Kritik Sejumlah Warga Usai Nonton Merah Putih: One for All
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah warga Jakarta Selatan menyampaikan kritik tajam terhadap kualitas grafis film animasi Merah Putih: One for All pada hari pertama penayangannya, Kamis (14/8/2025).
Film garapan sutradara Endiarto itu diputar serentak di seluruh bioskop Indonesia untuk menyambut HUT ke-80 RI, namun beberapa penonton menilai hasil akhirnya tidak sesuai ekspektasi.
Rindradanantara (40), salah satu penonton di Cinema XXI Kemang Village, mengaku heran dengan kualitas grafis yang ditampilkan.
Menurutnya, animasi tersebut membuatnya merasa seperti kembali ke era 1980-an.
“Waduh. Ini kan untuk menyambut HUT ke-80 Indonesia. Tapi, ini kayak animasi 1980,” ujarnya.
Senada, Billy (31) menyoroti sejumlah adegan yang seolah belum selesai disunting.
“Banyak banget yang enggak ter-render. Kayak rambut enggak menyatu,” kata Billy.
Istilah render merujuk pada proses menggabungkan berbagai elemen video, seperti potongan klip, efek visual, dan audio, menjadi satu file utuh yang siap diputar.
Andre (31) menambahkan, beberapa adegan seperti masih dalam tahap loading.
“Itu kalau waktu di-minimize, masih ada waktu render-nya. Masih jalan,” kelakar Andre.
Meski melontarkan kritik, Rindradanantara menilai penayangan film tersebut bisa menjadi pemicu semangat bagi para kreator.
“Yang penting berkarya saja dulu, pasti ada jalan. Yang kayak tadi saja masuk bioskop,” katanya.
Fikri (24), penonton lain, mengatakan ia datang untuk membandingkan film ini dengan Jumbo, animasi karya Ryan Adriandhy yang disebutnya sebagai puncak kejayaan animasi Indonesia.
“Kita harus melihat palung mariananya, yang paling bawahnya dulu. Jadi, kita punya perbandingan,” ucapnya.
Berbeda, Rindradanantara mengaku ingin menguji perbedaan kualitas trailer di YouTube dengan tayangan layar lebar, terutama pada aspek audio dan visual.
Berdasarkan pantauan, studio lima di XXI Kemang Village diisi lebih dari 10 penonton pada layar pertama siang hari.
Sutradara Hanung Bramantyo juga terlihat hadir. Namun, sebagian pengunjung hanya berfoto di depan display film tanpa menonton.
Menariknya, keempat warga tersebut mengaku kesulitan memberi penilaian keseluruhan film.
“Enggak, susah. Enggak bisa nilai,” kata mereka serempak.
Rindradanantara bahkan menyebut Merah Putih: One for All bukan animasi, melainkan “animisme”, sambil bercanda.
Merah Putih: One for All menceritakan sekelompok anak yang menjadi “Tim Merah Putih” untuk menjaga bendera pusaka yang selalu dikibarkan setiap 17 Agustus.
Tiga hari sebelum upacara, bendera itu hilang, memaksa mereka memulai petualangan melintasi hutan, sungai, dan konflik batin demi menemukannya kembali.
(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Faieq Hidayat, Abdul Haris Maulana, Larissa Huda)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Abdul Haris
-
/data/photo/2025/08/14/689db72804832.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kritik Sejumlah Warga Usai Nonton Merah Putih: One for All Megapolitan 14 Agustus 2025
-
/data/photo/2025/08/06/68936efebbc91.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Terdakwa Judol Kominfo Sempat Ditekan untuk Seret Nama Budi Arie dalam Sidang Megapolitan 7 Agustus 2025
Terdakwa Judol Kominfo Sempat Ditekan untuk Seret Nama Budi Arie dalam Sidang
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam jaringan pelindung situs judi
online
(judol) di lingkungan Kominfo (kini Komdigi) Adriana Angela Brigita mengungkap fakta mengejutkan dalam sidang pembacaan pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2025).
Brigita mengaku bahwa dirinya bersama sang suami, Zulkarnaen Apriliantony, sempat ditekan untuk menyeret nama Menteri Kominfo saat itu, Budi Arie Setiadi, dalam kasus yang sedang mereka hadapi.
Namun, tekanan tersebut ditolak karena menurutnya Budi Arie tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perkara yang menyeretnya.
“Tentang menyeret nama Budi Arie, yang kalau saya dan suami tidak melakukannya, saya akan dipenjara. Tapi saya tidak menyesal. Saya tidak menyesal dan saya bangga dengan kenyataan saya telah melakukan kebenaran,” ujar Brigita dalam persidangan.
Ia menyampaikan bahwa sekalipun risiko hukum tetap berjalan, dirinya tetap memilih untuk berkata jujur dan tidak ingin menjerumuskan pihak yang tidak bersalah.
Brigita juga menyebut tekanan itu muncul dalam bentuk dorongan untuk memberikan kesaksian palsu di persidangan sebelumnya.
“Saya dapat meyakinkan suami saya untuk tidak melakukan kesaksian palsu terhadap orang yang tidak bersalah dalam perkara ini, seperti yang saya saksikan di persidangan sebelumnya,” katanya.
Brigita pun menyatakan keyakinannya bahwa ia adalah korban kriminalisasi, dan memohon kepada majelis hakim untuk membebaskannya dari seluruh tuntutan, sembari meminta pertimbangan terhadap masa depan dua anaknya yang masih kecil.
Nama Budi Arie Setiadi memang beberapa kali disebut dalam rangkaian sidang kasus beking situs judol yang melibatkan sejumlah eks pegawai Kominfo, agen situs, dan pelaku pencucian uang.
Namun, tidak ada bukti keterlibatan langsung Budi Arie dalam dakwaan resmi jaksa.
1. Disebut dalam Konteks “Pembagian Jatah”
Dalam salah satu keterangan terdakwa, nama Budi Arie sempat disebut dalam konteks “pembagian jatah” dari hasil pengamanan situs-situs judol agar tak terblokir.
Namun, informasi ini hanya bersumber dari klaim sepihak terdakwa, dan belum pernah diperkuat oleh bukti atau fakta persidangan lain.
2. Terdakwa Klaim Budi Arie Tahu Ada “Bekingan”
Beberapa terdakwa juga mengklaim bahwa pimpinan kementerian disebut-sebut mengetahui praktik beking situs judi online yang dilakukan sejumlah anak buahnya.
Meski begitu, dalam catatan persidangan maupun dokumen resmi penuntutan, tidak pernah ada penguatan bahwa Budi Arie secara aktif terlibat atau mengetahui secara langsung praktik tersebut.
3. Isu Melanggengkan Pegawai Tak Lolos Tes
Nama Budi Arie sempat pula dikaitkan dengan isu pelanggengan pegawai Kominfo yang tidak lolos tes kompetensi namun tetap dipertahankan, dan belakangan menjadi bagian dari jaringan beking situs judol.
Namun kembali, keterkaitan ini belum dibuktikan secara hukum, dan hanya muncul sebagai bagian dari narasi pembelaan atau keterangan saksi di luar pokok dakwaan.
Perkara beking situs judol ini dibagi dalam empat klaster:
Jaksa menuntut Brigita dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan, karena dianggap menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari aktivitas beking situs judol.
Brigita dalam pleidoinya menyampaikan bahwa ia tetap memilih untuk bersikap jujur meski dengan risiko tinggi.
Ia berharap tindakan tersebut mendapat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
“Saya ingin dibebaskan dari segala tuntutan dan kembalikan kepada anak-anak saya. Saya hanya ingin berkumpul dan merawat anak-anak saya seperti seorang ibu yang bebas dan normal pada umumnya,” tutur Brigita.
(Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Abdul Haris Maulana)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/10/686fd26fe1c7d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Beredar Klaim Hasil Otopsi Diplomat Kemlu di Medsos, Polisi Pastikan Hasil Resmi Belum Keluar Megapolitan 25 Juli 2025
Beredar Klaim Hasil Otopsi Diplomat Kemlu di Medsos, Polisi Pastikan Hasil Resmi Belum Keluar
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Polda Metro Jaya menanggapi beredarnya unggahan di media sosial yang mengklaim hasil otopsi diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berinisial ADP (39).
Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa ADP tewas bukan karena bunuh diri, melainkan akibat pembunuhan terencana dan sistematis.
Klaim tersebut viral setelah diunggah oleh akun Instagram yang menamakan diri National Security Agency of Republic Indonesia.
Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut bukanlah informasi resmi dari kepolisian.
“Yang menyampaikan itu siapa?” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (24/7/2025), menanggapi pertanyaan mengenai unggahan yang menyebut ADP dibunuh.
Ade Ary juga mengimbau masyarakat dan media untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Ia menegaskan pentingnya kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial, terutama dalam kasus sensitif seperti ini.
“Kami berpesan kepada masyarakat, mohon disampaikan ya rekan-rekan media, agar bijak bermedsos,” ujarnya.
Meskipun begitu, polisi tetap membuka ruang bagi setiap informasi yang muncul di masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam penyelidikan.
“Namun setiap informasi sekecil apa pun itu akan menjadi bahan pertimbangan penyelidik untuk melengkapi fakta dalam mengungkap peristiwa ini,” tambah Ade Ary.
Saat ditanya apakah unggahan Instagram tersebut tergolong hoaks, Ade Ary enggan memberikan penilaian langsung. Ia menyebut hal itu akan menjadi bagian yang turut didalami oleh penyelidik.
“Saya tidak bisa menyampaikan atau mengomentari. Yang jelas itu adalah bagian yang akan didalami nanti oleh penyelidik ya,” ucapnya.
Ade Ary menekankan bahwa penyelidikan masih berjalan dan belum semua hasil pemeriksaan selesai.
Polisi masih menunggu laporan lengkap dari berbagai tim ahli yang dilibatkan dalam otopsi dan analisis forensik kematian ADP.
“Beberapa hasil sudah ada di tangan penyelidik, beberapa belum. Nanti setelah lengkap semua akan dijelaskan semuanya,” kata Ade Ary.
Dalam pengungkapan kasus ini, Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya pada prinsip scientific crime investigation, dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu mulai dari kedokteran forensik hingga psikologi forensik.
Polisi berkomitmen bahwa setelah seluruh hasil otopsi dan penyelidikan rampung, publik akan diberikan penjelasan terbuka dan transparan.
“Kami tidak boleh lari dari prinsip pengungkapan berbasis ilmiah. Pengumpulan fakta dan metode pembuktiannya kami pedomani betul. Kami harus rigid, harus hati-hati, agar proses ini dapat kami pertanggungjawabkan,” tegas Ade Ary.
(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Abdul Haris Maulana)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pesan NU dan Muhammadiyah Malang soal Ceramah Zakir Naik Malam Ini
Jakarta –
Rencana ceramah Dr Zakir Naik di Stadion Gajayana, Kota Malang mendapat penolakan dari sejumlah warga. PCNU dan Muhammadiyah Kota Malang pun angkat suara menyikapi penolakan pada sosok penceramah asal India ini.
Dilansir detikJatim, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang, KH Isroqunnajah angkat bicara terkait agenda ceramah Dr Zakir Naik yang dijadwalkan digelar di Stadion Gajayana, 10 Juli 2025. PCNU menyayangkan pemilihan lokasi yang dilakukan di ruang terbuka, berbeda dari kebiasaan ceramah Dr Zakir Naik yang umumnya dilakukan di ruang tertutup.
Selain itu, Gus Is, sapaan akrab KH Isroqunnajah, juga menyarankan agar sesi tanya jawab yang rencananya berlangsung dua jam, sebaiknya dipangkas demi menjaga suasana kondusif. Terlebih karena penggunaan Bahasa Inggris yang memerlukan penerjemah.
Meski begitu, PCNU Kota Malang menegaskan tidak melakukan penolakan terhadap ceramah tersebut. “Kami sudah meminta agar Dr Zakir Naik tidak menyindir agama lain supaya suasana tetap kondusif dan damai,” kata KH Isroqunnajah saat dikonfirmasi pada Rabu (9/7/2025).
Di sisi lain, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, Abdul Haris, mengajak masyarakat untuk bersikap dewasa dalam menyikapi kehadiran Dr Zakir Naik. Menurutnya, perbedaan tidak seharusnya menjadi pemicu konflik.
(rdp/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-

TNI AU dan Dassault Aviation periksa kesiapan fasilitas pesawat Rafale
KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono meninjau pesawat tempur Rafale di Safran Aircraft Engines, Prancis, Senin (24/6/2024). (ANTARA/HO-Humas TNI AU)
TNI AU dan Dassault Aviation periksa kesiapan fasilitas pesawat Rafale
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Sabtu, 05 Juli 2025 – 16:51 WIBElshinta.com – TNI AU menerima kunjungan pihak Dassault Aviation dan Thales Prancis di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekan Baru, Riau dalam rangka memeriksa kesiapan fasilitas lanud untuk menerima pesawat tempur Rafale.
Dassault Aviation sendiri merupakan perusahaan pertahanan asal Prancis yang memproduksi pesawat tempur Rafale.
Dalam siaran pers resmi TNI AU yang diterima ANTARA, Sabtu, dijelaskan bahwa kunjungan itu terjadi pada Rabu (2/7), lalu.
Komandan Pangkalan TNI AU (Danlanud) Roesmin Nurjadin Marsma TNI Abdul Haris dalam siaran pers menjelaskan pihak Dassault memeriksa seluruh fasilitas yang ada di Lanud Roesmin Noerjadin.
Tidak hanya melihat fasilitas, pihak Dassault Aviation juga memaparkan beberapa persiapan teknis yang harus disiapkan TNI untuk menyambut pesawat tempur Rafale pada Januari 2026 mendatang.
“Kegiatan site survey hari ini adalah bagian penting dalam memastikan seluruh aspek teknis dan logistik berjalan tepat waktu, mulai dari pengiriman hingga serah terima pesawat,” kata Abdul Haris.
Abdul pun mengapresiasi respon pihak Dassault Aviaton yang menyatakan fasilitas di Lanud Roesmin Noerjadin layak untuk menerima pesawat tempur Rafale.
Dia memastikan jajarannya akan memenuhi seluruh persiapan teknis lain yang diperlukan Dassault Aviation demi kesuksesan pengoperasian pesawat tempur Rafale.
“Kita menyajikan data yang akurat, dan merespons cepat setiap kebutuhan teknis yang diperlukan demi kesuksesan misi Ferry Mission dan pengoperasian Rafale di Indonesia,” jelas Abdul Haris.
Sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu pelanggan pesawat tempur jenis Rafale yang diproduksi oleh Prancis.
Tercatat Kementerian Pertahanan telah memborong sebanyak 42 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis setelah kontrak pembelian tahap ketiga untuk 18 unit terakhir efektif.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang kala itu dijabat Brigadir Jenderal TNI Edwin Adrian Sumantha menyampaikan kontrak efektif itu menjadi dasar Dassault Aviation mulai memproduksi 18 unit terakhir jet tempur Rafale pesanan Indonesia.
“Kemhan RI sebelumnya telah mengefektifkan kontrak pengadaan kontrak pengadaan tahap pertama dengan Dassault Aviation pada September 2022 sejumlah enam unit, dan Agustus 2023 sejumlah 18 unit. Totalnya, pengadaan pesawat tempur Rafale oleh Kementerian Pertahanan RI berjumlah 42 unit,” kata Edwin.
Dia menyebut pesawat Rafale pertama pesanan Indonesia dijadwalkan tiba di tanah air pada awal 2026.
Sumber : Antara
-
/data/photo/2025/07/04/6867f2128553a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dari Kantor Pemberi Suap Topan Ginting, KPK Geledah Kantor PU Padangsidimpuan Medan 5 Juli 2025
Dari Kantor Pemberi Suap Topan Ginting, KPK Geledah Kantor PU Padangsidimpuan
Tim Redaksi
PADANGSIDIMPUAN, KOMPAS.com
– Usai menggeledah rumah dan kantor milik bos PT DNG (Dalihan Natolu Grup), Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, penyidik
KPK
melanjutkan
penggeledahan
di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota
Padangsidimpuan
di Kompleks Perkantoran Pemko Padangsidimpuan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution/By Pass, Kelurahan Pal IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan,
Sumatera Utara
, Jumat (4/7/2025) malam.
Pantauan Kompas.com, tim penyidik KPK tiba di Kantor PU sekitar pukul 18.25, menjelang maghrib.
Kondisi kantor masih tertutup dan sudah tidak ada aktivitas.
Sekitar pukul 19.20 WIB, seorang pria bernama Imbalo Siregar, yang diketahui sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU Pemko Padangsidimpuan, tiba dengan mengendarai mobil dinasnya.
Imbalo kemudian menyalami penyidik yang ada dan selanjutnya membuka pintu kantor.
Hingga pukul 22.00, penyidik KPK masih berada di dalam kantor dan belum terlihat keluar.
Begitu juga Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU.
Diketahui, selain menggeledah rumah dan kantor milik bos PT DNG, Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Di sana, penyidik menggeledah rumah Kepala Dinas PU Pemkab Madina, Elpianti Harahap, di kediamannya, di Desa Gunung Tua, Kecamatan Panyabungan Kota, Madina.
Setelah menggeledah, penyidik memboyong Elpianti bersama barang bukti yang ditemukan ke Kantor Dinas PU Madina, di Kompleks Perkantoran Pemkab Madina.
“Iya, informasi yang saya dapat dari Pak Sekda tadi, benar rumah Kadis PU (Pemkab Madina) digeledah KPK. Demikian yang saya terima laporan,” ungkap Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, saat dihubungi lewat sambungan ponsel, Jumat.
Penggeledahan
ini merupakan lanjutan dari serangkaian kegiatan serupa yang dilakukan KPK di berbagai lokasi di Kota Medan.
Kirun ditetapkan sebagai salah satu dari lima tersangka oleh KPK dalam
kasus korupsi
proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR
Sumut
dan PJN Wilayah I Sumut.
Selain Kirun, tersangka lainnya adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala UPTD Gunung Tua merangkap Pejabat Pembuat Komitmen Rasuli Efendi Siregar (RES), Pejabat Pembuat Komitmen di Satker PJN Wilayah I Heliyanto (HEL), dan Direktur PT RN M Rayhan Dulasmi Piliang (RAY).
Sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah Topan yang ada di Medan.
Saat penggeledahan, penyidik menemukan uang Rp 2,8 miliar dan pistol.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/08/14/689d901f020ee.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/06/10/6847895040038.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/07/18/687a628236941.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
