Tag: Abdul Hakim

  • Wadirut MIND ungkap strategi keluar dari “middle-income trap”

    Wadirut MIND ungkap strategi keluar dari “middle-income trap”

    Indonesia perlu beralih dari model komoditas mentah menuju model industri berbasis misi (mission-oriented industry). Hilirisasi adalah bahasa modern dari kedaulatan ekonomi…,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan mengungkapkan berbagai strategi sebagai upaya keluar dari jebakan middle-income trap sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen year on year (yoy).

    Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen (yoy) merupakan desain struktural yang dapat didukung delapan akselerator pertumbuhan yang terorkestrasi, peta jalan industrialisasi lintas sektor, serta kepemimpinan nasional yang mampu mengorkestrasi kebijakan secara terukur.

    “Indonesia perlu beralih dari model komoditas mentah menuju model industri berbasis misi (mission-oriented industry). Hilirisasi adalah bahasa modern dari kedaulatan ekonomi. Ia bukan hanya mengubah bentuk bahan baku, tetapi mengubah struktur perekonomian nasional,” ujar Dany sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dany telah meluncurkan buku berjudul “Indonesia Naik Kelas”, yang menempatkan industrialisasi, hilirisasi, dan konsistensi kebijakan sebagai pilar utama mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam delapan tahun.

    Dalam bukunya, Ia memperkenalkan The DAI Concept yang mencakup Distinctive yaitu mendorong strategi industrialisasi berbasis keunggulan nasional, mulai dari bioenergi hingga ekonomi halal, serta mendorong diferensiasi pasar domestik.

    Kemudian, Adaptive yaitu merespons dinamika global seperti CBAM, geopolitik multipolar, integrasi AI dalam industri, serta transisi energi hijau, serta Inclusive yaitu membangun ekosistem industri yang melibatkan UMKM, startup teknologi, BUMN, dan perguruan tinggi dalam satu rantai nilai yang koheren.

    Dalam bukunya, Ia juga memaparkan delapan akselerator pertumbuhan 8 persen (yoy), yang dirancang untuk menyelaraskan instrumen fiskal, moneter, industri, dan perdagangan.

    Delapan akselerator itu, diantaranya:

    Investasi Berkualitas, yaitu mengutamakan investasi jangka panjang berteknologi tinggi dan berorientasi ekspor. Kawasan Industri & Klaster Ekonomi, yaitu mengubah kawasan industri menjadi pusat riset, inovasi, dan integrasi logistik. Infrastruktur & Logistik Cerdas, yaitu membangun konektivitas produktif antarwilayah berbasis data real-time. Optimalisasi Belanja Negara, yaitu mengalihkan belanja pemerintah untuk memperkuat hilirisasi dan riset. Reformasi Fiskal Pro-Kompetisi, yaitu mendorong harmonisasi insentif fiskal dan tarif pajak sektoral berbasis daya saing industri. Ekspor Bernilai Tambah, yaitu diversifikasi pasar ekspor ke Afrika, Asia Selatan, dan emerging markets. Pasar Domestik Inklusif, yaitu membangun pasar yang mendorong konsumsi produktif, bukan konsumsi spekulatif. Kepemimpinan Orkestratif, yaitu sinkronisasi kebijakan antar-kementerian melalui model governance yang adaptif.

    “Delapan akselerator ini bukan hanya kebijakan, tetapi sistem kehidupan ekonomi baru yang menuntun Indonesia menjadi negara industri maju,” ujar Dany.

    Dalam kesempatan ini, Ia mengusulkan pembuatan Dashboard Publik Industrialisasi, sebuah instrumen transparansi yang menampilkan perkembangan investasi, kapasitas produksi baru, penciptaan lapangan kerja, serta kemajuan energi hijau, sehingga perkembangan industrialisasi dapat diawasi secara real-time oleh publik.

    “Transparansi adalah prasyarat utama agar industrialisasi tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi menjadi agenda nasional,” ujar Dany.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK: Transmisi BI-Rate dan Nataru dorong kredit konsumsi di akhir 2025

    OJK: Transmisi BI-Rate dan Nataru dorong kredit konsumsi di akhir 2025

    OJK menekankan pemulihan kredit konsumsi bergantung pada perbaikan permintaan domestik, transmisi penurunan suku bunga ke lending rate, serta perbaikan pendapatan rumah tangga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat,

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang, transmisi kebijakan moneter yang semakin membaik hingga dorongan belanja musiman rumah tangga jelang Natal dan Tahun Baru akan mendorong kinerja kredit konsumsi hingga akhir 2025 dan awal tahun 2026.

    Di samping itu, faktor tren penurunan suku bunga pinjaman serta percepatan belanja pemerintah/investasi swasta juga dapat mendorong pertumbuhan kredit pada periode yang sama.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin, menilai bahwa kredit konsumsi sejauh ini masih tumbuh meskipun termoderasi.

    Hal ini sejalan dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang bersumber dari konsumsi rumah tangga maupun indikator terkait daya beli konsumen yang masih tumbuh terbatas.

    Hingga September 2025, kredit konsumsi tumbuh sekitar 7,42 persen year on year (yoy). OJK mencatat risiko kredit sedikit meningkat di segmen konsumsi pada periode tersebut, tercermin dari rasio non-performing loan (NPL) yang meningkat menjadi sebesar 2,37 persen dibandingkan posisi September 2024 sebesar 1,85 persen.

    “OJK menekankan pemulihan kredit konsumsi bergantung pada perbaikan permintaan domestik, transmisi penurunan suku bunga ke lending rate, serta perbaikan pendapatan rumah tangga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat,” kata Dian.

    Menurut catatan OJK, perlambatan paling nyata terjadi pada kredit pemilikan rumah (KPR) serta kredit kendaraan bermotor (KKB).

    KPR tumbuh termoderasi pada September 2025 sebesar 7,26 persen dibandingkan posisi September 2024 sebesar 10,89 persen. Sedangkan KKB pada September 2025 tumbuh sebesar 0,72 persen dibandingkan posisi September 2024 sebesar 9,00 persen sehingga berkontribusi menahan laju pertumbuhan kredit konsumsi.

    “Lemahnya pertumbuhan KKB juga sejalan dengan masih terkontraksinya penjualan kendaraan bermotor selama setahun terakhir,” ujar Dian.

    Namun demikian, imbuh Dian, terjadi pertumbuhan cepat pada segmen buy now pay later (BNPL) sebesar 25,49 persen menjadi Rp24,86 triliun, meskipun porsi BNPL terhadap total kredit perbankan masih relatif kecil dengan rasio NPL yang tetap terjaga sebesar 2,61 persen.

    Adapun secara keseluruhan, kredit pada September 2025 tumbuh sebesar 7,70 persen yoy, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,56 persen. Total outstanding kredit pada periode ini mencapai Rp8.162,8 triliun.

    Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit konsumsi menempati posisi kedua tertinggi. Kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,18 persen yoy, sementara kredit modal Kerja tumbuh moderat 3,37 persen yoy.

    OJK mencatat, penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) telah direspon secara bertahap oleh sektor perbankan melalui penyesuaian suku bunga kredit dan dana pihak ketiga (DPK).

    Secara tahunan, terjadi penurunan rerata suku bunga kredit rupiah, masing-masing sebesar 50 bps untuk kredit investasi (September 2025: 8,25 persen; September 2024: 8,75 persen) dan sebesar 41 bps untuk kredit modal kerja (September 2025: 8,46 persen; September 2024: 8,87 persen).

    Penurunan BI-Rate umumnya cenderung diikuti dengan penurunan suku bunga kredit meskipun dengan jeda waktu tertentu, seiring dengan proses transmisi kebijakan moneter.

    Suku bunga kredit diperkirakan masih memiliki ruang untuk melanjutkan penurunan sebagai respons dari penurunan BI-Rate pada 2025, khususnya jika suku bunga global juga turun.

    Dengan adanya ekspektasi penurunan suku bunga global pada triwulan IV 2025, OJK menilai bahwa masih terdapat ruang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut, meskipun implementasinya akan sangat bergantung pada strategi masing-masing bank serta struktur biaya yang dimiliki khususnya terkait dengan biaya dana (cost of fund/CoF).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSP: Indonesia tunjukkan kemajuan dalam ekonomi halal global

    KSP: Indonesia tunjukkan kemajuan dalam ekonomi halal global

    Capaian ini menunjukkan bahwa produk halal Indonesia telah mampu menembus pasar internasional dan diakui kualitasnya oleh negara-negara konsumen terbesar produk halal dunia,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengatakan, Indonesia terus menunjukkan kemajuan signifikan dalam ekonomi halal global.

    Qodari dalam keterangan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Senin, mengatakan, hal ini tercermin dalam laporan State of the Global Islamic Economy Report 2024–2025, di mana Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam kinerja ekonomi Islam.

    “Capaian ini menunjukkan bahwa produk halal Indonesia telah mampu menembus pasar internasional dan diakui kualitasnya oleh negara-negara konsumen terbesar produk halal dunia,” katanya.

    Terkait peran KSP dalam penguatan ekosistem halal nasional, ia menjelaskan bahwa KSP berfungsi sebagai pengawal dan akselerator kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    KSP mengawal percepatan sertifikasi halal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, memantau capaian sertifikasi serta pengembangan kawasan industri halal.

    Lebih lanjut, memperkuat diplomasi ekonomi halal, mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi layanan halal, dan mendukung pengembangan sektor wisata yang terintegrasi dengan layanan dan produk bersertifikat halal.

    Qodari pun menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional sebagaimana dicanangkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

    Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyambut baik dukungan KSP tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem halal dan daya saing produk halal Indonesia di tingkat global.

    Kolaborasi yang berkelanjutan diharapkan dapat semakin mengakselerasi terwujudnya kemandirian ekonomi nasional melalui pengembangan ekosistem halal yang unggul dan berdaya saing.

    Ia mengatakan, hingga 21 November 2025, BPJPH telah berhasil menerbitkan 3 juta sertifikat halal dengan capaian 10,3 juta produk bersertifikat halal.

    Pencapaian itu didukung oleh penguatan ekosistem penyelenggara layanan sertifikasi halal yang saat ini telah diperkuat oleh 116 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 339 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 107.089 orang Pendamping PPH, 25.369 orang penyelia halal terlatih, dan 3.255 orang juru sembelih halal.

    “BPJPH juga telah menjalin kerja sama saling pengakuan atau MRA dengan 98 Lembaga Halal Luar Negeri,” kata Haikal.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Revvo 92 kembali tersedia, Vivo umumkan harga turun jadi Rp12.680

    Revvo 92 kembali tersedia, Vivo umumkan harga turun jadi Rp12.680

    Jakarta (ANTARA) – Bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 92 kembali hadir di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Vivo, yakni Revvo 92, pada pekan terakhir November, dengan harga Rp12.680 per liter.

    Dikutip dari akun instagram resminya yang bernama pengguna spbuvivo dari Jakarta, Senin, tercatat harga terbaru Revvo 92 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Oktober, yakni dari Rp12.890 per liter menjadi Rp12.680 per liter mulai November.

    Selain Revvo 92, bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin masih kosong sejak pertengahan Oktober. Di sisi lain, harga BBM jenis solar, yakni Diesel Primus Plus, stabil di angka Rp14.410 per liter sejak awal November.

    Berikut adalah daftar harga BBM SPBU Vivo:

    Revvo 90: –
    Revvo 92: Rp12.680 per liter;

    Revvo 95: –
    Diesel Primus Plus: Rp14.410 per liter.

    Sedangkan, harga bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina, Shell, dan British Petroleum (BP) terpantau stabil sejak awal November.

    Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, tercatat harga Pertamax Series dan Pertamina Dex Series tak mengalami perubahan sejak awal November 2025.

    Berikut adalah rincian harga BBM SPBU Pertamina di Jakarta.

    Harga Pertalite Rp10.000 per liter;
    Solar subsidi Rp6.800 per liter;
    Pertamax Rp12.200 per liter;
    Pertamax Turbo Rp13.100 per liter;
    Pertamax Green Rp13.000 per liter;
    Dexlite Rp13.900 per liter; dan
    Pertamina Dex Rp14.200 per liter.

    Lebih lanjut, BBM di SPBU Shell juga tak menunjukkan perubahan harga sejak BBM jenis bensin seperti Shell Super turun pada 1 November.

    Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sebagaimana yang dikutip dari laman resmi SPBU Shell adalah sebagai berikut:

    Shell Super Rp12.680 per liter;
    V-Power Rp13.260 per liter;
    V-Power Diesel Rp14.410; serta
    V-Power Nitro+ Rp13.480 per liter.

    Selanjutnya, harga BBM di SPBU bp juga berlaku hal yang serupa dengan SPBU Shell, yakni tidak adanya perubahan harga sejak awal November.

    Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP:

    BP Ultimate Rp13.260 per liter;
    BP 92 Rp12.680 per liter; dan
    BP Ultimate Diesel Rp14.410 per liter.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1
                    
                        Susunan Lengkap Kepengurusan MUI Periode 2025-2030
                        Nasional

    1 Susunan Lengkap Kepengurusan MUI Periode 2025-2030 Nasional

    Susunan Lengkap Kepengurusan MUI Periode 2025-2030
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengumumkan kepengurusan inti periode khidmat 2025-2030 dalam Musyawarah Nasional Ke-XI, di Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (22/11/2025).
    Pengumuman kepengurusan baru ini dibacakan oleh Sekretaris Jenderal terpilih periode 2025-2030, yang juga dijabat oleh petahana, Buya Amirsyah Tambunan.
    Berikut sejumlah kepengurusan inti 2025-2030 yang dibacakan di depan sidang pleno Munas XI MUI:
    Ketua Dewan Pertimbangan MUI: KH Ma’ruf Amin
    Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI: KH Zainut Tauhid Sa’adi
    Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI: KH Anwar Iskandar
    Wakil Ketua Umum MUI: KH Cholil Nafis, Buya Anwar Abbas, KH Marsudi Syuhud
    Sekretaris Jenderal MUI: Buya Amirsyah Tambunan
    Bendahara Umum: Misbahul Ulum.
    Ketua Bidang:
    Bidang Fatwa; KH Asrorun Ni’am Sholeh
    Bidang Fatwa Metodologi; Gusrizal Gazahar
    Bidang Infokom; Masduki Baidlowi
    Bidang Dakwah; Abdul Manan Ghani
    Budang Kerukunan; Abdul Moqits Ghozali
    Bidang Ekonomi; M Azrul Tanjung
    Bidang Luar Negeri; Sudarnoto Abdul Hakim
    Bidang Ekonomi Syariah; Sholahudin Al Aiyub
    Bidang Kesehatan; Fasli Jalal
    Bidang Seni Budaya; Pasni Rusli
    Bidang Pendidikan; Faisol Nasar Bin Madi
    Bidang PRK; Siti Ma’rifah
    Bidang Kajian; Utang Raniwijaya
    Bidang Hukum; Wahiduddin Adams
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apa Motif 34 Kader Partai Ummat Gugat Amien Rais Rp24 Miliar?

    Apa Motif 34 Kader Partai Ummat Gugat Amien Rais Rp24 Miliar?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Konflik internal Partai Ummat kembali mencuat ke permukaan setelah heboh terkait gugatan yang dialamatkan ke Amien Rais.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun fajar.co.id, 34 kader resmi mengajukan gugatan perdata terhadap pendiri sekaligus Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais.

    Tidak tanggung-tanggung, gugatan perdata itu dilayangkan dengan nilai mencapai Rp24 miliar.

    Tidak hanya Amien, sejumlah petinggi partai lainnya juga ikut terseret sebagai pihak tergugat.

    Mereka adalah Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Sekretaris Majelis Syuro Ansufri Idrus Sambo, serta Sekretaris Jenderal Partai Ummat Taufik Hidayat.

    Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan tersebut telah teregister dengan nomor perkara 1247/Pdt.Sus-Parpol/2025/PN JKT.SEL per 13 November 2025.

    Hingga kini, belum terungkap apa saja petitum atau tuntutan yang dimohonkan oleh para penggugat yang terdiri dari Zul Badri, Abdul Hakim, dan sejumlah kader lainnya.

    Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, merespons santai saat dimintai tanggapan.

    Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.

    “Sebagai bentuk kesadaran hukum, kami menghormati, dan sangat siap untuk proses selanjutnya,” ujar Ridho, dikutip pada Selasa (18/11/2025).

    Ridho yang juga menantu Amien Rais mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan langkah hukum balik terhadap para penggugat.

    Hanya saja, hingga berita ini diturunkan, ia belum merinci materi gugatan balasan tersebut.

  • BP Batam dan Wamen Helvi dukung UMKM Batam agar berorientasi ekspor

    BP Batam dan Wamen Helvi dukung UMKM Batam agar berorientasi ekspor

    Saat ini kami dorong kolaborasi perbankan dengan BP Batam untuk membentuk ekosistem UMKM. Kami melihat aset-aset BP Batam yang potensial untuk dimanfaatkan dalam pengembangan sektor ini,

    Batam (ANTARA) – Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkomitmen memperkuat daya saing UMKM lokal di Kota Batam agar berorientasi ekspor.

    Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Kementerian UMKM Helvi Yuni Moraza saat kunjungan kerja ke Batam, Rabu.

    Wamen Helvi menjelaskan, pembiayaan UMKM di Batam saat ini didominasi oleh bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara).

    “Saat ini kami dorong kolaborasi perbankan dengan BP Batam untuk membentuk ekosistem UMKM. Kami melihat aset-aset BP Batam yang potensial untuk dimanfaatkan dalam pengembangan sektor ini,” ujarnya di Batam, Rabu.

    Ia menambahkan, Batam memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan UMKM nasional.

    “Kami ingin program kami, yaitu Corporate Business Responsibility (CBR), berjalan berdampingan dengan kegiatan investasi. Saat perusahaan besar mendapat izin usaha dengan BP Batam, kami mendorong agar mereka juga melibatkan UMKM lokal,” katanya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Djemy Francis mengatakan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengembangkan UMKM Batam.

    “Pertama, kami akan mengadakan promosi bersama dengan pihak perbankan untuk menjadikan Batam sebagai destinasi investasi. Kedua, membuat model industri bersama investor kawasan yang dibina oleh perbankan. Dan ketiga, memberdayakan UMKM agar dapat mengakses aset-aset BP Batam untuk pengembangan usaha,” ujar Fary.

    Ia mencontohkan, beberapa aset seperti Taman Rusa dan Sport Hall bisa dikerjasamakan dengan sektor swasta sambil melibatkan UMKM lokal.

    “Tujuannya agar aset kita tidak hanya menjadi fasilitas publik, tapi juga memberi nilai ekonomi bagi masyarakat dan mendukung UMKM lokal,” katanya.

    Fary juga menegaskan pentingnya memberi keistimewaan bagi pelaku usaha kecil di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam.

    “Selama ini investor besar menikmati keunggulan FTZ, tetapi UMKM lokal juga harus mendapat keuntungan yang sama untuk mendukung orientasi ekspor,” ujarnya.

    Dari total 75.575 unit UMKM di Batam, kata dia, saat ini baru sekitar 5 persen yang berorientasi ekspor.

    BP Batam dan Kementerian UMKM menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 12 persen pada tahun 2026.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemen PU: Flyover Nurtanio dukung operasional kereta cepat Whoosh

    Kemen PU: Flyover Nurtanio dukung operasional kereta cepat Whoosh

    Konektivitas antar wilayah diperlukan agar mobilitas barang, jasa, dan manusia lebih efisien,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) mengungkapkan, pembangunan Flyover Nurtanio menjadi bagian dari dukungan infrastruktur jalan untuk mendukung operasional Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) dan KA Feeder Padalarang–Bandung.

    “Konektivitas antar wilayah diperlukan agar mobilitas barang, jasa, dan manusia lebih efisien,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Pembangunan Flyover Nurtanio yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus menunjukkan progres signifikan.

    Hingga awal November 2025, progres fisik proyek telah mencapai 65 persen dan berjalan sesuai rencana dengan target selesai akhir tahun 2025.

    Dengan hadirnya Flyover Nurtanio, arus lalu lintas di kawasan Jalan Dr. Abdurrahman Saleh, Jalan Garuda, dan Andir akan semakin lancar serta menghilangkan potensi tundaan akibat perlintasan sebidang.

    Proyek ini juga menjadi bagian dari dukungan infrastruktur jalan untuk mendukung operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dan KA Feeder Padalarang-Bandung, yang meningkatkan intensitas perlintasan rel di kawasan tersebut.

    Flyover Nurtanio didesain memiliki panjang 550 meter untuk menghubungkan Jalan Dr. Abdurrahman Saleh dengan Jalan L.M.U. Nurtanio (Jalan Garuda) dan melewati perlintasan sebidang rel kereta api di kawasan Andir, Kota Bandung.

    Selama ini, area tersebut menjadi salah satu titik kemacetan utama akibat pertemuan arus kendaraan dari empat arah sekaligus, ditambah frekuensi perjalanan kereta api yang tinggi.

    Dody mengatakan, pembangunan jalan layang (flyover) merupakan upaya untuk mengurangi kemacetan akibat perlintasan sebidang rel kereta serta menekan angka kecelakaan yang sering terjadi di kawasan tersebut.

    Flyover Nurtanio akan menambah kapasitas jalan eksisting dari semula empat lajur menjadi enam lajur serta menghilangkan perlintasan sebidang yang selama ini menjadi titik kemacetan.

    Konektivitas antar wilayah yang lancar akan mempercepat mobilitas barang, jasa, dan manusia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    Dari sisi teknis, jalan layang ini dibangun dengan struktur bore pile dan rangka baja pada bentang tengah untuk menjaga kekuatan sekaligus meminimalkan gangguan terhadap aktivitas di bawahnya.

    Selain mengurai kemacetan, keberadaan jalan layang ini diharapkan juga dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan menjadi simpul penting dalam jaringan transportasi perkotaan Bandung Utara, sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat konektivitas nasional berbasis transportasi terpadu.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ATR: Layanan pertanahan harus adaptif dengan generasi muda

    Menteri ATR: Layanan pertanahan harus adaptif dengan generasi muda

    Generasi muda tidak mau lagi berurusan dengan proses yang rumit atau tidak transparan. Mereka ingin semua layanan jelas, terukur, dan sesuai aturan…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengarahkan transformasi layanan pertanahan yang adaptif terhadap tuntutan generasi muda.

    “Generasi muda tidak mau lagi berurusan dengan proses yang rumit atau tidak transparan. Mereka ingin semua layanan jelas, terukur, dan sesuai aturan. Kalau tidak sesuai, berani bersuara di media sosial. Itulah yang akan terjadi lima tahun mendatang, generasi itu menjadi mayoritas pemohon terhadap proses pertanahan. Untuk itu kita perlu juga bertransformasi,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dirinya menegaskan bahwa pelayanan publik di bidang pertanahan harus bertransformasi agar sesuai dengan karakter masyarakat masa kini, khususnya generasi muda. Generasi muda menuntut kecepatan, transparansi, dan integritas tinggi dalam setiap layanan pertanahan.

    Dia mengatakan, perubahan perilaku masyarakat perlu diimbangi dengan pembaruan sistem pelayanan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Layanan pertanahan perlu beradaptasi dengan tuntutan zaman melalui percepatan proses, kemudahan akses, dan kepastian hasil.

    Transformasi layanan akan dilakukan secara menyeluruh. Nusron mengungkapkan, langkahnya dimulai dari penyederhanaan proses bisnis agar masyarakat dapat mengurus seluruh kebutuhan dalam satu jalur terpadu.

    Langkah tersebut juga perlu dukungan teknologi informasi yang kuat untuk menjamin kecepatan, efisiensi, dan keamanan data.

    Proses transformasi juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM jadi kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang modern dan berintegritas.

    Oleh karena itu, Nusron menekankan kepada jajarannya, ASN di lingkungan Kementerian ATR/BPN harus memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas tinggi agar mampu menyesuaikan diri dengan tantangan baru.

    “Transformasi pelayanan bukan sekadar perubahan sistem, tetapi perubahan cara berpikir. Kita layani masyarakat dengan cara yang sesuai dengan semangat zaman,” katanya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Probabilitas ditemukan migas dari kegiatan eksplorasi capai 30 persen

    Probabilitas ditemukan migas dari kegiatan eksplorasi capai 30 persen

    Di Indonesia yang tadi indeksnya adalah 1 banding 10, sekarang sudah 30 persen. Jadi, probabilitas untuk ditemukannya migas itu sudah 30 persen dari kegiatan eksplorasi…,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, probabilitas ditemukan migas dari kegiatan eksplorasi sudah mencapai 30 persen.

    “Di Indonesia yang tadi indeksnya adalah 1 banding 10, sekarang sudah 30 persen. Jadi, probabilitas untuk ditemukannya migas itu sudah 30 persen dari kegiatan eksplorasi. Kalau misalnya kita ngebornya sumur 10, Insya Allah tiga discovery (ditemukan migas),” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan tersebut, dia melaporkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak cekungan migas yang belum dieksplorasi. Salah satu kendala yang menyebabkan hal tersebut terkait perizinan dan terutama anggaran eksplorasi.

    Saat ini, anggaran eksplorasi masih hanya sekitar lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Padahal, pihaknya mengaku sudah berusaha memperbaiki aspek fiskalnya.

    “Perizinan juga kita upayakan untuk mempersingkat dan mempercepat proses perizinan dan yang paling penting adalah anggaran untuk eksplorasi karena tidak satupun bank dalam negeri yang mau membiayai untuk eksplorasi karena risikonya besar,” ungkap Djoko.

    SKK Migas mengusulkan, di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas yang sedang disusun, Indonesia bisa belajar dari Inggris melalui British Petroleum dan Malaysia melalui Petronas untuk mendanai kegiatan eksplorasi.

    Di Inggris, lanjutnya, pernah suatu ketika seluruh pendapatan dari hulu migas digunakan untuk eksplorasi, sehingga ditemukan ladang gas di kawasan Inggris Timur Laut yang cukup besar.

    Begitu pula dengan sebagian dari hasil Kontrak Bagi Hasil Petronas yang dipakai untuk kegiatan eksplorasi.

    “Di kita, beberapa tahun yang lalu produksi kita mencapai 1,6 juta (barel setara minyak per hari. Konsesi kita saat itu 600 ribu, sehingga kita ekspor 1 juta lebih kurang, maka kita menjadi negara OPEC (Organisasi Petroleum Exporter Country). Sekarang kebalikan, kita impor banyak, kita impor terus, kemudian impor LPG (Liquefied Petroleum Gas) cukup besar hampir 80 persen dan impor bensin,” ucap dia.

    “Alhamdulillah untuk solar kita sudah B30, B35. Nanti ke depan Pak Menteri (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia) sudah menyampaikan (bahwa) gak impor lagi solar. Tetapi bensin, Pak Menteri sudah menyampaikan, nanti akan ada bio etanol, bio fuel dan juga kendaraan listrik, hidrogen atau hibrid, dan sebagainya,” kata Kepala SKK Migas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.