Tag: Abdul Hakim

  • Kanwil Kemenkumham Jatim Resmikan Klinik Kekayaan Intelektual di Ponpes Tebuireng Jombang

    Kanwil Kemenkumham Jatim Resmikan Klinik Kekayaan Intelektual di Ponpes Tebuireng Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Timur meresmikan Klinik Kekayaan Intelektual di Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Jombang, pada Selasa (21/1/2025).

    Langkah ini diambil untuk melindungi berbagai karya leluhur pesantren yang telah berdiri sejak tahun 1899 itu.

    Peresmian yang berlangsung di Gedung KH Yusuf Hasyim tersebut mengusung tema DJKI (Jelajah Kekayaan Intelektual Indonesia) Goes to Pesantren. Acara ini ditandai dengan pemotongan untaian bunga melati sebagai simbol berdirinya Klinik Kekayaan Intelektual pertama di lingkungan pesantren.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual, Ir. Razilu, menekankan pentingnya klinik ini sebagai langkah awal dalam menjaga kekayaan intelektual di pesantren. Menurutnya, masih sedikit karya dari pesantren yang telah didaftarkan hak ciptanya.

    “Masih sedikit karya dari pesantren yang di-hak ciptakan. Dan ini pertama kali kami lakukan di Tebuireng,” ujarnya.

    Razilu menjelaskan bahwa ada dua jenis aset yang dapat didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual. Pertama, aset berwujud seperti bangunan dan lahan. Kedua, aset tidak berwujud seperti branding dan nama, yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang besar.

    Sebagai langkah konkret, Kemenkumham memberikan merek terkait nama Ponpes Tebuireng yang selama 125 tahun berdiri belum didaftarkan hak ciptanya. “Untung segera didaftarkan, dan ini punya nilai yang sangat besar. Sehingga ketika mereka punya cabang, dimana saja akan lebih mudah,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Razilu juga mengungkapkan bahwa berbagai jenis merek dapat didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual, termasuk nama dan produk yang dihasilkan pesantren. Contohnya, Ponpes Sunan Drajat di Lamongan yang telah mendaftarkan produk garam hasil dari kemandirian pesantrennya.

    Dengan hadirnya Klinik Kekayaan Intelektual di Ponpes Tebuireng, santri dan masyarakat tidak perlu lagi pergi ke Jakarta untuk mendaftarkan karya mereka. “Cukup datang ke klinik ini untuk dibantu mendaftarkan hak intelektualnya,” tambahnya.

    Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, menegaskan pentingnya perlindungan hak cipta terhadap karya para kiai dan santri.

    “Sekarang kita harus melindungi hak cipta. Dimana orang dulu tidak mau melakukan. Namun dengan berkembangnya zaman dan adanya degradasi moral, akhirnya sering terjadi klaim-klaim,” ungkapnya.

    Menurutnya, banyak karya intelektual pesantren yang belum didaftarkan sehingga rentan terhadap penyalahgunaan. “Tentu saja, adanya klinik ini bisa melindungi kekayaan intelektual. Sehingga jika ada seseorang memiliki karya, jelas karyanya milik siapa sehingga tidak mudah diklaim,” tegas Gus Kikin, yang juga Ketua PWNU Jatim.

    Ia berharap, kehadiran Klinik Kekayaan Intelektual di Ponpes Tebuireng dapat memberikan manfaat besar bagi santri dan masyarakat luas dalam menjaga hak kekayaan intelektual mereka. [suf]

  • Gencatan Senjata di Gaza Kemenangan bagi Pejuang Palestina

    Gencatan Senjata di Gaza Kemenangan bagi Pejuang Palestina

    Jakarta

    Kelompok militan Palestina, Hamas, dan Israel sepakat gencatan senjata. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai gencatan senjata di Gaza merupakan kemenangan bagi pejuang Palestina.

    “Sebetulnya ada harapan ya, jadi ceasefire (gencatan senjata) terjadi sebetulnya adalah kemenangan luar biasa bagi Hamas dan pejuang Palestine melawan Israel,” ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim lewat pesan suara kepada detikcom, Jumat (17/1/2025).

    Namun, pejuang Palestina dan dunia internasional harus lebih waspada. Apalagi melihat kejadian yang sudah-sudah, Israel kerap melanggar perjanjian.

    “Tetap melihat watak Israel yang selalu mengkhianati itu tetap harus dijaga, harus ada jaminan dan mekanisme terukur supaya tahapan-tahapan yang ada dalam perjanjian ceasefire itu terlaksana,” sebutnya.

    Negara mediator dan inisiator gencatan senjata, kata Sudarnoto, perlu serius mengawasi, dalam hal ini adalah Amerika Serikat (AS), Qatar, dan Mesir. Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga harus turun tangan memainkan peran yang terukur.

    “Apalagi Indonesia harus penting melakukan diplomasi yang lebih kuat untuk meyakinkan ceasefire harus dijaga,” sambung Sudarnoto.

    Meski sudah tercapai kesepakatan, Israel secara kejam terus melanjutkan genosida di Gaza. Terbaru, sedikitnya 82 orang tewas.

    AS selama beberapa dekade mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina, yang akan menciptakan sebuah negara bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang berdampingan dengan Israel.

    (isa/aud)

  • Pra Rakerwil PWNU Jatim, Ini Komitmen Khofifah-Emil untuk Bumi Majapahit

    Pra Rakerwil PWNU Jatim, Ini Komitmen Khofifah-Emil untuk Bumi Majapahit

    Surabaya (beritajatim.com) – PWNU Jawa Timur menggelar Pra Rakerwil di Surabaya. Dalam acara ini turut mengundang cagub-cawagub Jatim terpilih yang unggul dalam rekapitulasi KPU Jatim, yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak.

    Emil yang datang mewakili Khofifah menyampaikan komitmen pembangunan yang merata di Jatim, tidak hanya infrastrukturnya tetapi juga sumber daya manusianya.

    “Kami diminta untuk tentunya bisa membahas bagaimana pandangan Bu Khofifah dan saya terkait dengan pembagunan Jawa Timur ke depannya,” kata Emil kepada wartawan di PWNU Jatim, Kamis (16/1/2025).

    “Tentunya kami bersyukur segenap keluarga besar NU di Jatim memiliki antusiasme dan perhatian luar biasa untuk turut ikut membangun terutama di bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan karakter, kebudayaan, serta perekonomian,” tambahnya.

    Wagub Jatim periode 2019-2024 ini berharap agar sinergi antara Pemprov Jatim dengan PWNU ke depannya semakin baik. Apalagi, di PWNU terdapat bidang-bidang yang menangani berbagai hajat warga mulai kesehatan hingga pendidikan.

    “Kami berbagi pandangan mengenai situasi hari ini, tantangan-tantangan yang benar-benar lebih teknis dan detail yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

    “Kami meyakini sinergi ini dengan jejaring lembaga NU di berbagai bidang bisa berjalan semakin baik. Kami melihat NU itu panutan yang kemudian kalau kita bisa membangun sebuah kesepahaman, apa sih permasalahan yang jadi prioritas? Karena sumber daya pemerintah juga terbatas. Dengan bersama NU dan pihak lainnya kami yakin bisa membangun Jatim lebih maju ke depannya,” tambahnya.

    “Kami bersepakat bahwa gotong royong dan partisipasi masyarakat tidak boleh hilang di era hari ini untuk pembangunan. Kita perlu partisipasi gotong royong, swadaya masyarakat meski pemerintah membangun pelayanan seluas-seluasnya,” tandasnya.

    Sementara itu, Ketua PWNU Jatim, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) mengungkap alasan PWNU mengundang Khofifah-Emil dalam pra rakerwil.

    “Kita pra rakerwil menyiapkan di tanggal 26 Januari untuk mensinkronkan target kita bagaimana NU ikut aktif mendampingi masyarakat. Tadi ada Pak Emil menyampaikan programnya pemerintah, karena kami sinkronkan dengan pemerintah supaya optimal. Agar NU bisa membina masyarakat untuk menjaga keharmonisan, itu target utama NU,” kata Gus Kikin.

    “Program-program pemerintah supaya jalan dan jadi manfaat kemaslahatan untuk masyarakat. Ini nanti kita finalisasi, pleno rakerwil di Nurul Jadid, Paiton Probolinggo,” pungkasnya. (tok/kun)

  • Mabuk Tuak, Mahasiswa Pengendara Fortuner Terlibat Kecelakaan Tewaskan 3 Orang

    Mabuk Tuak, Mahasiswa Pengendara Fortuner Terlibat Kecelakaan Tewaskan 3 Orang

    TRIBUNJATENG.COM, MEDAN – Kecelakaan maut terjadi di di Kota Medan.

    Tiga orang tewas setelah ditabrak seorang mahasiswa bernama Tagading Mangihut Silalahi (19) yang mengendarai mobil Toyota Fortuner.

    Peristiwa tragis itu terjadi di Jalan Abdul Hakim, Kota Medan, pada Minggu (12/1/2025) malam.

    Mulanya, Tagading duduk bersama temannya di warung tuak, lalu pulang melewati jalan tersebut.

    “Pengakuannya, sopir ini dalam keadaan mabuk,” kata Kepala Unit Lantas Polsek Sunggal AKP Andrea Nasution kepada Kompas.com melalui saluran telepon pada Senin (13/1/2025).

    Setibanya di Kolam Retensi Selayang, sekitar pukul 21.30 WIB, Tagading menabrak motor merek Kharisma yang dikendarai Ibnu Zaky dan penumpangnya, Izmi Triwahyudi.

    Kedua korban terjatuh dan terluka.

    Warga setempat serta pengendara yang melintas pun meneriaki Tagading agar keluar dari mobil untuk bertanggung jawab.

    Takut dihajar massa, Tagading panik dan melaju meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri.

    Namun, Tagading menabrak dua pengendara motor lagi di sekitar Kolam Pancing, yakni sepeda motor Supra X yang dikemudikan Nifri Saldi dan sepeda motor Beat yang dikendarai Tuahta Barus bersama seorang temannya.

    Akibat dari kecelakaan ini, ada yang terluka dan meninggal dunia.

    “Ada tiga orang yang meninggal dunia, yakni Nifri, Tuahta, dan temannya Tuahta yang belum diketahui identitasnya.

    Sementara yang terluka ada dua orang, yaitu Ibnu Zaky dan Izmi,” ujar Andrea.

    Andrea menyampaikan, sampai saat ini Tagading telah diamankan untuk diperiksa lebih lanjut.

    Ke depan, pihaknya akan memeriksa darah Tagading untuk memastikan adanya pengaruh alkohol.

    “Selain itu, kami juga masih memeriksa sejumlah saksi sebagai langkah penyelidikan.

    Untuk status pelaku masih terperiksa,” tuturnya. (*)

     

  • Ekonom: PPN 12 persen tingkatkan pendapatan negara secara signifikan

    Ekonom: PPN 12 persen tingkatkan pendapatan negara secara signifikan

    Kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus mendukung pembangunan ekonomi,

    Jakarta (ANTARA) – Chief Economist PermataBank sekaligus Head of Permata Institute for Economic Research (PIER) Josua Pardede memproyeksikan, implementasi tarif baru sebesar 12 persen atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang mewah dapat meningkatkan pendapatan negara secara signifikan.

    Dengan basis penerimaan yang meluas (impor barang, penyerahan jasa/produk, dan pemanfaatan barang/jasa dari luar negeri), Josua mengatakan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan basis pajak secara substansial. Kebijakan ini mencakup penyesuaian pada barang mewah seperti kendaraan bermotor.

    “Hal ini akan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan PPN, mengingat konsumsi barang mewah cenderung meningkat pada kelompok masyarakat atas. Dengan penyesuaian penghitungan nilai lain sebagai DPP (sebesar 11/12 dari harga jual atau nilai impor), negara dapat memitigasi potensi kebocoran pajak,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kebijakan ini juga berpotensi memberikan dampak langsung berupa pembiayaan program sosial yang lebih besar melalui peningkatan pendapatan negara. Dana ini dapat digunakan untuk subsidi dan program bantuan sosial yang mendukung kelompok rentan.

    Meski tarif PPN naik, Josua mengatakan bahwa penerapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang lebih rendah (selama periode awal) memberikan ruang bagi konsumen akhir untuk beradaptasi dengan kebijakan ini.

    “Kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus mendukung pembangunan ekonomi,” imbuh dia.

    Namun, agar dampak positif dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah, ia mengingatkan, pemerintah perlu memastikan penggunaan dana tambahan ini untuk program-program yang pro-rakyat. Langkah mitigasi inflasi juga diperlukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

    Adapun kebijakan ini juga menegaskan penerapan PPN dengan tarif 12 persen, termasuk pada impor Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar negeri.

    Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil, terutama dengan mempertimbangkan konsistensi regulasi sesuai Undang-Undang Pajak dan penyesuaian dasar pengenaan pajak agar lebih relevan dengan nilai transaksi sebenarnya (contohnya, nilai impor atau harga jual).

    “Pendekatan ini memungkinkan pengenaan pajak lebih sesuai dengan daya beli masyarakat dan kondisi pasar,” ujar dia.

    Josua juga menilai, penerapan tarif yang disesuaikan untuk BKP dan JKP yang tergolong mewah menciptakan mekanisme redistribusi fiskal.

    Pendekatan ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari kelompok dengan daya beli tinggi. Selain itu, juga mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah dengan tidak membebani kebutuhan dasar secara berlebihan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhub tinjau kelancaran penyeberangan wisatawan di Pelabuhan Sanur

    Menhub tinjau kelancaran penyeberangan wisatawan di Pelabuhan Sanur

    Hari ini, para penumpang yang sebagian besar wisatawan mancanegara terlihat nyaman saat berada di Pelabuhan…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meninjau Pelabuhan Sanur di Denpasar, Bali, untuk memastikan kelancaran lalu lintas penyeberangan para wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru.

    “Pelabuhan Sanur merupakan salah satu pelabuhan di kawasan Bali yang memiliki traffic cukup tinggi saat Natal dan Tahun Baru,” kata Menhub di Denpasar, Bali, Rabu.

    Menurut Menhub, Bali masih menjadi magnet bagi para wisatawan, baik dalam maupun luar negeri, untuk rekreasi saat libur Natal dan Tahun Baru.

    “Karena itu, hari ini saya berkunjung ke Pelabuhan Sanur untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia benar-benar efektif untuk mendukung kelancaran lalu lintas penyeberangan di kawasan tersebut,” ujar Menhub dalam keterangan di Jakarta.

    Menhub menjelaskan, fasilitas di Pelabuhan Sanur saat ini sudah jauh lebih baik setelah dilakukan revitalisasi. Sebelum dilakukan revitalisasi, para penumpang harus menginjak air laut terlebih dulu sebelum menaiki kapal. Kondisi itu pun saat ini sudah tidak terlihat lagi.

    Ia menyebutkan, secara garis besar, fasilitas di Pelabuhan Sanur sudah sangat memadai dari sisi keselamatan dan kenyamanan penumpang.

    “Hari ini, para penumpang yang sebagian besar wisatawan mancanegara terlihat nyaman saat berada di Pelabuhan, baik ketika di ruang tunggu, dermaga hingga saat masuk ke dalam kapal,” terang Menhub.

    Menhub menegaskan bahwa infrastruktur transportasi memegang peran penting untuk mengembangkan sektor pariwisata di tanah air.

    Oleh karena itu, ia berharap pengelola Pelabuhan Sanur dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pariwisata di Pulau Dewata dapat terus maju dan berkembang.

    “Saya berharap pelayanan di Pelabuhan Sanur dapat terus ditingkatkan, tidak hanya pada momen libur Natal dan Tahun Baru, namun di sepanjang tahun,” kata Menhub.

    Pelabuhan Sanur menghubungkan kawasan Segitiga Emas di Pulau Bali, yakni Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan. Pelabuhan ini mudah diakses dari sejumlah pusat wisata di kawasan Bali, seperti Ubud, Kuta, Nusa Dua, Canggu, dan lain sebagainya.

    Pelabuhan Sanur saat ini memiliki dermaga apung seluas 2.120 m2. Dengan dimensi tersebut, dermaga Pelabuhan Sanur dapat disandari sebanyak 26 kapal wisata dengan bobot maksimal 116 GT.

    Selain ke Pelabuhan Sanur, Menhub Dudy juga meninjau pergerakan penumpang angkutan udara di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Hal itu untuk memastikan fasilitas penunjang yang ada di bandara dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penumpang.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkeu rilis aturan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah

    Kemenkeu rilis aturan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur tentang tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya dikenakan terhadap barang mewah.

    Dikutip di Jakarta, Rabu, Pasal 2 Ayat 2 dan 3 beleid itu menetapkan tarif PPN 12 persen dikenakan terhadap barang yang tergolong mewah, berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

    Sementara untuk barang dan jasa di luar kelompok tersebut, PPN yang dikenakan adalah tarif efektif 11 persen, yang diperoleh melalui mekanisme dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain.

    Nilai lain yang dimaksud yaitu 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian. Nilai lain kemudian dikalikan dengan tarif PPN 12 persen.

    Sebagai ilustrasi, untuk pembelian barang seharga Rp50 juta, maka nilai lain untuk barang tersebut yaitu (11/12) x Rp50 juta = Rp45,83 juta.

    Kemudian, tarif PPN 12 persen dikenakan terhadap nilai lain, menjadi 12 persen x Rp45,83 juta = Rp5,5 juta.

    Nilai akhir PPN itu sama bila menggunakan tarif 11 persen, di mana 11 persen x Rp50 juta = Rp5,5 juta.

    Akan tetapi, beleid itu juga mengatur masa transisi untuk tarif PPN barang mewah.

    Selama periode 1–31 Januari 2025, pengenaan tarif PPN terhadap barang mewah menggunakan DPP nilai lain. Artinya, selama kurun waktu itu, tarif PPN terhadap barang mewah tetap 11 persen.

    Sedangkan per 1 Februari 2025, tarif PPN 12 persen dikenakan secara penuh terhadap harga jual atau nilai impor barang mewah.

    PMK 131/2024 diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 31 Desember 2024 dan mulai berlaku per 1 Januari 2025.

    Sebagai informasi, barang selain kendaraan bermotor yang termasuk kategori barang mewah di antaranya kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp30 miliar atau lebih.

    Kedua, kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, dan pesawat udara lainnya tanpa sistem tenaga penggerak.

    Ketiga, peluru senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Termasuk peluru dan bagiannya, namun tidak termasuk peluru senapan angin.

    Keempat, kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40 persen kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Kelompok itu mencakup helikopter, pesawat udara dan kendaraan udara lainnya.

    Kelima, kelompok senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Kategori senjata api termasuk senjata artileri, revolver dan pistol.

    Keenam, kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum. Yang dimaksud kapal pesiar meliputi kapal ekskursi dan kendaraan air yang dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.

    Kemudian yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum atau usaha pariwisata.

    Khusus untuk bahan-bahan pokok, Pemerintah membebaskan tarif PPN.

    Adapun barang-barang yang bebas PPN yakni beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, ubi kayu, gula, hasil ternak, susu segar, unggas, hasil pemotongan hewan, kacang tanah dan kacang-kacangan lain, padi-padian, ikan, udang beserta biota laut lainnya, rumput laut.

    Kemudian untuk jasa yang dibebaskan PPN yaitu tiket kereta api, tiket bandara, jasa angkutan umum, jasa angkutan sungai dan penyeberangan, penyerahan jasa paket penggunaan besar tertentu, penyerahan pengurusan transport (freight forwarding), jasa biro perjalanan, jasa pendidikan, buku-buku pelajar, kitab suci, jasa kesehatan, pelayanan kesehatan medis baik pemerintah atau swasta, jasa keuangan, dana pensiun, jasa keuangan lain seperti pembiayaan, anjak piutang, kartu kredit, asuransi kerugian, asuransi jiwa hingga reasuransi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bayar Zakat Pakai Kripto, Malaysia Jadi Negara Pertama di Dunia

    Bayar Zakat Pakai Kripto, Malaysia Jadi Negara Pertama di Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Malaysia menjadi negara pertama yang mengizinkan zakat menggunakan kripto. Pemerintah Negeri Jiran beralasan karena kripto adalah sumber kekayaan terbaru yang dimiliki generasi muda.

    CEO Pusat Pengumpulan Zakat Dewan Agama Islam Wilayah Federal (PPZ-MAIWP) Datuk Abdul Hakim Amir Osman mengatakan inisiatif ini bertujuan untuk mendidik umat Islam tentang kewajiban zakat mereka di era teknologi blockchain dan mata uang kripto.

    Upaya inovatif oleh PPZ-MAIWP ini merupakan inisiatif terbaru untuk menyederhanakan pembayaran zakat.

    Warga Malaysia dilaporkan memiliki aset digital senilai RM16 miliar, yang wajib dizakati. Banyak anak mudah berusia 18 hingga 34 tahun atau sekitar 54,2% dari total investor terlibat dalam dunia kripto, demikian dikutip dari New Straits Times, Selasa (31/12/2024).

    “Oleh karena itu, kami melihat ini sebagai sumber zakat baru, sumber kekayaan baru, terutama bagi generasi muda,” kata Datuk Abdul Hakim.

    Ia menambahkan bahwa sidang ke-134 Komite Konsultatif Hukum Islam Wilayah Federal juga memutuskan bahwa mata uang digital adalah komoditas yang dapat diperdagangkan, dengan zakat bisnis ditetapkan pada tingkat 2,5%.

    “Digitalisasi praktik keagamaan menunjukkan bahwa Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan para pengikutnya yang terus berkembang,” katanya.

    Dilaporkan bahwa pengumpulan zakat dari aset digital meningkat sebesar 73%, sebesar RM25.983,91 pada tahun 2023. Pengumpulan tahun ini telah mencapai sekitar RM44.991,97.

    (fab/fab)

  • Malaysia Jadi Negara Pertama yang Halalkan Zakat pakai Kripto

    Malaysia Jadi Negara Pertama yang Halalkan Zakat pakai Kripto

    Jakarta

    Malaysia menjadi negara pertama yang memperbolehkan zakat menggunakan kripto. Alasannya karena kripto adalah sumber kekayaan terbaru yang dimiliki generasi muda.

    Datuk Abdul Hakim Amir Osman Chief Executive Officer Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP) menyebut inisiasi ini bertujuan untuk mengedukasi muslim tentang kewajiban membayar zakat di era teknologi blockchain dan cryptocurrency.

    Melansir New Straits Times, Malaysia dilaporkan memiliki aset digital senilai RM 16 miliar, atau sekitar Rp 57,7 triliun yang wajib dizakati.

    “Di antara mereka yang berusia 18 hingga 34 tahun, 54,2% dari total investor terlibat dalam dunia kripto. Oleh karena itu, kami melihat ini sebagai sumber zakat baru, sumber kekayaan baru, terutama bagi generasi muda,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa sidang ke-134 Komite Konsultatif Hukum Islam Wilayah Federal juga memutuskan bahwa mata uang digital adalah komoditas yang dapat diperdagangkan, dengan zakat bisnis yang ditetapkan pada tingkat 2,5%.

    “Digitalisasi praktik keagamaan menunjukkan bahwa Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan para pengikutnya yang terus berkembang,” lanjutnya.

    Dilaporkan bahwa pengumpulan zakat dari aset digital meningkat sebesar 73%, sebesar RM 25.983,91 (setara Rp 9,3 miliar) pada tahun 2023. Pengumpulan tahun ini telah mencapai sekitar RM 44.991,97 (Rp 16,2 miliar).

    (ask/rns)

  • Kemenpar gelar berbagai ajang hibur pengunjung di Toba Caldera Resort

    Kemenpar gelar berbagai ajang hibur pengunjung di Toba Caldera Resort

    Acara ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba, sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas,

    Medan (ANTARA) – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melalui Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) menggelar berbagai ajang menghibur pengunjung di Toba Caldera Resort.

    “Momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 membawa suasana semarak, terutama di destinasi wisata unggulan,” ucap Direktur Utama BPODT Jimmy Bernando melalui telepon seluler, di Medan, Ahad.

    Salah satu lokasi yang paling meriah menyambut pengunjung, lanjut dia, adalah destinasi wisata Toba Caldera Resort yang dikelola oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.

    Di antaranya ajang “Meet and Greet with Santa and Anime Cosplay” di The Kaldera Toba Nomadic Escape, Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Rabu, 25 Desember 2024.

    Toba Caldera Resort memiliki lahan seluas 386,72 hektare dengan ketinggian 1.397 meter di atas permukaan laut (mdpl), di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

    “Acara ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba, sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas,” ungkapnya.

    Pihaknya mengatakan, para pengunjung tampak antusias berswafoto bersama Santa Claus dan berbagai karakter animasi yang diperankan oleh penyelenggara.

    Hal ini sesuai Surat Edaran Menteri Pariwisata Nomor SE/1/PP.03.00/MP/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman dan Menyenangkan Pada saat Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Sesuai arahan Ibu Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, kami diarahkan untuk memberikan layanan yang optimal bagi wisatawan, seperti penyelenggaraan ajang dan atraksi,” kata Jimmy.

    Pihaknya juga selalu berupaya memastikan agar wisatawan mengunjungi Toba Caldera Resort tetap merasa aman dan nyaman menikmati masa liburan akhir tahun ini.

    Selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ini, Kementerian Pariwisata berkomitmen memberikan pelayanan serta informasi bagi pengunjung maupun wisatawan.

    “Keamanan dan kenyamanan selama liburan menjadi fokus utama Kementerian Pariwisata, terkhusus di Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas,” tutur Jimmy.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024