Xcloud.id

Tag: Abdul Hakim

  • Kadin sebut sudah ada proposal pengembangan PLTN dari tiga negara

    Kadin sebut sudah ada proposal pengembangan PLTN dari tiga negara

    Baru dua hari yang lalu secara resmi Rusia melalui Sergei Shoigu waktu beliau bertemu dengan Bapak Presiden, Rosatom berminat untuk ikut serta membangun PLTN,

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan sudah mendapat proposal dari tiga negara terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia yang direncanakan on-grid pada tahun 2032.

    Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kadin Aryo Djojohadikusumo di Jakarta, Kamis mengatakan, tiga negara tersebut yakni Amerika Serikat (AS), China, dan Rusia.

    “Dari tiga negara dan kebetulan tiga-tiganya ini melibatkan anggota Kadin,” kata dia.

    Dikatakannya, proposal tersebut masih dalam tahap negosiasi, namun dari pihak Amerika Serikat sudah menjalin kemitraan dengan anggota Kadin.

    Selanjutnya, Aryo mengatakan, pihak Rusia sudah menyatakan bahwa perusahaan negaranya yakni Rosatom tertarik untuk menjalin kerja sama pembangunan PLTN di Tanah Air.

    “Baru dua hari yang lalu secara resmi Rusia melalui Sergei Shoigu waktu beliau bertemu dengan Bapak Presiden, Rosatom berminat untuk ikut serta membangun PLTN,” ujarnya pula.

    Sementara itu, dikatakan dia pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan China melalui China National Nuclear Corporation (CNNC) saat lawatan Kadin ke Beijing pada November 2024.

    “Tiga negara ini sudah berkomunikasi dengan kita di anggota-anggota Kadin sehingga sudah ada pembicaraan yang serius, bukan hanya China, bukan hanya Rusia, tapi juga Amerika Serikat,” ujarnya.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menyiapkan tiga gugus tugas (task force) untuk menentukan lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang direncanakan mulai beroperasi (on-grid) pada tahun 2032.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani mengatakan, tiga gugus tugas tersebut bakal ditunjuk pihaknya setelah pemerintah meresmikan pembentukan Badan Organisasi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (Nepio).

    ia mengatakan, selain bertugas untuk menentukan lokasi, gugus tugas itu juga nantinya diminta untuk membuat prosedur keamanan (safety) mulai dari rencana pembangunan PLTN perdana hingga operasional fasilitas elektrifikasi dari energi nuklir tersebut.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkop ingatkan lima hal penting pengembangan koperasi

    Kemenkop ingatkan lima hal penting pengembangan koperasi

    Ada koperasi yang mengalami masalah karena adanya praktik-praktik yang tidak jujur baik dari manajemen, pengurus pengawas atau manajemen…,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan ada lima hal penting dalam pengembangan dan pemajuan koperasi di Tanah Air, yakni kepercayaan, dedikasi, inovasi, persatuan, serta peningkatan kapasitas usaha.

    Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop), Ahmad Zabadi dalam pernyataan di Jakarta, Kamis menyatakan, lima poin itu berdasarkan pesan yang disampaikan oleh proklamator Indonesia, Mohammad Hatta atau Bung Hatta.

    Untuk poin pertama, dijelaskan Zabadi koperasi harus didirikan dan dikelola dengan berlandaskan pada asas kepercayaan dan kejujuran.

    Menurutnya kejujuran menjadi salah satu faktor terpenting agar koperasi bisa tumbuh.

    “Ada koperasi yang mengalami masalah karena adanya praktik-praktik yang tidak jujur baik dari manajemen, pengurus pengawas atau manajemen. Sehingga kejujuran harus dibentuk dalam sebuah sistem yang transparan dan akuntabel,” kata dia.

    Kedua, Bung Hatta berpesan agar pengelola, pengurus hingga pengawas koperasi harus lebih jeli dan rajin dalam belajar mengadopsi praktik-praktik baik yang dilakukan oleh koperasi-koperasi lain.

    Dengan memperbanyak belajar dari contoh sukses koperasi di berbagai wilayah di Indonesia akan memacu pengurus atau pengelola untuk meningkatkan kapasitas dan layanan.

    Ketiga, Ahmad Zabadi menambahkan bahwa Bung Hatta berpesan agar pengelola, pengurus hingga karyawan berdedikasi kuat serta dilandasi keberanian.

    “Bung Hatta mengatakan keberanian menaklukkan ketakutan diri sendiri menjadi hal yang penting, karena kegagalan muncul akibat rasa takut yang menghantui diri kita,” katanya.

    Pesan Bung Hatta lainnya yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan karena akan menjadi kekuatan yang besar bagi koperasi.

    Selain itu, pesan kelima yakni semua pihak harus bergerak untuk mendukung pengembangan kapasitas usaha koperasi. Bentuk gerakan nyata yang dapat dilakukan oleh anggota adalah dengan membayar iuran wajib hingga iuran sukarela.

    “Berkoperasi bukan sekedar simbol kita untuk menjadi anggota saja, tetapi koperasi secara esensial dari, oleh dan untuk anggota meningkat. Maka perkembangan koperasi sangat ditentukan oleh komitmen dan tanggung jawab dari banyak pihak,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang Ramadan, MUI: Lanjutkan dan Perkuat Boikot Produk Terafiliasi Israel!

    Jelang Ramadan, MUI: Lanjutkan dan Perkuat Boikot Produk Terafiliasi Israel!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menjelang Ramadhan 1446 H, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menyerukan kepada umat Islam dan masyarakat secara umum, untuk melanjutkan dan bahkan memperkuat aksi boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi Israel.

    Apalagi praktik penjajahan, genosida, dan pembersihan etnis oleh Israel di Palestina terus berlanjut hingga kini, meskipun gencatan senjata telah disepakati sejak 19 Januari 2025.

    MUI menyatakan, aksi boikot tidak boleh kendur karena kebijakan genosida, termasuk rencana pengusiran paksa warga Palestina dari negaranya sendiri.

    “Kami mendorong seluruh kekuatan masyarakat sipil di berbagai belahan dunia untuk terus melakukan dan mengintensifkan aksi boikot terhadap produk Israel, dan produk pihak manapun yang berafiliasi dengan Israel dan gerakan zionisme,” kata Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI, di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Ditegaskan, sepanjang Ramadan, MUI bersama ormas Islam, lembaga filantropi, dan organisasi solidaritas Palestina akan melancarkan kampanye bertajuk “Shiyam Ramadaan, Kemanusiaan, dan Kemerdekaan Palestina”.

    Selain untuk memantapkan aksi boikot, kampanye itu juga bertujuan mengintensifkan bantuan kemanusiaan ke Palestina dan memperkuat soliditas di antara kekuatan-kekuatan masyarakat untuk membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. “MUI menjadikan Ramadan kali ini sebagai bulan soliditas Palestina,” ujar Sudarnoto.

    Bagi MUI, berpuasa di bulan Ramadan tidak hanya menahan lapar, haus, dan hawa nafsu, tetapi juga berpuasa dari mengonsumsi merek-merek yang memiliki afiliasi dengan rezim pendudukan Israel, sebagai refleksi dari peningkatan spiritualitas di bulan suci Ramadan. MUI secara khusus tidak menyebutkan produk atau merek definitif yang terkait Israel.

  • Freeport perkirakan suplai 28 ton emas ke ANTAM pada 2025

    Freeport perkirakan suplai 28 ton emas ke ANTAM pada 2025

    Nanti ini (produksinya) akan meningkat. Kalau sudah 100 persen, (produksinya) kira-kira 50–60 ton per tahun,

    Jakarta (ANTARA) – PT Freeport Indonesia memperkirakan bisa menyuplai 24–28 ton emas ke PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) pada 2025, lebih rendah du ton daripada perjanjian bisnis antara Freeport-ANTAM, yakni bisnis pembelian sebanyak 30 ton emas.

    “Rencana tahun ini, kami akan bisa produksi kira-kira 24–28 ton emas, dan itu sebagian besar akan kami salurkan ke Antam,” ujar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas setelah peluncuran Bank Emas di Jakarta, Rabu.

    Tony menjelaskan bahwa sejak 30 Desember 2024, Freeport sudah memproduksi emas batangan dan perak batangan dengan menggunakan lumpur anoda dari PT Smelting, bukan dari Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur.

    Lebih lanjut, pada 12 Februari 2025, Freeport sudah mulai mengirimkan emas batangan ke Antam seberat 125 kg.

    Pengiriman tersebut, kata Tony, merupakan bagian dari perjanjian kerja sama bisnis antara Freeport dengan Antam yang mencakup kapasitas 30 ton emas per tahun.

    “Nanti ini (produksinya) akan meningkat. Kalau sudah 100 persen, (produksinya) kira-kira 50–60 ton per tahun,” ucap dia.

    Dalam kesempatan tersebut, Tony membenarkan bahwa Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur mengalami kebakaran pada Oktober 2024. Akan tetapi, yang terbakar adalah smelter tembaganya.

    “Tapi precious metal refinery, yang memurnikan emas dan perak, itu tetap berjalan,” ucapnya.

    Sebelumnya, PT Freeport Indonesia (PTFI) mengirimkan emas batangan perdana dari fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) Smelter PTFI ke PT Aneka Tambang Tbk di Pulogadung Jakarta sebanyak 125 kilogram atau senilai Rp207 miliar dengan kadar kemurnian 99,99 persen.

    Dia menjelaskan, PTFI berhasil memproses sekitar 12,56 ton lumpur anoda dari PT Smelting dan dari proses tersebut dihasilkan emas batangan 189 kilogram di mana 125 kilogram fine gold purity 99,99 persen sementara 64 kilogram masih akan di casting ulang agar memenuhi standar fine gold purity.

    Dia menambahkan, sebagai perusahaan yang memiliki pengolahan dan pemurnian terintegrasi dalam negeri mulai hulu hingga hilir, PTFI telah mewujudkan hilirisasi tembaga dan saat ini hilirisasi emas dan dalam waktu dekat akan menyusul hilirisasi perak.

    “PMR PTFI menjadi salah satu produsen emas murni batangan di Indonesia dengan kapasitas pemurnian sekitar 50 ton emas dan 200 ton perak per tahun serta platinum group metals yaitu 30 kilogram platinum, 375 kilogram paladium,” tutur Tony.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tatib DPR Evaluasi Pejabat Digugat, MKD Serahkan kepada MA

    Tatib DPR Evaluasi Pejabat Digugat, MKD Serahkan kepada MA

    loading…

    Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib digugat oleh seorang dosen dan mahasiswa hukum ke Mahkamah Agung (MA). FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib digugat oleh seorang dosen dan mahasiswa hukum ke Mahkamah Agung ( MA ). Mereka mempersoalkan klausul kewenangan DPR yang bisa mengevaluasi pejabat negara yang terpilih dari hasil fit and proper test dan ditetapkan di paripurna DPR.

    Gugatan itu dilayangkan oleh Setya Indra Arifin, dosen hukum Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta (Unusia) dan A Fahrur Rozi, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

    Kuasa hukum penggugat, Abdul Hakim menjelaskan, kliennya menggugat Pasal 228A ayat (1) dan (2) Tatib DPR. Menurutnya, klausul itu bertentangan dengan Pasal 70 ayat 3, Pasal 185 ayat 1 dan 2, Pasal 234 ayat 2 UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014.

    “Pengujian ke MA pengujian legalitas, bukan norma, artinya apakah objek yang diujikan itu bertentangan dengan Undang-Undang yang di atasnya atau tidak” kata Abdul dalam keterangan tertulis, Selasa (25/2/2025).

    Merujuk teori hirarki hukum, kata dia, Tatib DPR hanya mengikat internal bukan eksternal Parlemen. Dengan demikian, ia meyakini, kewenangan DPR RI untuk evaluasi pejabat sudah salah kaprah.

    “DPR kalau ngebet ingin punya kewenangan evaluasi tersebut harus diatur dalam UU bukan dalam Tatib, kalau pengen ya, bukan berarti boleh,” katanya.

    “Secara teori kewenangan MD3 juga tidak memberikan mandat tersebut. Artinya, tindakan mengatribusi suatu kewenangan melalui peraturan internal kelembagaan seperti tata tertib adalah tindakan ultra vires yang bertentangan dengan undang-undang,” imbuh Abdul.

    Di sisi lain, ia berkata, fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi kelembagaan yang dimiliki DPR bersifat terbatas dan hanya dilaksanakan untuk mengawasi pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UU 17/2014.

  • Resepsi Harlah PPP ke-52 di Jabar, Momentum Berkhidmat pada Umat

    Resepsi Harlah PPP ke-52 di Jabar, Momentum Berkhidmat pada Umat

    JABAR EKSPRES – Kader dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat memantapkan diri untuk makin khidmat atau melayani umat. Itu ditegaskan dalam momentum Resepsi Harlah PPP ke-52, Senin (24/2).

    Plt Ketua DPW PPP Jabar Pepep Saepul Hidayat menuturkan, pertemuan di Kota Bandung itu juga dihadiri sejumlah tokoh PPP. Di antaranya, Nu’man Abdul Hakim, Rachmat Yasin, hingga Chozin Chumaidy.

    Selain peringatan harlah, momen itu juga jadi penguatan semangat kader PPP. “Ini momentum kami untuk lebih menguatkan pengkhidmatan. Kami sebagai partai yang memiliki karakter berkhidmat kepada umat,” jelasnya.

    Pihaknya sengaja menghadirkan para tokoh untuk makin mempererat hubungan. Artinya PPP hadir sebagai partai yang terkoneksi lintas generasi.

    Pepep melanjutkan, momentum itu juga menjadi ajang perbaikan untuk kepentingan elektoral ke depannya. “Ini jadi ruang pembelajaran untuk perbaikan komunikasi juga. Agar nanti bisa lebih baik dalam elektoral,” paparnya.

    *Sikap PPP di Pemerintahan Dedi Mulyadi*

    Dalam kesempatan itu, Pepep juga menegaskan sikap politik PPP di pemerintahan Gubernur Dedi Mulyadi. PPP memang tidak menempatkan diri dalam posisi oposisi, tapi partai bakal tidak segan memberikan masukan kritis.

    “Ketika ada kebijakan-kebijakan Pak Dedi yang memang itu sesuai dengan fitrah dan arah perjuangan, ya kami dukung. Tetapi sebaliknya apabila ada hal-hal yang memang selayaknya perlu dikritisi, tentu fraksi akan memberikan saran dan pandangan,” jelasnya.

    Maklum dalam pilkada 2024 lalu, PPP berada di kubu yang berbeda dalam dukungan kandidat kepala daerah. “Kan di daerah itu tidak ada istilah oposisi. Kami memilih dalam posisi kemitraan yang kritis,” jelasnya.(son)

  • PT Citaglobal Environment jajaki investasi green energi di Sulsel

    PT Citaglobal Environment jajaki investasi green energi di Sulsel

    Paling tidak, kita di Sulawesi Selatan sudah bisa swasembada listrik. Apalagi Sulawesi Selatan sudah jadi Hub Internasional di wilayah Timur Indonesia…,

    Makassar (ANTARA) – Penjabat Gubernur Sulsel Fadjry Djufry menyiapkan karpet merah untuk investasi di berbagai sektor, termasuk bagi PT Citaglobal Environment yang siap membangun pembangkit listrik green energi di daerah itu.

    Pembangkit listrik ini rencananya berbahan baku sampah, sekam padi, batok kelapa, hingga ampas sawit.

    Prof Fadjry Djufry di Makassar, Senin menegaskan, Pemprov Sulsel tidak main-main mendukung investasi. Apalagi berdasarkan instruksi pemerintah pusat, tahun 2025 ini telah dicanangkan sebagai tahun investasi.

    “Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik tujuan investasi ini. Memang tahun ini kita jadikan sebagai tahun investasi, kita support semua. Sisa bagaimana modelnya dan dimana lokasinya,” ujar Fadjry Djufry.

    Ia menjelaskan, PT Citaglobal Environment juga siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Dengan adanya investasi ini, Provinsi Sulsel bisa swasembada listrik. Apalagi di Sulsel sendiri terdapat beberapa perusahaan smelter, yang memang membutuhkan listrik.

    “Paling tidak, kita di Sulawesi Selatan sudah bisa swasembada listrik. Apalagi Sulawesi Selatan sudah jadi Hub Internasional di wilayah Timur Indonesia. Ini juga bisa mensupport Ibu Kota Nusantara nantinya,” jelas Fadjry Djufry.

    Sementara itu, County Director Citaglobal Environment, Herry Warganegara menyampaikan, rencana investasi green energi ini sudah siap dalam bentuk transfer teknologi dengan menggunakan sampah dan sejumlah bahan baku lainnya.

    “Kira-kira rencana Sulsel bagaimana soal green energi. Sampah bisa diubah menjadi listrik, sisa gabah bisa menjadi energi. Kami juga mengajak BUMD untuk bagaimana melakukan join produk. Kami yang siapkan semua, BUMD tidak perlu menyediakan investasi, semua kami siapkan,” tuturnya.

    Citaglobal Environment telah berinvestasi di berbagai negara seperti Sri Lanka, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Pembangkit listrik green energi seperti ini belum ada di Indonesia.

    Hadir mendampingi Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Andi Eka Prasetya, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Junaedi, dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sulsel.

    Pewarta: Abdul Kadir
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak hanya RI, kebijakan DHE juga diterapkan Malaysia hingga Vietnam

    Tak hanya RI, kebijakan DHE juga diterapkan Malaysia hingga Vietnam

    Mereka yang tidak comply diberikan sanksi administrasi eksportnya di-stop. Jadi pemerintah terus menjaga itu,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) tak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga diterapkan di Malaysia, Thailand, hingga Vietnam.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri.

    Para eksportir diwajibkan menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam sebesar 100 persen dalam jangka waktu 12 bulan sejak penempatan di dalam bank-bank nasional di dalam negeri.

    “Tentu terkait dengan retensi 100 persen dan 1 tahun ini sesuai dengan best practice yang dilakukan di berbagai negara lain. Jadi bukan hanya dengan Indonesia, tetapi Malaysia, Thailand, atau bahkan Vietnam melakukan hal yang sama,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa perbedaan aturan DHE SDA di Indonesia dengan negara lain terletak pada kewajiban pembayaran dalam bentuk valas. Sementara, negara lain seperti Malaysia dan Thailand perlu untuk dikonversi ke mata uang lokal masing-masing.

    “Regulasi mereka, dana itu bisa dilakukan untuk operasional dan juga membayar kewajiban dalam bentuk valas. Tapi kalau dalam negara lain seperti Malaysia, 100 persen menggunakan Malaysian Ringgit. Demikian pula Thailand dengan Thai Bath,” jelasnya.

    Fasilitas ini diberikan agar tidak ada transfer pricing dan guna kelancaran operasional perusahaan eksportir masing-masing.

    “Nah memang tujuan kita ini supaya tidak ada transfer pricing. Jadi supaya tidak ada kasus dari Indonesia ekspor misalnya 50 dolar, negara lain, impor di 70 dolar misalnya, sehingga ada 20 dolar parkir,” tuturnya.

    Dengan adanya aturan ini, Menko mengharapkan para perusahaan eksportir untuk patuh terhadap regulasi tersebut.

    Bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor.

    Penerapan aturan ini akan dimulai pada 1 Maret 2025, dan pemerintah akan terus mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

    “Mereka yang tidak comply diberikan sanksi administrasi eksportnya di-stop. Jadi pemerintah terus menjaga itu,” jelasnya.

    Adapun PP Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional.

    Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

    Presiden Prabowo Subianto juga menjelaskan bahwa eksportir tetap diberikan fleksibilitas dalam menggunakan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri.

    Di antaranya adalah untuk menukar ke rupiah di bank yang sama guna operasional bisnis, membayar kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam valuta asing, hingga membayar dividen dalam bentuk valas.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • PLN IP targetkan pengembangan pembangkit EBT 2,4 GWh hingga 2035

    PLN IP targetkan pengembangan pembangkit EBT 2,4 GWh hingga 2035

    Hijaunesia Project dan Hydronesia Project ini tidak hanya pengembangan EBT semata, tetapi juga sebagai implementasi Subholding PLN Indonesia Power dalam aspek environmental, social, and governance (ESG),

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menargetkan pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) dengan kapasitas 2,4 gigawatt (GWh) secara bertahap hingga 2035.

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra dalam keterangannya di Jakarta, Senin mengatakan, pihaknya menggagas pengembangan EBT untuk mengakselerasi transisi energi di tanah air melalui dua megaproyek yaitu Hijaunesia dan Hydronesia.

    Menurut dia, PLN IP adalah perusahaan pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara dengan total kapasitas pembangkit 21,5 GW, yang akan terus bertambah seiring pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT.

    “Pengembangan EBT merupakan sebuah keharusan sebagai bentuk komitmen kami dalam melaksanakan transisi energi untuk membantu pemerintah dalam mencapai net zero emission pada 2060,” kata Edwin.

    Edwin melanjutkan, PLN Indonesia Power memiliki dua proyek andalan pengembangan EBT, yaitu Hijaunesia dengan total kapasitas 1.055 MW yang terdiri atas 12 pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan 1 pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).

    “PLN Indonesia Power akan mengembangkan pembangkit listrik EBT dengan kapasitas hingga 2,4 GWh hingga 2035, proyek ini didominasi PLTS,” ujar Edwin.

    Sedangkan, proyek Hydronesia ditargetkan memiliki total kapasitas 1.345 MW berupa pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yang direncanakan rampung secara bertahap pada 2035.

    “Hijaunesia Project dan Hydronesia Project ini tidak hanya pengembangan EBT semata, tetapi juga sebagai implementasi Subholding PLN Indonesia Power dalam aspek environmental, social, and governance (ESG),” kata Edwin.

    Sementara itu, Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Bernadus Sudarmanta menambahkan, selain terus menjalankan proyek Hijaunesia dan Hydronesia, PLN Indonesia Power juga tengah menggaet investor untuk menjalankan proyek tersebut, yang di antaranya melalui Mandiri Investment Forum (MIF) 2025.

    “Melalui forum itu, PLN Indonesia Power terus berupaya untuk menggaet investor global untuk mengakselerasi EBT di Indonesia,” sebut Bernadus.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bapanas dan Pemda Sulteng siapkan 14 rumah kemas durian beku

    Bapanas dan Pemda Sulteng siapkan 14 rumah kemas durian beku

    Ekspor pangan yang akan dilakukan ini merupakan bukti bahwa swasembada pangan berhasil, sekaligus adanya upaya hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah buah durian,

    Palu (ANTARA) – Badan Pangan Nasional dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) telah menyiapkan 14 rumah kemas durian beku sejak 2024 dalam upaya mendukung ekspor komoditas durian ke China.

    “Dalam rangka mendukung kegiatan ekspor durian di Sulawesi Tengah ke negara Tiongkok, Badan Pangan Nasional bersama Dinas Pangan Sulteng telah menyiapkan 14 rumah kemas durian beku, dan saat ini tujuh rumah kemas durian segar sedang dalam proses,” kata Direktur Pengawasan Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Bapanas Brigjen Pol. Hermawan pada rapat koordinasi perlindungan sumber daya hayati dan go ekspor di Palu, Senin.

    Ia mengatakan, upaya ini dilakukan melalui implementasi standar sanitasi, dan higienis rumah kemas, membangun sistem ketelusuran, mendampingi penyiapan bisnis proses dan standar operasional prosedur (SOP).

    Ia juga menjelaskan bahwa upaya ekspor komoditas durian asal Provinsi Sulawesi Tengah ke negara Tiongkok, China merupakan bukti keberhasilan dari program swasembada pangan yang merupakan salah satu Asta Cita Presiden RI.

    Hal ini, kata dia, merupakan salah satu bagian dari upaya mewujudkan upaya Asta Cita Presiden RI dengan memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada Pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru, kemudian hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah negeri.

    “Ekspor pangan yang akan dilakukan ini merupakan bukti bahwa swasembada pangan berhasil, sekaligus adanya upaya hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah buah durian,” ujarnya.

    Menurut dia, sejalan dengan peningkatan upaya ekspor tersebut, Bapanas mempunyai peran yang sangat strategis yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan penetapan kebijakan dan pelaksanaan keamanan pangan segar, meliputi standar keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, standar label dan iklan pangan.

    Ia mengatakan bahwa setiap pangan yang diperdagangkan baik di dalam negeri, maupun ke luar negeri harus memenuhi persyaratan keamanan badan pangan.

    Sementara itu, lanjutnya, penjaminan keamanan dan mutu pangan segar dilakukan secara bersinergi oleh Bapanas selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) dan dinas pangan provinsi, kabupaten/kota selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

    “OKKP pusat maupun di daerah berupaya memberikan dukungan dalam penjaminan keamanan dan mutu pangan segar di hilir untuk mendorong kinerja ekspor nasional melalui penerbitan surat registrasi rumah pengemasan dan sertifikat,” katanya.

    Ia mengatakan, peningkatan kinerja ekspor pangan segar harus didukung oleh semua stakeholder untuk mewujudkan tata niaga ekspor yang sesuai kaidah-kaidah keamanan dan mutu pangan segar.

    Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak 3.056 hektare kebun durian yang sudah dilakukan registrasi tersebar di lima kabupaten yakni Kabupaten Parigi Moutong seluas 1.461,71 hektare, Poso 1.161,7 hektare, Sigi 211.941 hektare, Donggala 151 hektare dan Toli-Toli 70,07 hektare.

    Dari lima kabupaten yang telah teregistrasi, saat ini tiga kabupaten menyatakan kesiapan ekspor yakni Parigi Moutong, Poso dan Sigi. Sementara itu, dari 15 packing house atau rumah kemas, tujuh di antaranya telah teregistrasi dan lainnya sementara dalam proses.

    Pewarta: Nur Amalia Amir
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025