Tag: Abdul Kadir

Peluang Warga RI Kerja di Jepang Tebuka Lebar!

Jakarta –

Indonesia berpeluang memanfaatkan kuota pekerja migran di Jepang. Adapun pemerintah Jepang telah menargetkan kuota pekerja asing sebanyak 800 ribu di tahun 2025.

CEO Indonesia Business Council (ICB) Sofyan Djalil mengungkap peluang besar pekerja migran RI ke Jepang. Pasalnya, persentase tenaga kerja migran Indonesia di Jepang masih sangat sedikit.

Pada tahun 2020, Indonesia hanya mengirim sekitar 12% tenaga kerja ke Jepang. Angka tersebut berbanding terbalik dengan Vietnam yang menyumbang 59% pekerja migran di Jepang.

“Jadi, ada kesenjangan yang sangat besar antara Indonesia dan negara tetangga kita, Vietnam. Apa yang Anda lihat adalah potensi Indonesia jauh, jauh lebih besar daripada Vietnam. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah bagaimana menjembatani kesenjangan ini,” ungkap Sofyan dalam sambutannya di Strengthening Workforce Diplomacy: Indonesia’s Strategic SSW Expansion to Japan, di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Sebagai upaya memangkas kesenjangan serapan tenaga kerja tersebut, IBC menggandeng Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) untuk mengoptimalkan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Jepang.

“Kami ingin berbicara tentang mempromosikan pekerja migran Indonesia ke Jepang. Saya pikir ini akan baik untuk Indonesia, dan juga baik untuk Jepang, di mana mereka kekurangan tenaga kerja, tetapi kami memiliki banyak tenaga kerja,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menyebut, Jepang tahun ini membutuhkan tenaga kerja asing sebanyak 630 ribu.

Tahun ini, Karding menyebut pemerintah telah menyalurkan sebanyak 10.181 pekerja ke Jepang melalui program Specified Skilled Worker (SSW). Ke depan, ia menargetkan jumlah tenaga kerja migran RI ke Jepang naik menjadi 20% dari yang sebelumnya 12%.

“Ini ada banyak peluang, maka kita coba mengajak banyak pihak. Salah satu yang secara proaktif mendorong kita untuk kementerian ini adalah IBC,” jelasnya.

Adapun kerja sama antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan IBC mencakup empat pokok utama, yakni membangun vokasi atau sekolah pelatihan, sertifikasi, membangun tata kelola bersama, pembiayaan pelatihan bahasa dan keterampilan.

“Mungkin nanti ke depan ada banyak skema, tapi sementara ini adalah SSW. Saya mendorong beliau-beliau ini karena merata-rata juga pengusaha, yang pertama membantu kita berpikir memperbaiki tata kelola supaya perlindungan terhadap pekerjaan-pekerjaan bagus, pengiriman dan penempatan juga terampil, betul-betul terampil,” tutupnya.

Lihat juga Video: Kekurangan SDA, Industri Anime Jepang Mulai Melirik AI

(kil/kil)

13/08/2025 12:06
Zulhas Bicara Kemiskinan Jadi Musuh Indonesia, Bantuan Beras Segera Disalurkan

Jakarta –

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa musuh bangsa Indonesia adalah kemiskinan dan kebodohan. Zulhas juga bicara program pemerintah untuk mengentaskan masalah itu.

Hal itu dikatakan Zulhas dalam sambutannya di acara zikir kebangsaan yang digelar di Istiqlal, Minggu (10/8). Zulhas lebih dulu menjelaskan soal Presiden RI Prabowo Subianto yang terus menekankan pentingnya persatuan Indonesia.

“Persatuan kata bapak presiden penting sekali untuk menghadapi dunia seperti ini. Kita dijajah lama karena kita tak bersatu, kita berhasil dipecah belah,” kata Zulhas di lokasi, Minggu (10/8/2025).

Zulhas kemudian menyinggung soal kemiskinan yang menjadi musuh Indonesia. Dia mengatakan Presiden Prabowo sudah meneken bantuan untuk rakyat miskin Indonesia.

“Musuh kita saudara-saudara, kemiskinan. Bapak presiden baru saja meneken memberikan bantuan beras untuk 18,3 juta miskin, itu miskin. Yang hampir miskin lebih banyak lagi. Itu saudara-saudara musuh kita, bukan sesama kita, bukan sesama saudara,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan program Danantara hingga Koperasi Desa untuk mengatasi masalah tersebut.Selain itu, kata Zulhas, pemerintah juga membangun sekolah rakyat untuk mengatasi masalah lain bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berpesan agar masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan.Dia juga berbicara peradaban baru Indonesia dengan kondisi ekonomi dan politik yang stabil.

“Mungkin mereka sudah menganggap bahwa sudah waktunya Indonesia tampil untuk melahirkan sebuah peradaban Indonesia baru di tempat yang sangat stabil ekonominya, stabil politiknya dan juga sangat damai penduduknya,” imbuhnya.

Acara ini sendiri digelar oleh Jamiyah Ahlith Thariqah Al Mutabaroh Ahlussunnah Wal Jamaah (PB JATMA ASWAJA). Acara digelar untuk memperingati HUT RI ke-80.

Dalam acara ini dilakukan pembacaan ikrar bela negara dan zikir kebangsaan yang dipimpin langsung oleh para masyayikh, mursyidthariqah hingga tokoh antar agama. Hadir pula Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding.

(ial/wnv)

11/08/2025 00:59
Terjerat Modus Rekrut Ilegal, Anak Buah Menteri Karding Pulangkan 237 Warga Bengkayang dari Luar Negeri

BENGKAYANG – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Barat memulangkan 237 Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural asal Kabupaten Bengkayang sepanjang Januari–Juni 2025.

Koordinator BP3MI Kalbar, Sutan, mengatakan seluruh PMI tersebut dipulangkan setelah ditemukan bekerja di luar negeri tanpa melalui jalur resmi sehingga rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Mereka ini berangkat tanpa prosedur resmi sehingga tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Negara hadir untuk melindungi, tetapi perlindungan efektif hanya bisa diberikan jika penempatan dilakukan sesuai aturan,” ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Antara, Minggu, 10 Agustus.

Anak buah Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding ini menegaskan, pihaknya terus berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak tergiur tawaran kerja ilegal di luar negeri.

“PMI yang berangkat secara nonprosedural berisiko besar mengalami eksploitasi, kekerasan, dan masalah hukum di negara tujuan. Karena itu kami mendorong calon pekerja migran untuk menempuh prosedur resmi yang dilindungi negara,” kata Sutan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Barat, Herkulana Mekarryani, mendorong pembentukan gugus tugas TPPO di tingkat daerah sebagai bagian dari strategi nasional.

“Pencegahan dan penanganan TPPO membutuhkan kerja sama multipihak, lintas negara, serta lintas kementerian/lembaga. Kami dorong Bengkayang segera memetakan pekerja migran di wilayahnya sebagai langkah mitigasi awal,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang, Yustianus, menegaskan komitmen pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas sektor guna mencegah dan menangani TPPO, terutama di wilayah perbatasan yang rawan perekrutan ilegal.

“Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyusun kebijakan yang selaras dengan aturan nasional agar daerah ini aman, ramah anak, dan menjunjung tinggi marwah perempuan. Pencegahan dan penanganan TPPO memerlukan kerja sama multipihak, lintas negara, dan lintas kementerian/lembaga,” kata Yustianus.

Ia mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak disertai prosedur resmi, mengingat banyak modus perekrutan ilegal menjadi pintu masuk praktik perdagangan orang.

10/08/2025 23:00
Cak Imin Pastikan Kawal Anggaran Vokasi untuk Pekerja Migran Nasional 9 Agustus 2025

Cak Imin Pastikan Kawal Anggaran Vokasi untuk Pekerja Migran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan akan mengawal instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait alokasi anggaran vokasi khusus untuk calon pekerja migran.
Cak Imin menjelaskan alokasi anggaran vokasi khusus itu untuk mempermudah para calon pekerja migran menguasai keterampilan dan bahasa yang dibutuhkan.
“Baru kemarin ada rapat kabinet. Presiden telah menginstruksikan kepada kita semua, kepada Menteri Keuangan untuk ada alokasi anggaran vokasi khusus kepada calon pekerja migran ke luar negeri,” kata Cak Imin dalam acara Global Talent Day di Malang, Jawa Timur pada Sabtu (9/8/2025).
“Nah ini akan saya kawal juga dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dari Kementerian Tenaga Kerja, dari Kementerian Keuangan,” tambah dia.
Cak Imin menjelaskan sistem koordinasi untuk menjalankan arahan Presiden itu sedang disusun agar dapat berjalan dengan baik.
Di sisi lain, ia menuturkan alokasi anggaran khusus ini salah satunya akan menghasilkan kurikulum keterampilan dan bahasa bagi calon pekerja migran.
“Salah satu rencana ke depan adalah memberikan kemudahan kepada yang mau belajar baik bahasa maupun skill untuk keluar negeri,” ujarnya.
Tak hanya keterampilan bahasa, dia mengatakan bahwa anggaran vokasi kepada para PMI, diharapkan dapat berdampak pada perbaikan sistem dan perlindungan.
“Proses dan sistem penempatannya harus selamat, harus siap, harus memberi perlindungan,” tegas dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding untuk menyiapkan konsep pendidikan vokasi terpadu.
Pendidikan tersebut diharapkan dapat melatih para pekerja migran agar menjadi terampil sebelum bekerja ke luar negeri.
“Kemarin (saat sidang kabinet) Presiden juga memberikan arahan kepada Menteri Pekerja Migran untuk menyiapkan konsep pendidikan vokasi yang terpusat untuk menyiapkan tenaga terampil yang dikirimkan sebagai pekerja di luar negeri,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi di kantornya, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Menurut Hasan, pasar tenaga kerja global kini membuka peluang di berbagai sektor. Oleh karenanya, diperlukan sumber daya manusia (SDM) dengan keahlian teknis dan profesional.
Dengan demikian, pekerja migran bukan hanya tenaga kerja domestik.
“Hari ini ada mungkin lebih dari 40 sektor pekerjaan yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil di Indonesia. Ini kita enggak bicara lagi pekerja di sektor domestik ya,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/08/2025 15:31
Sengketa Ambalat Tak Kunjung Usai, Sudah Lewati 43 Putaran Perundingan

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI berkomitmen untuk terus menempuh jalur dialog diplomatik dalam upaya menyelesaikan persoalan pembatasan wilayah di Blok Ambalat. Proses perundingan dengan Malaysia terkait sengketa ini disebut telah berlangsung sebanyak 43 putaran sejak dimulai pada 2005.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI Abdul Kadir Jailani menuturkan Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan semua permasalahan perbatasan laut tersebut dengan cara-cara damai melalui proses perundingan.

Dia menuturkan proses tersebut sesuai dengan prinsip negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) yang selalu menjunjung tinggi proses penyelesaian semua perbedaannya melalui cara-cara damai.

Abdul melanjutkan penyelesaian permasalahan Ambalat ini memang memerlukan waktu. Dia menyebut, proses perundingan bahkan telah melewati lebih dari 40 putaran sejak dimulai pada 2005 lalu

“Proses perundingan telah berlangsung 43 putaran semenjak tahun 2005. Ini [proses perundingan] memiliki kompleksitas teknis yang cukup pelik,” kata Abdul dalam media briefing di Jakarta pada Jumat (8/8/2025).

Abdul melanjutkan dalam proses perundingan tersebut, Kemenlu RI akan terus memperjuangkan kepentingan nasional serta berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan perbatasan wilayah di Blok Ambalat melalui jalur damai dan dialog diplomatik.

Hal ini disampaikan usai memberi pengarahan dalam agenda Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Menanggapi pertanyaan wartawan soal perkembangan isu Ambalat, Presiden Ke-8 RI menyatakan bahwa Indonesia dan negara terkait memiliki itikad baik untuk mencari solusi yang adil dan damai. “Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai. Ada itikad baik dari dua pihak,” ujar Prabowo singkat.

Meski tidak merinci lebih lanjut dinamika negosiasi atau langkah konkret yang tengah ditempuh, Prabowo menekankan pentingnya pendekatan yang tidak provokatif. “Kita jangan biasalah, ada mungkin. Ya intinya kita mau punya penyelesaian baik,” tambahnya.

08/08/2025 18:34
Prabowo minta kuatkan pendidikan vokasi agar pekerja migran terampil

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding untuk menyiapkan konsep pendidikan vokasi terpusat dalam rangka menyiapkan tenaga kerja terampil yang akan dikirimkan ke luar negeri.

“Kemarin Presiden juga memberikan arahan kepada Menteri Pekerja Migran untuk menyiapkan konsep pendidikan vokasi yang terpusat untuk menyiapkan tenaga terampil yang dikirimkan sebagai pekerja di luar negeri,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Kantor PCO, Jakarta, Kamis.

Hasan mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8).

Dia menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk merespons kebutuhan lebih dari 40 sektor pekerjaan di berbagai negara yang memerlukan tenaga profesional asal Indonesia.

Pemerintah, kata dia, tidak lagi memprioritaskan pengiriman pekerja di sektor domestik, melainkan mendorong peningkatan kualitas dan keterampilan calon pekerja migran melalui sistem pendidikan yang terintegrasi.

“Ini kita enggak bicara lagi pekerja di sektor domestik ya, kita akan mengurangi pekerja-pekerja domestik yang dikirimkan ke luar negeri,” ucap dia.

Hasan mengatakan konsep pendidikan vokasi tersebut diharapkan menjadi basis penyiapan sumber daya manusia yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja internasional.

“Yang diminta Presiden adalah pendidikan terintegrasi yang terkonsep, yang kita bisa kirimkan tenaga-tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja di dunia internasional,” kata Hasan.

Sebelumnya, Menteri Karding bertekad memperkuat peningkatan keterampilan (upskilling) calon pekerja migran Indonesia agar bisa menembus pasar kerja internasional yang menuntut standar tinggi, seperti di negara-negara Eropa.

“Kita harus seperti Filipina. Mereka ke Hong Kong, ke Taiwan, tapi target akhirnya adalah Eropa. Maka kita juga harus siapkan sistem pelatihan yang memungkinkan pekerja kita skill-up,” kata Karding dalam agenda Kongres Diaspora Indonesia ke-8 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (1/8).

Karding menyampaikan bahwa KP2MI menjalin kerja sama dengan berbagai institusi untuk mencapai hal tersebut, seperti dengan Universitas Terbuka.

Hal itu dimaksudkan untuk memastikan para PMI bisa tetap menempuh pendidikan sembari bekerja. “Saya sedang menjaring kampus-kampus yang bisa kuliah daring agar (para PMI) bisa kuliah sambil kerja dan naik kelas,” katanya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

07/08/2025 14:07
Prabowo Gelar Sidang Kabinet, Para Menko-Menteri Merapat ke Istana

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta siang ini. Para menteri koordinator hingga menteri Kabinet Merah Putih mulai merapat ke Istana.

Pantauan detikcom Rabu (6/8/2025), para anggota Kabinet Merah Putih mulai berdatangan pukul 13.00 WIB. Mereka yang hadir yakni Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mendagri Tito Karnavian, Menhut Raja Juli Antoni, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi, serta Menteri PMI Abdul Kadir Karding.

Hadir juga Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimun Iskandar, Menteri Imipas Agus Adrianto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, MenhubDudy Purwagandhi, Mensos Syaifullah Yusuf, Kepala BGN Dadan Hindayana, serta anggota kabinet lainnya.

“Kita diundang untuk rapat kabinet paripurna,” kata Supratman.

“Agendanya nanti di dalam,” tambahnya saat tiba di Istana.

Berdasarkan informasi, sidang kabinet akan dimulai pada pukul 14.00 WIB. Menteri koordinat hingga menteri merapat ke Istana kompak mengenakan baju warna putih dan celana/rok hitam.

(rfs/eva)

06/08/2025 13:56
10 Tom Lembong Bebas Usai Dapat Abolisi Prabowo! Nasional

Tom Lembong Bebas Usai Dapat Abolisi Prabowo!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Tom Lembong
bebas dari Rumah Tahanan atau Rutan Cipinang, Jakarta Timur usai mendapat
abolisi
dari Presiden
Prabowo Subianto
.
Tom Lembong keluar dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (1/8/2025) pukul 22.06 WIB malam.
Senyum pria bernama lengkap Thomas Trikasih Lembong itu merekah saat langkahnya melawati pintu besi rutan. Dia didampingi oleh istrinya, Franciska Wihardja.
Tom mengenakan kaus berkerah warna biru tua. Dia mengangkat tangan memberi salam ke orang-orang.
Tangan kanannya sempat ditarik oleh pendukungnya, namun Tom tetap terlihat tenang dan melanjutkan menampakkan wajahnya ke orang-orang.
Personel polisi ada di kanan dan kiri pintu besi. Para wartawan lengkap dengan kameranya yang sudah menunggu menyambut dengan lampu
flashlight
.
Dia memperlihatkan pergelangan tangan kanan dan kirinya yang tak lagi mengenakan borgol.
Istrinya yang mengenakan syal dan Anies Baswedan mendampinginya, mengenakan kemeja biru tua.
Udara terasa menggumpal di antara puluhan orang yang berjam-jam menunggunya bebas sejak pagi.
Keringat yang bercucuran, teriakan orang-orang yang berkumpul di depan pintu, dan suara bising Jalan Bekasi Timur Raya pada jam pulang kerja membuat halaman rutan terasa pengap.
Tapi, di tengah suasana yang serba tidak nyaman itu, orang-orang begitu bersemangat.
Mereka tampak bahagia bisa melihat Tom Lembong menghirup udara bebas. Terlihat ada spanduk berbunyi “Jangan lelah mencintai Indonesia” di tembok dekat pintu besi Rutan ini.
Tom tersenyum berkali-kali menatap ramah orang-orang yang datang.
Sahabat Tom Lembong, Anies Baswedan, eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, dan deretan tim kuasa hukumnya: Ari Yusuf Amir, Dody S Abdul Kadir, dan anggota mereka tak kalah senang. Said Didu terlihat pula di lokasi.
Orang-orang pun bersorak sorai menerima Tom Lembong kembali ke tengah-tengah mereka.
Emak-emak yang sudah berjam-jam menunggu momen ini nampak bersemangat menyambut kebebasan Tom Lembong.
Dalam perkara impor gula, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara. Dia dinyatakan bersalah melakukan korupsi dalam kebijakan importasi gula.
Perkembangan selanjutnya, abolisi menyambut Tom Lembong.
DPR
menyetujui permohonan abolisi untuk Tom Lembong.
“DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R43/Pres tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap Saudara Tom Lembong,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kamis malam.

Abolisi
adalah penghapusan atau peniadaan suatu peristiwa pidana. Istilah abolisi terdapat dalam Pasal 14 UUD 1945 yang mengatur hak prerogatif atau hak istimewa presiden.
Diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, presiden berhak memberikan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Selain konstitusi, abolisi juga diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.
Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat Keppres
abolisi Tom Lembong
hari ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/08/2025 22:04
KemenP2MI Luncurkan 12 Desa Migran EMAS di Bengkulu

Bengkulu –

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding meluncurkan program Desa Migran EMAS (Edukatif, Maju, Aman, Sejahtera) di Bengkulu. Peluncuran ini turut dihadiri Bupati, Wali Kota, serta perwakilan dari 12 desa yang ditetapkan sebagai Desa Migran EMAS.

Usai meluncurkan program Desa Migran EMAS, Karding menegaskan bahwa peluncuran program ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya yang berasal dari Provinsi Bengkulu

“Ada warga Bengkulu yang bekerja di luar negeri. Mereka wajib dijaga, dilindungi, dan dipastikan mendapatkan hasil yang baik di negara tujuan, kenapa banyak migran yang menjadi korban kekerasan karena tidak memiliki skil dan berangkat secara ilegal,” jelas Abdul, Selasa (29/7/2025).

Abdul mengungkapkan kenapa harus ada desa migran emas, karena pekerja migran ilegal direkrut dari desa. Maka desa kita perkuat dengan program desa migran agar pekerja migran dari desa bisa aman dan tidak menjadi korban TPPO.

“Di Bengkulu kita lounching 12 desa migran emas yang nanti akan menjadi basis kuat bagi pekerja di desa yang ingin bekerja ke luar negeri, di desa ini akan menjadi pusat informasi bagi calon pekerja migran agar terhindar dari pendaftan non frosudural,” papar Abdul.

“Salah satu cara menekan migrasi ilegal adalah dengan memperkuat desa. Kita dorong desa menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan terampil,” jelas Abdul.

Sebagai upaya konkret, Abdul mendorong pendirian Migran Center di daerah sebagai pusat layanan informasi dan pelatihan bagi calon PMI. Di tempat ini, para calon pekerja bisa mengakses informasi seputar pelatihan keterampilan, tes kesehatan, hingga proses sertifikasi sebelum berangkat ke luar negeri.

(akn/akn)

29/07/2025 11:54
Pemerintah Siapkan KUR dan BLU untuk Pelatihan Pekerja Migran Nasional 25 Juli 2025

Pemerintah Siapkan KUR dan BLU untuk Pelatihan Pekerja Migran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kementerian Pelindungan
Pekerja Migran
(P2MI) akan menyiapkan skema pembiayaan untuk membantu para calon
pekerja migran
Indonesia (PMI) mengikuti pelatihan sebelum terbang ke luar negeri.
Menteri P2MI
Abdul Kadir Karding
, menyebutkan, salah satu skema yang disiapkan adalah fasilitas pembiayaan melalui
Kredit Usaha Rakyat
(KUR) tanpa agunan dengan bunga maksimum 6 persen dan plafon hingga Rp 100 juta.
“Biaya kita sedang (usahakan), sekarang sudah ada namanya fasilitas KUR. KUR tanpa agunan, nilainya Rp 100 juta maksimum,” kata Karding di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
“Dengan (bunga) 6 persen maksimum, dan ini kita sedang negosiasi sama bank atau memberi kredit,” ujar dia.
Kementerian P2MI juga tengah memproses BLU (Badan Layanan Umum) migran yang nantinya akan dibuat untuk membantu pembiayaan, pelatihan, hingga proses keberangkatan.
“BLU nanti akan menjadi, kita akan buat semacam
migrant fund
.
Migrant fund
itu untuk membantu membiayai. Salah satunya adalah pelatihan, hingga pemberangkatan,” kata dia.
Selain itu, Karding jug ingin agar proses rekrutmen pekerja migran lebih efisien melakukan reformasi terhadap tahapan-tahapan yang dinilai tidak krusial.
“Kita berusaha memangkas yang tidak penting-penting. Misalnya siap kerja, kayak kita satukan tempatnya menjadi
migrant center
,” kata Karding.
“Jadi sertifikasinya di situ semua.
Skill
-nya, latihannya, sertifikasinya, informasinya di situ,” imbuh dia.
Ia mengatakan, dalam sistem lama, proses pelatihan, sertifikasi, dan pembelajaran bahasa dilakukan di lokasi berbeda sehingga mahal dan menyulitkan.
“Jadi kalau sekarang ini kan orang latihannya di mana, sertifikasinya di mana, bahasanya di mana. Mahal, jauh, buang. Jadi sekarang kita jadi bersama,” kata Karding.
Menurut Karding, sistem baru ini sudah mulai diterapkan di beberapa lokasi, seperti Universitas Diponegoro (Undip) dan Padang, melalui kerja sama dengan universitas setempat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/07/2025 19:39