Xcloud.id

Tag: Abdul Halim Muslih

  • Bupati Bantul: Perlu kesiapan mental dan intelektual untuk retret

    Bupati Bantul: Perlu kesiapan mental dan intelektual untuk retret

    Bantul (ANTARA) – Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Halim Muslih menyatakan diperlukan kesiapan mental dan intelektual bagi para kepala daerah untuk mengikuti retret atau orientasi kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    “Di Akmil ini retret sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga diperlukan kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan intelektual,” kata Bupati Halim usai resepsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2025-2030 di Bantul, DIY, Jumat.

    Dia mengatakan akan mengikuti retret di Akmil Magelang selama delapan hari, 21-28 Februari 2025, yang akan berisi enam materi utama dari 40 narasumber yang terdiri atas para menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon satu di pemerintahan. Retret akan ditutup dengan stadium general oleh Presiden Prabowo Subianto pada penutupan 28 Februari 2025.

    Bupati Bantul mengatakan kesiapan mental dan intelektual diperlukan selama menjalani retret, karena pada acara itu akan ada diskusi-diskusi mengenai problem solving atau pemecahan masalah rakyat, di mana pemerintah harus menemukan solusinya.

    “Ini memang tradisi baru yang sangat positif. Tidak hanya kesiapan mental dan intelektual saja, fisik juga harus digembleng, maka ini menginspirasi seluruh daerah untuk melakukan hal yang sama,” katanya.

    Bupati mengatakan dengan begitu semua daerah juga dapat mempersiapkan aparatur birokrasinya agar memiliki kecukupan kemampuan fisik, kemampuan atau kekuatan mental, dan kekuatan intelektual.

    Dia mengatakan kegiatan baris-berbaris juga sangat diperlukan bagi aparatur birokrasi untuk mengatur kekompakan. Menurutnya jika untuk urusan baris-berbaris–yang merupakan sesuatu hal yang kecil–kepala daerah tidak kompak, maka bisa berdampak untuk hal yang besar.

    “Maka ini nanti akan kami turunkan ke level OPD (organisasi perangkat daerah), camat, lurah dan pamong, agar semuanya sehat, semua kompak, semua memiliki komitmen yang sama,” katanya.

    Bupati Bantul juga menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, oleh kepala daerah hingga aparatur birokrasi, harus on the track, dan tidak boleh macam-macam.

    “Ini harus sudah menjadi komitmen baru, karena kita menghadapi tantangan yang baru,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Bantul: Presiden Prabowo tekankan kepala daerah untuk kompak

    Bupati Bantul: Presiden Prabowo tekankan kepala daerah untuk kompak

    Kekompakan seluruh kepala daerah bersama Presiden ini ditekankan karena kita mengawali pemerintahan baru Indonesia dan daerah secara serempak

    Bantul (ANTARA) – Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Halim Muslih mengatakan Presiden Prabowo Subianto dalam pengarahannya pada pelantikan kepala daerah di Jakarta, Kamis (20/2), menekankan semua kepala daerah agar menjaga kekompakan dalam menjalankan pemerintahan.

    “Saya Abdul Halim Muslih dan Aris Suharyanta pada tanggal 20 Februari 2025 pukul 10.00 WIB, telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2025-2030,” kata Bupati Halim dalam sambutan pada acara resepsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, di Bantul, DIY, Jumat.

    Menurut dia, pelantikan kepala daerah periode 2025-2030 sudah dipersiapkan sedemikian rupa, dan Presiden menghendaki untuk saat ini perlulah kiranya seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah ini mendapatkan pengarahan yang penting dan strategis untuk Indonesia di masa depan.

    “Kekompakan seluruh kepala daerah bersama Presiden ini ditekankan karena kita mengawali pemerintahan baru Indonesia dan daerah secara serempak, sehingga sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini harus ditegakkan,” katanya.

    Oleh karena itu, kata Bupati Halim, dirinya bersama Wakil Bupati berada di Jakarta selama satu minggu sebelum mengikuti pelantikan untuk mempersiapkan diri menjalani latihan baris-berbaris oleh Mabes Polri dan Kementerian Dalam Negeri.

    “Jadi tidak peduli punya jabatan apapun di sana itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota tetap harus mengikuti pelatihan baris berbaris, hadap kiri, hadap kanan, balik kanan, haluan kiri, haluan kanan,” katanya.

    Bupati mengatakan kegiatan pelatihan baris-berbaris yang diberikan untuk kepala daerah ini nantinya akan dibudayakan di Kabupaten Bantul untuk diberikan kepada para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat serta lurah.

    Terkait dengan resepsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul ini, Bupati mengaku memutuskan agak mendadak karena harus mengikuti acara retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    “Dan harinya tinggal hari ini saja, karena saya jam 14.00 WIB harus berada di Magelang untuk mengikuti retret sampai 28 Februari, setelah itu puasa, jadi satu-satunya hari untuk resepsi pelantikan ya hanya hari ini. Karena itu mohon maaf ini memang mendadak,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati sebut Bantul alami surplus produksi beras 55 ribu ton pada 2024

    Bupati sebut Bantul alami surplus produksi beras 55 ribu ton pada 2024

    Panen padi di wilayah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (Foto ANTARA/Hery Sidik)

    Bupati sebut Bantul alami surplus produksi beras 55 ribu ton pada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa Kabupaten Bantul mengalami surplus produksi beras hingga 55 ribu ton pada tahun 2024.

    “Di Kabupaten Bantul pada tahun 2024 terjadi surplus produksi beras sejumlah 55 ribu ton, jadi walaupun luasan lahan pertanian sawah kita dibanding dengan 20-30 tahun lalu lebih sempit, tetapi jumlah produksi jauh lebih besar,” kata Bupati Halim di Bantul, Kamis.

    Menurut dia, surplus produksi beras di Bantul ini karena produktivitas panen padi per hektare yang meningkat cukup signifikan hingga mencapai sembilan ton per hektare, salah satunya di bulak padi wilayah Kelurahan Canden Jetis, produktivitas panen mencapai 9,3 ton per hektare.

    “Kalau 20-30 tahun lalu rata rata produksi tiga sampai empat ton, sekarang mencapai lebih dari sembilan ton, lahan semakin sempit tapi produksi semakin besar, akhirnya tetap saja surplus yang cukup besar, 55 ribu ton beras, bukan gabah,” katanya.

    Dia mengatakan, salah satu faktor peningkatan produktivitas panen di Bantul adalah penggunaan alat mesin pertanian, benih unggul dan teknologi tepat guna baik yang difasilitasi pemerintah daerah maupun pusat melalui Kementerian Pertanian.

    Bupati mengatakan, bahkan pada tahun 2025, para kelompok tani di Bantul juga akan mendapatkan bantuan alat alat mesin pertanian dari Kementan dalam rangka percepatan perluasan tanam. Hal itu terungkap saat kunjungan Menteri Pertanian dan jajaran ke Bantul beberapa waktu lalu.

    “Beberapa waktu lalu Pak Menteri Pertanian dan jajaran Kementan datang ke Bantul untuk memotivasi kita memastikan bahwa sektor pertanian Bantul harus berjalan dengan baik lancar, agar swasembada pangan tercapai dan para petani lebih sejahtera,” katanya.

    Dia mengatakan, saat ini pemerintah kabupaten melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memetakan para kelompok tani untuk menerima bantuan sarana pertanian itu, dalam rangka mempertahankan dan peningkatan produksi pertanian pangan.

    “Jadi, bantuan alat mesin pertanian termasuk perbaikan irigasi itu akan meningkat secara drastis di Bantul, dan ini akan segera kita realisasikan. Tidak lama lagi Dinas Ketahanan Pangan mengundang kelompok tani untuk menerima bantuan alat alat dan mesin pertanian,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Jembatan Srandakan Lama di Bantul Ambrol, Diduga Akibat Terkikis Aliran Sungai – Halaman all

    Jembatan Srandakan Lama di Bantul Ambrol, Diduga Akibat Terkikis Aliran Sungai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANTUL –Jembatan Srandakan lama di Kelurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, putus pada Kamis (6/2/2025).

    Informasi itu disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Kabupaten Bantul, Antoni Hutagaol.

    Menurut dia, bagian jembatan yang ambrol itu sepanjang 25 meter. 

    Diduga jembatan itu ambruk, karena terkikis aliran sungai yang deras.

    “Jembatan itu ambruk dikarenakan terkikis aliran sungai progo Srandakan dan ambrolnya dam atau groundsill Srandakan,” katanya saat dikonfirmasi Tribunjogja.com, Jumat (7/2/2025).

    Selain dipicu oleh derasnya arus, menurut Antoni, usia jembatan yang sudah mencapai 100 tahun juga turut menyebabkan bangunan ambrol.

    Jembatan Srandakan itu sebelumnya dibangun pada tahun 1925 yang awalnya difungsikan sebagai jalan kereta api dan dialihfungsikan menjadi jalan raya tahun 1951.

    Sementara itu, Kepala pelaksana BPBD Bantul Agus Yuli Herwanta, menyebut, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dari kejadian tersebut.

    “Dan, untuk saat ini, sepanjang Jalan Srandakan lama sudah ditutup, sehingga tidak bisa dilalui oleh warga sekitar,” jelasnya.

    Sementara itu, Plt Kepala DPUPKP Kabupaten Bantul, Jimmy Arlan Manumpak Simbolon, menyampaikan, bahwa jembatan tersebut tidak masuk ke dalam daftar aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul.

    “Kita cek di daftar aset kita, tidak ada. Sepertinya jembatan itu sama seperti jembatan yang di sebelahnya. Masuknya proyek nasional,” tutur dia.

    Terpisah, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyebut, bahwa Jembatan Srandakan lama sudah lama tidak difungsikan, dikarenakan kondisi jembatan itu sudah rusak sejak lama.

    “Jembatan Srandakan lama itu rusak ya itu juga akibat dari ambruknya groundsill,” ucapnya.

    “Dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak sekarang sudah melakukan percepatan penahanan air melalui tetrapod,” tutup dia.

  • KPU DIY: Kepala daerah lima kabupaten/kota ditetapkan akhir Desember

    KPU DIY: Kepala daerah lima kabupaten/kota ditetapkan akhir Desember

    Saat ini KPU RI masih menunggu informasi dari MK terkait area-area mana yang tidak ada perselisihan hasil pemilihan.

    Yogyakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkirakan penetapan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di lima kabupaten/kota se-DIY di akhir Desember 2024.

    Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIY Ibah Muthiah di Yogyakarta, Selasa, menjelaskan bahwa penetapan tersebut mengingat tak satu pun paslon yang mengajukan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kemungkinan akhir Desember untuk penetapan calon terpilih di lima kabupaten/kota di DIY,” ujar Ibah Muthiah.

    Setelah penetapan hasil perolehan suara, dia memastikan masing-masing paslon telah diberi waktu hingga 3 hari untuk mengajukan gugatan sengketa hasil pilkada.

    Meski begitu, baik di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, maupun Kabupaten Gunungkidul, tidak ada yang memanfaatkan rentang waktu tersebut untuk mengajukan gugatan.

    “Yang belum ada gugatan sampai saat ini adalah DIY, Bali, DKI Jakarta, dan Papua Pegunungan,” tutur Ibah.

    Tidak seperti provinsi lainnya, menurut Ibah, KPU DIY tidak menggelar rapat pleno kembali lantaran tidak ada pemilihan gubernur (pilgub).

    Oleh karena itu, dia memperkirakan penetapan calon kepala daerah terpilih di lima kabupaten/kota se-DIY bakal dilakukan pada gelombang pertama atau di akhir Desember 2024.

    “Gelombang satu itu otomatis yang memang tidak ada pengajuan perselisihan ke MK,” ujar dia.

    Sesuai dengan regulasi, penetapan tersebut dapat dilakukan setelah MK bersurat ke KPU RI dilanjutkan pemberian tembusan ke kabupaten/kota.

    Dari rangkaian proses tersebut, Muthiah memperkirakan penetapan calon terpilih di lima kabupaten/kota se-DIY bakal berlangsung akhir Desember 2024.

    “Paling lambat 5 hari. Jadi, kalau MK-nya misalnya suratnya tanggal 20 Desember, berarti KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penetapan calon terpilih maksimal tanggal 25 Desember,” kata dia.

    Sebelumnya, pada Pilkada Kota Yogyakarta pasangan Hasto Wardoyo-Wawan Harmawan unggul dengan meraih 87.485 suara, di Kabupaten Sleman pasangan Harda-Danang unggul dengan 381.580 suara.

    Berikutnya, di Kabupaten Bantul pasangan Abdul Halim Muslih-Aris Suharyanta mengantongi suara tertinggi sebanyak 230.819 suara, di Kabupaten Kulon Progo Agung Setyawan-Ambar Purwoko unggul dengan 119.643 suara, dan di Gunungkidul pasangan Endah Subekti-Joko Parwoto unggul dengan 179.460 suara.

    “Saat ini KPU RI masih menunggu informasi dari MK terkait area-area mana yang tidak ada perselisihan hasil pemilihan,” ujar Ibah Muthiah.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Calon Bupati Bahas Isu Perceraian dalam Debat Pilkada Bantul 2024 Yogyakarta 1 November 2024

    Calon Bupati Bahas Isu Perceraian dalam Debat Pilkada Bantul 2024 Yogyakarta 1 November 2024

    Calon Bupati Bahas Isu Perceraian dalam Debat Pilkada Bantul 2024
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul menggelar debat Pilkada 2024 pada Jumat (1/11/2024).
    Debat putaran pertama ini mempertemukan para calon bupati dan disiarkan langsung oleh TVRI Yogyakarta serta kanal YouTube KPU Bantul.
    Pilkada di Kabupaten Bantul diikuti oleh tiga pasangan calon.
    Calon nomor urut 1 Untoro Hariadi-Wahyudi Anggoro. Calon nomor urut 2 Abdul Halim Muslih-Aris Suharyanta. Dan calon nomor urut 3 Joko B Purnomo-Rony Wijaya Indra Gunawan.
     
    Dalam segmen yang membahas isu sosial, calon bupati nomor urut 1, Untoro Hariadi, menyoroti masalah
    perceraian
    dan kekerasan dalam rumah tangga.
    Ia menanyakan kepada calon bupati nomor urut 2, Abdul Halim Muslih, dan calon bupati nomor urut 3, Joko B Purnomo, tentang cara mengantisipasi masalah tersebut.
    “Pak Halim dan Pak Joko, jika kita mencermati kehidupan keluarga, angka perceraian masih sangat memprihatinkan, begitu pula dengan kekerasan dalam rumah tangga,” ujar Untoro Hariadi.
    Ia menegaskan bahwa meskipun tidak melihat angka secara langsung, masalah ini perlu diantisipasi.
    “Saya tidak melihat angkanya, tapi ini mestinya harus diantisipasi. Mohon cara dari Pak Halim dan Pak Joko, bagaimana mengantisipasi hal ini?” tanyanya.
    Menanggapi pertanyaan tersebut, Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa tingginya angka perceraian tidak bisa dilihat dari perspektif ekonomi semata.
    “Kita juga perlu mempertimbangkan kekuatan mental, ketahanan mental, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang sangat dipengaruhi oleh agama,” jelasnya.
    Halim menambahkan bahwa meningkatkan kecerdasan spiritual merupakan salah satu cara efektif untuk mencegah perceraian, di samping pembangunan ekonomi yang tetap harus dilakukan.
    “Fakta menunjukkan bahwa orang-orang dengan tingkat ekonomi tinggi pun tetap bercerai. Ini menunjukkan ada yang salah, sehingga perspektif agama dan pembangunan mental spiritual harus diterapkan dalam pencegahan perceraian,” ungkapnya.
    Sementara itu, Joko B Purnomo, calon bupati nomor urut 3, menjelaskan beberapa langkah konkret untuk mengatasi masalah ini.
    “Pertama, kita perlu mengoptimalkan lembaga-lembaga yang berwenang memberikan penyuluhan tentang perkawinan. Kedua, kita harus menekan angka perkawinan dini,” ucapnya.
    Joko juga menekankan pentingnya pendampingan bagi keluarga dalam program-program bantuan kesejahteraan sosial, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.
    “Mentalitas masyarakat harus diberikan pemahaman tentang risiko kawin dini, yang dapat menimbulkan masalah ekonomi dan sosial, serta berpotensi mengarah pada perceraian,” tambahnya.
    Dalam kesempatan selanjutnya, Untoro Hariadi memberikan tanggapan atas jawaban dari Halim dan Joko.
    Ia menekankan bahwa banyak permasalahan sosial saat ini berakar dari masalah keluarga.
    “Oleh karena itu, kami bertekad menjadikan keluarga sebagai prioritas. Keluarga adalah entitas dasar yang harus dijaga agar sakinah, mawaddah, warahmah,” ujarnya.
    Untoro menekankan bahwa penguatan keluarga akan menjadi program utama yang diusungnya, dengan rencana membangun satu desa satu klinik konsultasi keluarga dan satu Puskesmas satu psikolog.
    “Usia muda saat ini mengalami tingkat stres yang memprihatinkan, yang dapat berdampak pada kerentanan hubungan keluarga,” pungkasnya.
    Debat publik pertama ini mengusung tema “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Potensi Daerah Kabupaten Bantul.” Materi debat disusun oleh tim akademisi dari berbagai universitas, termasuk UGM, UMY, dan UAD.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Calon Bupati Bahas Isu Perceraian dalam Debat Pilkada Bantul 2024 Yogyakarta 1 November 2024

    Debat Pilkada Bantul, Inisiatif Tiga Paslon untuk Swasembada Pangan Yogyakarta 1 November 2024

    Debat Pilkada Bantul, Inisiatif Tiga Paslon untuk Swasembada Pangan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Debat publik

    calon Bupati
    Bantul yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul berlangsung dinamis, Jumat (1/11/2024).
    Pilkada di Kabupaten Bantul diikuti oleh tiga pasangan calon.
    Calon nomor urut 1 Untoro Hariadi-Wahyudi Anggoro. Calon nomor urut 2 Abdul Halim Muslih-Aris Suharyanta. Dan calon nomor urut 3 Joko B Purnomo-Rony Wijaya Indra Gunawan.
    Pada segmen ketiga, para calon menjawab pertanyaan mengenai upaya mewujudkan
    swasembada pangan
    di Kabupaten Bantul.
    Calon nomor urut 3, Joko B Purnomo, menjelaskan rencananya untuk mencapai swasembada pangan.
    Jika terpilih, ia berkomitmen untuk memberikan rasa nyaman kepada petani dengan mempercepat dan mempermudah penerbitan sertifikat pertanian.
    “Kedua, kita akan anggarkan subsidi PBB tanah pertanian bagi tanah garap oleh petani miskin, bukan semua sawah, tetapi sawah yang digarap petani miskin untuk mata pencarian,” ujar Joko dalam debat yang berlangsung pada Jumat (1/11/2024).
    Joko menambahkan, langkah selanjutnya adalah memberikan ruang dialog kepada petani agar mereka dapat menyampaikan pemikirannya kepada pemerintah terkait masalah pertanian.
    Ia juga berjanji untuk memberikan subsidi benih, subsidi pupuk sesuai kuota, serta alat-alat pertanian.
    “Kemudian kita jaga stabilitas harga panen,” kata dia.
    Menanggapi pernyataan Joko,
    calon bupati
    nomor urut 1, Untoro mengingatkan bahwa jika pertanian hanya dilihat dari kacamata tradisional, maka hal itu hanya akan menjadi lip service.
    “Problem pertanian dari hari ke hari tantangannya berat. Kalau dilihat dari kacamata tradisional, maka itu sebenarnya semacam lip service. Pertanian ke depan harus dipandang secara integrasi,” ucap Untoro.
    Menurut Untoro, pertanian saat ini seharusnya tidak hanya berbicara tentang sawah, tetapi juga mencakup urban farming.
    “Kita tidak melihat sawah, tetapi kita harus memperluas pertanian kita, seperti urban farming dan lain-lain,” ujarnya.
    Ia menambahkan bahwa pertanian mencakup perkebunan dan peternakan, sehingga jika hanya fokus pada agronomi, penyelesaiannya akan tetap tradisional.
    “Kita tidak melihat sawah, tetapi kita harus memperluas pertanian kita, seperti urban farming dan lain-lain,” ujarnya.
    Calon nomor urut 2, Abdul Halim Muslih, menekankan bahwa untuk mewujudkan swasembada pangan di Bantul, perlu penerapan teknologi dan metode baru, bukan hanya bantuan.
    “Membangun pertanian atau swasembada pangan di Bantul tidak hanya bicara bantuan-bantuan saja. Bantuan mesin-mesin, bantuan alat pertanian. Tetapi bagaimana produksi pertanian ini harus menerapkan teknologi dan metode yang baru,” kata Halim.
    Halim menjelaskan bahwa pertanian di Bantul tidak hanya menerapkan mekanisasi, tetapi juga elektrifikasi dan digitalisasi pertanian.
    “Bahkan kita uji coba pertanian di lahan pasir di pantai selatan kita. Jadi petani tidak hanya diberikan bantuan saja, tetapi metode harus lebih modern dan efisien,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Buka Peluang Bantuan 10 Kg Beras Lanjut Terus Usai Juni 2024

    Jokowi Buka Peluang Bantuan 10 Kg Beras Lanjut Terus Usai Juni 2024

    Yogyakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji program bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CBP) akan diberikan kepada masyarakat penerima manfaat secara kontinu bahkan setelah Juni 2024.

    Hal tersebut Jokowi sampaikan saat menyerahkan bantuan pangan beras 10 kilogram di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Selasa (30/1).

    Jokowi turut didampingi Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

    “Nanti akan diberikan Januari, Februari, Maret setuju mboten? yang tidak setuju angkat tangan. Setelah Maret akan dilanjutkan lagi April, Mei, Juni, setuju mboten?” tanya Jokowi.

    Jokowi menyebut beras yang diserahkan kepada masyarakat tersebut merupakan beras pilihan yang memiliki kualitas paling baik alias premium. Ia pun meminta masyarakat untuk langsung mencobanya di rumah.

    “Nanti setelah Juni saya akan hitung-hitung lagi APBN kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi,” imbuhnya.

    Sementara itu, salah seorang warga penerima, Suparjani mengaku senang dengan program bantuan pangan tersebut.

    Ia pun berharap bantuan pangan tersebut bisa terus dilanjutkan ke depannya. Selain itu, ia juga berharap agar bantuan sosial bisa diberikan secara meluas dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan.

    “Harapannya ke depannya bisa berlanjut, ke depannya bisa merata bantuannya, warga negara Indonesia bisa sejahtera, dan rakyat Indonesia bisa merasakan semuanya, tepat sasaran,” ujarnya.

    Presiden Jokowi  menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan berupa 10 kilogram (kg) beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sejak beberapa bulan lalu demi membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga beras. 

    Mengutip akun X milik Jokowi, bantuan diberikan kepada 22 juta masyarakat penerima manfaat. Rencananya bantuan disalurkan hingga Juni 2024.

    Nantinya, setiap keluarga akan menerima bansos 10 kg beras setiap bulan.

    “Bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat di Indonesia sendiri akan diterima hingga bulan Juni 2024,” tulis Jokowi dalam akun X miliknya, @jokowi, Senin (29/1).

    (khr/agt)