadi, aparat harus menilai situasi di tengah laut pada pukul 03.00 pagi dalam kondisi gelap. Kita hanya bisa memahami situasi sepenuhnya jika kita menempatkan diri dalam posisi mereka (aparat APMM),” katanya.
    Meski demikian, Saifuddin menekankan bahwa tindakan yang diambil oleh petugas APMM dalam situasi apa pun harus tetap sesuai dengan SOP, termasuk penggunaan senjata api dan protokol lainnya.
    “Individu asing yang terlibat dalam insiden ini dikaitkan dengan aktivitas penyelundupan migran. Penyelidikan kepolisian masih berlangsung, dan mereka telah menangkap seorang individu yang berperan sebagai ‘pengangkut’ beberapa hari setelah kejadian,” ujar Saifuddin.
    “Penyelidikan akan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang dan Anti-Penyelundupan Migran (Atipsom) Malaysia. Saya akan memberikan pembaruan kepada media dari waktu ke waktu,” katanya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tren #KaburAjaDulu Didukung KP2MI: Asal Siap Bekerja!

    Tren #KaburAjaDulu Didukung KP2MI: Asal Siap Bekerja!

    PIKIRAN RAKYAT – Menanggapi tren #KaburAjaDulu yakni gerakan merantau ke luar negeri akibat sistem pemerintahan Indonesia yang dianggap gagal, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) membuka peluang penempatan pekerja migran asal Indonesia di luar negeri.

    Kamis, 13 Februari 2025, KM2PI menggelar rapat hasil serap aspirasi dan evaluasi bersama perusahaan penempatan. Rapat ini menghasilkan keputusan bahwa terdapat peluang bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk ditempatkan di Selandia Baru dan Hungaria.

    Adapun, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan bahwa terdapat tantangan terkait kuota PMI yang terbatas di Selandia Baru, sementara di Hungaria ada permasalahan politik yang menghambat.

    “Nanti kita akan coba diskusikan dengan otoritas di negara terkait dan teman-teman perwakilan di sana sejauh apa kondisinya dan apakah ada upaya lain yang bisa kita lakukan agar bisa menempatkan pekerja migran dari Indonesia.” ujarnya.

    Berkenaan dengan ini, KP2MI tidak tinggal diam, Wamen Christina menyampaikan bahwa pasar-pasar tradisional seperti Taiwan, Malaysia, serta negara-negara Timur Tengah juga membuka kesempatan bagi para calon PMI.

    Terkait upaya ini, Wamen Christina mengungkapkan bahwa Kementerian memiliki target penempatan 425 ribu PMI sepanjang tahun 2025 ini. Untuk mencapai target tersebut, kementerian tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan kerja sama dari perusahaan di mana para PMI akan ditempatkan.

    “Kita punya target penempatan 425 ribu pekerja migran di tahun ini. Nah, ini target yang besar dan bagaimana segala potensi bisa diupayakan agar target ini bisa tercapai. Jadi tadi kita dengerkan dan dapat masukkan juga selain kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi.” tutur Christina.

    Sementara itu, berdasarkan rilis pers hasil rapat kerja KP2MI yang digelar Rabu, 12 Februari silam, saat ini KP2MI tengah berupaya meningkatkan kapasitas pekerja migran Indonesia (PMI). Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menganggap tren ini merupakan terobosan yang positif.

    Menteri Karding menegaskan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin #KaburAjaDulu harus memiliki keterampilan yang memadai terlebih dahulu sebelum berangkat ke luar negeri. Ia meminta para calon PMI untuk ‘kabur’ demi bekerja dan tidak menyia-nyiakan kesempatan.

    “Kami melihat ada satu hal yang bisa kita isi di sana, yaitu Anda boleh kabur, tapi Anda bekerja saja di luar negeri, daripada kaburnya percuma sia-sia,” kata Menteri Karding usai Rapat Kerja Bersama KP2MI Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta.

    Menteri Karding juga turut memberikan dukungan dan peran pemerintah Indonesia dalam hal ini, “Kita tingkatkan kapasitas mereka, kita tempatkan mereka bekerja, dapat untung yaitu pekerjaan, dapat gaji, bisa bantu keluarga dan negara.”***(Talitha Azalia Nakhwah/UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gibran Tak Terlihat saat Rombongan Koalisi KIM Rapat di Hambalang

    Gibran Tak Terlihat saat Rombongan Koalisi KIM Rapat di Hambalang

    Bisnis.com, HAMBALANG – Presiden Prabowo Subianto menggelar acara Silaturahmi Partai Politik Koalisi Indonesia Maju (KIM)  di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, pada Jumat (14/2/2025), dihadiri oleh sejumlah pejabat penting.

    Namun, sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak terlihat dalam rombongan para menteri yang hadir di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang tersebut.

    Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait ketidakhadirannya di acara yang juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

    Pantauan Bisnis di lokasi menunjukkan arus lalu lintas yang padat menuju kediaman Prabowo, di mana acara tersebut berlangsung sejak Jumat siang (14/2/2025).

    Beberapa pejabat yang terlihat hadir termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), serta Ketua Majelis Penasehat PAN Hatta Rajasa. Mereka tiba menggunakan motor berjenis bebek matic dan menyapa para wartawan setibanya di lokasi.

    Zulhas juga memberikan ucapan selamat kepada Prabowo yang baru saja terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Ini Silaturahmi KIM, saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo yang sudah terpilih menjadi ketua umum kembali,” kata Zulhas.

    Selain Zulhas dan Hatta, pejabat lainnya seperti Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji juga hadir.

    Namun, meski banyak pejabat lainnya terlihat hadir, Gibran yang merupakan Wakil Presiden (Wapres) RI itu tidak terlihat di acara tersebut.

    Padahal, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya yang juga hadir di acara itu mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antarpartai dalam Koalisi Indonesia Maju.

    “Hari ini fraksi dan beberapa anggota dewan pertimbangan datang ke sini untuk silaturahmi saja. Silaturahmi koalisi. Ada kepala daerah,” ujarnya.

    Kehadiran sejumlah pejabat, termasuk Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta yang juga tiba dengan mobil dinas pelat RI 16 2.

    Bahkan, saat rombongan keluar dari Padepokan Garuda Yaksa sekitar pukul 16.10 WIB. Plat mobil RI 2 juga tak kunjung terlihat.

  • Pejabat Kumpul di Hambalang untuk Hadiri Pertemuan KIM Plus

    Pejabat Kumpul di Hambalang untuk Hadiri Pertemuan KIM Plus

    Bisnis.com, HAMBALANG – Sejumlah pejabat mulai berdatangan untuk menghadiri acara Silaturahmi partai politik Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Sentul, Jawa Barat, pada Jumat (14/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, arus lalu lintas terpantau padat menuju kediaman Presiden Prabowo Subianto, di mana acara tersebut berlangsung.

    Dalam acara tersebut, beberapa pejabat penting turut hadir, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) serta Ketua Majelis Penasehat PAN Hatta Rajasa.

    Keduanya menarik perhatian karena menaiki motor berjenis bebek matic menuju lokasi acara. Zulhas menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo yang baru saja terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Ini Silaturahmi KIM, saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo yang sudah terpilih menjadi ketua umum kembali,” ujar Zulhas kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

    Selain Zulhas dan Hatta, beberapa pejabat lainnya juga terlihat hadir dengan menaiki motor, di antaranya Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

    Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa sejumlah mobil dengan pelat dinas telah memasuki kawasan Padepokan Garuda Yaksa, yang berada di kediaman Prabowo.

    Di sepanjang jalan menuju lokasi acara, spanduk bertuliskan “Gerindra” serta “Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju” sudah mulai terpasang.

    Salah satu kendaraan yang menarik perhatian adalah mobil berpelat dinas RI 16 2, yang ditumpangi oleh Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.

    Anis menyapa wartawan di depan Padepokan Garuda Yaksa sebelum memasuki kawasan kediaman Prabowo.

    Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengundang seluruh pimpinan partai politik dan anggota DPR pendukungnya untuk hadir di kediamannya pada acara tersebut.

    Willy mengungkapkan bahwa pertemuan ini juga akan dijadikan sebagai ajang konsolidasi antara partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.

    Dia menambahkan bahwa acara ini juga bertujuan untuk mempererat komunikasi antarpartai. Willy menegaskan bahwa tidak akan ada pembicaraan khusus dalam pertemuan tersebut.

    “Hari ini fraksi dan beberapa anggota dewan pertimbangan datang ke sini untuk silahturahmi saja. Silahturami koalisi. Ada kepala daerah, dan Pak Prabowo akan memberikan mengenai efisiensi,” pungkas Willy.

  • Soal Tren ‘Kabur Aja Dulu’, Menteri KP2MI: Silakan Kabur Asal Tidak Percuma

    Soal Tren ‘Kabur Aja Dulu’, Menteri KP2MI: Silakan Kabur Asal Tidak Percuma

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding memberikan tanggapan terkait maraknya tren “kabur aja dulu” yang tengah digandrungi oleh generasi muda di media sosial (medsos) belakangan ini.

    Tren “kabur aja dulu” berkembang di kalangan generasi muda yang merasa kecewa dengan ketimpangan kesempatan di Indonesia, baik dalam hal beasiswa maupun lapangan pekerjaan yang semakin sulit dijangkau.

    Menteri Karding mengakui, fenomena ini mencerminkan kegelisahan di kalangan masyarakat. Namun, dia menilai hal tersebut juga bisa dilihat sebagai sebuah peluang.

    “Jika Anda merasa ingin ‘kabur’, pastikan Anda bekerja di luar negeri. Daripada kabur tanpa arah, lebih baik kami siapkan kapasitas Anda untuk bekerja di luar negeri,” jelas Karding di kompleks parlemen Senayan, pada Kamis (13/2/2025).

    Abdul Kadir Karding juga menyampaikan, KP2MI siap memfasilitasi generasi muda Indonesia untuk meningkatkan kapasitas mereka agar dapat bersaing dalam memperoleh pekerjaan di luar negeri.

    “Kami akan meningkatkan kapasitas mereka, memfasilitasi mereka agar bisa mendapatkan pekerjaan, memperoleh penghasilan, dan pada akhirnya dapat membantu keluarga serta negara,” ujarnya.

    Menteri Karding menjelaskan, mereka yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki kompetensi yang memadai akan dibantu untuk memperoleh pekerjaan di luar negeri sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

    “Yang penting adalah pelatihan. Setelah itu, kami akan menempatkan mereka di tempat kerja yang sesuai dengan kemampuan mereka,” tambahnya.

    Tren “kabur aja dulu” kini tengah menjadi sorotan di kalangan generasi muda Indonesia. Banyak orang yang sudah bekerja di luar negeri menyarankan agar netizen mengikuti jejak mereka untuk mencari pekerjaan di luar negeri.

    Fenomena “kabur aja dulu” semakin populer karena banyak pihak yang mengungkapkan keuntungan bekerja di luar negeri, seperti gaji yang lebih tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik. Namun demikian, Menteri Abdul Kadir Karding memberikan respons yang positif terkait dengan fenomena tersebut.

  • Beban Makin Besar, BPJS Kesehatan Disebut Gagal Bayar ke Rumah Sakit, Bakal Bangkrut? – Halaman all

    Beban Makin Besar, BPJS Kesehatan Disebut Gagal Bayar ke Rumah Sakit, Bakal Bangkrut? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan Abdul Kadir, bicara mengenai potensi defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan. 

    Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai pemicunya. 

    Yang pertama, kata dia, adanya peningkatan beban jaminan kesehatan pasca Covid-19.

    Demikian disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Selasa (11/2). 

    “Kita semua memahami bahwa pasca Covid-19 itu terjadi rebound effect di mana utilisasi rumah sakit, utilisasi klinik semakin meningkat. Tentunya juga disebabkan ada perubahan pola tarif JKN sebagaimana Permenkes Nomor 3 tahun 2023,” ujarnya.

    Pemicu kedua, yakni tingkat keaktifan peserta BPJS yang masih rendah. 

    Adapun berdasarkan data pada 31 Desember 2024, tercatat ada 55 juta peserta yang tidak aktif kepesertaan BPJS-nya.

    “Masih banyak anggota kita, peserta BPJS Kesehatan yang non-aktif yang berdampak pada pengumpulan iuran sehingga nantinya juga mempunyai defisit,” ucapnya.

    Pemicu terakhir adalah penanganan fraud belum optimal. 

    “Maka ini kemudian ini berpengaruh terhadap potensi defisit BPJS Kesehatan,” pungkasnya.

    Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar pada 2025. 

    Ali menuturkan bahwa saat ini beredar informasi BPJS mengalami gagal bayar selama 3 bulan ke rumah sakit. Padahal, informasi itu tidak benar alias hoaks.

    “Saya tekankan di sini sampai 2025 BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar. Karena di medsos waduh bunyinya gagal bayar 3 bulan baru dibayar 6 bulan baru dibayar rumah sakit, saya sampaikan tidak ada,” ujar Ali.

    Ali meminta kabar yang menyebut BPJS Kesehatan mengalami gagal bayar untuk membuktikan tudingan tersebut. Dia memastikan seluruh rumah sakit sudah diselesaikan pembayarannya.

    “Asal klaimnya beres artinya itu tidak ada dispute, kalau dispute diagnosisnya masih dispute, belum diputuskan atau pending klaim ya itu BPJS bayar tidak lebih dari 15 hari, kami jamin jangan dibandingkan dengan swasta loh ya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ali mempertanyakan pihak yang membesar-besarkan adanya anggaran rumah sakit yang dipending. Padahal, kasus itu hanya sebagian kecil dari masalah yang sudah terlunaskan.

    “Karena di indonesia berita miring wah yang itu pak luar biasa, umpamanya pendingnya bisa 2 persen ramai pak, padahal 95 persen lebih nggak pending dibayarkan lunas beres,” pungkasnya. (Tribun Network/igm/mam/wly)