Tag: Abdul Haris

  • Guru Pesantren di Maros Dipecat usai Lecehkan 20 Santriwati saat Setor Hafalan – Halaman all

    Guru Pesantren di Maros Dipecat usai Lecehkan 20 Santriwati saat Setor Hafalan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Maros – Abdul Haris, seorang guru di Pesantren Hj Haniah Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, resmi dipecat setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 20 santriwati saat mereka menyetorkan hafalan.

    Kejadian ini menjadi perhatian serius bagi pihak pesantren dan masyarakat.

    Pimpinan Pondok Pesantren Muhammad Arif menyesalkan tindakan Abdul Haris.

    “Kami sangat menyesalkan tindakan oknum tersebut sehingga kami telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan oknum itu. Kejadian ini sangat disesalkan,” ungkap Arif.

    Arif juga menambahkan bahwa pihak pesantren akan melakukan perubahan sistem pengajaran untuk mencegah kejadian serupa.

    “Insyaallah ke depan kami berupaya agar setoran hafalan tidak lagi dilakukan di hadapan guru laki-laki. Nantinya, santri perempuan akan diarahkan ke guru perempuan,” jelasnya.

    Untuk memastikan keamanan santri, Arif menyampaikan bahwa pihak pesantren akan menghindari interaksi langsung antara guru laki-laki dan santri perempuan.

    “Kami juga mengimbau kepada seluruh orang tua santri agar tidak merasa khawatir. Kasus ini sudah masuk ke ranah hukum dan oknumnya telah ditangani. Kami memastikan situasi di pesantren aman,” tegasnya.

    Arif juga menyebutkan bahwa pihak pesantren telah melakukan diskusi internal dengan pengurus yayasan untuk membahas langkah-langkah perbaikan dalam pengawasan terhadap santri.

    “Pihak yayasan merespons positif upaya pencegahan ini,” tambahnya.

    Proses Hukum terhadap Terduga Pelaku

    Abdul Haris kini berada dalam tahanan di Mapolres Maros sejak 5 Desember 2024.

    Kasat Reskrim Polres Maros, Iptu Aditya Pandu, menyatakan bahwa terduga pelaku terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp5 miliar.

    “Terduga dijerat Pasal 82 Ayat 1 dan Ayat 2 Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak,” jelas Pandu.

    Pandu menambahkan bahwa sudah ada sekitar 8 saksi yang diperiksa, termasuk orang tua korban.

    “Pelecehan seksual ini terjadi pada tanggal 4 November lalu, namun baru diketahui oleh orang tua korban beberapa waktu terakhir,” tutupnya.

    Dengan langkah-langkah pencegahan yang diambil, diharapkan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

    (Tribun-Timur.com/Nurul Hidayah)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Hasil Quick Count LSI Denny JA Pilkada Bekasi: Suara Tri-Bobihoe dan Heri-Sholihin Selisih Tipis

    Hasil Quick Count LSI Denny JA Pilkada Bekasi: Suara Tri-Bobihoe dan Heri-Sholihin Selisih Tipis

    Hasil Quick Count LSI Denny JA Pilkada Bekasi: Suara Tri-Bobihoe dan Heri-Sholihin Selisih Tipis
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Hasil
    quick count
    atau hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi Tri Adhianto-Abdul Haris Bobihoe memperoleh 46,84 persen suara.
    Keduanya unggul sangat tipis dari pasangan nomor urut 1 Heri Koswara-Sholihin yang memperoleh 46,45 persen. Sementara pasangan nomor urut 2, Uu Saiful Mikdar-Nurul Sumarheni meraup 6,71 persen suara.
    “Hitung cepat ini menggunakan sampel TPS sebanyak 220 dari 3.673 TPS yang diacak secara proporsional di seluruh populasi TPS yang ada di wilayah Kota Bekasi,” kata peneliti senior LSI Denny JA, M Khotib dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).
    Hasil hitung cepat ini didasarkan pada data suara 100 persen. Namun, karena 
    margin of error
    lebih kurang 0,39 persen, Tri-Bobihoe pun belum bisa dikatakan sebagai pemenang.
    Untuk memastikan siapa pemenangnya, harus menunggu hasil resmi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi.
    “Masalahnya, dalam konteks Kota Bekasi, kita belum berani mengumumkan siapa pemenangnya, karena belum keluar dari
    margin of error.
    Untuk itu, ada baiknya semua pihak bersabar menunggu hasil resmi KPUD sebagai panduan final,” ujar Khotib.
    Posisi perolehan suara yang tipis tersebut berpotensi berujung pada gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    Pekerjaan rumah (PR) besar kedua pasangan calon tersebut untuk mengumpulkan bukti-bukti yang bisa menguatkan kemenangan itu di MK.
    Termasuk mengumpulkan bukti-bukti yang diduga adanya pelanggaran dari masing-masing pasangan calon, meskipun hal itu tidak mudah karena biasanya harus memenuhi syarat terstruktur, sistematis dan masif.
    “Hasil hitung cepat di Pilkada Kota Bekasi ini memang tergolong langka. Karena selisihnya benar-benar super tipis. Bayangkan, 0,39 persen. Dalam kontek inilah, kunci utamanya nanti, selain di MK, jika ada gugatan, tentu di pihak penyelenggara, KPUD. Kita percaya saja mereka bisa jurdil,” tambah dia.
    Sebelumnya, pasangan Heri-Sholihin mengeklaim kemenangan dengan perolehan 48,68 persen suara berdasarkan hasil
    real count
    dan
    quick count
    internal mereka.
    Berdasarkan data mereka, pasangan nomor urut 3 Tri Adhianto-Abdul Haris Bobihoe meraup 46,74 persen dan pasangan Uu Saiful Mikdar-Nurul Sumarheni 4,58 persen.
    Klaim kemenangan juga dilakukan oleh kompetitornya, Tri Adhianto-Sholihin dengan perolehan suara 48 persen merujuk data
    real count
    internal tim pemenangan.
    Dari data mereka, Heri-Sholihin meruap 46 persen dan Uu-Sumarheni meraih 6 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jika Menang Pilkada Kota Bekasi, Heri Koswara Janji Tetap Layani Warga yang Tak Mencoblosnya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        28 November 2024

    Jika Menang Pilkada Kota Bekasi, Heri Koswara Janji Tetap Layani Warga yang Tak Mencoblosnya Megapolitan 28 November 2024

    Jika Menang Pilkada Kota Bekasi, Heri Koswara Janji Tetap Layani Warga yang Tak Mencoblosnya
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Calon wali kota Bekasi nomor urut 1,
    Heri Koswara
    berjanji akan melayani seluruh warga, termasuk yang tidak mencoblosnya, jika memenangi Pilkada Kota Bekasi 2024
    “Jelas, karena ketika amanah wali kota ini sudah diamanatkan kepada kita, maka saya bukan wali kota yang memilih saja, tetapi saya menjadi wali kota seluruh masyarakat Kota Bekasi,” ujar Heri di Posko Pemenangan di Kalimalang, Kota Bekasi, Rabu (27/11/2024).
    Heri menegaskan, warga selaku pemilih mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dari seorang pemimpin.
    Oleh karena itu, jika KPU Kota Bekasi memutuskan dirinya dan calon wakil wali kota pasangannya, Sholihin, menang, Heri berjanji tidak akan membeda-bedakan warga.
    “Siapa pun mereka punya hak pelayanan yang sama, tidak boleh kita beda-bedakan,” tegas dia.
    Apalagi, Heri menambahkan, masyarakat Kota Bekasi mempunyai berbagai latar belakang, sehingga tidak ada alasan bagi seorang pemimpin untuk membeda-bedakan untuk memberikan pelayanan publik.
    “Berbagai ras ada di sini, berbagai latar belakang agama ada di sini, siapa pun yang menjadi pemimpin maka dia harus bisa mengayomi seluruh masyarakat di Kota Bekasi,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, pasangan Heri-Sholihin mengeklaim kemenangan dengan perolehan 48,68 persen suara berdasarkan hasil
    real count
    dan
    quick count
    internal.
    Katanya, menurut data tersebut, pasangan nomor urut 3 Tri Adhianto-Abdul Haris Bobihoe meraup 46,74 persen dan pasangan Uu Saiful Mikdar-Nurul Sumarheni 4,58 persen.
    Klaim kemenangan juga dilakukan oleh kompetitornya, Tri Adhianto-Sholihin. Pasangan ini mengeklaim mendapat suara 48 persen merujuk data
    real count
    internal tim pemenangan.
    Dari data mereka, Heri-Sholihin meraup 46 persen dan Uu-Sumarheni meraih 6 persen.
    Adapun hasil resmi Pilkada 2024 akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (28/11/ 2024) hingga Senin (16/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jika Menang Pilkada Kota Bekasi, Heri Koswara Janji Tetap Layani Warga yang Tak Mencoblosnya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        28 November 2024

    6 Hasil Hitung Cepat Internal, Heri-Sholihin Raih 48,68 Persen Suara Pilkada Bekasi Megapolitan

    Hasil Hitung Cepat Internal, Heri-Sholihin Raih 48,68 Persen Suara Pilkada Bekasi
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi nomor urut 1,
    Heri Koswara-Sholihin
    , mengeklaim kemenangan dengan perolehan 48,68 persen suara berdasarkan
    hitung cepat
    internal tim pemenangan mereka.
    “Kami melakukan penghitungan
    real count
    , dan alhamdulillah angka-angka kemenangan yang muncul, pasangan Heri-Sholihin 48,68 persen,” kata Ketua Tim Pemenangan Heri-Sholihin, Affanda Kristaldy, di Posko Pemenangan di Kalimalang, Kota Bekasi, Rabu (27/11/2024).
    Klaim ini didasarkan pada hasil real count internal yang merujuk pada data formulir C1 dari 3.371 tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Bekasi.
    Berdasarkan hasil tersebut, pasangan calon nomor urut 3, Tri Adhianto-Abdul Haris Bobihoe, meraih 46,74 persen suara. Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Uu Saiful Mikdar-Nurul Sumarheni, memperoleh 4,58 persen suara.
    “Angka-angka itu adalah angka-angka real count yang masuk kepada kami dengan C1 yang lengkap,” ujar Affanda. Ia menambahkan bahwa penghitungan ini sudah mencakup 100 persen data formulir C1.
    “Kami bisa mengklaim 100 persen karena itu kerja kader PKS yang sudah menghimpun, memperjuangkan formulir C1 tersebut,” jelasnya.
    Hormati proses resmi KPU
    Meski telah mengeklaim kemenangan, tim pemenangan Heri-Sholihin menyatakan tetap menghormati proses rekapitulasi suara resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara berjenjang.
    “Kami akan mengawal sampai rekapitulasi selesai,” imbuh Affanda.
    Hasil resmi Pilkada Kota Bekasi 2024 akan diumumkan oleh KPU setelah seluruh proses rekapitulasi suara rampung.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cegah DBD, Jumantik RW 02 Cakung Timur gelar `Grebek Jentik`

    Cegah DBD, Jumantik RW 02 Cakung Timur gelar `Grebek Jentik`

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Cegah DBD, Jumantik RW 02 Cakung Timur gelar `Grebek Jentik`
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 23 November 2024 – 22:03 WIB

    Elshinta.com – Menghadapi datangnya musim hujan, petugas Jumantik (Juru Pemantau Jentik) RW 02 di Kelurahan Cakung Timur, melakukan aksi `Grebek Jentik` di rumah dan lingkungan warga pada Jum’at (22/11/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah berkembangnya nyamuk Aedes aegypti, penyebab utama penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

    Acara grebek jentik gabungan yang dilakukan dalam program Jum’at Keliling (Jumling) juga dihadiri oleh perwakilan kader jumantik dari RW 01 sampai dengan RW 14 dilingkungan kelurahan cakung timur, kasie kesra Bambang Krisbiantoro, sekertaris kelurahan Faqih Insani, kepala puskemas kelurahan Cakung Timur dokter Apriemi Simanjuntak dan sebagainya.

    Ketua RW 02, Abdul Haris, sangat mendukung program Jumling tersebut, karena dinilai merupakan langkah preventif dalam menekan angka kasus DBD yang biasanya meningkat saat musim penghujan. 

    “Saya sangat mendukung program Jumling ini karena sangat efektif untuk mengajak warga untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, terutama genangan air yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk,” ujarnya.

    Kepala Puskesmas Kelurahan Cakung Timur dokter Apriemi Simanjuntak mengingatkan pentingnya peran kader jumantik dan masyarakat dalam memutus siklus hidup nyamuk. “DBD bisa dicegah jika masyarakat konsisten menjaga kebersihan lingkungan. Kami harap kegiatan seperti ini rutin dilakukan,” ungkapnya.

    Sedangkan sekertaris kelurahan Cakung Timur Faqih Insani yang mengapresiasi kinerja kader jumantik RW 02 bertekad akan terus meningkatkan aksi kolaboratif seperti ini, “Saya mengapresiasi kepada kader jumantik RW 02 yang menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesehatan lingkungan dan warganya”. Tutup sambutannya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Cegah Kriminalitas, Bobihoe Akan Perluas Lapangan Kerja di Kota Bekasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        22 November 2024

    Cegah Kriminalitas, Bobihoe Akan Perluas Lapangan Kerja di Kota Bekasi Megapolitan 22 November 2024

    Cegah Kriminalitas, Bobihoe Akan Perluas Lapangan Kerja di Kota Bekasi
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Calon wakil wali kota Bekasi nomor urut 3,
    Abdul Haris Bobihoe
    akan memperluas lapangan pekerjaan guna mencegah kriminalitas di Kota Bekasi.
    “Tentunya memperluas lapangan kerja, kemudian kita melakukan pelatihan terhadap para pekerja yang berumur produktif di balai latihan kerja,” ujar Bobihoe dalam debat kedua Pilkada 2024 Kota Bekasi, dikutip dari Youtube TV One, Jumat (22/11/2024).
    Selain itu, dia dan pasangannya, Tri Adhianto juga akan memberikan beasiswa untuk memperkuat kompetensi, baik di dalam maupun di luar negeri.
    Dengan pemberian beasiswa ini diharapkan masyarakat dapat menunjukkan kemampuannya sekembalinya ke Kota Bekasi.
    “Kita juga tentunya akan memberikan beasiswa terhadap mereka untuk berlatih di luar negeri supaya ketika pulang ke Kota Bekasi sudah mempunyai skil yang luar biasa,” ungkap Bobihoe.
    Selain memperluas lapangan pekerjaan, pencegahan tindak kriminalitas juga dilakukan dengan pelatihan berbasis kompetensi.
    Tujuannya tak lain supaya ketimpangan lapangan pekerjaan di Kota Bekasi tidak terjadi.
    “Tentunya kita akan terus melakukan upaya agar tidak terjadi ketimpangan lapangan pekerjaan di Kota Bekasi dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sidang Ganti Rugi Tragedi Kanjuruhan Rp17,5 Miliar Ditunda, Keluarga Korban Luapkan Kekecewaan

    Sidang Ganti Rugi Tragedi Kanjuruhan Rp17,5 Miliar Ditunda, Keluarga Korban Luapkan Kekecewaan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Tony Hermawan

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA– Terungkap alasan sidang perdana penetapan restitusi atau ganti rugi korban tragedi Kanjuruhan ditunda.

    Tiga terpidana  yang merupakan polisi tidak hadir. Pengadilan Negeri Surabaya mendapat penjelasan polisi sedang sibuk melakukan pengaman Pilkada Serentak 2024.

    “Sidang harus ditunda dengan alasan kemanan, karena polisi melakukan pengamanan Pilkada, sampai perhitungan suara,” kata Ketua Majelis Hakim Nur Kholis.

    Para keluarga korban tragedi Kanjuruhan membentangkan tulisan menolak lupa saat menunggu sidang perdana permohonan penetapan restitusi. (TRIBUNJATIM.COM/TONY HERMAWAN)

    Pihak keluarga keberatan dengan alasan tersebut. Menurut mereka sungguh tidak masuk akal. 

    Saat sidang keluarga yang mewakili 135 korban tragedi Kanjuruhan banyak yang menangis. Ada seorang ibu-ibu dari korban meminta Kapolda Jatim bertanggung jawab.

    Kuasa Hukum Pemohon restitusi, Anjar Nawan Yusky menegaskan, restitusi ini disidangkan setelah sekian lama diajukan. Kurang lebih satu tahun lebih. Semustinya semua tunduk pada hukum. Yaitu semua  pihak harus hadir 

    Lima termohon dalam kasus ini ialah Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno. Tiga polisi yaitu Saksi Eks Danki 1 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, Mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi dan Eks Kabag OPS Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto.

    Informasinya sidang akan dilanjutkan pada 10 Desember 2024. “Jika terpidana polisi tidak hadir lagi, maka akan ditinggal, permohonan akan tetap disidangkan tanpa kehadiran mereka,” tandasnya.

  • Waka MPR Minta Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Jadi Perhatian

    Waka MPR Minta Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Jadi Perhatian

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan peningkatan kualitas pendidikan tinggi harus menjadi perhatian serius semua pihak. Hal itu bertujuan agar menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjawab berbagai tantangan di sejumlah bidang pembangunan.

    “Pendidikan tinggi diharapkan mampu mencetak SDM yang tangguh dan dapat menjawab tantangan di sejumlah sektor pembangunan saat ini. Sehingga upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi harus menjadi perhatian bersama,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan, Senin (4/11/2024).

    Dia mengatakan berdasarkan catatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendiktisaintek, Abdul Haris di sela Education USA di Nusa Dua, Bali, beberapa waktu lalu, setiap tahun sekitar satu juta lulusan perguruan tinggi menganggur dan 80% lulusannya bekerja di sektor yang tidak terkait dengan perkuliahannya.

    Saat ini, Kemendiktisaintek juga mencatat 1.501 universitas dari 4.356 institusi pendidikan tinggi di Indonesia belum terakreditasi. Menurut Lestari, sejumlah tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi harus segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.

    “Ketimpangan dalam mengakses pendidikan tinggi, kesenjangan kualitas perguruan tinggi yang lebar dan kurangnya relevansi kurikulum yang dijalani dengan tantangan dunia kerja, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan untuk segera diatasi,” ungkapnya.

    Dia mengatakan apalagi saat ini, masih banyak perguruan tinggi yang menghadapi keterbatasan kompetensi SDM pengajar dan ketersediaan fasilitas yang kurang memadai untuk mendukung proses belajar dan penelitian.

    Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tinggi merupakan salah satu langkah strategis yang harus direalisasikan dalam upaya melahirkan SDM yang kompeten dan mampu mengakselerasi proses pembangunan di tanah air.

    “Berharap setiap anak bangsa mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan kualitas yang baik sehingga mampu berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila,” tutupnya.

    (akn/ega)

  • Calon Jemaah Haji Asal Bondowoso Gagal Berangkat, Ada Apa?

    Calon Jemaah Haji Asal Bondowoso Gagal Berangkat, Ada Apa?

    Surabaya (beritajatim.com) – Harapan SM (34), seorang calon jemaah haji asal Bondowoso, untuk menunaikan ibadah haji tahun ini pupus setelah diketahui tengah hamil muda. Kehamilan yang telah dinanti selama 15 tahun ini justru menjadi penghalang keberangkatannya.

    “Saya tidak menyangka akan hamil setelah penantian panjang,” ungkap SM dengan nada sedih.

    Dia seharusnya berangkat bersama sang ibu dalam kloter 50, namun hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan usia kandungannya belum memenuhi syarat minimal 14 minggu.

    Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, Abdul Haris menjelaskan bahwa sesuai ketentuan kesehatan, kehamilan di bawah 14 minggu atau di atas 26 minggu tidak diizinkan berangkat.

    “Jatah kursi SM akan diberikan kepada calon jemaah lain dari daftar cadangan,” ujar Haris.

    Sementara itu, ibu SM tetap melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci. “Saya ikhlas melepas ibu berangkat sendiri. Semoga tahun depan saya diberi kesempatan,” ujar SM tegar.

    Hingga saat ini, Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 56 kloter dengan total 20.764 orang. Namun, terdapat enam jemaah yang tertunda keberangkatannya karena alasan kesehatan, termasuk empat orang yang masih dirawat di RS Haji.

    “Alhamdulillah, sembilan jemaah yang sebelumnya dirawat sudah dinyatakan layak terbang dan telah diberangkatkan,” ujar Abdul Haris.

    Di sisi lain, kabar duka datang dari Tanah Suci. Dua jemaah haji asal Jawa Timur dilaporkan meninggal dunia. Soetimur Suto (67) dari kloter 12 Tuban wafat di RS Haji, sementara Sutarso Tasripin Kamsi (62) dari kloter 3 Bojonegoro wafat di Makkah akibat sakit jantung.

    “Semoga para jemaah haji yang wafat mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah,” doa Abdul Haris.

    Dengan demikian, total jemaah haji Jawa Timur yang wafat mencapai empat orang, dua di Tanah Suci dan dua di Tanah Air.

    Hari ini, Embarkasi Surabaya menerima kedatangan empat kloter dari Banyuwangi dan Sidoarjo. [aje]

  • Kanwil Kemenag Jatim Serahkan Izin Operasional KBIHU Ponpes Wali Barokah Kediri

    Kanwil Kemenag Jatim Serahkan Izin Operasional KBIHU Ponpes Wali Barokah Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag (Kantor Wilayah Kementerian Agama) Provinsi Jawa Timur Abdul Haris Hasan berkunjung ke Ponpes Wali Barokah Kota Kediri. Dalam kunjungan tersebut, Kanwil Kemenag Jatim menyerahkan izin operasional Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU).

    “Ini merupakan afirmasi penghargaan pengakuan Kementrian Agama terhadap peran penting KBIHU dalam rangka agar jamaah haji dan umroh betul-betul mandiri, karena kalau tidak diberi arahan dan bimbingan, akan terjadi permasalahan seperti tahun lalu,” kata Abdul Haris.

    Abdul Haris Hasan mengungkapkan, KBIHU memiliki posisi yang sangat strategis dan diakui oleh regulasi oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 pasal 33 ayat 1. Dimana, pemerintah bisa melibatkan KBIHU di dalam pimpinan manasik haji.

    KBIHU diakui sebagi lembaga yang memiliki izin bisa memberikan bimbingan pendampingan jamaah sampai ke Arab saudi dan kembali ke tanah air. Maka ada kebijakan untuk pembimbing yang KBIHU-nya punya jamaah 135 orang ke atas bisa langsung daftar pada tahun berjalan dan berangkat pada tahun itu.

    Dia mencontohkan ada jamaah haji yang menunaikan haji di Makkah yang sudah melaksanakan thowaf sa’i. Begitu sampai di pemondokan masih bertanya ‘dimana masjidil haram itu?’. Maka peran KBIHU diharapkan menjadi mitra Kementerian Agama dan memberikan solusi bimbingan bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh dan haji.

    Sebagai mitra Kementerian Agama, Abdul Haris ingin mengajak kepada KBIHU untuk bersama-sama tawasul bil haq tawasul bis sobr, saling memperkuat antara program-progam yang ada di Kementrian Agama dengan program-program di KBIHU.

    “Toh kita ini satu rahim lahir dari Kementrian Agama, oleh karenanya melalui kesempatan ini kami sampaikan ke para kyai para asatidz bahwa KBIHU adalah mitra kami,” tambahnya.

    Kanwil Kemenag Jatim Serahkan Izin Operasional KBIHU Ponpes Wali Barokah Kediri

    Masih kata dia, ada dinamika yang luar biasa di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kementerian Agama dituntut profesional, begitupun dengan KBIHU.

    “Ketika berangkat, maka segala hal yang berkaitan dengan kebijakan di kloter itu ada pada ketua kloter yang harus melangkah secara profesional dan berintegritas. Antara lain mengenai pembagian-pembagian tanggung jawab baik ketika di asrama haji, di penerbangan, maupun di Arab Saudi,” terangnya.

    Jamaah haji, imbuhnya, saat ini banyak didominasi oleh para lanjut usia (lansia). Maka Kementerian Agama membuat tagline Haji Ramah Lansia. Tagline ini diharapkan tidak sekedar memberikan layanan secara fisik yang ramah, tetapi juga memberikan pemahaman-pemahaman yang moderat kepada mereka.

    Diantaranya pemahaman kepada jamaah yang lansia begitu sampai di Arab Saudi dan kembali ke tanah air itu mereka yakin bahwa hajinya sah, hajinya mabrur.

    “Karena itu kami ingin jamaah-jamaah yang berangkat haji yang di bawah bimbingan KBIHU Wali Barokah dan LDII ini mampu menjembatani jamaah-jamaah lansia memiliki pemahaman dan keyakinan tentang syarat sahnya haji, rukun haji, dan lain-lain,” tandas Abdul Haris.

    Perkembangan dari tahun ke tahun jamaah lansia semakin bertambah banyak. Yang saat ini usianya 20 tahun, waiting list atau masa tunggunya itu 35-40 tahun yang akan datang ketika berangkat haji kondisinya sudah lansia. Namun demikian Abdul Haris berharap calon jamaah haji yang sudah mendaftar dan menunggu keberangkatan yang cukup lama agar tidak membatalkan.

    “Orang yang sudah niat daftar haji itu sama dengan niat jihad fii sabilillah, sudah niat haji kok wafat maka akan diganti pahala yang besar di sisi-Nya,” paparnya.

    Berkaitan dengan izin operasional, tambah dia, puluhan KBIHU yang 4-5 tahun lalu mengajukan izin tetapi sampai sekarang belum bisa direspon dan belum ditindaklanjuti. Untuk itu, Abdul Haris mengucapkan selamat atas terbitnya izin operasional KBIHU Wali Barokah.

    Menurutnya, karena pengurusnya di Ponpes Wali Barokah Kediri mampu berkoodinasi yang bagus dengan Kementrian Agama, sehingga setiap ada informasi apapun ada akselerasi informasi dari Kementrian Agama. Inilah pentingnya membangun komunikasi.

    Dilihat dari namanya, lanjut dia, Wali Barokah itu sifatnya sudah barokah, mesti tujuan utama ya berkah, berkah itu tidak sekedar memperoleh kebaikan, tetapi juga memberikan kebaikan dengan kebaikan-kebaikan yang lain secara terus menerus secara continue.

    “Jadi Insya Allah itu menjadi kecerdasan orang yang memberikan nama Wali Barokah. Mudah-mudahan KBIHU Wali Barokah semakin komitmen dalam memberikan layanan dan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar khususnya berkaitan dengan bimbingan manasik bagi jamaah haji dan umroh,” pungkasnya.

    Sementara itu, Ketua KBIHU Wali Barokah Agung Riyanto menyampaikan terima kasih kepada Dirjen Kementerian Agama RI melalui Bidang PHU Kanwil Kementerian Agama Jatim atas terbitnya izin operasional KBIHU.

    “Terbitnya izin operasional ini bertepatan dengan akan dibukanya izin beroperasi Bandara Dhaha. Sepertinya memang sudah diatur seperti itu,” canda Agung.

    Ikut hadir mendampingi Kanwil Kemenag Jatim ke Ponpes Wali Barokah Kediri ini, Kepala Kementerian Agama Kota Kediri Moch. Qoyyim, Kasi PHU Tjitjik Rahmawati dan staf. [nm/suf]