Tag: Abdul Kadir

Hakim Sempat Interupsi Sidang Nadiem, Tegur Kehadiran Prajurit TNI di Posisi Paling Depan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Suasana sidang perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim sempat diwarnai teguran dari majelis hakim.

Teguran tersebut ditujukan kepada tiga prajurit TNI yang berada di dalam ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Tiga prajurit TNI itu ditegur karena berdiri tepat di depan kursi pengunjung sidang, persis di dekat pintu kecil yang menjadi akses keluar-masuk para pihak berperkara.

Posisi tersebut dianggap mengganggu jalannya persidangan, termasuk aktivitas jurnalis yang meliput.

Peristiwa itu terjadi saat tim penasihat hukum Nadiem sedang membacakan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ketika pengacara Nadiem, Dodi Abdul Kadir, hendak melanjutkan pembacaan eksepsi ke anggota tim kuasa hukum lainnya, Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah tiba-tiba menginterupsi persidangan.

“Sebelum dilanjutkan, ini rekan TNI dari mana ya?,” tanya hakim dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu.

Hakim kemudian meminta para prajurit TNI tersebut menyesuaikan posisi agar tidak mengganggu jalannya persidangan maupun kerja media.

“Mungkin bisa ambil posisi jangan berdiri di situ pak, karena mengganggu kamera. Bisa menyesuaikan pak, bisa mundur,” hakim menuturkan.

“Nanti pada saat ditutup baru maju karena terganggu juga yang dari belakang, bisa menyesuaikan ya pak,” lanjut hakim.

06/01/2026 15:11
Mentan Amran ajak HKTI kawal swasembada dan hilirisasi pertanian

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengawal swasembada pangan dan memperkuat hilirisasi pertanian melalui kolaborasi nasional demi nilai tambah, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan berkelanjutan.

Amran meyakini di bawah kepemimpinan Ketua Umum HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian Sudaryono bersama Sekjen HKTI Abdul Kadir Karding, organisasi petani itu bergerak lincah, solid, dan efektif mengawal agenda swasembada pangan serta hilirisasi pertanian.

“Saya yakin di bawah kepemimpinan beliau (Ketua Umum HKTI sekaligus Wakil Menteri Pertanian Sudaryono) dengan Pak Karding (Abdul Kadir Karding) Sekjennya, ini akan bergerak lincah dan bisa mengawal swasembada pangan dan hilirisasi,” kata Mentan usai dialog dengan jajaran HKTI di Jakarta, Selasa.

Menurutnya pertemuan nasional HKTI se-Indonesia menjadi momentum menjadikan petani sebagai ujung tombak pengawasan di lapangan, khususnya dalam memonitor, mengontrol, dan memastikan seluruh bantuan pemerintah tepat sasaran bagi petani.

Mentan menyoroti laporan dari HKTI Yogyakarta terkait praktik distributor yang masih mempersulit petani, termasuk kewajiban kartu tani. Atas hal itu pihaknya menegaskan izin distributor bermasalah akan dicabut demi melindungi kepentingan petani.

Ia berharap HKTI aktif turun ke daerah membantu pemerintah, memastikan kebijakan berjalan adil, mempercepat distribusi sarana produksi, serta menjadi mitra strategis dalam menyelesaikan persoalan teknis yang dihadapi petani.

Mentan menyampaikan kebanggaan terhadap HKTI di bawah kepemimpinan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang dinilai muda, energik, dan visioner, serta baru meraih gelar doktor sebagai modal kepemimpinan sektor pertanian.

Kolaborasi pemerintah dan HKTI, lanjut Mentan, sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus membangun sistem pertanian yang berkeadilan dan berpihak kepada petani kecil.

Mimpi besar pembangunan pertanian Indonesia, menurut Mentan, adalah pergeseran menuju ekonomi Pancasila, di mana pertumbuhan sektor pertanian menghadirkan keadilan, nilai tambah, dan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat.

Dengan sinergi kuat pemerintah dan HKTI, Mentan optimistis swasembada pangan dan hilirisasi pertanian dapat dicapai berkelanjutan, menjadikan pertanian sebagai pilar kedaulatan ekonomi nasional dan masa depan generasi petani.

Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sudaryono (tengah) dan pejabat lainnya memberi keterangan kepada awak media usai menghadiri dialog dengan HKTI di Jakarta, Selasa (16/12/2025). ANTARA/Harianto

Sementara itu, Ketua Umum HKTI sekaligus Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan swasembada dan ketahanan pangan menjadi prioritas Presiden, dengan Kementerian Pertanian sebagai pelaksana utama di bawah komando Menteri Pertanian.

Sudaryono menjelaskan audiensi HKTI dengan Menteri Pertanian bertujuan menyatukan langkah negara dan petani, agar asosiasi tani terlibat aktif mendukung kebijakan pemerintah serta memperkuat pelaksanaan program pangan nasional.

Ia menilai keterlibatan HKTI penting untuk menutup kesenjangan informasi, sehingga program pusat yang dirancang baik dapat tersalurkan efektif hingga tingkat petani, sekaligus menampung keluhan, usulan, dan apresiasi dari lapangan.

Melalui HKTI sebagai rumah besar asosiasi petani, pemerintah diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan, termasuk kelompok kecil, agar bantuan benih, alat, dan anggaran pangan benar-benar tepat sasaran.

HKTI, lanjut Sudaryono, siap menggalang seluruh kekuatan asosiasi tani untuk mendukung program pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, demi keberhasilan swasembada dan ketahanan pangan berkelanjutan.

“Kami berinisiatif menggalang semua kekuatan asosiasi yang tergabung dalam HKTI untuk ikut terlibat dalam program pertanian, bisa padi, jagung, kedelai, palawija, hortikultura, buah-buahan, sayur, perkebunan, dan peternakan,” kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/12/2025 17:22
Di Tengah Akses Terputus, Relawan Nagan Raya Berhasil Salurkan 2 Ton Beras untuk Korban Banjir Aceh Megapolitan 9 Desember 2025

Di Tengah Akses Terputus, Relawan Nagan Raya Berhasil Salurkan 2 Ton Beras untuk Korban Banjir Aceh
Editor

KOMPAS.com –
Bantuan untuk korban banjir bandang di lintas barat Aceh hingga Selasa (9/12/2025) masih bertumpu pada relawan lokal Nagan Raya akibat banyaknya akses jalan dan jembatan yang rusak.
Meski menghadapi kesulitan di lapangan, relawan dari
Posko BKM Baburrayan Jeuram Peduli
telah berhasil menyalurkan sedikitnya dua ton beras ke sejumlah titik terdampak.
Ketua BKM Baburrayan, Zulkifli Is, menjelaskan bahwa relawan posko sebagian besar berusia paruh baya, namun berpengalaman dalam penanganan bencana.
“Umumnya sudah berusia 50 tahun. Beberapa sudah pensiun. Namun sebagian mereka adalah veteran relawan tsunami 2004. Jadi dengan pengalaman itu membantu mereka lebih memahami medan dan persoalan, sehingga bantuan itu bisa tersalurkan ke berbagai tempat,” kata Zulkifli, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa.
“Soal usia relawan kami bukan persoalan. Mereka sudah terbiasa berkeringat, terlebih untuk saudara kami tertimpa bencana banjir bandang, mereka tetap semangat,” imbuhnya.
Bendahara BKM Baburrayan, Firdaus Ibar, menyebut medan distribusi sangat rumit karena kerusakan infrastruktur di berbagai lokasi.
“Sebenarnya bantuan ke Aceh bisa disebut luar biasa banyak. Namun, adanya persoalan banyaknya infrastruktur rusak dan bahkan hancur, jadinya ada kesulitan dari pihak luar untuk mendatangkan bantuan,” ujar Firdaus.
Menurut data BNPB, puluhan jembatan di wilayah terdampak mengalami kerusakan, termasuk 58 jembatan di Aceh Tengah, 130 di Bener Meriah, 13 di Aceh Barat, dan empat di Aceh Singkil.
Di Nagan Raya sendiri, kerusakan akses terjadi sedikitnya pada empat jembatan.
Firdaus menegaskan koordinasi berbagai pihak harus terus diperkuat.
“Koordinasi intensif dengan berbagai pihak memang dibutuhkan, agar kendala terkait penyaluran bantuan terhadap para korban dapat teratasi,” kata Firdaus.
“Dari Jakarta ada pihak KitaBisa yang juga sudah mulai membangun komunikasi dengan kami di sini. Di samping juga ada Salam Setara Foundation, yang turut berkomunikasi dengan perwakilan kami di Jakarta, sambungnya”
Hingga Selasa (9/12), total bantuan yang disalurkan telah mencapai dua ton beras.
Bantuan terbaru mencakup 500 kg beras, 50 kg gula, 600 butir telur, air kemasan, 54 dus mi instan, pakaian layak pakai, perlengkapan makan, tikar plastik, serta puluhan timba air.
Bantuan ini diantar ke daerah yang sempat terendam lebih dari dua meter, seperti Kuta Trieng di Darul Makmur, serta Gampong Geulanggang Gajah.
Perwakilan warga Kuta Trieng, Abdul Kadir (55), menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang disalurkan BKM Baburrayan Peduli.
“Bantuan disalurkan BKM Baburrayan Peduli ini tentunya sangat berguna di tengah sulitnya distribusi bantuan ke berbagai tempat terdampak banjir,” kata Abdul.
“Kami pun berharap agar bantuan-bantuan kepada seluruh korban di Aceh dan Sumatera Utara, juga Sumatera Barat, pun bisa lebih leluasa didatangkan,” sambungnya.
“Posko ini lahir, berangkat dari kondisi faktual bahwa akibat banjir bandang memutus akses ke mana-mana. Juga melihat lagi, pengurus BKM ini banyak berlatar belakang relawan tsunami 2004. Jadi, kami membangun posko ini untuk mewadahi bantuan untuk para penyintas banjir, karena dengan kondisi putusnya akses. Awalnya, kami hanya bisa mengandalkan resource dari kalangan lokal lebih dulu,” ujar Firdaus.
Sementara itu, perwakilan BKM Baburrayan Jeuram Peduli di Jakarta, Zulfikar Akbar, memastikan koordinasi dengan berbagai lembaga terus dijalin.
“Pemerintah memang sudah menerjunkan berbagai kekuatan ke sana. Namun banjir di Aceh, dan dua provinsi lainnya di Sumatera, luar biasa besar. Maka itu, terutama di lintas barat Aceh, melalui BKM Baburrayan Jeuram Peduli, kami berupaya dapat menjembatani bantuan ke sana. Termasuk menggunakan platform seperti KitaBisa, agar gerakan kecil ini bisa tetap berdampak besar terhadap korban banjir bandang di Aceh,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2025 13:43
1.500 Petani hingga Pengusaha Pertanian Kumpul di Bogor Besok, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HKTI 2025, yang dirangkaikan dengan Temu Tani Nasional.

Kegiatan ini sebagai forum konsolidasi nasional sektor pertanian dalam memperkuat kebijakan strategis Kedaulatan Pangan sesuai Visi Asta Cita Presiden Prabowo, mempererat kolaborasi lintas sektor, serta mendukung arah pembangunan pertanian dan pangan nasional menuju tahun 2026.

Acara akan digelar pada hari Rabu, 3 Desember 2025 di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Kemudian dihadiri sekitar 1.500 peserta yang terdiri dari petani, pelaku usaha tani, akademisi, penyuluh, pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, mahasiswa, serta unsur pendukung sektor pertanian lainnya.

Sekretaris Jenderal DPN HKTI, Abdul Kadir Karding, menyampaikan bahwa Rakernas dan Temu Tani Nasional merupakan momentum strategis untuk menyelaraskan langkah HKTI dengan agenda besar pembangunan nasional sektor pertanian dan pangan dibawah pemerintahan Presiden Prabowo.

“Rakernas HKTI 2025 bukan hanya agenda organisasi, namun menjadi gerakan nasional untuk terus memajukan pertanian Indonesia ke depan. Kami ingin memastikan Swasembada Pangan yang berkelanjutan dan penguatan hilirisasi pertanian. Tentu juga yang utama yakni kesejahteraan dan kemakmuran petani dan produsen pangan skala kecil lainnya, sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo” ujar Abdul Kadir Karding, Selasa (2/12/2025).

Ia menekankan pentingnya penguatan peran petani sebagai subjek utama pembangunan pertanian, bukan lah objek kebijakan.

“Kemandirian petani harus menjadi prioritas. Mulai dari jaminan tanah, sarana produksi, akses pembiayaan, kepastian harga, modernisasi alat dan teknologi, hingga jaminan keberlanjutan usaha tani. Karena itu, HKTI terus bersinergi dengan Kementerian Pertanian dan kementerian/lembaga terkait untuk bekerja bersama mewujudkannya”, tambahnya.

02/12/2025 17:30
MRT Jakarta Lanjut Pembangunan MRT Timur-Barat Mulai Akhir 2026

Jakarta –

PT MRT Jakarta (Perseroda) menargetkan pembangunan MRT Fase 3 lintas Timur-Barat atau East-West Line akan dimulai akhir 2026. Hal ini seiring dengan proses pengadaan proyek yang akan memasuki tahap tender pada kuattal IV 2025.

Division Head of Project Management for Construction 1 MRT Jakarta, Sony Desta, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih dalam proses persiapan untuk tender proyek MRT Fase 3

“Karena ini tendernya juga baru mau dimulai. Tender belum, tapi kami lagi mempersiapkan proses tender dulu. Itu kayaknya di akhir tahun (2026),” ujar Sony di Area Proyek Pembangunan Stasiun MRT Jakarta Sawah Besar, Kamis (27/11/2025).

Menurut Sony, proyek MRT Timur-Barat berpotensi menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan fase sebelumnya. Hal ini lantaran rute jauh lebih panjang mencapai 24,5 kilometer, ditambah akses ke depo sepanjang 5,9 kilometer.

“Di sana (proyek MRT East – West) sebetulnya lebih masif ya, itu (panjangnya) 24,5 km, ditambah akses ke Depo 5,9 km ya. Jadi, itu lebih panjang ya, ketimbang Fase 1 dan Fase 2,” terang Sony.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa MRT Jakarta akan tetap menjalankan pembangunan sesuai rencana. Menurutnya, setiap proyek konstruksi memiliki tantangannya tersendiri, terlebih pada proyek skala besar seperti ini.

“Setiap proyek pasti ada tantangan cuma masalah panjang bisa jadi tantangannya lebih besar. Apa pun itu kan namanya proyek untuk pembangunan kita jalani,” ujar Sony.

Sebagai informasi, MRT Jakarta sudah mengantongi komitmen pinjaman dari Jepang senilai Rp 14 triliun untuk pembangunan proyek MRT lintas timur-barat (east-west line) Fase 1 Tahap 1. Proyek itu membentang dari Tomang hingga Medan Satria sepanjang 24,5 kilometer.

Pinjaman ini ditandai dengan penandatangan pertukaran nota antara Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani. Pinjaman ini berasal dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Asian Development Bank (ADB).

Berdasarkan catatan detikcom, MRT Lintas Timur-Barat menghubungkan Cikarang hingga Balaraja. Pembangunan MRT Lintas Timur-Barat terdiri dari dua fase yakni fase I tahap 1 Medan Satria-Tomang sepanjang 24,5 km.

Lalu, fase I tahap 2 Tomang-Kembangan sepanjang 9,2 km. Berikutnya, fase II mencakup Kembangan-Balaraja dan Medan Satria-Cikarang dengan panjang 50,4 km.

(shc/hns)

27/11/2025 16:38
RUU Pangan Dibahas di Forum Pemuda Tani, Menteri Pertanian hingga DPR Hadir

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Forum Pemuda Tani Dialogue Forum yang digelar DPP Pemuda Tani Indonesia di Jakarta, Senin (10/11/2025), menjadi wadah strategis bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas arah dan substansi perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan.

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Ketua Umum DPP Pemuda Tani sekaligus Anggota DPR-RI M. Husein Fadlulloh, Anggota Komisi IV DPR-RI Endang S. Thohari, Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal, Komisaris Utama PT Sugar Group Nusantara Dedi Supratman, Pimpinan PT Sang Hyang Seri (SHS) Dias Agriana, serta Deputi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy.

Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia Budisatrio Djiwandono membuka forum dengan menekankan pentingnya momentum perubahan UU Pangan sebagai langkah memperkuat kedaulatan pangan nasional.

“Petani adalah pahlawan sejati bangsa. Kita ingin pemuda turun langsung ke lahan dan menjadi eksekutor. Jangan jadikan UU Pangan sebagai aturan yang membuat petani sulit, tetapi sebagai payung yang melindungi dan memberdayakan petani,” ujar Budi.

Ia menambahkan, keberhasilan pemerintah mencapai swasembada beras harus menjadi titik awal untuk mendorong swasembada di komoditas lainnya. “Kita sudah mencapai swasembada beras. Selanjutnya, kita dorong capaian serupa untuk komoditas lain. Saya titip agar RUU Pangan ini menjadi alat untuk memperkuat perlindungan, pemberdayaan, dan regenerasi petani,” tegasnya.

Budisatrio juga menyoroti pentingnya penanganan food loss dan food waste sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan pangan. “Produksi pangan boleh tinggi, tapi jika banyak yang terbuang, artinya kita masih boros. Dengan 287 juta penduduk, setiap butir pangan sangat berharga. Ini bagian dari kedaulatan,” tambahnya.

11/11/2025 12:57
Prabowo Bakal Hadiri KTT ASEAN di Malaysia, Berangkat Pekan Ini Nasional 23 Oktober 2025

Prabowo Bakal Hadiri KTT ASEAN di Malaysia, Berangkat Pekan Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto bakal menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Malaysia yang terselenggara pada 26-28 Oktober 2025.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan, Presiden kemungkinan akan berangkat ke Malaysia pada Sabtu (25/10/2025) besok.
“Mungkin (berangkat ke KTT ASEAN) sebelum 26, 25 (Oktober) mungkin,” kata Sugiono di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (23/10/2025).
Sugiono menyampaikan, kehadiran Prabowo di KTT tersebut untuk memperkuat kolaborasi antara negara anggota.
Begitu pun memperkuat relevansi ASEAN di tengah situasi global yang tidak menentu.
“Ya bagaimana memperkuat relevansi ASEAN. Terutama relevansi ASEAN di tengah situasi yang seperti ini,” jelasnya.
Adapun kehadiran Presiden Prabowo di KTT juga diungkap oleh Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dalam pernyataan bersama Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
Brasil diketahui merupakan salah satu tamu undangan yang diundang dalam forum negara Asia Tenggara tersebut.
“Saya akan kembali bertemu dengan Presiden Subianto beberapa hari lagi dalam KTT ASEAN-Malaysia. Keputusan Brasil untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia dan Asia Tenggara tidak bisa lebih tepat lagi,” tandas Presiden Lula.
Tak hanya KTT ASEAN, Kepala Negara juga akan menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang akan diselenggarakan 31 Oktober-1 November 2025 di Korea Selatan.
Direktur Jenderal Asia Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani menyampaikan, Prabowo akan menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang dalam penggunaan AI dalam forum tersebut.
“Presiden (Prabowo) direncanakan akan menghadiri KTT tersebut bersama 20 pemimpin ekonomi APEC lainnya,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (22/10/2025).
Tema tersebut diangkat karena pengembangan teknologi dinilai perlu dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan.
Kadir juga mengatakan, isu lainnya adalah demografi khususnya untuk negara-negara di kawasan Asia Timur.
Tantangan utama negara-negara Asia Timur adalah pertumbuhan penduduk, di sisi lain negara-negara Asia Tenggara mengalami bonus demografi.
“Oleh karenanya, kita dalam pertemuan mendatang akan menggunakan forum ini untuk tukar-menukar pandangan, untuk saling belajar, dan berbagi pengalaman terbaiknya dengan ekonomi lainnya, guna memperkuat ketahanan ekonomi terutama dalam menghadapi tantangan perubahan demografi ini di masa mendatang,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/10/2025 21:47
Kemenlu: RI di KTT APEC berperan penting atasi tantangan kawasan

ANTARA – Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani, Rabu (22/10) mengungkap peran strategis Indonesia dalam KTT APEC 2025 yang akan berlangsung di Korea Selatan pada 31 Oktober mendatang. Ia menuturkan, Indonesia akan menyampaikan pandangan dan gagasan dalam menentukan kerjasama kawasan, guna menghadapi tantangan perkembangan AI dan perubahan demografi.
(Suci Nurhaliza/Anggah/Soni Namura/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

22/10/2025 20:41
Kemlu Ungkap Isu Penting Ini Akan Dibahas di KTT ASEAN Malaysia

Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Sidharto Reza Suryodipuro menegaskan bahwa krisis Myanmar, ketegangan di Laut China Selatan (LCS), serta kejahatan siber lintas negara akan menjadi fokus utama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia.

Menurutnya, isu-isu kawasan yang telah lama menjadi perhatian seperti Myanmar dan LCS masih akan mendominasi agenda pertemuan para pemimpin ASEAN yang dijadwalkan berlangsung pada 26-28 Oktober 2025 mendatang.

“South China Sea dan Myanmar masih menjadi pembahasan utama. Akan ada pertemuan khusus tentang Myanmar pada 24 Oktober sore, dan isu pemilu di negara itu akan menjadi bagian penting dari diskusi,” ujar Arto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Ia menjelaskan, hingga kini belum ada keputusan mengenai pengiriman tim pengamat ASEAN untuk pemilu di Myanmar. Namun, Indonesia dan ASEAN akan tetap berpegang pada Five-Point Consensus sebagai kerangka utama penyelesaian krisis politik di negara tersebut.

“Tidak ada pembahasan untuk mengganti Five-Point Consensus. Ini proses jangka panjang yang mencakup penghentian kekerasan, bantuan kemanusiaan, pengangkatan utusan khusus, kunjungan utusan, dan dialog inklusif. Semua itu merupakan jalan menuju stabilitas Myanmar,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu Abdul Kadir Jailani menegaskan bahwa pemilu bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari proses menuju solusi politik yang dipimpin rakyat Myanmar sendiri.

“Yang terpenting adalah implementasi efektif dari Five-Point Consensus. Pemilu bukan satu-satunya tujuan strategis. Kita melihat semuanya dalam konteks bagaimana langkah-langkah itu bisa berkontribusi pada proses politik yang inklusif,” kata Kadir.

Selain Myanmar, kejahatan lintas negara seperti online scam dan online gambling juga menjadi perhatian serius dalam KTT kali ini. Arto mengungkapkan bahwa ASEAN bersama mitra eksternal tengah menegosiasikan statement on online scam di bawah forum East Asia Summit (EAS).

“Ini merupakan inisiatif Amerika Serikat dan mendapat dukungan luas dari negara-negara ASEAN karena dampaknya lintas kawasan, mulai dari Indonesia, India, China, hingga Australia dan Selandia Baru. Jadi kemungkinan besar akan disepakati,” ujarnya.

Selain isu keamanan kawasan, KTT ASEAN juga akan menjadi ajang para pemimpin untuk bertukar pandangan mengenai dinamika geopolitik dan geo-ekonomi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah pemimpin negara BRICS dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut.

Arto menambahkan, sejumlah pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan beberapa pemimpin negara masih dalam tahap penjajakan.

“Masih ada beberapa rencana pertemuan bilateral. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya menjelang KTT,” pungkasnya.

(tfa/wur)

[Gambas:Video CNBC]

22/10/2025 19:55
Prabowo Wanti-wanti Menteri: Diingatkan Masih Nakal, Reshuflle!

Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Prabowo Subianto mengatakan memiliki jajaran menteri yang hebat. Kendati demikian dia menegaskan tidak ragu bertindak bila ada yang melakukan penyimpangan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Mahasiswa Baru, Wisuda Sarjana, dan Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) 2025 di Bandung, Sabtu (18/10/2025).

“Kalau ada anak buah saya nakal, saya peringatkan satu kali. Masih nakal, saya kasih peringatan kedua. Masih tidak mau dengar, tiga kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti,” tegas Prabowo di hadapan civitas akademika UKRI.

Menurut Prabowo, keputusan mengganti pejabat atau menteri tidak didasari perasaan pribadi, melainkan semata-mata demi kepentingan bangsa dan rakyat.

“Demi negara, bangsa, dan rakyat, tidak boleh ada rasa kasihan. Yang harus dikasihani itu rakyat Indonesia,” ujarnya.

Prabowo juga mengaku tak mempermasalahkan jika kebijakannya membuat dirinya dibenci oleh sejumlah pihak.

“Saya tidak apa-apa dibenci asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu yang serakah, tidak apa-apa,” katanya disambut tepuk tangan.

Sebagai informasi, Prabowo dilantik sebagai Presiden RI ke-8 pada 20 Oktober 2025. Sejak saat itu dia tercatat sudah melakukan tiga kali perombakan kabinet.

Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, pada 19 Februari 2025, Prabowo mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (MendiktiSaintek). Posisinya kemudian diisi oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto.

Kemudian pada 8 September 2025, Prabowo merombak kursi lima menteri, yakni Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan, Abdul Kadir Karding dari jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi, dan Dito Ariotedjo dari jabatan Menpora.

Seiring dengan itu, Prabowo mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Tidak lama berselang, pada 17 September 2025, ada empat posisi kementerian dan lembaga yang dirombak, yakni Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN, Sulaiman Umar dari jabatan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan (PCO), dan AM Putranto dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Pada hari yang sama, Prabowo menangkat Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam, Erick Thohir menjadi Menpora, Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Rohmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), dan Farida Farichah menjadi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop)

Lalu Prabowo juga melantik Angga Raka menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Nanik S Deyang menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjata menjadi Wakil Kepala BGN Ahmad Dofiri menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, serta Sarah Saqida menjadi Kepala LKPP.

(mkh/mkh)

[Gambas:Video CNBC]

18/10/2025 21:45