Xcloud.id

Tag: Abdul Kadir

  • Menteri P2MI Dalami Kasus PMI Asal Riau yang Tewas di Malaysia

    Menteri P2MI Dalami Kasus PMI Asal Riau yang Tewas di Malaysia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding buka suara terkait kasus Juliana Dewi (24), pekerja migran Indonesia (PMI) asal Riau yang ditemukan tewas gantung diri di Malaysia pada Jumat (7/3/2025).

    Abdul Karding menegaskan pihaknya akan mendalami kasus ini serta melakukan penanganan yang cepat. Dia mengaku belum mendapatkan informasi terbaru terkait kasus tersebut.

    “Saya akan update nanti ya, datanya belum masuk ke saya. Namun, pasti semua kasus kita tangani, termasuk kasus Yetti di Peru dan Eva yang viral kemarin,” ujar Karding usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Koordinasi dengan KBRI dan Pihak Terkait

    Karding menyatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan keluarga korban serta perusahaan pengirim PMI. Jika pekerja migran tersebut berangkat secara prosedural, pihaknya akan segera menangani kasus Juliana Dewi (24), PMI asal Riau yang ditemukan tewas gantung diri di Malaysia pada Jumat (7/3/2025).

    Namun, jika tidak, koordinasi akan dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri, atase kepolisian, atau atase pertahanan. Hingga saat ini, penyebab Juliana Dewi nekat mengakhiri hidupnya masih belum diketahui.

    Berdasarkan hasil autopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Hospital Al-Sultan Abdullah UITM, Puncak Alam, Selangor, kematian Juliana Dewi diduga kuat akibat gantung diri. Namun, motif di balik aksi tersebut masih dalam penyelidikan.

    Saat ini, BP3MI Riau sedang berkoordinasi dengan Kementerian P2MI serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengungkap lebih lanjut kasus Juliana Dewi (24), PMI asal Riau yang ditemukan tewas gantung diri di Malaysia pada Jumat (7/3/2025).

  • Presiden Prabowo Restui Moratorium Kirim Pekerja ke Arab Saudi Dicabut

    Presiden Prabowo Restui Moratorium Kirim Pekerja ke Arab Saudi Dicabut

    loading…

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menuturkan Presiden Prabowo Subianto menyetujui untuk membuka moratorium pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menuturkan Presiden Prabowo Subianto menyetujui untuk membuka moratorium pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi . Diketahui, kerja sama dengan Arab Saudi di bidang tenaga kerja dimoratorium atau dihentikan sejak tahun 2015 dan kondisi tersebut membuat risau.

    “Saya menghadap kepada Pak Presiden dalam rangka melaporkan rencana Kementerian P2MI untuk membuka kembali kerja sama bilateral penempatan tenaga kerja di Arab Saudi,” ujar Karding di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Adanya moratorium pengiriman PMI malah membuat banyak warga Indonesia berangkat ke Saudi secara ilegal. Dia menyebut jumlah TKI ilegal ke Arab Saudi bisa mencapai 25 ribu orang per tahunnya.

    “Karena ada 25 ribu minimal setiap tahun orang kita secara ilegal atau yang prosedur berangkat ke Arab Saudi,” ungkapnya.

    Menurut Karding, proses kerja sama bilateral sudah dijalin dengan Pemerintah Arab Saudi. Indonesia dan Arab Saudi segera menandatangani MoU di Jeddah dalam waktu dekat ini.

    “Kita akan membuka ini dan kementerian sudah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi, untuk mendiskusikannya kembali terkait pembukaan tersebut. Itu yang kami laporkan kepada Pak Presiden dan dalam waktu dekat MoU-nya akan ditandatangani di Jeddah,” ujarnya.

    (jon)

  • Indonesia Kirim 600.000 Tenaga Kerja Usai Moratorium ke Arab Dicabut

    Indonesia Kirim 600.000 Tenaga Kerja Usai Moratorium ke Arab Dicabut

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) berencana mengirimkan sekitar 600.000 tenaga kerja migran ke Arab Saudi setelah kebijakan moratorium penempatan pekerja ke negara tersebut nanti resmi dicabut.

    Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, mengungkapkan rencana tersebut seusai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (14/3/2025).

    “Kami akan membuka kembali pengiriman pekerja migran dan telah mengadakan diskusi serta negosiasi dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial Arab Saudi, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, untuk membahas lebih lanjut mengenai pembukaan ini,” ujar Karding.

    Dijelaskan lebih lanjut, dari 600.000 tenaga kerja yang akan dikirim, sebanyak 400.000 di antaranya akan bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara 200.000 lainnya akan mengisi sektor pekerjaan formal.

    Pengiriman tenaga kerja ini akan diresmikan melalui nota kesepahaman yang segera ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam waktu dekat di Jeddah.

    Tahap awal keberangkatan pekerja migran dijadwalkan mulai Juni 2025, dengan jumlah kuota yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah Indonesia.

    Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembukaan kembali moratorium ini dan menginstruksikan agar skema pelatihan bagi calon pekerja segera disiapkan.

    “Beliau alhamdulillah setuju dan meminta kami untuk menyiapkan sistem pelatihan serta penempatan tenaga kerja secara matang. Kami akan kembali melaporkan kepada beliau mengenai rencana-rencana yang telah kami susun,” kata Karding.

    Moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi telah berlaku sejak 2015. Kebijakan ini sebelumnya diterapkan akibat maraknya penyelundupan tenaga kerja ilegal, dengan sedikitnya 25.000 tenaga kerja yang diberangkatkan ke Arab Saudi setiap tahun tanpa prosedur resmi.

  • Presiden Prabowo Setujui Moratorium Kirim Tenaga Kerja ke Arab Dicabut

    Presiden Prabowo Setujui Moratorium Kirim Tenaga Kerja ke Arab Dicabut

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk mencabut moratorium pengiriman tenaga kerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Saat ini, terdapat kebutuhan sekitar 600.000 tenaga kerja di negara tersebut.

    Menurut Karding, Prabowo sangat mendukung kebijakan ini sebagai upaya untuk membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Ia juga menekankan Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada pelatihan dan pembekalan bagi pekerja migran sebelum mereka diberangkatkan ke Arab Saudi.

    “Alhamdulillah, Bapak Presiden telah menyetujui moratorium pengiriman tenaga kerja migran Indonesia ke Arab Saudi dicabut. Beliau meminta kami untuk menyiapkan skema pelatihan sekaligus sistem penempatan bagi para tenaga kerja,” ujar Karding setelah melaporkan perkembangan ini kepada Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

    Dalam kesempatan tersebut Karding juga melaporkan pembentukan Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

    Karding menjelaskan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan telah menunjuk Kementerian P2MI untuk memimpin Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

    Mengenai kapan pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi dilakukan, Karding berharap segera ditentukan. “Nanti ya kita tunggu moratorium pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi kalau bisa dibuka lebih cepat lebih baik,” kata dia.

  • Prabowo Setuju Moratorium Pengiriman Pekerja RI ke Arab Saudi Dicabut

    Prabowo Setuju Moratorium Pengiriman Pekerja RI ke Arab Saudi Dicabut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto setuju untuk mencabut moratorium kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Arab Saudi.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Kerja sama penempatan PMI atau TKI Arab Saudi telah dimoratorium sejak 2015 lalu. Berdasarkan catatan Bisnis, rencana pencabutan moratorium itu pernah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan pada 2023 lalu. 

    “Untuk itu kita akan membuka ini dan kami di Kementerian [P2MI, red] sudah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk mendiskusikannya kembali untuk pembukaan tersebut,” terangnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025). 

    Karding mengungkap, alasan di balik moratorium baru ingin dicabut setelah hampir 10 tahun karena ada hal yang merisaukan pihak Indonesia. Misalnya, ada sedikitnya 25.000 orang setiap tahunnya yang berangkat ke Arab Saudi secara ilegal. 

    Oleh sebab itu, kini di bawah pemerintahan baru, Karding menyebut Indonesia dalam waktu dekat akan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Jeddah.  “Beliau [Prabowo, red] alhamdulillah sangat setuju,” terangnya. 

    Mantan anggota DPR itu menerangkan, pada kesempatan ini Kerajaan Arab Saudi menjanjikan sekitar 600.000 orang PMI dipekerjakan di sana. Perinciannya, sebanyak 400.000 orang untuk pekerja domestik atau rumah tangga, serta 200.000 sampai dengan 250.000 orang untuk sektor formal. 

    Menurut Karding, Prabowo meminta Kementerian P2MI untuk segera menyiapkan skema pelatihan dan penempatan para PMI itu.  “Untuk skema pelatihannya nanti kami akan sampaikan lagi lapor kepada beliau rencana-rencana yang sudah kami susun,” pungkasnya. 

  • Menteri P2MI lapor Presiden soal desk PMI hingga moratorium Arab Saudi

    Menteri P2MI lapor Presiden soal desk PMI hingga moratorium Arab Saudi

    Pelayanan harus diperbaiki serta menindak tegas calo dan sindikat perdagangan manusia.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menemui Presiden RI Prabowo Subianto untuk melaporkan pembentukan Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang hingga moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi.

    Hal itu disampaikan Menteri Karding saat tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, untuk temui Presiden Prabowo Subianto.

    “Hari ini laporan aja sama Presiden terkait dengan pekerja migran Indonesia. Satu soal telah dibentuknya Desk Perlindungan Pekerja Migran. Kedua tentang rencana membuka kerja sama dengan Arab Saudi, yang kita ketahui sedang ada proses moratorium,” kata Karding dalam wawancara cegat dengan media.

    Karding menjelaskan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan telah menunjuk Kementerian P2MI untuk memimpin Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

    Target dari pembentukan desk tersebut, kata Karding, adalah memberi perlindungan PMI dengan memperbaiki tata kelola perlindungan.

    Selain itu, Kementerian P2MI juga berupaya meminimalisasi terjadinya kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking di luar negeri.

    Menurut Karding, upaya perlindungan untuk PMI dapat dengan melakukan keberangkatan dan penempatan PMI secara prosedural dan legal.

    “Yang paling utama dia harus prosedural, itu karena 95 persen (PMI) itu inprosedural. Kedua, skill harus ditingkatkan karena kita punya pekerja migran itu 80 persen domestik,” kata Karding.

    Ia menyebutkan sejumlah upaya agar keberangkatan PMI menjadi prosedural dengan memperbaiki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.

    Selain itu, pelayanan harus diperbaiki serta menindak tegas calo dan sindikat perdagangan manusia.

    “Keempat sosialisasi yang masif agar orang mengerti bagaimana bekerja secara prosedural, kemudian kunci di perjanjian bilateral, itu penting kalau kita kunci bahwa perlindungan bagus, itu kuncinya dan memastikan negara itu tidak menerima pekerja yang ilegal,” kata Karding.

    Sementara itu, pemerintah Indonesia juga masih mengkaji pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi agar kerja sama dapat berjalan kembali.

    “Nanti ya kita tunggu moratorium kalau bisa dibuka lebih cepat lebih baik,” kata dia.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri P2MI Minta Restu Prabowo Cabut Moratorium Kirim Pekerja ke Arab Saudi

    Menteri P2MI Minta Restu Prabowo Cabut Moratorium Kirim Pekerja ke Arab Saudi

    Jakarta –

    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding sore ini merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Karding akan melapor dan meminta restu kepada Presiden Prabowo Subianto soal pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah, khususnya Arab Saudi.

    Karding mengatakan pemerintah akan kembali melobi Arab Saudi untuk penempatan pekerja asal Indonesia. Dia juga melaporkan soal pembentukan desk perlindungan pekerja migran.

    “Hari ini laporan aja sama Presiden terkait pekerja migran Indonesia. Tentang rencana kita membuka kerja sama dengan Arab Saudi, yang kita ketahui sedang ada proses moratorium,” beber Karding di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

    Ketika dikonfirmasi lagi kapan moratorium akan dicabut, Karding belum mau menjawab. Dia masih menunggu arahan Prabowo, yang jelas bila bisa dibuka lebih cepat akan lebih baik.

    “Nanti ya kita tunggu ya moratorium kalau bisa dibuka lebih cepat lebih baik,” tegas Karding.

    Sebelumnya, Karding mengatakan dirinya telah bertemu dengan pihak Arab Saudi mengenai rencana pengiriman PMI. Proses penjajakan akan dilakukan pada bulan ini. Moratorium pengiriman pekerja migran sendiri sudah ada sejak 2012.

    “Kita ini, Arab Saudi, dan juga Uni Emirat Arab itu sejak 2012 kita belum buka, masih moratorium. Kemarin, saya ketemu Menteri Tenaga Kerja Arab, mereka meyakinkan kami, untuk memiliki sistem yang jauh lebih bagus perlindungannya, penghasilannya, maka kemungkinan kami akan menjajaki dalam waktu sebulan ini,” kata Karding di Kantor BP2MI Jakarta, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (4/2/2025).

    Dia mengatakan pihak Arab Saudi harus menjamin asuransi hingga penghasilan PMI. Selain itu, kerja sama pengiriman PMI akan dilakukan dengan BUMN di Arab Saudi tidak lagi dengan perorangan.

    (hal/rrd)

  • DPR Dukung Menko Zulhas Tertibkan Area Wisata di Puncak untuk Perbaikan Lingkungan

    DPR Dukung Menko Zulhas Tertibkan Area Wisata di Puncak untuk Perbaikan Lingkungan

    loading…

    Anggota Komisi IV DPR Ajbar Abdul Kadir mendukung penuh langkah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menertibkan area wisata di Puncak, Bogor yang terindikasi melanggar. Foto/istimewa

    JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Ajbar Abdul Kadir mendukung penuh langkah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menertibkan area wisata di Puncak , Bogor yang terindikasi melanggar. Hal itu penting untuk perbaikan lingkungan dan ketahanan panan.

    Menurut Ajbar, tidak ada kata terlambat untuk perbaikan dan penataan termasuk mengembalikan fungsi awal dari penginapan atau area wisata menjadi kawasan perkebunan kembali.

    “Tidak ada kata terlambat untuk perbaikan dan penataan termasuk mengembalikan fungsi awal dari penginapan atau area wisata menjadi kawasan perkebunan kembali,” katanya, Jumat (14/3/2025).

    Ajbar menegaskan, langkah yang dilakukan Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk menertibkan area-area wisata disekitar wilayah Puncak, merupakan tindakan tepat dan berani. Bagi Ajbar, Menko Pangan Zulkifli Hasan berani mengambil risiko demi perbaikan lingkungan dan keberlanjutan pangan bagi rakyatnya.

    “Menurut saya langkah yang dilakukan Menko Pangan Zulkifli Hasan adalah langkah tepat dan berani. Kita memerlukan menteri dan berani mengambil risiko demi perbaikan lingkungan dan keberlanjutan pangan bagi rakyatnya,” beber dia.

    Baca Juga: PHK Massal di Awal 2025, Akankah Ekonomi Baik-Baik Saja?

    Ajbar meyakini, tindakan Menko Pangan untuk menertibkan area-area wisata disekitar wilayah Puncak, dapat mendorong kembali keberlanjutan ketersediaan pangan. Hal ini, juga akan menciptakan perbaikan lingkungan yang berdampak terhadap banjir di Jakarta saat ini.

    “Perlahan tetapi insyaallah akan mengurangi kalau hulunya dikembalikan pada fungsi semula,” tandas politikus PAN asal Sulbar.

    (cip)

  • Keluarga PMI Kesulitan Dana Repatriasi Jenazah Anaknya dari Peru, Menteri P2MI Janjikan Bantuan – Halaman all

    Keluarga PMI Kesulitan Dana Repatriasi Jenazah Anaknya dari Peru, Menteri P2MI Janjikan Bantuan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan koordinasi sedang dilakukan untuk memulangkan ke tanah air jenazah Yetti Purwaningsih, pekerja migran Indonesia (PMI) yang meninggal di Peru namun keluarganya alami hambatan biaya untuk repatriasi.

    Repatriasi jenazah Yetti dari Peru membutuhkan dana Rp125 juta, sedangkan keluarga hanya memiliki uang Rp50 juta. Karding menyebut Kementerian P2MI akan turun tangan membantu proses repatriasi tersebut.

    “Ini sekarang sedang ditangani, kalau nggak salah namanya Mbak Yetti. Itu sedang ditangani dan kita memang mereka butuhnya uang sekitar Rp 125 juta, keluarga PMI punya uang Rp 50 juta, sisanya nanti akan kita atur,” kata Karding usai peluncuran desk pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Perihal saran DPRD Banyumas agar jenazah Yetti dimakamkan di Peru, Karding menegaskan hal itu bergantung pada keinginan keluarga yang bersangkutan.

    Jika keluarga tetap menginginkan jenazah Yetti dipulangkan ke Indonesia, Kementerian P2MI akan membantu memulangkannya.

    “Itu tergantung keluarga, kita ngikut keluarga. Kalau keluarga meminta dimakamkan di sana kita dorong, kalau nggak nanti kita cari tambahan anggaran untuk pemulangan. Intinya kita tangani,” tegas Karding.

    Berdasarkan peristiwa ini, Karding mengingatkan masyarakat yang hendak bekerja di luar negeri agar memenuhi dokumen sebelum berangkat. Sebab hal itu akan memudahkan pemerintah saat memberikan bantuan.

    Karding pun menyinggung bahwa PMI yang alami masalah di luar negeri rerata berangkat secara ilegal.

    “Rata-rata yang mengalami masalah itu ilegal. Iya ya pasti kita tangani. Semua yang bermasalah sepanjang kami bisa, ada kontaknya, pasti kita tangani bersama Kementerian Luar Negeri,” katanya.

  • Soal Polemik Minyakita, Legislator PAN Tegaskan Komitmen Menko Zulhas Jaga Stabilitas Pangan – Halaman all

    Soal Polemik Minyakita, Legislator PAN Tegaskan Komitmen Menko Zulhas Jaga Stabilitas Pangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar Abdul Kadir, memastikan Menteri Koordinator Bidang Pangan  Zulkifli Hasan terus berkomitmen dalam menjaga stabilitas dan ketahanan sektor pangan di tanah air.  

    Ajbar menepis nada miring jika di tangan Menko Zulhas tata kelola pangan RI menjadi buruk. Hal tersebut merespons soal temuan minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita yang tidak sesuai dengan takaran.

    “Menko Zulhas merupakan sosok berkomitmen tinggi dalam menjaga stabilitas dan ketahanan pangan di Indonesia. Tidak tepat bila disalahkan atas serangkaian masalah yang terjadi akhir-akhir ini ,” kat Ajbar kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

    Lebih jauh, Legislator PAN itu mengatakan Menko Zulhas juga ditunjukkan lewat mendorong tindakan tegas terhadap perusahaan minyak goreng yang melakukan kecurangan pada volume produk MinyaKita. 

    Menurut Ajbar, sikap tegas Menko Zulhas tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga integritas distribusi bahan pokok, terutama di bulan suci Ramadan.

    “Itu komitmen yang ditunjukkan oleh Menko Zulhas,” Politikus PAN ini. 

    Ke depan, Ajbar berharap permasalahan soal takaran MinyaKita ini dapat menjadi refleksi bersama untuk perbaikan tata kelola agar rakyat tidak terus menjadi korban. 

    Dia meminta agar tak ada saling menyalahkan satu sama lain dalam urusan Minyakita ini.

    “Seharusnya bersinergi dan bahu membahu demi  perbaikan tata kelola pangan di Indonesia,” kat dia.

    Ajbar juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam penanganan kasus peredaran MinyaKita, yang tidak sesuai takaran atau volume sudah on the track atau sesuai dengan jalur. Produsen nakal yang ‘menyunat’ takaran minyak itu ditindaklanjuti.

    “Pemerintah gerak cepat, setelah adanya temuan MinyaKita tak sesuai takaran dalam kemasan. Penangananya sudah on the track,”  tandasnya.

    Dia juga mendorong, pemerintah membongkar dalang di balik penyimpangan minyak goreng merek MinyaKita yang terjadi di pasaran. Berdasar hasil sidak di lapangan ditemukan kemasan 1 liter menjadi 800 mililiter.

    “Keseriusan pemerintah menindak tegas perusahaan minyaKita. Tidak perlu waktu lama untuk memastikan siapa dalang dari kurangnya takaran MinyaKita,” tandas Ajbar.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan tiga perusahaan produsen MinyaKita yang diduga melanggar aturan terkait isi kemasan. 

    Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025), Amran menemukan bahwa minyak goreng kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter.

    “Ini merupakan pelanggaran serius, Minyakita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter,” kata Amran dalam keterangannya, Sabtu.