Xcloud.id

Tag: Abdul Hakim

  • Menteri PU tinjau Pasar Seni Borobudur

    Menteri PU tinjau Pasar Seni Borobudur

    Kesiapan seperti apa, kalau ada yang perlu dibantu kita siapkan, tapi ini sudah bagus kok,

    Magelang (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau Pasar Seni Borobudur di Kabupaten Magelang menjelang kedatangan Presiden RI pada akhir bulan Mei 2025.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Magelang, Jumat menyampaikan, kedatangannya untuk melihat kesiapan untuk kedatangan presiden ke sini pada minggu depan.

    “Kesiapan seperti apa, kalau ada yang perlu dibantu kita siapkan, tapi ini sudah bagus kok,” katanya.

    Ditanya apa yang perlu disiapkan setelah kunjungan ini, dia menjawab Taman Wisata Candi sudah tahu apa yang harus dikerjakan,” katanya.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani beri pesan ke Dirjen Bea Cukai agar jaga industri domestik

    Sri Mulyani beri pesan ke Dirjen Bea Cukai agar jaga industri domestik

    Maka kehadiran Pak Djaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai yang baru, Djaka Budi Utama untuk memberantas aktivitas-aktivitas ekonomi ilegal agar industri domestik tetap terjaga.

    “Maka kehadiran Pak Djaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum dan instansi-instansi lainnya,” kata Sri Mulyani dalam pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.

    Dirinya juga menekankan perlunya kolaborasi antar kementerian/lembaga (K/L) agar mampu meningkatkan penerimaan negara dari pajak maupun penerimaan non-pajak.

    Lebih lanjut, Bendahara Negara menyoroti bahwa Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, melalui sistem seperti DBA dan Caisa, sering kali memberikan kemudahan, namun juga kerap menerima keluhan dari masyarakat.

    Maka dari itu, ia mendorong adanya perbaikan serta pengembangan terus menerus.

    “Citra dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai harus terus dijaga dan terus ditingkatkan. Masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, namun masyarakat dan dunia usaha biasanya juga sangat segan untuk mau membayar pajak. Ini adalah kontradiksi yang harus terus-menerus dikelola,” ujar Sri Mulyani.

    Adapun Menkeu hari ini melantik 22 pejabat eselon I Kemenkeu, salah satunya Djaka sebagai Dirjen Bea dan Cukai yang baru. Berikut daftar pejabat yang dilantik:

    1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

    2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

    3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

    4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

    5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

    6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

    7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

    8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

    9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

    10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline

    11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

    12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

    13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

    14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

    15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

    16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

    17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

    18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn

    19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

    20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

    21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

    22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah menguat seiring RUU Pemotongan Pajak diloloskan DPR AS

    Rupiah menguat seiring RUU Pemotongan Pajak diloloskan DPR AS

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi keputusan DPR Amerika Serikat (AS) meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemotongan Pajak.

    “DPR AS meloloskan RUU pemotongan pajak Presiden Donald Trump secara tipis. Dijuluki ‘One Big Beautiful Bill,’ undang-undang tersebut mencakup pemotongan pajak yang substansial, peningkatan pendanaan militer dan penegakan hukum perbatasan, dan pengurangan signifikan terhadap insentif energi hijau dan program sosial,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Mengutip Xinhua, sebelumnya komite kongres utama AS membuka jalan bagi pemungutan suara di seluruh majelis terhadap RUU Pemotongan Pajak AS.

    RUU tersebut mencakup peningkatan pengeluaran besar untuk penegakan hukum imigrasi dan militer, serta akan memperpanjang pemotongan pajak AS tahun 2017 yang akan berakhir pada tahun ini.

    Selain itu, RUU juga mencakup serangkaian pemotongan untuk Medicaid, bantuan pangan, dan pendanaan energi bersih. Menurut media AS, secara keseluruhan RUU ini harus disesuaikan untuk disahkan DPR karena Senat Republik telah mengisyaratkan bahwa RUU tersebut takkan disahkan tanpa perubahan besar.

    “Menurut Congressional Budget Office, RUU tersebut diproyeksikan akan menambah sekitar 3,8 triliun dolar AS pada utang nasional selama dekade berikutnya Hal ini menyusul penurunan peringkat kredit negara bagian AS dari Aaa menjadi Aa1 oleh Moody’s baru-baru ini, dengan alasan meningkatnya tingkat utang AS,” kata Ibrahim.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta menguat sebesar 110 poin atau 0,67 persen menjadi Rp16.218 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.328 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat juga menguat ke level Rp16.289 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.313 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pajak ekspor kelapa mampu memitigasi kenaikan harga minyak goreng

    Pajak ekspor kelapa mampu memitigasi kenaikan harga minyak goreng

    HIPKI mengusulkan pajak ekspor kelapa 50 persen,

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) menyatakan dengan diterapkannya pajak ekspor untuk komoditas kelapa bulat dinilai mampu memitigasi kenaikan minyak goreng berbahan baku kelapa dan santan.

    Ketua Harian HIPKI Rudy Handiwidjaja dihubungi di Jakarta, Jumat menyatakan, saat ini industri pengolahan kelapa dalam negeri tengah kekurangan pasokan, karena produksi kelapa bulat dalam negeri lebih banyak untuk ekspor.

    “HIPKI mengusulkan pajak ekspor kelapa 50 persen,” ujar dia.

    Disampaikannya, akibat kelangkaan bahan baku kelapa, berdampak secara langsung terhadap kenaikan produk hasil olahan kelapa, seperti minyak goreng kelapa dan santan.

    Lanjut dia, saat ini untuk harga minyak goreng kelapa dan santan yang ada di pasar domestik naik sekitar 20 hingga 30 persen.

    “Mungkin naik 20 sampai 30 persen,” ujarnya lagi.

    Oleh karena itu pihaknya ingin pemerintah memfokuskan terlebih dahulu kebutuhan suplai industri dalam negeri.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita terus berkoordinasi secara intensif bersama dengan pelaku usaha dan asosiasi untuk mencari solusi suplai permintaan kelapa, dengan tetap mengedepankan kesejahteraan petani.

    Menperin menyatakan bahwa industri pengolahan kelapa mempunyai kepentingan yang sama untuk mengutamakan kesejahteraan petani.

    Hal ini juga mendukung keberlanjutan kegiatan usaha berbasis kelapa dengan menjaga petani kelapa tidak beralih ke komoditas lain karena akan berdampak kepada kegiatan usaha pengolahan menjadi semakin sulit.

    Menurutnya, Indonesia merupakan negara penghasil kelapa lima besar dunia namun belum memiliki kebijakan tata niaga bahan baku kelapa seperti pelarangan ekspor, pungutan ekspor, serta larangan terbatas (lartas).

    “Sementara negara-negara produsen kelapa lainnya seperti Filipina, India, Thailand dan Sri Lanka telah menerapkan kebijakan larangan ekspor untuk menjaga nilai tambah ekonomi kelapa, lapangan pekerjaan, dan keberlangsungan industri pengolahan kelapa,” katanya.

    Menperin menyampaikan bahwa sejak program hilirisasi kelapa dicanangkan telah berhasil menarik investasi dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Thailand, China, dan Sri Lanka.

    Namun saat ini perusahaan-perusahaan tersebut kesulitan beroperasi karena kelangkaan bahan baku kelapa.

    Hal itu karena kelapa Indonesia lebih cenderung diekspor dalam bentuk kelapa bulat karena belum ada regulasi tata niaganya.

    “Eksportir tidak dipungut pajak, sedangkan industri dalam negeri membeli kelapa dari petani dikenakan pajak PPh pasal 22 sehingga playing field antara eksportir dengan industri kelapa dalam negeri tidak sama,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kopdes Merah putih dipercepat demi kedaulatan pangan

    Kopdes Merah putih dipercepat demi kedaulatan pangan

    Koperasi Merah Putih dirancang sebagai wadah ekonomi rakyat di tingkat tapak yang menjadi instrumen penting dalam membangun kedaulatan pangan dan ekonomi desa,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan, percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang berbasis dari desa.

    “Koperasi Merah Putih dirancang sebagai wadah ekonomi rakyat di tingkat tapak yang menjadi instrumen penting dalam membangun kedaulatan pangan dan ekonomi desa,” kata Arief Dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Adat Dayak yang dirangkai Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdessus) Pembentukan Koperasi Merah Putih di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan, pemerintah terus mengakselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

    Ia menyebutkan hingga 20 Mei 2025, sebanyak 26.565 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia telah melaksanakan Musdessus sebagai langkah awal pembentukan koperasi berbasis desa.

    Di Kalimantan Tengah, dari 659 desa/kelurahan yang telah tersosialisasi, 268 desa telah menyelenggarakan Musdessus, 218 koperasi tengah dalam proses akta notaris, dan 4 koperasi telah resmi berbadan hukum.

    Arief menyampaikan, Palangkaraya menjadi daerah pertama yang menuntaskan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah desanya.

    “Hari ini Palangkaraya sudah 100 persen menyelesaikan pembentukan koperasi desa. Tinggal beberapa wilayah lain yang terus kita dorong. Targetnya, seluruh Indonesia tuntas pada 12 Juli dan akan diluncurkan secara nasional pada Agustus 2025,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, Koperasi Merah Putih tidak hanya berperan sebagai lembaga produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat desa, tetapi juga sebagai penghubung program-program strategis pemerintah.

    “Seperti stabilisasi harga pangan dan peningkatan nilai tambah produk petani dan pelaku UMKM,” kata Arief.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • KAI Group proyeksikan layani 421 juta pengguna PSO di 2025

    KAI Group proyeksikan layani 421 juta pengguna PSO di 2025

    Proyeksi ini menunjukkan semakin banyak masyarakat menggunakan Kereta api —terjangkau, tepat waktu, dan mendukung transisi menuju transportasi rendah emisi,

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) Group memproyeksikan volume pengguna Kereta Api Public Service Obligation (PSO) atau layanan kereta bersubsidi pada tahun 2025 mencapai 421.391.252 pengguna.

    “Pada tahun 2025, PSO diproyeksikan melayani 421.391.252 pelanggan, bukti nyata hadirnya negara menjamin hak mobilitas masyarakat yang terjangkau, merata, dan berkelanjutan,” kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba di Jakarta, Jumat.

    Dia menyebutkan, estimasi pengguna kereta api (KA) PSO tahun 2025 meliputi KA antarkota 11.525.805 pelanggan dan KA perkotaan 409.865.447 pelanggan.

    “Proyeksi ini menunjukkan semakin banyak masyarakat menggunakan Kereta api —terjangkau, tepat waktu, dan mendukung transisi menuju transportasi rendah emisi,” ujarnya.

    Anne menyebutkan hingga April 2025, KAI Group juga mencatat pertumbuhan positif. Sebanyak 157.161.247 pelanggan telah dilayani, naik 9,01 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 mencapai 144.173.430 pelanggan.

    Ia merinci 157.161.247 pelanggan terbagi atas KAI Induk: 17.709.671 pengguna; KAI Commuter 125.818.020; KAI Bandara 1.745.766; KAI Wisata 58.636; LRT Jabodebek 8.434.674; Whoosh (KCIC) 1.852.555; LRT Sumsel 1.462.303; dan KA Makassar–Parepare 79.622 pengguna.

    “PSO harus dilihat sebagai investasi masa depan yang berkelanjutan. KAI berkomitmen terus bersinergi lintas sektor agar kereta api makin menjadi andalan, lebih aman, efisien, inklusif, dan ramah lingkungan,” ucap Anne.

    Lebih lanjut, dia mengatakan KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan terus memperluas akses transportasi publik berbasis rel melalui skema tarif bersubsidi atau PSO.

    “PSO adalah bentuk nyata dukungan pemerintah melalui DJKA Kemenhub dan KAI Group untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat luas. Ini bukan sekadar subsidi, tapi solusi konkret untuk keadilan akses transportasi,” tuturnya.

    Dalam lima tahun terakhir, lanjut Anne, tren pelanggan KA yang menggunakan PSO terus meningkat dimana pada tahun 2021 tercatat 145 juta pelanggan; lalu di tahun 2022 menjadi 255 juta pelanggan, kembali naik menjadi 347 juta pelanggan pada 2023; serta menjadi 427 juta pelanggan pada tahun 2024.

    “Pertumbuhan ini tidak lepas dari peran strategis DJKA sebagai penyusun kebijakan, pengawas layanan, dan pengalokasi anggaran PSO secara berkelanjutan,” kata Anne.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perlu waktu melihat potensi PHK seiring naiknya investasi

    Perlu waktu melihat potensi PHK seiring naiknya investasi

    Saya nggak tahu dasarnya perkiraan atau potensi PHK itu, ya. Jadi kalau melihat pelan-pelan di beberapa minggu terakhir ini minat investasi ke Indonesia lalu kemudian bergeraknya beberapa sektor lebih cepat…,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, memerlukan waktu untuk melihat potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), menyusul tingginya minat investasi di Indonesia.

    Wamenperin menyebut, saat ini salah satu sektor stratetegis seperti pertambangan memiliki potensi penyerapan tenaga kerja yang cukup besar.

    “Saya nggak tahu dasarnya perkiraan atau potensi PHK itu, ya. Jadi kalau melihat pelan-pelan di beberapa minggu terakhir ini minat investasi ke Indonesia lalu kemudian bergeraknya beberapa sektor lebih cepat, termasuk salah satunya di sektor pertambangan,” jelas Faisol di Kantor Kemenperin RI Jakarta, Jumat.

    Adapun sebelumnya Ketua Dewan BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR pada Selasa (20/5) mengeluarkan prediksi bahwa angka PHK bisa menembus 280 ribu orang tahun ini.

    Ia memaparkan bahwa berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), terdapat 77.960 korban PHK sepanjang tahun 2024.

    Sementara itu, Kemnaker mencatatkan jumlah korban PHK telah mencapai 26.455 kasus per Selasa (20/5/2025).

    Menanggapi hal tersebut, Wamenperin Faisol mengaku masih belum yakin dengan prediksi BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

    “Saya tidak terlalu yakin dengan proyeksi itu, sih. Tapi kita lihat nanti ke depan,” ujar Faisol.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nilai ekspor minyak atsiri tahun 2024 capai Rp4,2 T

    Nilai ekspor minyak atsiri tahun 2024 capai Rp4,2 T

    Ini menjadikan minyak atsiri sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki nilai strategis…,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, nilai ekspor dari produk industri minyak atsiri pada tahun 2024 mencapai Rp4,2 triliun (259,54 juta dolar AS) .

    “Saat ini, Indonesia menempati posisi sebagai eksportir minyak atsiri terbesar kedelapan di dunia, dengan nilai ekspor mencapai 259,54 juta dolar AS pada tahun 2024,” kata Wamenperin Faisol di Kantor Kemenperin RI Jakarta, Jumat.

    Pencapaian di tahun lalu merupakan nilai ekspor tertinggi Indonesia selama periode lima tahun terakhir. Jika dilihat dalam periode tersebut, kinerja ekspor-impor Indonesia untuk komoditas tersebut cenderung fluktuatif.

    Lebih lanjut, terkait tujuan utama ekspor minyak atsiri Indonesia selama periode tahun 2019-2024 antara lain adalah India, Amerika Serikat, China, Singapura, dan Prancis.

    Faisol menambahkan, industri minyak atsiri merupakan subsektor strategis yang berbasis pada Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan tanaman aromatik yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor pertanian, perkebunan, hingga kesehatan dan kecantikan.

    “Ini menjadikan minyak atsiri sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki nilai strategis, baik dari sisi ekonomi maupun sebagai bahan dasar pengembangan industri berbasis sumber daya alam,” ujar dia.

    Faisol memaparkan, beberapa tantangan industri yang tengah dihadapi Indonesia antara lain keterbatasan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan, terbatasnya akses ke pasar global, kurangnya diversifikasi produk hilir, serta keterbatasan teknologi produksi dan pengolahan.

    Untuk itu, lanjut dia, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dunia pendidikan, dan masyarakat, guna membangun industri atsiri yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global.

    “Sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong implementasi kebijakan yang mencakup peningkatan jaminan ketersediaan bahan baku; peningkatan kemampuan produksi dan mutu minyak atsiri nasional,” kata Faisol.

    Lebih lanjut, penguatan posisi dagang minyak atsiri nasional di pasar domestik dan global; penguatan pasar dan investasi dengan menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dan inklusif.

    “Serta penguatan diversifikasi produk hilir minyak atsiri melalui inovasi dan pengembangan nilai tambah, guna mendorong munculnya produk-produk kreatif dan berdaya saing tinggi yang berbasis kekayaan hayati Indonesia,” ujar dia.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan industri minyak atsiri.

    “Salah satunya melalui pembentukan Pusat Flavor and Fragrance (PFF) di Bali dan Sumatera Barat sebagai upaya mendorong pengembangan industri hilir,” kata Putu.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri ESDM nilai bisnis SPBU Shell tak pengaruhi investasi migas RI

    Menteri ESDM nilai bisnis SPBU Shell tak pengaruhi investasi migas RI

    Kami harus menghargai setiap perusahaan swasta yang melakukan aksi korporasi,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai pengalihan kepemilikan bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell tidak akan mempengaruhi investasi hilir minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.

    “Dia kan menjual, bukan berarti menutup bisnisnya. Itu perpindahan kepemilikan perusahaan aja. Jadi, apanya yang pengaruh (ke investasi hilir)? Dia kan tetap jalan terus,” kata Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Bahlil memandang pengalihan kepemilikan bisnis SPBU Shell sebagai aksi korporasi biasa yang tidak mengusik ketersediaan maupun distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke masyarakat.

    Terlebih, Shell merupakan entitas swasta, sehingga pemerintah tidak memiliki hak untuk membatasi perusahaan tersebut melakukan aksi korporasi.

    “Kami harus menghargai setiap perusahaan swasta yang melakukan aksi korporasi,” ucapnya.

    PT Shell Indonesia, anak perusahaan Shell plc (Shell), menyetujui pengalihan kepemilikan bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) miliknya di Indonesia ke perusahaan patungan baru antara Citadel Pacific Limited dan Sefas Group.

    “Kegiatan operasional bisnis SPBU Shell akan tetap berlangsung seperti biasa, hingga penyelesaian proses pengalihan kepemilikan ini diharapkan terjadi pada tahun depan,” ujar Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Setelah proses pengalihan kepemilikan ini selesai, tutur dia, merek Shell akan tetap ada di Indonesia melalui perjanjian lisensi merek.

    Produk bahan bakar minyak (BBM) pun akan dipasok melalui Shell, sehingga masyarakat tetap memiliki akses untuk menggunakan produk tersebut.

    “Pengalihan kepemilikan bisnis tidak mencakup bisnis pelumas Shell yang berkembang di Indonesia,” ucapnya.

    Susi menjamin pengalihan kepemilikan bisnis SPBU tersebut tidak akan mengubah jaringan maupun operasional SPBU Shell sebagai akibat dari pengumuman pengalihan kepemilikan ini.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Airlangga harap Bimo sebagai dirjen pajak baru bisa kerek rasio pajak

    Airlangga harap Bimo sebagai dirjen pajak baru bisa kerek rasio pajak

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap, penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru dapat mengerek rasio pajak (tax ratio).

    Hal ini selaras dengan target yang ditetapkan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menaikkan tax ratio sebesar 23 persen pada 2029.

    “Dan tax ratio salah satunya adalah Coretax, jadi Coretax itu menjadi penting untuk bisa diimplementasikan secara baik,” katanya usai menghadiri pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.

    Ia menyebut Bimo telah memiliki cukup banyak pengalaman di sektor ekonomi, khususnya perpajakan.

    Sebagaimana diketahui, Bimo Wijayanto sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves, serta pernah menjadi Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.

    Di lingkungan Kementerian Keuangan, Bimo dikenal sebagai Analis Senior yang berperan besar dalam pembentukan Center for Tax Analysis (CTA) di Direktorat Jenderal Pajak.

    Bimo merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 2000.

    Ia melanjutkan gelar MBA dari University of Queensland (2005) dan gelar doktor (Ph.D) di bidang ekonomi dari University of Canberra, Australia.

    “Dari segi pendidikan juga baik, dari Gajah Mada (UGM), kemudian juga dari Australia dan pernah ikut postdoc dan relatif berusia muda,” jelasnya.

    Adapun hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik total 22 pejabat eselon I Kementerian Keuangan.

    Berikut daftar pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang dilantik hari ini:

    1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

    2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

    3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

    4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

    5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

    6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

    7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

    8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

    9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

    10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline

    11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

    12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

    13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

    14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

    15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

    16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

    17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

    18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn

    19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

    20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

    21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

    22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025