Xcloud.id

Tag: Abdul Hakim

  • Kadin sebut ISF 2025 fokus pada sektor bisnis hijau

    Kadin sebut ISF 2025 fokus pada sektor bisnis hijau

    Walaupun tantangan secara global ini banyak, tapi kita punya peluang yang sangat besar,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani menyebut, Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 bakal fokus pada model bisnis hijau (green business).

    Forum internasional tersebut rencananya akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada 10-11 Oktober 2025.

    “Tema-temanya itu mulai dari nature-based solution, mulai dari energy transition, ada global energy, kemudian kita juga melihat ekonomi sirkular. Kita melihat opportunity juga tidak hanya di green economy, tapi juga blue economy, dan elemen faktornya, ada human capital, green jobs, tapi juga financing,” kata Shinta dalam acara Road to ISF 2025 di Menara Kadin, Jakarta, Rabu.

    ISF edisi ketiga ini telah terbukti mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk kementerian, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil.

    Menurut Shinta, fokus tahun ini adalah pembiayaan di green business seiring dengan dorongan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang juga mulai menyalurkan dukungan terhadap pembiayaan proyek hijau.

    Meski demikian, Shinta mengakui tantangan global masih besar, terutama akibat tekanan ekonomi global yang masih tinggi.

    Dia menilai sebagian kalangan masih menganggap bisnis berkelanjutan atau green business membutuhkan biaya lebih besar.

    Namun, tren global menunjukkan konsumen tetap menuntut standar keberlanjutan dalam kondisi apa pun.

    “Walaupun tantangan secara global ini banyak, tapi kita punya peluang yang sangat besar,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Shinta menekankan, Indonesia memiliki posisi strategis untuk mengembangkan investasi hijau, terutama karena kekayaan sumber daya alamnya.

    Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi terbesar di sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT), termasuk peringkat kedua dunia dalam kapasitas panas bumi (geothermal).

    Di samping itu, Indonesia juga memiliki potensi besar di tenaga surya, hidro, hingga mineral kritis yang dibutuhkan untuk pengembangan kendaraan listrik (EV).

    “Jadi Indonesia berada di posisi yang sangat strategi, karena kita punya sumber daya alam yang luar biasa, kita juga punya mineral kritis yang juga dibutuhkan, seperti untuk EV, dan lain-lain,” imbuhnya.

    Shinta berharap ISF 2025 dapat menghasilkan langkah nyata yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membantu pemerintah mencapai target emisi nol karbon (net zero emission/NZE) 2060.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM sebut program 3 juta rumah mesin pertumbuhan baru UMKM

    Menteri UMKM sebut program 3 juta rumah mesin pertumbuhan baru UMKM

    Developer bergerak, supplier bahan bangunan ikut hidup, dan di sekitar perumahan akan tumbuh usaha mikro seperti warung, pedagang makanan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menggunakan, program pembangunan 3 juta rumah tidak hanya bertujuan menyediakan hunian, tetapi juga berpotensi menjadi mesin pertumbuhan signifikan bagi ekosistem UMKM di Indonesia.

    Dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) Peluncuran Program Pemberdayaan UMKM Ekosistem Perumahan di Perumahan Griya Srimahi Indah, Kabupaten Bekasi, Rabu, Maman menekankan, program ini akan menghidupkan berbagai sektor, terutama UMKM.

    “Developer bergerak, supplier bahan bangunan ikut hidup, dan di sekitar perumahan akan tumbuh usaha mikro seperti warung, pedagang makanan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan,” katanya dalam keterangan pers kementerian.

    Menurut data dari Sistem Informasi Data Tunggal tahun 2024, terdapat sekitar 104 ribu UMKM yang sudah terlibat dalam ekosistem pembangunan perumahan.

    Dari jumlah tersebut, 35 ribu UMKM bergerak di bidang jasa konstruksi, sementara hampir 70 ribu lainnya adalah penyedia material bahan bangunan.

    Untuk menyukseskan program ini, pemerintah telah mengalokasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp130 triliun.

    Dia menjelaskan, pembiayaan ini diberikan dengan bunga subsidi sekitar lima persen, sehingga memudahkan para pengusaha UMKM di sektor perumahan untuk mengakses modal.

    Ia menyatakan, Kementerian UMKM berkomitmen memastikan sebanyak mungkin pelaku UMKM terlibat dalam rantai nilai program ini.

    Keterlibatan ini mencakup berbagai skala, mulai dari developer menengah, supplier material, hingga pengusaha mikro yang nantinya akan menghidupkan kawasan perumahan baru.

    Ia optimistis jika program ini berjalan cepat, manfaatnya akan dirasakan secara luas.

    “Bukan hanya untuk masyarakat yang belum memiliki rumah, tapi juga bagi UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi,” ujar dia.

    Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp57,7 triliun untuk program 3 juta rumah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran itu ditargetkan untuk 770 ribu rumah pada tahun depan.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aset BTN Syariah tumbuh 18 persen jelang proses akhir “spin-off”

    Aset BTN Syariah tumbuh 18 persen jelang proses akhir “spin-off”

    Aksi korporasi yang menjadi milestone bagi industri perbankan syariah Indonesia ini dapat terwujud atas dukungan pemegang saham, regulator dan masyarakat luas,

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatat, UUS BTN membukukan kinerja positif menjelang proses akhir spin-off menjadi BUS dengan aset tumbuh 18,0 persen year on year (yoy) menjadi Rp65,56 triliun hingga akhir Juni 2025.

    “Aksi korporasi yang menjadi milestone bagi industri perbankan syariah Indonesia ini dapat terwujud atas dukungan pemegang saham, regulator dan masyarakat luas,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Adapun peningkatan aset Unit Usaha Syariah (UUS) BTN atau BTN Syariah ditopang oleh ekspansi pembiayaan yang konsisten.

    Nilai penyaluran pembiayaan BTN Syariah mencapai Rp48,46 triliun atau meningkat sebesar 17,0 persen yoy dibandingkan semester I 2024 yang mencapai Rp41,41 triliun.

    Menurut perseroan, kepercayaan masyarakat juga terus meningkat, sebagaimana terlihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).

    Penghimpunan DPK BTN Syariah mencapai Rp55,23 triliun pada akhir paruh pertama 2025, tumbuh 19,8 persen yoy dibandingkan Rp46,09 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

    Dengan kinerja positif ini, total laba bersih yang dibukukan BTN Syariah mencapai Rp401 miliar pada akhir Juni 2025 atau naik 8,3 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp370 miliar.

    Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui rencana BTN untuk melakukan spin off melalui akuisisi Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai cangkang bank umum syariah (BUS).

    Selain itu, proses restrukturisasi terkait spin off ini juga telah memperoleh persetujuan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian BUMN dan Danantara Indonesia.

    BTN Syariah segera memasuki babak baru seiring proses akhir spin-off yang mendekati tahap akhir, dengan perubahan nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN) setelah penggabungan dengan BVIS sebagai perusahaan cangkang.

    Sebelumnya, BTN resmi mengakuisisi 99,99 persen saham BVIS pada Juni 2025. Sebagai tindak lanjut, BVIS menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2025.

    RUPSLB tersebut menyepakati perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN). Dengan perubahan nama ini, maka BTN Syariah setelah menjadi BUS juga berubah nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN).

    Selain itu, RUPSLB BVIS juga telah menyetujui susunan direksi baru di mana Alex Sofjan Noor ditunjuk untuk mengisi jabatan Direktur Utama.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Freeport optimistis divestasi saham perkuat kontribusi ekonomi

    Freeport optimistis divestasi saham perkuat kontribusi ekonomi

    Kalau nggak di-develop berarti kontribusi kami kepada pemerintah yang sekitar 4 miliar dolar AS per tahun itu berhenti,

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menyebut negosiasi terkait penambahan saham 10 persen masih dilakukan dengan pemerintah Indonesia agar kontribusi terhadap perekonomian nasional terus berlanjut.

    Menurut Tony, Indonesia masih memiliki sumber tembaga yang dapat dieksplorasi, dan dinilai akan merugikan bila tidak dilanjutkan.

    “Kalau nggak di-develop berarti kontribusi kami kepada pemerintah yang sekitar 4 miliar dolar AS per tahun itu berhenti,” kata Tony di Jakarta, Rabu.

    Pertambangan Freeport, lanjutnya, telah berkontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 700 juta dolar AS per tahun dan lebih dari 30 ribu lapangan pekerjaan.

    Dia mengatakan, tidak ada pihak yang diuntungkan apabila kerja antara MIND ID dan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan apabila divestasi dapat dilanjutkan hingga 2061 maka Freeport dapat terus memberikan kontribusi lebih bagi perekonomian.

    “Kalau kemudian bisa dilakukan lebih lanjut lagi sampai 2061 atau bahkan lebih, maka manfaat-manfaat ekonomi itu akan terus berlanjut,” ujarnya.

    Namun demikian, Tony mengatakan, saat ini belum ada pembaruan terkait dengan negosiasi penambahan saham.

    “Itu still under discussion, mudah-mudahan bisa tercapai kesepakatan,” imbuhnya.

    Saat ini Mind ID memegang saham mayoritas PTFI sebesar 51 persen. Indonesia meminta tambahan 10 persen kepemilikan saham Freeport, sebagai syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI.

    Pada tahun lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut penambahan saham 10 persen PT Freeport Indonesia (PTFI) masih menunggu finalisasi rencana investasi dari perusahaan tambang tersebut.

    Erick mengatakan, perhitungan rencana investasi memang harus dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Freeport merupakan hal yang wajar.

    Ia memastikan, pembahasan mengenai divestasi dari Freeport masih akan terus berlanjut hingga mencapai kesepakatan.

    Lebih lanjut, Erick menyampaikan, sebagai perwakilan dari pemerintah, Kementerian BUMN harus memastikan semua berjalan dengan baik, terlebih PTFI merupakan anak usaha dari Mind ID, BUMN Holding Pertambangan. Ia pun berharap pembahasan ini dapat segera diselesaikan.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bapanas pastikan distribusi beras premium segera lancar kembali

    Bapanas pastikan distribusi beras premium segera lancar kembali

    Kalau beras premium sebenarnya secara prinsip mereka beralih jual di pasar rakyat. Memang dengan kemarin ada sedikit penyesuaian harga,

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan distribusi beras premium segera lancar kembali karena penggilingan padi mulai berproduksi normal sehingga pasokan beras segera mengalir ke pasar rakyat serta ritel modern.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, ketersediaan beras premium tetap aman, meskipun sempat terjadi pengurangan stok di ritel modern.

    “Di ritel berdasarkan hasil laporan dari teman-teman, ritel modern ya berkurang (stoknya), tapi mudah-mudahan minggu ini sudah mulai berproses lebih baik,” kata Ketut ditemui di sela menghadiri Seminar Ekosistem Gula Nasional di Jakarta, Rabu.

    Ia menyampaikan terjadinya kelangkaan beras premium di ritel modern karena adanya peralihan distribusi beras tersebut ke pasar rakyat.

    Hal itu dilakukan distributor menyusul penyesuaian harga, sehingga masyarakat tetap bisa memperoleh kebutuhan pokok tersebut dengan harga yang wajar dan terjangkau.

    “Kalau beras premium sebenarnya secara prinsip mereka beralih jual di pasar rakyat. Memang dengan kemarin ada sedikit penyesuaian harga,” ujar Ketut.

    Ia menuturkan Pemerintah melalui Bapanas telah melakukan sosialisasi intensif kepada penggilingan padi agar tidak perlu khawatir, karena selama menjalankan usaha dengan benar tidak akan terkena tindakan hukum oleh Satgas Pangan.

    Menurut Ketut, Satgas Pangan melakukan pendekatan ultimum remedium yang menekankan pembinaan, sehingga para pelaku usaha beras tetap bisa berproduksi normal dan mendukung kelancaran distribusi pangan untuk kebutuhan masyarakat.

    “Teman-teman Satgas Pangan kan sudah mengatakan pasti ultimum remedium, pembinaan. Sepanjang dia nggak salah, ya nggak diapa-apain dong. Tetap saja berproduksi. Nah kami sudah sosialisasikan (kepada penggiling padi) agar segera produksinya normal,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut Ketut, Bapanas melakukan rapat koordinasi bersama penggilingan padi yang telah digelar beberapa kali, dengan tujuan mempercepat normalisasi produksi dan memastikan rantai pasok beras premium kembali berjalan lancar.

    Meskipun stok di ritel modern sempat menurun, Bapanas optimistis minggu ini distribusi beras premium akan kembali membaik, seiring meningkatnya pasokan dari penggilingan padi ke berbagai saluran pemasaran.

    Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas dilansir di Jakarta, Rabu pukul 15.50 WIB, harga beras premium di mencapai Rp16.095 per kg turun dari sebelumnya Rp16.234 per kg.

    Lalu, beras medium di harga Rp13.997 per kg turun dari hari sebelumnya Rp14.080 per kg; beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp12.596 per kg turun tipis dari sebelumnya Rp12.604 per kg.

    Diketahui, Bapanas resmi menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dari semula Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram untuk sebagian besar wilayah nasional, dan hingga Rp15.500 di Papua serta Maluku.

    Kenaikan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025 sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi beras di dalam negeri.

    “Bahwa harga eceran tertinggi beras di tingkat konsumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi saat ini, sehingga untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras, perlu dilakukan evaluasi terhadap harga eceran tertinggi beras,” bunyi keputusan yang ditandatangani Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi yang dikutip di Jakarta, Selasa (26/8).

    Menurut Bapanas, penyesuaian kenaikan HET hingga Rp2.000 per kilogram itu diperlukan agar industri penggilingan tidak terbebani dan disparitas harga antara jenis beras lebih merata.

    Kebijakan ini juga disebut sebagai “solusi jangka pendek” untuk memastikan kestabilan distribusi stok dan harga.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tindakan UI Undang Akademikus Pro-Zionis Cederai Perjuangan Palestina

    Tindakan UI Undang Akademikus Pro-Zionis Cederai Perjuangan Palestina

    GELORA.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti langkah Universitas Indonesia (UI) yang sempat mengundang akademikus pro-Zionisme Prof. Peter Berkowitz dari Hoover Institution, Stanford University, dalam kegiatan Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) Pascasarjana.

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menilai kejadian itu menunjukkan menipisnya sensitivitas dan kritisisme di kalangan pimpinan perguruan tinggi.

    “Ada kecenderungan pertimbangan pragmatis dalam membuat keputusan penting di kampus. Ini fenomena yang berbahaya,” tegas Sudarnoto dalam pernyataan tertulis, Senin, 25 Agustus 2025.

    Menurutnya, kampus tidak boleh hanya dipahami sebagai tempat transfer of knowledge, tetapi juga harus menjadi pusat pendidikan karakter, membangun sensitivitas, dan kepedulian terhadap kemanusiaan.

    Sudarnoto mengapresiasi langkah UI yang telah meminta maaf atas ketidaktelitian tersebut. Namun, ia menekankan bahwa kasus ini sudah menimbulkan luka moral dan mencederai solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.

    “Apa yang terjadi di UI ini sudah sangat mencederai rasa kemanusiaan dan kontraproduktif bagi upaya membela perjuangan kemerdekaan Palestina,” ungkapnya.

    Ia menilai insiden ini menjadi preseden buruk yang tidak boleh terulang lagi, baik oleh UI maupun lembaga akademik lain di Indonesia.

    “Jangan silau dengan kehebatan dan reputasi intelektual seseorang yang ternyata pro zionis seperti yang diundang oleh UI,” kata Sudarnoto.

    Sebelumnya, UI telah mengeluarkan permintaan maaf resmi pada Minggu, 24 Agustus 2025 atas kelalaiannya dalam mengundang Berkowitz. 

    Pihak kampus mengakui kurang cermat melakukan pemeriksaan latar belakang akademikus tersebut, dan berjanji akan lebih selektif serta sensitif di masa mendatang.

  • Banggar ingatkan pemerintah tak naikkan tarif pajak kejar target 2026

    Banggar ingatkan pemerintah tak naikkan tarif pajak kejar target 2026

    Apalagi kondisi perekonomian rakyat sedang tidak baik-baik saja,

    Jakarta (ANTARA) – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) mengingatkan pemerintah agar tidak menaikkan tarif pajak guna mengejar kenaikan target penerimaan perpajakan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Ketua Banggar DPR Said Abdullah menuturkan, terdapat kenaikan target perpajakan pada RAPBN 2026 menjadi sebesar Rp2.692,02 triliun dari target 2025 yang senilai Rp2.387,3 triliun.

    “Apalagi kondisi perekonomian rakyat sedang tidak baik-baik saja,” kata Said dalam rapat kerja dengan pemerintah yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

    Meski mendukung kenaikan target penerimaan perpajakan tersebut, dirinya mengimbau agar Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tidak “berburu di kebun binatang”, tetapi harus “memperluas kebun binatang”.

    Dengan kata lain, Said menilai pemerintah perlu memperbesar skala usaha para pelaku usaha dan memperbanyak pelaku usaha agar memberikan sumbangan besar bagi penerimaan perpajakan.

    Menurutnya, dinamika perekonomian dan geopolitik saat ini cepat berubah, sehingga berdampak pada volatilitas pasar keuangan dan perekonomian.

    Untuk itu, diharapkan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan harus cepat, luwes, dan menjawab persoalan.

    “Kebijakan fiskal dan moneter harus terintegrasi menjadi navigasi yang jelas dan jangan membuat keragu-raguan para pelaku ekonomi serta yang paling penting menjaga kepentingan nasional,” tuturnya.

    Di sisi lain, Said menyoroti berkurangnya dana Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) menjadi Rp650 triliun pada RAPBN 2026 dari Rp919 triliun pada 2025.

    Dia berpendapat penurunan dana TKDD sebesar Rp269 triliun itu berpotensi menghambat pelayanan publik dan pembangunan di daerah serta memaksa pemerintah daerah membuat berbagai kebijakan baru yang rentan menaikkan perpajakan daerah, yang pada akhirnya membebani rakyat.

    “Selain itu, penguatan anggaran dan fiskal daerah merupakan bagian dari mandat otonomi daerah yang ada di konstitusi kita,” ungkap Said.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR jajal transaksi QRIS Indonesia di Osaka Expo, Jepang

    Anggota DPR jajal transaksi QRIS Indonesia di Osaka Expo, Jepang

    Saya bangga karena QRIS yang lahir di Indonesia kini bisa digunakan di Jepang. Ini bukan hanya soal teknologi…,

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mencoba langsung sistem pembayaran nasional Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di event Indonesia Pavilion di Osaka, Jepang.

    Kawendra menyampaikan kebanggaannya atas capaian baru QRIS, yang kini resmi dapat digunakan di Jepang. Capaian tersebut juga bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

    Dia mengatakan, dirinya berhasil melakukan transaksi dengan lancar menggunakan aplikasi pembayaran domestik.

    “Saya bangga karena QRIS yang lahir di Indonesia kini bisa digunakan di Jepang. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga simbol bahwa Indonesia mampu menghadirkan solusi pembayaran modern di tingkat global,” kata Kawendra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, hal ini menandai kemudahan baru bagi masyarakat Indonesia ketika beraktivitas di luar negeri dan juga bukti Indonesia dalam memimpin transformasi digital, khususnya di bidang sistem pembayaran.

    Ia menilai, ini adalah suatu kebanggaan mengingat pertama kalinya QRIS dipakai secara resmi di luar kawasan ASEAN. Bagi Indonesia, pencapaian ini merupakan kemampuan sistem pembayaran domestik menembus pasar global.

    Kawendra berharap, kehadiran QRIS di Jepang diharapkan mempermudah wisatawan asal Indonesia dalam bertransaksi tanpa harus menukar mata uang asing, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor integrasi pembayaran digital lintas batas.

    “Bayangkan, kita ke Jepang tidak perlu repot bawa banyak uang tunai atau menukar rupiah ke yen. Cukup dengan QRIS, semua bisa lebih praktis dan transparan,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNPT: RAN PE 2025-2029 cakup pelindungan saksi dan korban terorisme

    BNPT: RAN PE 2025-2029 cakup pelindungan saksi dan korban terorisme

    BNPT melalui kebijakan RAN PE berupaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung korban menggapai masa depan dengan penuh optimisme,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyebutkan dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2025–2029 akan terdapat tema khusus terkait pelindungan saksi dan pemenuhan hak korban terorisme.

    “BNPT melalui kebijakan RAN PE berupaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung korban menggapai masa depan dengan penuh optimisme,” ujar Komjen Pol. Eddy dalam acara Hari Peringatan dan Penghormatan Internasional untuk Para Korban Terorisme Tahun 2025 di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan, dukungan korban itu termasuk mendorong keterlibatan aktif mereka dalam perdamaian dan rekonsiliasi sebagai credible voices alias pemberian suara kredibel.

    Dia menegaskan, negara hadir melindungi dan memberikan perhatian besar terhadap korban tindak pidana terorisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

    Eddy menambahkan, BNPT terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di mana salah satu implementasinya berupa tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 103/PUU-XXI/2023 yang memperpanjang batas waktu pengajuan kompensasi bagi korban terorisme masa lalu dari 3 tahun menjadi 10 tahun sejak diundangkan.

    Hingga putusan MK tersebut ditetapkan, BNPT telah menerbitkan 25 Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh LPSK melalui asesmen untuk pemberian kompensasi.

    “Berkat kolaborasi BNPT dan LPSK, sejumlah korban telah menerima kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab negara. Hari ini pun kita menyaksikan langsung pemberian kompensasi tersebut,” ungkap dia.

    Sementara itu, Ketua LPSK Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Achmadi menekankan, peringatan para korban terorisme merupakan momentum untuk meneguhkan komitmen Negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan yang layak bagi korban.

    “Hari ini, kita hadir untuk menunjukkan bahwa para korban tidak dilupakan. Kita berkumpul memberikan penghormatan sekaligus meneguhkan komitmen bahwa mereka berhak atas perlindungan dan pemulihan yang layak,” tutur Brigjen Pol. (Purn) Achmadi dalam kesempatan yang sama.

    Dia menilai, keberhasilan perlindungan terhadap korban sangat bergantung pada solidaritas dan kolaborasi seluruh pihak terkait.

    Tahun ini, kata dia, tema peringatan acara, yakni Bersatu dalam Harapan: Aksi Bersama untuk Korban Terorisme mengingatkan solidaritas merupakan kekuatan.

    Dengan demikian, dikatakan bahwa LPSK, BNPT, dan instansi terkait lainnya telah membuktikan melalui kolaborasi erat dan progresif, ratusan korban terorisme masa lalu telah memperoleh kompensasi, bantuan medis, serta rehabilitasi psikologis dan sosial.

    Dukungan internasional pun datang dari Badan PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC). Kepala Kantor Penanggung Jawab UNODC Indonesia Zoe Anderton menyampaikan apresiasi terhadap Indonesia, khususnya BNPT dan LPSK.

    Pasalnya, kata dia, kedua lembaga menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia, martabat, dan pemulihan korban.

    “Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) siap terus bekerja sama berbagi praktik baik global dan memastikan strategi pencegahan tetap berlandaskan hak asasi manusia,” ucap Zoe.

    Acara peringatan tersebut berlangsung khidmat dengan dihadiri 100 peserta dari kementerian/lembaga terkait, perwakilan kedutaan besar negara sahabat, organisasi internasional, masyarakat sipil, serta kelompok korban terorisme.

    Kegiatan diawali dengan mengheningkan cipta selama dua menit serentak di seluruh Indonesia, yang dilanjutkan dengan penampilan monolog bertajuk Aksi Kolektif untuk Korban Terorisme.

    Rangkaian acara ditutup dengan pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme serta Kick Off Penanganan Korban Terorisme Masa Lalu Pasca Putusan MK.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Polkam RI minta Sumut cepat bentuk Tim Tanggap Insiden Siber 

    Kemenko Polkam RI minta Sumut cepat bentuk Tim Tanggap Insiden Siber 

    Percepatan pembentukan TTIS ini sangat perlu kita segerakan, karena faktanya baru 42 persen dari 552 pemerintah daerah memiliki TTIS,

    Medan (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI meminta Provinsi Sumatera Utara harus melakukan percepatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di daerah.

    “Percepatan pembentukan TTIS ini sangat perlu kita segerakan, karena faktanya baru 42 persen dari 552 pemerintah daerah memiliki TTIS,” ucap Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam RI Budi Eko P usai rapat koordinasi percepatan pembentukan dan penguatan TTIS di wilayah Sumut di Medan, Kamis.

    Sebab, lanjut dia, faktanya beberapa infrastruktur digital milik pemerintah telah mendapat serangan peretasan maupun pencurian data beberapa tahun terakhir.

    Seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Direktorat Jenderal dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan lainnya.

    “Makanya di sini kita melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Komdigi (Komunikasi dan Digital) agar masing-masing pemerintah daerah segera membentuk TTIS ini,” kata Eko.

    Pihaknya ke Sumatera Utara juga merupakan upaya mencari solusi atas tantangan yang dihadapi dalam melakukan percepatan pembentukan TTIS.

    “Sesuai arahan bapak Presiden terbentuk dulu TTIS tahun ini, dan tahun depan baru kita lakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya,” papar Eko.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut Erwin Hotmansah Harahap menyatakan, Sumatera Utara hingga kini melakukan percepatan pembentukan TTIS di 24 kabupaten/kota se-Sumut.

    Namun, tutur dia, satu di antaranya tantangan yang dihadapi provinsi ini adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi teknis yang mumpuni.

    “SDM kita sangat minim jumlahnya untuk ASN di bidang persandian dan keamanan informasi hanya 10 orang. Itu yang mengcover 33 kabupaten/kota di Sumut,” katanya.

    Berdasarkan data, hingga kini di wilayah Sumatera Utara telah terdapat dua TTIS yang sedang berjalan, yakni Kota Medan dan Kabupaten Nias.

    Ada tujuh kabupaten/kota di Sumatera Utara, yakni Deli Serdang, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Padangsidimpuan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Tanjung Balai, termasuk Provinsi Sumut yang sudah membentuk TTIS.

    Terdapat 24 kabupaten/kota di Sumatera Utara telah berproses membentuk TTIS, yakni Asahan, Batu Bara, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Binjai, Gunungsitoli, dan Sibolga.

    “Belum ada juga pejabat fungsional sandi. Hal ini tidak hanya terjadi di provinsi tetapi juga rata-rata di daerah di Sumut,” ujar Erwin.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.