Xcloud.id

Tag: Abdul Hakim

  • Studi IESR: Sulawesi, Timor, Sumbawa bisa 100 persen dilistriki EBT

    Studi IESR: Sulawesi, Timor, Sumbawa bisa 100 persen dilistriki EBT

    Selain itu, di Pulau Timor pengembangan energi surya, angin, dan biomassa dapat menggantikan pembangkit listrik tenaga fosil yang direncanakan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru…,

    Jakarta (ANTARA) – Studi terbaru Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan bahwa Pulau Timor, Sumbawa, dan Sulawesi dapat memenuhi 100 persen kebutuhan listriknya dari energi terbarukan.

    Berdasarkan hasil studi IESR berjudul “Pulau Berbasis 100% Energi Terbarukan dan Fleksibilitas pada Sistem Tenaga Listrik”, kebutuhan investasi untuk mewujudkan Pulau Timor dan Pulau Sumbawa berlistrik energi terbarukan mencapai 5,21 miliar dolar AS atau sekitar Rp85 triliun hingga 2050.

    Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyatakan bahwa berdasarkan studi mereka, fleksibilitas sistem kelistrikan di Sulawesi sangat penting.

    Hal itu krusial untuk mengintegrasikan sumber energi terbarukan yang bervariasi seiring dengan pertumbuhan industri di sana.

    Studi tersebut juga menemukan bahwa pemanfaatan 100 persen energi terbarukan di Pulau Sumbawa dapat menjadi contoh bagi negara kepulauan lainnya. Itu akan menunjukkan bagaimana pulau-pulau bisa mencapai kemandirian energi sambil berkontribusi pada tujuan iklim global.

    “Selain itu, di Pulau Timor pengembangan energi surya, angin, dan biomassa dapat menggantikan pembangkit listrik tenaga fosil yang direncanakan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru, dengan harga listrik yang lebih kompetitif,” jelas Fabby.

    Analis Sistem Ketenagalistrikan IESR Abraham Halim memaparkan, Sulawesi mempunyai potensi proyek energi terbarukan yang layak finansial sekitar 63 GW, terutama energi surya dan angin.

    Menurut pemodelan IESR berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), energi terbarukan yang variabel (VRE) seperti energi surya dan angin di Sulawesi akan meningkat dari 2,4 persen pada 2024 menjadi 29 persen pada 2060.

    Sementara itu, Analis Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR Alvin P Sisdwinugraha menyebut bahwa modal utama Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pulau Timor di Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak pada kuatnya ambisi pemerintah daerah.

    Provinsi NTB menargetkan pencapaian emisi nol bersih (NZE) pada 2050, sementara Provinsi NTT menetapkan target bauran energi terbarukan sebesar 47 persen pada 2034, seperti yang tercantum dalam draf terbaru Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

    Pulau Sumbawa mempunyai total potensi energi terbarukan sebesar 10,21 GW, dengan potensi terbesar adalah energi surya (8,64 GW). Untuk memenuhi kebutuhan energi di Pulau Sumbawa dengan 100 persen energi terbarukan, IESR mendorong penerapan dua strategi.

    Strategi tersebut yakni strategi jangka pendek (2025-2035) dengan mengganti proyek pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil yang sedang dalam perencanaan dengan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

    Kemudian strategi jangka panjang (2036-2050) fokus utama adalah mengurangi secara bertahap pembangkit listrik fosil dengan strategi penggantian bahan bakar ke hidrogen dan ammonia hijau.

    Sementara Pulau Timor mempunyai potensi energi sebesar 30,81 GW, dengan energi surya dengan potensi terbesar (20,72 GW). Pulau Timor juga dapat mencapai 100 persen energi terbarukan pada 2050.

    Menurut IESR, strategi jangka pendek (2025–2035) yang dapat dilakukan adalah mengganti proyek PLTU dan PLTG dalam perencanaan dengan pembangkit energi terbarukan.

    Proses intervensi terhadap RUPTL perlu dilakukan secara menyeluruh dan transparan agar tetap sesuai ketentuan hukum dan meningkatkan proses pengadaan energi terbarukan.

    Strategi jangka panjang (2036–2050) penghapusan total pembangkit fosil pada 2050, termasuk pensiun dini PLTU Timor sebagai opsi paling ekonomis.

    Pengganti utamanya adalah PLTS skala besar dengan penyimpan daya. Menurut studi IESR, pada 2050, sistem Timor akan menghasilkan listrik dari energi surya (82%), mini hidro (9%), angin (6%), dan biomassa (3%).

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu: Kinerja sektor utama sisi produksi bikin optimisme ekonomi RI

    Menkeu: Kinerja sektor utama sisi produksi bikin optimisme ekonomi RI

    Capaian ini memperkuat optimisme bahwa swasembada beras sebagai bagian penting dari program ketahanan pangan telah berjalan sesuai dengan harapan,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, kinerja sektor utama dari sisi produksi memberikan alasan optimisme terhadap ekonomi Indonesia.

    “Industri pengolahan yang menjelaskan 19,25 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) nasional masih mampu tumbuh sehat di 4,55 persen year on year/yoy (pada triwulan I-2025), terutama didukung oleh manufaktur sektor hilirisasi,” ucapnya dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, sektor perdagangan yang berkontribusi 13,22 persen terhadap total PDB tumbuh 5,03 persen.

    Kemudian juga sektor pertanian yang menjadi tulang punggung bagi ketahanan pangan tumbuh sangat tinggi sebesar 10,52 persen.

    Kinerja sektor pertanian didukung peningkatan produktivitas seiring adanya langkah penyederhanaan aturan distribusi pupuk bersubsidi.

    Melalui deregulasi tersebut, lanjutnya, pemerintah menjamin petani untuk mendapatkan pupuk sesuai dengan periode tanam.

    Produksi beras melonjak tinggi ke level 19,09 juta ton pada periode Januari-Juni 2025, lebih tinggi secara yoy dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 16,86 juta ton. Hal itu berarti produk beras meningkat 13,2 persen.

    Lebih lanjut, produksi beras nasional tercatat sebagai tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara produktif di kawasan ASEAN.

    Adapun pada tahun 2024, Indonesia harus melakukan langkah pengamanan melalui impor beras dalam menghadapi El Nino.

    Dengan peningkatan produksi stok beras Perum Bulog per pekan ketiga Juni 2025 telah, kata Menkeu, mencapai 4,17 juta ton beras, atau yang tertinggi sejak Bulog didirikan pada lima dekade yang lalu.

    “Capaian ini memperkuat optimisme bahwa swasembada beras sebagai bagian penting dari program ketahanan pangan telah berjalan sesuai dengan harapan,” ungkap Sri Mulyani.

    Dalam kesempatan tersebut, dia turut mendorong peningkatan perekonomian domestik.

    Momentum tren perbaikan hingga akhir semester tahun 2025 diminta harus terus dijaga, mulai dari inflasi tercatat 1,9 persen pada Juni atau yang terendah di antara G20 dan ASEAN, nilai tukar rupiah membaik signifikan pasar sempat menyentuh angka Rp16.943 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 10 April 2025 dan kembali ke kisaran Rp16.200 per dolar AS di akhir semester I.

    Menurut dia, kinerja ekonomi domestik tetap kondusif dan harus terus dijaga melalui kebijakan dan sinergi yang kuat antar otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan baik di pusat dan daerah.

    Kebijakan harus tetap responsif karena kondisi situasi yang dihadapi akan terus dinamis dan tidak predictable.

    “Pemerintah berupaya agar tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu terus dijaga hingga akhir tahun 2025,” kata Menkeu.

    Di sisi lain, Sri Mulyani menerangkan pula bahwa pemerintah terus mewaspadai perkembangan perekonomian global pada tahun 2025 yang masih terus dihantui ketidakpastian.

    Saat ini, tatanan dunia bergeser dinyatakan memasuki era multi polar. Fragmentasi geopolitik dan peningkatan rivalitas antarnegara mengikis semangat globalisasi dan kerja sama multilateral, digantikan dengan semangat proteksionisme serta orientasi nasionalistik yang mengedepankan My Country First.

    Eskalasi konflik geopolitik juga telah pecah menjadi peperangan militer, sehingga menjadi penghalang utama dari pemulihan aktivitas ekonomi, menghambat arus perdagangan dan investasi, serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan.

    Pertumbuhan global telah direvisi dan makin melemah, seperti proyeksi Bank Dunia pada Juni 2025 hanya 2,3 persen, dan perkiraan International Monetary Fund (IMF) pada April 2025 sebesar 2,8 persen

    Ekonomi terbesar seperti Amerika Serikat, China, Jepang, hingga Eropa turut mengalami revisi pertumbuhan ke bawah.

    Tekanan global diperburuk dengan volatilitas harga komoditas, nilai tukar, dan suku bunga yang tetap tertahan tinggi. Situasi perekonomian global yang terus mengalami tekanan berimbas pula terhadap perekonomian dalam negeri.

    Tercatat, ekonomi Indonesia di triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan 4,87 persen yoy berkat topangan kontribusi konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,89 persen, dan ekspor 6,78 persen yoy karena dukungan ekspor produk hilirisasi.

    Konsumsi pemerintah di kuartal I terkontraksi 1,38 persen akibat pengaruh belanja pemerintah pada triwulan I-2024 yang sangat tinggi untuk memitigasi El Nino maupun mendukung pelaksanaan Pemilu.

    Pemerintah baru juga mengalami langkah-langkah penyesuaian melalui langkah efisiensi dan keberadaan kementerian/lembaga baru terbentuk.

    “Dari sisi investasi, triwulan I Indonesia hanya tumbuh 2,12 persen year on year. Hal ini merupakan pertumbuhan yang cukup rendah mencerminkan ketidakpastian global dan juga ketidakpastian dari sisi confidence pelaku ekonomi untuk bisa melakukan tindakan investasi,” ujar Sri Mulyani.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop harap Kopdes Merah Putih jadi solusi tekan angka pengangguran

    Menkop harap Kopdes Merah Putih jadi solusi tekan angka pengangguran

    Kita ingin menciptakan lapangan tenaga kerja baru. Ingat, pemerintah ini strategi besarnya kan empat…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi solusi untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan angka pengangguran.

    Hal ini menyusul Kopdes Merah Putih yang ia sebut berpotensi untuk membuka setidaknya dua juta lapangan kerja baru.

    “Kita ingin menciptakan lapangan tenaga kerja baru. Ingat, pemerintah ini strategi besarnya kan empat, Pak Presiden (Prabowo Subianto) selalu sampaikan yaitu membuka lapangan pekerjaan, swasembada pangan, swasembada energi dan hilirisasi,” ujar Menkop Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jakarta, Selasa.

    Menurut Budi, selain dapat membuka lapangan kerja baru, Kopdes Merah Putih juga bisa ikut serta dalam upaya swasembada pangan dan energi, hingga hilirisasi, utamanya di desa-desa.

    Ia berharap, program strategis ini dapat mengurangi arus urbanisasi, menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif untuk masyarakat desa, bisa mendorong kemajuan bagi desa, dan juga bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem yang ia sebut paling banyak di desa.

    “Di koperasi ini pembukaan lapangan pekerjaan pasti, swasembada pangan juga, swasembada energi nanti akan dilanjutkan dengan (pembangunan) PLTS-PLTS (pembangkit listrik tenaga surya). Terakhir, hilirisasi, kalau perlu (warga desa dan Kopdes Merah Putih) memiliki industri yang sampai hilir,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola kegiatan Kopdes Merah Putih, diharapkan bisa menunjang target-target tersebut.

    “Ketika koperasi itu ada jaringan koperasi nasional, kemudian di koperasi nanti juga ada bantuan dari pemerintah, pelatihan, dari sana nanti akan tumbuhnya itu secara bottom-up,” katanya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Jatim dampingi Kapolri ziarah ke makam Gus Dur

    Gubernur Jatim dampingi Kapolri ziarah ke makam Gus Dur

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan ziarah ke makam Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Rabu.

    Ziarah tersebut merupakan rangkaian kegiatan menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, setelah sebelumnya Kapolri berziarah ke makam Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-3 RI BJ Habibie.

    Setibanya di kompleks pemakaman, Khofifah dan Kapolri bersama jajaran Pejabat Utama Mabes Polri serta Kapolda Jawa Timur melakukan tabur bunga dan doa bersama yang dipimpin oleh Pengasuh Ponpes Tebuireng, KH Abdul Hakim Machfudz (Gus Kikin).

    Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menyemai dan melestarikan nilai-nilai toleransi dan pluralisme yang telah diajarkan Gus Dur semasa hidupnya.

    “Semasa hidupnya, Gus Dur selalu menanamkan pentingnya toleransi dan pluralisme. Maka dari itu, melalui ziarah ini kita diingatkan kembali untuk memperkuat persatuan dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa,” ujar Khofifah.

    Khofifah menambahkan meski dikenal sebagai tokoh pluralisme, Gus Dur lebih senang disebut sebagai tokoh kemanusiaan. Hal ini, menurutnya, tergambar dari tulisan pada batu nisan Gus Dur yang berbunyi “Here rests a Humanist.”

    “Pesan ini menunjukkan bahwa bagi Gus Dur, nilai kemanusiaan adalah dasar utama dari pluralisme itu sendiri,” ujarnya.

    Selain sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh bangsa, ziarah ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara tahun ini yang mengusung tema “Polri Presisi: Mendekatkan Diri, Melindungi, dan Mengayomi Masyarakat dengan Hati Nurani.”

    Khofifah menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Polri, khususnya dalam memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat, termasuk saat pengamanan arus mudik Lebaran 2025.

    “Kita bersyukur arus mudik tahun ini berjalan lancar. Tidak ada kemacetan panjang, terutama di jalur tol. Ini merupakan salah satu wujud keberhasilan pendekatan Polri yang Presisi dan humanis,” katanya.

    Ia berharap seluruh rangkaian peringatan Hari Bhayangkara dapat berjalan lancar dan Polri terus menjadi institusi yang dekat dengan masyarakat serta mampu melindungi dan mengayomi dengan hati nurani.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AKR Land diminta tuangkan komitmen AJB dalam kesepakatan resmi

    AKR Land diminta tuangkan komitmen AJB dalam kesepakatan resmi

    Jika memang AKR Land berkomitmen bahwa AJB akan dilaksanakan paling lambat 2028, seharusnya dituangkan dalam bentuk addendum PPJB atau kesepakatan tertulis resmi yang ditandatangani bersama para pemilik unit,

    Jakarta (ANTARA) – Pengembang properti PT AKR Land Development diminta untuk menuangkan komitmen Akta Jual Beli (AJB) dalam kesepakatan resmi.

    Sebagai respons terhadap pemilik unit apartemen Gallery West Residence (GWR) dan Office Tower, AKR Land merilis surat jawaban pada 11 Juni 2025, di mana salah satu poinnya yaitu AJB akan dilaksanakan paling lambat pada 2028.

    Koordinator Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Gallery West Residence dan AKR Office Tower Adam Mulyadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, meminta pernyataan tersebut dituangkan dalam dokumen resmi agar mengikat secara hukum.

    “Jika memang AKR Land berkomitmen bahwa AJB akan dilaksanakan paling lambat 2028, seharusnya dituangkan dalam bentuk addendum PPJB atau kesepakatan tertulis resmi yang ditandatangani bersama para pemilik unit,” ujar Adam.

    Di sisi lain, warga juga menyoroti soal tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Adam, tagihan itu tidak disertai pertelaan, NPP (Nilai Perbandingan Proporsional), maupun dasar perhitungan yang sah.

    Warga meminta AKR Land untuk memberikan penjelasan resmi mengenai tagihan PBB.

    Diberitakan sebelumnya, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengingatkan pengembang properti memiliki kewajiban hukum untuk menerbitkan AJB dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

    Pasalnya, kata dia, apabila unit properti sudah dibayar lunas oleh pembeli kepada pengembang serta ada perjanjian bahwa AJB akan diterbitkan, misalnya tiga bulan atau enam bulan setelah pelunasan, maka pengembang wajib memenuhinya.

    Warga pemilik unit apartemen Galery West Residence dan AKR Office Tower Jakarta juga meminta Pemerintah dan pihak berwenang turun tangan memfasilitasi persoalan ini.

    Hal itu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak konsumen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelni dukung konsolidasi BUMN logistik diinisiasi Danantara

    Pelni dukung konsolidasi BUMN logistik diinisiasi Danantara

    Kalau untuk sektor logistik secara nasional masih di kisaran 0,2 persen, masih kecil sekali. Karena memang Pelni ini bergerak di bidang angkutan penumpang,

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menyatakan dukungannya terhadap rencana konsolidasi BUMN sektor logistik yang diinisiasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) guna memperkuat sistem logistik nasional.

    Direktur Utama Pelni Tri Andayani menegaskan, perseroan siap mendukung setiap kebijakan pemerintah, termasuk pembentukan holding maritim yang menjadi bagian dari strategi penguatan sektor logistik Indonesia.

    “Kami tentu mendukung program-program atau kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga ini akan dibentuk holding maritim, kami pasti akan support,” katanya ditemui di Jakarta, Jumat.

    Tri mengungkapkan kontribusi logistik terhadap pendapatan Pelni saat ini masih sangat kecil, yaitu hanya sekitar 0,2 persen, karena fokus utama perusahaan masih berada di angkutan penumpang.

    “Kalau untuk sektor logistik secara nasional masih di kisaran 0,2 persen, masih kecil sekali. Karena memang Pelni ini bergerak di bidang angkutan penumpang,” kata Anda sapaan akrab Tri Andayani.

    Meski begitu, ia menjelaskan Pelni kini mulai merintis pengembangan sektor logistik sebagai bagian dari diversifikasi usaha, seiring dengan arah kebijakan nasional dalam membentuk ekosistem logistik yang terintegrasi.

    “Dan kita memang baru mau merintis ke arah sana (logistik),” kata Anda.

    Sebelumnya Danantara akan melakukan konsolidasi bisnis terhadap perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor logistik dan asuransi.

    Konsolidasi bisnis itu sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing perusahaan BUMN, serta memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Danantara Indonesia, ujar Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria dalam acara IKA Fikom Unpad Executive Breakfast Meeting di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Rabu (18/6).

    Dony menjelaskan, tahap pertama Danantara Indonesia telah melakukan fundamental business review terhadap perusahaan-perusahaan BUMN terkait.

    Tahap kedua, pihaknya akan melakukan business consolidation (konsolidasi bisnis) dengan merampingkan atau melakukan merger terhadap perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.

    Melalui konsolidasi bisnis itu, Danantara Indonesia menargetkan dapat melakukan perampingan dari sebanyak 888 perusahaan BUMN yang ada saat ini menjadi hanya sebanyak di bawah 200 perusahaan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah tolak BMAD benang sebagai bukti dengar dunia usaha

    Pemerintah tolak BMAD benang sebagai bukti dengar dunia usaha

    Kekhawatiran mengenai dumping dari negara lain bisa tetap diatasi dengan pengaturan impor oleh pemerintah sesuai kinerja produksi masing-masing pihak,

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengapresiasi pemerintah atas putusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk tidak memproses lebih lanjut pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk benang filamen sintetik tertentu yang berasal dari China.

    Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan API Anne P. Sutanto dalam pernyataan di Jakarta, Jumat menyampaikan, pihaknya mengapresiasi pemerintah yang bersedia mendengarkan masukan dunia usaha berdasarkan informasi terkini dan dinamika pasar dunia.

    Apresiasi juga diberikan API kepada kementerian dan lembaga pemerintah yang lain di mana pada saat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), API dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia(APSyFI) memaparkan pandangan terkait produk polyester oriented yarn (POY) dan draw textured yarn (DTY).

    Disampaikan dia, dirinya menerima surat petisi dari 101 pengusaha tekstil sekitar tiga bulan lalu yang menilai pengenaan anti dumping terhadap POY dan DTY adalah bukan solusi yang tepat untuk industri hulu penghasil produk tersebut.

    Ini karena kondisi dalam dua tahun terakhir kebutuhan akan POY hampir melonjak 10 kali lipat lebih besar dari kapasitas produksi POY dalam negeri, sehingga pengenaan anti dumping akan menurunkan daya saing produk turunan tekstil yang dihasilkan oleh produsen tekstil nasional.

    Lebih lanjut efek dari pengenaan anti dumping dikhawatirkan akan menambah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik tekstil.

    “Kekhawatiran mengenai dumping dari negara lain bisa tetap diatasi dengan pengaturan impor oleh pemerintah sesuai kinerja produksi masing-masing pihak,” ujarnya.

    Pemerintah memutuskan untuk tidak memproses lebih lanjut rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mengenai pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor benang filamen sintetis tertentu asal Tiongkok.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh, serta masukan dari para pemangku kepentingan terkait.

    “Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi industri TPT nasional, khususnya pasokan benang filamen sintetis tertentu ke pasar domestik yang masih terbatas,” ujar Budi melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis (19/6).

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM buka kembali Toko Mama Khas Banjar

    Menteri UMKM buka kembali Toko Mama Khas Banjar

    Kejadian ini saya yakin bisa menjadi pembelajaran, baik itu bagi pengusaha UMKM, agar ke depan bisa lebih teliti, lebih bijak dalam menjalankan aktivitas usahanya…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman membuka kembali operasional Toko Mama Khas Banjar yang sempat tutup setelah pemiliknya terseret kasus hukum karena menjual produk tanpa label kedaluwarsa.

    Maman menyebut, kasus Mama Khas Banjar harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, khususnya para pelaku UMKM agar lebih teliti dalam menjalankan usahanya.

    “Kejadian ini saya yakin bisa menjadi pembelajaran, baik itu bagi pengusaha UMKM, agar ke depan bisa lebih teliti, lebih bijak dalam menjalankan aktivitas usahanya sehingga terus tumbuh dan berkembang,” kata Maman dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Kamis.

    Kasus Mama Khas Banjar adalah kasus hukum yang menimpa toko oleh-oleh khas Banjar yang dimiliki oleh Firly Norachim.

    Kasus ini bermula dari temuan produk tanpa label kedaluwarsa di toko tersebut dan berujung pada pelaporan, penyidikan, dan penahanan pemilik toko.

    Pada upacara peresmian kembali Toko Mama Khas Banjar di Banjarbaru, Rabu (18/6), Maman menekankan pentingnya penegakan hukum bagi pelaku UMKM yang lalai.

    Menurutnya, hal itu mutlak diperlukan untuk membangun kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha.

    Maman mengapresiasi aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, atas keputusan bijak mereka dalam memberikan onslag (terbukti bersalah namun tanpa unsur pidana) pada kasus Mama Khas Banjar.

    Ia berharap kasus ini menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh masyarakat Indonesia, mendorong kolaborasi antara pemerintah, UMKM, dan aparat penegak hukum untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan saling mendukung.

    “Jadi ini adalah untuk membangun sebuah semangat positif bagi semua, bukan sekadar bagi UMKM, tapi juga bagi pemerintah dan aparatur penegak hukum,” kata dia.

    Ia menambahkan bahwa Kementerian UMKM telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BRI, untuk membantu merestrukturisasi pinjaman.

    Selain itu, Sampoerna melalui program Sampoerna Retail Community (SRC) turut memberikan pendampingan bisnis agar usaha Mama Khas Banjar dapat berkembang lebih pesat.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Yanuar Noor Rifai mengapresiasi langkah Kementerian UMKM dalam mengadvokasi dan mendampingi pengusaha mikro.

    “Negara hadir untuk membina UMKM, dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua tentang urgensi edukasi dan pemahaman pengusaha mikro terhadap regulasi, terutama dalam hal pelabelan dan keamanan produk,” kata Gusti Yanuar Noor Rifai.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diskriminatif! Israel Larang Keluarga Muslim dan Kristen Masuk Bunker Perlindungan

    Diskriminatif! Israel Larang Keluarga Muslim dan Kristen Masuk Bunker Perlindungan

    GELORA.CO – Warga sipil dari kalangan Muslim dan Kristen dilarang masuk ke dalam bunker perlindungan di Israel. Hanya orang-orang Yahudi yang boleh masuk bunker perlindungan saat serangan balasan dari Iran datang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai bahwa penguasa Israel telah mendiskriminasi warga sipil atas dasar agama.

    “Pelarangangan terhadap orang Islam dan kristen di bunker adalah perbuatan yang nista,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Profesor Sudarnoto Abdul Hakim kepada Republika, Kamis (19/6/2025).

    Sudarnoto menambahkan, apa yang dilakukan Israel itu semakin membuktikan bahwa Israel sudah tidak memperdulikan hukum internasional. Hak-hak dasar manusia, sebagaimana yang diatur dalam hukum humaniter internasional telah dilanggar. Warga sipil, apapun agamanya, harusnya memperoleh perlindungan maksimal, tidak boleh dibiarkan sehingga menjadi korban. 

    “Pihak penguasa Israel telah mendiskriminasi warga atas dasar agama sehingga mereka akan menjadi korban dalam pertentangan bersenjata Iran dan Israel,” ujarnya.

    Sudarnoto mengatakan, daftar kejahatan Israel semakin bertumpuk dan tidak ada alasan untuk tidak memberikan sanksi kepada Israel dan menangkap Benjamin Netanyahu. Semua negara cinta kemanusiaan, damai dan kedaulatan harus bergerak bersama-sama memaksa Israel hentikan agresi yang sangat menjijikkan.

    “Apa yang dilakukan oleh Iran sudah benar memberikan perlawanan terhadap imperialisme Israel, semoga Israel rontok,” kata Sudarnoto.

    Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga Palestina beragama Islam dan Kristen yang tinggal di Israel mengatakan bahwa mereka tidak diberikan akses masuk ke bunker. Padahal sebelumnya mereka dibolehkan masuk ke tempat perlindungan bawah tanah itu di tengah gempuran rudal Iran.

    Diskriminasi itu dialami warga yang tinggal di Jalan Yehuda Hayamit. Mereka mengatakan kepada Middle East Eye bahwa mereka telah diberi tahu bahwa kode masuk yang memberi mereka akses ke tempat perlindungan tersebut telah diubah. Ini setelah sekitar 12  orang dari mereka berlindung di sana dalam beberapa hari terakhir saat sirene berbunyi, menyusul serangan rudal Iran yang menargetkan Tel Aviv di dekatnya.

    Mereka mengatakan bahwa kejadian tersebut menyoroti diskriminasi dan bahaya yang mereka hadapi sebagai warga Palestina di Israel bahkan di salah satu kota campuran di negara tersebut. Di mana sekitar sepertiga penduduknya tetap menjadi warga Palestina.

    Nasir Ktelat (63 tahun), seorang pria dengan masalah kesehatan yang tinggal di apartemen lantai empat di seberang jalan dari tempat perlindungan, mengatakan bahwa dia dan orang lain dari kediamannya telah diberi akses oleh seseorang dari komite pembangunan mereka. Dia mengatakan bahwa merupakan hal yang biasa bagi mereka yang tinggal di gedung-gedung tua di dekatnya untuk berkumpul di tempat perlindungan ketika sirene berbunyi.

    Namun, Nasir mengatakan ketika mereka memasuki tempat penampungan itu selama akhir pekan, mereka dibuat merasa tidak diterima oleh warga Israel yang tinggal di gedung baru.

    “Jelas mereka tidak senang melihat kami,” kata Ktelat. 

    “Kami berjumlah sekitar 12 hingga 15 orang Muslim dan Kristen dari gedung di dekat situ. Tentu saja, kami merasa tidak diterima, tetapi kami tidak peduli,” ujarnya.

    Keesokan harinya, kata Ktelat, mereka telah kembali dan diizinkan masuk tetapi sekali lagi disampaikan bahwa mereka tidak diterima.

    “Pada akhirnya, mereka memberi tahu kami bahwa itu adalah saat terakhir,” katanya.

    “Mereka berkata, ‘Kami telah membuat keputusan bahwa kami tidak ingin anda datang, dan kami akan mengubah tata tertibnya.’ Seorang penghuni gedung itu tampak simpatik, tetapi tetap mengatakan kepada mereka bahwa semua penghuni setuju bahwa mereka tidak boleh diizinkan menggunakan tempat penampungan itu,” kata Nasir Ktelat.

    Nasir mengatakan, Jalan Yehuda Hayamit merupakan campuran antara tempat tinggal lama dan bangunan baru. Warga Yahudi Israel yang tinggal di bangunan lama di lingkungan itu tampaknya masih diizinkan masuk ke tempat penampungan itu.

  • AESI: Potensi PLTS di lahan bekas tambang terganjal jarak ke jaringan

    AESI: Potensi PLTS di lahan bekas tambang terganjal jarak ke jaringan

    Kalau untuk dijual listriknya ke PLN itu memang saya belum mendengar apakah mereka sudah bisa manfaatkan. Karena rata-rata kan jauh dari pusat-pusat bebannya,

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) mengatakan, meskipun lahan bekas tambang menawarkan potensi besar untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), ada sejumlah tantangan yang dihadapi, salah satunya jarak lokasi tambang yang jauh dari jaringan listrik.

    Wakil Ketua Dewan Pakar Bidang Riset dan Teknologi AESI Arya Rezavidi di Jakarta, Kamis mengatakan bahwa sebagian besar PLTS yang dibangun di area bekas tambang berada di luar Jawa dan jauh dari pusat-pusat beban listrik.

    Akibatnya, sebagian besar PLTS yang sudah dibangun, seperti PLTS Terapung Adaro di Kalimantan, saat ini hanya digunakan untuk kebutuhan internal perusahaan, bukan untuk disalurkan ke jaringan listrik umum.

    “Kalau untuk dijual listriknya ke PLN itu memang saya belum mendengar apakah mereka sudah bisa manfaatkan. Karena rata-rata kan jauh dari pusat-pusat bebannya,” katanya.

    Di sisi lain, Arya menyoroti pemanfaatan lahan bekas tambang sebenarnya menawarkan solusi untuk mengurangi biaya pengadaan lahan yang mahal, terutama untuk PLTS skala utilitas besar.

    Di daerah perkotaan atau Jawa, harga tanah bisa sangat tinggi, membuat investasi PLTS menjadi kurang efisien.

    Menurutnya, lahan bekas tambang, yang seringkali hanya perlu disewa, dapat mengurangi beban biaya pengadaan lahan.

    Meski demikian, tantangan muncul pada bagaimana perusahaan tambang, yang bisnis utamanya bukan energi, dapat berkolaborasi dengan independent power producer (IPP) menjual listrik ke PLN.

    Arya mengusulkan skema kerja sama, seperti penyewaan lahan kepada IPP, atau bahkan perusahaan tambang itu sendiri bertransformasi menjadi IPP, mengingat IPP harus terdaftar di PLN.

    “Apakah nanti misalnya ada IPP yang kerja sama dengan perusahaan tambang ini memanfaatkan lahan-lahan ini. Ya apakah dengan menyewa atau perusahaan tambang itu sendiri menjadi IPP,” katanya memaparkan.

    Sebelumnya, dalam laporan terbaru Global Energy Monitor (GEM) berjudul “Bright Side of the Mine: Solar’s Opportunity to Reclaim Coal’s Footprint”, Indonesia menempati peringkat kedua dunia dalam potensi pengembangan energi surya di atas lahan bekas tambang batu bara, dengan kapasitas mencapai 59,45 GW

    Namun, Indonesia baru merencanakan pengembangan energi surya sebesar 600 megawatt, atau kurang dari 1 persen dari total potensinya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.