Xcloud.id

Tag: Abdul Kadir

  • Golkar Harap Dubes RI untuk AS Bisa Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan-Keamanan

    Golkar Harap Dubes RI untuk AS Bisa Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan-Keamanan

    Jakarta –

    Dwi Suryo Indroyono Soesilo dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS). Golkar meminta Indroyono fokus mengerjakan sejumlah hal.

    “Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian beliau meliputi penguatan diplomasi ekonomi untuk menarik investasi berkualitas dan memperluas akses pasar produk Indonesia; peningkatan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk teknologi militer dan penanganan kejahatan lintas negara,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).

    Kemudian, Dave juga meminta Indroyono memperhatikan sektor pendidikan, perlindungan hukum hingga sosial budaya bagi WNI serta diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Selanjutnya PR Indroyono, kata Dave, yakni soal advokasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu global seperti perubahan iklim, stabilitas Indo-Pasifik, dan reformasi tata kelola internasional.

    “Kami di Komisi I DPR RI akan terus memantau dan mendukung kinerja para duta besar, termasuk Dubes RI untuk AS, agar diplomasi Indonesia semakin berdaya dan berdampak,” tutur Dave.

    Bagi Dave, Amerika Serikat memiliki peran penting dalam berbagai sektor, dari pertahanan, perdagangan, hingga teknologi dan pendidikan. Ketua DPP Partai Golkar ini berharap Indroyono dapat mendorong kerja sama yang lebih konkret dan saling menguntungkan, termasuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di forum-forum penting di Washington.

    “Beliau memiliki rekam jejak yang kuat di bidang pemerintahan dan hubungan internasional, sehingga kami berharap penugasan ini dapat memperkuat posisi Indonesia di panggung global, khususnya dalam hubungan bilateral dengan AS,” sambungnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo melantik enam duta besar (Dubes) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin. Selain itu, ada dua Wakil Tetap RI (Watapri) yang dilantik.

    Berikut nama duta besar yang dilantik:

    1. Dubes RI untuk Meksiko, Toferry Primanda Soetikno

    2. Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS), Dwi Suryo Indroyono Soesilo

    3. Dubes RI untuk Brasil, Andhika Chrisnayudhanto

    4. Dubes RI untuk Jerman, Abdul Kadir Jaelani

    5. Dubes RI untuk Persatuan Emirat Arab, Judha Nugraha

    6. Dubes RI untuk Ekuador, Imam As’ari

    7. Watapri di New York, Umar Hadi

    8. Watapri di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/idn)

  • Prabowo lantik Duta Besar RI untuk Amerika Serikat hingga Jerman

    Prabowo lantik Duta Besar RI untuk Amerika Serikat hingga Jerman

    Presiden RI Prabowo Subianto memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) RI di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

    Prabowo lantik Duta Besar RI untuk Amerika Serikat hingga Jerman
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 14:25 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto melantik delapan tokoh sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) RI untuk negara-negara sahabat dan perwakilan RI di organisasi internasional, termasuk Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS) dan Jerman, dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Sebanyak delapan duta besar RI itu dilantik Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

    Upacara pelantikan delapan duta besar tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI. Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo kemudian memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

    Kemudian, rangkaian upacara dilanjutkan dengan acara penandatanganan berita acara oleh para dubes baru itu, yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Berikut nama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI yang dilantik oleh Presiden Prabowo.

    1. Toferry Primada Soetikno, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Meksiko Serikat, merangkap Belize, Republik El Savador, dan Republik Guatemala

    2. Dwisuryo Indroyono Soesilo, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Amerika Serikat

    3. Andhika Chrisnayudhanto, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Federasi Brasil

    4. Abdul Kadir Jailani, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Federal Jerman

    5. Judha Nugraha, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Persatuan Emirat Arab

    6. Imam As’ari, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Ekuador

    7. Umar Hadi, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di New York, dan International Seabed Authority (ISA)

    8. Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO), dan Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di Jenewa

    Beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Sumber : Antara

  • Indonesia Siap Kirim Lebih Banyak Perawat ke Jepang, Karding Pastikan Pelindungan Pekerja

    Indonesia Siap Kirim Lebih Banyak Perawat ke Jepang, Karding Pastikan Pelindungan Pekerja

    JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding meninjau langsung kondisi pekerja Indonesia di sektor tenaga kesehatan di Jepang dalam kunjungan kerja ke Rumah Sakit Lansia Elizabeth di Tokyo, hari ini. 

    “Kunjungan kami ke sini dalam rangka mengetahui lebih dekat tentang bagaimana keadaan dan cara kerja di rumah sakit seperti Elizabeth ini,” kata Karding dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu, 24 Agustus. .

    Jepang diketahui membutuhkan tenaga kesehatan dalam jumlah besar untuk mendukung layanan perawatan lansia dan rumah sakit. Menanggapi hal itu, Karding menegaskan bahwa Indonesia siap memenuhi permintaan dengan mengirimkan perawat kompeten dan berstandar internasional.

    “Untuk itu, kami harus tahu lebih dekat tentang keadaan, kondisi, cara kerja, dan budaya setempat di Jepang,” ujarnya.

    Selain memastikan kesiapan tenaga kerja, Karding menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja Indonesia di Jepang agar mereka nyaman dan bahagia. Pemerintah Indonesia, kata dia, juga memperkuat pelatihan perawat melalui program vokasi dan Kelas Migran agar tenaga kesehatan siap bersaing di pasar global.

    “Insya Allah kita akan menyiapkan perawat-perawat terbaik. Semoga Rumah Sakit Elizabeth terus membuka kesempatan bagi perawat dari Indonesia,” katanya.

    Dalam kunjungan tersebut, Karding juga mensosialisasikan program rumah bersubsidi bagi pekerja migran Indonesia (PMI). “Ada fasilitas rumah bersubsidi dari pemerintah. Teman-teman bisa mendaftar, dicicil dengan harga terjangkau dan bisa dibangun di mana saja, tidak harus di Jakarta,” ujarnya.

    Delegasi Kemen-P2MI berada di Jepang pada 19–26 Agustus 2025 untuk memperkuat tata kelola penempatan serta manajemen pelindungan dan pemberdayaan PMI. Mereka juga bertemu sejumlah otoritas strategis, termasuk Menteri Kehakiman Keisuke Suzuki, Menteri Agrikultur, Kehutanan dan Perikanan Jepang, serta para pelaku usaha, untuk membahas isu-isu fundamental pekerja migran.

  • Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS

    Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik delapan orang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Para duta besar ini akan mewakili Indonesia di berbagai negara mitra strategis maupun lembaga internasional. Pelantikan tersebut ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Upacara pelantikan delapan duta besar tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI.

    Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo kemudian memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

    Berikut nama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI yang dilantik oleh Presiden Prabowo

    1. Toferry Primada Soetikno, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Meksiko Serikat, merangkap Belize, Republik El Savador, dan Republik Guatemala

    2. Dwisuryo Indroyono Soesilo, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Amerika Serikat

    3. Andhika Chrisnayudhanto, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Federasi Brasil

    4. Abdul Kadir Jailani, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Federal Jerman

    5. Judha Nugraha, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Persatuan Emirat Arab

    6. Imam As’ari, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Ekuador

    7. Umar Hadi, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di New York, dan International Seabed Authority (ISA)

    8. Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO), dan Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di Jenewa

    Beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

  • Update Terkini Rencana RI Tampung Warga Gaza, Ini Lokasinya

    Update Terkini Rencana RI Tampung Warga Gaza, Ini Lokasinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia tengah mengkaji rencana besar untuk memberikan perawatan medis bagi 2.000 warga Palestina dari Gaza, yang hingga kini masih dilanda perang berkepanjangan. Rencana ini dibahas serius lintas kementerian karena menyangkut logistik, aspek hukum, hingga implikasi kebijakan luar negeri.

    Langkah tersebut diumumkan awal bulan ini, dengan Pulau Galang, sebuah pulau tak berpenghuni di selatan Singapura yang pernah digunakan sebagai kamp pengungsi Vietnam dan lokasi rumah sakit darurat pandemi, muncul sebagai salah satu opsi penempatan.

    Namun pemerintah menegaskan rencana tersebut masih bersifat eksploratif. Beberapa kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan pembahasan awal.

    “Diskusi ini fokus pada kelayakan logistik, kesiapan medis, dan kerangka hukum,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, kepada The Guardian, dikutip Jumat (22/8/2025).

    “Komisi I juga mendapat penjelasan mengenai implikasi strategis, khususnya terkait posisi politik luar negeri Indonesia dan stabilitas regional.”

    Selain Pulau Galang, pemerintah juga menimbang sejumlah alternatif lain, seperti fasilitas di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dekat dengan rumah sakit besar serta jalur logistik utama.

    Menurut seorang pejabat senior yang mengetahui langsung pertemuan antar kementerian tersebut, opsi penggunaan rumah sakit militer besar di Jakarta serta kemungkinan kerja sama dengan Yordania, negara yang memiliki hubungan erat dengan Presiden Prabowo Subianto, juga masuk dalam pembahasan.

    Laksono memastikan bahwa semua prosedur akan dilakukan bersama lembaga internasional seperti UNRWA dan ICRC, termasuk pencatatan identitas, rekam medis, hingga protokol repatriasi.

    “Tujuan kami adalah memberikan perawatan, bukan pemukiman ulang, dan mendukung kepulangan mereka setelah kondisi di Gaza memungkinkan,” kata Laksono. “Ini adalah langkah yang sangat hati-hati, dan kami sepenuhnya menyadari sensitivitas geopolitik yang terlibat.”

    Adapun rencana ini dinilai sangat sensitif secara politik. “Isu pentingnya adalah bagaimana memastikan hak untuk kembali warga Palestina tetap dihormati, karena banyak pihak khawatir kebijakan ini bisa ditafsirkan lain,” ujar Abdul Kadir Jailani, Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri.

    Ia menegaskan belum ada keputusan final soal penggunaan Pulau Galang. “Kami harus memastikan langkah ini konsisten dengan prinsip hukum humaniter internasional, khususnya terkait penghormatan terhadap hak kembali warga Palestina,” ujarnya.

    Menurut Jailani, pelaksanaan rencana tersebut sangat kompleks baik secara politik maupun teknis.

    “Salah satu hal paling penting adalah bahwa kami tidak akan melaksanakannya tanpa persetujuan dan dukungan dari para pemangku kepentingan terkait, khususnya otoritas Palestina dan negara-negara di kawasan,” tambahnya.

    Sebelumnya, dalam saat ditemui wartawan di sela-sela Sidang Tahunan DPR/MPR, Jumat (15/8/2025), Menteri Luar Negeri Sugiono membantah pernyataan bagaimana pemerintah Israel disebut tengah melakukan perundingan dengan negara-negara tertentu terkait evakuasi warga Gaza. RI, ujarnya, tidak pernah melakukan itu.

    “Kita tidak pernah bernegosiasi,” tegasnya.

    Sementara pembahasan terus berlangsung, Indonesia juga tetap aktif memberikan bantuan ke Gaza. Dalam pekan ini, Indonesia berhasil melaksanakan operasi penerjunan bantuan udara untuk kedua kalinya dalam dua hari berturut-turut, sebuah langkah yang dimungkinkan berkat koordinasi dengan Yordania.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wujudkan Kepastian Hukum Pekerja Migran Indonesia, Menteri Karding Temui Menteri Kehakiman Jepang di Tokyo

    Wujudkan Kepastian Hukum Pekerja Migran Indonesia, Menteri Karding Temui Menteri Kehakiman Jepang di Tokyo

    JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Kehakiman Jepang, Keisuke Suzuki di Kantor Kementerian Kehakiman, Tokyo, Jepang pada Kamis 21 Agustus.

    Dalam pertemuan itu, keduanya membahas penguatan kerja sama hukum dalam rangka melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia di Jepang dan menunjukkan keseriusan kedua negara dalam membangun hubungan yang lebih erat.

    Dalam sambutannya, Karding menegaskan mandat Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk menangani seluruh urusan pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, termasuk aspek hukum dan perlindungan hak-hak mereka.

    “Kementerian kami bertanggung jawab memastikan seluruh pekerja migran Indonesia mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak mereka saat bekerja di luar negeri,” kata Karding.

    Selain perlindungan hukum, pertemuan ini juga membahas koordinasi untuk mencegah praktik ilegal seperti perdagangan orang dan penempatan pekerja non-prosedural. Karding menegaskan bahwa kerja sama ini penting untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan kepastian hukum bagi pekerja migran.

    Karding juga menyoroti tantangan kompetensi yang dihadapi calon pekerja migran Indonesia, terutama kemampuan berbahasa Jepang. Saat ini, baru ada lima pusat pelatihan bahasa Jepang di Indonesia.

    “Saat ini, baru ada lima pusat pelatihan bahasa Jepang di Indonesia. Kami berharap dapat menambah jumlah pusat pelatihan di seluruh provinsi agar kualitas tenaga kerja Indonesia meningkat dan lebih siap bekerja di Jepang,” ujar Karding.

    Karding juga menekankan peran penting Jepang di Indonesia, terutama melalui investasi dan industri otomotif yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

    “Jepang memiliki peran penting di Indonesia, terutama melalui investasi dan industri otomotif yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat kita,” ujar Karding.

    Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral, baik dari sisi hukum maupun pelatihan tenaga kerja. Dengan langkah ini, Indonesia dan Jepang berharap pekerja migran Indonesia dapat bekerja dengan aman, produktif, dan terlindungi secara penuh.

  • MenPAN-RB Ngaku Ngerem Posting di Medsos, Ini Alasannya

    MenPAN-RB Ngaku Ngerem Posting di Medsos, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengaku khawatir mengunggah konten di media sosial lantaran dikeroyok soal pembukaan pendaftaran CPNS.

    Hal ini ia utarakan ketika membicarakan jika ekonomi nasional tidak tumbuh, maka para pencari kerja kerap kali tidak mencari kerja di pihak swasta. Selain itu ia juga mengaku, masyarakat kini mencari peluang untuk menjadi

    “Saya tuh sekarang kalau posting di media sosial tuh agak sedikit tidak berani, untuk men-tag siapapun. Kenapa? Pasti akan dikeroyok ya, ‘Kapan dibuka CPNS, bu? Kapan kami diterima?’” kata Rini dalam acara Penandatanganan MoU Antara Kadin Indonesia dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    “Jadi, orang tuh nyari pekerjaan kepada pemerintah. Saya sih yakin kalau kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tentunyakita bisa lebih banyak lapangan pekerjaan,” sambung Rini.

    Ketika dikonfirmasi perihal peluang pendaftaran CPNS, Rini enggan mengelaborasi lebih lanjut.

    “Oh, nanti itu. ‘Kan kita lagi bicara soal ini (kerja sama antara Kadin Indonesia dan Kementerian PANRB), ya,” ucapnya.

    Menurut catatan detikcom, Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kerap menjadi salah satu momen yang dinantikan oleh para pencari kerja setiap tahunnya. Namun informasi terkait kepastian pembukaan pendaftaran CPNS 2025 sampai ini tak kunjung disampaikan.

    Rini mengatakan sampai saat ini pihaknya masih belum mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait seleksi CPNS.

    “Belum, belum ada. Belum ada arahan dari Presiden,” jawab Rini singkat saat ditemui wartawan usai Rapat Koordinasi RPP Tata Kelola Penyelenggara Program MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

    Tonton juga video “Arahan Abdul Kadir-Raffi Ahmad ke CPNS KP2MI” di sini:

    (hns/hns)

  • Menteri Karding Sebut Jepang Butuh 639.000 Tenaga Kerja: Ini Peluang Besar

    Menteri Karding Sebut Jepang Butuh 639.000 Tenaga Kerja: Ini Peluang Besar

    Jakarta –

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyampaikan Presiden RI Prabowo Subianto memberi mandat ganda kepada KemenP2MI. Pertama, memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI. Kedua, meningkatkan devisa negara melalui penempatan tenaga kerja terampil di luar negeri.

    Dia lantas mengatakan Jepang menjadi salah satu negara tujuan prioritas. Sebab, kebutuhan tenaga kerja di Negeri Sakura diproyeksikan mencapai 639.000 orang per tahun dari seluruh dunia.

    “Kalau Indonesia bisa mengisi 10 persen saja, berarti ada sekitar 63.000 pekerja setiap tahun. Ini peluang besar yang tidak boleh dilewatkan,” ujar Karding dalam keterangan tertulis, Rabu (20/8/2025)

    “Tetapi mereka harus berangkat secara prosedural, terlatih, bersertifikat, dan yang terpenting menguasai bahasa Jepang,” sambungnya dalam pertemuan dengan jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Selasa (19/8).

    Kendati begitu, ia menegaskan perlunya skema penempatan yang lebih adil bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Jepang.

    Karding menyoroti praktik pengiriman PMI dengan status magang. Padahal, pada kenyataannya mereka bekerja penuh.

    “Kalau bisa bekerja, kenapa harus magang tiga tahun? Itu bukan magang, itu kerja,” tegas Karding.

    “Kita akan bicarakan dengan pemerintah Jepang untuk skema yang lebih tepat, misalnya SSW (Specified Skilled Worker) atau pola kerja lain yang resmi,” sambungnya.

    Persiapan di Dalam Negeri

    Untuk menjawab kebutuhan itu, KemenP2MI menyiapkan sejumlah langkah. Di antaranya membuka kelas migran di sekolah dan kampus, serta mengkonsolidasikan purna pekerja migran yang pernah bekerja di Jepang untuk menjadi relawan pengajar bahasa.

    Selain peningkatan kemampuan bahasa, Karding juga menekankan perlunya penyesuaian standar sertifikasi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan Jepang.

    “Kami tidak hanya ingin mengirim PMI, tapi memastikan mereka terlindungi, terampil, dan siap bersaing,” kata Karding.

    Lebih jauh, Karding menegaskan penempatan PMI ke Jepang harus dilakukan secara proaktif dan terkoordinasi. Kolaborasi dengan KBRI Tokyo, pemerintah Jepang, hingga pelaku usaha disebut sebagai kunci untuk memastikan pekerja migran mendapat perlindungan optimal.

    “Indonesia siap mengisi kebutuhan tenaga kerja di Jepang. Tapi jangan hanya dilihat sebagai angka,” kata Karding.

    “Yang terpenting, PMI harus ditempatkan secara bermartabat,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Cerita WNI Urus VISA Kerja ke Jepang, Salah Satunya Buat #KaburAjaDulu” di sini:

    (akd/akd)

  • Kelas Migran Tunjukkan Menteri Karding Minim Gagasan

    Kelas Migran Tunjukkan Menteri Karding Minim Gagasan

    GELORA.CO -Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding dianggap minim gagasan dan gebrakan karena mengajarkan konsep kelas migran di sekolah. Bahkan, konsep Karding dianggap mendukung gagasan “Kabur aja dulu”.

    Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons gebrakan Menteri Karding yang akan membuat kelas migran di Sekolah Rakyat.

    “Menteri P2MI Karding minim gagasan dan gebrakan kalau mengajarkan konsep kelas migran di Sekolah Rakyat,” kata Hari kepada RMOL, Minggu, 17 Agustus 2025.

    Menurut Hari, Menteri Karding harus belajar lagi makna P2MI. Bahkan, Hari menyinggung soal kabar “pahlawan devisa” saat ini.

    “Sudah negara hadir memberi perlindungan kepada para TKI/TKW legal maupun ilegal yang keberadaannya di luar negeri?” tanya Hari.

    Untuk itu, Hari meminta agar Menteri Karding tidak gagal paham dengan jabatannya saat ini.

    “Atau memang tidak memahami tupoksi sebagai menteri P2MI yang diembannya. Jangan nanti alasan klasik karena anggaran yang minim seiring sejalan dengan kinerja Karding,” pungkas Hari. 

  • Kelas Migran Tunjukkan Menteri Karding Minim Gagasan

    Kelas Migran Tunjukkan Menteri Karding Minim Gagasan

    GELORA.CO -Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding dianggap minim gagasan dan gebrakan karena mengajarkan konsep kelas migran di sekolah. Bahkan, konsep Karding dianggap mendukung gagasan “Kabur aja dulu”.

    Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons gebrakan Menteri Karding yang akan membuat kelas migran di Sekolah Rakyat.

    “Menteri P2MI Karding minim gagasan dan gebrakan kalau mengajarkan konsep kelas migran di Sekolah Rakyat,” kata Hari kepada RMOL, Minggu, 17 Agustus 2025.

    Menurut Hari, Menteri Karding harus belajar lagi makna P2MI. Bahkan, Hari menyinggung soal kabar “pahlawan devisa” saat ini.

    “Sudah negara hadir memberi perlindungan kepada para TKI/TKW legal maupun ilegal yang keberadaannya di luar negeri?” tanya Hari.

    Untuk itu, Hari meminta agar Menteri Karding tidak gagal paham dengan jabatannya saat ini.

    “Atau memang tidak memahami tupoksi sebagai menteri P2MI yang diembannya. Jangan nanti alasan klasik karena anggaran yang minim seiring sejalan dengan kinerja Karding,” pungkas Hari.