Tag: Abdul Hakim

  • Kilang Pertamina catat 52,6 juta jam kerja aman sepanjang 2024

    Kilang Pertamina catat 52,6 juta jam kerja aman sepanjang 2024

    Sedangkan aspek non-teknikal melibatkan nilai komunikasi, kepemimpinan dan nilai keselamatan yang tertanam dalam setiap individu,

    Jakarta (ANTARA) – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mencatatkan 52,6 juta jam kerja aman sepanjang 2024.

    Corporate Secretary KPI Hermansyah Y Nasroen mengatakan, aspek Health, Safety, Security and Environment (HSSE) dan kehandalan kilang menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kilang dapat beroperasi dengan aman. Salah satu indikator yang dipakai untuk menunjukkan kinerja itu adalah jam kerja aman.

    “Sepanjang tahun 2024, unit operasi dan proyek KPI membukukan 52,6 juta Jam Kerja Aman,” kata Hermansyah dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Pencapaian jam kerja aman ini, lanjut Hermansyah, juga menjadi salah satu tanda kredibilitas KPI dalam mengelola kilang minyak.

    Menurutnya, penerapan HSSE dalam proses bisnis KPI, tidak hanya dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana saja, tetapi juga dilakukan melalui program internalisasi budaya HSSE mulai dari level front liner hingga pimpinan tertinggi.

    Saat ini, KPI terus menggulirkan program Safety Leadership Program 4.0. Program ini ditujukan untuk menumbuhkan budaya aman dalam diri setiap orang.

    Budaya aman yang kuat memiliki dua komponen utama yaitu teknikal dan non teknikal. Komponen teknikal mencakup penguasaan standar keselamatan kerja dan penggunaan alat pelindung diri (APD), serta perlengkapan lainnya.

    “Sedangkan aspek non-teknikal melibatkan nilai komunikasi, kepemimpinan dan nilai keselamatan yang tertanam dalam setiap individu,” jelasnya.

    Untuk semakin menumbuhkan budaya keselamatan ini, KPI turut memperingati Bulan Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) Tahun 2025. Peringatan tidak hanya dilakukan di Kantor Pusat, namun juga di semua unit operasi KPI.

    Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, kesadaran dan kepatuhan terhadap aspek HSSE tidak boleh berhenti di Bulan K3, melainkan harus menjadi denyut nadi setiap aktivitas perusahaan.

    “Melalui momentum ini, kami ingin memastikan semua elemen perusahaan memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan operasional,” ujar saat membuka peringatan bulan K3 di Kantor Pusat KPI, Jakarta, Rabu (22/1).

    Taufik juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi HSSE berkontribusi langsung pada keberlanjutan bisnis perusahaan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

    “Manfaatkan Bulan K3 untuk mempererat jejaring dengan para pemangku kepentingan, sehingga kolaborasi ini memberikan dampak positif bagi perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan,” katanya.

    Peringatan Bulan K3 KPI 2025 ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja, penciptaan lingkungan kerja yang aman dan efisien, penerapan operasional yang ramah lingkungan, serta membangun kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan.

    Prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) juga menjadi dasar kegiatan ini, di mana perusahaan menekankan pentingnya integrasi aspek keselamatan, lingkungan, dan tata kelola dalam semua proses operasional.

    “KPI ingin memastikan bahwa keselamatan dan keberlanjutan menjadi prioritas utama di setiap aktivitas, sehingga tahun 2025 dan seterusnya dapat berjalan dengan aman, selamat, dan sukses,” tegas Taufik.

    Ketua Pelaksana Bulan K3 KPI, Yusuf Mansyur, menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah menciptakan ruang untuk edukasi, pelatihan, dan kolaborasi.

    Kegiatan ini melibatkan beragam agenda menarik, termasuk Lomba Kampanye Lingkungan, Kompetisi First Aider, Lomba Debat “HSSE I Know Better Than You”, hingga pemberian penghargaan HSSE Award KPI.

    Semua kegiatan dirancang untuk memperkuat komitmen seluruh elemen perusahaan terhadap budaya keselamatan dan keberlanjutan.

    “Kami menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi HSSE di semua level organisasi, seperti lomba, seminar, dan kompetisi interaktif yang relevan dengan kebutuhan perusahaan,” ucap Yusuf.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menperin sebut HGBT bantu wujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Menperin sebut HGBT bantu wujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Kebijakan HGBT yang diberikan kepada industri juga memberi nilai tambah sebesar enam kali lipat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kebijakan subsidi gas industri yang tertuang dalam Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) akan secara langsung membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi delapan persen sesuai yang ditargetkan Presiden.

    Hal itu dikarenakan pada tahun 2020-2023, dampak positif HGBT terhadap sektor industri tercatat sebesar Rp247,26 triliun, meliputi peningkatan ekspor sebesar Rp127,84 triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp23,3 triliun, serta adanya penurunan subsidi pupuk sebesar Rp4,94 triliun.

    “Kebijakan HGBT yang diberikan kepada industri juga memberi nilai tambah sebesar enam kali lipat,” kata Menperin Agus di Jakarta, Sabtu.

    Ia mengatakan, berkaca pada kinerja sektor industri pengolahan nonmigas, pada triwulan III – 2024, sektor tersebut masih menjadi kontributor utama dalam PDB Indonesia, dengan kontribusi sebesar 17,18 persen, dan pertumbuhan sebesar 4,84 persen.

    Kemudian, nilai ekspor sektor pengolahan pada tahun 2024 mencapai 196,55 miliar dolar AS, atau 74,25 persen dari total ekspor nasional.

    Selain itu, investasi yang diserap di sektor tersebut tercatat sebesar Rp515,7 triliun, setara dengan 40,9 persen dari total investasi nasional. Sedangkan serapan tenaga kerjanya mencapai 20,01 juta orang pada tahun lalu.

    “Sektor industri pengolahan nonmigas berkontribusi sangat signifikan terhadap perekonomian kita, sehingga kita perlu terus memperkuat dan memastikan pertumbuhannya. Perlu dukungan maksimal untuk mengoptimalkan kinerjanya, salah satunya melalui keberlanjutan penerapan HGBT,” kata Menperin.

    Adapun berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 255 Tahun 2024 tentang Pengguna Gas Bumi tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, terdapat tujuh sektor industri penerima HGBT, meliputi industri pupuk (empat perusahaan), industri petrokimia (56 perusahaan), industri oleokimia (10 perusahaan), industri baja (67 perusahaan), industri keramik (69 perusahaan), industri kaca (18 perusahaan), dan industri sarung tangan karet (empat perusahaan).

    Sehingga pemerintah mengalokasikan subsidi gas kepada 228 perusahaan dengan kuota mencapai 890,24 billion british thermal unit per day (BBTUD).

    Adapun realisasi penyerapan gas bumi di tahun 2023 mencapai 80,10 persen. Rendahnya serapan gas oleh industri pengguna disebabkan oleh penerapan surcharge oleh pemasok dan kuota gas yang dikenai HGBT.

    Setelah kuota habis, harga gas naik menjadi harga pasar. Hal ini menjadikan industri mengurangi serapan HGBT.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hadiri Rakerwil PWNU Jatim, Khofifah Sebut Pendidikan Jadi Kunci Memutus Mata Rantai Kemiskinan

    Hadiri Rakerwil PWNU Jatim, Khofifah Sebut Pendidikan Jadi Kunci Memutus Mata Rantai Kemiskinan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Ahsan Faradisi

    TRIBUNJATIM.COM, PROBOLINGGO – Gubernur Jatim Terpilih Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen keluarga besar NU menyatukan semangat untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan mengambil peran di berbagai lini dan sektor khususnya pendidikan. 

    Ajakan itu disampaikan Khofifah saat hadir dalam Peringatan Hari Lahir Ke-102 Nahdlatul Ulama dan Rakerwil PWNU Jawa Timur di Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo, Jumat (25/1/2025). 

    Dalam kesempatan ini, Khofifah menyebutkan bahwa cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 sama halnya mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Dengan waktu kurang dari 20 tahun cita-cita ini harus diupayakan bersama agar segera terwujud. 

    “Kalau indikator Indonesia Emas itu Indonesia Maju, maka kemiskinan di Indonesia harus ditekan hingga tersisa hanya 2 persen. PR kita antara lain adalah memberantas kemiskinan,” tegas Khofifah.

    “Ketika ini kita jadikan plan of action bersama, maka untuk bisa menurunkan kemiskinan sebesar 8 persen dari 2025 ke 2045, artinya kita punya waktu selama 20 tahun untuk jadi 2 persen,” imbuh wanita yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU ini. 

    Padahal di sini lain, kondisi warga NU saat ini tergolong masih banyak yang masih kategori kurang mampu.  Maka upaya mengentaskan kemiskinan ini harus kita petakan bersama. Setelah kita memetakan bersama maka kita bisa berbagi tugas bersama,” tegasnya.

    Dalam upaya pengentasan kemiskinan, salah satu strategi yang ditempuh adalah melalui peningkatan akses pendidikan. Baznas Jatim sudah mengambil peran dengan program satu keluarga satu sarjana.

    Pemprov Jatim pun juga telah mengambil peran senada. Dalam meningkatkan akses pendidikan, Pemprov Jatim dalam kepemimpinan Khofifah sebagai Gubernur di periode pertama, telah memberikan program beasiswa S1, S2, dan S3. 

    “Minggu ini kita baru saja pecah telor, tiga penerima beasiswa S3 kita baru saja sidang terbuka untuk meraih gelar doktor di UIN KHAS Jember. Akhir bulan ini akan ada 7 lagi ujian terbuka disertasi.  Bulan depan akan ada lagi. Dan hingga bulan Juni nanti Insya Allah  akan ada 35 doktor baru dari kalangan pesantren Jatim termasuk Ma’had Aly,” tegas Khofifah.

    Tidak hanya itu, pada bulan Maret 2025 nanti juga akan ada ulama muda dari kalangan santri Jatim yang akan rampung menyelesaikan studi dari Universitas Al Azhar Mesir. Mereka adalah para penerima beasiswa dari Pemerintah Provinsi Jatim. 

    “Semoga ini akan menjadi penguatan NU dimulai dari Jatim untuk menjemput Indonesia Emas 2045,” tandas Khofifah disambut tepukan riuh para tokoh dan ulama NU yang hadir.

    Di sisi lain, Khofifah juga menuturkan bahwa pihaknya tengah mencanangkan Jawa Timur sebagai gerbang baru nusantara. Dimana Jatim akan menjadi penyokong utama ekonomi bagi ibu kota negara yang kini berpindah ke Kalimantan Timur. 

    Hal ini dikatakan Khofifah bukan tanpa alasan. Sebab saat ini, dari 32 jalur tol laut di Indonesia Timur, sebanyak 27 diantaranya berangkat dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur. Selain itu, Jatim juga adalah 80 persen penyuplai logistik untuk kawasan Indonesa Timur. 

    “Itu artinya bahwa peran Jatim sebagai gerbang baru nusantara sudah nyata di depan mata,” tegasnya.

    Jatim dengan berbagai kekuatan dan keunggulannya kini siap merambah pasar global. Salah satunya adalah pasar durian premium black thorn. Jatim sebagai penghasil durian terbesar di Indonesia kini sedang dilirik Tiongkok untuk bisa memenuhi pasar durian berkualitas premium di negeri tirai bambu tersebut. 

    “Salah satu penghasil durian premium kita adalah Blitar. Dan ini sangat potensial untuk kita kembangkan bersama. Karena kontur tanah kita sangat mendukung dan ternyata resiko bertanam durian itu hanya satu yaitu cepat kaya kata pemilik  kebun durian kualitas premium  di Blitar,” tegasnya.

    “Kalau kita kembangkan bersama, Insya allah akan banyak warga NU yang jadi aghniya. Sehingga dakwah kita  akan lebih banyak  dakwah bil maal,” pungkas Khofifah.

    Di akhir acara, Khofifah menerima plakat emas dari Ketua PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin atas partisipasinya menyukseskan gelaran peringatan Hari Lahir NU yang ke-102 hari ini. 

  • Bahas Swasembada Pangan, Zulhas Bicara Upaya Pemerintah dan PAN Ciptakan Petani Milenial – Halaman all

    Bahas Swasembada Pangan, Zulhas Bicara Upaya Pemerintah dan PAN Ciptakan Petani Milenial – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menceritakan kondisi pertanian yang kerap dipandang rendah kehormatan dan seperti tidak ada nasib yang bagus. 

    Karena itulah, dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih ingin meningkatkan nasib yang lebih bagus dan sejahtera. 

    “Pertanian dulu tidak menguntungkan, petani sedikit, akhirnya impornya banyak. Lalu, jadi buruh tani. Kami ingin membantu tani-tani ini agar punya kehormatan lagi, agar berubah nasibnya,” ucap Zulhas dalam kegiatan Diskusi Publik ‘Sudut PANdang’ di Ballroom Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), pada Kamis (23/01/2025).

    Zulhas juga mengingatkan kepada generasi muda untuk punya sikap yang rajin berusaha, sungguh-sungguh, dan memiliki daya berjuang yang tinggi. 

    Dalam forum diskusi tersebut, Zulhas menegaskan berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan para petani milenial.

    “Pentingnya regenerasi petani yang baru oleh generasi muda harapannya dapat mengelola pertanian lebih produktif,” kata dia

    Diketahui Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk mewujudkan swasembada pangan, diantara hal yang akan dilakukan adalah akan ada pelatihan tani milenial dengan memberikan pelatihan pengelolaan pupuk hingga pengelolaan teknis bertani.

    Hadir dalam diskusi tersebut anatara lain Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan, Anggota DPR F-PAN yaitu Pasha Ungu, Arizal Tom Liwafa, Verrel Bramasta, Abdul Hakim Bafagih, Muhammad Syauqie, Syaiful Nuri. 

  • Menpar: GWB dilakukan bertahap di lima destinasi Super Prioritas

    Menpar: GWB dilakukan bertahap di lima destinasi Super Prioritas

    Harapannya acara ini tidak hanya menjadi aksi sesaat, tetapi juga dapat membangun kebiasaan dan kesadaran jangka panjang bersama dalam menjaga lingkungan,

    Bantul (ANTARA) – Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana mengatakan bahwa program Gerakan Wisata Bersih (GWB) secara bertahap akan dilaksanakan di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas setelah diluncurkan di Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Ke depan, program ini akan secara bertahap dilaksanakan di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, serta di tiga Greater Destination, yaitu Bali, Jakarta, dan Yogyakarta-Solo-Semarang,” kata Menpar di Pantai Parangtritis Bantul, Kamis.

    Menpar mengatakan, melalui implementasi di destinasi-destinasi prioritas ini, Gerakan Wisata Bersih diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas kebersihan destinasi wisata, tetapi juga menjadi model inspiratif yang dapat diterapkan di berbagai kawasan wisata lain di Indonesia.

    “Harapannya acara ini tidak hanya menjadi aksi sesaat, tetapi juga dapat membangun kebiasaan dan kesadaran jangka panjang bersama dalam menjaga lingkungan,” kata Menpar.

    Dia juga berharap, gerakan wisata bersih ini dapat menjadi inspirasi bagi destinasi wisata lainnya di Indonesia dengan bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian alam, serta membangun fondasi pariwisata yang berkelanjutan dan kompetitif di tingkat global.

    Sebagai bagian dari gerakan ini, Kemenpar juga membentuk tim Satuan Tugas (satgas) Gerakan Wisata Bersih yang menyoroti pentingnya sanitasi dan secara berkesinambungan melakukan peninjauan terhadap keberadaan toilet yang bersih sebagai salah satu amenitas utama yang mencerminkan kualitas destinasi wisata.

    Dia juga berharap, program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan daya saing pariwisata Indonesia sesuai dengan aspek “health and hygiene” dalam Travel and Tourism Development Index (TTDI).

    “Ini adalah gerakan bersama yang dirancang untuk menciptakan dampak nyata dan jangka panjang bagi lingkungan masyarakat dan daya saing pariwisata Indonesia. Ini sebuah langkah yang menjawab tantangan besar dalam menjaga kebersihan kelestarian dan keberlanjutan destinasi wisata kita,” katanya.

    Dia mengatakan, pemilihan Pantai Parangtritis sebagai lokasi peluncuran program Gerakan Wisata Bersih, karena kawasan pantai ini merupakan salah satu ikon pariwisata Yogyakarta.

    “Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Pantai Parangtritis merupakan destinasi wisata terpopuler di Yogyakarta dengan tingkat kunjungan sebanyak 2,77 juta orang sepanjang tahun 2024,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Industri pertahanan swasta dorong transformasi militer Indonesia

    Industri pertahanan swasta dorong transformasi militer Indonesia

    Kami yakin bahwa produk anak bangsa ini bisa berpartisipasi di kancah internasional karena produk ini kita yang desain, mengutamakan kualitas, rancang bangunnya dengan baik,

    Tangerang (ANTARA) – PT Sentra Surya Ekajaya (PT SSE) sebagai perusahaan swasta yang bergerak di bidang manufaktur kendaraan lapis baja mendorong dan mendukung transformasi alat pendukung tempur militer Indonesia.

    “PT SSE untuk menunjang kebutuhan dalam negeri juga terus dilakukan. Dan kita berharap dengan produk kami ini bisa membawa nama harum Indonesia di kawasan Asia serta lebih jauh di kancah Internasional,” kata General Manager Oprasional PT SSE, David Hartalan di Tangerang, Kamis.

    Dalam hal ini, SSE optimistis bisa membawa produk kendaraan dengan spesifikasi alat tempur militer hasil karya anak bangsa tersebut bersaing dengan produk luar negeri. Dimana, seluruh hasil buatannya telah memenuhi standar pertahanan Internasional.

    “Kami yakin bahwa produk anak bangsa ini bisa berpartisipasi di kancah internasional karena produk ini kita yang desain, mengutamakan kualitas, rancang bangunnya dengan baik,” katanya.

    Selain itu, sebagai perusahaan bidang manufaktur kendaraan lapis baja, PT SSE mendukung strategi Kementerian Pertahanan RI untuk meningkatkan kendaraan lokal dalam industri pertahanan.

    Hal tersebut, juga mencerminkan komitmennya untuk memperkuat kedaulatan teknologi pertahanan Indonesia sekaligus membuka peluang ekspor ke pasar global.

    “Kita berharap ke depan mendapat projek lebih besar yang menyesuaikan kemampuan hasil produknya,” ujar dia.

    PT Sentra Surya Ekajaya sendiri secara resmi telah memperkenalkan kendaraan APC P2 Tiger 4×4 generasi terbaru dengan keunggulan pengangkut personel militer.

    CEO PT SSE, Eka Suryajaya mengatakan bahwa P2 Tiger merupakan kendaraan lapis baja yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Darat Indonesia sekaligus mendukung ekspansi pasar internasional.

    “Kami bangga mempersembahkan P2 Tiger, kendaraan lapis baja yang menunjukkan kemampuan manufaktur dalam negeri. Kolaborasi kami dengan Texelis telah memungkinkan kami mengembangkan kendaraan dengan performa dan perlindungan maksimal,” katanya.

    Ia menerangkan, kendaraan berbobot 18 ton ini diproduksi sepenuhnya di fasilitas PT SSE di Tangerang, Banten dengan dukungan teknologi dari Texelis, spesialis mobilitas asal negara Prancis.

    Keunggulan yang dimiliki kendaraan berlapis baja ini, lanjut Eka, seperti proteksi balistik yang tinggi dengan mengikuti standar STANAG 4569 level 2 hingga 4.

    Kemudian, mobilitas superior yang didukung oleh platform mobilitas Celeris dari Texelis dengan mesin 375 HP dari Cummins, transmisi otomatis 6 kecepatan dari Allison, dan sistem suspensi independen yang canggih.

    Selanjutnya, memiliki fleksibilitas operasional dengan konfigurasi modular memungkinkan kendaraan digunakan sebagai transportasi logistik, pos komando, kendaraan tempur infanteri, hingga ambulans.

    Efisiensi Logistik dengan dua unit P2 Tiger dapat diangkut menggunakan pesawat A400M, menjadikannya kendaraan yang fleksibel untuk operasional lintas wilayah.

    “P2 Tiger adalah kendaraan pertama kami yang mengintegrasikan solusi mobilitas Celeris dari Texelis. Ini adalah pencapaian besar bagi kami dan simbol keberhasilan transfer teknologi serta kerja sama yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Prancis,” terangnya.

    Melalui P2 Tiger, PT SSE menetapkan standar baru dalam pengembangan kendaraan lapis baja yang memenuhi kebutuhan operasional modern dengan tetap mempertahankan identitas lokal.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Volume transaksi MADINA Bank Muamalat capai Rp55 triliun pada 2024

    Volume transaksi MADINA Bank Muamalat capai Rp55 triliun pada 2024

    Kemitraan yang baik dengan institusi lain menjadi kunci utama di balik moncernya performa MADINA. Oleh sebab itu, kami akan terus menjajaki penetrasi pada sektor pendidikan, lembaga pemerintah, rumah sakit, komunitas dan ekosistem muslim, serta lemba

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatatkan pertumbuhan volume transaksi layanan Muamalat Digital Integrated Access (MADINA) sebesar 13 persen pada 2024, dengan nilai mencapai Rp55 triliun.

    “Alhamdulillah, rata-rata pertumbuhan kinerja MADINA pada tahun lalu berhasil mencapai dua digit,” kata Direktur Bank Muamalat Karno di Jakarta, Kamis.

    Peningkatan tersebut didorong oleh jumlah pengguna MADINA yang meningkat menjadi lebih dari 12.200 pengguna pada akhir 2024 atau tumbuh 24 persen secara year on year (yoy). Di sisi lain, frekuensi transaksi MADINA pada periode yang sama juga mengalami lonjakan hingga 34 persen menjadi 1,8 juta transaksi.

    Karno menyebut kinerja positif itu didorong oleh sejumlah strategi, seperti menjalin lebih dari 2.200 kesepakatan dengan berbagai institusi serta beragam program reward dan aktivasi lainnya.

    Kesepakatan baru yang dijalin oleh bank mendorong layanan MADINA berkontribusi terhadap Current Account Saving Account (CASA) Bank Muamalat hingga lebih dari Rp1,3 triliun.

    Kinerja positif juga terlihat pada layanan Virtual Account (VA) yang terintegrasi dengan MADINA.

    Tercatat, frekuensi transaksi VA pada akhir 2024 menembus 4,2 juta transaksi atau naik 17 persen secara tahunan. Dengan meningkatnya frekuensi transaksi, volume transaksi VA ikut terangkat 21 persen secara yoy menjadi Rp6,8 triliun.

    “Kemitraan yang baik dengan institusi lain menjadi kunci utama di balik moncernya performa MADINA. Oleh sebab itu, kami akan terus menjajaki penetrasi pada sektor pendidikan, lembaga pemerintah, rumah sakit, komunitas dan ekosistem muslim, serta lembaga keuangan syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,” imbuh Karno.

    Sebagai informasi, MADINA adalah layanan internet banking bagi nasabah korporasi untuk memonitor dan melakukan transaksi perbankan non tunai atas seluruh rekening yang berada di Bank Muamalat secara real time.

    Nasabah dapat memilih opsi layanan MADINA Advanced dan MADINA Basic, di mana fiturnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan administrasi dan transaksi nasabah.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VI DPR bahas urgensi penyusunan RUU BUMN dengan Erick Thohir

    Komisi VI DPR bahas urgensi penyusunan RUU BUMN dengan Erick Thohir

    Regulasi ini perlu disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional,

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VI DPR RI membahas penugasan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

    Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini menjelaskan, urgensi perubahan ini didasari oleh peran strategis BUMN dalam mengelola sumber daya nasional sesuai Pasal 33 UUD 1945.

    “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN adalah perpanjangan tangan negara untuk melaksanakan fungsi vital ini,” ujar Anggia dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Kamis.

    Anggia menambahkan, meskipun berperan penting, kinerja BUMN saat ini dinilai belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan. Anggia menyoroti usia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang mengatur tentang BUMN telah berusia lebih dari 22 tahun.

    “Regulasi ini perlu disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional,” ucapnya.

    Anggia memaparkan sejumlah poin perubahan dalam RUU BUMN yang meliputi penyesuaian definisi BUMN untuk mengakomodasi tugas BUMN secara optimal sesuai perkembangan regulasi; pengaturan anak usaha BUMN seperti penambahan definisi dan mekanisme pembentukan anak perusahaan.

    Selain itu, terdapat juga pengelolaan korporasi meliputi penegasan aturan terkait restrukturisasi, privatisasi, dan aksi korporasi untuk menciptakan BUMN yang lebih kompetitif; kebijakan Sumber Daya Manusia dengan penyediaan peluang bagi penyandang disabilitas, pemberdayaan masyarakat setempat, dan keterwakilan perempuan dalam jajaran direksi maupun komisaris.

    Selanjutnya, privatisasi meliputi penentuan kriteria dan mekanisme privatisasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan negara; serta tanggung jawab sosial mencakup kewajiban BUMN untuk membina usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat sekitar.

    “Selain itu, RUU ini juga menekankan pada pentingnya transparansi dan tata kelola yang baik, termasuk pengawasan eksternal oleh akuntan publik serta pembentukan komite audit dan pengawasan internal,” katanya.

    Anggia menyampaikan RUU ini sebelumnya telah melalui tahap harmonisasi dan penyempurnaan konsep oleh Badan Legislasi DPR, yang hasilnya diserahkan kepada Komisi VI. Pada rapat paripurna 23 Januari 2025, Komisi VI secara resmi diberi mandat untuk membahas RUU ini lebih lanjut.

    “Kami akan segera membentuk panitia kerja (Panja) untuk mempercepat pembahasan RUU ini. Komisi VI dan BUMN juga berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam proses legislasi ini,” ucap Anggia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo instruksikan efisiensi Rp306 triliun untuk stabilitas fiskal

    Prabowo instruksikan efisiensi Rp306 triliun untuk stabilitas fiskal

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

    Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis.

    Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

    Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50%.

    Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur juga dibatasi.

    Dalam instruksinya, Presiden mengarahkan seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja pelayanan publik.

    Anggaran harus difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, tidak sekadar pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan pola anggaran tahun sebelumnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani diberi mandat untuk menetapkan besaran efisiensi setiap kementerian/lembaga serta menyesuaikan alokasi Transfer ke daerah, termasuk mengatur dana-dana khusus seperti Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa.

    Pelaksanaan Inpres ini akan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bandara Komodo Labuan Bajo tambah penerbangan internasional

    Bandara Komodo Labuan Bajo tambah penerbangan internasional

    Rencananya rute Singapura-Labuan Bajo-Singapura, dua kali dalam seminggu yakni di hari Kamis dan Minggu,

    Labuan Bajo (ANTARA) – Bandar Udara (Bandara) Internasional Komodo Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menambah rute internasional yang dilayani maskapai penerbangan Jetstar Airways dengan rute Singapura-Labuan Bajo-Singapura.

    “Penerbangan langsung pada 20 Maret 2025,” kata kata Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo Labuan Bajo Ceppy Triono dihubungi di Labuan Bajo, Kamis.

    Sebelumnya Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo pada tahun 2024 telah melayani rute internasional dengan Rute Kuala Lumpur-Labuan Bajo-Kuala Lumpur oleh maskapai penerbangan AirAsia.

    Ia menjelaskan, maskapai Jetstar Asia Airways itu melakukan penerbangan internasional sebanyak dua kali dalam seminggu.

    “Rencananya rute Singapura-Labuan Bajo-Singapura, dua kali dalam seminggu yakni di hari Kamis dan Minggu,” ujarnya.

    Suasana di terminal kedatangan Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). (ANTARA/Gecio Viana)

    Ia juga menjelaskan penambahan rute internasional tersebut merupakan kabar baik karena dapat mendukung perkembangan sektor pariwisata di Labuan Bajo dan Pulau Flores secara keseluruhan.

    “Rasa syukur yang tak terhingga kami rasakan karena telah terbuka penerbangan Singapura-Labuan Bajo yang pastinya akan membuka peluang yang jauh lebih luas lagi untuk kepariwisataan serta petualangan seru di Pulau Flores,” katanya.

    Ia berharap adanya penambahan penerbangan internasional ke Labuan Bajo itu dapat menjadi pemicu maskapai penerbangan lainnya untuk membuka rute penerbangan internasional.

    “Ini akan selalu menjadi peluang konektivitas yang jauh lebih luas dalam kancah dunia untuk memperkenalkan keindahan Labuan Bajo serta pulau Flores kedepannya dan semoga saja akan ada penerbangan internasional lainnya yang ikut ambil bagian,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan status Bandara Komodo Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dari bandara domestik menjadi bandara internasional.

    Penetapan status itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional.

    Pewarta: Gecio Viana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025