Xcloud.id

Tag: Abdul Halim Muslih

  • Pemkab Bantul Maksimalkan Sumber Daya Perikanan Lewat Restocking dan Inovasi Olahan Ikan

    Pemkab Bantul Maksimalkan Sumber Daya Perikanan Lewat Restocking dan Inovasi Olahan Ikan

    JAKARTA – Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Abdul Halim Muslih menegaskan bahwa wilayah Bantul memiliki potensi perikanan yang sangat besar, terutama karena banyaknya perairan umum yang membentang dari Kali Oya di sisi timur hingga Kali Progo di bagian barat.

    “Bantul memiliki sumber daya perairan yang luas, sehingga potensi perikanan kita sangat besar,” ujar Abdul Halim seusai menghadiri Peringatan Hari Ikan Nasional 2025 di Pasar Blumbang Dewikerten, Banguntapan, Minggu.

    Melihat potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terus melakukan restocking atau penebaran benih ikan di perairan umum maupun kolam-kolam budidaya. Upaya ini bertujuan menjaga kelestarian biota sungai sekaligus meningkatkan ketersediaan ikan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat.

    “Kita rutin menebar benih agar keanekaragaman ikan sungai tetap terjaga dan hasil tangkapan bertambah. Selain itu, Bantul juga memiliki wilayah pesisir di selatan yang mendukung produksi ikan laut,” jelasnya.

    Menurut Bupati Halim, peningkatan produksi perikanan menjadi penting mengingat ikan merupakan sumber protein yang baik dan sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu, pengembangan perikanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses budidaya hingga pengolahan.

    “DKP memiliki program yang mencakup produksi hingga pasca-produksi. Dari sisi pengolahan, kita dorong inovasi supaya produk olahan ikan semakin higienis dan kualitas gizinya tetap terjaga,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pelaku UMKM pengolahan ikan di Bantul kian berkembang, menandakan pasar produk perikanan semakin menjanjikan.

    Kepala DKP Bantul, Istriyani, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan dan pada saat bersamaan mengajak kelompok pembudidaya untuk terus meningkatkan produksi.

    “Target produksi ikan Bantul tahun ini sekitar 14 ribu ton, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya. Namun jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan yang ada,” ujarnya.

  • Hari Listrik Nasional: Tanggal Peringatan, Sejarah hingga Fakta Menarik – Page 3

    Hari Listrik Nasional: Tanggal Peringatan, Sejarah hingga Fakta Menarik – Page 3

    Dalam perjalanannya, sektor ketenagalistrikan Indonesia mengalami perkembangan pesat. Dari awalnya hanya mengandalkan pembangkit kecil di kota-kota besar, kini jaringan listrik telah menjangkau hampir seluruh wilayah nusantara.

    PT PLN (Persero) sebagai perusahaan negara yang bertanggung jawab atas penyediaan tenaga listrik nasional terus berinovasi dalam menciptakan akses energi yang merata. Upaya itu mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, surya, hingga angin sejalan dengan komitmen pemerintah menuju energi bersih dan berkelanjutan.

    Peringatan Hari Listrik Nasional ke-80 tahun ini mengusung semangat “Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan.” Melalui program ini, PLN menyalakan harapan bagi lebih dari delapan ribu keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menuturkan, inisiatif tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian PLN terhadap masyarakat yang hingga kini belum menikmati terang listrik.

     “Hari Listrik Nasional menjadi hari yang membawa terang bagi masyarakat,” ujar dia.

    Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, turut mengapresiasi program ini dan menilai bahwa listrik bukan hanya kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan ekonomi daerah.

    Di balik perkembangan teknologi dan sistem kelistrikan yang semakin maju, semangat gotong royong tetap menjadi fondasi utama PLN. Dalam setiap peringatan Hari Listrik Nasional, insan PLN di seluruh Indonesia berkomitmen untuk tidak hanya menyalakan lampu, tetapi juga menyalakan harapan.

    Melalui berbagai kegiatan sosial, seperti bantuan sambungan listrik gratis bagi keluarga prasejahtera dan perbaikan rumah ibadah, PLN terus membuktikan listrik bukan sekadar energi, melainkan bagian dari kehidupan yang membawa kesejahteraan.

    80 Tahun Terang untuk Negeri

    80 tahun perjalanan kelistrikan Indonesia adalah kisah tentang cahaya, perjuangan, dan pengabdian. Cahaya yang dahulu menjadi simbol kemerdekaan kini menjelma menjadi sumber kehidupan modern bangsa.

    Di tengah perubahan zaman, semangat Hari Listrik Nasional tetap sama  menerangi negeri, menumbuhkan harapan, dan memastikan setiap sudut Indonesia mendapatkan hak yang sama untuk hidup dalam terang.

     

     

     

  • Pemerintah bangun lima gerai pergudangan perlengkapan KDMP di Bantul

    Pemerintah bangun lima gerai pergudangan perlengkapan KDMP di Bantul

    Nantinya aktivitas bisnis dari gerai pergudangan KDMP tersebut yang akan didampingi pemerintah kabupaten

    Bantul (ANTARA) – Pemerintah RI memberikan bantuan pembangunan lima gerai pergudangan dan perlengkapan Koperasi Desa Merah Putih di lima kelurahan wilayah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Ini satu komitmen pemerintah pusat, Presiden Prabowo melalui Kementerian Koperasi, dan Kementerian Desa akan membangunkan 80.000 gerai pergudangan pertokoan bagi KDMP, termasuk di kabupaten Bantul,” kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai peletakan batu pertama pembangunan gerai di Bantul, Jumat sore.

    Pada tahap awal ini, untuk wilayah Bantul yang melakukan peletakan batu pertama pembangunan gerai itu ada di Kelurahan Wukirsari Imogiri, Kelurahan Pleret Pleret, Kelurahan Srimartani Piyungan, Kelurahan Timbulharjo Sewon, dan Kelurahan Srihardono Pundong.

    Menurut Bupati, akan ada sebanyak 75 gerai tersebut di Kabupaten untuk mendukung operasional KDMP di 75 kelurahan se-Bantul, sehingga nanti secara bertahap pembangunan gerai dilakukan di kelurahan lain yang KDMP terkendala dengan gerai.

    “Jadi ini nanti akan menyelesaikan problem yang selama ini dimiliki oleh KDMP di Bantul, yaitu tiadanya tempat berusaha, dan dengan adanya rencana pembangunan di pembangunan gerai, gudang, toko dalam satu komplek ini problem mendasar itu nanti bisa selesai,” katanya.

    Bupati mengatakan, nantinya aktivitas bisnis dari gerai pergudangan KDMP tersebut yang akan didampingi pemerintah kabupaten mulai dari pembentukan badan hukum yang kebetulan saat ini sudah selesai semuanya di seluruh KDMP 75 kelurahan.

    “Para lurah ini kita minta untuk mendata warga miskin, nanti akan dibiayai melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (P2BMP) yang Rp50 jutaan itu sebagian nanti akan kita gunakan untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib bagi warga miskin,” katanya.

    Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0729/Bantul Letkol Kav. Fikri Nurheldi mengatakan dalam proses pembangunan atau pekerjaan fisik gerai pergudangan dan perlengkapan KDMP di Bantul, personel Kodim dilibatkan mulai dari pondasi sampai pendirian koperasi.

    “Jadi kita dilibatkan dalam hal ini dan membantu mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait, terkait dengan pembangunan gerai maupun pergudangan dan perlengkapan Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.

    Dia mengatakan, kesiapan dari Kodim dalam membantu pembangunan gerai adalah dengan memberikan pembekalan pada anggota terkait pekerjaan fisik, kemudian membentuk Satuan Tugas (Satgas) KDMP di seluruh kelurahan Bantul.

    “Nanti setiap desa ada, kita rencanakan 75 gerai sesuai dengan jumlah kelurahan di Bantul, kalau kita dilibatkan semua, intinya kita akan membekalkan anggota kita, membentuk satgas untuk dapat membangun gerai gerai ini sejak dari pondasi sampai pendirian koperasi,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab mantapkan Bantul sebagai nominator kota kreatif dunia UNESCO

    Pemkab mantapkan Bantul sebagai nominator kota kreatif dunia UNESCO

    Bantul (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar kegiatan bertajuk “Mataram Culture Festival 2025” sebagai bagian dari upaya memantapkan daerah ini sebagai nominator Kota Kreatif Dunia Versi UNESCO Creative Cities Network (UCCN).

    “Ini merupakan upaya kita sebagai kota kreatif, terlebih kreativitas warga Kabupaten Bantul ini bahkan telah tembus sebagai nominator kota kreatif dunia versi UNESCO (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa),” kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Senin.

    Saat mengunjungi festival di Lapangan Stadion Sultan Agung Bantul, Abdul Halim menyebut kreativitas masyarakat Bantul baik yang diwujudkan dalam produk industri kreatif maupun seni budaya menjadi kebanggaan tersendiri, karena dapat membawa Bantul menjadi kabupaten kreatif tingkat dunia.

    “Tidak hanya itu, juga sebagai kabupaten seni dan budaya yang menjadi percontohan, teladan bagi pengembangan seni dan budaya di Indonesia, bahkan event event yang ada tidak hanya levelnya tingkat lokal Bantul, tapi juga regional, nasional juga internasional,” katanya.

    Bupati juga mengungkapkan, Kabupaten Bantul terpilih sebagai venue atau lokasi balapan kuda tingkat nasional. Bahkan sebelumnya di kawasan pantai selatan Bantul, menjadi tempat untuk pelaksanaan festival layang-layang internasional atau Jogja International Kite Festival.

    “Sebentar lagi akan diselenggarakan festival lampion di kawasan Pantai Parangtritis, ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul adalah kabupaten tempat venue pariwisata yang terkemuka, tidak hanya di DIY, tapi bahkan Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 9 Bupati Bantul: Kasus Mafia Tanah yang Menimpa Mbah Tupon Sudah di Ujung Eksekusi Yogyakarta

    9 Bupati Bantul: Kasus Mafia Tanah yang Menimpa Mbah Tupon Sudah di Ujung Eksekusi Yogyakarta

    Bupati Bantul: Kasus Mafia Tanah yang Menimpa Mbah Tupon Sudah di Ujung Eksekusi
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kasus mafia tanah
    yang menimpa Mbah Tupon warga Bangunjiwo, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih bergulir.
    Bahkan,
    Bupati Bantul
    Abdul Halim Muslih pada Jumat (13/6/2025) melakukan pertemuan tertutup dengan tim hukum yang mendampingi Mbah Tupon.
    Saat disinggung soal hasil pertemuan itu ia menjelaskan bahwa kasus yang menimpa Mbah Tupon ini sudah dalam tahap akhir.
    “Secara umum sudah di ujung eksekusi,” kata Halim, Sabtu (14/6/2025).
    Menurut dia aparat penegak hukum (APH) sudah siap untuk mengembalikan hak Mbah Tupon.
    “Kejaksaan maupun APH terkait pengembalian hak-hak Mbah Tupon,” kata dia.
    Dalam pertemuan dengan tim hukum pendamping Mbah Tupon Halim tidak merincinya dengan detail, lantaran kasus ini kewenangannya berada di penegak hukum.
    “Sudah ranah aph kami tidak bisa sampaikan detailnya. Karena masih ada proses yang harus dilalui,” kata dia.
    “Silakan tanya ke Polda (DIY),” imbuhnya.
    Halim menjamin Pemkab Bantul tetap akan mengawal kasus ini hingga rampung, Pemkab Bantul juga sudah membentuk tim hukum pendamping Mbah Tupon untuk mendampingi.
    “Pasti (sampai kasus selesai), Pemkab sebagai pembelanya,” kata dia.
    Di sisi lain kuasa hukum Mbah Tupon, Sukiratnasari menyampaikan pihaknya telah menerima informasi nama-nama yang sudah ditetapkan tersangka oleh Polda DIY.
    “Memang sudah ditetapkan tujuh tersangka, di antaranya Bibit Rustanto, Triono, Triyono, Fitri Wartini, Indah Fatmawati, Muhammad Ahmadi dan Anhar Rusli,” katanya.
    Sebelumnya, Jogja Police Watch (JPW) mendesak Polda DIY untuk segera umumkan tersangka kasus dugaan mafia tanah yang dialami Mbah Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, DIY.
    Kadiv Humas JPW Baharuddin kamba mengatakan tanah milik Mbah Tupon seluas 1.655 meter persegi terancam hilang karena diduga ulah nakal mafia tanah.
    Tanah tersebut tiba-tiba berganti nama dan dijaminkan ke bank.
    Kasus yang dialami Mbah Tupon hingga kini telah masuk tahap penyidikan di Polda DIY.
    “Jika sudah memenuhi minimal dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam
    kasus mafia tanah
    yang dialami Mbah Tupon, maka segera saja Polda DIY untuk mengumumkan tersangka dalam kasus ini,” ujar Kamba, Jumat (13/6/2025).
    Menurutnya dengan ditetapkannya tersangka agar kasus ini ada kepastian hukum.
    “Jangan kesannya ditarik ulur dengan tidak segera mengumumkan tersangka,” kata Kamba.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panen Jagung Melimpah, Kementan Tegaskan Tak Perlu Impor

    Panen Jagung Melimpah, Kementan Tegaskan Tak Perlu Impor

    Bantul, Beritasatu.com – Pemerintah optimistis tidak akan lagi mengimpor jagung untuk pakan, seusai menyaksikan hasil panen jagung yang melimpah di Kabupaten Bantul, DIY. Panen raya yang digelar Sabtu (14/6/2025) di Bulak Balong Opak, Klaras, Dusun Canden, Kapanewon Jetis menorehkan hasil ubinan hingga 9,11 ton per hektare, jauh di atas rata-rata nasional 4-5 ton per hektare.

    Kegiatan ini dihadiri Dirjen Tanaman Pangan Kementan Yudi Sastro, bersama Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, jajaran TNI-Polri, serta perwakilan BBWSO dan Dinas Pertanian DIY.

    “Kebutuhan jagung pakan nasional sekitar 15 juta ton. Melihat hasil seperti ini, kami pastikan tak perlu lagi impor jagung pakan. Untuk pangan, yang diimpor pun nantinya akan diekspor kembali dalam bentuk olahan,” tegas Yudi Sastro.

    Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Pertanian, TNI, Polri, dan pemda sebagai pilar utama ketahanan pangan. Ia juga menyoroti keberhasilan ekspor jagung dari berbagai wilayah, seperti Kalimantan Barat, Surabaya, Gorontalo, dan NTB.

    “TNI dengan padinya, Polri dengan jagungnya, pemda dengan dukungan infrastrukturnya. Apabila satu visi dan satu langkah, swasembada pangan bukan sekadar harapan,” ujar Yudi.

    Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebut skema pertanian saat ini, termasuk jaminan harga dan infrastruktur produksi, membuat petani semakin sejahtera. Bantul bahkan mencatat surplus beras dan jagung pada tahun ini.

    “Dengan jaminan harga jagung Rp 5.500 per kilogram (kg) dan padi Rp 6.500 per kg, serta dukungan irigasi dan prasarana, tata kelola pertanian dari hulu ke hilir kini semakin kuat,” ujarnya.

    Kapolres Bantul AKBP Novita Eka Sari mengungkap, lokasi panen raya dahulunya adalah lahan tidur seluas 3 hektare. Namun kini, berkat inisiatif Polri, lahan tersebut sukses ditanami jagung dengan hasil tinggi.

    “Target nasional 1 juta hektar lahan jagung tahun ini akan terus kami dukung. Ini bukti lahan tidur pun bisa disulap jadi sumber ketahanan pangan,” tutupnya.

  • Wukirsari Ditetapkan Jadi Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual

    Wukirsari Ditetapkan Jadi Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual

    Bantul, Beritasatu.com – Kalurahan Wukirsari di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, resmi ditetapkan sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual Tahun 2025 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.

    Penghargaan tersebut diberikan atas konsistensi masyarakat Wukirsari dalam melestarikan kekayaan budaya, khususnya dalam bidang batik tulis yang telah menjadi ciri khas wilayah ini. Penetapan ini diumumkan saat kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto, ke kantor Bupati Bantul, Jumat (14/6/2025) sore.

    Dalam kunjungan itu, Agung secara simbolis menyerahkan piagam Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual Tahun 2025 kepada Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih. Penghargaan ini diberikan dalam kategori Kawasan Karya Cipta.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih juga kepada bapak lurah, serta seluruh pihak yang telah mendukung proses ini,” ujar Abdul Halim Muslih.

    Ia berharap penghargaan ini akan memperkuat posisi Wukirsari sebagai daerah yang kaya potensi budaya, serta mendorong masyarakat untuk terus berkarya.

    “Sangat besar artinya bagi Wukirsari sendiri dan Bantul, agar tidak hanya sekadar dilestarikan, tetapi Wukirsari akan semakin percaya diri sehingga lebih termotivasi, terdorong untuk meningkatkan karya ciptanya. Semoga pak lurah bisa membuat program-program yang menguatkan Wukirsari sebagai kawasan karya cipta,” imbuhnya.

    Lurah Wukirsari, Susilo Hapsoro mengatakan pengakuan ini tidak lepas dari komitmen warga dalam melestarikan budaya membatik yang berkembang di tiga padukuhan, yakni Cengkehan, Giriloyo, dan Karangkulon.

    “Budaya membatik ini sudah ada sejak Sultan Agung membangun makam raja-raja Mataram di Imogiri. Hingga kini, pembatik aktif di wilayah kami berjumlah 643 orang,” jelasnya.

    Dari seluruh Indonesia, hanya dua wilayah yang menerima penghargaan ini, yaitu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kelurahan Wukirsari.

    Selain batik, Wukirsari juga dikenal akan kerajinan tatah sungging, seni menghias wayang kulit yang masih bertahan hingga kini. Sentra utama kerajinan ini berada di Padukuhan Pucung dengan lebih dari 400 perajin aktif.

  • DPD: Kolaborasi antar-OPD pemkab/pemkot tingkatkan pelayanan publik

    DPD: Kolaborasi antar-OPD pemkab/pemkot tingkatkan pelayanan publik

    data Ombudsman RI menyebutkan tingkat kepatuhan standar pelayanan publik di kabupaten dan kota se-Indonesia baru sekitar 54 persen pada tahun 2023

    Bantul (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menyatakan kolaborasi antar-OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) itu perlu untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal.

    GKR Hemas dalam kunjungan ke Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa, mengatakan data Ombudsman RI menyebutkan tingkat kepatuhan standar pelayanan publik di kabupaten dan kota se-Indonesia baru sekitar 54 persen pada tahun 2023.

    “Karena itu, dalam hal ini kita harus berkolaborasi untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal minimal di atas 70 persen,” kata anggota DPD wakil DIY tersebut.

    Oleh karenanya, kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan dan manajemen pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

    “Kegiatan ini merupakan tekad bersama membangun daerah, khususnya kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk terus ditingkatkan agar bisa bersaing,” katanya.

    Dalam kunjungan tersebut, GKR Hemas yang didampingi Bupati Bantul Abdul Halim Muslih berdialog langsung dengan para kepala OPD dan camat di lingkungan Pemkab Bantul guna menyerap informasi serta masukan terkait berbagai aspek pelayanan publik.

    Sementara itu, Bupati Halim mengatakan Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan penghargaan atas inovasi daerah dan kepada ASN sebagai inovator dalam hal pelayanan publik.

    Bupati juga mengatakan, upaya penyempurnaan digitalisasi layanan publik juga selalu disederhanakan di masing-masing OPD.

    “Hasil evaluasi kinerja pelayanan publik Kabupaten Bantul oleh Kemenpan RB pada 2024 di angka 4,18 kategori A- (sangat baik), sementara dari Ombudsman di angka 97,21 kategori A (kualitas tertinggi). Tren indeks survei kepuasan masyarakat dari 2020-2024 juga mengalami kenaikan,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bertambah Lagi Warga Bantul Jadi Korban Mafia Tanah, Modusnya Sama Yogyakarta 8 Mei 2025

    Bertambah Lagi Warga Bantul Jadi Korban Mafia Tanah, Modusnya Sama Yogyakarta 8 Mei 2025

    Bertambah Lagi Warga Bantul Jadi Korban Mafia Tanah, Modusnya Sama
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Polres Bantul
    sedang menyelidiki kasus dugaan
    mafia tanah
    yang menimpa seorang warga Kasihan,
    Bantul
    , DI Yogyakarta.
    Modus operandi yang digunakan adalah menawarkan bantuan untuk balik nama sertifikat, namun proses tersebut tidak pernah terealisasi dan sertifikat malah digunakan sebagai agunan bank.
    Setidaknya, ini sudah kasus ke-3 di Bantul dengan modus yang serupa.
    Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana, menjelaskan bahwa peristiwa ini bermula ketika korban berinisial IR (40) bertemu dengan MWE (48), seorang warga Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, pada Senin, 10 April 2023.
    Saat itu, IR memang berniat untuk membalik nama sertifikatnya, dan MWE menawarkan jasanya dengan biaya yang disepakati sebesar Rp 11,4 juta.
    “Terlapor menjanjikan antara 1-2 tahun sertifikat selesai,” ungkap Jeffry saat dihubungi wartawan melalui telepon pada Kamis (8/5/2025).
    Jeffry menambahkan, IR telah menyerahkan sertifikat dan uang tunai sebesar Rp 11,5 juta kepada MWE. Namun, hingga tahun lalu (2024), tidak ada perkembangan dalam proses tersebut.
    Situasi semakin memburuk ketika pada 11 November 2024, IR didatangi oleh petugas bank swasta.
    “Pihak bank menerangkan bahwa sertifikat korban dengan nomor HM 04210 telah dijaminkan oleh terlapor,” jelasnya.
    Setelah menyadari penipuan tersebut, IR mencoba menghubungi MWE, namun tidak bisa dijangkau.
    Usaha pencarian pun dilakukan, tetapi MWE sudah tidak dapat ditemukan.
    Akhirnya, korban melaporkan kasus ini ke Polres Bantul, dan saat ini penyelidikan sedang berlangsung.
    Sebelumnya, ada 2 kasus mafia tanah yang membuat resah masyarakat, yaitu kasus tanah Mbah Tupon dan Bryan Manov. Keduanya adalah warga Bantul.
    Saat ini, Polda Yogyakarta sedang menyelidiki kedua kasus tersebut. Sertifikat tanah milik Mbah Tupon dan Bryan Manov pun sudah diblokir untuk kepentingan penyelidikan.
    Kasus mafia tanah di Bantul tahun 2025 ini mencuat ketika Mbah Tupon (68), warga Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diberitakan terancam kehilangan tanah seluas 1.655 meter persegi dan bangunan berupa dua rumah. Sebab, sertifikat pada tanah itu telah beralih nama.
    Kronologi peristiwa tersebut bermula pada pada 2020, saat itu Mbah Tupon hendak menjual sebagian tanah miliknya, yaitu 298 meter persegi dari total 2.100 meter persegi.
     
    Pembeli berinisial BR ingin membeli tanah milik Mbah Tupon seluas 298 meter persegi.
    Pada momen itu, Mbah Tupon juga menghibahkan sebagian tanahnya untuk jalan seluas 90 meter persegi, dan setelah itu ia menghibahkan tanah seluas 54 meter persegi untuk gudang RT.
    Sertifikat tanah tersebut lantas dipecah. Untuk sertifikat tanah hibah tersebut sudah jadi.
    Lalu, BR menawarkan memecah sertifikat pada sisa tanah seluas 1.655 meter persegi menjadi 4 sertifikat. Empat sertifikat tanah itu rencananya akan atas nama Mbah Tupon dan anak-anaknya sebanyak tiga orang.
    Namun yang terjadi adalah sertifikat milik Mbah Tupon itu sudah beralih tangan, dengan atas nama inisial IF. Sertifikat ini lalu diagunkan ke bank dengan utang senilai Rp 1,5 miliar.
    Pihak bank lalu datang ke rumah Mbah Tupon dengan membawa salinan sertifikat tersebut dan menyampaikan kepada anak Mbah Tupon bahwa sertifikat telah diagunkan.
    Selama uang telah diterima IF, yang bersangkutan tak pernah mengangsur selama 4 bulan. Alhasil tanah dan dua rumah milik keluarga Mbah Tupon dilelang tahap pertama oleh bank.
    Kasus mbah Tupon ternyata memicu laporan lain dari warga Bantul bernama
    Bryan Manov Qrisna Huri
    (35) di Argajadan, Tamantirto, Kasihan.
    Ia diberitahu bahwa tanah warisan keluarganya sudah beralih kepemilikan atas nama orang lain dan telah diagunkan ke bank. 
    Menurut Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, kasus Bryan ini memiliki kesamaan dengan kasus yang menimpa Mbah Tupon, namun dalam konteks yang lebih ekstrem.
    “Jadi ada kisah yang mirip tetapi ini lebih ekstrem lagi. Tidak ada satupun tanda tangan keluarga Mas Bryan itu, kok tiba-tiba sertifikat itu berubah nama. Ini lebih ekstrem lagi dibanding Mbah Tupon,” ujar Halim kepada wartawan di Bantul, Rabu (7/5/2025). 
     
    Dalam perbandingan dengan kasus Mbah Tupon, Halim menjelaskan bahwa Mbah Tupon tidak dapat membaca dan menulis, sehingga ia menandatangani dokumen yang disiapkan oleh orang yang sebelumnya dipercaya. Namun, dalam kasus keluarga Bryan, Halim mencurigai adanya pemalsuan dokumen.
    “Gimana bisa beralih kalau tidak ada akta jual beli, kan tidak mungkin. Dan dalam akta apapun pasti diperlukan tanda tangan pemilik sertifikat, dan itu tidak pernah ada,” tegas Halim.
    Lebih lanjut, Halim menyatakan bahwa tidak ada anggota keluarga Bryan yang buta huruf. Dia juga mencatat bahwa terdapat indikasi keterlibatan pihak-pihak yang sama dalam kedua kasus tersebut.
    “Ada indikasi mafianya sama, karena investigasi kok menemukan nama-nama yang mirip. Tapi apakah orangnya sama atau tidak masih terus didalami,” ungkapnya.
    Halim menambahkan bahwa transaksi pemindahan nama dalam kedua kasus, baik Mbah Tupon maupun Bryan, telah melibatkan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
    Menurutnya, petugas penarik tidak memiliki kepentingan untuk memvalidasi sertifikat tersebut atas nama siapa sebenarnya.
    “Jadi keduanya memang meyakinkan bahwa telah terjadi peralihan hak, buktinya mereka bayar BPHTB. Ini berarti akta jual belinya palsu, dan yang mengherankan memang sertifikatnya itu bisa demikian mudah beralih ke tangan orang lain tanpa ada pembubuhan tanda tangan sekalipun,” tutup Halim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gerak Bersama Kampus di Yogyakarta Atasi Persoalan Pengelolaan Sampah

    Gerak Bersama Kampus di Yogyakarta Atasi Persoalan Pengelolaan Sampah

    Liputan6.com, Yogyakarta – Mengatasi masalah sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengatakan persoalan pengelolaan sampah menjadi sangat krusial sehingga perlu bahu-membahu dalam menyelesaikannya.

    “Persoalan sampah ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah semata,” ujar Ari dalam sambutannya pada perayaan Hari Peduli Sampah Nasional bertajuk Kolaborasi untuk DIY Bersih yang berlangsung di Intermediate Treatment Facility(ITF) Bawuran, Kabupaten Bantul, Selasa (11/3/2025).

    Ari mengatakan perguruan tinggi yang memiliki teknologi dalam pengelolaan sampah sudah seharusnya mulai dihilirisasi ke masyarakat bukan hanya sekedar penelitian semata. Pihaknya memastikan UGM berkomitmen menyelesaikan pengelolaan sampah dengan mengalokasikan 25% dari keseluruhan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UGM untuk penempatan di DIY. “Sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat akan dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan,” terangnya.

    Selain UGM, beberapa perguruan tinggi lainnya yang berkomitmen dalam pengelolaan sampah di DIY yaitu Universitas Ahmad Dahlan, UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa, Universitas Sanata Dharma, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Teknologi Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Janabadra, serta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Komitmen ini terlihat dari penandatanganan petisi kolaborasi penanganan sampah melalui program KKN.

    UGM juga menyerahkan sejumlah buku Panduan KKN Tematik Kolaboratif Pengelolaan Sampah di DIY. Harapan dari kegiatan kolaborasi KKN Tematik Persampahan ini bisa mempercepat penyelesaian masalah persampahan dari hulu, yaitu kebiasaan masyarakat, hingga memunculkan inovasi dalam berbagai bidang untuk bisa mengurangi sampah dari sumber.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo mengatakan dalam satu tahun terakhir pengelolaan sampah di DIY sudah bertransformasi, dari sebelumnya menggunakan sistem kumpul-angkut-buang dengan menggunakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai ujung tombak, menjadi kurangi sampah dari sumber-pilah-dan diolah. Tapi berdasarkan evaluasi, masih ada timbulan sampah yang belum bisa diolah dengan cara-cara yang belum sesuai dengan ketentuan standar ramah lingkungan.

    “HPSN 2025 tingkat DIY ini menjadi momentum kita bersama untuk terus melakukan perbaikan, karena itu Pemda menggandeng lebih banyak pihak untuk mempercepat proses transformasi pengelolaan sampah di Yogyakarta,” jelasnya.

    Pemerintah Kabupaten Bantul memulai uji coba Intermediate Treatment Facility (ITF) Pusat Karbonasi Bawuran sebagai salah satu fasilitas insinerasi sampah residu. Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menjelaskan dalam tahap uji coba, ITF yang sudah mendapatkan izin operasional dari DLH ini akan digunakan untuk menginsinerasi 50 ton sampah residu per hari.

    ITF Bawuran dibangun oleh Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma, ITF Bawuran nantinya akan dapat menangani sampah hingga 300 ton per hari. “Dengan rerata residu sampah Kabupaten Bantul yang mencapai 15% dari total timbunan sampah, sisa kapasitas dari ITF bisa dioptimalkan melalui kerja sama antara Kabupaten dan Kota di DIY. Saya optimis fasilitas ini bisa mempercepat proses penyelesaian sampah. Mudah-mudahan kerja sama ini akan terus ditingkatkan bersama kampus-kampus yang ada di di DIY,” ujarnya berkaitan dengan pengelolaan sampah.