Tenaga Kerja Indonesia Dilarang Kerja di Thailand, Myanmar, dan Kamboja, Kenapa?
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com –
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menargetkan sebanyak 425.000
tenaga kerja Indonesia
dapat terserap di luar negeri pada tahun 2025.
Karding juga mengungkapkan larangan untuk tenaga kerja Indonesia di tiga negara.
Seusai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota Solo dan Universitas Sebelas Maret (UNS) di Gedung Tower UNS Solo, Jawa Tengah, pada Senin (14/4/2025), Karding menjelaskan bahwa saat ini terdapat permintaan sebanyak 1,7 juta tenaga kerja dari Indonesia.
Namun hingga saat ini, baru 297.000 orang yang berhasil dipenuhi.
“Tahun ini saya menargetkan 425.000 dari 297.000 (tenaga kerja),” ujar Karding.
Menurutnya, permintaan tenaga kerja Indonesia paling banyak berasal dari Taiwan dan Hongkong.
Dia juga menambahkan bahwa Arab Saudi menunjukkan minat yang besar, dengan permintaan mencapai 650.000 tenaga kerja.
“Arab Saudi itu menghubungi saya minta 650.000 orang tenaga kerja untuk dikirim ke Arab Saudi. Tapi harus dibuka dulu MoU-nya,” tambahnya.
Karding juga mengumumkan larangan bagi warga Indonesia untuk bekerja di tiga negara, yaitu Kamboja, Myanmar, dan Thailand.
Larangan ini diambil karena tidak adanya kerja sama antara Indonesia dengan ketiga negara tersebut terkait penempatan tenaga kerja.
Selain itu, Karding menyoroti adanya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Thailand.
“Kita ini sama Kamboja, Myanmar, dan Thailand tidak punya kerja sama penempatan. Kalau tidak punya kerja sama penempatan sebenarnya tidak boleh. Dan apalagi di sana banyak warga kita kena TPPO, makanya saya berinisiatif untuk melarang itu,” tegas Karding.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Abdul Kadir
-
/data/photo/2023/09/15/6503c7e73e2c7.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
1 Tenaga Kerja Indonesia Dilarang Kerja di Thailand, Myanmar, dan Kamboja, Kenapa? Regional
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5041845/original/000928400_1733742512-2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ada 1,7 Juta Lowongan Kerja di Luar Negeri, Mau? – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa terdapat jutaan lowongan kerja di luar negeri. Kesempatan ini bisa dimanfaatkan Indonesia dengan menyiapkan pelatihan yang tertarik untuk bekerja di luar negeri.
Abdul Kadir menjelaskan, ada sekitar 1,7 juta lowongan kerja di luar negeri, tetapi baru bisa memenuhi sebanyak 297 ribu.
“Untuk itu, saya mendorong Pak Bupati Magelang mengambil peluang ini. Kami mengusulkan untuk paling tidak, ada yang fokus mengurusi pekerja migran dan perdanya. Kami mendorong untuk menempatkan pekerja yang terdidik, terampil,” katanya dikutip dari Antara, Senin (14/4/2025).
Ia menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan Bupati Magelang Grengseng Pamuji di Rumah Dinas Bupati Magelang pada hari Minggu kemarin.
“Konsekuensinya, kami harus menyiapkan pelatihan dan pembiayaannya. Saya bayangkan setiap pelatihan di desa kemudian diambil dua pekerja, maka dari 372 desa akan ada 700-an pekerja. Kalau ada empat angkatan, kami bisa ambil 2.800 pekerja dalam setahun,” katanya.
Ia menuturkan ada 100 negara tujuan tenaga kerja tersebut, di antaranya Jepang, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya.
Menurut dia, ada bermacam lingkup pekerjaan. Ada banyak jabatan kerja, bahkan ratusan sampai ribuan.
“Namun, kami mau fokus, misalnya perawat ke Jepang. Nanti, kurikulum di Jepang kami tarik ke sini. Bahasanya juga ditarik ke sini atau di SMK yang mau berangkat, kami dorong,” katanya.
-
/data/photo/2025/02/17/67b2f6da62b63.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Korsel, Jepang, hingga Jerman Buka Pintu Pekerja Migran, 1,7 Juta Lowongan Menanti Regional 13 April 2025
Korsel, Jepang, hingga Jerman Buka Pintu Pekerja Migran, 1,7 Juta Lowongan Menanti
Tim Redaksi
MAGELANG, KOMPAS.com
– Menteri Pelindungan
Pekerja Migran
Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa Indonesia telah menerima tawaran pekerjaan untuk 1,7 juta
pekerja migran
dari 100 negara.
“Yang baru bisa kami penuhi sekitar 297.000 (pekerja migran). Untuk itu saya mendorong Pak Bupati mengambil peluang ini,” ujarnya saat ditemui di rumah dinas Bupati Magelang, Minggu (13/4/2025).
Karding mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang membentuk bidang khusus untuk pekerja migran di dinas terkait.
Selain itu, dia juga meminta pemkab untuk memberikan
pelatihan kerja
yang terampil bagi calon pekerja migran.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan bahwa
Kementerian P2MI
akan menanggung biaya pelatihan bagi peserta.
“Saya bayangkan misal setiap desa dari 372 desa (di Kabupaten Magelang) diambil dua saja setelah pelatihan. Maka, ada 700 lebih (yang bisa dikirim ke luar negeri),” paparnya.
Karding menjelaskan bahwa tawaran untuk 1,7 juta pekerja migran tersebut datang dari berbagai negara, dengan Jepang, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jerman sebagai tujuan utama.
Sektor pekerjaan yang ditawarkan pun beragam, namun pelatihan untuk calon pekerja migran akan difokuskan sesuai dengan kebutuhan negara tujuan.
Di Jepang, misalnya, pelatihan akan difokuskan pada bidang keperawatan, mengingat banyaknya populasi lanjut usia di negara tersebut.
Sementara itu, Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyatakan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dan mengkaji kemungkinan pembentukan bidang pekerja migran.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menambahkan bahwa saat ini belum ada angka pasti mengenai calon pekerja migran yang disiapkan dari Kabupaten Magelang.
“Kami tidak akan gegabah. Karena selama ini pelatihan BLK tidak sinkron dengan kebutuhan kerja,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5041838/original/009691400_1733742389-11.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kementerian P2MI Benarkan 19 Pekerja Migran Terindikasi Korban TPPO di Dubai – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) membenarkan terdapat 19 pekerja migran non-prosedural yang terindikasi kuat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Dubai.
“Terkait dengan list 19 orang yang terindikasi kuat mengalami TPPO di Dubai, memang benar apa adanya, ada 19 orang yang kabur dari majikannya,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dalam konferensi pers di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Jumat (11/5/2025).
Setelah kabur dari majikannya di Dubai itu, para PMI non-prosedural tersebut lantas mendapat iming-iming untuk bekerja di tempat baru dan di tempat baru itu mereka malah dipertemukan dengan mucikari dan diperkerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK).
Dari 19 orang tersebut, Menteri Karding mengatakan tujuh orang di antaranya telah dipulangkan ke Indonesia dan 12 orang sisanya ini saat ini sedang mengikuti proses hukum di Dubai.
Karena Dubai bukan tujuan penempatan untuk pekerja domestik di tengah moratorium, maka para PMI tersebut dikategorikan sebagai pekerja migran yang berangkat secara non-prosedural.
Karding mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan KBRI dan konsulat di Dubai dan permasalahan para PMI tersebut telah dapat diatasi, dengan 12 PMI yang masih ada di sana ditempatkan di tempat penampungan di KBRI di Abu Dhabi dan akan dipulangkan setelah proses pemeriksaan dilakukan.
Puluhan pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban scamming online tiba di bandara Soekarno Hatta, setelah melakukan perjalanan dari Myanmar.
/data/photo/2025/04/13/67fbb5e5f07c4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/04/13/67fbac9be66df.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)



