Xcloud.id

Tag: Abdul Halim Iskandar

  • 1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan keterkaitan eks Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Abdul Halim Iskandar sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur pada periode 2019-2024 sebelum akhirnya ditunjuk sebagai eks Mendes PDTT oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Asep mengatakan, tempus atau waktu dugaan korupsi dana hibah Jatim itu terjadi saat Abdul Halim masih menjabat sebagai anggota DPRD sehingga penyidik melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan pemeriksaan.
    “Jadi, untuk mantan Menteri Desa ini, yang bersangkutan itu pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Tentunya masih di lingkup waktu tersebut sehingga kami juga membutuhkan informasi terkait dengan masalah pokir ini. Seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Sementara itu, KPK mengatakan, La Nyalla sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim.
    Asep mengatakan, KPK mendalami program-program yang dilakukan KONI yang berkaitan dengan dana hibah pokir tersebut.
    “Jadi, ada (dana hibah) yang dititipkan di beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Makanya termasuk ke dinas-dinasnya tersebut kita memanggil kepala dinas maupun wakil kepala dinas dan juga beberapa pejabat struktural di dinas tersebut untuk mengonfirmasi terkait dengan penerimaan pokir dimaksud,” ujar dia.
    Sedangkan untuk Gubernur Jawa Timur Khofifah, KPK menggali keterangan keterkaitan dana hibah yang digunakan DPRD dengan pihak pemerintah daerah (pemda).
    Asep mengatakan, KPK menelusuri alur aturan pembagian dana hibah pokir tersebut dan pertemuan antara Pemprov Jatim dan DPRD terkait dana yang dikorupsi tersebut.
    “Jadi, kami juga menyusuri asal dana pokir ini. Menyusuri bagaimana pembagiannya, pengaturannya, dan lain-lainnya. Seperti itu, bagaimana pertemuan-pertemuan antara eksekutif dengan legislatif. Bagaimana pembagiannya, presentasinya, dan lain-lainnya,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menetapkan 21 tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022.
    “Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 tersangka,” kata Asep.
    Asep mengatakan, dari puluhan tersangka itu terdapat beberapa nama, yaitu eks Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dan Anwar Sadad selaku Anggota DPR RI yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.
    Dia mengatakan, kasus suap ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024.
    Selanjutnya, KPK menahan empat tersangka pemberi suap terhadap Kusnadi.
    Mereka adalah Hasanuddin, yang merupakan Anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 dan sebelumnya berstatus pihak swasta dari Kabupaten Gresik, Jatim; Jodi Pradana Putra selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur; Sukar, yang merupakan eks Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur; dan Wawan Kristiawan selaku pihak swasta dari Tulungagung.
    “Terhadap keempat tersangka tersebut, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 21 Oktober 2025 di Rutan Cabang KPK, Merah Putih,” ujar dia.
    Atas perbuatannya, empat tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan keterkaitan eks Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Abdul Halim Iskandar sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur pada periode 2019-2024 sebelum akhirnya ditunjuk sebagai eks Mendes PDTT oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Asep mengatakan, tempus atau waktu dugaan korupsi dana hibah Jatim itu terjadi saat Abdul Halim masih menjabat sebagai anggota DPRD sehingga penyidik melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan pemeriksaan.
    “Jadi, untuk mantan Menteri Desa ini, yang bersangkutan itu pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Tentunya masih di lingkup waktu tersebut sehingga kami juga membutuhkan informasi terkait dengan masalah pokir ini. Seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Sementara itu, KPK mengatakan, La Nyalla sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim.
    Asep mengatakan, KPK mendalami program-program yang dilakukan KONI yang berkaitan dengan dana hibah pokir tersebut.
    “Jadi, ada (dana hibah) yang dititipkan di beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Makanya termasuk ke dinas-dinasnya tersebut kita memanggil kepala dinas maupun wakil kepala dinas dan juga beberapa pejabat struktural di dinas tersebut untuk mengonfirmasi terkait dengan penerimaan pokir dimaksud,” ujar dia.
    Sedangkan untuk Gubernur Jawa Timur Khofifah, KPK menggali keterangan keterkaitan dana hibah yang digunakan DPRD dengan pihak pemerintah daerah (pemda).
    Asep mengatakan, KPK menelusuri alur aturan pembagian dana hibah pokir tersebut dan pertemuan antara Pemprov Jatim dan DPRD terkait dana yang dikorupsi tersebut.
    “Jadi, kami juga menyusuri asal dana pokir ini. Menyusuri bagaimana pembagiannya, pengaturannya, dan lain-lainnya. Seperti itu, bagaimana pertemuan-pertemuan antara eksekutif dengan legislatif. Bagaimana pembagiannya, presentasinya, dan lain-lainnya,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menetapkan 21 tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022.
    “Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 tersangka,” kata Asep.
    Asep mengatakan, dari puluhan tersangka itu terdapat beberapa nama, yaitu eks Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dan Anwar Sadad selaku Anggota DPR RI yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.
    Dia mengatakan, kasus suap ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024.
    Selanjutnya, KPK menahan empat tersangka pemberi suap terhadap Kusnadi.
    Mereka adalah Hasanuddin, yang merupakan Anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 dan sebelumnya berstatus pihak swasta dari Kabupaten Gresik, Jatim; Jodi Pradana Putra selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur; Sukar, yang merupakan eks Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur; dan Wawan Kristiawan selaku pihak swasta dari Tulungagung.
    “Terhadap keempat tersangka tersebut, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 21 Oktober 2025 di Rutan Cabang KPK, Merah Putih,” ujar dia.
    Atas perbuatannya, empat tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertagas Raih Penghargaan Tertinggi di CSR PDB Award 2025

    Pertagas Raih Penghargaan Tertinggi di CSR PDB Award 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, berhasil meraih 7 (tujuh) penghargaan pada CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Award 2025 yang diselenggarakan oleh Indonesia Social Sustainability Forum (ISSF) bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pada Selasa (30/09) kemarin.

    Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kontribusi Pertagas dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berdampak nyata di sekitar wilayah operasional.

    Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, kepada Manager Operation Kalimantan Area atas perolehan peringkat tertinggi, Premium Gold melalui program Permata Borneo yang sukses membina masyarakat dengan pertanian berkelanjutan. Program ini dinilai mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan warga desa dengan penerapan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, serta inovasi pemberdayaan yang mendorong kemandirian ekonomi lokal.

    Menko Pangan, Zulkifli Hasan, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia desa, khususnya di sektor pertanian dan peternakan. “Tanpa SDM yang tangguh, Indonesia akan sulit bersaing. Dengan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, kita dapat memperkuat kedaulatan pangan sekaligus mewujudkan kemandirian bangsa secara berkelanjutan,” ujarnya.

    Selain itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT), Yandri Susanto, juga turut menyerahkan penghargaan kategori Excellent Individu kepada Direktur Utama Pertagas sebagai bentuk pengakuan atas peran strategis manajemen dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan.

    Mendes PDTT juga menyerahkan penghargaan kategori Gold yang diraih Operation West Java Area (OWJA) melalui program Perisai Bumi di Indramayu, yang berfokus pada isu krisis iklim, abrasi, dan kekeringan melalui pendekatan lingkungan dan ketahanan pangan serta Operation Kalimantan Area (OKA) melalui program Permata Borneo.

    Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto, menyampaikan apresiasi tinggi kepada semua perusahaan. “Kami mengapresiasi kontribusi perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun desa. Melalui program CSR yang dijalankan, para perusahaan telah mendukung kemandirian desa yang memberi dampak langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat,” ungkapnya.

    Corporate Secretary Pertagas, Sulthani Adil Mangatur menegaskan komitmen perusahaan. “Melalui berbagai inisiatif, Pertamina Gas berkomitmen untuk terus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa serta memperkuat kemitraan multi-stakeholder, mulai dari Pemerintah Desa, BUMDes, hingga mitra strategis lainnya, dalam penerapan CSR yang berkelanjutan di seluruh wilayah operasi,” ujarnya.

    Dua penghargaan kategori Silver turut diraih oleh Pertagas melalui Operation South Sumatera Area (OSSA) dengan program Pusaka Tirta yang menggerakkan ekonomi sirkular berbasis pemanfaatan limbah dan wisata desa, dan Operation East Java Area (OEJA) dengan program Simfoni Kidung Tanggulangin yang mengintegrasikan pemulihan lingkungan dengan terapi sosial bagi pasien kesehatan jiwa. Serta Operation Central Sumatera Area (OCSA) mendapatkan kategori Bronze dengan program Scale Up Produk Nanas yang berhasil meningkatkan keterampilan dan pendapatan warga melalui inovasi produk olahan nanas.

    Ketujuh penghargaan yang diraih Pertagas tahun ini mempertegas komitmen perusahaan dalam mengembangkan program CSR yang tidak hanya menyentuh aspek sosial-ekonomi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap lingkungan dan kemandirian desa, sejalan dengan visi Pertamina untuk tumbuh bersama masyarakat.

    “Pertagas mendukung program pemerintah untuk menggerakkan ekonomi desa yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan” Tutup Sulthani.

  • Muhaimin pacu semangat dan komitmen pimpinan DPRD PKB se-Indonesia

    Muhaimin pacu semangat dan komitmen pimpinan DPRD PKB se-Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar memacu semangat dan anggota DPRD Fraksi PKB se-Indonesia, utamanya pimpinan, dalam rapat koordinasi (rakor) di Jakarta, Minggu.

    Cak Imin, begitu ia akrab disapa, menegaskan pentingnya peningkatan kinerja, kepekaan, serta optimalisasi peran legislatif yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Anggota Fraksi PKB di seluruh DPRD diingatkan untuk tidak mengkhianati amanah rakyat.

    “PKB lahir dari rahim rakyat maka setiap perjuangan politik kita harus benar-benar berpihak kepada rakyat. Jangan sampai ada kader PKB, khususnya yang duduk sebagai pimpinan DPRD, mengabaikan amanah besar ini,” pesan dia, sebagaimana keterangan tertulis.

    Selain itu, Cak Imin juga berpesan agar seluruh anggota Fraksi PKB untuk berbenah, beradaptasi, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dia mengingatkan bahwa dinamika sosial, politik, dan ekonomi terus bergerak.

    “Ini menuntut anggota legislatif PKB untuk selalu menghadirkan solusi nyata di tengah masyarakat,” ucapnya.

    Ditekankan pula agar setiap anggota DPRD Fraksi PKB tidak pernah berhenti meningkatkan mutu kapasitas dan tidak boleh berhenti belajar.

    Menurut dia, hal itu penting agar wakil rakyat dari partainya memiliki kualitas mumpuni, memahami persoalan rakyat secara utuh, sekaligus mampu menghadirkan kebijakan yang efektif.

    Cak Imin turut mendorong seluruh anggota Fraksi PKB untuk terus mencari jalan alternatif dan solusi di tengah berbagai tantangan dewasa ini. DPP PKB, katanya, akan terus berusaha mencari jalan terbaik.

    “Semua DPRD juga mencari jalan, baik legislatif maupun eksekutif. Kita yakin Indonesia tidak gelap karena masih yakin ada kita di dalamnya,” tuturnya.

    “Jalan-jalan baik itu apa? Pertama, keteladanan. Kedua, menunjukkan empati, itu mutlak. Ketiga, menunjukkan kesahajaan dan komitmen kepedulian kita. Dan keempat, sekali lagi, keteladanan,” sambung Cak Imin.

    Rakor yang digelar di Kantor DPP PKB, Jakarta, itu dihadiri jajaran Wakil Ketua Umum DPP PKB, yakni Cucun Syamsurijal, Jazilul Fawaid, Ida Fauziyah, dan Hanif Dhakiri.

    Hadir pula Ketua Bidang Eksekutif dan Legislatif DPP PKB Halim Iskandar, Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid, serta Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus Dana Hibah, Gerindra Jatim Tuding Ada Pihak Sudutkan Khofifah

    Kasus Dana Hibah, Gerindra Jatim Tuding Ada Pihak Sudutkan Khofifah

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur (Jatim) Zulfahmy Wahab mengatakan sejumlah pihak memanfaatkan kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim untuk menyudutkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. 

    Menurut Zulfhahmy, kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, bukan saja persoalan hukum, tetapi sudah dipolitisasi untuk menyerang Khofifah.

    “Saat ini kasus korupsi dana hibah Jatim yang ditangani KPK sudah mulai bias. Isu ini sudah tercium aroma tidak sedap yang dijadikan pihak tertentu sebagai alat pemukul untuk menyerang karakter Khofifah,” ujar Zulfahmy kepada wartawan, Jumat (4/7/2023).

    Menurut Zulfahmy, informasi pemanggilan Khofifah oleh KPK ternyata dimanfaatkan sebagai sarana penggiringan opini yang tendensius serta fitnah terhadap Khofifah. Padahal, kata dia, pemanggilan Khofifah tersebut merupakan prosedur biasa dalam penanganan kasus korupsi, terutama kapasitas Khofifah sebagai pejabat eksekutif Pemprov Jatim.

    “Penggiringan opini yang terjadi dari pemberitaan dan media sosial tampak jelas menyerang dan menyudutkan Ibu Khofifah. Padahal, dia hanya dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai pejabat eksekutif Pemprov Jawa Timur. Ini adalah hal biasa yang prosedural dalam proses pencarian informasi di KPK,” jelas Zulfhahmy.

    Dia menduga, ada upaya pembunuhan karakter terhadap Khofifah. Pasalnya, Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat Nahdlatul Ulama itu telah menorehkan banyak capaian prestasi selama memimpin Provinsi Jatim. Bahkan termasuk tokoh besar yang berada dalam jajaran tokoh populer di tingkat nasional. 

    “Ini tentu tidak adil karena Ibu Khofifah tokoh yang dinilai berprestasi dan berpotensi di pentas Nasional, kemudian pihak-pihak tertentu berusaha membuat beliau layu sebelum berkembang. Ini sikap yang tidak bijak. Soal-soal politik harus dipisahkan dari hukum yang berproses di KPK,” kata dia.

    Padahal, kata Zulfhahmy, sejumlah tokoh besar sempat disebut KPK dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim ini, seperti La Nyalla Mataliti dan Mantan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar. Hanya saja, kata dia, yang paling populer saat ini adalah Khofifah sehingga serang ke personalnya lebih dahsyat.

    Hanya saja, Zulfhahmy yakin KPK bertindak objektif dalam menangani setiap perkara, termasuk kasus korupsi dana hibah Jatim.

    “Saya yakin, KPK tidak bisa diseret-seret dalam pusaran politik. KPK akan objektif dalam penangangan perkara korupsi. Saya juga sama yakinnya dengan integritas beliau dan Ibu Khofifah tidak akan tumbang meskipun dipukul sana-sini. Sebagai tokoh besar NU, Ibu Khofifah pasti tangguh melewati ini,” pungkas dia.

  • Setjen DPD RI: Pembangunan desa akar pembangunan bangsa

    Setjen DPD RI: Pembangunan desa akar pembangunan bangsa

    “Puskadaran, melalui sarasehan sebagai salah satu mencari solusi yang selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan APBN 2026 dalam jangka pendek, dan menghasilkan rumusan serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola dan pembangunan desa,”

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) Sekretariat Jenderal DPD RI merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola dan pembangunan desa yang diharapkan akan menjadi fondasi pembangunan bangsa.

    “Dengan visi tersebut, antara pemerintah dengan DPD RI mempunyai kesepahaman terkait konsep Desa Membangun Indonesia, dengan lebih menegaskan model pembangunan bottom up yang diinisiasi dan dikreasikan secara langsung oleh masyarakat desa,” kata Deputi Persidangan Sekretaris Jenderal DPD RI Oni Choiruddin di Gedung DPD RI, kompleks parlemen Senayan Jakarta, Rabu.

    Salah satu upaya DPD dalam mempersiapkan rumusan tersebut adalah menggelar sarasehan dengan tema ‘Peran DPD RI dalam Harmonisasi, Aspirasi, Tata Kelola, dan Pembangunan Desa untuk Mewujudkan Otonomi Desa yang Akuntabel dan Berkelanjutan dalam Kerangka RPJMN 2025-2029’ pada Rabu.

    Dalam kesempatan itu Oni mengatakan forum tersebut adalah bentuk komitmen Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPD RI dalam mengelola aspirasi masyarakat dan daerah (asmasda).

    Oni menambahkan, kebijakan tata kelola desa yang termaktub pada visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto selaras dengan tagline DPD RI yang ingin membangun daerah untuk Indonesia.

    Kepala Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Sri Sundari menyebutkan, bahwa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Puskadaran telah memotret kemajuan yang signifikan dalam otonomi dan partisipasi masyarakat desa.

    Namun, hasil kajian Puskadaran dan aspirasi masyarakat daerah menunjukkan masih adanya tantangan kompleks seperti tata kelola pemerintahan dan keuangan desa, kesenjangan digital, kapasitas aparatur desa, sinergi antar-pemangku kepentingan.

    “Puskadaran, melalui sarasehan sebagai salah satu mencari solusi yang selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan APBN 2026 dalam jangka pendek, dan menghasilkan rumusan serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola dan pembangunan desa,” kata Sri.

    Pada sarasehan ini, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tabrani berpendapat, DPD RI sebagai wakil daerah berperan strategis dalam menjembatani kepentingan daerah dengan kebijakan nasional, terutama yang berkaitan langsung dengan desa.

    DPD RI bisa masuk melalui harmonisasi kebijakan dan regulasi desa, penyerapan aspirasi desa, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, dalam kerangka RPJMN 2025-2029, DPD RI menjadi representasi daerah untuk mewujudkan peningkatan desa mandiri sebagai indikator pencapaian dari prioritas nasional.

    “Peran DPD RI dalam harmonisasi, aspirasi, tata kelola, dan pembangunan desa sangat vital. DPD RI sebagai representasi daerah yang memastikan bahwa kepentingan desa terwakili dan diakomodasi dalam kebijakan nasional, serta membantu menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing,” kata Tabrani.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fraksi PKB Jombang Rumuskan RPJMD 2025–2030 Bersama Masyarakat di Klenteng Gudo

    Fraksi PKB Jombang Rumuskan RPJMD 2025–2030 Bersama Masyarakat di Klenteng Gudo

    Jombang (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jombang menunjukkan langkah nyata dalam merancang arah pembangunan daerah yang inklusif dan berpihak kepada rakyat.

    Melalui agenda bertajuk Serasehan Pembangunan Regional, PKB menggelar dialog terbuka dengan masyarakat di Klenteng Hong San Kiong Gudo, Sabtu (10/5/2025), sebagai bagian dari perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang 2025–2030.

    Acara ini menghadirkan tiga tokoh utama: Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang M. Subaidi Muchtar, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Ahmad Athoillah, dan Anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi PKB Dr. (H.C.) Abdul Halim Iskandar. Mereka membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan solusi terkait arah pembangunan lima tahun ke depan.

    Dalam sambutannya, M. Subaidi Muchtar menekankan pentingnya mengakhiri pola pembangunan yang hanya fokus pada pencitraan dan proyek jangka pendek.

    “Lima tahun ke depan kita harus menghentikan program-program pemerintah yang hanya sekadar pencitraan. Serasehan ini menjadi langkah konkret untuk menyerap kebutuhan riil masyarakat. Harapannya, hasil dari forum ini menjadi pijakan dalam menyusun RPJMD yang sesuai dengan visi-misi bupati dan wakil bupati terpilih,” ujar Subaidi.

    Ahmad Athoillah menegaskan bahwa kegiatan ini mencerminkan politik yang substantif, bukan sekadar formalitas belaka.

    “Saya melihat inilah kegiatan paling konkret yang dilakukan partai politik. PKB hadir langsung, berdialog dengan rakyat, menyerap aspirasi untuk pembangunan lima tahun ke depan—baik di sektor ekonomi, pendidikan, sosial, maupun keuangan. Dan ini akan diselaraskan dengan arah pembangunan yang dirancang pemimpin daerah hasil pilihan rakyat,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Athoillah menyatakan bahwa forum seperti ini harus terus dihidupkan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut berperan aktif dalam proses perencanaan kebijakan publik. Lokasi serasehan di Klenteng Hong San Kiong juga dinilai simbolik karena mencerminkan pesan kuat tentang pentingnya kebersamaan dan keberagaman.

    PKB menggelar dialog terbuka dengan masyarakat di Klenteng Hong San Kiong Gudo, Sabtu (10/5/2025)

    Anggota DPR RI, Dr. (H.C.) Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Halim, turut menyampaikan pandangan bahwa perencanaan pembangunan harus bersumber dari rakyat, bukan sekadar hasil diskusi elite birokrasi.

    “Saya bersyukur bisa terlibat dalam forum ini. Aspirasi masyarakat adalah roh utama dalam menyusun RPJMD 2025–2030. Kita punya banyak tokoh hebat di Jombang, tetapi masih berdiri sendiri-sendiri. Harapannya melalui forum seperti ini, Jombang bisa unggul secara kolektif,” kata Gus Halim.

    Ia juga memberikan apresiasi khusus terhadap Klenteng Hong San Kiong sebagai ruang perjumpaan budaya dan simbol harmoni di Jombang.

    “Saya sangat mengapresiasi eksistensi Kelenteng Hong San Kiong. Ini bukan sekadar tempat ibadah, tetapi representasi budaya damai di Jombang. Di sini, perbedaan bukan jurang pemisah, tetapi jembatan penghubung. Damai bisa tumbuh dari harmoni dalam keberagaman,” tuturnya.

    Lewat serasehan ini, Fraksi PKB mengukuhkan posisi politiknya sebagai kanal aspirasi rakyat sekaligus mitra kritis dalam pembangunan daerah. Forum ini diharapkan menjadi model partisipasi publik dalam perumusan kebijakan yang tidak hanya realistis dan terukur, tetapi juga manusiawi dan inklusif. [suf]

  • Gus Imin Ajak Kepala Daerah PKB Berinovasi Demi Kemajuan Bangsa – Page 3

    Gus Imin Ajak Kepala Daerah PKB Berinovasi Demi Kemajuan Bangsa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengajak seluruh kepala daerah dari PKB untuk terus berinovasi dan menciptakan terobosan dalam membangun wilayah masing-masing. Dia meyakini, inovasi daerah bisa menjadi solusi untuk kemajuan bangsa.

    “Saya mengajak seluruh Kepala Daerah PKB terus berinovasi. Tidak ada jalan lain untuk memajukan daerah kita, bangsa kita kecuali dengan inovasi,” kata pria karib disapa Gus Imin itu saat membuka acara Penguatan Percepatan Pembangunan Daerah (P2PD) di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

    Gus Imin pun meminta agar para kepala daerah terus melakukan koordinasi dalam percepatan pembangunan. Dia berjanji, sebagai Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat, dia akan memberi pengawalan agar masyarakat di daerah semakin bisa diberdayakan untuk kepentingan nasional.

    “Kita akan terus backup teman-teman di daerah. Insyaallah bersama saya sebagai Menko PM kita bersama-sama membangun, mengabdi dan memberdayakan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia,” tuturnya Gus Imin.

    Sementara itu, Ketua DPP PKB bidang Legislatif dan Eksekutif Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim menyampaikan, kegiatan pengarahan kepala daerah dari PKB sebagai proses awal pendampingan pada kepala daerah terpilih baik yang didukung maupun diusung oleh partainya.

    “Kegiatan ini merupakan tindakan lanjut dari penguatan para kepala daerah dan sebagai awal dari proses pendampingan dari DPP PKB pada kepala daerah agar proses pembangunan daerah betul-betul berbasis pada kepentingan rakyat,” kata Gus Halim.

     

  • Cak Imin Bakal Tunjuk Iman Sukri Nahkodai PKB Bali, Ajak Sowan ke Kiai Tapal Kuda – Page 3

    Cak Imin Bakal Tunjuk Iman Sukri Nahkodai PKB Bali, Ajak Sowan ke Kiai Tapal Kuda – Page 3

    Selanjutnya, Cak Imin beserta rombongan berkunjung ke Ponpes Walisongo, Situbondo dan silaturahim dengan KHR Kholil As’ad Syamsul Arifin. Ia juga memohon doa agar PKB pecah telor DPR RI dan DPRD Provinsi di bawah kepemimpinan Ahmad Iman nanti.

    “Insyaallah PKB Bali akan dipimpin Ahmad Iman Kiai. Mohon doanya semoga PKB bisa punya DPR RI dan DPRD Provinsi nanti,” harap Cak Imin.

    Sebagai informasi, dalam lawatannya ke bumi Tapal Kuda itu, Cak Imin juga didampingi Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar, Bendum DPP PKB Bambang Susanto, pengurus DPC PKB setempat, serta sejumlah Anggota DPR RI dan DPRD Fraksi PKB.

  • Halal Bihalal di Kediaman Cak Imin, Ahmad Dhani Nyanyi Lagu Munajat Cinta dan Sedang Ingin Bercinta – Halaman all

    Halal Bihalal di Kediaman Cak Imin, Ahmad Dhani Nyanyi Lagu Munajat Cinta dan Sedang Ingin Bercinta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR Komisi X Ahmad Dhani hadir dalam acara Halal Bihalal di kediaman Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).

    Ahmad Dhani tampak datang bersama sang istri yang juga merupakan Anggota DPR Komisi VI, Mulan Jameela.

    Dhani mengatakan, dia diundang secara pribadi oleh Cak Imin untuk menghadiri acara Halal Bihalal tersebut.

    Hal itu, jelasnya, karena kedekatan Dhani dengan Cak Imin yang sudah terjalin sejak lama.

    Bahkan, dia mengungkapakn sempat menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin Cak Imin.

    Adapun kini Dhani merupakan kader dari Partai Gerindra.

    “Saya kader PKB yang disusupkan di Gerindra,” kata Dhani berkelakar kepada wartawan, Minggu malam.

    Tak hanya itu, Dhani menyebut, dia dan Cak Imin juga sama-sama berasal dari Jawa Timur. Sehingga, memiliki persaudaraan yang kuat.

    Lebih lanjut, Dhani mengatakan dia sempat ikut meramaikan acara Halal Bihalal itu dengan melantunkan beberapa lagu ciptaannya.

    “(Nyanyi) ‘Munajat Cinta’ sama ‘Sedang Ingin Bercinta’,” ucap Dhani.

    Untuk diketahui, sejumlah tokoh menghadiri Halal Bihalal Lebaran 1446 H di kediaman Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam.

    Tampak sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut. Di antaranya adalah mantan Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin, Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani, serta mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

    Turut hadir pula Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri, Wakil Menteri Kementerian/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Anggota Komisi IV DPR RI Mulan Jameela.

    Selain itu, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta Rafi Ahmad yang hadir sebagai utusan Presiden, juga terlihat dalam acara Halal Bihalal tersebut.