Xcloud.id

Tag: Abdul Hakim

  • LPS catat indeks menabung konsumen menguat pada Juni 2025

    LPS catat indeks menabung konsumen menguat pada Juni 2025

    Terkait dengan komponen IIM, sebanyak 73,3 persen responden Survei Konsumen dan Perekonomian (SKP) LPS menyatakan pernah menabung,

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Survei Konsumen dan Perekonomian (SKP) mencatat Indeks Menabung Konsumen (IMK) pada Juni 2025 berada di level 83,8, menguat 4,8 poin dari posisi bulan sebelumnya.

    Hal ini sejalan dengan penguatan komponen Indeks Waktu Menabung (IWM) sebesar 2,4 poin pada periode yang sama ke level 95,3 dan Indeks Intensitas Menabung (IIM) sebesar 7,2 poin ke level 72,4.

    “Terkait dengan komponen IIM, sebanyak 73,3 persen responden Survei Konsumen dan Perekonomian (SKP) LPS menyatakan pernah menabung,” kata Direktur Group Riset LPS Seto Wardono dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut, catat LPS, terjadi penurunan pada persentase responden yang menilai bahwa nilai yang ditabung lebih kecil dari yang direncanakan yaitu dari 56,7 persen responden pada Mei 2025 menjadi 52,5 persen responden pada bulan Juni 2025.

    Mengenai komponen IWM, persentase responden yang menilai bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk menabung tercatat sedikit menurun menjadi 28,9 persen pada Juni 2025, dari 29,0 persen pada Mei 2025.

    Sebaliknya, persentase responden yang menyatakan bahwa tiga bulan mendatang merupakan waktu yang tepat untuk menabung tercatat meningkat, yaitu menjadi 42,6 persen dari 39,8 persen pada periode yang sama.

    “Perkembangan ini mencerminkan rencana dan intensitas menabung yang cenderung membaik, sejalan dengan pemberian stimulus ekonomi (diskon tarif transportasi selama libur sekolah, bansos, dan subsidi upah) yang membantu daya beli rumah tangga dalam jangka pendek,” jelas Seto.

    Pergerakan IMK pada sebagian besar kelompok pendapatan rumah tangga (RT) cenderung menguat pada Juni 2025.

    Peningkatan terbesar IMK terlihat pada kelompok RT berpendapatan hingga Rp1,5 juta per bulan (naik 14,7 poin month-to-month/mom) dan RT berpendapatan Rp3 juta-Rp7 juta per bulan (naik 7,2 poin).

    Lebih jauh, IMK kelompok RT dengan pendapatan di atas Rp7 juta per bulan masih konsisten berada di atas level 100 dan mencatatkan peningkatan (naik 7,2 poin).

    Khusus kelompok RT dengan pendapatan di atas Rp1,5 juta-Rp3 juta, IMK tercatat melemah terbatas (turun 1,0 poin).

    Tak hanya indeks menabung, hasil SKP LPS terkini juga mencatat Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) yang menunjukkan sedikit pelemahan pada Juni 2025 di mana IKK tercatat sebesar 99,4, turun 0,3 poin mom.

    Menurut LPS, perkembangan ini menunjukkan persepsi konsumen yang stabil, sejalan dengan membaiknya penilaian terhadap kondisi ekonomi lokal dan lapangan kerja saat ini, di tengah persepsi konsumen yang tetap optimistis terhadap prospek ekonomi dan pendapatannya pada masa mendatang.

    Ditilik dari komponennya, Indeks Ekspektasi (IE) pada Juni 2025 mencatat penurunan meski bertahan di atas level 100, yakni terkontraksi ke level 114,1 dari 114,9 pada Mei 2025. Sementara Indeks Situasi Saat Ini (ISSI) menguat ke level 79,9 dari posisi Mei 2025 yang tercatat sebesar 79,4.

    Ditinjau berdasarkan pendapatan rumah tangga (RT), IKK sebagian kelompok RT mengalami pelemahan pada Juni 2025.

    Penurunan terbesar terjadi pada IKK kelompok RT berpendapatan di atas Rp1,5 juta-Rp3 juta per bulan (-0,9 poin mom), diikuti kelompok RT berpendapatan di atas Rp3 juta-Rp7 juta per bulan (-0,3 poin).

    Sementara itu, kelompok RT berpendapatan hingga Rp1,5 juta per bulan justru mencatatkan penguatan paling tinggi (+2,6 poin).

    Khusus kelompok RT berpendapatan di atas Rp7 juta per bulan, IKK-nya tercatat konsisten bertahan di atas level 100 dengan penguatan sebesar 2,4 poin.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ombudsman nilai Kementan di jalur tepat stabilkan harga ayam hidup

    Ombudsman nilai Kementan di jalur tepat stabilkan harga ayam hidup

    Kami melihat ada banyak perbaikan signifikan, meskipun masih ada ruang untuk terus ditingkatkan bersama,

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman menilai Kementerian Pertanian (Kementan) berada di jalur yang tepat dalam menjaga stabilitas harga ayam hidup melalui pengendalian pasokan, penataan tata niaga, serta dukungan kebijakan yang konsisten untuk kesejahteraan peternak.

    “Ombudsman Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas upaya yang telah dilakukan dalam memperbaiki tata niaga peternakan nasional,” kata Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya langkah-langkah yang diambil Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan sudah berada di jalur yang tepat dalam melindungi kepentingan peternak dan masyarakat luas.

    “Kami melihat ada banyak perbaikan signifikan, meskipun masih ada ruang untuk terus ditingkatkan bersama,” ujar Yeka.

    Dengan ketegasan Kementan dalam mengendalikan pasokan unggas, ucap Yeka, pihaknya optimistis perbaikan tata niaga serta pengendalian impor pakan dan grand parent stock (GPS) dapat terus disempurnakan ke depan untuk memperkuat sektor perunggasan nasional.

    “Kami mendorong pelaku industri dengan populasi lebih dari 60.000 ekor ayam per minggu untuk memiliki atau menguasai rumah potong (RPHU) sendiri, demi memperkuat rantai pasok dan menjaga keseimbangan pasar,” tegas Yeka.

    Dia juga menyoroti harga produk peternakan (bibit sapi) yang dijual melalui balai-balai Ditjen PKH yang dinilai masih sangat terjangkau.

    Kondisi itu memicu tingginya permintaan, sehingga Ombudsman mendorong evaluasi tarif demi meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung pendapatan negara.

    “Kami mendukung agar balai terus meningkatkan pelayanan sambil tetap mengutamakan akses bagi peternak,” katanya.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda (tengah), Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika (ketiga kanan), dan pejabat lainnya dalam jumpa pers, di Jakarta, Selasa (1/7/2025). ANTARA/Harianto

    Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyampaikan sebagian besar rekomendasi Ombudsman telah dijalankan, meskipun ada beberapa yang masih dalam tahap penyempurnaan.

    “Kami terus memperbaiki layanan dan memastikan rekomendasi Ombudsman dapat diimplementasikan sebaik mungkin,” katanya.

    Agung menjelaskan, harga pokok produksi (HPP) ayam hidup telah yang ditetapkan sebesar Rp18.000 per kg dan juga disepakati bersama oleh peternak, mampu menjaga stabilitas harga dan membatasi peran perantara yang selama ini mendominasi rantai distribusi.

    “Pendekatan HPP ini membantu peternak agar bisa lebih sejahtera dan mandiri,” jelasnya.

    Ia menambahkan Kementan bersama Ombudsman akan terus bersinergi untuk memperkuat tata kelola peternakan nasional secara menyeluruh.

    Sinergi itu, tambah Agung, menjadi bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan industri peternakan yang sehat, adil, dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan peternak.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Defisit APBN melebar, Sri Mulyani ajukan penggunaan SAL ke DPR

    Defisit APBN melebar, Sri Mulyani ajukan penggunaan SAL ke DPR

    Defisit totalnya Rp662 triliun atau 2,78 persen dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal. Kami akan meminta persetujuan DPR menggunakan sisa anggaran lebih Rp85,6 triliun…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengajukan permohonan penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun kepada DPR RI guna menambal pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diproyeksikan lebih besar dari target awal.

    Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa, Menkeu menyampaikan bahwa outlook defisit APBN hingga akhir 2025 diproyeksi mencapai Rp662 triliun atau setara 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Angka itu lebih tinggi dibandingkan target defisit dalam APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

    “Defisit totalnya Rp662 triliun atau 2,78 persen dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal. Kami akan meminta persetujuan DPR menggunakan sisa anggaran lebih Rp85,6 triliun sehingga kenaikan defisit tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang,” ujarnya.

    Pelebaran defisit ini, kata Sri Mulyani disebabkan oleh potensi tidak tercapainya target penerimaan negara.

    Total pendapatan negara diperkirakan hanya akan mencapai Rp2.865,5 triliun, atau sekitar 95,4 persen dari target dalam pagu anggaran sebesar Rp3.005,1 triliun.

    Untuk menghindari ketergantungan penuh pada pembiayaan melalui penerbitan utang, Menkeu berencana memanfaatkan sebagian dari SAL tahun anggaran 2024 yang tercatat Rp457,5 triliun.

    Dengan proyeksi defisit yang melebar, penggunaan sebagian dari SAL menjadi alternatif pembiayaan strategis untuk mengurangi beban utang baru. SAL akan digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit, menutup kewajiban pemerintah, serta belanja prioritas.

    “Dengan penggunaan SAL, ini akan membantu menjaga keseimbangan fiskal dan mengurangi tekanan terhadap pembiayaan melalui surat berharga negara,” imbuhnya.

    Adapun belanja negara hingga akhir 2025 diproyeksikan terealisasi sebesar Rp3.527,5 triliun, atau 97,4 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2025.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin: Indonesia optimalkan peluang industri halal sektor mamin

    Kemenperin: Indonesia optimalkan peluang industri halal sektor mamin

    Capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas sebesar 4,31 persen dan PDB nasional sebesar 4,87 persen,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, Indonesia berpotensi besar dalam mengoptimalkan peluang industri halal pada sektor makanan dan minuman (mamin), termasuk untuk memenuhi kebutuhan pasar global.

    Menurut Wamenperin, selama ini industri mamin merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan karena telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.

    “Industri makanan dan minuman Indonesia berperan penting sebagai tulang punggung sektor pengolahan non-migas. Agar sektor ini bisa bersaing di pasar global, kami aktif mendorong penguatan kerja sama internasional, termasuk dalam pengembangan produk halal,” ujar Faisol di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan, kinerja industri mamin di Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan positif.

    Pasca-pandemi COVID-19, PDB industri makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar 6,04 persen pada triwulan I tahun 2025.

    “Capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas sebesar 4,31 persen dan PDB nasional sebesar 4,87 persen,” katanya.

    Performa baik industri mamin juga tercermin dari kontribusi terhadap PDB industri pengolahan non-migas sebesar 41,15 persen pada triwulan I-2025. Selain itu, sektor ini mencatatkan nilai ekspor hingga 11,78 miliar dolar AS, termasuk minyak kelapa sawit.

    “Capaian ini memberikan andil sebesar 22,42 persen dari total nilai ekspor industri pengolahan non-migas pada triwulan I-2025,” ujarnya.

    Di sisi investasi, industri mamin merealisasikan modalnya sebesar Rp22,64 triliun pada awal tahun 2025, yang terdiri dari PMA sebesar Rp9,03 triliun dan PMDN sebesar Rp13,60 triliun.

    “Ini menandakan bahwa para pelaku industri mamin di Indonesia masih memiliki optimisme atau kepercayaan diri yang tinggi dalam menjalankan bisnis karena didukung kebijakan dan iklim usaha yang kondusif,” kata Faisol.

    Wamenperin menambahkan, pihaknya fokus dalam upaya pengembangan industri halal yang sejalan dengan inisiatif program Making Indonesia 4.0, di mana sektor industri mamin sebagai salah satu sektor dari tujuh pilar utama.

    “Kami meyakini bahwa industri halal, khususnya di sektor makanan dan minuman, memiliki kekuatan untuk mendominasi pasar internasional,” katanya.

    “Hal ini tentunya akan turut menopang pertumbuhan ekonomi dan program transformasi industri nasional,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani paparkan target inflasi, kurs rupiah, dan SBN pada 2026

    Sri Mulyani paparkan target inflasi, kurs rupiah, dan SBN pada 2026

    Langkah-langkah untuk selalu menjaga dari ketidakpastian, termasuk faktor iklim, akan terus dijaga,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa.memaparkan target inflasi, nilai tukar (kurs) rupiah, dan yield Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun 2026.

    Pertama, dia menerangkan bahwa asumsi inflasi yang ditargetkan pemerintah sebesar 1,5-3,5 persen mendapatkan masukan dari fraksi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai perlu direvisi jadi 2-4 persen.

    Fraksi Gerindra berpendapat perlu memperkuat ruang bagi peningkatan daya beli masyarakat, adapun fraksi PKB menganggap target pemerintah terlalu moderat.

    “Di dalam menentukan target 1,5 hingga 3,5 pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter,” katanya.

    Menkeu menerangkan bahwa rentang target tersebut mempertimbangkan agar ekspektasi harga tetap terjangkau dan menjadi asas stabilitas di tengah volatilitas global, melindungi daya beli masyarakat terutama kelompok berpendapatan rendah karena inflasi tinggi akan menggerus daya beli rakyat, serta mendukung iklim investasi dan konsumsi domestik.

    Pemerintah disebut tetap antisipatif agar masih terjadi ruang fleksibilitas. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat-Daerah dianggap telah berjalan sangat baik dan bakal terus ditingkatkan.

    “Langkah-langkah untuk selalu menjaga dari ketidakpastian, termasuk faktor iklim, akan terus dijaga,” ujar dia.

    Terkait nilai tukar, pemerintah menargetkan rentang Rp16.500-Rp16.900 per dolar Amerika Serikat (AS) sebagai bentuk langkah antisipatif dan fleksibilitas di dalam menghadapi gejolak global.

    Fraksi Gerindra dinyatakan mengusulkan kurs pada level Rp16.200-Rp16.500 per dolar AS sebagai bentuk kehati-hatian terhadap berbagai risiko global dan kecenderungan suku bunga tinggi di Negeri Paman Sam. Adapun Fraksi PKB mempersempit rentang pada Rp16.300-Rp16.700 per dolar AS.

    “Bersama Bank Indonesia, pemerintah memperkuat koordinasi di dalam menjaga stabilitas nilai tukar,” ungkap Sri Mulyani.

    Mengenai Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun, akan tetap dijaga terkendali dengan imbal hasil pada rentang 6,6-7,2 persen.

    Fraksi yang memberikan tanggapan hanya Golkar dengan target yield SBN diupayakan di bawah level 6,6 persen.

    Di tengah ketidakpastian global, lanjut Menkeu, SBN adalah instrumen yang masih tetap diminati investor. Investor global melakukan pembelian bersih sebesar Rp40,8 triliun year to date.

    Per 26 Juni, imbal hasil SBN 10 tahun telah turun dari 7,02 persen menjadi 6,62 persen.

    “Kami juga akan terus melakukan koordinasi dengan otoritas moneter dalam menjaga yield SBN yang kompetitif,” ucapnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Mandiri salurkan KUR Rp20,19 triliun hingga Mei 2025

    Bank Mandiri salurkan KUR Rp20,19 triliun hingga Mei 2025

    Ini adalah bagian dari strategi berkelanjutan untuk membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh dan mandiri,

    Jakarta (ANTARA) – Bank Mandiri telah merealisasikan penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp20,19 triliun kepada 173.000 pelaku usaha hingga akhir Mei 2025.

    Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mengatakan, penyaluran KUR tersebut setara 52,45 persen dari target KUR Bank Mandiri pada 2025 senilai Rp38,5 triliun.

    Melalui program KUR, bank bersandi saham BMRI itu ingin memastikan pelaku UMKM memiliki modal untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha mereka.

    “Ini adalah bagian dari strategi berkelanjutan untuk membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh dan mandiri,” ujar Darmawan.

    Realisasi KUR per Mei tersebut didominasi oleh sektor produksi dengan porsi 60,71 persen atau sebesar Rp12,26 triliun.

    Dari jumlah itu, sebesar Rp6,17 triliun atau 30,56 persen disalurkan kepada sektor pertanian. Kemudian, sektor jasa produksi menyerap 21,23 persen senilai Rp4,28 triliun, sektor industri pengolahan 7,56 persen sebesar Rp1,52 triliun, dan sektor perikanan 1,31 persen atau Rp264 miliar.

    Dalam mempercepat penyaluran KUR, Bank Mandiri mengadopsi pendekatan berbasis ekosistem yang lebih inklusif dan berorientasi pada penguatan sektor produksi unggulan di berbagai wilayah.

    Sinergi bisnis dan kolaborasi strategis dengan nasabah wholesale juga menjadi bagian dari strategi closed-loop yang diterapkan untuk mengoptimalkan value chain, sehingga UMKM dapat berkembang lebih pesat dengan akses pasar yang lebih luas.

    Selain itu, Bank Mandiri juga turut mendukung UMKM melalui layanan digital Livin’ Merchant. Per 31 Mei 2025, user Livin’ Merchant untuk pelaku UMKM telah mencapai 2,7 juta merchant atau naik 35 persen secara tahunan (year-on-year.yoy).

    Bank Mandiri juga terus memperluas akses pembiayaan melalui program referral yang diikuti edukasi layanan dan transaksi keuangan, melalui Mandiri Agen (Agen Laku Pandai Mitra Bank Mandiri) yang terdapat di ekosistem bisnis pelaku UMKM.

    “Dengan dukungan yang berkelanjutan serta kolaborasi erat dengan pemerintah dan berbagai pihak serta inisiatif digitalisasi UMKM, kami memastikan bahwa KUR dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian,” tutur Darmawan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peninjauan status Geopark Kaldera Toba dilakukan pada 21-25 Juli 2025

    Peninjauan status Geopark Kaldera Toba dilakukan pada 21-25 Juli 2025

    Dijadwalkan ada dua asesor yang akan hadir, yakni Jose Brilha (Portugal) dan Jeon Yong Mun (Korea Selatan),

    Medan (ANTARA) – Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa) Global Geopark menyatakan, revalidasi (peninjauan kembali) status Geopark Kaldera Toba dilakukan pada 21-25 Juli 2025.

    “Para asesor atau validator UNESCO akan tiba melalui Bandara Silangit,” kata General Manager Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGGp) Azizul Kholis di Medan, Selasa.

    Tim asesor UNESCO ini, lanjut dia, direncanakan akan mengunjungi sejumlah tempat di kawasan Danau Toba, seperti Taman Eden 100 di Desa Sionggang Utara, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

    Dilakukan juga kunjungan ke Pulau Samosir, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, untuk melihat sejumlah geosite atau situs warisan geologi.

    Kawasan Danau Toba seluas 145 kilometer persegi dikelilingi oleh tujuh kabupaten di Sumatera Utara, yakni Simalungun, Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Karo, dan Dairi.

    Hamparan air danau berwarna biru menjadi pemandangan indah ketika berkunjung ke tanah Batak dengan pohon pinus menjulang tinggi menambah segarnya udara sekitar.

    “Para validator juga akan menuju Merek-Sipiso-piso-Tongging, dan kembali ke Kota Medan,” ungkap Azizul.

    Sejarah mencatat, Danau Toba terbentuk akibat letusan supervulkano atau gunung berapi super sekitar 74.000 tahun silam.

    Letusan tersebut menciptakan kaldera besar yang kemudian terisi air, dan membentuk danau luas dan dalam yang terdapat Pulau Samosir terletak di tengah Danau Toba.

    Kaldera Toba atau lebih dikenal Danau Toba telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada Sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis, Selasa, 2 Juli 2020.

    “Dijadwalkan ada dua asesor yang akan hadir, yakni Jose Brilha (Portugal) dan Jeon Yong Mun (Korea Selatan),” tegas Azizul.

    Dalam rapat UNESCO Global Geopark di Maroko pada 4-5 September 2023, kawasan Taman Bumi (Geopark) Kaldera Toba mendapat kartu kuning dari UNESCO.

    Selain Geopark Kaldera Toba, taman bumi lainnya juga mendapat kartu serupa, yakni Gua Zhijindong di Tiongkok, Taman Nasional Regional Luberon di Prancis, Madonie di Italia, dan Colca y Volcanes de Andagua di Peru.

    Kartu kuning merupakan peringatan dari UNESCO yang berarti badan pengelola wilayah tersebut tidak memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan.

    UNESCO meminta Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark melakukan perbaikan, sebelum dilakukan validasi ulang untuk dua tahun kemudian.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS memprediksi produksi padi capai 4,98 juta ton GKG pada Mei 2025

    BPS memprediksi produksi padi capai 4,98 juta ton GKG pada Mei 2025

    Ini mengalami penurunan sebesar 22,74 persen dibandingkan dengan Mei 2024 yang sebesar 6,44 juta ton GKG,

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi produksi padi pada Mei 2025 diperkirakan sebesar 4,98 juta ton gabah kering giling (GKG).

    “Ini mengalami penurunan sebesar 22,74 persen dibandingkan dengan Mei 2024 yang sebesar 6,44 juta ton GKG,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Selasa.

    BPS memperkirakan potensi produksi padi sepanjang Juni-Agustus 2025 mencapai 14,03 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 1,72 juta ton GKG atau naik 13,94 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Dengan demikian, produksi padi sepanjang Januari hingga Agustus 2025 diperkirakan akan mencapai 43,34 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 5,36 juta ton GKG atau 14,11 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 yang tercatat 37,98 juta ton.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat pada Mei 2025 diperkirakan sebesar 2,87 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 22,65 persen dibandingkan dengan Mei 2024 yang sebesar 3,71 juta ton.

    Ia juga menyebut, potensi produksi beras sepanjang Juni-Agustus 2025 diperkirakan sebesar 8,09 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 0,99 juta ton atau 13,88 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    “Dengan demikian, produksi beras sepanjang Januari hingga Agustus tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 24,97 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 3,08 juta ton atau 14,09 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” kata Pudji.

    Sementara itu, berdasarkan hasil pengamatan survei Kerangka Sample Area (KSA) pada Mei 2025, sekitar 12,24 persen lahan pertanian untuk budidaya tanaman padi telah mengalami fase panen. Menurutnya angka ini turun dibandingkan Mei 2024 yang sebesar 16,38 persen.

    Hasil amatan juga memperlihatkan bahwa sekitar 37,91 persen lahan pertanian untuk budidaya tanaman padi sedang ditumbuhi tanaman padi atau standing crop.

    Pada fase vegetatif awal yaitu ada sekitar 17,23 persen, kemudian untuk fase vegetatif akhir ada sekitar 9,17 persen, dan fase generatif ada sekitar 11,51 persen.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Humpuss Maritim akuisisi kapal dukung ketahanan energi nasional

    Humpuss Maritim akuisisi kapal dukung ketahanan energi nasional

    Penambahan armada menegaskan komitmen terus berinvestasi dalam peningkatan kapasitas produksi demi melayani kebutuhan pelanggan dengan lebih baik dan mendukung pertumbuhan sektor maritim di Indonesia,

    Jakarta (ANTARA) – PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) melalui anak usahanya PT Humpuss Transportasi Curah (HTC) melakukan penambahan armada, dengan mengakuisisi kapal tunda TB Trans Pacific 201.

    Direktur Utama HUMI Tirta Hidayat mengatakan, aksi ini untuk mendukung ketahanan energi melalui dukungan transportasi laut, selaras dengan program prioritas nasional.

    “Penambahan armada ini bagian dari realisasi belanja modal tahun 2025 dari salah satu anak usaha kami, untuk memperkuat kapabilitas armada dan menjawab kebutuhan pasar yang terus dan dalam rangka ekspansi bisnis yang berkelanjutan,” ujar Tirta sebagaimana keterbukaan informasi di Jakarta, Selasa.

    Tirta menjelaskan, kapal TB Trans Pacific 201 dilengkapi dengan spesifikasi mesin bertenaga 2×1000 Horse Power (HP), atau sesuai dengan standar operasional perusahaan dan relevan dengan kebutuhan pasar.

    Pihaknya berharap akuisisi ini akan memperkuat portofolio aset dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

    “Penambahan armada menegaskan komitmen terus berinvestasi dalam peningkatan kapasitas produksi demi melayani kebutuhan pelanggan dengan lebih baik dan mendukung pertumbuhan sektor maritim di Indonesia,” ujar Tirta.

    Per kuartal I-2025, perseroan telah merealisasikan penambahan dua kapal, terdiri dari satu unit kapal Oil & Chemical, MT Mac Singapore dan satu unit kapal Oil Tanker MT Marlin 88 yang memiliki kapasitas tanki 50,322.80 cu meters dengan bobot mati (DWT) sebesar 34.995.

    Sepanjang 2025, perseroan menargetkan melakukan akuisisi terhadap 10 kapal, dengan rincian sebanyak empat kapal Oil & Chemical Tanker, lima Tugboat, serta satu Platform Supply Vessel (PSV) serta LNG logistic support.

    Per Desember 2024, HUMI telah mengoperasikan sebanyak 47 kapal milik yang beroperasi secara komersial, dengan rincian kapal FSRU satu unit, kapal LNG dua unit, kapal minyak lima unit, kimia 11 unit, tug assist 20 unit, dan kapal tug & barge 8 unit, serta 16 kapal back-to-back yang mengangkut Minyak dan Chemical.

    Sebelumnya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), para pemegang saham HUMI menyetujui penambahan kegiatan usaha baru berupa aktivitas pengelolaan kapal dengan standar pemeliharaan internasional melalui PT Energi Maritim Internasional (EMI).

    Seiring usaha baru itu, perseroan optimistis pendapatan dari kegiatan usaha pengelolaan kapal akan mencapai Rp5,33 miliar pada semester II-2025, dengan tambahan pendapatan mencapai Rp10,67 miliar setiap tahunnya pada 2026 sampai 2029.

    “Dengan penambahan bidang usaha itu, HUMI akan memperkuat kegiatan usaha dalam mengelola kapal milik grup perseroan dan kapal milik perusahaan lainnya,” ujar Tirta.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Arah strategi kebijakan ekonomi 2026 pada penguatan ketahanan nasional

    Arah strategi kebijakan ekonomi 2026 pada penguatan ketahanan nasional

    Prinsip utama yang mendasari adalah the greatest good for the greatest many, yakni kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak mungkin rakyat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, arah strategi kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2026 pada penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh.

    “Pada saat kita tidak mampu dan tidak akan mengontrol kondisi global, maka ketahanan nasional harus ditingkatkan,” ujarnya dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa.

    Fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi nasional, dan pencapaian.

    Hal itu dinilai akan menjadi fondasi untuk memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional di era dunia semakin multipolar dan tak dapat diprediksi.

    Pemerintah meyakini bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar untuk mewujudkan ketahanan nasional.

    Peranan pemerintah dianggap sangat vital, tetapi tidak satu-satunya, karena pelaku ekonomi, terutama sektor privat, tetap penting.

    Adapun intervensi pemerintah diperlukan secara proporsional, khususnya untuk mengoreksi kegagalan pasar dan mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, serta keadilan sosial.

    “Prinsip utama yang mendasari adalah the greatest good for the greatest many, yakni kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak mungkin rakyat,” ungkap Menkeu.

    Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menghindari jebakan kekuasaan oleh segelintir kepentingan, memastikan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berdampak secara nyata, dan peningkatan kesejahteraan dapat makin merata.

    Sebagai negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, Presiden Prabowo disebut mengingatkan agar Indonesia terus berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Prinsip ini memberikan konsekuensi pada posisi Indonesia di dalam konstelasi global yang semakin terfragmentasi.

    Secara konsisten, Presiden dinyatakan menyuarakan posisi Indonesia sebagai negara non-blok, menjunjung tinggi kedaulatan nasional, dan tak berpihak pada kutub kekuatan manapun.

    Panduan dari Presiden Prabowo dinilai sangat relevan dan penting ketika situasi geo-ekonomi dan geopolitik kian menegang, terfragmentasi, dan multipolar.

    Dengan latar belakang situasi tersebut, dia menerangkan bahwa kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2026 dirancang untuk mampu meredam gejolak global, sekaligus mengakselerasi transformasi Indonesia secara struktural yang diarahkan pada delapan agenda prioritas Presiden.

    Mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), mewujudkan pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pemberdayaan desa, koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), lalu pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

    Menkeu menegaskan bahwa kebijakan fiskal 2026 diarahkan guna memperkuat kualitas belanja, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati dan berkelanjutan.

    “Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi roh utama di dalam alokasi anggaran 2026,” ungkap Sri Mulyani.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.