Xcloud.id

Tag: Abdul Haris

  • Sosok Agam Jadi Perbincangan Usai Evakuasi Jenazah Pendaki Brasil, Ternyata Kelahiran TPA Antang Makassar

    Sosok Agam Jadi Perbincangan Usai Evakuasi Jenazah Pendaki Brasil, Ternyata Kelahiran TPA Antang Makassar

    Fajar.co.id, Jakarta — Pendaki asal Brasil, Juliana Marins (27), dinyatakan hilang dan terjatuh di jurang sedalam 600 meter di kawasan Cemara Nunggal, Gunung Rinjani, sejak Sabtu, 21 Juni 2025.

    Butuh waktu lima hari pencarian intensif, jenazah Juliana akhirnya berhasil dievakuasi pada Rabu, 25 Juni 2025. Hal itu tidak lepas dari aksi berani tim SAR gabungan.

    Salah satu personel Tim SAR yang jadi bahan pembicaraan adalah sosok Agam. Aksi heroiknya saat mengevakuasi jenazah Juliana De Souza Pereira Marins dianggap sebagai tindakan luar biasa yang layak mendapat penghormatan.

    Informasi yang dihimpun, pria tersebut bernama asli Abdul Haris Agam. Kisah kanak-kanaknya ternyata jauh dari gagahnya pegunungan.

    Agam diketahui lahir di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Antang, Makassar pada 22 Desember 1988.

    Di antara bau busuk sampah dan kerasnya kehidupan jalanan, Agam tumbuh di lingkungan yang memaksanya cepat dewasa.

    Masa-masa kecil pria pemberani ini ternyata karib dengan panggilan “Ucok”. Namun, setelah ayahnya, Agam, wafat—ia mengganti namanya. Sebuah bentuk penghormatan yang akhirnya menjadi identitas baru, Agam Rinjani.

    Agam pun kini dikenal sebagai pemandu wisata profesional yang telah lama berkecimpung di dunia pendakian dan eksplorasi alam.

    Dalam bio Instagram-nya, Agam menyebut dirinya sebagai spesialis wisata gunung dan pantai, serta pengelola usaha wisata bernama Etnoshop Adventure.

    Ia juga memiliki keahlian di bidang vertical rescue dan penelusuran gua.

    Melansir radarsolo (jawapos grup) aksi heroik Agam terekam dalam video yang ia unggah sendiri di Instagram.

  • Cak Imin Pamer 3 Strategi untuk Pengentasan Miskin Ekstrem – Page 3

    Cak Imin Pamer 3 Strategi untuk Pengentasan Miskin Ekstrem – Page 3

    Tercatat, fasilitas SPPG dibangun secara mandiri melalui dana BUMDes dan telah mencapai progres fisik sebesar 97%. SPPG dirancang untuk melayani kebutuhan gizi masyarakat dengan kapasitas hingga 3.600–4.000 penerima manfaat, serta membuka lapangan kerja bagi 47 warga lokal. 

    “Ini merupakan wujud konkret komitmen pemerintah untuk mencapai target besar dalam agenda pembangunan sosial. Pendirian SPPG merupakan langkah desa dalam memperkuat ketahanan gizi sekaligus memberdayakan ekonomi keluarga,” harap Cak Imin.

    Di tempat sama, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Prof. Abdul Haris mendorong sinergi berbagai pihak dalam mengentaskan kemiskinan.

    “Kami mendorong  sinergi dari berbagai pihak dalam pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat, BUMDes Niagara Desa Wangisagara salah satu contoh kesuksesan dalam mengelola potensi yang ada di desa, kesuksesan ini dapat menjadi inspirasi desa lain untuk dapat direplikasikan dalam membangun ekosistem ekonomi pedesaan,” pungkas Prof Abdul. 

  • Kemenko PM dorong kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMDes

    Kemenko PM dorong kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMDes

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dengan badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris, kolaborasi tersebut merupakan kunci keberhasilan di era yang penuh dengan dinamika dan perubahan yang tidak dapat diprediksi seperti saat ini.

    “Kolaborasi dua entitas ekonomi desa ini bernilai strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan dan inklusif,” ujar Haris dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut dia memandang bahwa kolaborasi tersebut bernilai strategis sebab Koperasi Merah Putih merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, dan BUMDes telah bekerja selama 10 tahun terakhir di lebih dari 68.000 desa.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa kolaborasi tersebut perlu didampingi oleh semua pihak, seperti perguruan tinggi.

    “Perguruan tinggi dapat memberikan dukungan berupa pengembangan kapasitas untuk penerapan ilmu-ilmu terbarunya melalui berbagai pelatihan, kuliah kerja nyata, penelitian, serta pendampingan,” katanya.

    Sementara untuk Badan Usaha Milik Negara dan pihak swasta, dia mengatakan bahwa dukungan untuk kolaborasi Koperasi Merah Putih dan BUMDes dapat berupa akses pendanaan dan keterampilan mengelola keuangan yang terstandar.

    Dengan demikian, kata dia, dukungan tersebut dapat membantu mengakselerasi peningkatan produktivitas Koperasi Merah Putih maupun BUMDes.

    Selain itu, dia menekankan agar kolaborasi tersebut tetap mendorong kelembagaan ekonomi desa yang lebih adaptif terhadap disrupsi digital, perubahan iklim, serta tren ekonomi hijau.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 7 Ormas Dilarang Pakai Baju Mirip TNI/Polri, Pemuda Pancasila Kalteng: Kami Semi Militer Regional

    7 Ormas Dilarang Pakai Baju Mirip TNI/Polri, Pemuda Pancasila Kalteng: Kami Semi Militer Regional

    Ormas Dilarang Pakai Baju Mirip TNI/Polri, Pemuda Pancasila Kalteng: Kami Semi Militer
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Organisasi masyarakat
    Pemuda Pancasila
    (PP)
    Kalimantan Tengah
    (
    Kalteng
    ) merespons larangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap ormas yang mengenakan seragam mirip TNI, Polri, maupun aparat pemerintahan lainnya.
    Bendahara Majelis Pimpinan Wilayah (MPW)
    PP Kalteng
    , Adhie Abdian, menjelaskan bahwa Pemuda Pancasila memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan dunia militer. 
    Sebab, organisasi itu diklaim didirikan oleh Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang terdiri dari tokoh-tokoh militer seperti Jenderal Abdul Haris Nasution, Jenderal Ahmad Yani, dan Gatot Soebroto.
    “Jadi sejarah kemiliteran melekat di PP, makanya PP disebut organisasi semi militer, sampai sekarang, kami itu organisasi komando,” ucap Adhie kepada Kompas.com di sela pertemuan sejumlah ormas di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis (19/6/2025).
    Adhie menyatakan bahwa sah-sah saja Kemendagri mengeluarkan larangan tersebut, karena banyak ormas yang menyalahgunakan seragam bergaya militer untuk kepentingan pribadi.
    “Karena selama ini banyak ormas yang menggunakan seragam ala militer itu, dalam tanda kutip dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” katanya.
    Meski demikian, terkait sikap resmi organisasi, PP Kalteng masih menunggu keputusan dari pengurus pusat.
    “Karena kebijakan ini sifatnya nasional, tentunya akan ada keputusan nasional bagaimana, kalau daerah ini kan mengikuti kebijakan pusat,” ujarnya.
    Ia menambahkan bahwa kader PP selalu melalui proses pendidikan dan pelatihan (diklat), termasuk pelatihan dasar (latsar) militer yang sering kali melibatkan anggota TNI sebagai pemateri maupun instruktur.
    “Memang (ormas) yang pertama kali bergaya militer itu PP, kami sudah 97 tahun, kalau dulu PP itu berwarna merah, kenapa kami pakai (seragam) loreng? Kami membedakan warna, walaupun motifnya sama,” tuturnya.
    Hingga saat ini, baik PP Pusat maupun PP Kalteng belum pernah menerima teguran resmi dari pemerintah terkait penggunaan seragam tersebut.
    “Beberapa bulan ke depan kami akan musyawarah besar (mubes) anggota PP, mungkin di situ nanti salah satunya dibahas aturan Menteri Dalam Negeri, saat ini secara organisasi kami masih belum mengambil sikap,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sejumlah Golongan Masyarakat Akan Nikmati Hasil Kenaikan Tarif Parkir dan ERP Jakarta Megapolitan 13 Juni 2025

    Sejumlah Golongan Masyarakat Akan Nikmati Hasil Kenaikan Tarif Parkir dan ERP Jakarta Megapolitan 13 Juni 2025

    Sejumlah Golongan Masyarakat Akan Nikmati Hasil Kenaikan Tarif Parkir dan ERP Jakarta
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji kenaikan tarif parkir dan penerapan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (
    ERP
    ).
    Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pembenahan sistem transportasi sekaligus upaya menciptakan pemerataan akses layanan mobilitas di Ibu Kota.
    Pendapatan dari tarif parkir dan ERP nantinya akan dialihkan untuk membiayai subsidi layanan transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, dan LRT untuk sejumlah golongan masyarakat.
    Subsidi tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat prioritas agar mereka dapat menikmati layanan transportasi publik secara gratis.
    Terdapat 15 golongan masyarakat yang akan menerima manfaat dari subsidi hasil kenaikan tarif parkir dan penerapan ERP Jakarta.
    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, bahwa langkah kenaikan tarif parkir bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, terutama di kalangan masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi.
    “Yang pertama, mohon maaf bagi orang-orang yang mampu, nanti pelan-pelan parkirnya saya mau naikkan,” ujar Pramono saat menghadiri acara Jakarta Great Sale di Main Atrium Lippo Mall Nusantara, Selasa (10/6/2025).
    Selain kenaikan tarif parkir, Pemprov DKI juga akan mulai menerapkan sistem ERP atau jalan berbayar di sejumlah ruas jalan utama Jakarta.
    Melalui kebijakan ini, pengguna kendaraan pribadi akan dikenakan tarif tambahan saat melintasi area tertentu, khususnya pada jam-jam sibuk.
    “Yang kedua, saya akan pasang yang namanya Electronic Road Pricing. Bagi orang yang mampu,” lanjut Pramono.
    Kebijakan ini juga selaras dengan agenda Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi emisi karbon dan memperbaiki kualitas udara.
    Dengan meningkatkan biaya penggunaan kendaraan pribadi dan memperluas akses terhadap transportasi publik, diharapkan akan terjadi pergeseran signifikan ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.
    “Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan dan adil dalam mobilitas,” ujar Pramono.
    Kenaikan tarif parkir dan penerapan ERP menjadi penanda langkah serius Pemprov DKI dalam mendorong perubahan perilaku mobilitas warga Jakarta serta memperkuat sistem transportasi publik yang inklusif dan efisien.
    (Reporte: Ruby Rachmadina | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Kronologi Bos Gudang Ban Terbakar Dimintai Rp 8 Juta oleh Oknum Warga Megapolitan

    6 Kronologi Bos Gudang Ban Terbakar Dimintai Rp 8 Juta oleh Oknum Warga Megapolitan

    Kronologi Bos Gudang Ban Terbakar Dimintai Rp 8 Juta oleh Oknum Warga
    Penulis
    BEKASI, KOMPAS.com – 
    Di tengah duka dan kepanikan akibat
    kebakaran
    hebat yang melanda gudang sekaligus toko bannya di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Oscar Fernando harus menelan pil pahit lainnya.
    Oscar justru dimintai uang oleh seorang oknum warga, dengan dalih untuk operasional petugas pemadam kebakaran.
    “Iya, dimintain uang Rp 8 juta,” kata Oscar kepada
    Kompas.com
    , Senin (9/6/2025).
    Menurut bos toko dan gudang ban tersebut, permintaan uang itu datang pada Sabtu (7/6/2025) sore, dua hari setelah api melahap gudangnya di Jalan Raya Jatimakmur.
    Oknum yang mengaku sebagai “penengah” itu menyodorkan alasan operasional dan kebutuhan konsumsi bagi para petugas damkar yang masih berjibaku di lokasi untuk proses pendinginan.
    Oscar mengaku sempat diminta untuk segera menemui orang tersebut langsung di lokasi kebakaran.
    Setibanya di sana, Oscar yang masih terguncang akibat musibah tak langsung menyerahkan uang.
    Oscar lantas memilih memastikan kepada petugas damkar terlebih dahulu. Hal ini yang kemudian membongkar adanya dugaan pemerasan.
    “Saya tanya ke damkar, dan mereka kaget. Katanya, ‘kita enggak pernah minta duit’,” ujar Oscar.
    Petugas damkar menegaskan, tidak ada permintaan uang dalam bentuk apapun dari pihak mereka. Bahkan, mereka mengaku bersyukur hanya dengan diberi makan saat bertugas.
    “Boro-boro minta duit, dikasih makan saja sudah bersyukur banget,” ujar salah satu petugas.
    Merasa dibohongi, Oscar kecewa berat. Ia menilai tindakan oknum itu tidak berperikemanusiaan, mengingat dirinya tengah menanggung kerugian besar akibat kebakaran yang disebabkan dugaan korsleting listrik.
    “Bayangin, saya lagi rugi Rp 8 miliar. Masih sempat-sempatnya ada yang minta uang,” ujar Oscar lirih.
    Kejadian ini menjadi potret ironi di tengah bencana, ketika korban belum sempat bangkit dari keterpurukan, malah dimanfaatkan oleh segelintir pihak yang tak bertanggung jawab.
    Dugaan pemerasan ini juga menambah tekanan psikologis bagi Oscar, yang sedang menghitung kerugian dan mencari cara bangkit dari kehancuran usahanya.
    Pihak Dinas Pemadam
    Kebakaran
    dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi memastikan, bahwa oknum tersebut bukan bagian dari petugas resmi mereka.
    Mereka juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan institusi mereka untuk kepentingan pribadi.
    Kebakaran yang terjadi pada Kamis malam (5/6/2025) sekitar pukul 23.35 WIB itu meluluhlantakkan seluruh isi gudang dan toko milik Oscar. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.
    Bagi Oscar, selain harus memulihkan kondisi usahanya, dia juga harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa empatinya telah disalahgunakan.
    (Reporter: Achmad Nasrudin Yahya | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Perluasan MRT Diprioritaskan ke Tangsel, Ini 2 Rute Potensialnya Megapolitan

    8 Perluasan MRT Diprioritaskan ke Tangsel, Ini 2 Rute Potensialnya Megapolitan

    Perluasan MRT Diprioritaskan ke Tangsel, Ini 2 Rute Potensialnya
    Penulis
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com – 
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, bahwa perluasan jalur Moda Raya Terpadu (
    MRT
    ) Jakarta ke wilayah Tangerang Selatan (Tangsel) akan diprioritaskan lebih dulu dibanding ke Depok.
    Pernyataan ini disampaikan menanggapi aspirasi dari Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, yang menginginkan perluasan MRT menjangkau wilayah Kota Depok.
    “MRT, untuk sementara kami akan lebih dulu ke Tangerang Selatan,” kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/6/2025).
    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah berdiskusi langsung dengan Gubernur Banten untuk membahas teknis proyek ini, termasuk skema pembiayaan dan pembagian kewenangan.
    Pramono menegaskan, Pemprov DKI siap menanggung modal awal proyek MRT ke Tangsel, asalkan perhitungan bisnisnya saling menguntungkan.
    “Kalau perlu modal dasarnya, modal awalnya dari Pemerintah Provinsi DKI. Ya nanti tergantung hitungan bisnis ke bisnisnya,” jelas Pramono di Jakarta, pada Minggu (26/5/2025).
    Proyek perluasan MRT ke Tangsel saat ini telah memasuki tahap uji kelayakan dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bappenas, Kementerian Perhubungan, serta pemerintah daerah di DKI dan Banten.
    Dua rute MRT yang disebut paling potensial ke wilayah Tangerang Selatan, yakni:
    Dua rute ini dianggap potensial karena akan menghubungkan kawasan perumahan, pusat aktivitas warga Tangsel, serta area pendidikan.
    Selain itu, dua rute ini dianggap sebagai jalur dengan potensi penumpang harian tinggi karena banyaknya penduduk yang bekerja di Jakarta.
    Dua jalur potensial ini nantinya dapat terkoneksi langsung ke Stasiun MRT Lebak Bulus.
    Dengan dukungan modal awal dari Pemprov DKI dan kerja sama lintas wilayah serta kementerian, proyek MRT ke Tangsel diharapkan dapat segera direalisasikan.
    (Reporter: Shinta Dwi Ayu | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir di Tangsel Disebut karena Drainase Tak Mampu Tampung Air Hujan Megapolitan 30 Mei 2025

    Banjir di Tangsel Disebut karena Drainase Tak Mampu Tampung Air Hujan Megapolitan 30 Mei 2025

    Banjir di Tangsel Disebut karena Drainase Tak Mampu Tampung Air Hujan
    Editor
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    –
    Hujan deras
    yang mengguyur Kota Tangerang Selatan pada Kamis (29/5/2025) malam menyebabkan saluran drainase tak mampu menampung volume air, hingga akhirnya meluap dan menggenangi permukiman warga.
    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Tangerang Selatan, Essa Nugraha mengatakan, hampir seluruh titik terdampak banjir dipicu oleh meluapnya sistem drainase yang tak memadai.
    “Hampir seluruh wilayah terdampak akibat meluapnya drainase karena intensitas hujan yang tinggi sejak Kamis malam,” ujar Essa dalam laporan tertulis yang diterima, Jumat (30/5/2025).
    Berdasarkan data BPBD Tangsel, terdapat 16 titik banjir dan genangan di wilayah permukiman.
    Ketinggian air bervariasi, mulai 20 hingga 120 sentimeter.
    Ratusan rumah warga terdampak, meskipun sebagian besar genangan sudah mulai surut pada Jumat pagi.
    “Total ada 16 titik genangan atau banjir yang terjadi di seluruh wilayah Tangsel. Mayoritas sudah surut pada Jumat pagi,” kata Essa.
    Beberapa titik dengan genangan tertinggi di antaranya:
    Genangan juga dilaporkan di sejumlah titik lain, seperti:
    Tak hanya merendam kawasan perumahan, banjir juga menggenangi fasilitas umum seperti Puskesmas Rawa Buntu dan RS Permata Pamulang, meski layanan kesehatan tetap berjalan normal.
    Essa memastikan, saat ini seluruh genangan sudah surut atau dalam proses surut.
    “Tidak ada laporan korban jiwa. BPBD telah berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan relawan untuk penanganan cepat di lokasi-lokasi terdampak,” jelasnya.
    BPBD juga mengimbau warga untuk tetap siaga terhadap kemungkinan banjir susulan mengingat cuaca masih berpotensi hujan sedang hingga lebat dalam beberapa hari ke depan.
    (Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komnas HAM Sebut Belum Ada Permintaan Bentuk TGPF Usut Kasus Sirkus OCI

    Komnas HAM Sebut Belum Ada Permintaan Bentuk TGPF Usut Kasus Sirkus OCI

    Jakarta –

    Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai menyampaikan pihaknya belum menerima permintaan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Dia mengungkapkan Kementerian HAM sempat berkoordinasi dengan pihaknya untuk mencari jalan terbaik penyelesaian persoalan tersebut.

    “Kami belum memutuskan hal tersebut (pembentukan TGPF) karena belum ada permintaan untuk keterlibatan Komnas HAM. Bila ada permintaan, tentunya akan diputuskan oleh pimpinan apakah akan terlibat atau tidak. Namun beberapa waktu lalu, Kementerian HAM juga sudah berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk mencari solusi terbaik guna penyelesaian kasus ini,” kata Semendawai saat dihubungi, Kamis (7/5/2025).

    Dia mengatakan temuan Kementerian HAM sama dengan hasil investigasi yang pernah dilakukan Komnas HAM pada 1997 lalu. Dia menyebut pemerintah serta penegak hukum bertanggung jawab menyelesaikan dugan eksploitasi tersebut.

    “Temuan tersebut memperkuat temuan hasil investigasi Komnas HAM di tahun 1997. Namun saat ini yang dibutuhkan korban adalah penyelesaian permasalahan yang mereka adukan. Ini sebenarnya menjadi tanggung jawab OCI, Pemerintah dan Penegak Hukum untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas masing-masing,” ujarnya.

    Lebih lanjut Semendawai mengatakan salah satu opsi penyelesaian melalui pendekatan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pembuktian Komnas HAM. Namun, katanya, opsi tersebut sulit dilaksanakan.

    “Itu salah satu opsi yang coba didalami oleh Kementerian HAM. Untuk mereka telah mengundang ahli untuk meminta masukan terkait peluang penyelesaian menggunakan opsi tersebut. Namun menurut ahli yang di undang KemenHAM, opsi ini tidak bisa dilaksanakan. Untuk pastinya silahkan ditanyakan ke Kementerian HAM,” imbuhnya.

    Pertama, yaitu ada dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usulnya. Ada pula dugaan pelanggaran anak terkait hak mendapat pendidikan.

    Kemudian, ada dugaan kekerasan fisik yang mengarah pada penganiayaan. Ada pula dugaan kekerasan seksual, hingga dugaan praktik perbudakan modern.

    Kedua, ada rekomendasi bagi Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Polisi juga diminta menelusuri untuk memastikan kapan pastinya OCI berhenti beroperasi hingga melakukan ekspose perkara yang hasilnya diumumkan ke publik.

    Selanjutnya, ada rekomendasi untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan terapi psikologis kepada eks pemain sirkus OCI. Rekomendasi terakhir yaitu, perlu adanya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan dasar permintaan resmi dari DPR.

    Rekomendasi ini hanya bersifat mengikat kepada kementerian atau lembaga pemerintah. Namun tidak mengikat Komnas HAM karena lembaga tersebut bukan pemerintah.

    (dek/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tahanan Kabur dari PN Jakut: Lolos Lompat Atap, Diduga Dibantu Orang Dekat Megapolitan 7 Mei 2025

    Tahanan Kabur dari PN Jakut: Lolos Lompat Atap, Diduga Dibantu Orang Dekat Megapolitan 7 Mei 2025

    Tahanan Kabur dari PN Jakut: Lolos Lompat Atap, Diduga Dibantu Orang Dekat
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Aksi pelarian dua tahanan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Selasa (6/5/2025) malam berlangsung dramatis bak adegan film laga.
    Dio dan Januar Murdianto, dua tahanan titipan yang baru selesai menjalani sidang di Ruang Cakra lantai dua
    PN Jakarta Utara
    , memanfaatkan celah keamanan untuk kabur.
    “Nah, di situlah dia itu langsung lari menuju tangga-tangga yang menghubungkan dengan pagar di luar. Langsung lompat ke atap gedung sebelah,” ungkap Penjabat Humas PN Jakarta Utara, Mariyono, Rabu (7/5/2025).
    Namun, upaya kabur Dio kandas. Ia terpeleset di atas atap berbahan asbes dan jatuh.
    Tulang kaki Dio diduga retak. Ia tertangkap saat bersembunyi di kolong mobil tak jauh dari gedung pengadilan.
    “Terus lari, yang satunya lari itu terjeblos, ambrol, jatuh ke bawah. Kakinya mungkin agak retak apa. Langsung dia menyelinap di bawah kolong mobil,” lanjut Mariyono.
    Sementara itu, Januar berhasil kabur. Ia diduga melompat ke atap yang lebih kokoh lalu menyelinap ke arah belakang kompleks pengadilan.
    Januar diduga melewati kawasan Kantor KPU Jakarta Utara. Ia bahkan sempat melepas baju tahanan agar bisa membaur dengan warga.
    Menurut informasi yang diterima Mariyono, pelarian Januar tak dilakukan sendiri, tetapi diduga dibantu orang dekat.
    “Informasinya justru yang Januar itu dibantu oleh pacarnya atau apa gitu. Mungkin larinya dibantu atau apa gitu. Informasinya dari petugas kantor begitu. Karena pada saat diinterogasi, Dio itu mengaku begitu,” kata Mariyono.
    Pelarian dua tahanan ini menyoroti celah pengamanan di lingkungan PN Jakarta Utara. Meski pengawalan disebut sesuai prosedur, Mariyono tak menampik kemungkinan kelalaian petugas.
    “Kalau memang itu terjadi, berarti itu keteledoran dari jaksa pengamanan itu. Kan polisi juga ada tuh, bertugas,” ujarnya.
    Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Tommy Brian menyebut, satu tahanan sudah berhasil ditangkap.
    “Satu sudah tertangkap,” kata Tommy.
    Saat ini, polisi masih memburu Januar yang kabur. Drone juga sempat diterbangkan untuk menyisir lokasi sekitar.
    “Info (kabur) sekitar 19.00 WIB, itu info dari staf pengadilan,” kata Tommy.
    Dio sendiri terjerat kasus pencurian dengan pemberatan, sementara Januar adalah terdakwa kasus prostitusi sebagai muncikari.
    Kini, satu ditangkap dalam keadaan cedera, satu lagi masih buron dan diduga melarikan diri dengan bantuan dari luar.
    (Reporter: Baharudin Al Farisi, Akhdi Martin Pratama, Faieq Hidayat, Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.