Xcloud.id

Tag: Abdul Hakim

  • Reformasi izin dan sertifikasi KKP genjot investasi kelautan

    Reformasi izin dan sertifikasi KKP genjot investasi kelautan

    Kami mengubah alur sertifikasi menjadi lebih cepat tanpa mengurangi aspek ketatnya pengawasan mutu. Ini penting karena jaminan mutu adalah kunci untuk ekspor,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan mempercepat reformasi layanan perizinan dan sertifikasi, yaitu melalui terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

    Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KKP Mahfudiyah mengatakan, PP ini menjadi jawaban atas arahan Presiden Presiden Prabowo Subianto menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor kelautan dan perikanan.

    “PP 28/2025 menegaskan pendekatan berbasis risiko sebagai fondasi dalam menerbitkan perizinan berusaha. Tidak hanya menyederhanakan regulasi, tetapi juga mempertegas kepastian hukum dan efisiensi pelayanan publik,” ujar Mahfudiyah di Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Ujang Komarudin menekankan bahwa percepatan layanan menjadi nyata melalui platform Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

    Menurutnya, reformasi ini membawa dampak besar pada subsektor budidaya, pengolahan, pemasaran, serta jasa pascapanen.

    “Pengajuan Sertifikat Standar untuk pelaku budidaya kini hanya butuh tiga hari kerja. Bahkan mikro dan kecil cukup melampirkan rencana usaha dan mengikuti cara budidaya ikan yang baik,” katanya.

    Sementara itu, dari sisi jaminan mutu produk perikanan, Kepala Pusat Mutu Pascapanen, Widya Rusyanto menjelaskan bahwa sistem sertifikasi pascapanen seperti Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kini juga terdigitalisasi melalui sistem Honest dan SKP Online.

    Transformasi besar ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan investasi dan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global.

    Sampai dengan semester I 2025, tercatat 1.516 sertifikat HACCP telah diterbitkan untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI).

    “Kami mengubah alur sertifikasi menjadi lebih cepat tanpa mengurangi aspek ketatnya pengawasan mutu. Ini penting karena jaminan mutu adalah kunci untuk ekspor,” kata Widya.

    Dari sisi pengawasan, Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP Teuku Elvitrasyah menegaskan bahwa kemudahan izin harus dibarengi dengan pengawasan yang tegas.

    Sementara dalam aspek pemberdayaan usaha, Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP Catur Sarwanto menyampaikan bahwa pihaknya fokus pada fasilitasi dan pendampingan pelaku usaha, khususnya UMKM.

    “Kami hadir dalam bentuk gerai layanan, klinik usaha, dan bimbingan teknis agar pelaku usaha tidak hanya legal, tapi juga naik kelas secara kapasitas,” kata Catur.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Mega Syariah: Tabungan haji capai Rp303 miliar hingga Juni 2025

    Bank Mega Syariah: Tabungan haji capai Rp303 miliar hingga Juni 2025

    Semoga program Poin Haji Berkah Mega Syariah dapat menambah semangat masyarakat untuk menabung dan merencanakan ibadah haji serta umrah sejak dini,

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Mega Syariah mencatat, total dana tabungan haji mencapai lebih dari Rp303 miliar atau tumbuh sekitar 1,3 persen dibandingkan akhir tahun 2024 yang tercatat lebih dari Rp299 miliar.

    Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa saat ini Bank Mega Syariah semakin menjadi pilihan masyarakat dalam merencanakan keuangan untuk perencanaan haji dan umrah.

    Hal ini sebagaimana tercermin dari jumlah nasabah tabungan Haji Bank Mega Syariah yang berada dalam tren positif.

    Jumlah rekening (NoA) tabungan haji tercatat meningkat 3,67 persen menjadi lebih dari 254 ribu rekening per Juni 2025 dari sebelumnya 245 ribu rekening pada akhir 2024.

    Sementara persentase outstanding tabungan haji terhadap total tabungan nasional juga mengalami peningkatan dari 17 persen pada akhir 2024 menjadi 19 persen pada Juni 2025.

    Adapun Bank Mega Syariah menyelenggarakan program “Poin Haji Berkah Mega Syariah” yang diharapkan dapat menambah motivasi bagi masyarakat untuk merencanakan ibadah haji.

    “Semoga program Poin Haji Berkah Mega Syariah dapat menambah semangat masyarakat untuk menabung dan merencanakan ibadah haji serta umrah sejak dini,” kata Rasmoro atau akrab disapa Oney.

    Selain membantu masyarakat untuk mewujudkan impian mereka, program yang berlangsung mulai 1 April 2025 hingga 31 Maret 2026 ini juga memberikan benefit lebih berupa peluang mendapatkan berbagai hadiah menarik.

    Pemilihan pemenang akan dilakukan sebanyak lima kali melalui pemilihan acak yang terdiri dari empat kali hadiah kuartalan dan satu kali grand prize.

    Program Poin Haji Berkah Mega Syariah ditunjukkan bagi nasabah tabungan haji dan umrah, baik nasabah eksisting maupun nasabah baru, dengan cara aktivasi M-Syariah dan top up tabungan haji/umrah.

    Nasabah juga berkesempatan mendapatkan extra poin untuk setiap pembukaan tabungan rencana. Poin-poin ini akan dilakukan pemilihan acak pada setiap kuartal.

    Pada Rabu (16/7), Bank Mega Syariah menggelar pemilihan acak dan pengumuman pemenang tahap pertama dengan hadiah lima voucher umrah masing-masing senilai Rp29,2 juta; lima sepeda motor Honda Scoopy Stylish/Prestige; serta 10 smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G.

    Hadiah tersebut diberikan kepada 20 nasabah beruntung yang telah memenuhi persyaratan program selama periode 1 April 2025 hingga 30 Juni 2025.

    Proses penentuan pemenang disaksikan dan disahkan oleh pejabat Bank Mega Syariah bersama pejabat berwenang dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan notaris di Menara Mega Syariah, Jakarta.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenkop usulkan bab khusus Kopdes Merah Putih dalam RUU Perkoperasian

    Wamenkop usulkan bab khusus Kopdes Merah Putih dalam RUU Perkoperasian

    Bahkan, untuk penamaan UU yang cocok dengan kondisi saat ini adalah UU Sistem Koperasi Nasional, bukan UU Perkoperasian,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan adanya bab khusus yang membahas eksistensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian, yang masih dalam pembahasan di DPR RI.

    “Bahkan, untuk penamaan UU yang cocok dengan kondisi saat ini adalah UU Sistem Koperasi Nasional, bukan UU Perkoperasian,” ungkap Wamenkop, pada acara diskusi publik dalam rangka Hari Koperasi Nasional ke-78, di Jakarta, Rabu.

    Alasannya, lanjut dia, Kopdes Merah Putih di masa depan akan mengintegrasikan dan melibatkan banyak unsur, melampaui 18 kementerian dan lembaga yang sudah terlibat sejak awal.

    “Dengan begitu, Kopdes/Kel Merah Putih bisa memiliki kekuatan yang sesuai dengan konstitusi kita, agar bisa masuk ke sektor-sektor strategis seperti industri, distribusi, dan sebagainya,” jelas Ferry dalam keterangan pers kementerian.

    Ia mengatakan, usulan ini sudah masuk dalam usulan teknokratis dan berkaitan erat dengan rencana memasukkan Kopdes/Kel Merah Putih ke dalam Program Strategis Nasional (PSN).

    Kopdes/Kel Merah Putih merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mewujudkan pembangunan yang dimulai dari desa untuk mencapai pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Koperasi ini akan memiliki berbagai unit usaha yang sudah berjalan, meliputi gerai sembako, elpiji, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

    Selain bisnis usaha tersebut, koperasi ini juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing.

    Dia meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa.

    Terkait pembiayaan, Wamenkop menyebut bahwa modal yang diberikan kepada koperasi akan bergantung pada proposal bisnis yang diajukan ke lembaga keuangan, baik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Pembangunan Daerah (BPD), maupun BUMN, dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir.

    Untuk menyukseskan program ini, Ferry menekankan kebutuhan akan basis data desa dan kelurahan yang riil dan presisi, seperti data jumlah penduduk pengguna gas elpiji atau data petani dan luas lahan.

    Senada dengan Ferry, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf berharap Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi solusi bagi masyarakat desa yang terjerat rentenir, tengkulak, dan pinjaman online.

    “Kopdes/Kel Merah Putih harus bisa menyelamatkan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput,” kata Almuzzammil.

    Sementara itu, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi melihat momen ini sebagai kesempatan emas untuk mengembalikan kepercayaan publik dan mengubah stigma negatif terhadap koperasi, khususnya di kalangan generasi muda.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketum Hipmi: Upaya Pemerintah maksimal buat tarif Trump jadi 19 persen

    Ketum Hipmi: Upaya Pemerintah maksimal buat tarif Trump jadi 19 persen

    Saya baru berbincang dengan Bang Bahlil. Beliau bercerita, ternyata ancaman itu didengar pihak Amerika. Sehingga mereka melunak, dan menurunkan tarifnya jadi 19 persen,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari menilai negosiasi pemerintah telah maksimal membuat finalisasi keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk asal Indonesia sebesar 19 persen.

    “Upaya Pemerintah sudah maksimal sehingga menurunkan tarif dari semula 32 persen menjadi 19 persen,” kata Akbar dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Akbar mengatakan, sejak April, Pemerintah telah berupaya maksimal agar tarif resiprokal yang dipatok Presiden AS Donald Trump tidak terlalu tinggi. Negosiasi pun dilakukan, sambil melancarkan upaya lain.

    Menurut dia, hampir semua menteri terkait berjibaku dalam orkestasi Presiden Prabowo Subianto. Misalnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang menjadi nakhoda negosiator dengan pihak Washington.

    Namum, siapa sangka gebrakan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bisa menyempurnakan puzzle kerja keras ini. Di hadapan DPR, Bahlil akan membatalkan rencana impor minyak dan gas dari Amerika jika tarif tidak turun.

    “Saya baru berbincang dengan Bang Bahlil. Beliau bercerita, ternyata ancaman itu didengar pihak Amerika. Sehingga mereka melunak, dan menurunkan tarifnya jadi 19 persen,” tutur Akbar.

    Memang jika dilihat angkanya, lanjut Akbar, tarif itu masih relatif tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia lebih kecil. Laos 40 persen, Thailand 36 persen, Malaysia 25 persen, dan Vietnam 20 persen.

    Kata Akbar, defisit perdagangan Amerika dengan Indonesia hanya 19 miliar dolar AS. Sementara, Pemerintah akan mengimpor energi dan produk agrikultur dari Amerika Serikat (AS) senilai 34 miliar dollar AS. Langkah itu menjadi bagian dari negosiasi tarif resiprokal dengan AS.

    “Seharusnya, itu sudah membalikkan neraca perdagangan Amerika, yang sebelumnya defisit akan menjadi surplus,” ungkapnya.

    Dia berharap, tarif masih bisa diturunkan. Sebab, tarif yang tinggi akan menekan industri padat karya. Terlebih pada tekstil, alas kaki, dan perikanan yang cenderung bergantung pada pasar Amerika.

    Ia menyebut ekspor pakaian ke Amerika dengan persentase tembus 60 persen, furniture 59 persen, produk olahan ikan 56 persen, dan alas kaki 33 persen.

    “Bila tarif tinggi tetap diberlakukan, risiko penurunan permintaan akan mengguncang kinerja ekspor dan kelangsungan usaha,” ucap Akbar.

    Lebih lanjut dia mengatakan, ketidakpastian global masih terjadi, begitu juga dengan indeks manufaktur (PMI). Data terbaru menunjukkan PMI Manufaktur Indonesia turun ke 46,9 pada Juni 2025 dari 47,4 pada Mei 2025.

    Hal itu menandakan kontraksi tiga bulan beruntun, melanjutkan kontraksi bulan April 2025 yang merupakan kontraksi paling tajam sejak Agustus 2021.

    Selain itu, beban biaya produksi meningkat, mulai dari harga energi, bahan baku impor yang masih rentan fluktuasi nilai tukar, hingga kenaikan upah minimum yang belum diimbangi dengan perbaikan productivity gains.

    “Hal ini membuat pelaku usaha wait and see, dan lebih kepada efisiensi,” kata Akbar.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom minta pemerintah buat strategi counter-balance terkait tarif AS

    Ekonom minta pemerintah buat strategi counter-balance terkait tarif AS

    Jika digabungkan dengan komitmen pembelian lain totalnya bisa hampir 20-22 miliar dolar AS. Ini setara dengan sekitar 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Departemen Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, Indonesia perlu segera merumuskan strategi counter-balance (penyeimbang) untuk menghadapi dampak kesepakatan tarif terbaru dengan Amerika Serikat (AS).

    Ia menuturkan bahwa strategi tersebut terutama dibutuhkan untuk mengimbangi komitmen Indonesia untuk membeli produk AS, terutama pesawat Boeing yang diperkirakan mencapai 5-7 miliar dolar AS, setara dengan Rp81,4-114 triliun.

    “Jika digabungkan dengan komitmen pembelian lain totalnya bisa hampir 20-22 miliar dolar AS. Ini setara dengan sekitar 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia,” ucapnya saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Menurut Rizal, transaksi besar tersebut dapat meningkatkan defisit transaksi berjalan (CAD) sebesar 1–1,2 persen dari PDB dalam dua hingga tiga tahun ke depan jika tidak diimbangi oleh peningkatan ekspor bernilai tambah.

    “Selain itu, tekanan terhadap cadangan devisa juga harus diwaspadai,” ujarnya.

    Ia pun menyarankan agar setiap pembelian barang dari AS disertai mekanisme offset, kewajiban transfer teknologi, atau syarat kandungan komponen lokal.

    Pemerintah juga perlu mengintensifkan peningkatan ekspor produk manufaktur serta memperluas insentif pajak untuk sektor hilirisasi nasional.

    “Kalau tidak ada mekanisme itu, transaksi hanya akan menguras devisa tanpa memperkuat industri domestik,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor sebesar 19 persen terhadap produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan kesepakatan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Kesepakatan tersebut menurunkan tarif dari angka 32 persen yang diumumkan pertama kali oleh Trump pada April 2025.

    Selain penetapan besaran tarif, Trump menuturkan kesepakatan tersebut juga mencakup komitmen Indonesia membeli komoditas energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS dan produk agrikultur senilai sebesar 4,5 miliar dolar AS.

    Presiden AS tersebut juga menyebutkan adanya komitmen Indonesia membeli 50 pesawat Boeing baru, yang sebagian besar merupakan Boeing 777.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Belajarlagi perkuat talenta digital lewat pelatihan bersertifikat

    Belajarlagi perkuat talenta digital lewat pelatihan bersertifikat

    Tanpa langkah sistematis, kesenjangan keterampilan akan semakin dalam…,

    Jakarta (ANTARA) – Belajarlagi, sebuah platform edutech lokal memperkuat talenta digital nasional melalui pelatihan bersertifikat nasional dan internasional yang dirancang untuk meningkatkan daya saing, kompetensi, serta kesiapan menghadapi transformasi digital Indonesia.

    “Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mempersiapkan sumber daya manusia untuk era digital,” kata Founder & CEO Belajarlagi Faiz Ghifari dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia menyebutkan, dengan proyeksi kebutuhan 12 juta talenta digital pada tahun 2030, data dari Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi) menunjukkan adanya kekurangan sekitar 2,7 juta talenta yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Sayangnya, tingkat adopsi pelatihan digital masih rendah. Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2024 mencatat hanya 7,32 persen dari hampir 10 ribu perusahaan yang melatih karyawannya secara digital dalam tiga tahun terakhir,” ujarnya.

    Sementara di tingkat masyarakat umum, lanjutnya, hanya lima persen yang pernah mengikuti kursus daring dan sebagian besar hanya sekali.

    Melihat urgensi itu, kata Faiz, Belajarlagi hadir sebagai jembatan untuk menutup kesenjangan tersebut dengan menyediakan pelatihan praktis dan bersertifikat, baik nasional maupun internasional.

    “Tanpa langkah sistematis, kesenjangan keterampilan akan semakin dalam. Belajarlagi menawarkan pelatihan aplikatif yang relevan dengan kebutuhan industri agar talenta digital Indonesia bisa bertumbuh cepat dan merata,” ujarnya.

    Dijelaskan sejak berdiri pada puncak pandemi COVID-19 di tahun 2020, Belajarlagi telah menjangkau ribuan peserta dari berbagai latar belakang mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pelaku UMKM dan profesional muda.

    Dengan pendekatan blended learning (online, offline, hybrid), peserta juga mendapatkan pengalaman lengkap melalui final project, sesi mentoring, serta dukungan komunitas alumni.

    “Belajarlagi telah dipercaya oleh lebih dari 50 institusi dan korporasi besar, di antaranya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BCA, Peruri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” bebernya.

    Sepanjang 2024, Belajarlagi bersama Bank Indonesia telah memfasilitasi lebih dari 3.600 peserta untuk memperoleh sertifikasi kompetensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) termasuk berkesempatan mendapatkan sertifikasi internasional dari mitra global seperti Meta, Microsoft, dan Adobe.

    “Kami percaya talenta unggul bukan hanya soal ijazah, tapi soal keterampilan nyata yang bisa dibawa ke dunia kerja,” tambah Faiz.

    Lebih lanjut dia mengatakan, tantangan lain yang tak kalah penting tingginya pengangguran di kelompok usia 15–24 tahun, segmen usia produktif yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia.

    “Bonus demografi hanya akan jadi peluang jika generasi muda dibekali keterampilan yang tepat. Kami menyasar pelajar dan mahasiswa agar mereka siap kerja sejak dini, bukan sekadar lulus,” jelasnya.

    Ia menegaskan pihaknya hadir dengan mengedepankan pendekatan praktis, terarah, dan berorientasi industri, bukan hanya sebagai penyedia kursus, tapi ekosistem pelatihan digital yang memperkuat daya saing bangsa.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mahkamah Internasional Keluarkan Surat Penangkapan Petinggi Taliban

    Mahkamah Internasional Keluarkan Surat Penangkapan Petinggi Taliban

    Jakarta –

    Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada hari Selasa (08/07) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin tertinggi dan ketua Mahkamah Agung Taliban, menuduh mereka menganiaya anak perempuan dan perempuan di Afganistan.

    ICC mengatakan ada dasar untuk meyakini bahwa pemimpin spiritual tertinggi Haibatullah Akhundzada dan Ketua Mahkamah Agung Taliban Abdul Hakim Haqqani telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penganiayaan atas dasar gender terhadap anak perempuan, perempuan, dan “orang yang tidak sesuai” dengan kebijakan Taliban tentang gender, identitas gender, atau ekspresi.

    “Meskipun Taliban telah memberlakukan aturan dan larangan tertentu pada penduduk secara keseluruhan, mereka secara khusus menargetkan anak perempuan dan perempuan karena gender mereka, merampas hak dan kebebasan fundamental mereka,” lanjut pernyataan itu.

    Taliban telah “secara parah merampas” hak anak perempuan dan perempuan atas pendidikan, privasi, dan kehidupan keluarga serta kebebasan bergerak, berekspresi, berpikir, hati nurani, dan beragama, tandas hakim ICC.

    Hakim menambahkan: “Selain itu, orang lain menjadi sasaran karena ekspresi seksualitas dan/atau identitas gender tertentu dianggap tidak konsisten dengan kebijakan Taliban tentang gender.”

    Apa tanggapan Taliban?

    Pengadilan yang bermarkas di Den Haag menuduh kejahatan tersebut terjadi sejak 15 Agustus 2021, ketika Taliban merebut kekuasaan, dan berlanjut hingga setidaknya 20 Januari 2025.

    Taliban menolak surat perintah tersebut sebagai “omong kosong” dan bahwa langkah ICC “tidak akan mempengaruhi komitmen dan dedikasi yang kuat terhadap hukum Syariah,” kata juru bicara Zabihullah Mujahid dalam sebuah pernyataan.

    Apa tujuan ICC?

    ICC dibentuk untuk mengadili kejahatan terburuk di dunia, seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Pengadilan tersebut tidak memiliki kepolisian sendiri dan bergantung pada negara-negara anggota untuk melaksanakan surat perintah penangkapannya. Secara teori, ini berarti siapa pun yang tunduk pada surat perintah penangkapan ICC tidak dapat melakukan perjalanan ke negara anggota karena takut ditahan. Dalam praktiknya, hal ini tidak selalu terjadi.

    Sejak kembali berkuasa empat tahun lalu, Taliban telah memberlakukan langkah-langkah yang mencakup pelarangan perempuan dari tempat umum dan pelarangan anak perempuan untuk bersekolah di atas kelas enam.

    Minggu lalu, Rusia menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui rezim Taliban.

    Dalam beberapa tahun terakhir, ICC juga telah berupaya menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa inggris
    Diadaptasi oleh: Ayu Purwaningsih
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • BAZNAS, MUI dan UIN Jakarta gelar pelatihan diplomasi Islam Wasatiyah 2025

    BAZNAS, MUI dan UIN Jakarta gelar pelatihan diplomasi Islam Wasatiyah 2025

    Foto: Istimewa

    BAZNAS, MUI dan UIN Jakarta gelar pelatihan diplomasi Islam Wasatiyah 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 04 Juli 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Pelatihan Diplomasi Islam Wasatiyah 2025 untuk Perdamaian Palestina, Rabu (2/7/2025), bertempat di Gedung FISIP UIN Jakarta.

    Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua BAZNAS RI H. Mokhamad Mahdum (Haji Mo), Ketua MUI Bidang Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, MA., Rektor UIN Jakarta Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D., dan Sekretaris Jenderal MUI Dr. Amirsyah Tambunan, MA.

    Dalam sambutannya, Wakil Ketua BAZNAS RI H. Mokhamad Mahdum (Haji Mo) menyampaikan apresiasi atas peran MUI dan berbagai lembaga yang telah menyalurkan infak dan dana kemanusiaan untuk Palestina melalui BAZNAS.  Hingga kini, BAZNAS telah menyalurkan dana kemanusiaan melalui berbagai mitra di Palestina, termasuk lembaga lokal dan internasional seperti UNRWA.

    “Alhamdulillah, berkat dukungan dari MUI dan berbagai elemen, kita telah mulai membangun sinergi diplomasi dana secara kolektif. Mahasiswa juga dilibatkan, termasuk di Mesir, dalam bentuk diplomasi media dan konten digital seperti video kampanye dan promosi kebutuhan rakyat Palestina. Ini adalah bentuk diplomasi modern yang perlu terus dikembangkan,” ujarnya, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Haji Mo juga menambahkan, penguatan diplomasi umat tidak hanya dapat dilakukan di tingkat negara atau lembaga resmi, tetapi juga melalui partisipasi masyarakat luas, khususnya generasi muda. 

    “Peran anak-anak muda hari ini sangat krusial. Mereka punya akses, jaringan, dan kemampuan teknologi untuk menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan ke seluruh dunia. Kita harus terus fasilitasi dan libatkan mereka dalam diplomasi berbasis nilai keislaman dan kemanusiaan,” tegasnya.

    Sementara itu, Rektor UIN Jakarta Prof. Asep Saepudin Jahar mengawali sambutannya dengan mengucapkan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan MUI dan BAZNAS.

    Ia menekankan pentingnya reformulasi pendekatan diplomasi di era digital. Menurutnya, tantangan global saat ini menuntut perguruan tinggi tidak hanya mengembangkan aspek keilmuan dan keagamaan, tetapi juga membekali generasi muda dengan soft skills, kemampuan komunikasi lintas budaya, serta kesiapan menghadapi dinamika global yang terus berubah.

    “Perseteruan hari ini bukan hanya antarsenjata, tapi antarideologi dan kekuatan ekonomi. Maka kita perlu menyiapkan SDM unggul, bukan hanya ahli agama, tapi juga tenaga medis, ahli fisika, dan lainnya. Diplomasi kita ke depan harus berbasis kolaborasi lintas sektor dan lintas bangsa,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua MUI Bidang Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Prof. Sudarnoto Abdul Hakim turut menyampaikan pentingnya dorongan diplomasi Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. 

    Sudarnoto menambahkan, Indonesia mendorong konferensi internasional untuk membahas penyelesaian komprehensif Palestina, serta mendesak negara-negara OKI dan ASEAN memutus hubungan diplomatik dengan Israel dan membekukan keanggotaannya di PBB.

    “Perlu penguatan diplomasi media agar narasi perjuangan Palestina terus digaungkan di tingkat nasional maupun internasional. Ini adalah komitmen keimanan dan amal yang harus terus dijaga dan ditingkatkan oleh seluruh umat Islam,” ucapnya.

    Sumber : Sumber Lain

  • Mendag: IA-CEPA tunjukkan komitmen RI-Australia perdalam hubungan

    Mendag: IA-CEPA tunjukkan komitmen RI-Australia perdalam hubungan

    Semakin banyak kita mempunyai perjanjian dagang, maka akses pasar kita (ke negara lain) semakin bagus,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengatakan, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) menunjukkan komitmen antara kedua negara dalam meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan.

    “Lima tahun ini kita evaluasi, nanti rencana tahun depan juga bisa kita review (tinjau), perjanjiannya kita lihat apakah implementatif dan sebagainya,” kata Budi di sela-sela acara peringatan “Lima Tahun Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA)” di Jakarta, Kamis.

    Budi menekankan bahwa pelaksanaan tinjauan perjanjian dagang tersebut tidak hanya dilakukan dengan Australia, tetapi ke semua negara yang memiliki perjanjian dagang dengan Indonesia.

    Menurutnya, sejauh ini Indonesia sudah melaksanakan 19 perjanjian dagang, 10 perjanjian sedang dalam proses ratifikasi, dan 16 lainnya masih dalam proses perundingan.

    “Semakin banyak kita mempunyai perjanjian dagang, maka akses pasar kita (ke negara lain) semakin bagus,”ujarnya.

    Budi juga mengatakan bahwa perjanjian dagang yang perundingannya sudah selesai tahun ini, yaitu Kanada, Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), Tunisia, serta Uni Eropa (EU).

    Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) diberlakukan pada 5 Juli 2020, dan sejak saat itu, perdagangan bilateral antara kedua negara menunjukkan peningkatan sebesar dua kali lipat.

    Perdagangan gabungan barang dan jasa tumbuh dari 17,7 miliar dolar Australia (sekitar Rp188,7 triliun) pada 2019 menjadi 35,4 miliar dolar Australia (sekitar Rp377,4 triliun) pada 2024.

    Kini, Indonesia mengekspor lebih banyak barang dan jasa ke Australia, dan mencatat surplus perdagangan dengan Australia sebesar 3,13 miliar dolar Australia (sekitar Rp33,3 triliun) pada 2024.

    Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani pastikan APBN siap diandalkan untuk program KUR

    Sri Mulyani pastikan APBN siap diandalkan untuk program KUR

    APBN akan terus diandalkan sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap diandalkan untuk pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Sri Mulyani diketahui turut menghadiri rapat koordinasi Kabinet Merah Putih terkait evaluasi penyaluran KUR serta usulan perbaikan program.

    “APBN akan terus diandalkan sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat, juga menjadi alat dalam mendukung agenda prioritas pembangunan nasional yang berdampak nyata,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis.

    Adapun usulan perbaikan itu khususnya terkait dengan sektor-sektor yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, contohnya KUR bagi petani tebu rakyat untuk mendorong swasembada gula.

    Kemudian, skema KUR untuk perumahan dalam rangka mendukung program 3 juta rumah, evaluasi kredit alat dan mesin pertanian, serta KUR bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    Selain membahas KUR, Sri Mulyani menuturkan rapat juga mengevaluasi penyaluran stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi.

    Sejumlah program dalam paket stimulus fiskal dikatakan telah terealisasi dengan baik seperti diskon transportasi, diskon tarif tol, dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    “Beberapa program masih terus berlanjut realisasinya hingga Juli 2025 seperti penebalan bantuan sosial dan bantuan subsidi upah,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci program KUR untuk tebu rakyat diberikan fasilitas pinjaman sampai dengan Rp500 juta dan bisa diberikan kepada individu maupun kelompok.

    Untuk KUR perumahan, plafon kredit dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

    Sedangkan untuk PMI diberikan akses KUR tanpa pinjaman sebesar Rp100 juta. KUR ini bisa digunakan untuk proses keberangkatan atau pelatihan bagi tenaga kerja migran.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.