100 Delegasi Pesantren Gelar Bahtsul Masail di Tebuireng, Soroti Kebijakan Hilirisasi SDA
Tim Redaksi
JOMBANG, KOMPAS.com
– 100 delegasi pondok pesantren se-Indonesia berkumpul di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur untuk menggelar Bahtsul Masail Nasional ke-16.
Forum ini menyoroti kebijakan
hilirisasi Sumber Daya Alam
(SDA).
KH. Achmad Roziqi, dewan perumus Bahtsul Masail menjelaskan, forum kajian ilmiah ulama fikih ini menyimpulkan bahwa kebijakan hilirisasi SDA dapat dibenarkan jika memberikan dampak positif.
Seperti meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperkuat industri nasional, membuka lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor mentah.
Namun, ia melanjutkan, apabila kebijakan ini berdampak negatif bagi lingkungan, maka tidak dibenarkan.
“Namun, apabila kebijakan ini diduga atau benar-benar berdampak mafsadah yang di luar batas kewajaran, baik kepada lingkungan atau manusia seperti
deforestasi
, pencemaran air dan udara, sedimentasi sungai, gangguan terhadap komunitas adat dan pesisir, maka tidak dibenarkan,” kata Achmad Roziqi, di Pesantren
Tebuireng
, Sabtu (13/12/2025).
Bahtsul Masail Nasional
ke-16 di
Pesantren Tebuireng
tersebut berlangsung pada Rabu (10/12/2025) hingga Kamis (11/12/2025).
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian agenda Muktamar Turats Nabawi (MUTUN) yang dilaksanakan oleh Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng.
Bahtsul Masail Nasional di Tebuireng diikuti 100 delegasi dari pondok pesantren seluruh Indonesia, antara lain dari Lirboyo, Al-Falah, Sidogiri, Zainul Hasan, dan dari pesantren-pesantren lain.
Forum ini juga menghadirkan tim ahli lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
Bahtsul Masail mengajukan beberapa rekomendasi kepada pemerintah agar melakukan penegakan hukum secara tegas, serta membuka ruang kajian dengan para aktivis lingkungan.
Rekomendasi berikutnya, agar pemerintah memperketat pengawasan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan
(AMDAL) secara intensif.
“Keempat, mengharuskan penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan yang kelima, memastikan rehabilitasi pasca hilirisasi benar-benar dilakukan,” sebut Achmad Roziqi.
Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, menyatakan, hasil temuan dan kajian dalam Muktamar Turats Nabawi dan Bahtsul Masail tentang dalil-dalil pentingnya menjaga kelestarian lingkungan akan disebarluaskan.
“Tataran atau aturan yang ada di ajaran agama, itu membatasi seseorang untuk menggebu-gebu dalam mengeksplorasi sumber daya alam,” ujar Gus Kikin.
“Nah, itu nanti akan kami sampaikan (disebarluaskan) kepada masyarakat bahwa kalau kita mengeksploitasi alam secara berlebihan, maka yang akan timbul adalah kerusakan,” lanjut Gus Kikin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Abdul Hakim
-
/data/photo/2025/12/13/693d4b3e258ed.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
100 Delegasi Pesantren Gelar Bahtsul Masail di Tebuireng, Soroti Kebijakan Hilirisasi SDA Regional 13 Desember 2025
-
/data/photo/2025/12/06/69343cd564ef0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
7 Pertemuan Tebuireng, Syuriah PBNU Sebut Gus Yahya Dicopot karena Lakukan Kesalahan Surabaya
Pertemuan Tebuireng, Syuriah PBNU Sebut Gus Yahya Dicopot karena Lakukan Kesalahan
Tim Redaksi
JOMBANG, KOMPAS.com
– Para kiai sepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama menggelar pertemuan dan silaturahmi di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/12/2025).
Kegiatan tersebut turut mengundang Rais A’am
PBNU
KH
Miftahul Akhyar
dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau
Gus Yahya
. Namun, Rais A’am PBNU tidak hadir dan mewakilkan kehadirannya kepada
Muhammad Nuh
, salah satu Rais Syuriyah PBNU.
“Beliau (Rais A’am PBNU) sedang ada acara haul di Lasem, sehingga berhalangan. Demikian juga dengan Wakil Rais A’am Kiai Anwar Iskandar,” kata M Nuh di Pesantren
Tebuireng
.
Dalam pertemuan dengan para kiai sepuh dan
Mustasyar NU
itu, M Nuh menyampaikan berbagai hal terkait hasil rapat
Syuriah PBNU
yang mencopot Gus Yahya dari jabatan Ketum PBNU. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk menjaga supremasi organisasi.
“Posisi Syuriah itu sebagai supremasi yang ada di struktur organisasi PBNU. Bagi Syuriah, keputusan yang sudah diambil di rapat harian Syuriah, tentu sudah selesai,” ujar M Nuh.
Ia menyebut pencopotan Gus Yahya dilatarbelakangi adanya pelanggaran yang dianggap berujung pada sanksi organisasi.
“Tidak ada perselisihan individu. Tetapi konteksnya adalah konteks adanya kesalahan. Dan, dari kesalahan itulah maka diberikan sanksi, mundur atau diberhentikan,” kata M Nuh.
Menurutnya, keputusan
rapat Syuriah
PBNU telah final dan akan ditindaklanjuti melalui
rapat pleno PBNU
pada Selasa, 9 Desember 2025. Agenda pleno mencakup pembahasan pengangkatan penjabat Ketua Umum PBNU.
“Hari Selasa akan ditindaklanjuti dengan rapat pleno. Agendanya antara lain mengangkat PJ Ketua umum,” ujar M Nuh.
Pertemuan para sesepuh dan Mustasyar NU di Pesantren Tebuireng diikuti Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz dan dr Umar Wahid selaku sohibul hajat. Hadir pula mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur, serta Pengasuh Ponpes Al-Falah Ploso Kediri KH Nurul Huda Djazuli.
Selain itu, hadir Pengasuh Pesantren Denanyar Jombang KH Abdus Salam Sohib, serta putri pendiri NU Hj Mahfudhoh. Dari jajaran PBNU tampak Muhammad Nuh, Gus Yahya, dan KH Amin Said Husni.
Beberapa tokoh hadir melalui zoom meeting, seperti KH Ma’ruf Amin, Hj Sinta Nuriyah Wahid, dan KH Abdullah Ubab Maimoen.
Seusai pertemuan, Forum Sesepuh dan Mustasyar NU menyampaikan pernyataan sikap. HM Abdul Mu’id, kiai dari Pesantren Lirboyo, ditunjuk sebagai juru bicara.
Ia mengatakan, salah satu kesimpulan forum adalah penilaian bahwa pencopotan Gus Yahya oleh Syuriah PBNU tidak sah secara aturan organisasi.
“Forum berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART,” ujar Gus Mu’id.
Namun, forum juga menilai perlu adanya klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Gus Yahya.
Para kiai sepuh dan Mustasyar NU menilai terdapat informasi kuat mengenai dugaan pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketum PBNU sehingga perlu diselesaikan melalui mekanisme organisasi.
“Meski demikian, forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh,” tambahnya.
Forum Sesepuh dan Mustasyar NU merekomendasikan agar rapat pleno untuk menetapkan penjabat ketua umum tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur diselesaikan sesuai ketentuan organisasi.
“Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa,” kata Gus Mu’id.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Bahas Polemik PBNU, Ini Hasil Lengkap Forum Sesepuh dan Mustasyar NU di Tebuireng Jombang
Jombang (beritajatim.com) – Pembahasan polemik PBNU yang dikemas dalam forum sesepuh dan mustasyar NU (Nahdlatul Ulama) di Tebuireng Jombang memakan waktu sekitar tujuh jam. Acara dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir menjelang bedug magrib.
Acara dibagi menjadi dua sesi. Pertama, forum sesepuh dan mustasyar NU menghadirkan jajaran Syuriah dan Tanfidziah yang diwakili oleh Muhammad Nuh dan Nur Hidayat. Nuh memberikan penjelaskan secara Panjang lebar di forum tersebut.
Sedangkan sesi kedua yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB, forum menghadirkan KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), H. Amin Said Husni, serta H. Sumantri. Secara garis besar ada dua isu besar yang dibahas. Yakni sikap forum terhadap bencana alam di berbagai daerah dan sikap forum atas dinamika organisasi di PBNU.
Untuk bahasan kedua ini, terdapat empat kesimpulan yang disampaikan oleh tiga kiai muda. Diantaranya, HM. Abdul Mu’id Lirboyo (Gus Muid), H. Abdurrahman Kautsar Ploso (Gus Kautsar), serta KH. Imron Mutamakkin Pasuruan.
Gus Muid mengatakan bahwa forum berpandangan proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART. Meski demikian, forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.
“Forum merekomendasikan agar Rapat Pleno utk menetapkan PJ tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi,” ujar Gus Mu’id saat jumpa pers di akhir acara.
Forum sesepuh juga mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan.
“Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa,” pungkasnya.
KH Anwar Manshur keluar dari dalem kasepuhan pesantren Tebuireng Jombang
Pertemuan silaturahmi para kiai di Tebuireng merupakan undangan dari dr Umar Wahid yang ditandatangani oleh Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz. Silaturahmi itu tindak lanjut dari pertemuan para sesepuh NU di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso pada 30 November 2025.
Dari tuan rumah Nampak hadir KH. dr. Umar Wahid, KH. Abdul Hakim Mahfudz, serta Alissa Wahid. Kemudian dari sesepuh dan Mustasyar NU: Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin (via Zoom), Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, KH. Anwar Manshur, KH. Nurul Huda Djazuli, KH. Abdullah Ubab Maimoen (via Zoom), Hj. Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (via Zoom), serta Hj. Mahfudloh Wahab.
Lalu, dari Syuriyah da Tanfidziyah PBNU: H. Mohammad Nuh, H. Nur Hidayat, KH. Ali Akbar Marbun, KH. Said Asrori, KH. Yahya Cholil Staquf, KH. Mu’adz Thohir, H. Amin Said Husni, serta H. Sumantri. [suf]
Kesimpulan Forum Sesepuh & Mustasyar Nahdlatul Ulama
Tebuireng, Sabtu, 6 Desember 2025
Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
A. Sikap atas Musibah Bencana di Berbagai Daerah
1. Forum Sesepuh dan Mustasyar NU menyampaikan belasungkawa serta keprihatinan mendalam atas musibah banjir, longsor, dan berbagai bencana lain yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Forum mendoakan agar masyarakat yang terdampak diberi kesabaran, ketabahan, keselamatan, serta segera mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. Semoga Allah SWT berkenan mengangkat segala musibah ini.
2. Forum mengharapkan pemerintah melakukan upaya maksimal dan optimal dalam memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat yang tertimpa bencana.
3. Forum memohon pemerintah mengambil langkah strategis dan antisipatif untuk mencegah terjadinya bencana serupa di kemudian hari, termasuk menindak tegas pihak-pihak—baik individu maupun korporasi—yang terbukti menyalahi aturan dalam mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan.
4. Forum mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk saling bahu membahu serta terlibat aktif dalam memberikan bantuan kepada para korban bencana.
B. Sikap atas Dinamika Organisasi di PBNU
1. Forum berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART.
2. Meski demikian, forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.
3. Forum merekomendasikan agar Rapat Pleno utk menetapkan PJ tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi.
4. Forum Sesepuh mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan. Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa.
-

Rapat Pleno Syuriah PBNU 9 Desember Tetap Digelar untuk Tetapkan Pj Ketua Umum
Jombang (beritajatim.com) – Salah satu Rais Syuriyah PBNU, Prof Mohammad Nuh, menegaskan bahwa rapat pleno 9 Desember 2025 tetap digelar. Agendanya adalah menetapkan Pj (Penjabat) Ketua Umum PBNU. Undangan rapat tersebut sudah disebar.
Hal itu penting dilakukan agar roda organisasi tetap optimal. Mengingat, keputusan Rais Aam memecat Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sudah final.
Penegasan itu disampaikan M Nuh setelah mengikuti pertemuan pertama dengan para Kiai sepuh di Pesantren Tebuireng Jombang, yang digagas oleh dr Umar Wahid cucu dari Pendiri NU KH Hasyim Asy’ari, Sabtu (6/12/2025).
Dalam forum sesepuh tersebut pihaknya mewakili Rais Aam menjelaskan alas an pemberhentian Ketua Umum PBNU. Hal itu seperti yang tertuang dalam risalah Syuriah.
“Belum ada (pencabutan keputusan Rais Aam). Sampai saat ini posisi Syuriah itu posisi supremasi dan beliau Rais am dan lembaga syuriah-nya pun juga sudah mengambil keputusan itu. Ya (final),” kata Nuh.
Mengapa Rais Aam PBNU KH Miftachul Achyar tidak hadir ke Tebuireng? Mantan Rektor ITS ini menjelaskan bahwa pada saat bersamaan Kiai Mif sedang ada undangan ke Lasem Jawa Tengah untuk mengadiri haul. Sedangkan KH Anwar Iskandar sedang berada di Jakarta.
“Oleh karena itu nanti tanggal 9 (Selasa) Desember 2025 akan ditindaklanjuti melalui pleno mengangkat Pj yang baru,” sambungnya.
Nuh juga dengan tegas membantah akan adanya islah. Ia menilai bahwa polemik internal di PBNU bukan lah pada individu, tapi adanya kesalahan yang selanjutnya pemberian sanksi.
“Bagi Syuriah, keputusan apa yang sudah diambil di rapat harian Syuriah dan posisi Syuriah itu sebagai supremasi yang ada di struktur PBNU, tentu itu sudah selesai. Dan konteks-nya adalah konteks adanya kesalahan dan sanksi yang harus diberikan,” katanya.
KH Anwar Manshur keluar dari dalem kasepuhan pesantren Tebuireng Jombang
Oleh karena, dalam rapat yang ada para sesepuh, para senior dan lainnya dirinya memberikan pandangan secara gamblang tentang itu. “Saya jelaskan di hadapan kiai sepuh tentang risalah syuriah. Tentang kesalahan-kesalahan Gus Yahya,” urainya.
Pertemuan silaturahmi para kiai di Tebuireng merupakan undangan dari dr Umar Wahid yang ditandatangani oleh Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz. Silaturahmi itu tindak lanjut dari pertemuan para sesepuh NU di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso pada 30 November 2025.
Dari tuan rumah Nampak hadir KH. dr. Umar Wahid, KH. Abdul Hakim Mahfudz, serta Alissa Wahid. Kemudian dari esepuh dan Mustasyar NU: Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin (via Zoom), Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, KH. Anwar Manshur, KH. Nurul Huda Djazuli, KH. Abdullah Ubab Maimoen (via Zoom), Hj. Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (via Zoom), serta Hj. Mahfudloh Wahab.
Lalu, dari Syuriyah da Tanfidziyah PBNU: H. Mohammad Nuh, H. Nur Hidayat, KH. Ali Akbar Marbun
KH. Said Asrori, KH. Yahya Cholil Staquf, KH. Mu’adz Thohir, H. Amin Said Husni, serta H. Sumantri.Menanggapi rencana rapat pleno 9 Desember, KH. Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa keputusan syuriah sudah salah sejak awal. Gus Yahya justru bertanya jika rapat pleno tersebut berdasarkan rapat harian syuriah tanggal 20 November, maka rapat tersebut juga bermasalah.
Jika rapat pleno tersebut tetap digelar, Gus Yahya akan berbicara dengan semua pihak. Termasuk dengan kiai sepuh dan PWNU serta PCNU seluruh Indonesia. “Rapat harian syuriah itu bermasalah. Jadi semua turunannya juga bermasalah,” pungkasnya. [suf]
-

Untuk Akhiri Polemik PBNU, Inisiator Hari Santri Beri Tongkat Zaitun ke Gus Kikin
Malang (beritajatim.com) – Polemik internal di PBNU, berharap segera terselesaikan dengan islah. Penuh damai demi kemajuan umat. Demikian disampaikan Inisiator Hari Santri Nasional KH.Thoriq Bin Ziyad, Sabtu (6/12/2025) sore pada beritajatim.com.
Sebelumnya, Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), bertemu Inisiator Hari Santri Nasional KH Thoriq Bin Ziyad (Gus Thoriq), Jumat (5/12/2025) petang.
Pertemuan berlangsung di kediaman Gus Thoriq yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Babussalam Desa Banjarejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.
Gus Thoriq bilang, Ketua PWNU Jatim datang menemui dirinya dalam rangka silaturahmi.
“Mendamaikan itu tugas yang mulia, jangan sampai konflik internal PBNU menjadi konflik yang meluas di ummat,” tegas Gus Thoriq.
Gus Thoriq bilang, sebagai warga NU, harusnya berlomba dengan momentum menuju kebaikan bagi umat.
“Jangan sampai dengan berlarutnya konflik, akan semakin membuat NU keluar dari pondasi awal pembentukkan organisasi ini. Sebab NU dibentuk sebagai benteng aqidah bagi umat,” ujar Gus Thoriq.
Gus Kikin merupakan Ketua PWNU Jatim periode 2024-2029 dan ditetapkan dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung. Gus Kikin juga menjabat Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Thoriq menghadiahi Gus Kikin sebuah tongkat komando yang terbuat dari Kayu Zaitun. Tongkat komando sepanjang 45 centimeter tersebut, dibuat oleh Santri Ponpes Salafiyah Babussalam.
Terdapat 12 pohon zaitun di lingkungan Ponpes Babussalam. Rata rata pohon Zaitun tersebut berumur 7 hingga 10 tahun dan tumbuh subur di halaman pondok pesantren.
Menurut Gus Thoriq, ia menyerahkan tongkat komando dari pohon Zaitun pada Gus Kikin sebagai penanda agar seluruh konflik internal dalam tubuh PBNU, segera terselesaikan dengan baik. Tongkat komando yang sudah diberi asma’ tersebut, dibuat selama satu minggu.
“Mudah-mudahan tongkat komando ini mampu mendamaikan PBNU. Karena sejatinya pohon zaitun adalah alat pemersatu perbedaan seperti yang terjadi diwilayah Syam (Jordania, Syiria, Palestina dan Lebanon-red),” ucapnya.
Gus Thoriq juga mengisyaratkan pemberian tongkat yang serupa dari Syaikhona Kholil Bangkalan pada KH.Hasyim Asyari ketika membentuk organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama.
“Dalam firman-nya Allah SWT bersumpah menggunakan buah tin dan pohon zaitun. Semoga melalui tongkat komando ini, Gus Kikin bisa menjadi penengah dan mendamaikan konflik internal dalam PBNU,” tuturnya.
Ditanya apakah Gus Thoriq ikut menghadiri pertemuan Kiai sepuh di Ponpes Tebuireng Jombang siang hari ini? “Tidak ikut. Saya masih muda, bukan Kiai sepuh. Kami berharap pertemuan siang hari ini di Tebuireng memunculkan seluruh kebaikan. Gus Kikin bisa mengislahkan konflik di PBNU. NU harus bisa mewadahi plularitas sekaligus menjadi payung besar bagi seluruh umat yang heterogen, dan terutama umat Islam,” tuturnya.
Gus Thoriq menambahkan, melalui tongkat komando dari pohon Zaitun, dirinya menyakini Gus Kikin bisa menjadi pemersatu seluruh konflik internal di PBNU siang hari ini.
“Gus Kikin ini kan cicitnya KH. Hasyim Asyari ya, kemarin kami juga berbincang bahwa PBNU menjadi kekuatan besar di Indonesia karena ada tiga momentum. Pertama, kemenangan awal sebagai partai politik di era orde lama, kedua penumpasan paham komunisme serta ketiga munculnya Hari Santri Nasional yang kita peringati setiap tahunnya,” ujar Gus Thoriq.
Terakhir, Gus Thoriq berharap seluruh konflik internal di PBNU segera berakhir. Tongkat komando dari Zaitun, sebagai perlambang agar PBNU semakin bercahaya ditengah mewadahi seluruh kepentingan umat di Indonesia.
“Zaitun adalah pohon cahaya. Cahaya keilmuan dan cahaya zikir. Sehingga kekuatan jahat apapun yang terjadi dalam tubuh PBNU, semoga bisa sirna dengan hadir cahaya keilmuan dan zikir,” tegasnya.
Gus Thoriq menambahkan, pihaknya siap menunggu kedatangan Ketua Umum PBNU KH.Yahya Cholil Staquf. “Saya menunggu Gus Yahya ke Malang. Bagaimanapun juga sumbangsih Gus Yahya untuk NU cukup besar. Meski saat ini terjadi konflik internal di PBNU,” pungkas Gus Thoriq.
Sementara itu, siang hari ini pertemuan sejumlah Kiai sepuh NU dilakukan di Ndalem Kasepuhan Ponpes Tebuireng Jombang. Gus Kikin selaku tuan rumah mengundang langsung Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, KH. Nurul Huda Djazuli, KH Muhammad Nuh. KH Abdussalam Sohib atau Gus Salam dari Denanyar Jombang serta Gus Kautsar, dari Ploso, Kediri. Serta KH. A. Mustofa Bisri atau Gus Mus Rembang. (yog/ian)
-

Rais Aam PBNU Absen di Forum Tebuireng, Surat Penundaan Picu Spekulasi Nasib Islah
Jakarta (beritajatim.com) – Langkah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar, yang memilih tidak menghadiri forum Silaturahim Mustasyar di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, pada Sabtu (6/12/2025), memantik tanda tanya besar di tengah upaya rekonsiliasi organisasi. Absennya pimpinan tertinggi Syuriyah ini dikonfirmasi melalui surat resmi yang meminta penundaan agenda strategis tersebut.
Berdasarkan surat bernomor 4802/PB.02/B.I.01.71/99/12/2025 yang ditandatangani Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Katib KH Ahmad Tajul Mafakhir, PBNU menyampaikan usulan penundaan kepada penggagas acara, dr. KH Umar Wahid.
Pihak Syuriyah PBNU beralasan adanya agenda sidang Pleno PBNU pada 9–10 Desember 2025, sehingga meminta waktu setelah tanggal 10 Desember atau mengikuti “kelonggaran waktu Syuriah PBNU”.
Padahal, pertemuan di Ndalem Kasepuhan Pesantren Tebuireng ini digagas langsung oleh keluarga besar Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari sebagai tindak lanjut pertemuan para sesepuh di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso pada 30 November lalu. Undangan resmi yang ditandatangani Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz dan KH Umar Wahid selaku sohibul hajat telah beredar sejak Kamis (4/12/2025).
Surat undangan Silaturahmi Mustasyar dengan Ketua Umum PBNU yang akan digelar di Ndalem Kasepuhan Pesantren Tebuireng Jombang.
Dalam dokumen undangan yang diterima media, forum ini dirancang khusus untuk mempertemukan Kiai Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di hadapan para Mustasyar dan kiai sepuh.
“Saya meminta pertemuan tersebut dilaksanakan di Pesantren Tebuireng. Salah satu yang harus kita ingat adalah para pendiri NU: Kiai Hasyim, Kiai Bisri, dan beberapa kiai lain itu mendirikan NU dengan satu tujuan yang mulia, dengan tujuan kepentingan umat,” tegas Kiai Umar, Kamis (4/12/2025).
Kiai Umar menekankan urgensi pertemuan ini untuk menjaga posisi NU sebagai jangkar persatuan bangsa. Ia berharap konflik internal tidak menggerus marwah organisasi.
“Mungkin sebagian besar rakyat Indonesia berharap bahwa NU ini bisa tetap menjadi jangkar. Kita berharap NU bisa jadi jangkar, orang mau agamanya apa, suku bangsanya apa, semuanya ingin NU tetap menjadi jangkar karena sejarah membuktikan bahwa NU sudah bisa menjadi jangkar. Masa gara-gara urusan begini, urusan sepele dibanding dengan kebesaran NU, kita jadi ribut,” jelasnya.
Jawaban pihak Rais Aam atas undangan Silaturahmi Mustasyar dengan Ketum PBNU di Pesantren Tebuireng Jombang.
Namun, keputusan Rais Aam untuk tidak hadir dinilai sejumlah pihak sebagai sinyal resistensi terhadap tekanan moral para sesepuh. Susunan acara yang bocor memperlihatkan bahwa Rais Aam dijadwalkan memberi paparan pukul 10.40 WIB, diikuti Gus Yahya pada pukul 13.40 WIB, sebelum perumusan kesepakatan islah.
Seorang sumber dari kalangan Syuriyah PBNU yang enggan disebutkan namanya menyayangkan absennya Rais Aam. Menurutnya, forum ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan momentum krusial bagi keutuhan PBNU.
“Ini forum yang dirancang untuk mempertemukan dua pucuk pimpinan di hadapan para masyayikh, bukan sekadar kunjungan biasa,” ujar sumber tersebut, Jumat (5/12/2025).
Sumber lain dari Jawa Timur menilai langkah Rais Aam mengindikasikan keinginan untuk menghindari kontrol langsung dari para masyayikh. Penundaan tanpa tanggal pasti dikhawatirkan akan menghilangkan momentum islah.
“Kalau hadir di Tebuireng, beliau otomatis mengikuti keputusan masyayikh. Beliau mungkin menunggu forum yang bisa dikontrol sendiri,” ungkap sumber tersebut. Ia menambahkan, “Kalau pintu islah dibuka oleh masyayikh tapi tidak ditanggapi, siapa yang sebenarnya tidak menginginkan perdamaian?”
Di sisi lain, gejolak ini memicu reaksi keras dari akar rumput. Jaringan Kader Muda NU se-Indonesia dalam pertemuan di Jakarta menyerukan agar elit PBNU kembali tunduk pada mekanisme AD/ART dan menghormati ikhtiar para kiai sepuh.
Juru Bicara Jaringan Kader Muda NU, Purwaji, mengkritik rencana Rapat Pleno untuk menunjuk Penjabat (PJ) Ketua Umum di tengah upaya damai yang sedang berjalan. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk arogansi struktural yang mengabaikan tradisi musyawarah.
“Jika benar ada rencana pleno penunjukan PJ, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan. Para kiai menghendaki islah, bukan pemaksaan pleno. Sangat menyedihkan jika suara para kiai dianggap bisa diabaikan begitu saja,” tegas Purwaji, Jumat (5/12/2025).
Para kader muda menilai situasi ini mengancam ruh dasar NU sebagai Jam’iyah yang berpijak pada syura dan bimbingan ulama. Jika forum Tebuireng tetap berjalan tanpa kehadiran Rais Aam besok, substansi rekonsiliasi dikhawatirkan tidak akan tercapai maksimal. [beq]
-

Pertamina perkuat layanan tanggap darurat energi pasca banjir Sumatera
Operasional SPBU bertahap sudah berangsur normal untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat,
Jakarta (ANTARA) – Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga memperkuat layanan tanggap darurat energi untuk memastikan distribusi BBM, LPG hingga avtur tetap berjalan guna mendukung percepatan pemulihan pascabencana banjir serta longsor di wilayah Sumatera.
“Upaya tanggap darurat dilakukan melalui jalur darat, laut, hingga udara, guna menjaga layanan energi tetap tersedia bagi masyarakat,” kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, perusahaan bergerak cepat untuk mengamankan distribusi energi. Pihaknya menerapkan semua jalur distribusi untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses BBM, LPG, dan Avtur.
“Operasional SPBU bertahap sudah berangsur normal untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat,” ujar Mars Ega.
Untuk jalur darat, Pertamina Patra Niaga mengerahkan berbagai penguatan logistik, di antaranya mobilisasi 66 Awak Mobil Tangki (AMT) lintas pulau, pengoperasian 36 mobil tangki BBM tambahan, serta pengiriman 30 unit skid tank LPG untuk memperlancar pendistribusian LPG di wilayah terdampak.
Kondisi infrastruktur yang terdampak mendorong Pertamina Patra Niaga untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak.
Bersama TNI Angkatan Udara, Pertamina Patra Niaga menyalurkan BBM dan Avtur melalui pesawat Hercules dan pesawat perintis ke Sibolga, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, sebagai dukungan atas proses evakuasi dan percepatan pemulihan wilayah yang sulit dijangkau jalur darat.
Pertamina Patra Niaga juga mengirimkan BBM dan LPG melalui jalur laut untuk menjangkau masyarakat terdampak di Aceh. Sebanyak 9 skid tank LPG dan 4 armada mobil tangki BBM turut dikirimkan ke Aceh dalam rangka memastikan kebutuhan energi tetap terpenuhi di seluruh wilayah.
“Situasi darurat ini menuntut kami bekerja cepat sebagai upaya dalam pemulihan energi di Sumatera. Distribusi energi adalah tulang punggung pemulihan masyarakat. Kami pastikan semua lini bergerak dan saling terhubung, baik darat, laut, maupun udara. Pertamina Patra Niaga all out untuk mendukung pemulihan Sumatera,” tegas Mars Ega.
Sebagai bentuk dukungan kepada semua pihak dan layanan publik, Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan kanal layanan informasi untuk pihak-pihak yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait distribusi energi dan penanganan kondisi darurat.
Untuk lembaga dan instansi dapat menghubungi 0822-7692-9620 dan untuk masyarakat umum dapat menghubungi layanan resmi Pertamina Contact Center 135.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Pertamina perkuat layanan tanggap darurat energi pasca banjir Sumatera
Operasional SPBU bertahap sudah berangsur normal untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat,
Jakarta (ANTARA) – Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga memperkuat layanan tanggap darurat energi untuk memastikan distribusi BBM, LPG hingga avtur tetap berjalan guna mendukung percepatan pemulihan pascabencana banjir serta longsor di wilayah Sumatera.
“Upaya tanggap darurat dilakukan melalui jalur darat, laut, hingga udara, guna menjaga layanan energi tetap tersedia bagi masyarakat,” kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, perusahaan bergerak cepat untuk mengamankan distribusi energi. Pihaknya menerapkan semua jalur distribusi untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses BBM, LPG, dan Avtur.
“Operasional SPBU bertahap sudah berangsur normal untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat,” ujar Mars Ega.
Untuk jalur darat, Pertamina Patra Niaga mengerahkan berbagai penguatan logistik, di antaranya mobilisasi 66 Awak Mobil Tangki (AMT) lintas pulau, pengoperasian 36 mobil tangki BBM tambahan, serta pengiriman 30 unit skid tank LPG untuk memperlancar pendistribusian LPG di wilayah terdampak.
Kondisi infrastruktur yang terdampak mendorong Pertamina Patra Niaga untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak.
Bersama TNI Angkatan Udara, Pertamina Patra Niaga menyalurkan BBM dan Avtur melalui pesawat Hercules dan pesawat perintis ke Sibolga, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, sebagai dukungan atas proses evakuasi dan percepatan pemulihan wilayah yang sulit dijangkau jalur darat.
Pertamina Patra Niaga juga mengirimkan BBM dan LPG melalui jalur laut untuk menjangkau masyarakat terdampak di Aceh. Sebanyak 9 skid tank LPG dan 4 armada mobil tangki BBM turut dikirimkan ke Aceh dalam rangka memastikan kebutuhan energi tetap terpenuhi di seluruh wilayah.
“Situasi darurat ini menuntut kami bekerja cepat sebagai upaya dalam pemulihan energi di Sumatera. Distribusi energi adalah tulang punggung pemulihan masyarakat. Kami pastikan semua lini bergerak dan saling terhubung, baik darat, laut, maupun udara. Pertamina Patra Niaga all out untuk mendukung pemulihan Sumatera,” tegas Mars Ega.
Sebagai bentuk dukungan kepada semua pihak dan layanan publik, Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan kanal layanan informasi untuk pihak-pihak yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait distribusi energi dan penanganan kondisi darurat.
Untuk lembaga dan instansi dapat menghubungi 0822-7692-9620 dan untuk masyarakat umum dapat menghubungi layanan resmi Pertamina Contact Center 135.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

KKP targetkan sampah yang masuk ke laut berkurang 50 persen pada 2029
Target kita adalah pengurangan bertahap, mulai 10 persen pada 2026, 20 persen pada 2027, 30 persen pada 2028, hingga 50 persen pada 2029,
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan sampah plastik yang masuk ke laut dapat berkurang hingga 50 persen pada 2029 melalui serangkaian program strategis.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara di Jakarta, Kamis mengatakan, setiap tahun sekitar 16 juta ton sampah plastik masuk ke laut Indonesia.
Dari jumlah tersebut, 80 persen berasal dari daratan, sementara 20 persen atau sekitar 4 juta ton berasal dari aktivitas di laut, termasuk sampah kiriman dari luar.
“Target kita adalah pengurangan bertahap, mulai 10 persen pada 2026, 20 persen pada 2027, 30 persen pada 2028, hingga 50 persen pada 2029,” kata Koswara.
Ia menjelaskan, strategi yang dilakukan KKP meliputi pembersihan sampah plastik di laut, penilaian neraca sampah berbasis kawasan pantau, pemberian insentif dan disinsentif kepada pemangku kepentingan, perubahan budaya masyarakat dalam aktivitas menghasilkan sampah, serta integrasi sumber pendanaan untuk pengelolaan sampah laut.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Ahmad Aris menambahkan salah satu sumber terbesar sampah laut adalah sungai.
Untuk itu, KKP bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasang barrier atau alat penghalang sampah di hampir seluruh sungai agar sampah tidak langsung masuk ke laut. Langkah serupa juga dilakukan di Bali.
Selain itu, ia menyebut KKP juga berupaya untuk mengurangi sampah di pelabuhan perikanan. Beberapa pelabuhan telah menerapkan konsep zero waste sehingga sampah kembali ke darat untuk dikelola.
“Ke depan, semua sungai diharapkan bisa zero waste, begitu juga pelabuhan perikanan dan aktivitas di pesisir secara bertahap,” ujarnya.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
