Tag: Abdul Hakim

  • Kemenko Perekonomian: Prinsip berkelanjutan penting di sektor properti

    Kemenko Perekonomian: Prinsip berkelanjutan penting di sektor properti

    Sangat penting karena sektor properti berkontribusi terhadap PDB dan melibatkan banyak pihak sebagai rantai pasok (supply chain) untuk membangun perumahan,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan prinsip-prinsip berkelanjutan atau green penting untuk sektor properti.

    “Sangat penting karena sektor properti berkontribusi terhadap PDB dan melibatkan banyak pihak sebagai rantai pasok (supply chain) untuk membangun perumahan,” ujar Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Perekonomian Dida Gardera di Jakarta, Jumat.

    Kalau misalnya sektor properti sudah melakukan prinsip-prinsip keberlanjutan, maka komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi akan semakin bisa terakselerasi.

    “Saya pikir sektor properti ini sangat penting dan memang dengan adanya keberlanjutan berarti suasana kehidupan di perumahan itu akan lebih nyaman, lebih sehat dan sebagainya,” kata Dida.

    Dengan adanya konsep green ini di sektor properti berarti menjamin bagi penghuninya dan juga masyarakat sekitar bahwa perumahan tersebut sudah berwawasan lingkungan, artinya lebih sehat dan nyaman.

    Kemudian dari sisi penggunaan energi, air, dan sebagainya juga lebih efisien jadi tentu pada akhirnya akan mendorong perekonomian yang lebih berkualitas.

    “Jadi ini bukan suatu pilihan, seharusnya sudah merupakan keharusan,” katanya.

    Sebagai informasi, Direktur Pengembangan Promosi Kementerian Investasi/BKPM Rakhmat Yulianto mengatakan, tren investasi properti di Indonesia saat ini tengah mengarah ke pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable).

    Dia menilai hal itu akan menjadi tantangan bagi industri properti menyusul komitmen untuk mengurangi jejak karbon secara nasional dan global.

    Hal ini merupakan peluang, bagaimana tidak hanya menciptakan residential atau properti baru yang ramah lingkungan, tapi juga bagaimana dapat merenovasi atau pun mengembangkan properti yang sudah ada menjadi lebih berkelanjutan.

    Rakhmat menilai saat ini sejumlah masyarakat Indonesia sebagai konsumen juga sudah memiliki kesadaran (awareness) untuk memiliki hunian yang lebih hijau.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Airlangga pastikan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi bukan anggota TNI aktif

    Airlangga pastikan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi bukan anggota TNI aktif

    Purnawirawan, jadi enggak ada masalah (menjabat),

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai yang baru dilantik, Djaka Budhi Utama bukan anggota TNI aktif atau berstatus purnawirawan.

    “Purnawirawan, jadi enggak ada masalah (menjabat),” ujar Airlangga usai menghadiri pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.

    Sebagaimana diketahui, Djaka sebelumnya merupakan Letnan Jenderal (Letjen) TNI Angkatan Darat (AD). Namun, saat ini telah berstatus purnawirawan.

    Sebelum menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai, Djaka merupakan Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN).

    Adapun pada Jumat (23/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 22 pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu.

    “Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani.

    Berikut daftar pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang dilantik Menkeu Sri Mulyani:

    1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

    2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

    3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

    4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

    5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

    6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

    7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

    8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

    9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

    10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline

    11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

    12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

    13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

    14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

    15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

    16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

    17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

    18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn

    19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

    20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

    21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

    22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI mulai turunkan outstanding SRBI untuk buka ruang likuiditas bank

    BI mulai turunkan outstanding SRBI untuk buka ruang likuiditas bank

    Ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia mencoba merilis likuiditas yang ada untuk bisa digunakan oleh perbankan dalam menyalurkan kredit,

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) secara bertahap menurunkan jumlah outstanding Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna meningkatkan ruang likuiditas bagi perbankan, yang pada akhirnya diharapkan dapat memperkuat kemampuan penyaluran kredit ke sektor riil.

    Per 21 April 2025, posisi outstanding SRBI tercatat Rp881,86 triliun atau menyusut Rp41,67 triliun dari posisi akhir Desember 2024 yang mencapai Rp923,53 triliun.

    “Ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia mencoba merilis likuiditas yang ada untuk bisa digunakan oleh perbankan dalam menyalurkan kredit,” kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea dalam acara Taklimat Media di Jakarta, Rabu.

    Erwin menjelaskan, BI telah menyediakan beragam instrumen yang dapat digunakan pelaku pasar untuk mengelola likuiditas mereka, termasuk bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas secara temporer.

    Ia menambahkan bahwa instrumen moneter pada dasarnya berfungsi menyerap likuiditas residual, yakni dana yang masih “menggantung” di pasar uang dan belum disalurkan perbankan untuk pembiayaan kegiatan ekonomi.

    Oleh sebab itu, BI menyediakan instrumen penempatan yang bersifat sementara atau temporer, dalam hal ini termasuk SRBI.

    “Karena kalau liquidity itu tidak disediakan tempat temporer untuk penempatan sesuai dengan tenornya, liquidity itu akan bersifat excess liquidity yang berpotensi untuk digunakan kegiatan-kegiatan yang memang bisa menimbulkan risiko,” kata dia.

    Secara keseluruhan, Erwin mengatakan bahwa BI juga ingin operasi moneter yang dilakukan turut mendorong pertumbuhan ekonomi, apalagi di tengah situasi perlambatan ekonomi seperti saat ini.

    BI juga telah mengimplementasikan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) berupa pengurangan giro wajib minimum (GWM), yang memberikan dampak likuiditas permanen bagi perbankan dan memperluas ruang penyaluran dana ke sektor riil melalui kredit.

    “Jadi upaya kita menambah likuiditas, (salah satunya) dengan menurunkan outstanding SRBI. Menambah swap, kita upayakan. Kemudian, menyediakan repo, karena repo ini sangat tergantung kebutuhan pelaku pasar, mereka akses atau tidak. Kemudian, kita melakukan pembelian SBN baik itu di pasar sekunder maupun di pasar primer,” jelas Erwin.

    Adapun terkait Surat Berharga Negara (SBN), selama tahun 2025 hingga 22 April 2025, BI telah membeli SBN dengan total sebesar Rp80,98 triliun. Jumlah ini terdiri dari pembelian melalui pasar sekunder sebesar Rp54,98 triliun serta melalui pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk syariah, sebesar Rp26,00 triliun.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • RI-Korsel bangun aliansi penguatan SDM dan ketenagakerjaan perikanan

    RI-Korsel bangun aliansi penguatan SDM dan ketenagakerjaan perikanan

    Kerja sama ini bagian dari rintisan pembentukan Indonesia–Korea Global Leader Talent Development Support Center di Busan,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama strategis dengan lembaga pemerintah hingga perguruan Korea Selatan (Korsel) untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan serta perlindungan tenaga kerja Indonesia di negara tersebut.

    Institusi yang menjadi mitra kerja sama yakni Korean Institute of Maritime and Fisheries Technology (KIMFT), Korea Seafarers Welfare and Employment Center (KOSWEC), Pukyong National University (PKNU), National Institute of Fisheries Science (NIFS), hingga Ministry of Oceans and Fisheries of Korea (MOF).

    “Kerja sama ini bagian dari rintisan pembentukan Indonesia–Korea Global Leader Talent Development Support Center di Busan,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) KKP I Nyoman Radiarta dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Kerja sama itu juga menjadi pusat kolaborasi bilateral dalam pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja perikanan Indonesia di Korea Selatan dengan dukungan pendanaan skema Official Development Assistance (ODA) Korea.

    Sedangkan sinergi KKP dengan KIMFT dan KOSWEC membuka jalan bagi pelaksanaan pelatihan teknis dan sertifikasi bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), guna memastikan pengakuan kompetensi mereka di industri perikanan Korea Selatan.

    Kerja sama strategis lain mencakup pertukaran data dan informasi PMI sektor perikanan yang diharapkan mampu memperkuat aspek perlindungan hukum dan keselamatan kerja tenaga kerja migran Indonesia.

    Menurutnya kemitraan strategis dengan Korea Selatan menjadi tonggak penting dalam upaya membangun ekosistem pengembangan SDM kelautan dan perikanan yang terintegrasi, dari pendidikan, pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan tenaga kerja.

    “Kami ingin memastikan bahwa talenta maritim Indonesia tidak hanya siap secara kompetensi, tetapi juga terlindungi secara menyeluruh saat bekerja di luar negeri,” ucap Nyoman.

    Mengenai kerja sama akademik dengan PKNU didorong pada program pertukaran dosen dan mahasiswa, beasiswa, seminar bersama, serta riset kolaboratif dalam kerangka pembangunan ekonomi biru.

    Selaras dengan itu, dukungan MOF juga diarahkan pada pengembangan smart campus dan sistem pendidikan vokasi berbasis industri menuju terwujudnya Ocean Institute of Indonesia (OII), sebuah institusi pendidikan yang akan menjadi simpul pengembangan talenta maritim nasional.

    Sebagai bentuk keberlanjutan kerja sama, KKP bersama Bappenas, tengah menyusun kerangka kerja strategis Global Leader Talent Development Support Center, merampungkan draf Memorandum of Understanding (MoU), serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Indonesia.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak dapat terlepas dari investasi pada manusia.

    “Penguatan kapasitas SDM adalah kunci utama untuk mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan,” katanya.

    Menurut Trenggono, kolaborasi internasional merupakan langkah strategis untuk menciptakan talenta maritim unggul yang mampu bersaing secara global sekaligus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dongkrak ekspor

    Optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dongkrak ekspor

    KEK Bitung, targetnya (area yang dapat dikembangkan) adalah 2.500 hektare untuk mendukung kegiatan atau arus ekspor maupun impor,

    Bitung, Sulawesi Utara (ANTARA) – Plh. Kepala Terminal Petikemas (TPK) Bitung Muhammad Habibi mengatakan, dengan Optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung diharapkan mampu mendongkrak kegiatan ekspor dan impor untuk komoditas-komoditas unggulan di Sulawesi Utara.

    “KEK Bitung, targetnya (area yang dapat dikembangkan) adalah 2.500 hektare untuk mendukung kegiatan atau arus ekspor maupun impor,” katanya saat dijumpai di TPK Bitung, Sulawesi Utara, Rabu.

    Dia melanjutkan, saat ini perusahaan bersama para pemangku kepentingan terkait tengah melakukan promosi yang lebih jauh lagi agar KEK Bitung dapat menarik lebih banyak industri untuk masuk ke kawasan.

    “KEK ini masih dikembangkan, tapi saat ini sudah ada industrinya, seperti pabrik pengolahan kertas. Namun, memang (jumlah industri di dalam KEK Bitung) masih sedikit dan area belum banyak terpakai, sehingga ini masih kita promosikan,” jelas Habibi.

    Ia mencontohkan, pabrik kertas yang beroperasi di kawasan itu sejak tahun 2023, telah berkontribusi cukup besar untuk kegiatan ekspor dari Bitung ke beberapa negara seperti China, Vietnam, dan Malaysia.

    Dengan letak KEK Bitung yang strategis, seperti dihubungkan dengan jalan tol Manado-Bitung, dekat dengan pelabuhan dan bandar udara, ditargetkan dapat memacu peluang industri seperti logistik, perikanan, petrokimia, penyediaan infrastruktur kawasan, hingga pengolahan kelapa.

    Sementara itu, Indonesia telah memiliki 24 KEK yang terbagi untuk sektor industri dan pariwisata. Pembangunan KEK seperti di Bitung, pada umumnya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing internasional.

    Di sisi lain, Selama periode triwulan I/2025, realisasi arus petikemas di TPK Bitung mencapai 74.928 twenty foot equivalent units (TEUs) atau naik 21,21 persen secara tahunan (yoy), di mana pada periode yang sama tahun lalu tercatat sebanyak 61.816 TEUs.

    Pada tahun 2024, TPK Bitung mencatatkan handling petikemas sebanyak 280.699 TEUs atau naik 10,37 persen dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 254.643 TEUs.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkeu beri catatan terkait penanganan tuberkulosis di Indonesia

    Kemenkeu beri catatan terkait penanganan tuberkulosis di Indonesia

    Kami melihat perlu adanya penajaman konsep besar dalam penanganan TBC, khususnya karena ini merupakan series ya dari tahun 2025 sampai tahun 2029,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan beberapa catatan terkait penanganan tuberkulosis (TB/TBC) di Indonesia.

    “Kami melihat perlu adanya penajaman konsep besar dalam penanganan TBC, khususnya karena ini merupakan series ya dari tahun 2025 sampai tahun 2029,” ujar Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Kemenkeu Diah Dwi Utami dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Mengenai Jaminan Kesehatan Nasional bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Untuk implementasi anggaran eliminasi TBC, pihaknya menyatakan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (Ditjen P2) dan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Farmalkes), sebagai pengampu program penanggulangan TB, agar menyiapkan data pendukung agar bisa membuka blokir anggaran.

    Dia melaporkan bahwa masih ada beberapa anggaran yang diblokir, baik karena kebijakan efisiensi pemerintah maupun kelengkapan data dukung, sehingga Kemenkeu mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera melakukan pembukaan agar pagu efektif bisa dimanfaatkan.

    Mengenai pemberian insentif terhadap kader TBC, Diah menyebutkan bahwa belum ada dasar hukum untuk melakukan hal tersebut. Karena itu, pihaknya meminta dasar hukum agar insentif segera dapat dibayarkan.

    Pihaknya menyampaikan pula akan melakukan penandaan (tagging) anggaran di sistem pada level rincian output (RO) untuk mengetahui progres penanganan TB yang dipantau oleh semua pihak.

    Poin lainnya berkaitan dengan rencana realokasi sebagian anggaran penanganan TBC ke Ditjen Pelayanan Kesehatan (Yankes) untuk peningkatan rumah sakit pelayanan TBC.

    “Jadi ini sebenarnya hakikatnya sama, sama-sama untuk melakukan pelayanan TBC, cuman berubah saja. Tadinya dilakukan oleh Ditjen P2 menjadi ke Ditjen Yankes yang menangani rumah sakit. Jadi, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari Kemenkes yang menyebabkan penanganan itu lebih efektif dilakukan langsung oleh rumah sakit,” ucapnya.

    Selain itu, Kemenkeu turut menyoroti rencana pemberian bantuan pemerintah oleh Ditjen P2 kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta di 80 kabupaten/kota, 19 provinsi.

    “Ini menjadi diskusi internal di Kemenkes, dan rencana alokasi PHTC (program hasil terbaik cepat) penanganan TBC tadi itu, karena belum mendapat arahan atau persetujuan dari Presiden, jadi mungkin ini sebenarnya antara kami dengan Kemenkes saja,” ungkap dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Eramet: Peluang kerja sama dengan Danantara perkuat sektor baterai EV

    Eramet: Peluang kerja sama dengan Danantara perkuat sektor baterai EV

    Eramet saat ini tengah berdiskusi dengan Danantara, lembaga investasi milik pemerintah. Danantara, sejak didirikan beberapa bulan lalu, telah menunjukkan minat besar untuk berinvestasi di rantai nilai mineral kritis di Indonesia,

    Jakarta (ANTARA) – Eramet Indonesia mengungkapkan kerja sama dengan Danantara berpotensi menjadi peluang strategis untuk mempererat hubungan antara Eropa dan Indonesia dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik (electric vehicle).

    Dalam pernyataan menjawab ANTARA dari Jakarta, Rabu, afiliasi perusahaan tambang dan metalurgi asal Prancis itu mengakui sedang melakukan diskusi dengan Danantara Indonesia, mengenai potensi kerja sama di bidang mineral kritis.

    “Eramet saat ini tengah berdiskusi dengan Danantara, lembaga investasi milik pemerintah. Danantara, sejak didirikan beberapa bulan lalu, telah menunjukkan minat besar untuk berinvestasi di rantai nilai mineral kritis di Indonesia,” menurut Eramet dalam jawaban tertulisnya saat dikonfirmasi.

    Kerja sama dengan Danantara, menurut Eramet, berpotensi menjadi peluang strategis untuk memperkuat posisinya dalam sektor mineral kritis Indonesia.

    “Sekaligus mempererat hubungan antara Eropa dan Indonesia dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik,” menurut Eramet.

    Disinggung lebih lanjut, Eramet belum merinci proyek perdana yang akan menjadi bagian kerja sama dengan Danantara, termasuk nilai investasi yang akan digulirkan.

    “Diskusi ini masih berada pada tahap awal dan terlalu dini untuk memberikan pernyataan lebih lanjut,” kata Eramet.

    Adapun pimpinan Eramet Group sebelumnya melakukan pertemuan dengan jajaran pemerintah Indonesia untuk membicarakan kerja sama di sektor mineral kritis, terutama dalam pengembangan ekosistem nikel.

    Dalam pertemuan dengan CEO Eramet Group Christel Bories pada Maret lalu, Menteri Investasi yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan, perusahaan asal Prancis tersebut berencana melakukan eksplorasi wilayah baru di Sulawesi Selatan dan Papua, serta bakal melakukan pengembangan proyek responsible green electric vehicle (RGEV) yang nantinya akan melibatkan berbagai mitra strategis.

    Rosan mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan Eramet akan turut berkontribusi pada peningkatan lapangan kerja dan pemajuan kualitas teknologi di Tanah Air.

    “Selain mempercepat pertumbuhan industri EV di Indonesia, kolaborasi ini juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan transfer teknologi,” ujar Rosan.

    Berdasarkan data di laman resmi Eramet, perusahaan tambang asal Prancis ini pada 2022 mendirikan anak perusahaan PT Eramet Indonesia Mining. Sebelum mendirikan Eramet Indonesia Mining pada 2022, Eramet pada 2006 berinvestasi dalam eksplorasi nikel di Halmahera, Maluku Utara, setelah mengakuisisi Strand Minerals.

    Grup tersebut melakukan studi pertambangan bijih nikel melalui PT Weda Bay Nickel (WBN). Pada 2020, WBN memulai operasi pertambangan.

    Pada 2022, Eramet dan perusahaan kimia terkemuka asal Jerman, BASF, pernah merencanakan pembangunan pabrik hidrometalurgi di Halmahera, yang disebut Sonic Bay.

    Proyek ini dirancang untuk memproses nikel dan kobalt yang merupakan bahan penting untuk baterai yang digunakan dalam kendaraan listrik. Namun Eramet dan BASF mundur dari rencana investasi tersebut.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dorong suplai pangan nasional melalui pameran rantai dingin nasional

    Dorong suplai pangan nasional melalui pameran rantai dingin nasional

    Pameran ini merupakan langkah strategis dan ajakan kolektif bagi pelaku usaha untuk bertransformasi bersama khususnya dalam proses bisnis yang terkait dengan proses penyimpanan dan pendistribusian produk pangan serta barang mudah rusak,

    Jakarta (ANTARA) – PT Wahana Kemalaniaga Makmur (Wakeni) mendorong penguatan suplai pangan nasional melalui penyelenggaraan pameran rantai dingin dan logistik terbesar di Indonesia yang menghadirkan inovasi teknologi penyimpanan, logistik, dan distribusi pangan secara terintegrasi.

    Direktur Wakeni Sofianto Widjaja di Jakarta, Rabu mengatakan, pameran rantai dingin dan logistik tersebut merupakan momentum penting untuk membangun dan memperkuat ekosistem rantai dingin di Indonesia.

    “Pameran ini merupakan langkah strategis dan ajakan kolektif bagi pelaku usaha untuk bertransformasi bersama khususnya dalam proses bisnis yang terkait dengan proses penyimpanan dan pendistribusian produk pangan serta barang mudah rusak, baik di Indonesia maupun di pasar global,” kata Sofianto.

    Dia menyebutkan, pihaknya menggelar empat pameran rantai dingin dan logistik terbesar dan terintegrasi di Indonesia, berlangsung pada 7–10 Mei 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

    Keempat pameran yang digelar adalah International Indonesia Seafood & Meat (IISM) Expo, Indonesia Cold Chain Expo, Warehousing & Storage Handling Expo, serta Indonesia Smart Logistics & Supply Chain Expo dalam satu atap.

    Wakeni menghadirkan lebih dari 250 peserta dari dalam dan luar negeri serta menargetkan 30 ribu pengunjung profesional untuk menjelajahi solusi rantai dingin menyeluruh dari hulu hingga hilir industri pangan.

    Menurutnya, pelaku usaha harus bertransformasi dalam penyimpanan dan distribusi produk pangan maupun barang mudah rusak agar rantai pasok domestik dan ekspor Indonesia semakin kompetitif dan berdaya saing.

    Mengusung tema #WeAreColdChain, pameran itu mengajak kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi kehilangan hasil pascapanen lewat sistem penyimpanan yang lebih baik.

    Suasana pameran industri rantai dingin terintegrasi dan paling komprehensif di Indonesia yang digelar PT Wahana Kemalaniaga Makmur (Wakeni) mulai 7-10 Mei 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (7/5/2025). ANTARA/Harianto

    Kepala Bidang Cold Chain Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia (PPLI) Tejo Mulyono menyampaikan, pentingnya kolaborasi sektor swasta dan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri rantai dingin berbasis inovasi dan teknologi.

    Ia menilai pameran seperti IISM dan Cold Chain Expo sangat penting sebagai platform pertukaran pengetahuan, pembentukan kemitraan, dan komitmen kualitas dalam sistem logistik dan distribusi pangan Indonesia.

    IISM Expo menampilkan produk makanan laut dan daging segar atau beku, protein alternatif, serta daging nabati halal ekspor dari perusahaan seperti PT Rel-Ion, Puresci Environment, dan Guangzhou Icesource.

    Indonesia Cold Chain Expo menyoroti teknologi pendingin berbasis IoT dan sistem monitoring suhu dari PT Thermo Asri Makmur, PT Sanwoo Electronics, dan CRK Corporation untuk wilayah kepulauan Indonesia.

    Warehousing & Storage Handling Expo menghadirkan solusi pergudangan canggih seperti pelacakan inventaris digital, kontrol lingkungan, hingga rak otomatis dari PT Berca Mandiri Perkasa dan PT Pacific Vantage Indonesia.

    Indonesia Smart Logistics & Supply Chain Expo menampilkan solusi logistik cerdas, seperti AI untuk last-mile delivery, blockchain tracking, serta automation storage dari PT Traktor Nusantara dan DS Solution International.

    Wakeni menyiapkan area pameran seluas lebih dari 8.000 meter persegi sebagai ruang bertemu inovasi teknologi pendinginan, penyimpanan, dan logistik untuk masa depan pangan Indonesia yang lebih terjamin.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Haji 2025, Garuda siapkan satu pesawat cadangan cegah keterlambatan

    Haji 2025, Garuda siapkan satu pesawat cadangan cegah keterlambatan

    Jadi tahun ini kami menyiapkan satu pesawat untuk backup yang tahu lalu tidak ada,

    Jakarta (ANTARA) – Garuda Indonesia menyiapkan 13 pesawat berbadan lebar untuk melayani penerbangan haji 2025 serta satu pesawat cadangan untuk meminimalisir potensi keterlambatan keberangkatan maupun kepulangan.

    Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani mengatakan, dengan adanya pesawat cadangan ini, Garuda Indonesia berharap dapat melakukan pemulihan jadwal penerbangan dengan lebih cepat apabila terjadi kendala operasional.

    “Jadi tahun ini kami menyiapkan satu pesawat untuk backup yang tahu lalu tidak ada,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Wamildan menjelaskan, nantinya pada fase keberangkatan jemaah haji, pesawat cadangan ini akan disiagakan di Jakarta. Sementara itu, pada fase kepulangan, pesawat yang sama akan ditempatkan di Jeddah atau Madinah.

    Strategi ini bertujuan untuk mempercepat proses penanganan jika terjadi penundaan penerbangan, baik saat keberangkatan dari Tanah Air maupun saat kembali dari Arab Saudi.

    Pada musim haji tahun ini, Garuda Indonesia akan mengangkut 90.933 penumpang, yang terdiri dari 90.203 calon jemaah haji dan 730 petugas haji.

    Jumlah ini terbagi ke dalam 246 kelompok terbang (kloter) dan diberangkatkan dari tujuh embarkasi, yaitu Banda Aceh, Medan, Jakarta, Solo, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.

    Garuda Indonesia telah menerbangkan 4.158 calon jemaah haji pada fase keberangkatan pertama, Jumat (2/5).

    Fase keberangkatan calon jemaah haji berlangsung pada 2–16 Mei 2025 untuk penerbangan menuju Madinah, dan 17–31 Mei 2025 untuk penerbangan menuju Jeddah.

    Selanjutnya, fase pemulangan akan dimulai pada 11–25 Juni 2025 dengan keberangkatan dari Jeddah/Madinah menuju kota embarkasi, dan 26 Juni–10 Juli 2025 dari Madinah menuju kota embarkasi.

    Garuda Indonesia akan mengoperasikan 13 pesawat berbadan lebar selama musim haji 2025, yang terdiri dari Boeing B777-300ER, Airbus A330-900neo, dan Airbus A330-300. Dari total pesawat yang dioperasikan tersebut, lima di antaranya merupakan pesawat sewa.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Inovasi nilam ARC USK Aceh dinilai bisa jadi model hilirisasi nasional

    Inovasi nilam ARC USK Aceh dinilai bisa jadi model hilirisasi nasional

    Perjuangan panjang ARC USK dalam inovasi dan hilirisasi nilam membuat saya tersentuh. Tentu pemerintah akan mendukung upaya ini dengan melakukan scaling up dari proses hilirisasi nilam yang sudah ada saat ini,

    Banda Aceh (ANTARA) – Sekretaris Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Prof Ahmad Erani Yustika menyatakan, inovasi nilam berbasis rakyat yang dikembangkan Atsiri Research Center (ARC) Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh bisa menjadi salah satu model hilirisasi nasional.

    “Hilirisasi nilam berbasis rakyat yang dilakukan ARC USK dapat menjadi salah satu model pengembangan komoditas, khususnya pertanian dan perkebunan, serta bisa dicontoh berbagai pihak,” kata Prof Ahmad Erani Yustika, di Banda Aceh, Rabu.

    Pernyataan itu disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Hilirisasi Komoditas Nasional Indonesia yang dilaksanakan oleh USK Banda Aceh bekerja sama dengan Tim Kerja Hilirisasi, di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh.

    Prof Ahmad Erani mengaku kagum tentang proses panjang inovasi dan hilirisasi nilam oleh ARC USK Banda Aceh, bisa menjadi cerminan intelektual, dimana ilmu tidak hanya tumbuh pada institusi pendidikan, tetapi mengalir ke masyarakat untuk menciptakan nilai tambah dan gerakan ekonomi rakyat.

    “Perjuangan panjang ARC USK dalam inovasi dan hilirisasi nilam membuat saya tersentuh. Tentu pemerintah akan mendukung upaya ini dengan melakukan scaling up dari proses hilirisasi nilam yang sudah ada saat ini,” ujarnya.

    Dirinya menuturkan, saat ini satgas hilirisasi telah mendata 28 komoditas Indonesia untuk menjadi fokus pengembangan. Tetapi, Presiden mengamanatkan penambahan jika ada komoditas yang memiliki potensi besar untuk ekonomi nasional.

    “Amanat Presiden, jika ada komoditas lain yang memiliki potensi besar untuk ekonomi nasional, sangat terbuka untuk ditambahkan komoditas unggulan lainnya,” kata Prof Ahmad Erani.

    Sementara itu, Rektor USK, Prof Marwan menegaskan, sesuai paradigma baru perguruan tinggi berdampak yang digagas Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi, maka kampus harus bertransformasi menjadi pusat solusi bagi masyarakat, melampaui perannya dalam pengajaran dan pendidikan.

    Artinya, perguruan tinggi harus menjadi motor transformasi sosial dan ekonomi, menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mampu mendukung tujuan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

    Kampus, harus fokus pada outcome dan impact melalui riset dan inovasi yang mampu menjawab persoalan nyata dalam kehidupan masyarakat dan bangsa.

    “Karena itu, hilirisasi nilam membuka peluang nilai tambah ekonomi yang signifikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Prof Marwan.

    Rektor juga menjelaskan bahwa dalam konteks Aceh, USK telah 10 tahun melakukan inovasi riset berbasis komoditas unggulan nilam.

    Bahkan, telah melakukan community development melalui berbagai pendampingan dan transfer iptek kepada masyarakat untuk menjawab kebutuhan dalam pengembangan sumber ekonomi berbasis komoditas pertanian.

    “Maka dari itu, kita memiliki harapan besar agar inovasi nilam ini bisa masuk atau menjadi prioritas dalam hilirisasi nasional,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, Kepala ARC USK, Syaifullah Muhammad menjelaskan, inovasi pada rantai pasok dan rantai nilai industri nilam saat ini telah menghasilkan sekitar 30 produk inovasi turunan nilam yang telah masuk ke pasar.

    Selain itu, berbagai hasil riset dan pengembangan teknologi juga dipaparkan secara gamblang hingga menghasilkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Untuk itu, ARC USK berkomitmen terus mengawal industri nilam Indonesia.

    “Tanpa komitmen, kita tidak akan pernah memulai, dan tanpa konsistensi kita tidak akan pernah menyelesaikan” pungkas Doktor lulusan Curtin University of Technology Australia itu.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025