Xcloud.id

Tag: Abdul Kadir

  • 1.500 Petani hingga Pengusaha Pertanian Kumpul di Bogor Besok, Ada Apa?

    1.500 Petani hingga Pengusaha Pertanian Kumpul di Bogor Besok, Ada Apa?

    Liputan6.com, Jakarta Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HKTI 2025, yang dirangkaikan dengan Temu Tani Nasional.

    Kegiatan ini sebagai forum konsolidasi nasional sektor pertanian dalam memperkuat kebijakan strategis Kedaulatan Pangan sesuai Visi Asta Cita Presiden Prabowo, mempererat kolaborasi lintas sektor, serta mendukung arah pembangunan pertanian dan pangan nasional menuju tahun 2026.

    Acara akan digelar pada hari Rabu, 3 Desember 2025 di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Kemudian dihadiri sekitar 1.500 peserta yang terdiri dari petani, pelaku usaha tani, akademisi, penyuluh, pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, mahasiswa, serta unsur pendukung sektor pertanian lainnya.

    Sekretaris Jenderal DPN HKTI, Abdul Kadir Karding, menyampaikan bahwa Rakernas dan Temu Tani Nasional merupakan momentum strategis untuk menyelaraskan langkah HKTI dengan agenda besar pembangunan nasional sektor pertanian dan pangan dibawah pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Rakernas HKTI 2025 bukan hanya agenda organisasi, namun menjadi gerakan nasional untuk terus memajukan pertanian Indonesia ke depan. Kami ingin memastikan Swasembada Pangan yang berkelanjutan dan penguatan hilirisasi pertanian. Tentu juga yang utama yakni kesejahteraan dan kemakmuran petani dan produsen pangan skala kecil lainnya, sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo” ujar Abdul Kadir Karding, Selasa (2/12/2025).

    Ia menekankan pentingnya penguatan peran petani sebagai subjek utama pembangunan pertanian, bukan lah objek kebijakan.

    “Kemandirian petani harus menjadi prioritas. Mulai dari jaminan tanah, sarana produksi, akses pembiayaan, kepastian harga, modernisasi alat dan teknologi, hingga jaminan keberlanjutan usaha tani. Karena itu, HKTI terus bersinergi dengan Kementerian Pertanian dan kementerian/lembaga terkait untuk bekerja bersama mewujudkannya”, tambahnya.

     

  • MRT Jakarta Lanjut Pembangunan MRT Timur-Barat Mulai Akhir 2026

    MRT Jakarta Lanjut Pembangunan MRT Timur-Barat Mulai Akhir 2026

    Jakarta –

    PT MRT Jakarta (Perseroda) menargetkan pembangunan MRT Fase 3 lintas Timur-Barat atau East-West Line akan dimulai akhir 2026. Hal ini seiring dengan proses pengadaan proyek yang akan memasuki tahap tender pada kuattal IV 2025.

    Division Head of Project Management for Construction 1 MRT Jakarta, Sony Desta, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih dalam proses persiapan untuk tender proyek MRT Fase 3

    “Karena ini tendernya juga baru mau dimulai. Tender belum, tapi kami lagi mempersiapkan proses tender dulu. Itu kayaknya di akhir tahun (2026),” ujar Sony di Area Proyek Pembangunan Stasiun MRT Jakarta Sawah Besar, Kamis (27/11/2025).

    Menurut Sony, proyek MRT Timur-Barat berpotensi menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan fase sebelumnya. Hal ini lantaran rute jauh lebih panjang mencapai 24,5 kilometer, ditambah akses ke depo sepanjang 5,9 kilometer.

    “Di sana (proyek MRT East – West) sebetulnya lebih masif ya, itu (panjangnya) 24,5 km, ditambah akses ke Depo 5,9 km ya. Jadi, itu lebih panjang ya, ketimbang Fase 1 dan Fase 2,” terang Sony.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa MRT Jakarta akan tetap menjalankan pembangunan sesuai rencana. Menurutnya, setiap proyek konstruksi memiliki tantangannya tersendiri, terlebih pada proyek skala besar seperti ini.

    “Setiap proyek pasti ada tantangan cuma masalah panjang bisa jadi tantangannya lebih besar. Apa pun itu kan namanya proyek untuk pembangunan kita jalani,” ujar Sony.

    Sebagai informasi, MRT Jakarta sudah mengantongi komitmen pinjaman dari Jepang senilai Rp 14 triliun untuk pembangunan proyek MRT lintas timur-barat (east-west line) Fase 1 Tahap 1. Proyek itu membentang dari Tomang hingga Medan Satria sepanjang 24,5 kilometer.

    Pinjaman ini ditandai dengan penandatangan pertukaran nota antara Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani. Pinjaman ini berasal dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Asian Development Bank (ADB).

    Berdasarkan catatan detikcom, MRT Lintas Timur-Barat menghubungkan Cikarang hingga Balaraja. Pembangunan MRT Lintas Timur-Barat terdiri dari dua fase yakni fase I tahap 1 Medan Satria-Tomang sepanjang 24,5 km.

    Lalu, fase I tahap 2 Tomang-Kembangan sepanjang 9,2 km. Berikutnya, fase II mencakup Kembangan-Balaraja dan Medan Satria-Cikarang dengan panjang 50,4 km.

    (shc/hns)

  • RUU Pangan Dibahas di Forum Pemuda Tani, Menteri Pertanian hingga DPR Hadir

    RUU Pangan Dibahas di Forum Pemuda Tani, Menteri Pertanian hingga DPR Hadir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Forum Pemuda Tani Dialogue Forum yang digelar DPP Pemuda Tani Indonesia di Jakarta, Senin (10/11/2025), menjadi wadah strategis bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas arah dan substansi perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan.

    Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Ketua Umum DPP Pemuda Tani sekaligus Anggota DPR-RI M. Husein Fadlulloh, Anggota Komisi IV DPR-RI Endang S. Thohari, Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal, Komisaris Utama PT Sugar Group Nusantara Dedi Supratman, Pimpinan PT Sang Hyang Seri (SHS) Dias Agriana, serta Deputi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy.

    Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia Budisatrio Djiwandono membuka forum dengan menekankan pentingnya momentum perubahan UU Pangan sebagai langkah memperkuat kedaulatan pangan nasional.

    “Petani adalah pahlawan sejati bangsa. Kita ingin pemuda turun langsung ke lahan dan menjadi eksekutor. Jangan jadikan UU Pangan sebagai aturan yang membuat petani sulit, tetapi sebagai payung yang melindungi dan memberdayakan petani,” ujar Budi.

    Ia menambahkan, keberhasilan pemerintah mencapai swasembada beras harus menjadi titik awal untuk mendorong swasembada di komoditas lainnya. “Kita sudah mencapai swasembada beras. Selanjutnya, kita dorong capaian serupa untuk komoditas lain. Saya titip agar RUU Pangan ini menjadi alat untuk memperkuat perlindungan, pemberdayaan, dan regenerasi petani,” tegasnya.

    Budisatrio juga menyoroti pentingnya penanganan food loss dan food waste sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan pangan. “Produksi pangan boleh tinggi, tapi jika banyak yang terbuang, artinya kita masih boros. Dengan 287 juta penduduk, setiap butir pangan sangat berharga. Ini bagian dari kedaulatan,” tambahnya.

  • Prabowo Bakal Hadiri KTT ASEAN di Malaysia, Berangkat Pekan Ini Nasional 23 Oktober 2025

    Prabowo Bakal Hadiri KTT ASEAN di Malaysia, Berangkat Pekan Ini Nasional 23 Oktober 2025

    Prabowo Bakal Hadiri KTT ASEAN di Malaysia, Berangkat Pekan Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto bakal menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Malaysia yang terselenggara pada 26-28 Oktober 2025.
    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan, Presiden kemungkinan akan berangkat ke Malaysia pada Sabtu (25/10/2025) besok.
    “Mungkin (berangkat ke KTT ASEAN) sebelum 26, 25 (Oktober) mungkin,” kata Sugiono di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (23/10/2025).
    Sugiono menyampaikan, kehadiran Prabowo di KTT tersebut untuk memperkuat kolaborasi antara negara anggota.
    Begitu pun memperkuat relevansi ASEAN di tengah situasi global yang tidak menentu.
    “Ya bagaimana memperkuat relevansi ASEAN. Terutama relevansi ASEAN di tengah situasi yang seperti ini,” jelasnya.
    Adapun kehadiran Presiden Prabowo di KTT juga diungkap oleh Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dalam pernyataan bersama Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
    Brasil diketahui merupakan salah satu tamu undangan yang diundang dalam forum negara Asia Tenggara tersebut.
    “Saya akan kembali bertemu dengan Presiden Subianto beberapa hari lagi dalam KTT ASEAN-Malaysia. Keputusan Brasil untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia dan Asia Tenggara tidak bisa lebih tepat lagi,” tandas Presiden Lula.
    Tak hanya KTT ASEAN, Kepala Negara juga akan menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang akan diselenggarakan 31 Oktober-1 November 2025 di Korea Selatan.
    Direktur Jenderal Asia Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani menyampaikan, Prabowo akan menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang dalam penggunaan AI dalam forum tersebut.
    “Presiden (Prabowo) direncanakan akan menghadiri KTT tersebut bersama 20 pemimpin ekonomi APEC lainnya,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (22/10/2025).
    Tema tersebut diangkat karena pengembangan teknologi dinilai perlu dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan.
    Kadir juga mengatakan, isu lainnya adalah demografi khususnya untuk negara-negara di kawasan Asia Timur.
    Tantangan utama negara-negara Asia Timur adalah pertumbuhan penduduk, di sisi lain negara-negara Asia Tenggara mengalami bonus demografi.
    “Oleh karenanya, kita dalam pertemuan mendatang akan menggunakan forum ini untuk tukar-menukar pandangan, untuk saling belajar, dan berbagi pengalaman terbaiknya dengan ekonomi lainnya, guna memperkuat ketahanan ekonomi terutama dalam menghadapi tantangan perubahan demografi ini di masa mendatang,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenlu: RI di KTT APEC berperan penting atasi tantangan kawasan

    Kemenlu: RI di KTT APEC berperan penting atasi tantangan kawasan

    ANTARA – ​Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani, Rabu (22/10) mengungkap peran strategis Indonesia dalam KTT APEC 2025 yang akan berlangsung di Korea Selatan pada 31 Oktober mendatang.  Ia menuturkan, Indonesia akan menyampaikan pandangan dan gagasan dalam menentukan kerjasama kawasan, guna menghadapi tantangan perkembangan AI dan perubahan demografi.
    (Suci Nurhaliza/Anggah/Soni Namura/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemlu Ungkap Isu Penting Ini Akan Dibahas di KTT ASEAN Malaysia

    Kemlu Ungkap Isu Penting Ini Akan Dibahas di KTT ASEAN Malaysia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Sidharto Reza Suryodipuro menegaskan bahwa krisis Myanmar, ketegangan di Laut China Selatan (LCS), serta kejahatan siber lintas negara akan menjadi fokus utama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia.

    Menurutnya, isu-isu kawasan yang telah lama menjadi perhatian seperti Myanmar dan LCS masih akan mendominasi agenda pertemuan para pemimpin ASEAN yang dijadwalkan berlangsung pada 26-28 Oktober 2025 mendatang.

    “South China Sea dan Myanmar masih menjadi pembahasan utama. Akan ada pertemuan khusus tentang Myanmar pada 24 Oktober sore, dan isu pemilu di negara itu akan menjadi bagian penting dari diskusi,” ujar Arto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Ia menjelaskan, hingga kini belum ada keputusan mengenai pengiriman tim pengamat ASEAN untuk pemilu di Myanmar. Namun, Indonesia dan ASEAN akan tetap berpegang pada Five-Point Consensus sebagai kerangka utama penyelesaian krisis politik di negara tersebut.

    “Tidak ada pembahasan untuk mengganti Five-Point Consensus. Ini proses jangka panjang yang mencakup penghentian kekerasan, bantuan kemanusiaan, pengangkatan utusan khusus, kunjungan utusan, dan dialog inklusif. Semua itu merupakan jalan menuju stabilitas Myanmar,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu Abdul Kadir Jailani menegaskan bahwa pemilu bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari proses menuju solusi politik yang dipimpin rakyat Myanmar sendiri.

    “Yang terpenting adalah implementasi efektif dari Five-Point Consensus. Pemilu bukan satu-satunya tujuan strategis. Kita melihat semuanya dalam konteks bagaimana langkah-langkah itu bisa berkontribusi pada proses politik yang inklusif,” kata Kadir.

    Selain Myanmar, kejahatan lintas negara seperti online scam dan online gambling juga menjadi perhatian serius dalam KTT kali ini. Arto mengungkapkan bahwa ASEAN bersama mitra eksternal tengah menegosiasikan statement on online scam di bawah forum East Asia Summit (EAS).

    “Ini merupakan inisiatif Amerika Serikat dan mendapat dukungan luas dari negara-negara ASEAN karena dampaknya lintas kawasan, mulai dari Indonesia, India, China, hingga Australia dan Selandia Baru. Jadi kemungkinan besar akan disepakati,” ujarnya.

    Selain isu keamanan kawasan, KTT ASEAN juga akan menjadi ajang para pemimpin untuk bertukar pandangan mengenai dinamika geopolitik dan geo-ekonomi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah pemimpin negara BRICS dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut.

    Arto menambahkan, sejumlah pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan beberapa pemimpin negara masih dalam tahap penjajakan.

    “Masih ada beberapa rencana pertemuan bilateral. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya menjelang KTT,” pungkasnya.

    (tfa/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Wanti-wanti Menteri: Diingatkan Masih Nakal, Reshuflle!

    Prabowo Wanti-wanti Menteri: Diingatkan Masih Nakal, Reshuflle!

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Prabowo Subianto mengatakan memiliki jajaran menteri yang hebat. Kendati demikian dia menegaskan tidak ragu bertindak bila ada yang melakukan penyimpangan. 

    Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Mahasiswa Baru, Wisuda Sarjana, dan Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) 2025 di Bandung, Sabtu (18/10/2025).

    “Kalau ada anak buah saya nakal, saya peringatkan satu kali. Masih nakal, saya kasih peringatan kedua. Masih tidak mau dengar, tiga kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti,” tegas Prabowo di hadapan civitas akademika UKRI.

    Menurut Prabowo, keputusan mengganti pejabat atau menteri tidak didasari perasaan pribadi, melainkan semata-mata demi kepentingan bangsa dan rakyat.

    “Demi negara, bangsa, dan rakyat, tidak boleh ada rasa kasihan. Yang harus dikasihani itu rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Prabowo juga mengaku tak mempermasalahkan jika kebijakannya membuat dirinya dibenci oleh sejumlah pihak.

    “Saya tidak apa-apa dibenci asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu yang serakah, tidak apa-apa,” katanya disambut tepuk tangan.

    Sebagai informasi, Prabowo dilantik sebagai Presiden RI ke-8 pada 20 Oktober 2025. Sejak saat itu dia tercatat sudah melakukan tiga kali perombakan kabinet. 

    Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, pada 19 Februari 2025, Prabowo mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (MendiktiSaintek). Posisinya kemudian diisi oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto.

    Kemudian pada 8 September 2025, Prabowo merombak kursi lima menteri, yakni Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan, Abdul Kadir Karding dari jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi, dan Dito Ariotedjo dari jabatan Menpora.

    Seiring dengan itu, Prabowo mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Tidak lama berselang, pada 17 September 2025, ada empat posisi kementerian dan lembaga yang dirombak, yakni Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN, Sulaiman Umar dari jabatan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan (PCO), dan AM Putranto dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

    Pada hari yang sama, Prabowo menangkat Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam, Erick Thohir menjadi Menpora, Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Rohmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), dan Farida Farichah menjadi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop)

    Lalu Prabowo juga melantik Angga Raka menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Nanik S Deyang menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjata menjadi Wakil Kepala BGN Ahmad Dofiri menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, serta Sarah Saqida menjadi Kepala LKPP.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BPJS Kesehatan Diprediksi Defisit 2026, Iuran Terpaksa Naik?

    BPJS Kesehatan Diprediksi Defisit 2026, Iuran Terpaksa Naik?

    Jakarta –

    Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Prof Abdul Kadir mengatakan adanya risiko defisit anggaran di tahun depan. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan defisit tersebut adalah tidak adanya kenaikan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    “Kalau berdasarkan perhitungan aktual ya, kami bisa bertahan (hanya) sampai bulan Juni 2026,” kata Abdul kepada awakmedia di Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2025).

    “Bulan Juni 2026, kami masih mampu, tapi setelah itu mungkin kami akan defisit anggaran,” sambungnya.

    Lalu, langkah apa yang harus dilakukan agar anggaran BPJS Kesehatan tetap surplus ke depannya?

    Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Mahesa Paranadipa Maykel mengatakan ada beberapa skenario yang saat ini sedang dalam pembahasan stakeholder terkait untuk mencegah defisit anggaran tersebut.

    Setidaknya ada delapan skenario yang dibahas, antara lain terkait kenaikan iuran peserta, penambahan dana untuk peserta bantuan iuran PBI, serta peningkatan batas atas besaran penghasilan dari peserta pekerja penerima upah (PPU).

    “Kebijakan perlu diatur seksama, supaya jangan sampai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Mahesa.

    “Tetapi pada prinsipnya, kami tidak akan mengurangi manfaat. Mungkin ada penambahan manfaat. Tapi memang terkait iuran, kami harus mengedepankan prinsip kehati-hatian,” tutupnya.

    (dpy/naf)

  • Cak Imin Ingin ‘Bebaskan’ Tunggakan Peserta JKN, Ini Kata BPJS Kesehatan

    Cak Imin Ingin ‘Bebaskan’ Tunggakan Peserta JKN, Ini Kata BPJS Kesehatan

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pemerintah berencana untuk menghapus tunggakan para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum dibayar. Menurutnya, angka tunggakan tersebut mencapai triliunan rupiah.

    Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Prof Abdul Kadir mengatakan bahwa penghapusan tunggakan peserta JKN bisa saja dilakukan, namun pihaknya menyebut butuh adanya regulasi yang mengatur hal tersebut.

    “Kalau ada payung hukum dari pemerintah bahwa tunggakan itu akan diputihkan, maka tentunya kami dari BPJS Kesehatan akan mengikuti itu,” kata Abdul kepada awak media di Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

    “Jadi yang paling penting bagi kami itu tidak ada masalah, yang penting masyarakat itu nantinya memang betul-betul mendapatkan layanan dan akses ke pelayanan kesahatan. Kalau ada payung hukum keputusan pemerintah bahwa itu adalah pemutihan, maka kami pastikan akan melakukan itu,” sambungnya.

    Abdul mengatakan bahwa kalaupun ada penghapusan tunggakan, ke depannya harus disertai dengan upaya meningkatkan kesadaran peserta untuk membayar. Di sisi lain, hal ini juga akan berbenturan dengan kemampuan peserta itu sendiri dalam hal ekonomi.

    “Bahwa salah satu kewajiban dia jadi peserta JKN misalnya, itu mempunyai kewajiban untuk membayar iuran. Dan, mereka harus memiliki semacam prioritas utama untuk melakukan kewajiban membayar iuran,” katanya.

    “Ability to pay (kemampuan untuk membayar iuran) masyarakat kita, penghasilan mereka banyak yang kurang, mau dipaksa bayar juga nggak mampu. Untuk makan saja susah apalagi bayar iuran. Paling penting saat ini meningkatkan keuntungan ekonomi kita,” sambungnya.

    Masih Dalam Proses Pembahasan

    Senada, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan mekanisme ini masih dalam pembahasan bersama pemerintah.

    “Dalam proses pembahasan. Tetapi yang jelas pemerintah berkeinginan masyarakat (peserta JKN) yang menunggak itu tidak terbebani,” kata Ghufron.

    “Terutama, yang memang nggak bisa ditagih juga. Tapi itu, waktu itu masih di dalam proses pembahasan. Masih menunggu, sekarang kami belum terima,” sambungnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Dirut BPJS Jelaskan 2 Hal yang Tidak Bisa Diklaim Peserta JKN”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/kna)

  • Prabowo Lantik Jenderal Kopassus Anak Pahlawan D.I. Pandjaitan Jadi Dubes Singapura

    Prabowo Lantik Jenderal Kopassus Anak Pahlawan D.I. Pandjaitan Jadi Dubes Singapura

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik sejumlah Duta Besar (Dubes) RI untuk sejumlah negara di Istana Negara, Rabu (10/8/2025). Salah satu yang akan dilantik yakni Dubes RI untuk Singapura, Hotmangaradja Pontas Pandjaitan.

    Letjen Purn Hotmangaradja Pandjaitan sebelumnya pernah menjabat sebagai asisten khusus II Menteri Pertahanan. Karier militernya lebih banyak dihabiskan di Korps Baret Merah Kopassus.

    Hotmangaradja Pandjaitan merupakan putra dari Pahlawan Revolusi, Mayjen TNI Anumerta D.I. Pandjaitan.

    Sementara, pantauan Okezone di Istana Negara, sejumlah calon duta besar telah tiba diantaranya Andy Rachmiyanto.

    Sebagai informasi, pada Senin (25/8/2025) lalu, Presiden Prabowo Subianto telah melantik enam duta besar (Dubes).

    Mereka yang dilantik saat itu yakni Dubes RI untuk Meksiko, Toferry Primanda Soetikno, Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS), Dwi Suryo Indroyono Soesilo, Dubes RI untuk Brasil, Andhika Chrisnayudhanto.

    Selanjutnya, Dubes RI untuk Jerman, Abdul Kadir Jaelani, Dubes RI untuk Persatuan Emirat Arab, Judha Nugraha dan Dubes RI untuk Ekuador, Imam As’ari.