Panggung Car Free Night Mulai Dibangun di Bundaran HI, Dilengkapi Videotron Raksasa
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
— Persiapan uji coba Car Free Night (CFN) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) mulai terlihat, Jumat (4/7/2025) pagi.
Sejumlah pekerja telah memasang kerangka panggung utama yang akan digunakan untuk mendukung acara perayaan HUT ke-498 Kota Jakarta sekaligus menyambut 1 Muharram 1447 Hijriah.
Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Jumat pagi, kerangka besi panggung tampak berdiri kokoh di sisi Halte TransJakarta
Bundaran HI
Astra. Warna hitam mendominasi struktur utama panggung tersebut.
Tak hanya panggung besar, lokasi juga dilengkapi layar videotron raksasa di bagian tengah.
Dua videotron tambahan dengan ukuran lebih kecil dipasang di sekitarnya, tepatnya di depan Hotel Mandarin dan Pos Polisi Bundaran HI.
Selain itu, beberapa tenda kecil tampak berdiri di sisi panggung, sebagai area operasional kru dan teknisi.
Beberapa pekerja terlihat sedang memasang lampu sorot di atas kerangka besi yang tingginya diperkirakan mencapai setengah tinggi Monumen Selamat Datang.
Meski persiapan berlangsung sejak pagi, lalu lintas di kawasan Bundaran HI tetap ramai lancar.
Kehadiran petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub) memastikan arus kendaraan tetap terkendali dan aman.
Salah satu warga, Ija (27), yang melintas di sekitar lokasi mengaku antusias menyambut acara tersebut.
“Keren ya, biasanya kan cuma malam tahun baru. Ini CFD malam ada panggung, nanti datang lah aku,” ujar Ija kepada Kompas.com.
Ia menambahkan akan mengajak keluarganya untuk ikut meramaikan acara.
“Nanti aku ajak keluarga ku, seru pasti ini,” imbuhnya.
Car Free Night Jakarta
akan digelar pada Sabtu (5/7/2025) mulai pukul 19.00 WIB, dengan acara utama berupa pawai obor elektrik dari Bundaran HI menuju Monas.
Acara ini sekaligus menjadi simulasi awal sebelum kemungkinan penerapan CFN secara berkala ke depan.
(Reporter: Muhammad Daffa Aldiansyah | Editor: Abdul Haris Maulana)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Abdul Haris
-
/data/photo/2025/07/04/686724de93dab.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Panggung Car Free Night Mulai Dibangun di Bundaran HI, Dilengkapi Videotron Raksasa Megapolitan
-

Ribuan warga RW 02 Cakung Timur meriahkan Tahun Baru Islam 1447 H dengan pawai obor
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com
Ribuan warga RW 02 Cakung Timur meriahkan Tahun Baru Islam 1447 H dengan pawai obor
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 26 Juni 2025 – 22:36 WIBElshinta.com – Ribuan warga dari RT 01 hingga RT 14 di lingkungan RW 02, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, antusias mengikuti pawai obor dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, pada Kamis malam (26/6/2025).
Kegiatan pawai obor yang berlangsung meriah ini secara resmi dibuka oleh Ketua RW 02, Abdul Haris, S.Sos., M.I.Kom dengan ditandai pengguntingan pita. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi antusiasme warga yang turut serta memeriahkan momentum tahun baru Islam sebagai bentuk kebersamaan dan syiar keagamaan di lingkungan RW 02.
“Kegiatan ini bukan hanya sekadar pawai, tapi juga menjadi ajang silaturahmi warga serta media untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dan kebersamaan,” ujar Abdul Haris.
Peserta pawai terdiri dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Mereka mengenakan berbagai atribut Islami dan membawa obor menyala sembari memainkan alat musik seperti rebana dan drum. Sepanjang rute pawai yang mengelilingi wilayah RW 02, suasana semakin meriah dengan letupan kembang api dan bunyi plar khas perayaan malam takbiran.
Pawai obor ini mendapat sambutan hangat dari warga yang menonton di sepanjang jalan. Selain sebagai bentuk perayaan tahun baru Hijriah, kegiatan ini juga menjadi bagian dari tradisi masyarakat RW 02 dalam mempererat tali persaudaraan.
Panitia pawai yang dipimpin oleh Ust. H. Masduki, S.Pdi yang menyampaikan bahwa kegiatan ini telah dipersiapkan dengan koordinasi bersama para ketua RT, LMK, FKDM, PKK, Kader Dawis dan Jumantik, Karang Taruna, tokoh masyarakat, Agama serta aparat keamanan dilingkungan RW 02. untuk memastikan jalannya acara berlangsung aman dan tertib.
Sumber : Elshinta.Com
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5065423/original/073559100_1735103561-IMG_20241225_11382339.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Cak Imin Pamer 3 Strategi untuk Pengentasan Miskin Ekstrem – Page 3
Tercatat, fasilitas SPPG dibangun secara mandiri melalui dana BUMDes dan telah mencapai progres fisik sebesar 97%. SPPG dirancang untuk melayani kebutuhan gizi masyarakat dengan kapasitas hingga 3.600–4.000 penerima manfaat, serta membuka lapangan kerja bagi 47 warga lokal.
“Ini merupakan wujud konkret komitmen pemerintah untuk mencapai target besar dalam agenda pembangunan sosial. Pendirian SPPG merupakan langkah desa dalam memperkuat ketahanan gizi sekaligus memberdayakan ekonomi keluarga,” harap Cak Imin.
Di tempat sama, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Prof. Abdul Haris mendorong sinergi berbagai pihak dalam mengentaskan kemiskinan.
“Kami mendorong sinergi dari berbagai pihak dalam pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat, BUMDes Niagara Desa Wangisagara salah satu contoh kesuksesan dalam mengelola potensi yang ada di desa, kesuksesan ini dapat menjadi inspirasi desa lain untuk dapat direplikasikan dalam membangun ekosistem ekonomi pedesaan,” pungkas Prof Abdul.
-

Kemenko PM dorong kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMDes
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dengan badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris, kolaborasi tersebut merupakan kunci keberhasilan di era yang penuh dengan dinamika dan perubahan yang tidak dapat diprediksi seperti saat ini.
“Kolaborasi dua entitas ekonomi desa ini bernilai strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan dan inklusif,” ujar Haris dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Lebih lanjut dia memandang bahwa kolaborasi tersebut bernilai strategis sebab Koperasi Merah Putih merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, dan BUMDes telah bekerja selama 10 tahun terakhir di lebih dari 68.000 desa.
Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa kolaborasi tersebut perlu didampingi oleh semua pihak, seperti perguruan tinggi.
“Perguruan tinggi dapat memberikan dukungan berupa pengembangan kapasitas untuk penerapan ilmu-ilmu terbarunya melalui berbagai pelatihan, kuliah kerja nyata, penelitian, serta pendampingan,” katanya.
Sementara untuk Badan Usaha Milik Negara dan pihak swasta, dia mengatakan bahwa dukungan untuk kolaborasi Koperasi Merah Putih dan BUMDes dapat berupa akses pendanaan dan keterampilan mengelola keuangan yang terstandar.
Dengan demikian, kata dia, dukungan tersebut dapat membantu mengakselerasi peningkatan produktivitas Koperasi Merah Putih maupun BUMDes.
Selain itu, dia menekankan agar kolaborasi tersebut tetap mendorong kelembagaan ekonomi desa yang lebih adaptif terhadap disrupsi digital, perubahan iklim, serta tren ekonomi hijau.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/06/19/68538e49a0e30.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
7 Ormas Dilarang Pakai Baju Mirip TNI/Polri, Pemuda Pancasila Kalteng: Kami Semi Militer Regional
Ormas Dilarang Pakai Baju Mirip TNI/Polri, Pemuda Pancasila Kalteng: Kami Semi Militer
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Organisasi masyarakat
Pemuda Pancasila
(PP)
Kalimantan Tengah
(
Kalteng
) merespons larangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap ormas yang mengenakan seragam mirip TNI, Polri, maupun aparat pemerintahan lainnya.
Bendahara Majelis Pimpinan Wilayah (MPW)
PP Kalteng
, Adhie Abdian, menjelaskan bahwa Pemuda Pancasila memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan dunia militer.
Sebab, organisasi itu diklaim didirikan oleh Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang terdiri dari tokoh-tokoh militer seperti Jenderal Abdul Haris Nasution, Jenderal Ahmad Yani, dan Gatot Soebroto.
“Jadi sejarah kemiliteran melekat di PP, makanya PP disebut organisasi semi militer, sampai sekarang, kami itu organisasi komando,” ucap Adhie kepada Kompas.com di sela pertemuan sejumlah ormas di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis (19/6/2025).
Adhie menyatakan bahwa sah-sah saja Kemendagri mengeluarkan larangan tersebut, karena banyak ormas yang menyalahgunakan seragam bergaya militer untuk kepentingan pribadi.
“Karena selama ini banyak ormas yang menggunakan seragam ala militer itu, dalam tanda kutip dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Meski demikian, terkait sikap resmi organisasi, PP Kalteng masih menunggu keputusan dari pengurus pusat.
“Karena kebijakan ini sifatnya nasional, tentunya akan ada keputusan nasional bagaimana, kalau daerah ini kan mengikuti kebijakan pusat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kader PP selalu melalui proses pendidikan dan pelatihan (diklat), termasuk pelatihan dasar (latsar) militer yang sering kali melibatkan anggota TNI sebagai pemateri maupun instruktur.
“Memang (ormas) yang pertama kali bergaya militer itu PP, kami sudah 97 tahun, kalau dulu PP itu berwarna merah, kenapa kami pakai (seragam) loreng? Kami membedakan warna, walaupun motifnya sama,” tuturnya.
Hingga saat ini, baik PP Pusat maupun PP Kalteng belum pernah menerima teguran resmi dari pemerintah terkait penggunaan seragam tersebut.
“Beberapa bulan ke depan kami akan musyawarah besar (mubes) anggota PP, mungkin di situ nanti salah satunya dibahas aturan Menteri Dalam Negeri, saat ini secara organisasi kami masih belum mengambil sikap,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/24/6809dd877db6b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sejumlah Golongan Masyarakat Akan Nikmati Hasil Kenaikan Tarif Parkir dan ERP Jakarta Megapolitan 13 Juni 2025
Sejumlah Golongan Masyarakat Akan Nikmati Hasil Kenaikan Tarif Parkir dan ERP Jakarta
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji kenaikan tarif parkir dan penerapan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (
ERP
).
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pembenahan sistem transportasi sekaligus upaya menciptakan pemerataan akses layanan mobilitas di Ibu Kota.
Pendapatan dari tarif parkir dan ERP nantinya akan dialihkan untuk membiayai subsidi layanan transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, dan LRT untuk sejumlah golongan masyarakat.
Subsidi tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat prioritas agar mereka dapat menikmati layanan transportasi publik secara gratis.
Terdapat 15 golongan masyarakat yang akan menerima manfaat dari subsidi hasil kenaikan tarif parkir dan penerapan ERP Jakarta.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, bahwa langkah kenaikan tarif parkir bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, terutama di kalangan masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi.
“Yang pertama, mohon maaf bagi orang-orang yang mampu, nanti pelan-pelan parkirnya saya mau naikkan,” ujar Pramono saat menghadiri acara Jakarta Great Sale di Main Atrium Lippo Mall Nusantara, Selasa (10/6/2025).
Selain kenaikan tarif parkir, Pemprov DKI juga akan mulai menerapkan sistem ERP atau jalan berbayar di sejumlah ruas jalan utama Jakarta.
Melalui kebijakan ini, pengguna kendaraan pribadi akan dikenakan tarif tambahan saat melintasi area tertentu, khususnya pada jam-jam sibuk.
“Yang kedua, saya akan pasang yang namanya Electronic Road Pricing. Bagi orang yang mampu,” lanjut Pramono.
Kebijakan ini juga selaras dengan agenda Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi emisi karbon dan memperbaiki kualitas udara.
Dengan meningkatkan biaya penggunaan kendaraan pribadi dan memperluas akses terhadap transportasi publik, diharapkan akan terjadi pergeseran signifikan ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.
“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan dan adil dalam mobilitas,” ujar Pramono.
Kenaikan tarif parkir dan penerapan ERP menjadi penanda langkah serius Pemprov DKI dalam mendorong perubahan perilaku mobilitas warga Jakarta serta memperkuat sistem transportasi publik yang inklusif dan efisien.
(Reporte: Ruby Rachmadina | Editor: Abdul Haris Maulana)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/10/67cee89305ac1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Banjir di Tangsel Disebut karena Drainase Tak Mampu Tampung Air Hujan Megapolitan 30 Mei 2025
Banjir di Tangsel Disebut karena Drainase Tak Mampu Tampung Air Hujan
Editor
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
–
Hujan deras
yang mengguyur Kota Tangerang Selatan pada Kamis (29/5/2025) malam menyebabkan saluran drainase tak mampu menampung volume air, hingga akhirnya meluap dan menggenangi permukiman warga.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Tangerang Selatan, Essa Nugraha mengatakan, hampir seluruh titik terdampak banjir dipicu oleh meluapnya sistem drainase yang tak memadai.
“Hampir seluruh wilayah terdampak akibat meluapnya drainase karena intensitas hujan yang tinggi sejak Kamis malam,” ujar Essa dalam laporan tertulis yang diterima, Jumat (30/5/2025).
Berdasarkan data BPBD Tangsel, terdapat 16 titik banjir dan genangan di wilayah permukiman.
Ketinggian air bervariasi, mulai 20 hingga 120 sentimeter.
Ratusan rumah warga terdampak, meskipun sebagian besar genangan sudah mulai surut pada Jumat pagi.
“Total ada 16 titik genangan atau banjir yang terjadi di seluruh wilayah Tangsel. Mayoritas sudah surut pada Jumat pagi,” kata Essa.
Beberapa titik dengan genangan tertinggi di antaranya:
Genangan juga dilaporkan di sejumlah titik lain, seperti:
Tak hanya merendam kawasan perumahan, banjir juga menggenangi fasilitas umum seperti Puskesmas Rawa Buntu dan RS Permata Pamulang, meski layanan kesehatan tetap berjalan normal.
Essa memastikan, saat ini seluruh genangan sudah surut atau dalam proses surut.
“Tidak ada laporan korban jiwa. BPBD telah berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan relawan untuk penanganan cepat di lokasi-lokasi terdampak,” jelasnya.
BPBD juga mengimbau warga untuk tetap siaga terhadap kemungkinan banjir susulan mengingat cuaca masih berpotensi hujan sedang hingga lebat dalam beberapa hari ke depan.
(Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Abdul Haris Maulana)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

/data/photo/2025/06/06/6842a3be05e15.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/02/04/67a1e12d5528d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)