Xcloud.id

Tag: Abdul Hakim

  • Tenaga Ahli Menteri ESDM: Pelaksanaan JET perlu sinergi lintas sektor

    Tenaga Ahli Menteri ESDM: Pelaksanaan JET perlu sinergi lintas sektor

    Setiap kegiatan besar, mulai dari eksplorasi offshore yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga perizinan lahan yang melibatkan KLH dan Kementerian Kehutanan, menuntut kolaborasi dan koordinasi intensif,

    Jakarta (ANTARA) – Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan, kompleksitas pelaksanaan transisi energi, yang berkeadilan atau just energy transition (JET) memerlukan sinergi lintas sektor.

    Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Kementerian ESDM hanyalah bagian dari implementasi.

    “Setiap kegiatan besar, mulai dari eksplorasi offshore yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga perizinan lahan yang melibatkan KLH dan Kementerian Kehutanan, menuntut kolaborasi dan koordinasi intensif,” jelas Hangga, sapaannya, saat menjadi narasumber dalam diskusi kelompok terarah di FH UI Depok, Jawa Barat.

    Narasumber lainnya adalah Guru Besar Hukum Internasional FH UI Arie Afriansyah, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Haruki Agustina, dan Vice President Various NRE Development and Control PT PLN (Persero) Haryo Lukito.

    Hangga menekankan, JET adalah isu sentral di Kementerian ESDM, yang harus dijalankan dengan prinsip inklusif dan adil.

    Ia pun memaparkan konteks energi Indonesia, yang mana bauran energi nasional masih didominasi oleh energi fosil, yakni mencapai 85-86 persen, sementara EBT baru menyentuh 14-15 persen.

    “Prioritas utama pemerintah dan masyarakat adalah menjaga aksesibilitas dan keterjangkauan harga energi, yang terlihat dari besarnya subsidi BBM dan LPG,” ujarnya.

    Hangga menjelaskan, tujuan JET bukan hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga menekan defisit anggaran APBN untuk subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

    Ia juga menyebutkan, proyek pembangkit EBT, seperti surya dan bayu, yang bersifat intermittent, perlu didukung EBT lainnya seperti panas bumi dan nuklir yang memiliki energi dan power density yang tinggi dan lebih stabil, sebagai bagian dari peta jalan nol emisi pada 2060.

    Sesuai Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025-2034, terdapat penambahan kapasitas EBT besar-besaran, terutama surya sebesar 17,1 GW dan angin 7,2 GW, serta pembangkit baseload seperti panas bumi 5,2 GW dan nuklir 0,5 GW untuk small modular reactor.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Dunia soroti perlunya perbaikan kualitas lapangan kerja RI

    Bank Dunia soroti perlunya perbaikan kualitas lapangan kerja RI

    Meski stabilitas makroekonomi terjaga, tantangan di pasar tenaga kerja masih terus mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga,

    Jakarta (ANTARA) – Bank Dunia menilai perlu adanya perbaikan kualitas lapangan kerja agar pertumbuhan ekonomi benar-benar berdampak pada masyarakat.

    “Meski stabilitas makroekonomi terjaga, tantangan di pasar tenaga kerja masih terus mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga,” ujar Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Carolyn Turk dalam peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, indikator pasar tenaga kerja sebenarnya menunjukkan persoalan pada kualitas pekerjaan, terutama bagi kelompok usia muda.

    Penyerapan tenaga kerja memang meningkat 1,3 persen pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025, tetapi mayoritas tambahan lapangan kerja tersebut berasal dari sektor-sektor dengan upah rendah.

    Selain itu, laporan IEP Bank Dunia juga mencatat upah riil di Indonesia yang justru terus mengalami penurunan sejak 2018.

    “Segmen keterampilan menengah ini sedang menyusut,” imbuh Carolyn.

    Senada, Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste David Knight mengamini hal itu.

    Dirinya memandang dari sisi penciptaan lapangan kerja, kondisi Indonesia sebenarnya cukup menjanjikan.

    Meski demikian, tren penurunan upah membuat dampaknya terhadap kesejahteraan menjadi terbatas.

    “Penambahan lapangan kerja terlihat positif, tapi pada saat yang sama masih terjadi penurunan upah. Ini sangat berdampak bagi pekerja berketerampilan menengah dan pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga serta perekonomian secara keseluruhan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, David menerangkan bahwa struktur pasar tenaga kerja didominasi sektor berupah rendah.

    Pekerja muda banyak yang masuk ke sektor informal berupah rendah, sementara rasa tidak aman ekonomi justru meningkat, terutama di kalangan kelas menengah.

    “Hasil survei menunjukkan adanya kesenjangan yang semakin lebar antara perbaikan kesejahteraan secara objektif dan persepsi masyarakat. Walaupun angka kemiskinan menurun, jumlah rumah tangga yang merasa miskin justru meningkat,” jelasnya.

    Situasi tersebut mendorong rumah tangga untuk lebih berhati-hati dalam berbelanja dan memilih menabung sebagai langkah antisipasi, meskipun indikator makroekonomi utama menunjukkan kondisi yang relatif kuat.

    Maka dari itu, Bank Dunia mengusulkan perbaikan kualitas lapangan kerja menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat lebih inklusif dan berkelanjutan ke depan.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga BBRI naik sekitar 48 kali lipat sejak melantai di BEI pada 2003

    Harga BBRI naik sekitar 48 kali lipat sejak melantai di BEI pada 2003

    Menginjak usia ke-130 tahun, BRI terus menciptakan value dari aspek ekonomi dan bisnis, seperti pertumbuhan laba dan aset yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan dividen serta kenaikan nilai saham..,

    Jakarta (ANTARA) – Harga saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) tercatat meningkat sekitar 48 kali lipat dibandingkan saat IPO pada 2003, jika memperhitungkan aksi korporasi berupa stock split dan rights issue sepanjang dua dekade terakhir.

    Untuk diketahui, saat penawaran umum perdana (IPO) pada 10 November 2003, BRI menawarkan 3,81 miliar saham dengan harga Rp875 per saham. Per Selasa (16/12), harga saham BBRI berada di level Rp3.690 per saham, menguat sekitar 0,27 persen dalam sepekan terakhir, namun masih terkoreksi sekitar 5,38 persen dalam sebulan terakhir.

    Corporate Secretary BRI Dhanny dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa perjalanan lebih dari dua dekade BBRI di pasar modal menunjukkan konsistensi strategi bisnis dan transformasi berkelanjutan yang menjadi fondasi penting dalam memperkuat posisi BRI di industri keuangan nasional.

    Capaian tersebut, imbuh Dhanny, juga menempatkan BRI sebagai perusahaan pelat merah dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia.

    “Menginjak usia ke-130 tahun, BRI terus menciptakan value dari aspek ekonomi dan bisnis, seperti pertumbuhan laba dan aset yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan dividen serta kenaikan nilai saham, sehingga memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata Dhanny.

    Sejak resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), saham BBRI menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan.

    Pertumbuhan tersebut terlihat sejak periode awal ketika kapitalisasi pasar BRI menembus Rp100 triliun hanya dalam empat tahun pertama.

    Momentum ini kemudian berlanjut pada tahun-tahun selanjutnya, menandai kepercayaan pasar yang semakin kuat. Pada 2013, kapitalisasi pasar mencapai Rp200 triliun dan meningkat menjadi Rp300 triliun pada 2015.

    Untuk memperkuat likuiditas serta memperluas basis investor, BRI melakukan dua kali stock split agar harga saham lebih terjangkau bagi investor ritel. Pertama pada Januari 2011 dengan rasio 1:2. Kedua, pada November 2017 dengan rasio 1:5.

    Memasuki awal 2020-an, tren penguatan saham BBRI tetap berlanjut seiring dengan stabilitas kinerja fundamental perseroan. Pada 2022, kapitalisasi pasar BBRI menunjukkan penguatan dengan menembus angka Rp700 triliun.

    Performa positif berlanjut sepanjang 2023, sejalan dengan stabilnya kinerja fundamental perseroan. Menjelang penutupan tahun, harga saham mencapai Rp5.725 per saham pada 28 Desember 2023. Kenaikan harga tersebut berkontribusi pada kapitalisasi pasar BBRI yang berada di kisaran Rp867 triliun.

    Meski sepanjang 2025 pergerakan harga saham diwarnai fluktuasi akibat ketidakpastian global maupun domestik, fundamental BRI dinilai tetap solid oleh sejumlah analis sehingga prospek jangka panjang perseroan dinilai positif.

    Adapun per September 2025, kapitalisasi pasar BBRI tercatat sebesar Rp591,1 triliun, menempatkan BRI di peringkat 114 bank terbesar di dunia dan peringkat keempat di antara bank-bank terbesar di Asia Tenggara.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Lebak minta pelaku industri perumahan tidak manfaatkan LP2B 

    Pemkab Lebak minta pelaku industri perumahan tidak manfaatkan LP2B 

    Kita berharap kawasan LP2B harus dilindungi, karena mendongkrak program swasembada pangan dan menjaga kedaulatan pangan nasional,

    Lebak (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten meminta pelaku industri perumahan tidak memanfaatkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna mendukung program swasembada pangan dan kedaulatan pangan nasional.

    “Kita sangat mendukung kawasan LP2B itu tidak beralih fungsi lahan,” kata Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Deni Iskandar di Lebak, Selasa.

    Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dengan tegas areal sawah sebagai LP2B harus dilindungi dan dijaga, karena bisa berdampak terhadap ancaman terhadap produksi pangan nasional.

    Selain itu, juga larangan alih fungsi lahan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto agar LP2B tidak menjadi industri perumahan, pabrik, perkantoran maupun pergudangan.

    Selanjutnya , diperkuat Surat Edaran Bupati Lebak Nomor B.900.1.13.1/224- Bapenda/IX/2025 tentang Pendataan Lahan Pertanian dengan mengajak camat dan kepala desa untuk mendata dan memverifikasi NOP SPPT PBB-P2 lahan pertanian.

    Langkah itu, kata Deni, menjadi dasar pemberian insentif berupa pembebasan PBB-P2 bagi petani yang lahannya termasuk dalam LP2B.

    “Kita berharap kawasan LP2B harus dilindungi, karena mendongkrak program swasembada pangan dan menjaga kedaulatan pangan nasional,” kata lelaki alumni Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu.

    Deni mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 luas lahan sawah di Indonesia mengalami penyusutan setiap tahun, kisaran antara 60.000 hingga 80.000 hektare per tahun atau sekitar 165 hingga 220 hektare per hari.

    Angka tersebut hilangnya secara masif dan berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional jika tidak dikendalikan secara serius, termasuk di Kabupaten Lebak.

    LP2B sendiri merupakan lahan sawah yang ditetapkan pemerintah untuk digunakan sebagai lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan tidak boleh dialihfungsikan.

    Penetapan LP2B berasal dari total Lahan Baku Sawah (LBS), yang sebagian ditetapkan sebagai LSD dengan perlindungan hukum yang lebih ketat.

    Jumlah areal lahan persawahan sebagai LP2B di Kabupaten Lebak tahun 2024 tercatat seluas 52.000 hektare, sehingga perlu dijaga sehingga tidak mengalami penyusutan/pengurangan akibat alih fungsi lahan.

    “Kami berharap LP2B itu tetap dijaga, karena Lebak juga sebagai daerah lumbung pangan di Provinsi Banten,” katanya.

    Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan ) Sukabungah Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Ruhiana mengatakan, pihaknya sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk melindungi kawasan LP2B agar tidak beralihfungsi lahan untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

    Saat ini, menurut dia, di wilayahnya juga banyak areal persawahan berubah menjadi perumahan, sehingga pemerintah daerah harus bertindak tegas untuk melindungi LP2B itu.

    “Kita berharap menerapkan larangan alih fungsi lahan itu harus dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat, sehingga benar-benar kawasan areal persawahan menjadi LP2B,” kata Ruhiana.

    Pewarta: Mansyur suryana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rasio kewirausahaan nasional 2025 capai 3,29 persen

    Rasio kewirausahaan nasional 2025 capai 3,29 persen

    Selain meningkatkan rasio kewirausahaan nasional, E-Hub Terpadu diharapkan menjadi solusi konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja sekaligus menekan angka kemiskinan dan pengangguran,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat rasio kewirausahaan nasional pada 2025 mencapai 3,29 persen, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 3,10 persen.

    Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Siti Azizah, dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa menjelaskan, target rasio kewirausahaan nasional 2025 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    “Capaian ini sejalan dengan Asta Cita ketiga yang bertujuan mendorong kewirausahaan nasional, sekaligus menjadi bukti bahwa UMKM di Indonesia terus naik kelas,” katanya.

    Ia menyampaikan, capaian tersebut didorong oleh berbagai program strategis kementerian, salah satunya melalui penguatan Entrepreneur Hub (E-Hub) Terpadu. Program ini dirancang sebagai ekosistem pembinaan kewirausahaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

    “Selain meningkatkan rasio kewirausahaan nasional, E-Hub Terpadu diharapkan menjadi solusi konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja sekaligus menekan angka kemiskinan dan pengangguran,” katanya.

    Hingga November 2025, total penerima manfaat program E-Hub Terpadu telah mencapai 7.980 wirausaha yang tersebar di 10 provinsi.

    Sementara itu, sebanyak 14.084 wirausaha telah berhasil terhubung dalam ekosistem E-Hub.

    Siti Azizah menyampaikan, pada 2026 Kementerian UMKM akan memfokuskan langkah pada penguatan ekosistem E-Hub yang terintegrasi dalam platform SAPA UMKM.

    Integrasi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing wirausaha nasional.

    Menurut Siti Azizah, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing wirausaha Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.

    “Aspek digital dan teknologi sangat krusial di era ini. Kemampuan beradaptasi menjadi tantangan utama bagi wirausaha untuk memenangkan persaingan,” ujarnya.

    Siti Azizah melanjutkan program pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan (JFPKWU) juga masuk ke dalam kategori prioritas 2026, mengingat tujuannya adalah sebagai fasilitator inkubasi dan pendampingan wirausaha di seluruh Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    Pemerintah menargetkan jumlah wirausaha Indonesia pada 2029 mencapai 3,6 persen dari total angkatan kerja.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Disparbud pastikan Wonosobo dan Dieng aman dikunjungi wisatawan

    Disparbud pastikan Wonosobo dan Dieng aman dikunjungi wisatawan

    Wisatawan sebaiknya mencari informasi dari sumber resmi dan terpercaya, sehingga tidak terpengaruh oleh konten media sosial yang belum tentu akurat atau sudah tidak sesuai dengan kondisi terbaru,

    Wonosobo (ANTARA) – Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Wonosobo Fahmi Hidayat menegaskan, Wonosobo termasuk kawasan wisata Dieng, saat ini dalam kondisi aman untuk dikunjungi wisatawan.

    Fahmi Hidayat di Wonosobo, Selasa menyampaikan, beberapa waktu terakhir curah hujan di wilayah Wonosobo memang cukup tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa aliran sungai meluap hingga ke badan jalan, termasuk di jalur menuju kawasan Dieng, khususnya wilayah Jawar.

    Ia menyampaikan, hal tersebut menyikapi pemberitaan serta beredarnya berbagai konten di media sosial terkait kondisi cuaca ekstrem dan banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Wonosobo.

    Namun demikian, katanya situasi tersebut tidak sampai menghambat aktivitas masyarakat maupun perjalanan wisata menuju kawasan Dieng dan sekitarnya.

    “Secara umum, kondisi Wonosobo dan Dieng aman untuk dikunjungi. Aktivitas masyarakat tetap berjalan normal dan akses menuju destinasi wisata masih dapat dilalui dengan baik,” katanya.

    Menghadapi kondisi cuaca yang cukup ekstrem, ia mengimbau seluruh pihak, baik pelaku wisata maupun wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

    Wisatawan diharapkan mempersiapkan perjalanan dengan matang, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, menjaga kesehatan tubuh, serta menghindari jalur ekstrem dan kawasan yang berpotensi rawan bencana.

    Ia menekankan, pentingnya memperoleh informasi yang valid dan terkini sebelum melakukan perjalanan wisata.

    Menurut dia, informasi yang beredar di media sosial tidak selalu mencerminkan kondisi aktual di lapangan dan kerap bersifat tidak berimbang.

    “Wisatawan sebaiknya mencari informasi dari sumber resmi dan terpercaya, sehingga tidak terpengaruh oleh konten media sosial yang belum tentu akurat atau sudah tidak sesuai dengan kondisi terbaru,” katanya.

    Dalam rangka memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan, Disparbud Kabupaten Wonosobo juga senantiasa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, antara lain BPBD, DPUPR, Diskominfo, Disperkimhub, Polres, serta pihak-pihak berwenang lainnya. Koordinasi ini dilakukan khususnya dalam upaya mitigasi bencana serta kesiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru.

    “Dengan koordinasi lintas sektor ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat, pelaku usaha pariwisata, maupun wisatawan tidak perlu khawatir dalam beraktivitas dan berwisata di Wonosobo,” katanya.

    Selain itu, upaya pengawasan juga dilakukan melalui pemasangan CCTV di sejumlah titik destinasi wisata dan jalur wisata strategis. CCTV tersebut digunakan untuk memantau arus lalu lintas serta kondisi perjalanan wisata di beberapa kawasan, sehingga potensi kemacetan maupun risiko bencana dapat diantisipasi lebih dini.

    “Pemantauan ini bertujuan agar arus lalu lintas di jalur wisata tetap terkendali, aman, dan nyaman bagi wisatawan,” katanya.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR: Kreasi anyaman rotan Kalteng berdaya saing global

    Komisi VII DPR: Kreasi anyaman rotan Kalteng berdaya saing global

    Karena kan kalau sudah ada produknya, kemudian tidak bisa dipasarkan, kan jadinya percuma juga. Jadi perlu ada pendampingan, pelatihan dan pemasaran dari pemerintah,

    Palangka Raya (ANTARA) – Ketua Tim Reses Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan, produk kreasi tradisional anyaman rotan UMKM di Kalimantan Tengah (Kalteng) mampu bersaing di pasar global.

    “Hari ini kami diajak mengunjungi salah satu UMKM di Kota Palangka Raya yang memproduksi berbagai macam jenis kerajinan berbahan dasar anyaman rotan, yakni di Indang Apang Galeri,” katanya usai melakukan peninjauan lapangan, Selasa.

    Menurutnya, produk-produk yang dihasilkan Indang Apang Galeri memiliki kualitas yang halus dan mendunia, baik itu sepatu, tas dan lainnya.

    Dia pun menekankan Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, UMKM dan lainnya mampu memberi ruang kepada produk ini untuk bisa dipasarkan saat pameran baik di dalam negeri maupun luar negeri.

    “Karena kan kalau sudah ada produknya, kemudian tidak bisa dipasarkan, kan jadinya percuma juga. Jadi perlu ada pendampingan, pelatihan dan pemasaran dari pemerintah,” ucapnya.

    Evita yang merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR itu juga menekankan, perlunya pemerintah memberi pendampingan secara serius agar produk UMKM dapat terus berinovasi, menciptakan produk yang mampu menarik perhatian pembeli.

    Dia memberi contoh, seperti kerja sama dengan para desainer untuk membuat anyaman rotan menjadi barang mewah sehingga mampu menaikkan nilai dari produk lokal.

    “Jadi memang sebenarnya yang UMKM perlukan itu kan pelatihan-pelatihan serta pendampingan yang mampu meningkatkan kualitas produk mereka, sehingga mampu dikenal seluruh dunia,” ujarnya.

    Evita juga mengungkapkan, peran media seperti Kantor Berita ANTARA, TVRI dan RRI diperlukan untuk membantu menyebarluaskan produk-produk lokal ke khalayak luas.

    Dengan demikian UMKM di Kalimantan Tengah dapat terus maju dan berdampak langsung dalam perkembangan ekonomi kreatif.

    “Yang pasti aspirasi dari pelaku UMKM yang disampaikan sudah kami serap dan akan kami bahas di tingkat pusat agar produk mereka dapat terus eksis,” demikian Evita.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Rajib Rijali
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas: Indonesia stop impor, harga beras dunia turun

    Zulhas: Indonesia stop impor, harga beras dunia turun

    Ternyata kita ini pembeli beras terbesar di dunia. Dulu waktu saya Menteri Perdagangan, itu beras 650 dolar AS per tonnya, sekarang karena kita tidak belanja beras, itu di bawah 400 dolar AS. Jadi pengaruh ke harga dunia, luar biasa,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, kebijakan Indonesia untuk menghentikan impor beras telah mempengaruhi harga beras global.

    Menurutnya, Indonesia pernah menduduki posisi sebagai importir beras terbesar di dunia. Namun dalam waktu singkat, Indonesia berhasil meningkatkan produksi nasional sehingga tidak perlu lagi melakukan impor.

    “Ternyata kita ini pembeli beras terbesar di dunia. Dulu waktu saya Menteri Perdagangan, itu beras 650 dolar AS per tonnya, sekarang karena kita tidak belanja beras, itu di bawah 400 dolar AS. Jadi pengaruh ke harga dunia, luar biasa,” kata Zulhas di Jakarta, Selasa.

    Pada 2024, Indonesia melakukan impor sebesar 4,5 juta ton beras. Namun di 2025, Indonesia berhasil mencetak surplus produksi beras sebesar 4,7 juta ton. Saat ini stok beras yang berada di gudang Bulog telah mencapai 3,7 juta ton.

    Berdasarkan data Kemenko Pangan, pada periode Januari-Desember 2025 produksi beras Indonesia mencapai 34,77 juta ton atau naik 13,54 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Selain itu, produksi jagung Indonesia juga mencapai 16,55 juta ton atau naik 9,34 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya.

    Produksi yang meningkat ini, kata Zulhas, dipengaruhi oleh pemangkasan regulasi, salah satunya pada pengadaan pupuk bersubsidi.

    Sebagai contoh, dulu terdapat sekitar 148 aturan terkait dengan pengadaan pupuk. Kini, regulasi tersebut dipangkas menjadi 33 aturan, sehingga petani dapat dengan mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan jadwal waktu tanam.

    “Jadi pupuk sampai sebelum tanam. Sebelum tanam, pupuk sudah diterima. Itu pengaruhnya luar biasa, pengaruh terhadap produksi beras itu luar biasa,” ujarnya.

    Zulhas juga menyampaikan pada akhir tahun ini atau awal tahun akan diumumkan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras.

    “Satu tahun ini kita sudah swasembada, nanti Mentan (Menteri Pertanian) akan umumkan bahwa Indonesia berhasil swasembada beras,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 26.922 pelaku usaha di Tangerang dapat pembuatan NIB gratis

    26.922 pelaku usaha di Tangerang dapat pembuatan NIB gratis

    Dengan kemudahan penerbitan NIB gratis ini, semakin banyak pelaku usaha yang naik kelas, berdaya saing dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,

    Tangerang (ANTARA) – Sebanyak 26.922 pelaku usaha seperti UMKM dan pedagang di pasar tradisional Kota Tangerang, Provinsi Banten mendapatkan program pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis sepanjang tahun 2025 dari Pemerintah.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja di Tangerang Selasa mengatakan, pelaku usaha yang telah memiliki NIB maka akan lebih mudah mengakses pembiayaan, mengikuti program pembinaan, serta memperluas pasar.

    “Dengan kemudahan penerbitan NIB gratis ini, semakin banyak pelaku usaha yang naik kelas, berdaya saing dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

    Ia menuturkan, penertiban NIB dilakukan melalui layanan perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) maupun pendampingan atau jemput bola langsung ke wilayah-wilayah.

    “Penerbitan NIB ini merupakan upaya dalam mempermudah perizinan berusaha, khususnya bagi pelaku Usah Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),” katanya.

    Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan, legalitas usaha menjadi fondasi awal bagi UMK untuk tumbuh dan berkembang. Dengan NIB, para pelaku usaha punya pegangan hukum, dan itu membuka pintu-pintu baru untuk pembiayaan, pelatihan, hingga perlindungan sosial.

    “Kita tidak ingin ada lagi pelaku usaha yang terkendala hanya karena jarak atau waktu. Pemerintah harus hadir di tempat mereka berada, memberikan solusi, dan memastikan semua punya kesempatan yang sama untuk berkembang,” tambahnya.

    Kepala Disperindagkop UKM Suli Rosadi menambahkan, dengan memiliki NIB maka UMKM memiliki banyak manfaatnya yakni mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), mempermudah akses pelatihan, memperoleh legalitas usaha, tepat sasaran dalam memperoleh program pemerintah.

    “Jangka panjang, lewat NIB dan legalitas usaha lainnya diharapkan UMKM Kota Tangerang dapat lebih unggul, maju dan berdaya saing. Terlebih, dapat membuka peluang pasar baru, baik di tingkat lokal maupun nasional bahkan global,” katanya.

    Sebagai informasi NIB adalah sebuah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga Online Single Submission (OSS).

    NIB dibedakan sesuai dengan output produk atau jasa yang dihasilkan. NIB terdiri dari 13 digit angka acak yang dilengkapi dengan pengamanan dan tanda tangan elektronik.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepala Bappenas lantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

    Kepala Bappenas lantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

    Pembangunan adalah proses maraton yang menuntut ketekunan, integritas, dan kolaborasi…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy melantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

    Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yaitu Inspektur Utama Oktorika dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pungkas Bahjuri Ali.

    “Pembangunan adalah proses maraton yang menuntut ketekunan, integritas, dan kolaborasi. Maraton pembangunan harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan berharap Kementerian PPN/Bappenas dapat berperan sebagai pusat kolaborasi lintas kementerian untuk memastikan arah pembangunan nasional berjalan konsisten dan berkelanjutan,” ucapnya dalam agenda pelantikan, dari keterangan resmi Jakarta, Senin.

    Rachmat Pambudy mengharapkan, Inspektorat Utama dapat memperkuat fungsi pengawasan, memastikan akuntabilitas, menjaga seluruh rencana dan anggaran berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan, serta mempertahankan koordinasi yang sudah terjalin dengan Wakil Ketua BPK untuk menghadirkan tata kelola semakin kredibel dan transparan.

    Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disebut turut memegang amanah strategis dalam agenda pembangunan modal manusia, termasuk program-program prioritas nasional seperti peningkatan gizi masyarakat.

    Program makan bergizi dinilai menjadi salah satu prioritas utama yang harus dikelola secara terukur dan bertanggung jawab melalui kerja sama erat antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Kesehatan.

    Pelantikan ini pun dianggap menjadi bagian dari penguatan kolaborasi untuk mengatasi tantangan gizi nasional.

    Selain itu, Kepala Bappenas menyatakan bahwa Pejabat Fungsional Ahli Utama sebagai garda intelektual Kementerian PPN/Bappenas yang bertugas menghadirkan analisis mendalam, rekomendasi berbasis bukti, dan inovasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika global, sekaligus membimbing para perencana muda.

    Pihaknya juga melantik empat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan disaksikan oleh Wakil Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Budi Prijono dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus.

    PPPK dipandang sebagai energi baru organisasi yang diharapkan bekerja adaptif, lincah, dan berorientasi hasil, serta menunjukkan kinerja dan integritas adalah ukuran utama kontribusi aparatur.

    “Dengan tugas dan tanggung jawab yang besar di pundak kita, mari melangkah bersama dengan semangat yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur,” kata dia

    “Komitmen ini tidak menunggu hingga 2045, tetapi dimulai hari ini, melalui kerja yang terukur, integritas yang dijaga, dan tekad kolektif bahwa Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar berkeadilan dan berkemakmuran bagi seluruh rakyatnya,” ungkap Menteri PPN.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.