Xcloud.id

Tag: Abdul Hakim

  • Wakil Rektor UPI catat tiga keahlian yang jadi tren pasar tenaga kerja

    Wakil Rektor UPI catat tiga keahlian yang jadi tren pasar tenaga kerja

    Perguruan tinggi harus berperan aktif dalam ekosistem pembelajaran sepanjang hayat yang memungkinkan individu mengakses pendidikan sepanjang karir mereka,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Didi Sukyadi menyampaikan bahwa keahlian di sektor teknologi digital, kesehatan, dan energi terbarukan nantinya akan semakin dibutuhkan.

    Dalam acara diskusi yang diikuti secara daring dari Jakarta, Jumat, ia pun mendorong dunia pendidikan untuk memfasilitasi para peserta didik untuk memiliki keterampilan yang sesuai untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia pada sektor-sektor tersebut.

    “Proyeksi ekonomi digital Indonesia mencapai 330 miliar dolar AS pada 2030, sebagaimana dilaporkan oleh Google, Temasek, serta Bain & Company tahun 2023. Ada kebutuhan mendesak untuk memasukkan keterampilan seperti data analisis, keamanan siber, kemudian cloud computing ke dalam program pendidikan,” ujarnya.

    Sementara kebutuhan terhadap tenaga kesehatan, lanjutnya, akan semakin meningkat karena perubahan demografi dan naiknya investasi pada sektor kesehatan publik.

    “Sementara itu, komitmen Indonesia untuk mencapai zero emission pada tahun 2060 membutuhkan kesiapan tenaga kerja dalam menguasai teknologi pada bidang energi baru dan terbarukan,” ucapnya.

    Didi pun mengajak para tenaga kerja di Indonesia untuk menerapkan inisiatif pembelajaran sepanjang hayat untuk terus meningkatkan keterampilan mereka serta mempelajari berbagai keterampilan baru seiring dengan perubahan teknologi yang cepat di era modern sekarang ini.

    Ia mengatakan bahwa banyak sektor industri yang sulit menemukan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai, termasuk manufaktur, teknologi, dan kesehatan.

    “Perguruan tinggi harus berperan aktif dalam ekosistem pembelajaran sepanjang hayat yang memungkinkan individu mengakses pendidikan sepanjang karir mereka,” katanya.

    Country Director Asian Development Bank (ADB) untuk Indonesia Jiro Tominaga menuturkan bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan hal penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Namun, mewujudkan visi ini merupakan hal yang menantang dan pemerintah perlu menjembatani kesenjangan produktivitas tenaga kerja dalam negeri dengan negara-negara yang berpendapatan lebih tinggi dan ekonomi yang lebih maju,” imbuhnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi VII dorong Kemenperin berikan pelatihan bagi pelaku industri

    Komisi VII dorong Kemenperin berikan pelatihan bagi pelaku industri

    Jadi, kalau kualitasnya baik maka itu akan meningkatkan harga dan nilai sehingga lebih kompetitif,

    Padang (ANTARA) – Komisi VII DPR RI yang salah satu ruang lingkupnya terkait perindustrian mendorong Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan pelatihan bagi pelaku industri di Ranah Minang.

    “Komisi VII berharap balai ini tidak hanya mengeluarkan sertifikasi saja namun juga memberikan pelatihan kepada masyarakat,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat melakukan kunjungan kerja ke BSPJI Padang, di Padang, Jumat.

    Saleh Daulay mengatakan, dengan memberikan pelatihan maka masyarakat bisa memahami apa saja tantangan dunia industri sehingga mereka bisa menyiapkan barang dan jasa yang berkualitas serta berdaya saing.

    “Jadi, kalau kualitasnya baik maka itu akan meningkatkan harga dan nilai sehingga lebih kompetitif,” kata dia.

    Bersamaan dengan itu, dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi VII ke BSPJI Padang, pihaknya juga meminta masyarakat khususnya pelaku industri agar lebih meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

    Apalagi, saat ini persaingan usaha semakin ketat termasuk pemasaran lewat platform digital atau e-commerce. Di sisi lain Saleh menilai hal tersebut sekaligus menjadi peluang bisnis yang menjanjikan apabila masyarakat bisa memaksimalkan.

    Ia mengatakan, agar produk dalam negeri termasuk asal Ranah Minang bisa bersaing dengan produk dari negara lain, maka kualitas serta standardisasi menjadi kunci penting yang harus diperhatikan.

    “Kalau barang itu berkualitas, mempunyai standardisasi dan bermutu maka akan dibeli orang sehingga bisa membantu perekonomian,” ujar dia.

    Selain itu, ia bersama rombongan Komisi VII juga menyarankan agar pelaku usaha berani menciptakan produk baru. Sebab, selama ini masyarakat cenderung menjual produk warisan seperti songket dan lainnya.

    Ia menyakini apabila pelaku usaha bisa lebih kreatif maka produk baru tersebut akan lebih diminati pasar karena menyesuaikan kondisi terkini. Namun, produksi produk warisan juga tetap harus dipertahankan sebagai ciri khas Nusantara.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Maman tegaskan lagi ojek online berhak mendapatkan BBM bersubsidi

    Maman tegaskan lagi ojek online berhak mendapatkan BBM bersubsidi

    Jadi supaya nanti di setiap SPBU bisa terverifikasi tuh mana yang ojek online mana yang enggak,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman kembali menegaskan pengemudi ojek daring (ojek online/ojol) tetap mendapatkan alokasi bahan bakar minyak bersubsidi.

    “Nah mengingat saudara-saudara kita, ojek online ini masuk kategori usaha mikro. Oleh karena itu saudara-saudara kita ini saya tegaskan sekali lagi mereka tetap berhak mendapatkan alokasi BBM bersubsidi di dalam aktivitas keseharian mereka,” ujar Maman usai melakukan audiensi dengan Asosiasi Pengemudi Ojek Online di Jakarta, Jumat.

    Maman menegaskan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperhatikan sektor ekonomi masyarakat yang paling bawah.

    Upaya ini diharapkan menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk memastikan dan mengamankan sektor transportasi umum.

    “Mengamankan dan memastikan sektor transportasi umum yang sekarang menjadi sebuah keniscayaan, di mana di Indonesia ini hampir seluruh masyarakat kita menggunakan jasa ojek online tentunya wajib kita untuk amankan,” katanya lagi.

    Upaya ini juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan rantai pasok dan distribusi barang-barang yang kerap dimanfaatkan oleh para pengusaha sektor mikro melalui ojek online.

    Hingga kini, kata dia lagi, Kementerian UMKM yang juga tergabung dalam tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Monitoring BBM Subsidi yang diketuai oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tengah menyiapkan mekanisme yang tepat dalam pelaksanaan penyaluran subsidi BBM bagi para pengemudi ojol.

    Usai pertemuan dengan asosiasi ojek online, ia membeberkan akan mengundang beberapa perusahaan-perusahaan operator ojek daring seperti Grab, GoJek hingga Maxim untuk meminta data soal jumlah mitra pengemudi ojek online yang terdaftar di masing-masing perusahaan itu.

    Pihaknya juga bakal menjalin koordinasi dengan PT Pertamina untuk menghubungkan data terkait pengemudi ojol dengan perusahaan penyalur BBM subsidi itu.

    “Jadi supaya nanti di setiap SPBU bisa terverifikasi tuh mana yang ojek online mana yang enggak,” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Igun Wicaksono mengapresiasi atas respon cepat pemerintah dalam memberikan penjelasan soal isu BBM subsidi untuk pengemudi ojek online, hal ini menurutnya turut menjawab keresahan pengemudi ojek online.

    “Ojek online tetap menerima subsidi BBM di seluruh Indonesia. Jadi kami juga sekaligus mengimbau kepada rekan-rekan kami seluruh ojek online yang ada di seluruh Indonesia ini, bahwa per hari ini pemerintah melalui Kemeneterian UMKM menegaskan namanya pencabutan BBM subsidi bagi ojek online itu tidak ada dan ojek online adalah penerima BBM bersubsidi,” pungkasnya.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bappenas: Transformasi ekonomi jadi kunci akselerasi pertumbuhan

    Bappenas: Transformasi ekonomi jadi kunci akselerasi pertumbuhan

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, transformasi ekonomi Indonesia menjadi kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

    “Memang akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tidak bisa kita dapatkan tanpa transformasi ekonomi Indonesia. Transformasi ekonomi Indonesia inilah yang menjadi kunci untuk kita bisa berakselerasi,” ujarnya dalam Investor Network Summit 2024 yang diadakan PT Mirae Asset Sekuritas di Jakarta, Kamis.

    Saat ini, perekonomian global disebut mengalami ketidakpastian, sehingga diperkirakan ekonomi dunia tumbuh secara lambat. Namun, keadaan ini dinilai bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing ekonomi domestik.

    Selama 20 tahun terakhir (di luar tahun saat krisis pandemi COVID-19), pertumbuhan ekonomi di Tanah Air rata-rata berkisar lima persen. Setelah melalui pandemi pun, lanjutnya, Indonesia kembali menyentuh pertumbuhan ekonomi di angka lima persen.

    Hal tersebut dianggap menunjukkan stabilitas ekonomi Indonesia sudah terbukti karena makroekonomi memiliki fundamental yang sangat baik.

    “Ini yang kemudian bisa jadikan kita sebagai modalitas bahwa stabilitas ekonomi Indonesia ini akan menjadi fondasi kunci untuk Indonesia bisa berakselerasi melalui transformasi ekonomi,” kata dia.

    Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, beberapa tujuan yang dikejar antara lain pertumbuhan ekonomi Tanah Air sebesar 5,3 persen, inflasi terjaga dalam rentan sasaran 2,5 plus minus satu persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5,5 persen, hingga tingkat kemiskinan ekstrim menuju 0 persen.

    “Ini adalah target pembangunan yang sudah dituangkan di dalam RKP 2025, sehingga sesuai dengan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang 5,3 persen ini, maka kemudian ini akan menjadi basis bahwa saat ini merupakan fundamental penting dan basis kita untuk kemudian melompat di tahun-tahun berikutnya. Tanpa stabilitas kita tidak bisa berakselerasi. Jadi, stabilitas adalah sebagai modal dasar kita dan tahun 2025 menjadi pintu gerbang kita menuju akselerasi lebih lanjut, yaitu 5,3 persen,” ungkap Amalia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kunjungan wisatawan Visit Beautiful West Sumatra lampaui target

    Kunjungan wisatawan Visit Beautiful West Sumatra lampaui target

    Kolaborasi membangun pariwisata ini kita tujukan untuk menyejahterakan masyarakat,

    Kabupaten Tanah Datar (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaporkan jumlah kunjungan wisatawan program Visit Beautiful West Sumatra (VBWS) berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 13,5 juta jiwa pada 2024.

    “Berdasarkan data hingga Oktober 2024 jumlah kunjungan dan pergerakan wisatawan di Sumbar sudah mencapai 14 juta jiwa lebih,” kata Staf Ahli Gubernur Sumbar Bidang Keuangan, Syaiful Bahri pada kegiatan Festival Pesona Minangkabau 2024 di Kabupaten Tanah Datar, Kamis.

    Menurut Syaiful, pergerakan atau kunjungan wisatawan tersebut menandakan pariwisata masih menjadi sektor unggulan di Ranah Minang yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    Ia mengatakan, capaian kunjungan pariwisata tersebut tidak lepas dari kerja sama berbagai pihak yang dimulai dari kampanye Visit Beautiful West Sumatra di awal 2024.

    “Kolaborasi membangun pariwisata ini kita tujukan untuk menyejahterakan masyarakat,” kata dia.

    Sementara itu, Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Fahmi Akmal mengatakan, kekhasan dan keunggulan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumbar baik wisata alam, budaya maupun wisata buatan perlu dikemas seperti pelaksanaan Festival Pesona Minangkabau.

    “Festival Pesona Minangkabau ini bisa dijadikan contoh karena mengangkat keunikan dan ragam budaya dan adat istiadat Minangkabau,” kata Fahmi Akmal.

    Pada kesempatan itu, ia turut mendorong Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mengusung strategi storynomics untuk menggali keunikan pariwisata dan budaya yang ada di daerah tersebut.

    “Kami menyakini dengan mengusung strategi ini maka pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar bisa mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan,” ujar dia.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kelancaran pendidikan di NTT didukung oleh PLN melalui PLTP Ulumbu

    Kelancaran pendidikan di NTT didukung oleh PLN melalui PLTP Ulumbu

    Tidak ada lagi kami melihat anak-anak yang belajar di depan lilin. Sebelumnya mata mereka pasti tertuju ke arah cahaya, dan setiap kali menghadap ke lilin, asapnya pasti mengenai wajah, jadi hitam semua (wajah),

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN Indonesia Power Services, anak usaha PT PLN Indonesia Power yang merupakan subholding PT PLN (Persero), mendukung kelancaran akses pendidikan di Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan masuknya pasokan listrik dari PLTP Ulumbu.

    Hendrik K. Epol, warga Desa Lungar, Kabupaten Manggarai, NTT, menyatakan, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis, bahwa akses listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Ulumbu membantu mengatasi tantangan pada sektor pendidikan di daerah terpencil tersebut.

    Ia mengatakan bahwa kurangnya akses terhadap energi menghambat anak-anak untuk melakukan kegiatan belajar dengan layak.

    Keterbatasan akses energi tersebut, lanjutnya, membuat anak-anak kesulitan dalam belajar di malam hari karena tidak memperoleh pencahayaan yang cukup.

    “Dulu saat listrik belum stabil, anak-anak kami terpaksa belajar dengan lampu minyak yang redup, bahkan terkadang kami harus menggunakan generator diesel yang hanya dapat menyala sebentar,” ujar Hendrik.

    Ia menuturkan bahwa masuknya pasokan listrik dari PLTP Ulumbu membuat listrik menjadi lebih stabil mengalir di desanya.

    “Tidak ada lagi kami melihat anak-anak yang belajar di depan lilin. Sebelumnya mata mereka pasti tertuju ke arah cahaya, dan setiap kali menghadap ke lilin, asapnya pasti mengenai wajah, jadi hitam semua (wajah),” kenangnya.

    Ia menilai bahwa beroperasinya PLTP Ulumbu kini telah memberikan kehidupan yang lebih layak kepada warga setempat.

    Pada 20 September lalu, untuk pertama kalinya dalam sejarah listrik mengalir di desa yang masuk dalam wilayah kaldera Pegunungan Poco Leok tersebut. Hal tersebut disambut baik oleh masyarakat melalui perayaan pesta adat congko longkap.

    “Karena ini yang kami inginkan selama ini, sudah dari tanggal 20 September 2024 kemarin, sudah mulai terang di kampung kami lewat PLTP, listrik dari pemerintah,” imbuh Hendrik.

    PLTP Ulumbu telah beroperasi sejak 2011 untuk menghasilkan energi listrik dengan kapasitas 4 x 2,5 Megawatt (MW).

    Pembangkit listrik tersebut juga telah memberikan kestabilan akses listrik untuk Desa Wewo, Kabupaten Manggarai, hingga Kota Ruteng.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Korsel usulkan tiga pilar untuk dijadikan fondasi lembaga IDA

    Korsel usulkan tiga pilar untuk dijadikan fondasi lembaga IDA

    Ekspansi ke sektor swasta akan membantu mengalirkan modal swasta ke upaya pembangunan,

    Jakarta (ANTARA) – Korea Selatan mengusulkan tiga pilar untuk dijadikan sebagai fondasi salah satu lembaga Bank Dunia, yakni International Development Association (IDA) ke depan.

    First Vice Minister of Economy and Finance Korea Beomseok Kim mengajukan tiga usulan itu agar dibahas saat pertemuan final replenishment International Development Association ke-21 (IDA21) di Seoul, Korea Selatan pada 5-6 Desember 2024.

    “Usulan ini bertujuan memperkuat peran IDA dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, konflik, dan ketahanan pangan,” kata Beomseok Kim saat menyampaikan pidatonya dalam IDA21 Final Replenishment Meeting dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

    Adapun usulan pilar pertama, yaitu orientasi pada kinerja. Beomseok Kim menekankan pentingnya pendekatan berbasis kinerja dalam program IDA. Ia memuji pergeseran IDA dari awalnya berfokus pada output menuju pada hasil.

    “Alokasi berbasis kinerja IDA dapat mendorong reformasi di negara-negara penerima, membongkar sistem dan praktik yang tidak efisien, serta mentransformasi negara-negara tersebut menjadi ekonomi berpenghasilan tinggi,” ujarnya.

    Menurutnya, dengan sumber daya yang terbatas, IDA harus memastikan dana dialokasikan untuk area dengan dampak terbesar.

    Pilar kedua, keberlanjutan keuangan IDA. Ia menyoroti mekanisme pendanaan unik IDA, di mana setiap dolar dari pendonor dapat dikonversi menjadi empat dolar untuk membantu negara-negara berkembang. Karena itu, ia menegaskan agar Bank Dunia tetap menjaga keberlanjutan keuangan IDA.

    Pilar ketiga, kemitraan sebagai dasar operasional. Beomseok Kim menjelaskan dalam menghadapi kesenjangan pembiayaan pembangunan global yang meningkat dari 2,5 triliun dolar AS sebelum pandemi, menjadi 4,2 triliun dolar AS saat ini, diperlukan adanya keterlibatan sektor swasta.

    “Ekspansi ke sektor swasta akan membantu mengalirkan modal swasta ke upaya pembangunan,” jelasnya.

    Pertemuan ini memiliki makna khusus bagi Korea yang memulai perjalanan bersama IDA sebagai negara penerima pada 1962. Dengan dukungan IDA sebesar $116 juta, Korea membangun infrastruktur seperti jalur kereta api dan jalan raya, yang menjadi fondasi pembangunan nasional. Kini, Korea telah menjadi salah satu ekonomi maju dunia.

    “Kisah pembangunan Korea adalah contoh nyata dari visi dan nilai IDA untuk kemakmuran bersama,” kata Kim.

    Adapun IDA21 atau International Development Association’s 21st Replenishment merupakan proses penggalangan dana ke-21 untuk Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) milik Bank Dunia. IDA adalah lembaga di bawah Bank Dunia yang memberikan pendanaan berbunga rendah atau tanpa bunga, serta hibah, kepada negara-negara berpenghasilan rendah untuk mendukung pembangunan dan pengurangan kemiskinan.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPK terpilih jadi pemeriksa organisasi penghapusan senjata kimia

    BPK terpilih jadi pemeriksa organisasi penghapusan senjata kimia

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih menjadi pemeriksa eksternal pada organisasi penghapusan senjata kimia atau Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) periode tahun anggaran 2027-2029.

    Pemilihan tersebut disepakati dalam pertemuan negara-negara pihak OPCW, Conference of State Parties (CSP) ke-29 yang berlangsung di Den Haag, Belanda, selama 25-29 November 2024.

    “Terpilih menjadi auditor eksternal OPCW, BPK akan mengaudit operasional keuangan dan administrasi OPCW untuk masa jabatan awal (initial term) tiga tahun, yaitu tahun anggaran 2027 hingga 2029,” ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Teguh Widodo dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis.

    Penunjukan BPK merupakan hasil akhir dari seluruh rangkaian seleksi yang dimulai dari pengajuan proposal, wawancara, hingga pengambilan keputusan dalam executive council sesi ke-107 pada 10 Oktober 2024.

    Selama proses pemilihan, BPK disebut memperoleh dukungan dari delegasi negara-negara yang tergabung dalam panel seleksi, dan mengapresiasi kinerja BPK dalam audit internasional.

    OPCW adalah organisasi yang dibentuk pada tahun 1997 berdasarkan konvensi internasional untuk pelarangan penggunaan senjata kimia. Kantor pusat organisasi ini berada di Den Haag.

    Kewenangan dari OPCW adalah mengawasi pelaksanaan konvensi tersebut, serta memastikan negara-negara pihak mematuhi komitmen mereka dalam menghapuskan senjata kimia.

    Saat ini, anggota OPCW mencakup 193 negara pihak. Visi OPCW adalah menciptakan dunia yang bebas dari senjata kimia, dengan misi mengimplementasikan konvensi yang melarang penggunaan senjata kimia dan memastikan senjata kimia yang ada dihapuskan secara aman dan efektif.

    Sampai saat ini, BPK telah menjadi pemeriksa eksternal pada berbagai organisasi internasional, termasuk International Atomic Energy Agency (2016-2021), International Maritime Organization (2020-2027), Inter-Parliamentary Union (2023-2025), Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (2023), World Intellectual Property Organization (2024-2029), serta International Tribunal for the Law of the Sea (2025-2028).

    “Peran tersebut menunjukkan bahwa BPK memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam melakukan audit yang transparan dan akuntabel,” kata Teguh.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengiriman langsung logistik Batam-Korea tingkatkan ekonomi nasional

    Pengiriman langsung logistik Batam-Korea tingkatkan ekonomi nasional

    Kami juga berharap regulasi yang ada bisa mendukung pertumbuhan sektor logistik dan membuka peluang lebih besar bagi pengusaha lokal,

    Batam (ANTARA) – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kota Batam, Kepulauan Riau menyebutkan, pengiriman langsung (direct call) logistik melalui udara memiliki peluang dalam mendukung peningkatan ekonomi nasional.

    Ketua ALFI DPC Kota Batam Yasser Hadeka Daniel di Batam, Kamis mengatakan, hal tersebut mengingat saat ini Bandara Internasional Hang Nadim Batam sudah melayani rute penerbangan langsung menuju Incheon, Korea Selatan yang bisa dimanfaatkan dengan kargo.

    “Pengiriman pabrik dari Batam ke Korea itu harus melalui Cengkareng Jakarta. Kenapa tidak dibawa langsung ke Korea. Dari Korea bisa ke seluruh dunia. Kami harap kedepannya ada direct call tanpa transit,” kata Yasser.

    Saat ini Batam telah memiliki jalur direct call menuju China melalui jalur laut, yang dinilai membawa dampak positif meski data terkait volume pengiriman masih perlu dipastikan.

    Dengan hal tersebut, Kota Batam bisa memperluas jaringan ekspor, tidak hanya ke China, tapi juga ke pasar dunia yang berpotensi lainnya seperti Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Selatan.

    “Kami juga berharap regulasi yang ada bisa mendukung pertumbuhan sektor logistik dan membuka peluang lebih besar bagi pengusaha lokal,” katanya.

    Ia menjelaskan salah satu tantangan besar yang dihadapi Batam saat ini adalah infrastruktur pelabuhan yang belum sepenuhnya mendukung sebagai hub logistik internasional.

    Meski demikian, perbaikan terus dilakukan, salah satunya dengan menyiapkan tempat penumpukan kontainer yang lebih baik dan nyaman di Pelabuhan Kontainer Batu Ampar.

    “Peningkatan memang belum terlalu signifikan, namun diskusi terus dilakukan untuk mencari solusi. Insya Allah, minggu depan sudah ada tempat penumpukan baru yang lebih baik untuk kontainer domestik LCL (Less than Container Load),” ujar dia.

    Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • OJK dinilai lakukan langkah baik selama transisi pengawasan kripto

    OJK dinilai lakukan langkah baik selama transisi pengawasan kripto

    Apa yang dilakukan OJK selama transisi ini juga sudah cukup baik, karena kita dari dua bulan yang lalu itu sudah dipanggil untuk diskusi,

    Jakarta (ANTARA) – Chief Operating Office (COO) Upbit Indonesia Resna Raniadi menyampaikan bahwa apa yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama transisi pengaturan dan pengawasan kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK sudah cukup baik.

    Seperti diketahui, pengelolaan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dialihkan ke OJK mulai Januari 2025 atau paling lambat dua tahun sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) diberlakukan.

    “Apa yang dilakukan OJK selama transisi ini juga sudah cukup baik, karena kita dari dua bulan yang lalu itu sudah dipanggil untuk diskusi,” ujarnya di Jakarta, dikutip Rabu.

    Dalam diskusi tersebut, ada beberapa topik yang dibahas. Dua di antaranya ialah perihal corporate account dan listing token.

    Untuk topik yang disebutkan pertama, dia menyampaikan bahwa saat ini posisi corporate account tidak diizinkan. Namun, dia menilai corporate account dapat menyumbang perputaran yang lebih besar.

    Berdasarkan alasan tersebut, Upbit Indonesia sebagai penyedia layanan menginginkan corporate account diperbolehkan.

    “Itu didengar dan dipertimbangkan (oleh OJK). Jadi, sejauh ini arahnya adalah kemungkinan besar nanti corporate account akan diizinkan,” ucap Resna.

    Terkait listing token, kini proses melakukan hal tersebut masih tergolong lama, sekitar tiga bulan. Upbit Indonesia mengharapkan proses listing token ke depan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

    “Kita memang bisnisnya itu harusnya cepat,” kata dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024