Tag: Abdul Kadir

  • Idul Fitri Momen Suci untuk Saling Memaafkan dan Peduli Sesama

    Idul Fitri Momen Suci untuk Saling Memaafkan dan Peduli Sesama

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama dengan masyarakat di Masjid Istiqlal, Jakarta.

    Keduanya bahkan terlihat kompak mengenakan atasan baju muslim putih, serta bawahan celana hitam panjang.

    Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga memakai songkok hitam yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

    Khatib sholat Idul Fitri 2025 kali ini dipimpin oleh Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie dengan mengusung tema “Merawat Kemabruran Puasa”.

    Selain presiden, sejumlah menteri hingga kepala daerah juga ikut hadir di Masjid Istiqlal, menambah suasana yang lebih istimewa.

    Masyarakat memadati Masjid Istiqlal, Jakarta untuk mengikuti ibadah sholat Idul Fitri pada Senin, 31 Maret 2025.

    Beberapa di antaranya Menteri Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

    Kemudian Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri dan sejumlah tokoh lainnya.

    Momen suci untuk saling memaafkan

    Masyarakat memadati Masjid Istiqlal, Jakarta untuk mengikuti ibadah sholat Idul Fitri pada Senin, 31 Maret 2025.

    Presiden Prabowo mengucapkan selamat Idul Fitri kepada seluruh umat Muslim di Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa lebaran ini menjadi momen untuk saling memaafkan.

    “Idul Fitri adalah momen suci untuk saling memaafkan mempererat silahturahmi dan meneguhkan kembali komitmen kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar dan peduli terhadap sesama,” katanya.

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengajak kepada masyarakat untuk menjadikan Idul Fitri ini sebagai kekuatan dalam memperkokoh persatuan bangsa, memperkuat solidaritas, dan membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jajaran Kabinet Merah Putih Hadiri Open House Prabowo di Istana

    Jajaran Kabinet Merah Putih Hadiri Open House Prabowo di Istana

    loading…

    Jajaran Kabinet Merah Putih menghadiri open house Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/3/2025). Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Jajaran Kabinet Merah Putih menghadiri open house Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/3/2025). Mereka silaturahmi dengan Presiden Prabowo dalam rangka Idulfitri 1446 Hijriah.

    Dari pantauan SindoNews, Prabowo tampak menyalami satu per satu pejabat hingga menteri yang hadir. Terlihat juga Prabowo ditemani oleh putra semata wayangnya Didit Hediprasetyo.

    Tampak tamu pertama yang disambut Prabowo yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan keluarga. Selanjutnya, mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).

    Selanjutnya, berturut-turut para menteri Kabinet Merah Putih termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Pada kesempatan itu, hadir juga Gubernur Jakarta Pramono Anung dan istri. “Mohon maaf lahir batin,” kata Pramono kepada awak media.

    Kemudian juga terlihat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan suami. Lalu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Tampak juga Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Ketua MPR Ahmad Muzani, COO Danantara Pandu Sjahrir, Menko PMK Pratikno, Wamen Ekraf Irene Umar.

    Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Arsjad Rasyid, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan.

    (rca)

  • Sepanjang 2024, BAZNAS entaskan 1,3 juta jiwa dari kemiskinan

    Sepanjang 2024, BAZNAS entaskan 1,3 juta jiwa dari kemiskinan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Sepanjang 2024, BAZNAS entaskan 1,3 juta jiwa dari kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 30 Maret 2025 – 21:03 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI terus memperluas jangkauan jumlah penerima manfaat (mustahik) secara nasional, sebagai wujud meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

    Dalam empat tahun terakhir, rata-rata penerima manfaat secara nasional mencapai 32,7 juta jiwa di setiap tahunnya. Pada 2024 lalu, 1,3 juta jiwa di antaranya telah berhasil terentaskan dari kemiskinan. Hal ini sejalan dengan jumlah ZIS yang disalurkan BAZNAS terus mengalami peningkatan.

    Hal ini terungkap dalam laporan yang disampaikan Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., saat pelaksanaan Zakat Istana di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/3/2025). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

    Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan, penyaluran dana ZIS menyasar kepada 8 asnaf (orang yang berhak menerima zakat) dengan fokus lima bidang, mencakup bidang ekonomi, sosial kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan dakwah.

    “Total dana zakat yang telah disalurkan selama 4 tahun juga mengalami peningkatan. Pada 2021, jumlah penyaluran zakat sebesar Rp14,04 triliun, 2022 sebesar Rp 21,6 triliun, 2023 sebesar Rp31,2 triliun, dan 2024 sebesar Rp39,5 triliun,” ujar Kiai Noor.

    “Sementara penyaluran BAZNAS RI (pusat) tahun 2021 sebesar Rp501 miliar, tahun 2022 sebesar Rp756 miliar, tahun 2023 sebesar Rp675 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp1,07 triliun,” imbuhnya.

    Selama Ramadhan, BAZNAS juga menghadirkan sejumlah program seperti Paket Ramadhan Bahagia, Servis 5.000 Motor Gratis, dan bantuan bensin di berbagai titik di seluruh Indonesia, membangun 100 Rumah Layak Huni BAZNAS, Peresmian Gedung Layanan Kesehatan Gratis Dhuafa Rumah Sehat BAZNAS Jatinegara. 

    “Program Mudik Gratis bersama BAZNAS yang memberangkatkan sebanyak 17 bus, hampir 1000 mustahik ke 26 kota tujuan, penyediaan Posko Mudik di 40 titik yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia yang memberikan berbagai layanan gratis bagi pemudik dhuafa seperti layanan kesehatan, dan takjil gratis,” jelasnya.

    BAZNAS, imbuh Kiai Noor, juga melakukan peluncuran UMKM Gerai Z-Ifthar di Jakarta dan berbagai kota, serta dipercaya menyalurkan bantuan paket sembako dari King Salman Relief Center sebanyak 9.760 paket senilai Rp 5,9 miliar

    Berdasarkan data yang dimiliki BAZNAS, selama empat tahun terakhir, jumlah muzaki yang menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS serta lembaga zakat resmi di Indonesia selalu menunjukkan peningkatan yang konsisten. 

    “Pada tahun 2021, jumlah muzaki tercatat mencapai 10,7 juta orang, pada 2022 meningkat menjadi 21,4 juta orang, pada 2023 mencapai 27,6 juta orang, dan pada 2024 jumlah muzaki kembali meningkat menjadi 28,1 juta orang,” ucap Kiai Noor.

    Menurut Kiai Noor, peningkatan tersebut juga tidak terlepas kepercayaan masyarakat dan prinsip pengelolaan yang Aman Syar’i, Aman Regulasi dan Aman NKRI serta hasil Audit KAP dan Audit Syariah. 

    “Peningkatan tersebut juga dipengaruhi pelaksanaan Zakat Istana, literasi yang terus menerus kami lakukan, penguatan kelembagaan, penguatan manajemen, penguatan SDM, penguatan infrastruktur, digitalisasi, branding, serta penguatan jaringan yang inklusif baik dalam negeri maupun luar negeri dan terutama adalah penguatan dan perluasan program penyaluran,” katanya.

    Hadir pula dalam acara ini jajaran menteri Kabinet Merah Putih antara lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pariwisata Widyawati Wardhana, MenpanRB Rini Widyantini, Menteri Sosial Saifulah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkopolkam Budi Gunawan, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko PMK Pratikno, dan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, serta jajaran TNI, Polri.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kementerian P2MI Bantu Advokasi Kasus Pemuda Asal Bekasi Tewas Diduga Disiksa di Kamboja

    Kementerian P2MI Bantu Advokasi Kasus Pemuda Asal Bekasi Tewas Diduga Disiksa di Kamboja

    Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

    TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI UTARA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bantu advokasi kasus pemuda asal Bekasi, Soleh Darmawan (24) yang tewas saat menjadi pekerja di Kamboja. 

    Hal ini disampaikan Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, saat mendatangi kantor perusahaan penempatan pekerja migran di Jalan Lingkar Utara, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi pada Jumat (28/3/2025). 

    “Kita sedang berupaya membantu baik melakukan advokasi di sana yang kedua termasuk pemulangannya,” kata Karding di Bekasi. 

    Dia menegaskan, P2MI selama ini tidak memiliki kerja sama dengan tiga negara Asia Tenggara yakni, Thailand, Myanmar dan Kamboja terkait penempatan pekerja migran. 

    “Semua yang ada di kamboja, Myanmar, bahkan di Thailand dalam kacamata kementerian itu unprosedural atau ilegal,” tegasnya. 

    Meski begitu, pemerintah akan tetap membantu setiap warga negara yang terkandung kasus hukum atau memiliki masalah saat bekerja di tiga negara tersebut. 

    “Jadi sebenarnya kalau kita anggaplah mau murni berdasarkan hukum maka sebenarnya itu bukan menjadi kewajiban hukum kita untuk melakukan pembelaan tetapi karena itu warga indonesia, suka tidak suka kita harus bela,” kata Karding. 

    Sebelumnya diberitakan, nasib tragis dialami pemuda asal Bekasi bernama Soleh Darmawan (24), kerja jadi operator judi online (judol) di Kamboja pulang tinggal nama. 

    Soleh dikabarkan jadi korban perdagangan manusia, disiksa hingga ginjalnya diambil paksa. Hal ini berdasarkan informasi diunggah akun X @FaktaHitsPlus62. 

    Unggahan akun X tersebut berisi foto kolase, terdiri dari gambar Soleh bersama sejumlah orang diduga penyalur kerja dan kondisi terakhir korban dalam keadaan meninggal dunia. 

    Diana ibu korban mengatakan, putranya pamit kerja ke luar negeri sejak Senin (17/2/2025). Soleh bilang pamit ke keluarga bekerja di Thailand sebagai juru masak di sebuah hotel. 

    “Bilangnya ke Thailand, tapi pas udah meninggal adanya di Kamboja,” kata Diana kepada TribunJakarta.com, Jumat (28/3/2025). 

    Selama empat hari pertama di luar negeri, Soleh masih kerap menghubungi keluarga melalui video call. 

    Kejanggalan mulai terlihat saat Diana menerima sambungan telepon dari Soleh pada Minggu (2/3/2025) malam. 

    Kamera sambungan telepon video menampilkan kondisi Soleh yang terkulai di kasur, kondisi lemas tak berdaya. 

    Suara pada sambung telepon diduga teman sesama rekan kerja, mengabarkan ke Diana kondisi anaknya sakit. 

    Diana waktu itu tak bisa berbuat banyak, dia hanya bisa melihat anaknya sakit melalui sambungan telepon tanpa bisa berbuat apa-apa. 

    Pagi datang, kabar duka dari luar negeri sampai ke keluarga. Soleh dinyatakan meninggal dunia pada Senin (3/3/2025). 

    “Saya diteleponnya malam. Pas malamnya nelpon. Besok pagi dia meninggal,” terang dia. 

    Diana dibantu teman kuliah anaknya berusaha mencari tahu keberadaan Soleh, sampai akhirnya diketahui berada di Kamboja. 

    Melalui Kedutaan Besar RI di Kamboja, jenazah Soleh berhasil dipulangkan ke tanah air untuk diserahkan ke pihak keluarga pada Sabtu (15/3/2025). 

    Setibanya di rumah duka, jenazah Soleh langsung dimandikan untuk selanjutnya disalatkan. 

    Pada saat dimandikan, Diana melihat kejanggalan. Ada luka seperti jahitan di bagian dekat perut posisi ginjal. 

    Hal ini yang menimbulkan kecurigaan, Soleh meninggal bukan karena sakit dan diduga menjadi korban perdagangan manusia. 

    “Enggak ngerti deh saya. Pokoknya di bagian perut gitu dah (ada bekas luka) jahitan. Anak saya nggak pernah operasi-operasi,” terang Diana. 

    Belakangan, Diana baru mengetahui anaknya kerja di Kamboja diduga menjadi operator judol. Saat ini, dia bingung harus berbuat apa untuk menuntut keadilan atas kematian anaknya. 

    “Penyebabnya itu (meninggal) nggak tahu dah, saya kemarin sih sempat ikhlas, cuma saya pengennya enggak ada lagi yang kejadian kayak anak saya,” ucap Diana. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Larangan WNI Bekerja di Kamboja, Thailand, dan Myanmar

    Larangan WNI Bekerja di Kamboja, Thailand, dan Myanmar

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia melarang warga negara Indonesia (WNI) bekerja di Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Keputusan ini diambil untuk melindungi WNI dari risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang marak terjadi di negara-negara tersebut.

    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kerja sama resmi terkait penempatan tenaga kerja dengan ketiga negara itu. Akibatnya, semua WNI yang bekerja di sana dianggap ilegal dan rentan menjadi korban eksploitasi serta perdagangan manusia.

    Salah satu alasan utama larangan ini adalah meningkatnya kasus penipuan kerja di Kamboja dan Myanmar, terutama di wilayah Myawaddy. Banyak WNI tertipu oleh tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi, tetapi justru terjebak dalam jaringan kriminal, termasuk kejahatan siber dan perjudian online ilegal.

    Pada 18 Maret 2025, pemerintah berhasil memulangkan 554 WNI yang menjadi korban TPPO di Myanmar. Mereka dievakuasi melalui Thailand sebelum diterbangkan ke Indonesia. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi pekerja migran dari bahaya eksploitasi.

    Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak tergoda oleh tawaran kerja di negara-negara tersebut, terutama yang berasal dari agen atau individu tidak resmi. Calon pekerja migran disarankan hanya bekerja di negara yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Indonesia dan mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja akan diperketat guna mencegah praktik perekrutan ilegal. Sosialisasi mengenai bahaya TPPO juga akan terus dilakukan agar masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang semakin marak.

    Di sisi lain, kondisi di Myanmar semakin memburuk akibat konflik bersenjata dan ketidakstabilan pemerintahan. Baru-baru ini, sebuah helikopter militer menyerang kelompok pemberontak di kota perbatasan Myawaddy. Namun, ancaman yang lebih besar muncul bukan hanya terhadap Myanmar, tetapi juga dunia internasional. Kota perbatasan ini telah menjadi pusat kejahatan global, termasuk penipuan berbasis siber.

    Di sepanjang perbatasan dengan Thailand, sebuah kawasan tertutup dengan penjagaan ketat menjadi pusat aktivitas kriminal. Laporan dari penegak hukum mengungkap bahwa di balik pagar tinggi tersebut, para peretas menjalankan skema investasi kripto palsu. Kota ini dikenal sebagai Shwe Kokko, yang awalnya dibangun oleh investor asal Tiongkok sebagai pusat digital, tetapi kini menjadi sarang perjudian ilegal dan penipuan siber. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), aktivitas ilegal di kota ini menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya.

    Pada malam hari, Shwe Kokko tampak gemerlap dengan fasilitas modern yang tidak ditemukan di wilayah lain di negara bagian Kayin, Myanmar. Seorang mantan pekerja dari salah satu perusahaan ilegal mengungkapkan bahwa sebagian besar pusat penipuan di Laos telah ditutup pada November tahun lalu dan kini berpindah ke Shwe Kokko. Ia menjelaskan bahwa dalam satu perusahaan saja, terdapat 50 lantai penuh dengan kelompok-kelompok penipu yang masing-masing menargetkan korban hingga 150.000 dolar AS per bulan. Jika diakumulasikan, pendapatan tahunan dari skema penipuan ini mencapai lebih dari 100 juta dolar AS.

    Interpol memperkirakan kejahatan siber di Asia Tenggara menghasilkan 3 triliun dolar AS setiap tahunnya, jumlah yang setara dengan produk domestik bruto (PDB) Prancis. Dengan perkembangan kecerdasan buatan (AI), situasi ini diprediksi semakin memburuk. Penggunaan malware, AI generatif, serta teknologi deepfake semakin mempermudah para pelaku kejahatan menjalankan aksinya.

    Di tengah kekacauan akibat perang saudara dan pemerintahan militer di Myanmar, negara ini semakin terjerumus dalam krisis yang berkepanjangan. Seorang narasumber menegaskan bahwa jika kelompok bersenjata tertentu menguasai negara, Myanmar berisiko menjadi negara gagal. Konflik bersenjata mungkin telah luput dari perhatian dunia internasional, tetapi kejahatan siber yang berkembang pesat di sana menjadi ancaman global yang tidak bisa diabaikan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rawan TPPO, Karding larang WNI bekerja di Kamboja, Thailand, Myanmar

    Rawan TPPO, Karding larang WNI bekerja di Kamboja, Thailand, Myanmar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rawan TPPO, Karding larang WNI bekerja di Kamboja, Thailand, Myanmar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 28 Maret 2025 – 16:32 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kerja sama penempatan pekerja migran ke tiga negara yakni Kamboja, Thailand dan Myanmar.

    “Kembali saya nyatakan, bukan sekadar mengimbau, melarang semua warga negara Indonesia untuk bekerja di tiga negara tersebut karena rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata dia di Bekasi pada Jumat (28/3).

    Kadring menilai pekerja migran Indonesia (PMI) yang saat ini bekerja di tiga negara yang dimaksud berstatus ilegal.

    “Semua yang berada di Kamboja, Myanmar bahkan di Thailand, dalam kaca mata kementerian adalah unprocedural atau ilegal,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa Kamboja dan Myanmar, terutama Wilayah Myawaddy, terdapat indikasi kejahatan scamming dan judi online.

    Karding juga berulang kali menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah tidak pernah melakukan kerja sama bilateral atau multilateral penempatan PMI di Kamboja dan Myanmar.

    Pada 18 Maret Kementerian P2MI membantu untuk mengawal pemulangan 554 PMI non-prosedural yang menjadi korban TPPO di Myawaddy, Myanmar.

    Kepulangan mereka, yang terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan, berlangsung dalam dua tahap: 400 orang pada Selasa (18/3) dan 154 orang pada Rabu (19/3).

    Disebutkan bahwa mereka dipulangkan melalui Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand.

    Sumber : Antara

  • Kemenperin segel PT. MIA Bekasi, tak bayar upah pekerja migran Rp1,6 miliar

    Kemenperin segel PT. MIA Bekasi, tak bayar upah pekerja migran Rp1,6 miliar

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Kemenperin segel PT. MIA Bekasi, tak bayar upah pekerja migran Rp1,6 miliar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 28 Maret 2025 – 17:34 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menyegel PT. MIA di Bekasi Utara karena gagal membayar upah 58 pekerja migran senilai Rp1.683.500.000.

    Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding mengatakan penyegelan dilakukan sebagai bentuk sanksi tegas atas pelanggaran yang telah berlangsung selama satu setengah tahun.

    “Hari ini kami datang ke Bekasi untuk memasang plang penyegelan pada PT. MIA. Perusahaan ini terbukti melanggar aturan dengan tidak membayar upah 58 pekerja migran senilai lebih dari Rp1,6 miliar, dan gagal memberangkatkan tiga pekerja migran lainnya yang telah menandatangani kontrak,” kata Menteri Abdul Kadir seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Jumat (28/3).

    Ia menjelaskan, penyegelan ini merupakan langkah penegakan hukum yang diambil berdasarkan Peraturan Menteri.

    “PT. MIA akan dapat beroperasi kembali jika memenuhi kewajiban pembayaran upah dan menjamin tidak akan mengulangi pelanggaran. Perusahaan ini boleh beroperasi kembali jika menyelesaikan kewajiban dan menyatakan tidak akan mengulangi pelanggaran.  Namun, jika tidak dipenuhi, izin operasinya akan dicabut selamanya,” tegas Menteri.

    Ia menerangkan, proses penyegelan ini merupakan hasil dari proses panjang klarifikasi dan pemanggilan yang telah dilakukan Kemenperin.

    Para pekerja migran yang terdampak, menurut Menteri Karding, telah melaporkan kasus ini sejak satu setengah tahun lalu.

    “Mereka kini berada di rumah masing-masing dan menunggu pengembalian haknya. Negara-negara tujuan pekerja migran yang terdampak meliputi Taiwan dan Singapura,” ungkapnya.

    Penyegelan PT. MIA menandai komitmen Kemenperin untuk memperkuat tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang nakal. 

    “Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga menyangkut nyawa manusia,” pungkas Menteri.

    Langkah ini diharapkan dapat menjadi efek jera dan mendorong perusahaan penempatan pekerja migran untuk beroperasi secara sehat dan bertanggung jawab. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menteri P2MI Akan Advokasi Pemuda Bekasi yang Tewas di Kamboja

    Menteri P2MI Akan Advokasi Pemuda Bekasi yang Tewas di Kamboja

    Menteri P2MI Akan Advokasi Pemuda Bekasi yang Tewas di Kamboja
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)
    Abdul Kadir Karding
    akan memberikan
    bantuan hukum
    ke keluarga pemuda asal Kota Bekasi, Jawa Barat,
    Soleh Darmawan
    (24), yang meninggal di
    Kamboja
    .
    Soleh diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (
    TPPO
    ) oleh sindikat internasional.
    “Kita sedang berupaya membantu melakukan advokasi di sana,” kata Karding usai menyegel tempat penampungan calon pekerja migran di Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jumat (28/3/2025).
    Karding menjelaskan, kementeriannya selama ini tidak menjalin kerja sama pengiriman pekerja migran ke Kamboja, termasuk Thailand dan Myanmar.
    Alasannya, ketiga negara ini selama rawan TPPO, sehingga kementeriannya melarang warga negara Indonesia (WNI) bekerja di negara tersebut.
    Meski demikian, Karding tetap berusaha memberikan bantuan hukum demi keadilan korban dan keluarganya.
    “Berdasarkan hukum maka sebenarnya itu bukan menjadi kewajiban hukum kita untuk melakukan pembelaan tetapi karena itu warga Indonesia, suka tidak suka kita harus bela,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Soleh meninggal dunia di Kamboja. Soleh diduga menjadi korban sindikat perdagangan orang internasional.
    Dia diimingi-imingi bekerja di perhotelan di Thailand oleh sebuah yayasan pencari kerja di Tanjung Priok, Jakarta Utara, melalui perantara seorang wanita muda berinisial S pada pertengahan Februari 2025.
    Saat itu, ia dijanjikan mendapat upah berkisar belasan juta rupiah. Dia kemudian berangkat ke Thailand pada 18 Februari 2025.
    Sekitar dua pekan berikutnya, Soleh dinyatakan meninggal di Kamboja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Abdul Kadir Karding Segel Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Migran – Halaman all

    Menteri Abdul Kadir Karding Segel Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Migran – Halaman all

    Penyegelan dilakukan dengan memasang plang pemberitahuan berisi penghentian kegiatan perusahaan

    Tayang: Jumat, 28 Maret 2025 18:51 WIB |
    Diperbarui: Jumat, 28 Maret 2025 18:52 WIB

    TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar

    SEGEL PERUSAHAAN – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyegel perusahaan penyalur tenaga kerja migran PT Multi Intan Amanah Internasional di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jumat (28/3/2025). Penyegelan dilakukan setelah 58 calon pekerja melapor tidak diberangkat dan menderita kerugian mencapai Rp1,6 miliar. 

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI –  Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyegel perusahaan penyalur tenaga kerja migran PT Multi Intan Amanah Internasional di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jumat (28/3/2025).

    Penyegelan dilakukan setelah 58 calon pekerja melapor tidak diberangkat dan menderita kerugian mencapai Rp1,6 miliar. 

    Penyegelan dilakukan dengan memasang plang pemberitahuan berisi penghentian kegiatan perusahaan serta stiker berukuran besar di dinding kantor PT Multi Intan Amanah Internasional. 

    Total ada sebanyak 58 pekerja yang menjadi korban, mereka urung diberangkatkan dan tidak mendapat hak-haknya padahal segel persyaratan sudah dipenuhi untuk bisa bekerja di luar negeri. 

    Sebelum disegel pihaknya sudah melakukan pendalaman selama kurang lebih satu tahun enam bulan. 

    Selama jangka waktu itu,  Kemen P2MI juga telah melakukan tiga kali klarifikasi dan dua kali mediasi antara pihak P3MI dengan perwakilan korban. 

    Hasilnya, PT Multi Intan Amanah Internasional sepakat mengembalikan uang yang telah disetorkan para korban.  

     Namun, komitmen tersebut tidak juga dipenuhi oleh P3MI tersebut meski telah dilakukan panggilan sebanyak dua kali oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 

    PT Multi Intan Amanah Internasional dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan pekerja migran Indonesia selama tiga bulan ke depan. 

    “P2MI tersebut dilarang melakukan seleksi dan memproses dokumen penempatan pekerja migran Indonesia untuk yang belum menandatangani perjanjian penempatan termasuk pekerja migran Indonesia cuti,” tegasnya.  (TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar) 

     

     
         
     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Menteri P2MI Siap Advokasi Warga Bekasi Korban TPPO di Kamboja

    Menteri P2MI Siap Advokasi Warga Bekasi Korban TPPO di Kamboja

    Bekasi, Beritasatu.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengadvokasi warga Bekasi yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.

    “Kita sedang berupaya membantu baik melakukan advokasi di sana,” kata Karding saat berada di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan Indonesia tidak memiliki kerja sama terkait penempatan pekerja migran di tiga negara, yaitu Kamboja, Thailand, dan Myanmar.

    “Kalau boleh hari ini saya menyatakan melarang semua warga Indonesia untuk bekerja di tiga negara tersebut karena rawan TPPO,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Karding menegaskan pekerja migran yang berada di tiga negara tersebut dianggap tidak prosedural atau ilegal berdasarkan kaca mata kementerian.

    “Semua yang ada di Kamboja, Myanmar, bahkan di Thailand dalam kaca mata kementerian, itu unprosedural atau ilegal. Jadi sebenarnya kalau kita anggaplah mau murni berdasarkan hukum, maka sebenarnya itu bukan menjadi kewajiban hukum kita untuk melakukan pembelaan tetapi karena itu warga Indonesia, suka tidak suka kita harus bela,” tegasnya.