Tag: Abdul Hakim

KKP siapkan revitalisasi awal 20.000 hektare tambak Pantura

Kami mencatat luas tambak di Pantura sekitar 78.550 hektare. Untuk tahap awal, revitalisasi akan dimulai di sekitar 20.000 hektare,

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan revitalisasi awal sekitar 20.000 hektare tambak di Pantai Utara Jawa (Pantura) untuk meningkatkan produktivitas perikanan budi daya.

“Kami mencatat luas tambak di Pantura sekitar 78.550 hektare. Untuk tahap awal, revitalisasi akan dimulai di sekitar 20.000 hektare,” kata Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu dalam konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, tahap awal revitalisasi akan dilakukan pada empat kabupaten, yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Menurut Haeru, produktivitas tambak di kawasan tersebut saat ini masih rendah.

“Produktivitas maksimal hanya 0,6 ton per hektare per tahun,” ujarnya.

Ia mengatakan, KKP menyiapkan revitalisasi agar tambak menjadi lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya.

Upaya itu, lanjut Haeru, dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, akademisi, serta melibatkan peran media.

Ia menambahkan, KKP juga menyiapkan percontohan sebagai bagian dari penguatan program revitalisasi, salah satunya melalui modeling budi daya nila salin di Karawang, Jawa Barat.

Dalam proyek tersebut, KKP telah menyelesaikan 84 hektare pada fase pertama dan menambah 230 hektare sehingga total mencapai 315 hektare dari potensi 400 hektare.

Ia mengatakan, proyek itu disiapkan sebagai pusat pembelajaran atau center of excellence budi daya nila salin skala industri.

“Kami ingin produksi meningkat, tetapi ekologi tetap terjaga,” kata Haeru.

Ia menegaskan, revitalisasi tambak Pantura sejalan dengan kebijakan ekonomi biru KKP, yang menempatkan keseimbangan ekologi dan keekonomian sebagai acuan pengembangan budi daya.

Lebih lanjut, ia menyebut KKP saat ini masih melakukan tahapan persiapan dan penyiapan lahan, sementara pelaksanaan revitalisasi akan dilakukan setelah seluruh proses tersebut dan dukungan anggaran tersedia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 15:17
Ekonom: Biaya rekonstruksi pasca bencana di Sumatera Rp50-Rp70 triliun

Penurunan PDB bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun, dan sebagainya,

Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, perkiraan biaya rekonstruksi untuk penanganan bencana di Sumatera berkisar Rp50-Rp70 triliun.

“Jadi kalau bencana itu angkanya itu antara Rp50-Rp70 triliun biaya rekonstruksi. Ini kan kemungkinan bisa lebih tinggi karena ini tiga provinsi (Sumatera Barat/Sumbar, Sumatera Utara/Sumut, dan Aceh), dan sampai sekarang masih hujan deras terus. Jadi, masih ada kemungkinan ada masalah logistik lagi,” ucapnya dalam agenda Bincang Bareng BCA – Proyeksi Ekonomi 2026 di Jakarta, Senin.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada kuartal III-2025 sebesar 4,9 persen dengan rincian di daerah terdampak bencana yaitu Aceh 4,5 persen, Sumbar 3,4 persen, dan Sumut 4,6 persen.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera pada kuartal I-2026 diprediksi masih rendah seiring jalur logistik banyak yang terputus di tiga daerah terdampak bencana, sehingga produksi takkan optimal.

Namun, mulai kuartal II-2026, diharapkan akan tergenjot oleh karena adanya rekonstruksi dari pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, David menyampaikan pula bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berpotensi turun 0,32 persen akibat bencana Sumatera dengan pertimbangan efek konsumsi.

Menurut olahan dan data internal tim riset ekonomi BCA, efek bencana alam Sumatera menurunkan belanja masyarakat Sumbar 25,53 persen atau Rp3,8 triliun, 22,31 persen atau Rp11,8 triliun di Sumut, dan 23,92 persen atau Rp2,8 triliun di Aceh.

Dengan asumsi belanja masyarakat terus terpuruk hingga Desember 2025, serta belanja Aceh mengalami tren serupa, maka diperhitungkan bahwa efek konsumsi pasca bencana berpotensi menurunkan 0,31 persen atau Rp18,58 triliun PDB nominal nasional pada kuartal IV-2025.

“Penurunan PDB bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun, dan sebagainya,” ungkap Kepala Ekonom BCA.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 14:33
Kemenkop bentuk command center untuk pantau koperasi eksisting

Supaya dari sejak awal kami sudah bisa membuat langkah-langkah preventif agar koperasi-koperasi yang punya potensi bermasalah bisa kita atasi sedini mungkin,

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi membentuk command center yang berfungsi sebagai pusat kendali data koperasi secara real-time, termasuk untuk monitoring, evaluasi, dan kategorisasi koperasi eksisting di seluruh Indonesia.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam peresmian command center di kantornya di Jakarta, Senin mengatakan, data koperasi yang tersedia sebelumnya bersifat pasif dan bergantung pada laporan manual dari koperasi eksisting.

Namun, persentase penyampaian laporan dari koperasi relatif rendah sehingga data yang masuk tidak maksimal.

“Dengan adanya command center, kami berharap dapat langsung melakukan monitoring dan evaluasi laporan keuangan dan profil koperasi secara lebih detail, sehingga langkah penanganan dapat segera dilakukan,” katanya.

Ferry menjelaskan, pusat kendali tersebut juga akan berfungsi sebagai early warning system atau sistem peringatan dini terhadap koperasi-koperasi di seluruh Indonesia.

Melalui sistem ini, Kemenkop dapat membuat kategorisasi koperasi yang sehat maupun yang bermasalah yang membutuhkan penanganan khusus.

Dengan demikian, menurutnya, sistem ini memungkinkan Kemenkop untuk menelusuri laporan keuangan dan profil koperasi secara lebih detail, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat sasaran.

“Supaya dari sejak awal kami sudah bisa membuat langkah-langkah preventif agar koperasi-koperasi yang punya potensi bermasalah bisa kita atasi sedini mungkin,” ucapnya.

Ferry menyampaikan, command center juga mengintegrasikan Sistem Informasi dan Manajemen Kopdes Merah Putih, yang saat ini telah mencapai lebih dari 80 ribu koperasi berbadan hukum. Program ini memasuki tahap operasional pembangunan fisik, pelatihan, serta pengembangan model bisnis.

Melalui command center, data Kopdes Merah Putih akan tersinkronisasi dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga, Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana pembangunan fisik Kopdes Merah Putih, Kejaksaan Agung, Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih hingga Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi.

“Command center juga akan menampilkan data secara real-time berbagai proses pembangunan koperasi, mulai dari pembangunan gudang dan gerai beserta kelengkapannya, pelaksanaan pelatihan pengurus, hingga aktivitas usaha yang dijalankan koperasi,” ucap Ferry.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 14:27
KKP siapkan pemulihan budi daya pascabencana di Sumatera

Tadi malam sampai jam 12 kami sudah identifikasi. Luas lahan budi daya mulai dari Aceh sampai Sumatera Barat itu hampir mencapai 41 ribu hektare,

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan langkah pemulihan perikanan budi daya pasca-bencana banjir dan cuaca ekstrem yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang 2025.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu mengatakan, KKP telah melakukan pendataan awal sementara lahan dan pembudidaya terdampak melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta unit pelaksana teknis (UPT) KKP.

“Tadi malam sampai jam 12 kami sudah identifikasi. Luas lahan budi daya mulai dari Aceh sampai Sumatera Barat itu hampir mencapai 41 ribu hektare,” kata Haeru usai konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, wilayah terdampak terluas berada di Aceh, dengan lahan budi daya yang terkena bencana mencapai sekitar 38.875 hingga 40 ribu hektare di 16 kabupaten/kota.

Sementara itu, di Sumatera Utara, bencana berdampak pada sekitar 562 hektare lahan budi daya yang tersebar di 11 kabupaten/kota, sedangkan di Sumatera Barat tercatat sekitar 255,9 hektare di 11 kabupaten/kota.

“Di Aceh jumlah pembudidaya yang terdampak mencapai 31.944 orang, tergabung dalam 1.051 kelompok, dan datanya sudah by name by address,” ujarnya.

Menurut dia, kerusakan tidak hanya terjadi pada petakan tambak, tetapi juga mencakup saluran air, pintu air, kolam, serta jaringan pendukung budi daya, termasuk kelistrikan di beberapa lokasi sentra produksi.

Dalam penanganan awal, KKP telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Bencana yang melibatkan lintas unit di internal KKP serta pemerintah daerah untuk memastikan respons cepat di lapangan.

“Negara tidak diam. KKP sudah membentuk satgas, kami turun bersama UPT dan dinas daerah untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan,” tegas dia.

Ia menyampaikan, skema pemulihan yang disiapkan saat ini difokuskan pada rehabilitasi lahan budi daya dan pemberian bantuan kepada pembudidaya, sementara opsi relokasi masih terus dikaji sesuai kondisi wilayah dan tingkat kerusakan.

Menurutnya, setelah pihaknya berdiskusi dengan pemerintah daerah, skema yang paling memungkinkan saat ini adalah rehabilitasi dan bantuan.

Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan anggaran pemulihan perikanan budi daya di tiga provinsi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp5,4 triliun, dengan porsi terbesar berada di Aceh.

Ia kemudian menegaskan angka tersebut masih bersifat estimasi awal dan akan terus diperbarui seiring pendalaman data di lapangan sebelum dilaporkan untuk penentuan kebijakan lanjutan.

“Data ini masih berkembang, tapi menurut kami sudah mendekati kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Haeru menambahkan, KKP berupaya memastikan pemulihan berjalan secepat mungkin agar aktivitas budi daya dapat kembali berlangsung dan tidak menghambat kinerja pembudidaya di wilayah terdampak, serta akumulasi secara nasional.

“Yang paling penting adalah saudara-saudara kita bisa segera pulih dan kembali berproduksi,” tutur Haeru.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 13:36
IHSG diproyeksikan bergerak terbatas, pasar nantikan hasil RDG BI

Sejumlah aksi korporasi emiten diperkirakan juga akan masih menjadi salah satu pendorong pergerakan IHSG,

Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan bergerak terbatas atau konsolidasi seiring pelaku pasar menantikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI).

Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim mengatakan, investor cenderung mencermati hasil RDG BI serta data pertumbuhan kredit perbankan yang dijadwalkan rilis pada 17 Desember mendatang.

“Sejumlah aksi korporasi emiten diperkirakan juga akan masih menjadi salah satu pendorong pergerakan IHSG,” kata Ratna dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sebagaimana diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi dibuka menguat 44,73 poin atau 0,52 persen ke posisi 8.705,23.

Pergerakan indeks diperkirakan cenderung konsolidatif pada kisaran 8.550-8.700 sepanjang pekan ini.

Sementara dari sisi eksternal, tekanan datang dari pasar global.

Indeks-indeks di Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Jumat kemarin (12/12) akibat koreksi pada saham sektor akal imitasi (AI) yang mendorong pergerakan indeks secara mixed sepanjang pekan lalu.

“Koreksi pada perdagangan akhir pekan lalu tersebut disinyalir sebagai rotasi sektor, di mana investor beralih ke saham-saham cyclical yang dianggap lebih sensitif terhadap ekonomi dan melakukan profit taking terhadap saham-saham berorientasi pertumbuhan seperti saham yang terkait dengan AI,” ujar Ratna.

Seiring dengan itu, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (U.S. 10-year Bond Yield) tercatat naik 4 basis poin ke level 4,188 persen.

Sementara harga emas spot menguat 0,3 persen ke posisi 4.293 dolar AS per troy ounce pada 12 Desember.

Ratna memandang fokus perhatian investor global pada pekan ini tertuju pada rilis sejumlah data ekonomi penting dari AS, termasuk data nonfarm payrolls untuk Oktober dan November 2025.

“Selain itu dijadwalkan akan dirilis sejumlah data ekonomi lainnya seperti retail sales, inflasi dan indeks PMI,” tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 09:47
Pemerintah fokus hilirisasi untuk dukung target pertumbuhan ekonomi

Kita adalah pemimpin global di beragam komoditas strategis seperti nikel dan kelapa sawit yang menempati posisi teratas serta komoditas lainnya seperti timah dan bauksit. Sumber daya ini menempatkan kita di jantung transisi energi global,

Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani menyampaikan, pemerintah fokus melakukan hilirisasi sumber daya alam (SDA) sebagai fondasi utama transformasi ekonomi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menuju negara industri yang mandiri.

“Kita adalah pemimpin global di beragam komoditas strategis seperti nikel dan kelapa sawit yang menempati posisi teratas serta komoditas lainnya seperti timah dan bauksit. Sumber daya ini menempatkan kita di jantung transisi energi global,” kata Rosan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut disampaikan Rosan dalam berbagai kesempatan terkait penguatan kebijakan hilirisasi, termasuk saat memberikan pandangan atas buku Indonesia Naik Kelas karya Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan.

Buku tersebut dinilai menyediakan peta jalan strategis menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8 persen, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Rosan, Indonesia saat ini merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Di tengah tantangan global, ekonomi nasional tetap tumbuh sekitar 5 persen, yang menunjukkan arah kebijakan ekonomi berada pada jalur yang tepat.

Salah satu pilar utama pencapaian tersebut adalah hilirisasi komoditas strategis yang kini diposisikan bukan lagi sebagai program sektoral, melainkan sebagai strategi kedaulatan ekonomi untuk memperkuat rantai nilai dan menata ulang struktur ekonomi nasional.

Ia mencatat bahwa sepanjang Januari hingga September 2025, sektor hilir berhasil menarik investasi sebesar Rp431 triliun atau lebih dari 30 persen dari total realisasi investasi nasional, dengan laju pertumbuhan mencapai 58,1 persen secara tahunan.

Rosan, yang juga menjabat sebagai CEO Danantara Indonesia, menambahkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan membutuhkan investasi sekitar 815 miliar dolar AS.

Target tersebut, menurutnya, hanya dapat direalisasikan melalui transformasi struktural dan tidak semata-mata mengandalkan konsumsi domestik.

Dalam konteks tersebut, pemerintah berfokus pada upaya menarik investasi berkualitas yang mampu meningkatkan produktivitas, mendorong alih teknologi, serta memperkuat rantai nilai di dalam negeri.

“Kami juga mendorong reformasi fiskal dan pajak daya saing, menjadikan pajak sebagai insentif untuk mendorong inovasi dan transisi hijau,” ujar Rosan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 09:41
Pertamina perkuat ketahanan energi nasional melalui digital hub

Kinerja Pertamina Digital Hub sangat efektif dan terasa manfaatnya dalam memastikan ketersediaan energi, khususnya saat Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026…,

Kupang (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) memperkuat ketahanan energi nasional melalui Pertamina Digital Hub, pusat kendali digital terintegrasi yang memantau penyediaan energi hulu hingga hilir secara real time guna memastikan pasokan BBM dan LPG selama periode strategis nasional.

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita dalam keterangan yang diterima di Kupang, Senin mengatakan Pertamina Digital Hub memungkinkan perusahaan memantau seluruh proses penyediaan energi secara efektif dan terintegrasi, termasuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.

“Kinerja Pertamina Digital Hub sangat efektif dan terasa manfaatnya dalam memastikan ketersediaan energi, khususnya saat Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Secara real time kami dapat memonitor dan menganalisis data untuk melakukan langkah antisipasi,” kata Arya.

Melalui ruang kendali terintegrasi tersebut, Pertamina memantau berbagai data strategis, mulai dari pergerakan kapal distribusi BBM, penyaluran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di seluruh Indonesia, termasuk ke wilayah terdampak bencana di Sumatra, hingga pemantauan tren pemberitaan terkait Pertamina.

Sementara itu, Vice President Digital Analytic Solution Pertamina Digital Hub Tatit Sri Jayendra mengatakan Digital Hub dikembangkan berbasis tiga pilar utama guna meningkatkan kapabilitas analitik digital perusahaan.

Ketiga pilar tersebut meliputi Remote Surveillance and Command Center, Digital Factory, serta Orchestration Center.

“Visi utama Digital Hub adalah mengintegrasikan seluruh rantai nilai bisnis Pertamina secara digital. Dengan integrasi data dan aplikasi, tercipta transparansi, akuntabilitas, dan akurasi data yang mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat,” ujar Tatit.

Menurutnya, integrasi tersebut menghilangkan keraguan dalam proses pengambilan keputusan manajemen, sehingga respons terhadap dinamika operasional dan kebutuhan energi masyarakat dapat dilakukan lebih efektif.

Pertamina Digital Hub menjadi bagian penting dari transformasi digital Pertamina dalam memastikan ketersediaan energi, termasuk BBM bersubsidi, di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, Pertamina berkomitmen mendukung target Net Zero Emission 2060 serta mendorong program yang berdampak langsung terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada penguatan tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha, dan pelestarian lingkungan melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi perusahaan.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 08:53
Indonesia diyakini bisa lalui transisi energi gunakan DME

Untuk skala nasional, implementasi DME harus disertai dengan empat syarat utama,

Jakarta (ANTARA) – Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra meyakini Indonesia bisa melalui proses transisi energi dengan menggunakan bahan bakar dimetil eter (DME).

“DME, yang diproduksi melalui gasifikasi batu bara, menjadi alternatif vital untuk menggantikan LPG yang sebagian besar masih diimpor, sekaligus jalan bagi transisi energi yang lebih berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selain DME, Hangga menyebut pemerintah juga mendorong pemanfaatan compressed natural gas (CNG) dan liquified natural gas (LNG) untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG.

Hangga menjelaskan, penggunaan LPG tidak hanya digunakan rumah tangga, tetapi juga memenuhi kebutuhan UMKM, nelayan, dan petani.

“Untuk skala nasional, implementasi DME harus disertai dengan empat syarat utama,” ujarnya, dalam webinar yang digelar Universitas Negeri Pembangunan Veteran Jawa Timur.

Keempat syarat tersebut meliputi harga yang terjangkau, mengingat masyarakat masih memprioritaskan harga.

Solusi inovatif harus kembali pada harga yang kompetitif, sebutnya.

Syarat lainnya adalah suplai DME harus didukung infrastruktur yang memadai dan terintegrasi serta aksesibilitas harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat secara merata.

“Terakhir, kesiapan pengembangan jaringan gas nasional harus diperkuat, karena jargas yang terintegrasi akan menjadi pendukung kuat bagi program DME dan upaya mengurangi impor LPG,” jelasnya.

Hangga juga menambahkan status Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.500 pulau menimbulkan tantangan logistik yang unik dan mempersulit integrasi infrastruktur antarpulau, berbeda dengan negara benua lainnya dengan posisi geografis yang menyatu.

Untuk mengatasi kompleksitas transisi ini, lanjutnya, pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

Menurut dia, topik ini sangat relevan dengan satgas hilirisasi dan ketahanan energi nasional, yang bertujuan meningkatkan nilai tambah dan daya saing sumber daya alam di semua sektor.

“Hilirisasi batu bara, misalnya, diwujudkan melalui proses gasifikasi DME. Namun, hilirisasi tidak hanya soal DME, ini juga mencakup pembangunan smelter di sektor mineral,” jelas Hangga.

Ia menekankan juga keberhasilan transisi ini sangat bergantung pada sinergi dan sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga.

Keppres ini diharapkan dapat menjadi solusi menghilangkan sumbatan dan mempermudah masalah legal, sehingga transisi energi nasional berjalan lancar.

Selain itu, proyek besar seperti ini memerlukan bantuan fiskal dan moneter yang signifikan dari dalam maupun luar negeri.

Hangga pun menegaskan bahwa mencapai target nol emisi pada 2060 membutuhkan kerja sama kolektif.

“Tidak ada artinya inovasi dan penelitian tanpa realitas harga yang terjangkau dan dukungan yang kuat dari semua pihak,” sebutnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 08:45
Pesantren Tebuireng Jombang Bersiap Gelar Haul ke-16 Gus Dur, Menteri Purbaya dan Nasaruddin Umar Diundang

Jombang (beritajatim.com) – Pesantren Tebuireng di Jombang bersiap menggelar haul ke-16 Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) yang akan berlangsung pada Rabu malam, 17 Desember 2025. Acara ini akan dihadiri oleh dua tokoh penting, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, sebagai wujud penghormatan terhadap almarhum Gus Dur yang telah berkontribusi besar pada bangsa Indonesia.

Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, mengonfirmasi bahwa undangan untuk kedua menteri tersebut sudah dikirim. “Undangan untuk beliau berdua sudah kita kirim. Untuk di Tebuireng haul ke-16 Gus Dur kita laksanakan pada Rabu malam (17/12/2025). Tapi untuk di Ciganjur pada Sabtu (20/12/2025),” ujarnya pada Sabtu, 13 Desember 2025.

Acara haul tahun ini berbeda dengan peringatan-peringatan sebelumnya, karena pada 2025, Gus Dur telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Ini menjadi kesempatan untuk menggali lebih dalam pemikiran dan warisan Gus Dur yang masih relevan hingga kini.

Untuk persiapan acara, Pesantren Tebuireng mulai mempersiapkan tenda dan perlengkapan di sekitar makam Gus Dur sejak Sabtu lalu. Tenda-tenda panjang terlihat memanjang dari gerbang masuk menuju area makam sebagai persiapan untuk menyambut ribuan tamu yang hadir.

Gus Kikin menjelaskan bahwa rangkaian acara haul dimulai sejak pagi hari dengan khataman Alquran, diikuti pengajian empat bulanan yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Pesantren Tebuireng (Ikapete).

“Sorenya ada Jemaah seribu rebana. Lalu puncaknya pada Rabu malam itu kita hadirkan dua tokoh nasional, yakni Menteri Keuangan Purbaya dan Menteri Agama Nasaruddin Umar,” ungkap Gus Kikin.

Peringatan haul ke-16 Gus Dur tahun ini sangat istimewa karena momen ini tidak hanya mengenang kehidupan dan perjuangan Gus Dur, tetapi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya nilai kebangsaan, pluralisme, dan toleransi yang diajarkan oleh Gus Dur.

Dengan hadirnya tokoh-tokoh nasional seperti Purbaya dan Nasaruddin Umar, diharapkan peringatan ini dapat semakin memperkuat semangat persatuan bangsa.

Pusara Gus Dur terletak di kompleks pemakaman keluarga Pesantren Tebuireng, berdampingan dengan makam kakeknya, KH Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama, serta ayahandanya, KH Wahid Hasjim, yang juga merupakan tokoh besar dan Pahlawan Nasional.

Peringatan haul Gus Dur ke-16 di Pesantren Tebuireng ini bukan hanya sekadar mengenang tokoh yang telah wafat, tetapi juga sebagai ajang untuk meneruskan semangat perjuangan dan pemikiran Gus Dur yang tetap relevan untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan dalam keberagaman Indonesia.

Seperti diketahui, Gus Dur tutup usia pada Rabu 30 Desember 2009 pukul 18.45 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo, Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga, Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang. [suf]

14/12/2025 09:03
Sikapi Polemik PBNU, Pengasuh Pesantren Tebuireng Ingatkan soal Pentingnya Musyawarah dan Qanun Asasi Surabaya 13 Desember 2025

Sikapi Polemik PBNU, Pengasuh Pesantren Tebuireng Ingatkan soal Pentingnya Musyawarah dan Qanun Asasi
Tim Redaksi
JOMBANG, KOMPAS.com
– Menyikapi polemik yang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, mengingatkan pentingnya menjaga tradisi musyawarah.
Tradisi musyawarah
, jelasnya, merupakan tradisi yang dijalankan para pendiri
Nahdlatul Ulama
.
Tradisi itu juga menjadi bagian penting yang tercantum AD dan ART Nahdlatul Ulama, maupun Kitab Qanun Asasi karya KH Hasyim Asy’ari.
Terkait polemik di PBNU,
Gus Kikin
memilih membiarkan setiap proses terus berjalan. Sebagai Ketua PWNU Jawa Timur, ia juga memilih menahan diri untuk mengambil sikap.
Menurut cicit KH Hasyim Asy’ari tersebut, langkah yang paling penting dilakukan saat ini adalah terus membersamai dan menyatukan umat.
“Bagi saya, NU itu lebih banyak dengan bagaimana kita menyatukan umat. Kalau soal di PBNU, di mana sekarang dinamikanya mengangkat Pj ketua umum, itu sih monggo saja,” kata Gus Kikin.
“Memang kalau perlu dievaluasi ya dievaluasi. Baik itu prosedurnya dan lain sebagainya,” lanjut dia saat dikonfirmasi wartawan di Pesantren Tebuireng, Sabtu (13/12/2025).
Menurut Gus Kikin, polemik yang terjadi di PBNU saat ini, dipicu banyaknya perbedaan dalam menafsirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, maupun Kitab Qanun Asasi.
Kitab Qanun Asasi yang disinggung Gus Kikin, merupakan kitab yang ditulis Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari pada satu abad yang lalu, saat mendirikan Organisasi Jam’iyah Nahdlatul Ulama.
Qanun Asasi mengandung tuntunan warga NU dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan secara substantif merupakan pedoman pola pikir dan pola sikap dan perilaku warga NU.
“Karena memang banyak sekali penafsiran yang berbeda tentang AD/ART dan Qanun Asasi. Banyak penafsiran yang berbeda-beda,” kata cicit pendiri NU KH Hasyim Asy’ari tersebut.
Menurut Gus Kikin, banyaknya perbedaan penafsiran terhadap AD/ART dan Qanun Asasi diperuncing dengan mulai terkikisnya tradisi musyawarah.
“Tradisi NU itu dari dulu musyawarah. Itu yang sekarang banyak ditinggalkan sehingga banyak sekali dan macam-macam atau usulan yang berbeda-beda,” kata Ketua PWNU Jawa Timur tersebut.
Dalam beberapa waktu terakhir, Gus Kikin mengaku sering melakukan turba ke cabang cabang NU di Jawa Timur.
Dalam kesempatan itu, dirinya selalu mengingatkan kepada pengurus cabang NU agar menjaga nilai-nilai perjuangan NU dan berpegang teguh pada AD ART organisasi NU.
“Saat turba, selalu kita sampaikan bahwa NU itu punya Anggaran Dasar yang sangat kuat. Kalau itu kita ikuti, Insya Allah gak akan banyak masalahnya,” ujar Gus Kikin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 20:53