Xcloud.id

Tag: Abdul Hakim

  • Ormas Islam Bersuara soal Prabowo Siap Akui Israel jika Palestina Merdeka Nasional 30 Mei 2025

    Ormas Islam Bersuara soal Prabowo Siap Akui Israel jika Palestina Merdeka Nasional 30 Mei 2025

    Ormas Islam Bersuara soal Prabowo Siap Akui Israel jika Palestina Merdeka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Organisasi-organisasi masyarakat Islam angkat bicara mengenai Presiden RI
    Prabowo Subianto
    yang menyatakan Indonesia siap mengakui
    Israel
    sebagai negara yang berdaulat, asalkan Israel juga mengakui kedaulatan
    Palestina
    .
    Dalam pernyataan bersama seusai pertemuan bilateral dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
    “Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
    Dalam berbagai forum juga, Prabowo kerap menyampaikan sikap Indonesia, di mana mereka memandang penyelesaian dengan solusi dua negara.
    Menurut dia, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian serta mengakhiri konflik yang terjadi di tanah yang dijuluki “The Holy Land” itu.
    Namun, kata Prabowo, hak Israel juga harus dijamin sebagai negara berdaulat dan harus diperhatikan keamanannya jika Palestina merdeka.
    “Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” kata Prabowo.
    Pernyataan itu menuai berbagai respons dari berbagai
    ormas Islam
    di Indonesia.
    Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, sikap Indonesia yang siap mengakui Israel apabila Israel mengakui Palestina harus diikuti dengan komitmen untuk memproses hukum kejahatan perang yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
    Ketua Bidang Kerja Sama Internasional MUI Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, pemerintah harus mendorong agar Israel dan Netanyahu dihukum atas kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
    “Ada catatan penting di balik apa yang disampaikan Presiden Prabowo soal hubungan diplomatik ini, yaitu Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional dan menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebagaimana yang telah diperintahkan ICC,” ujar Sudarnoto dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
    Dengan begitu, Sudarnoto menyatakan dukungannya terhadap langkah Prabowo yang menegaskan kemerdekaan Palestina sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan anti-penjajahan untuk bangsa Indonesia.
    “Jika Israel tidak lagi menjajah, semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa oleh Israel dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan Indonesia untuk membenci Israel,” kata dia.
    Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengatakan bahwa Israel tetap harus mempertanggungjawabkan kejahatan perang yang selama ini mereka lakukan.
    Jika Palestina merdeka, kata Anwar, Israel harus berhadapan dengan hukum atas genosida yang dilakukan kepada rakyat Palestina.
    “Israel tentu juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina,” kata Anwar melalui pesan singkat, Kamis.
    Menurut Anwar, Israel adalah negara penjajah, sedangkan Indonesia sangat anti terhadap penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
    Jika Israel ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia, peluang itu baru bisa terbuka jika Israel berhenti menjajah tanah Palestina.
    “Dan memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat Palestina, sehingga Palestina bisa menjadi sebuah negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat,” ujar Anwar.
    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi, mendukung langkah Presiden Prabowo jika Israel ingin diakui Indonesia sebagai negara.
    Menurutnya, hal ini merupakan hubungan diplomasi yang baik untuk menunjukkan dukungan terhadap kebebasan bangsa Palestina.
    “Saya kira itu bahasa diplomasi yang sangat bagus untuk menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina,” kata Gus Fahrur kepada
    Kompas.com
    , Kamis.
    Dia mengatakan, kemerdekaan Palestina harus diwujudkan dan solusi dua negara mungkin menjadi opsi terbaik saat ini untuk mengakhiri konflik.
    “Banyak pihak menyerukan untuk dibuatnya ‘dua negara untuk dua warga’ yang hidup berdampingan secara damai. Tentu saja harus dilakukan dengan pengakuan kemerdekaan bangsa Palestina yang berdaulat terlebih dahulu oleh Israel,” kata Gus Fahrur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MUI: Israel Harus Dihukum Sesuai Hukum Internasional Nasional 29 Mei 2025

    MUI: Israel Harus Dihukum Sesuai Hukum Internasional Nasional 29 Mei 2025

    MUI: Israel Harus Dihukum Sesuai Hukum Internasional
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Majelis Ulama Indonesia
    (MUI) memberi catatan terhadap peluang dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan
    Israel
    , jika
    Palestina
    merdeka.
    Tegas MUI, Israel sebagai negara yang melakukan kejahatan tetap harus dihukum sesuai dengan hukum internasional.
    “Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional dan menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebagaimana yang telah diperintahkan ICC (International Criminal Court),” ujar Ketua Bidang Hubungan Kerja Sama Internasional MUI, Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
    Di samping itu, menurutnya tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk membenci Israel jika
    Palestina merdeka
    dan kedaulatannya diakui.
    Selama, Israel benar-benar menarik seluruh pasukannya dari seluruh wilayah Palestina, termasuk Gaza.
    “Jika Israel tidak lagi menjajah, semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa oleh Israel dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan Indonesia untuk membenci Israel,” kata Sudarnoto.
    Menurutnya, tujuan akhir dari membela Palestina adalah kemerdekaan dan kedaulatan negara tersebut.
    Karenanya, ia paham dengan pernyataan Presiden
    Prabowo Subianto
    soal peluang dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, jika Palestina merdeka.
    “Pembukaan UUD memang mengisyaratkan kuat Indonesia antipenjajahan, termasuk (kepada) Israel yang nyata-nyata menjajah dan membela negara manapun termasuk Palestina yang terjajah,” ujar Sudarnoto.
    Sebelumnya, Prabowo menyatakan Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat, asalkan Israel juga mengakui Palestina.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam joint statement bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
    “Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Prabowo.
    Prabowo menuturkan bahwa di berbagai tempat dan forum, dia kerap menyampaikan sikap Indonesia, di mana mereka memandang penyelesaian two states solution.
    Menurut dia, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.
    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BI: Efek penurunan suku bunga ke perekonomian perlu waktu 1,5 tahun

    BI: Efek penurunan suku bunga ke perekonomian perlu waktu 1,5 tahun

    Yang jelas dengan adanya RPLN, ini tentunya kita expect dia (perbankan) pasti akan meningkatkan ruang pendanaan dari luar negeri,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro menyampaikan bahwa efek atau dampak penurunan suku bunga acuan atau BI-Rate terhadap perekonomian nasional memerlukan waktu sekitar satu setengah tahun.

    Adapun transmisi suku bunga ke pasar uang memerlukan waktu yang relatif lebih pendek. Sementara transmisi ke suku bunga dana membutuhkan waktu sekitar enam bulan dan ke suku bunga kredit sekitar satu tahun.

    “(Transmisi) ke suku bunga pasar uang itu biasanya lebih pendek sekitar 2-3 bulan. Kemudian ke suku bunga dana 6 bulan, ke suku bunga kredit itu nanti sekitar 1 tahun, ke ekonomi itu sekitar satu setengah tahun,” kata Solikin dalam Taklimat Media di Jakarta, Senin.

    Sejauh ini, BI-Rate telah dipangkas sebanyak dua kali masing-masing sebesar 25 basis point (bps) pada Januari 2025 dan Mei 2025. BI-Rate kini sudah berada pada level 5,5 persen.

    Sejalan dengan penurunan BI-Rate pada Januari 2025, menurut catatan BI, suku bunga IndONIA terus menurun menjadi 5,77 persen pada 20 Mei 2025 dari semula sebesar 6,03 persen pada awal Januari 2025.

    Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada 16 Mei 2025 juga menurun, yakni dari masing-masing 7,16 persen; 7,20 persen; dan 7,27 persen pada awal Januari 2025 menjadi 6,40 persen; 6,44 persen; dan 6,47 persen.

    Sedangkan imbal hasil SBN untuk tenor 2 tahun menurun dari 6,96 persen menjadi 6,16 persen, sementara untuk tenor 10 tahun menurun dari 6,98 persen menjadi 6,84 persen.

    Namun demikian, suku bunga perbankan masih tetap relatif tinggi di mana suku bunga deposito satu bulan tercatat 4,83 persen per April 2025, meningkat dari 4,81 persen pada awal Januari 2025.

    BI juga mencatat bahwa suku bunga kredit perbankan masih relatif tinggi, yaitu tercatat sebesar 9,19 persen pada April 2025, relatif sama dengan 9,20 persen pada awal Januari 2025.

    Terbaru, melalui kebijakan makroprudensial, BI mengoptimalkan instrumen rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit. RPLN ditingkatkan dari maksimum 30 persen menjadi 35 persen dari modal bank.

    Solikin mengatakan, dari sisi makro, dampak kebijakan RPLN ini baru akan berdampak kepada perekonomian sekitar satu hingga dua tahun.

    Namun, RPLN terkini yang berlaku sejak 1 Juni 2025 ini akan dimanfaatkan perbankan secara langsung terutama bagi bank-bank yang sudah memiliki pipeline untuk mendapatkan pendanaan luar negeri.

    “Yang jelas dengan adanya RPLN, ini tentunya kita expect dia (perbankan) pasti akan meningkatkan ruang pendanaan dari luar negeri,” kata Solikin.

    Sebagai informasi, kebijakan RPLN merupakan inovasi instrumen makroprudensial kontrasiklikal untuk memperkuat pendanaan luar negeri jangka pendek bank sesuai dengan kebutuhan perekonomian. RPLN mengatur batas maksimum kewajiban jangka pendek bank terhadap modal bank.

    BI menetapkan batasan RPLN paling tinggi sebesar 30 persen dengan penambahan atau pengurangan persentase parameter kontrasiklikal. Terbaru, besaran parameter kontrasiklikal ditetapkan sebesar positif lima persen sehingga batasan RPLN menjadi 35 persen.

    Penguatan kebijakan RPLN terkini berlaku efektif sejak 1 Juni 2025, dan akan diatur lebih lanjut pada ketentuan mengenai RPLN.

    Selain RPLN, dalam kebijakan makroprudensialnya, BI juga menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps dari lima persen menjadi empat persen untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dengan fleksibilitas repo sebesar 4 persen.

    Sementara rasio PLM syariah diturunkan sebesar 100 bps dari 3,5 persen menjadi 2,5 persen untuk Bank Umum Syariah (BUS), dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5 persen.

    Penurunan rasio PLM ini juga ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, yang berlaku efektif sejak 1 Juni 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom Citibank: Hilirisasi masih jadi motor pertumbuhan ekonomi RI

    Ekonom Citibank: Hilirisasi masih jadi motor pertumbuhan ekonomi RI

    Karena ini (hilirisasi) yang masih terjadi peningkatan kapasitas yang cukup signifikan…,

    Jakarta (ANTARA) – Chief Economist Citibank, N. A., Indonesia (Citi Indonesia) Helmi Arman menilai sektor hilirisasi masih akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025.

    Menurutnya, meski pemerintah bakal menggelontorkan sejumlah stimulus konsumsi seperti diskon tarif listrik guna mendongkrak konsumsi domestik, sektor hilirisasi tetap memegang peran sentral dari sisi produksi dan ekspor nasional.

    “Karena ini (hilirisasi) yang masih terjadi peningkatan kapasitas yang cukup signifikan. Bahkan hingga semester II tahun lalu itu kelihatan bahwa kapasitas produksi dari industri-industri terkait logam dasar, nikel, itu masih meningkat sehingga ini yang akan menjadi pendorong pertumbuhan untuk di sisi volume ekspor untuk tahun ini,” ujar Helmi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Dia menambahkan, belanja modal pemerintah yang mulai meningkat sejak April 2025 juga menjadi sinyal positif yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 akan lebih baik dari kuartal I yang tercatat 4,87 persen.

    Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah mengumumkan pemerintah akan menggulirkan enam stimulus untuk mendongkrak konsumsi masyarakat pada Juni-Juli 2025.

    Salah satunya adalah pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk sekitar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Selain itu, ada pula diskon transportasi umum, potongan tarif tol, tambahan bantuan sosial, bantuan subsidi upah bagi pekerja berupah rendah, dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi sektor padat karya.

    Lebih lanjut, menanggapi stimulus dari sisi inflasi, Helmi memproyeksikan tekanan harga akan tetap terkendali.

    Ia menyebut kondisi pasar energi global yang surplus serta produksi pangan domestik yang membaik akan menjaga stabilitas harga.

    “Kemudian dari sisi harga pangan juga kita sudah lihat angka produksi padi dan sebagainya di kuartal I kemarin cukup bagus ya. Jadi seharusnya inflasi pangan juga rendah. Ditambah lagi nanti kalau ada stimulus lanjutan yang terkait dengan diskon tarif listrik dan sebagainya itu akan menurunkan harga komponen IHK yang administered price,” ungkapnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKK PII usul kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping guna lindungi industri

    BKK PII usul kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping guna lindungi industri

    Kalau impor terus dibiarkan tanpa kontrol, industri lokal akan mati,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia (BKK-PII) Sripeni Inten Cahyani mengusulkan agar pemerintah memberlakukan kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk melindungi industri strategis dalam negeri.

    “Kalau impor terus dibiarkan tanpa kontrol, industri lokal akan mati,” ucap Inten dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan adanya praktik dumping oleh eksportir asal China. Menurut dia, praktik itu tidak hanya memukul industri lokal, tetapi menghambat realisasi investasi di sektor hulu tekstil.

    Inten mengharapkan pemerintah segera bergerak cepat melindungi rantai pasok industri hulu ekosistem tekstil secara terpadu.

    Peran pemerintah melalui kebijakan dan peraturannya diharapkan dapat menjaga industri yang ada tetap eksis dan mampu mengadopsi teknologi produksi yang lebih efisien, serta menarik investasi pembangunan industri baru.

    Laporan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyatakan, adanya investasi senilai 250 juta dolar AS (sekitar Rp4 triliun, kurs Rp16.425) akan masuk jika BMAD diberlakukan.

    “Jika pemerintah memberikan sinyal yang kuat dan kepastian regulasi, investor pasti akan masuk. Jangan sampai yang sudah hidup dimatikan, sementara yang baru malah dikasih karpet merah,” ujar dia.

    Inten juga menekankan keberlangsungan industri dalam negeri sangat krusial untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dan swasembada energi.

    Terlebih, presiden berencana membangun kilang minyak terbesar yang akan menghasilkan produk petrokimia, yang nantinya akan diserap oleh sektor hulu industri tekstil.

    Oleh karenanya, BMAD adalah suatu keharusan karena dapat memfasilitasi semua pihak dan menjaga rantai pasok industri tetap terjaga agar tidak bergantung pada impor.

    Tanpa penjagaan yang ketat, dia menilai padahal program besar seperti pembangunan pabrik petrokimia atau kilang terancam tidak berlanjut.

    “Jika pemerintah ingin membangun pabrik petrokimia, kilang, atau menyerap tenaga kerja lulusan teknik, maka proteksi terhadap industri dasar harus menjadi prioritas utama,” kata Inten.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Telkom tegaskan dukungan penegakan hukum terkait kasus di Kejati DKI

    Telkom tegaskan dukungan penegakan hukum terkait kasus di Kejati DKI

    Tindakan tersebut diantaranya berupa penegakan hukum disiplin terhadap karyawan yang terlibat, melakukan recovery aset maupun perubahan kebijakan-kebijakan internal,

    Jakarta (ANTARA) – PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) menegaskan komitmennya dalam hal penegakan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik di tengah proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

    SVP Group Sustainability & Corporate Communication Telkom Ahmad Reza memastikan Telkom menghormati dan mendukung penuh proses penyidikan tersebut, dan meyakini bahwa proses hukum yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi penting dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap Telkom.

    “Telkom mengapresiasi Kejati DKI Jakarta atas langkah cepatnya dalam menindaklanjuti hasil audit internal Telkom yang telah disampaikan dalam rangka mendukung spirit atau Program Bersih-Bersih BUMN, yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN,” ujar Reza sebagaimana keterangan resmi dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengatakan, hasil audit tersebut menjadi komitmen Telkom dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), dengan menginvestigasi dugaan fraud yang terjadi antara tahun 2016 sampai tahun 2018.

    Ia melanjutkan, perseroan telah mampu melakukan identifikasi terhadap beberapa permasalahan dan telah mengambil sejumlah tindakan sebagai upaya perbaikan untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa.

    “Tindakan tersebut diantaranya berupa penegakan hukum disiplin terhadap karyawan yang terlibat, melakukan recovery aset maupun perubahan kebijakan-kebijakan internal,” ujarnya.

    Reza memastikan komitmen perseroan untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dugaan atau kejadian fraud yang terjadi, serta mengatasi fraud.

    Ia menyebut, dukungan Telkom terhadap penyidikan permasalahan ini menjadi upaya berkelanjutan perseroan untuk memperkuat aspek GCG yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum, serta meningkatkan integritas internal sebagai BUMN strategis nasional.

    Telkom berkomitmen melanjutkan transformasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan agilitas Telkom, demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat serta menjaga daya saing di tengah lingkungan yang kompetitif dengan sesama telco dan penyedia layanan digital.

    Selain itu, perseroan akan mengoptimalkan pertumbuhan dan mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan teknologi agar tetap relevan di industri telekomunikasi dan layanan digital, serta agar dapat selalu memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan, dan berkontribusi bagi kepentingan nasional.

    “Telkom juga akan terus menjaga dan memperkuat penerapan prinsip GCG dan ESG,” ujar Reza.

    Lebih lanjut, Reza memastikan komitmen perseroan untuk menjaga dan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, mitra bisnis, investor, dan masyarakat luas.

    “Telkom percaya bahwa dengan prinsip GCG kami dan pengelolaan yang profesional, Telkom akan tetap tumbuh, berkembang, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan industri telekomunikasi dan transformasi digital Indonesia,” ujar Reza.

    Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembiayaan fiktif pada PT Telkom, yaitu AHMP, HM, AH, NH, DT, KMR, AIM, DP, RI, EF, dan OEW.

    Sebanyak 11 orang itu disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Perkara tersebut berawal dari kerja sama bisnis antara Telkom dengan sembilan perusahaan pada periode 2016-2018.

    Telkom menunjuk empat anak perusahaannya untuk melaksanakan proyek itu, yakni PT Infomedia, PT Telkominfra, PT Pins, dan PT Graha Sarana Duta.

    Total nilai proyek dari kerja sama sembilan perusahaan bersama empat anak perusahaan Telkom tercatat mencapai Rp431,7 miliar.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • PLN-CEXIM kerja sama pengembangan potensi pembiayaan transisi energi

    PLN-CEXIM kerja sama pengembangan potensi pembiayaan transisi energi

    Satu-satunya jalan ke depan adalah melalui kolaborasi. Melalui sinergi ini, kami yakin dapat mempercepat akselerasi transisi energi guna menyediakan energi yang tidak hanya andal, tapi juga ramah lingkungan…,

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) resmi memperpanjang kerja sama strategis dengan China Export Import Bank (CEXIM) guna memperkuat dukungan terhadap agenda transisi energi nasional melalui penandatanganan MoU tentang Pengembangan Potensi Pembiayaan Transisi Energi Indonesia.

    “Kunjungan dan penandatanganan MoU hari ini mencerminkan eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan China, sekaligus kedekatan hubungan antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Prabowo Subianto. Transisi energi merupakan pondasi penting dalam memperkuat kerja sama strategis kedua negara ke depan,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

    Penandatanganan amandemen tersebut merupakan kelanjutan dari MoU yang telah ditandatangani sebelumnya pada 16 Oktober 2023 di China.

    Dia menyampaikan apresiasi atas terlaksananya komitmen kerja sama antara PLN dan CEXIM.

    Menurutnya, langkah ini merupakan momentum penting menandai komitmen kedua belah pihak untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.

    Darmawan memaparkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan geografis dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), di mana potensi sumber daya banyak berada di daerah terpencil, sementara kebutuhan listrik terpusat di perkotaan.

    Untuk menjawab tantangan ini, selain merancang penambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 gigawatt (GW) di mana 70 persennya bersumber dari energi terbarukan, PLN juga berencana membangun green enabling transmission line sepanjang 48.000 km sirkuit dalam 10 tahun ke depan.

    Guna merealisasikan transisi energi tersebut, total kebutuhan investasi dalam satu dekade mendatang diperkirakan mencapai 171 miliar dolar AS.

    Karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, baik lokal maupun internasional, menjadi kunci untuk menciptakan sistem kelistrikan yang andal dan berkelanjutan.

    “Satu-satunya jalan ke depan adalah melalui kolaborasi. Melalui sinergi ini, kami yakin dapat mempercepat akselerasi transisi energi guna menyediakan energi yang tidak hanya andal, tapi juga ramah lingkungan, serta membuka lebih banyak lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Darmawan.

    Melalui perpanjangan kerja sama ini, PLN dan CEXIM menyepakati dukungan bersama dalam pengembangan sektor kelistrikan, khususnya pembangkitan, termasuk pengembangan energi konvensional (tidak termasuk PLTU batu bara) dan energi terbarukan seperti surya, angin, panas bumi, biomassa, dan lainnya.

    Kedua pihak akan mengeksplorasi kerja sama dalam pembiayaan korporasi, pembiayaan proyek, dan solusi pendanaan lainnya, serta berkontribusi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan berbagi pengetahuan.

    Chairman of CEXIM, Chen Huaiyu, menyampaikan apresiasi atas komitmen PLN dalam mendorong pembangunan sektor kelistrikan yang berkelanjutan. Ia juga menegaskan kesiapan pihaknya untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan PLN.

    “Penandatanganan Nota Kesepahaman hari ini menandai dimulainya babak baru dalam kolaborasi kita, sekaligus membuka peluang untuk memperluas cakupan kerja sama di berbagai bidang,” ujarnya.

    Menurutnya, upaya yang dilakukan PLN dalam hal ini tidak hanya mendorong transisi energi, namun juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Chen melanjutkan, pihaknya juga siap berkolaborasi guna mendukung langkah PLN dalam mencapai tujuan tersebut.

    “Kami sangat mengapresiasi rencana transisi energi PLN. Kami sepakat bahwa Indonesia tidak dapat menjalankan upaya ini sendiri dan kami sangat bangga dapat berpartisipasi dalam rencana transisi energi yang dicanangkan PLN untuk 10 tahun ke depan,” kata Chen.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom nilai penghapusan batas usia kerja solusi di tengah PHK

    Ekonom nilai penghapusan batas usia kerja solusi di tengah PHK

    Penghapusan batas usia ini bisa dibilang menjadi peluang bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di usia dewasa (30-40 tahun) bahkan lebih dari 40 tahun,

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan rencana penghapusan batas usia kerja oleh pemerintah bisa menjadi solusi di tengah meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Menurutnya, penghapusan batas usia kerja akan membuat masyarakat yang terkena PHK di usia 30 sampai 40 tahun lebih mudah mendapatkan pekerjaan kembali.

    “Penghapusan batas usia ini bisa dibilang menjadi peluang bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di usia dewasa (30-40 tahun) bahkan lebih dari 40 tahun,” ujar Nailul saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Ia pun mendukung rencana pemerintah untuk menghapus ketentuan batas usia kerja, yang menurutnya sangat diskriminatif terhadap individu.

    “Saya mendukung upaya pemerintah untuk menghapus batas usia dan narasi “berpenampilan menarik” dalam iklan lowongan kerja, terutama untuk pembatasan usia. Terlebih batas usia sangat diskriminatif terhadap individu,” ujarnya.

    Menurutnya, masyarakat yang terkena PHK di usia 30-40 tahun saat ini cenderung susah mendapatkan pekerjaan kembali, padahal kebutuhan mereka bertambah tinggi seiring sudah berkeluarga.

    Ia menyebut, sering kali batasan usia dijadikan perusahaan untuk menekan biaya tenaga kerja, karena akan lebih mudah menjaring calon pekerja usia muda.

    “Akibatnya, di usia yang tidak muda lagi, korban PHK beralih ke sektor informal yang tidak memberikan kesejahteraan yang lebih baik,” ujar Nailul.

    Selain itu, Ia menilai syarat lain berupa “berpenampilan menarik” dalam perekrutan tenaga kerja juga masuk kategori diskriminasi terhadap individu dan sangat subjektif.

    “Jadi, saya melihat langkah penghapusan pembatasan usia pekerja dan narasi “berpenampilan menarik” sudah tepat,” tegasnya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya masih mengkaji lebih lanjut terkait usulan penghapusan batas usia yang sering dicantumkan sebagai syarat dalam rekrutmen pekerja perusahaan.

    Apabila usulan itu sudah dikaji, maka pihaknya akan membuat regulasi berupa imbauan dan/atau surat edaran (SE). “Insya Allah akan kita respons segera dengan suatu imbauan dan SE,” ujar Menaker Yassierli.

    Terkait syarat-syarat untuk rekrutmen dan penerimaan kerja lainnya, Yassierli mengatakan, pemerintah melalui Kemnaker juga telah membuat imbauan, salah satunya adalah tentang pelarangan penahanan ijazah oleh pemberi kerja.

    Adapun Surat Edaran (SE) Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja diterbitkan menyusul banyaknya praktik penahanan ijazah di berbagai perusahaan dan sudah terjadi dengan periode yang lama di Indonesia.

    Kemnaker mengungkapkan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) telah mencapai 26.455 kasus per 20 Mei 2025.

    “(Kasus PHK) 26.455 per 20 Mei tadi pagi, Jawa Tengah masih yang tertinggi, nomor dua Jakarta, nomor tiga Riau. Untuk sektornya ada di pengolahan, perdagangan besar eceran, dan jasa,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • BNI transformasikan layanan nasabah prioritas

    BNI transformasikan layanan nasabah prioritas

    Kami tidak hanya membantu nasabah mencapai kesejahteraan finansial, tetapi juga membangun warisan yang berdampak,

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melakukan transformasi pada layanan nasabah prioritas atau High Net Worth Individual (HNWI), yakni melalui peluncuran wajah baru layanan BNI Private.

    Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies dalam keterangannya di Jakarta, Jumat menyampaikan, transformasi ini mencerminkan komitmen BNI dalam menjawab kebutuhan lintas generasi nasabah HNWI.

    “Kami tidak hanya membantu nasabah mencapai kesejahteraan finansial, tetapi juga membangun warisan yang berdampak, baik bagi generasi nasabah maupun bagi lingkungan sekitar hingga memberikan privilege kelas dunia,” ujar Corina.

    Menurutnya, BNI Private mendukung nasabah HNWI untuk berinvestasi pada produk-produk ESG melalui instrumen reksadana berbasis ramah lingkungan.

    Pihaknya juga menyediakan berbagai aktivitas sosial sehingga HNWI lebih berdampak terhadap lingkungan.

    Sebagai bagian dari penyegaran layanan, BNI memperkenalkan dua kartu eksklusif, di antaranya Kartu Debit BNI Private dan Kartu Kredit BNI Visa Infinite Private.

    Kartu debit ini juga memberikan layanan antar-jemput bandara di berbagai negara serta program cashback hingga Rp5 juta untuk transaksi minimum Rp100 juta.

    Sementara itu, Kartu Kredit BNI Visa Infinite Private menawarkan welcome package berupa 210.000 KrisFlyer miles bagi 20 nasabah pertama, akses ke lebih dari 1.700 airport lounge internasional dengan menggunakan priority pass, promo makan malam eksklusif di restoran pilihan, dan lainnya.

    Selain menawarkan produk finansial, BNI Private juga memperluas jangkauannya secara internasional dengan menghadirkan layanan Wealth Management Singapore.

    Layanan ini memungkinkan nasabah mengakses berbagai instrumen investasi global yang dikurasi oleh tim penasihat ahli dengan manfaat eksklusif di Singapura.

    Sebagai tambahan daya tarik, BNI juga menawarkan program Welcome Reward berupa iPhone 16 Pro Max bagi nasabah perorangan yang melakukan penempatan dana minimal Rp20 miliar.

    “Dengan serangkaian manfaat premium dan layanan personal yang kami hadirkan, BNI Private siap menjadi solusi keuangan menyeluruh bagi nasabah HNWI yang mendambakan kenyamanan, eksklusivitas, dan nilai lebih dalam setiap keputusan investasi mereka,” tutur Corina.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Konsorsium Bank Mega salurkan pinjaman Rp2 triliun untuk BRMS

    Konsorsium Bank Mega salurkan pinjaman Rp2 triliun untuk BRMS

    Pemberian fasilitas kredit tersebut merupakan wujud dukungan nyata Bank Mega dan konsorsium dalam memajukan industri pertambangan di dalam negeri…,

    Jakarta (ANTARA) – Konsorsium Bank Mega menyalurkan pinjaman kepada PT Bumi Resources Minerals Tbk (kode saham: BRMS) dengan total nilai Rp2 triliun atau sekitar 121 juta dolar Amerika Serikat (AS) (dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS).

    Fasilitas pendanaan ini memiliki jangka waktu 12 bulan dan suku bunga 9,75 persen per tahun. Sebagian besar dari pinjaman tersebut, yakni senilai 46 juta dolar AS, akan digunakan untuk mendanai konstruksi proyek tambang emas bawah tanah di Palu serta aktivitas pengeboran di Gorontalo.

    Corporate Syndication Head Bank Mega Antonius Prabowo Argo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa Bank Mega selaku Mandated Lead Arranger and Bookrunner (MLAB) menyambut baik dengan adanya penandatanganan pembiayaan bersama ini.

    “Pemberian fasilitas kredit tersebut merupakan wujud dukungan nyata Bank Mega dan konsorsium dalam memajukan industri pertambangan di dalam negeri sehingga memberikan kontribusi positif bagi kemandirian bangsa dan memberikan manfaat luas bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Antonius.

    Direktur Utama & Chief Executive Officer BRMS Agus Projosasmito mengatakan, pihaknya menargetkan produksi emas dengan kadar yang lebih tinggi dari tambang bawah tanah di Palu dapat dimulai pada 2027.

    Sebagian dari fasilitas pinjaman juga diperlukan untuk mendanai kegiatan pengeboran eksplorasi di proyek tembaga di Gorontalo.

    “Kami berharap untuk dapat menambah jumlah cadangan dan sumberdaya mineral yang ada dari kegiatan pengeboran tersebut,” ujar Agus.

    Sementara itu, Direktur & Chief Financial Officer BRMS Charles Gobel menambahkan bahwa fasilitas pinjaman dari konsorsium Bank Mega ini merupakan langkah awal dalam pendanaan proyek-proyek mineral BRMS di Palu, Gorontalo, Banten, dan Aceh.

    “Saat ini kami juga dalam proses untuk mendapatkan fasilitas pendanaan lanjutan untuk pengembangan proyek-proyek mineral tersebut sampai selesai,” kata Charles.

    Selain digunakan untuk mendanai proyek tambang emas, sebesar 75 juta dolar AS dari total pinjaman yang didapatkan BRMS juga akan digunakan untuk melunasi pinjaman sejumlah 75 juta dolar AS.

    Jumlah pinjaman yang akan dilunasi tersebut terdiri dari 26 juta dolar AS dari BNI, 28 juta dolar AS dari Bank Permata, dan 21 juta dolar AS dari Bank Mega.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025