Xcloud.id

Tag: Abdul Kadir

  • Kebakaran Hanguskan 15 Rumah di Makassar, 30 Keluarga Kehilangan Tempat Tinggal – Halaman all

    Kebakaran Hanguskan 15 Rumah di Makassar, 30 Keluarga Kehilangan Tempat Tinggal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kebakaran yang terjadi di Jl Abdul Kadir 2, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu (19/4/2025) sore, menghanguskan 15 rumah dan mengakibatkan 30 keluarga kehilangan tempat tinggal.

    Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 15:33 Wita dan berhasil dipadamkan pada pukul 16:05 Wita.

    Menurut Ketua RT 1 RW 9, Muhammad Ikbal Syam, api diduga berasal dari salah satu rumah kosong yang ditinggal pemiliknya yang sedang berada di rumah sakit.

    “(Dugaannya) korsleting listrik,” ungkap Ikbal saat ditemui di lokasi.

    Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Makassar mengerahkan 22 armada untuk memadamkan api.

    “Armada dari Mako Damkar yang kita turunkan ada 18 unit, dengan personel tiga regu,” kata Kadis Damkarmat Makassar, Hasanuddin ditemui di lokasi.

    “Selanjutnya ada dari posko Damkar Tanjung Merdeka tambahan empat unit. Jadi total keseluruhan 22 unit,” sambungnya.

    Proses pemadaman berlangsung selama 30 menit, meskipun akses menuju lokasi yang padat penduduk dan sempit menyulitkan petugas.

    Data sementara dari penghitungan jumlah atap yang terbakar kata Hasanuddin, ada 15 rumah yang ludes dilahap si jago merah.

    “Data sementara 15 rumah, kita hanya bisa hitung dari atapnya karena lokasi rumah di sini ber petak-petak, untuk data jelasnya nanti dari BPBD,” terang Hasanuddin.

    Kebakaran tersebut mengakibatkan sekitar 80 jiwa dari 30 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal.

    “30 kepala keluarga ini, jumlahnya ada sekitar 80 jiwa,” kata Muhammad Ikbal Syam ditemui di lokasi.

    Saat ini, pihaknya sedang merampungkan pendataan untuk permohonan bantuan dari Dinas Sosial Kota Makassar dan instansi terkait lainnya.

    Meskipun situasi panik terjadi di kalangan warga setempat, tidak ada korban jiwa atau luka dalam insiden ini.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Tingkatkan Transparansi dan Efisiensi, Komisi II Minta Pemkot Bogor Perkuat Transformasi Digital di Sektor Pendapatan

    Tingkatkan Transparansi dan Efisiensi, Komisi II Minta Pemkot Bogor Perkuat Transformasi Digital di Sektor Pendapatan

    JABAR EKSPRES – Komisi II DPRD Kota Bogor telah menyelesaikan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024 bersama seluruh mitra kerja di bidang pendapatan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Proses pembahasan dilakukan secara intensif dan konstruktif guna memastikan efektivitas serta optimalisasi penerimaan daerah.

    Komisi II memberikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi agar arah pembangunan dan kebijakan fiskal Pemkot Bogor dapat lebih terukur, terarah, dan berdampak langsung kepada masyarakat.

    Salah satu rekomendasi utama adalah penguatan ekosistem pembayaran digital, khususnya untuk sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), serta bidang-bidang pendapatan lainnya.

    BACA JUGA:Pemprov Jabar Tegaskan Pergeseran Anggaran Berjalan Akuntabel, Pangkas Perjalanan Dinas Sampai Rp390 Miliar

    Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menyampaikan bahwa transformasi digital dalam sistem pembayaran bukan hanya sebagai bentuk modernisasi layanan publik.

    Tetapi juga merupakan upaya konkrit untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

    “Kami mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk segera menyusun roadmap transformasi digital dalam sistem pembayaran pajak dan retribusi, agar layanan kepada masyarakat lebih cepat, akurat, dan minim potensi kebocoran,” ujarnya dikutip Sabtu (19/4).

    Hasbi, sapaanya, juga menekankan pentingnya integrasi sistem antara BUMD, Badan Pendapatan Daerah, dan perangkat daerah lainnya agar digitalisasi yang dilakukan tidak berjalan parsial, melainkan menjadi ekosistem yang saling terhubung.

    BACA JUGA:Dampak Pergeseran Anggaran 2025, Hibah ke Pesantren di Jabar Terpotong

    Selain rekomendasi terkait digitalisasi, pihaknya juga memberikan masukan terhadap perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

    Termasuk pembaruan infrastruktur teknologi, serta edukasi publik agar masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem pembayaran yang baru.

    “Rangkaian pembahasan LKPJ ini diharapkan menjadi tonggak dalam penguatan tata kelola keuangan daerah dan menjadi landasan untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kota Bogor,” tukas Hasbi. (YUD)

  • Terbuai Gaji Besar Ternyata Disiksa di Myanmar, 77 Pekerja Migran Ilegal Kembali ke Babel Dibina Pemprov

    Terbuai Gaji Besar Ternyata Disiksa di Myanmar, 77 Pekerja Migran Ilegal Kembali ke Babel Dibina Pemprov

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan pembinaan terhadap 77 orang pekerja migran non prosedural atau ilegal asal Babel yang berhasil dipulangkan pemerintah dari perbatasan Myanmar-Thailand. 

    Pembinaan dilakukan agar mereka tidak lagi terjebak dan bekerja di luar negeri secara ilegal.

    Upaya Pemprov Babel dalam melakukan pelindungan terhadap pekerja migran berkoordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) melalui Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Selatan (Sumsel). 

    “Pembinaan ini agar pekerja migran ini tidak mengulangi perbuatannya bekerja sebagai pekerja migran Indonesia non prosedural,” kata Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepulauan Babel Wira Purnama di Pangkalpinang, Jumat 18 April, disitat Antara. 

    Ia mengatakan, sebanyak 77 pekerja migran Indonesia ilegal ini terjebak di perbatasan Myanmar-Thailand, berawal mereka mendapatkan informasi dari media sosial dan mulut ke mulut tentang pekerjaan sebagai customer service dengan iming-iming gaji besar di kisaran Rp10-15 juta per bulan.

    Namun faktanya, mereka dipekerjakan sebagai scammer dengan gaji yang dibayarkan rata-rata Rp4-6 juta per bulan dan dibebani oleh target yang besar. Apabila tidak tercapai mereka akan mendapatkan siksaan fisik dan mental.

    “Kita tidak hanya melakukan pembinaan, tetapi juga menyosialisasikan tata cara yang benar bekerja di luar negeri,” katanya.

    Menurut dia, banyak modus dilakukan untuk mengelabuhi petugas terkait keberangkatan pekerja migran Indonesia ilegal, sehingga diperlukan sinergitas dan koordinasi lintas stakeholder untuk pencegahannya.

    Selain itu, Disnaker Babel juga terus memberikan pelatihan bagi masyarakat yang hendak berangkat ke luar negeri melalui pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan amanat Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. 

    “Untuk mengurangi terjadinya pekerja migran Indonesia ilegal ini, kami terus berkoordinasi dengan lintas sektor seperti BP3MI Sumsel, Kanwil Imigrasi Babel, kepolisian, disnaker kabupaten dan kota untuk melakukan sosialisasi tentang prosedur bekerja di luar negeri yang benar secara masif sesuai dengan kewenangan masing-masing sampai ke desa-desa,” tandasnya.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Reshuffle Golkar dan Napi Pesta Narkoba

    Isu Politik-Hukum Terkini: Reshuffle Golkar dan Napi Pesta Narkoba

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah artikel menjadi isu politik-hukum terkini di Beritasatu.com, sejak Kamis (17/4/2025) hingga Jumat (18/4/2025) pagi.

    Isu politik dan hukum ini beragam tema mulai dari pernyataan Bahlil Lahadalia akan adanya reshuffle dalam struktur kepengurusan Golkar hingga Komisi XIII DPR segera memanggil Menteri Imipas buntut dari kasus 14 orang napi di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau terlibat dugem sambil pesta narkoba.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com

    1. Singgung Reshuffle Kepengurusan Golkar, Bahlil: Jabatan Bukan Warisan

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengisyaratkan akan adanya reshuffle dalam struktur kepengurusan partainya. Menurut Bahlil, sistem pergantian pengurus di Partai Golkar mirip dengan mekanisme perombakan kabinet menteri, yang bisa dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu satu atau dua tahun.

    “Pak Maman (Menteri UMKM Maman Abdurrahman), jangan ketawa-ketawa. Saya sudah memahami aspirasinya. Nanti, Pak Maman, sebentar lagi akan ada reshuffle. Reshuffle pengurus Partai Golkar itu sama seperti reshuffle kabinet, tidak harus menunggu satu atau dua tahun,” ujar Bahlil saat acara Halal Bihalal Partai Golkar, Rabu (16/4/2025) malam.

    Bahlil menekankan reshuffle diperlukan sebagai bentuk penyegaran dan penguatan kinerja organisasi. Ia menilai Partai Golkar merupakan aset bangsa yang harus terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia.

    2. Awas TPPO! Jangan Kerja ke Kamboja, Thailand, Myanmar!

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap tawaran kerja ke Kamboja, Thailand, dan Myanmar yang disebarkan melalui media sosial karena berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    Ia menekankan, Pemerintah Indonesia saat ini tidak memiliki kerja sama resmi penempatan tenaga kerja dengan ketiga negara tersebut.

    “Indonesia belum menjalin kerja sama penempatan pekerja dengan Kamboja, Thailand, dan Myanmar,” ujar Menteri Karding dalam konferensi pers di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    3. KKI Cabut STR Dokter PPDS Pemerkosa Keluarga Pasien

    Isu politik-hukum terkini berikutnya mengenai Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) mengambil tindakan tegas dengan mencabut STR dokter PPDS. Langkah ini diambil menyusul terungkapnya kasus pemerkosaan yang melibatkan seorang Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, PAP, terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat.

    “Seperti yang rekan-rekan ketahui, kasus ini telah bergulir di ranah hukum dan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah menerima laporan resmi dari fasilitas kesehatan dan kepolisian mengenai status residen ini, KKI bergerak cepat mencabut STR dokter PPDS tersebut,” ujar Ketua KKI Arianti Anaya di Gedung KKI, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

  • Nasib Susanti TKW di Arab Akan Divonis Mati Jika Tak Bisa Tebus Rp 40 M Setelah Lebaran

    Nasib Susanti TKW di Arab Akan Divonis Mati Jika Tak Bisa Tebus Rp 40 M Setelah Lebaran

    Sosok Susanti TKW di Arab Akan Divonis Mati Jika Tak Bisa Tebus Rp 40 M Setelah Lebaran 

    TRIBUNJATENG.COM -Susansi binti Mahpudin (22), tenaga kerja Indonesia asal Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terancam hukuman mati di Arab Saudi.

    Susanti akan dieksekusi setelah Lebaran 2025.

     Dia divonis membunuh anak majikan oleh pengadilan pada 20 April 2011.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, Banuara Nadeak, Selasa (10/1/2012) mengatakan, informasi mengenai vonis Susanti terlambat diketahui karena pihak berwenang terlambat menyampaikan salinan putusan. 

    Sidang vonis digelar 20 April 2011, namun salinan putusan baru disampaikan ke Kedutaan Besar RI lima bulan kemudian atau September 2011.

    Pihak keluarga di Karawang juga baru mengetahui kabar itu akhir Desember 2011.

     Sejak keberangkatan Susanti ke Arab Saudi tahun 2008, keluarga tidak menerima kabar, baik surat maupun telepon.

    Susanti divonis hukuman mati karena tuduhan membunuh anak majikan. Dia tidak didampingi pengacara dan mengaku dipaksa membunuh anak majikannya. Menurut pengakuan Susanti, anak majikannya yang berusia 13 tahun sebenarnya tewas karena gantung diri.

     

     

    Butuh Rp 40 Miliar untuk Bebaskan Susanti

    Menanggapi kasus tersebut, Menteri P2MI mengatakan ada dana yang harus dikucurkan.

    Dana tersebut diperuntukkan membebaskan Susanti dari hukuman mati yang sudah ditetapkan di Arab Saudi.

    Abdul Kadir Karding mengatakan, butuh uang minimal Rp 40 miliar untuk membebaskan Susanti binti Mahfudin (22).

    Susanti adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang mendapatkan hukuman mati di Riyadh, Arab Saudi.

    Angka tersebut diperoleh usai Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melakukan negosiasi dengan pihak Arab Saudi.

    “Kalau menurut teman-teman Kementerian Luar Negeri Minimal di angka Rp 40 miliar,” kata Karding di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025), seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (15/3/2025).

     

    (*)

     

  • Awas TPPO! Jangan Kerja ke Kamboja, Thailand, Myanmar!

    Awas TPPO! Jangan Kerja ke Kamboja, Thailand, Myanmar!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap tawaran kerja ke Kamboja, Thailand, dan Myanmar yang disebarkan melalui media sosial karena berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    Ia menekankan, Pemerintah Indonesia saat ini tidak memiliki kerja sama resmi penempatan tenaga kerja dengan ketiga negara tersebut.

    “Indonesia belum menjalin kerja sama penempatan pekerja dengan Kamboja, Thailand, dan Myanmar,” ujar Menteri Karding dalam konferensi pers di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah kasus kematian pekerja migran Indonesia yang berangkat secara nonprosedural ke Kamboja.

    Karding mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati jika mendapat tawaran bekerja di negara-negara tersebut.

    “Kalau ada tawaran pekerjaan dari tiga negara ini, mohon lebih waspada. Sudah banyak kasus perdagangan orang (TPPO) yang terjadi,” tegasnya.

    Ia juga menyatakan bahwa kementeriannya sangat serius dalam menangani persoalan kematian pekerja migran yang tidak melalui jalur resmi, terutama yang terjadi di Kamboja dan Myanmar.

    Karding berharap masyarakat ikut membantu menyebarkan informasi dan melaporkan jika ada kerabat atau tetangga yang menerima tawaran kerja ke tiga negara itu.

    “Harap bantu untuk menyadarkan mereka. Sudah banyak contoh kasus yang bisa dijadikan pelajaran,” tambahnya.

    “Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif masyarakat agar tidak ada lagi korban jiwa karena terjebak pekerjaan sebagai penipu daring (online scammer) di luar negeri,” sambungnya.

    Belum lama ini, dua pekerja migran asal Indonesia, Ihwan Sahab dari Kota Bekasi dan Rizal Sampurna dari Banyuwangi, Jawa Timur, dilaporkan meninggal dunia setelah diketahui bekerja secara nonprosedural di Kamboja.

    Sistem Siskop2MI tidak mencatat nama keduanya dalam data penempatan resmi, yang mengindikasikan mereka berangkat tanpa melalui prosedur sah dan tanpa perlindungan hukum.

    Tim BP3MI Jawa Timur telah mengunjungi keluarga Rizal di Banyuwangi dan ditemukan bahwa kepergiannya tidak diketahui oleh pihak keluarga.

    Diketahui Rizal memasuki wilayah Kamboja melalui jalur laut dari Malaysia pada Oktober 2024. Ia sempat menghubungi keluarganya pada Januari 2025 dan menyampaikan bahwa ia sedang bekerja di Kamboja.

    Pada 13 Maret, Rizal kembali menghubungi keluarga dan mengungkapkan dirinya bekerja sebagai scammer, bahkan mengirim foto dengan kondisi tangan diborgol.

    Kemudian pada 6 April 2025, seseorang bernama Ihwan mengabari keluarga Rizal telah meninggal dunia, tetapi tidak disertai bukti dokumen atau foto jenazah karena disebut sudah diserahkan kepada pihak Kepolisian Kamboja.

    “Kementerian P2MI sudah melakukan koordinasi dengan KBRI di Phnom Penh untuk proses pemulangan jenazah Rizal,” jelas Menteri Karding.

    Sementara itu, Ihwan Sahab disebut mengalami kecelakaan dan dirawat di RS Kratie, Kamboja, pada 5 April 2025, dan dinyatakan meninggal dunia pada 14 April 2025.

    Namun, pihak KBRI Phnom Penh belum dapat mengidentifikasi tempat Ihwan bekerja, sehingga menyulitkan proses pertanggungjawaban dari pihak perusahaan.

    Menurut hasil pemeriksaan medis RS Kratie pada 17 April, Ihwan diduga mengalami trauma di bagian kepala dan kemungkinan terjadi pendarahan di otak. Setelah mendapat persetujuan dari pihak keluarga, Ihwan akhirnya dimakamkan di Kamboja dengan bantuan penuh dari Kementerian P2MI dan KBRI Phnom Penh.

    Atas dasar itulah menteri P2MI mengimbau kepada warga Indonesia untuk mewaspadai tawaran kerja ke tiga negara tersebut karena berpotensi terjadinya TPPO.

  • Dorong penempatan PMI berkualitas, Kemen PPMI gandeng Pemkot Solo dan UNS

    Dorong penempatan PMI berkualitas, Kemen PPMI gandeng Pemkot Solo dan UNS

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Dorong penempatan PMI berkualitas, Kemen PPMI gandeng Pemkot Solo dan UNS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 April 2025 – 17:21 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah terus memperkuat upaya penempatan tenaga kerja migran Indonesia ke luar negeri dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menegaskan hal ini usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Focus Group Discussion (FGD) antara KP2MI, Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Pemerintah Kota Solo di Kampus UNS, Senin (14/4/2025).

    Karding menjelaskan, saat ini terdapat permintaan tinggi untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri, mencapai 1,7 juta orang. Namun, kementeriannya baru mampu mendorong penempatan sebanyak 297 ribu pekerja.

    “Untuk itu, kita perlu membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk universitas dan pemerintah daerah. Salah satu bentuknya adalah penyiapan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan internasional,” kata Karding.

    Menurutnya, kerja sama ini mencakup pelatihan vokasi, penyusunan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan pasar luar negeri, serta penyediaan instruktur berkualitas. Ia menekankan, keterampilan yang baik akan berdampak positif bagi pekerja migran, baik dari sisi perlindungan maupun peningkatan pendapatan.

    “Kalau skill-nya bagus, gajinya juga bagus. Dia bahkan bisa menjadi expert setelah pulang ke Indonesia. MoU ini akan mencakup mulai dari pra-pemberangkatan, penempatan kerja, hingga kepulangan. Ini bagian dari sistem tata kelola yang kita bangun bersama,” jelas Karding.

    Dia juga mengapresiasi komitmen Walikota Solo Respati Ardi, yang telah menyiapkan infrastruktur pendukung seperti Teknopark dan program Asta Cita “Rumah Siap Kerja”.

    “Visi Solo sangat bagus, ingin memanfaatkan bonus demografi untuk mengisi peluang kerja luar negeri, terutama ke Jepang,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Selasa (15/4). 

    Karding berharap MoU ini tak hanya menjadi wacana semata, tetapi benar-benar menjadi role model bagi sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi.

    Dalam kesempatan tersebut, Karding juga memaparkan negara-negara yang memiliki permintaan tinggi terhadap tenaga kerja Indonesia, seperti Taiwan, Hong Kong, dan Arab Saudi.

    “Arab Saudi bahkan meminta 650 ribu pekerja, namun kita harus buka dulu MoU-nya. Sementara itu, untuk negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, dan Thailand, kita tidak punya perjanjian penempatan, sehingga saya larang, apalagi dengan risiko TPPO,” tegasnya.

    Target penempatan tenaga kerja migran tahun ini pun ditingkatkan menjadi 425 ribu orang.

    “Kita tidak ingin hanya berdiskusi, tapi fokus pada eksekusi, khususnya di Kota Solo,” tambah Karding.

    Sementara itu, Rektor UNS Prof. Hartono menyambut baik kolaborasi ini. UNS, kata dia, tengah menyiapkan fasilitas pendidikan untuk program diploma D3 dan D4 guna mencetak tenaga kerja berkualitas.

    “Kami berharap kerja sama ini bukan hanya simbolis, tapi menjadi fondasi kuat untuk kolaborasi berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat, khususnya para pekerja migran yang menjadi pilar pembangunan nasional,” ungkap Hartono.

    Diskusi lanjutan akan digelar dalam sesi FGD untuk merumuskan langkah konkret penguatan SDM bagi pasar kerja global.

    Senada, Walikota Solo Respati Ardi menyampaikan bahwa Pemkot Solo telah menetapkan program utama “Rumah Siap Kerja” dalam RPJMD yang telah diperbarui. Anggaran terbesar pun dialokasikan untuk sektor ketenagakerjaan.

    “Kita akan menghadapi bonus demografi. Kalau kota tidak siap memberi opsi kerja, maka kita akan berat. Harapannya, dengan dukungan program dari kementerian dan UNS, angka kemiskinan yang saat ini 8,31 persen bisa kita tekan,” tutur Respati.  

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mantan PMI Asal Demak Sukses Kelola Usaha Susu Kambing Etawa

    Mantan PMI Asal Demak Sukses Kelola Usaha Susu Kambing Etawa

    TRIBUNJATENG.COM, DEMAK – Slamet Priyono, mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI), sukses mengelola usaha setelah pulang dari Korea Selatan.

    Bertempat di Banyumeneng, Mranggen, Demak, Slamet berhasil mengelola usaha produksi pengolahan fermentasi susu kambing etawa.

    Unit usahanya itu menjadi perhatian Menteri Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Selasa (5/4/2025).

    Menteri Karding melihat langsung proses pemerahan susu kambing hingga pengalengan.

    Slamet mengaku tahun 2005 purna menjadi PMI di Korea Selatan.

    Nasibnya bagus di tahun 2006 diterima menjadi PNS di Kemendikbud.

    Kemudian tahun 2012 dia berfokus membantu PMI yang purna mendirikan usaha susu kambing.

    “Untuk membangun seperti ini (pabrik susu) dananya kami gotongan dengan teman-teman,” tuturnya.

    Dia mengajak PMI yang telah purna berinvestasi di kandangnya.

    Pihaknya berharap kepada Menteri PMI agar dibantu pemasaran susu kambingnya.

    “Kalau modal dari teman purna sangat mendukung. Mereka menginvestasikan 5 hingga 10 kambing. Kemudian setiap bulan kami bagi hasil,” ujarnya.

    Ia menuturkan produksi susu kambingnya tidak hanya diminati di dalam negeri saja.

    Bahkan sekarang sudah ada empat negara yang telah berminat dengan susu kambingnya.

    “Seperti Malaysia telah memesan satu kontainer. Tetapi kami belum bisa mengirim karena harus ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Kami juga sudah mengirim sampel ke Jeddah, Brunei, dan Singapura,” tuturnya.

    Sementara itu, Menteri Karding menuturkan usaha yang dilakoni Slamet ini sangat diharapkan oleh Presiden Prabowo untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

    Usaha yang dilakoni Slamet melibatkan PMI yang telah purna.

    “Contohnya penyedia susu kambing banyak dari purna PMI. Bahan baku dikelola juga membutuhkan tenaga kerja,” tuturnya.

    Menurut Karding, sterilisasi susu kambing ini pertama di Indonesia bahkan dunia.

    Dirinya mengapresiasi Slamet karena memiliki ketekunan mendirikan usaha.

    “Ini harus menjadi contoh purna yang menginspirasi. Purna yang berusaha setelah pulang. Sesuai keinginan Presiden, pulang terus usaha dan ekspert di bidangnya,” imbuhnya.

  • 80.000 Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Ilegal, Mayoritas Terlibat Judi Online dan Penipuan Regional 15 April 2025

    80.000 Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Ilegal, Mayoritas Terlibat Judi Online dan Penipuan Regional 15 April 2025

    80.000 Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Ilegal, Mayoritas Terlibat Judi Online dan Penipuan
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com-
    Sebanyak 80.000
    pekerja migran
    Indonesia (PMI) yang bekerja di
    Kamboja
    merupakan PMI ilegal.
    Mayoritas WNI itu bekerja di sektor judi online dan penipuan atau scamming. Sedangkan judi merupakan bisnis legal di Kamboja.
    Menteri Pelindungan
    Pekerja Migran
    Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan para PMI ilegal tersebut rata-rata berangkat melalui calo atau unprosedural.
    “Ilegal semua (PMI di Kamboja) karena kita nggak punya kerjasama penempatan dengan mereka,” ujar Karding usai memberikan pengarahan kepada Gubernur Jawa Tengah dan bupati di kantor Gubernur Jateng, Selasa (15/4/2024).
    Karding juga menyebut, Kamboja dan Myanmar menjadi tujuan baru bagi pemuda pemudi asal Indonesia yang nekat mengadu nasib di luar negeri lewat jalur ilegal atau non prosedural.
    “Secara nasional paling banyak yang unprosedoral itu paling banyak ke Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Taiwan. Sekarang banyak tren baru ke Kamboja dan Myanmar terutama anak anak terkini yg ditipu infotmasi di sosmed,” beber dia.
    Puluhan ribu PMI yang bekerja di Kamboja, kata Karding, mayoritas bekerja sebagai penipu atau scammer hingga judi online.
    Industri itu merupakan industri terlarang di Indonesia, tapi legal di Kamboja.
    “Macem-macem ada yang operator judi online, di restoran atau scammimg. Tapi rata rata judol dan scammimg,” ungkap dia.
     
    Lebih lanjut Karding membeberkan, banyak korban yang terjerat PMI ilegal adalah anak-anak muda terdidik yang tertipu lewat lowongan fiktif di media sosial.
    P2MI juga mengaku kesulitan untuk memonitor para PMI yang bekerja di Kamboja. Salah satunya kasus PMI asal Bekasi bernama Iwan Sahab yang meninggal dunia diduga dianiaya di Kamboja pada Senin (14/4/2025) kemarin.
    “Sedang kita lacak karena rata rata ketahuan karena tidak prosedural kalau viral baru kita cari,” kata Karding.
    Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi berkoordinasi dengan instansi terkait untuk meminimalisir penyaluran pekerja migran secara ilegal.
    “Kita harus jemput bola. Jangan ada kasus kemudian baru kita turun. Mulai rekrutmen sudah mulai dilibatkan kepala desa, kemudian pernyataan kepala desa, sampai tataran atas. Kemudian tempatnya,” ucap Luthfi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada 1,7 Juta Lowongan Kerja di Luar Negeri, SDM RI Bakal Naik Kelas – Page 3

    Ada 1,7 Juta Lowongan Kerja di Luar Negeri, SDM RI Bakal Naik Kelas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan ada sekitar 1,7 juta lowongan kerja di luar negeri. Menurutnya, kesempatan ini bisa dimanfaatkan Indonesia dengan menyiapkan pelatihan yang tertarik untuk bekerja di luar negeri.

    Terkait ini, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memandang peluang 1,7 juta lowongan kerja di luar negeri sebagai potensi besar yang perlu dimanfaatkan secara optimal oleh angkatan kerja Indonesia. Hal ini dinilai bisa menjadi solusi sementara untuk menyerap tenaga kerja muda yang belum tertampung di dalam negeri.

    Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira, menyatakan peluang tersebut tidak hanya memberikan lapangan kerja, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kompetensi dan pengalaman global bagi para pekerja Indonesia. 

    “Ini bukan hanya peluang kerja, tapi juga kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh penghasilan lebih baik, serta membuka jalan bagi transfer pengetahuan dan budaya kerja global,” ujar Anggawira kepada Liputan6.com, Selasa (15/4/2025).

    Namun demikian, Anggawira menekankan pentingnya pendekatan yang terstruktur agar peluang ini tidak berakhir menjadi jebakan bagi tenaga kerja yang belum siap. 

    Menurutnya, pelatihan, perlindungan hukum, dan akses informasi harus menjadi bagian integral dari strategi penempatan tenaga kerja ke luar negeri. 

    “Potensi ini harus dimanfaatkan dengan pendekatan yang terstruktur agar tenaga kerja kita benar-benar siap secara kompetensi dan mental,” jelasnya.

    Banyak Tenaga Kerja Belum Terserap di Dalam Negeri

    Angga melihat masih banyak lulusan SMK dan angkatan kerja muda di dalam negeri yang belum terserap oleh industri. Dalam konteks ini, peluang kerja di luar negeri dinilai dapat menjadi solusi sementara untuk menekan angka pengangguran sembari menunggu industri dalam negeri terus berbenah.

    “Kerja di luar negeri bisa menjadi buffer yang membantu mengurangi angka pengangguran. Namun perlu digarisbawahi, ini bukan solusi jangka panjang. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menciptakan tenaga kerja yang adaptif, produktif, dan sesuai kebutuhan industri.”