Xcloud.id

Tag: Abdul Hakim

  • KKP targetkan sampah yang masuk ke laut berkurang 50 persen pada 2029

    KKP targetkan sampah yang masuk ke laut berkurang 50 persen pada 2029

    Target kita adalah pengurangan bertahap, mulai 10 persen pada 2026, 20 persen pada 2027, 30 persen pada 2028, hingga 50 persen pada 2029,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan sampah plastik yang masuk ke laut dapat berkurang hingga 50 persen pada 2029 melalui serangkaian program strategis.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara di Jakarta, Kamis mengatakan, setiap tahun sekitar 16 juta ton sampah plastik masuk ke laut Indonesia.

    Dari jumlah tersebut, 80 persen berasal dari daratan, sementara 20 persen atau sekitar 4 juta ton berasal dari aktivitas di laut, termasuk sampah kiriman dari luar.

    “Target kita adalah pengurangan bertahap, mulai 10 persen pada 2026, 20 persen pada 2027, 30 persen pada 2028, hingga 50 persen pada 2029,” kata Koswara.

    Ia menjelaskan, strategi yang dilakukan KKP meliputi pembersihan sampah plastik di laut, penilaian neraca sampah berbasis kawasan pantau, pemberian insentif dan disinsentif kepada pemangku kepentingan, perubahan budaya masyarakat dalam aktivitas menghasilkan sampah, serta integrasi sumber pendanaan untuk pengelolaan sampah laut.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Ahmad Aris menambahkan salah satu sumber terbesar sampah laut adalah sungai.

    Untuk itu, KKP bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasang barrier atau alat penghalang sampah di hampir seluruh sungai agar sampah tidak langsung masuk ke laut. Langkah serupa juga dilakukan di Bali.

    Selain itu, ia menyebut KKP juga berupaya untuk mengurangi sampah di pelabuhan perikanan. Beberapa pelabuhan telah menerapkan konsep zero waste sehingga sampah kembali ke darat untuk dikelola.

    “Ke depan, semua sungai diharapkan bisa zero waste, begitu juga pelabuhan perikanan dan aktivitas di pesisir secara bertahap,” ujarnya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Direksi KAI-KNKT inspeksi ke Stasiun Jember pastikan kesiapan Nataru

    Direksi KAI-KNKT inspeksi ke Stasiun Jember pastikan kesiapan Nataru

    Sebanyak 144.504 tempat duduk disediakan untuk mengakomodasi tingginya mobilitas masyarakat di wilayah ujung timur Pulau Jawa itu dan sudah terjual sekitar 45.361 tiket telah terjual..,

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono melakukan inspeksi ke Stasiun Jember, Jawa Timur untuk memastikan kesiapan masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Rombongan direksi dan komisaris KAI, serta KNKT menggunakan kereta inspeksi tiba di Stasiun Jember pada Kamis sekitar pukul 09.45 WIB yang disambut oleh jajaran KAI Daop 9 Jember.

    “Kami bersama Ketua KNKT melakukan kegiatan rutin menjelang Natal dan Tahun Baru berupa inspeksi, salah satunya di wilayah Daop 9 Jember dengan pengecekan jalur kereta api,” kata Direktur Bisnis & Pengembangan Usaha PT KAI ​Rafli Yandra di Stasiun Jember.

    Pihak KAI memastikan kesiapan penuh dari sisi operasional, sarana, hingga keselamatan jalur menjelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2026 di wilayah Daop 9 Jember.

    “Sebanyak 144.504 tempat duduk disediakan untuk mengakomodasi tingginya mobilitas masyarakat di wilayah ujung timur Pulau Jawa itu dan sudah terjual sekitar 45.361 tiket telah terjual. Angka itu diprediksi terus bergerak mendekati hari H,” tuturnya.

    Berdasarkan data penjualan tiket sementara, KA Probowangi relasi Ketapang – Surabaya Gubeng dan KA Sritanjung relasi Ketapang – Lempuyangan menjadi primadona masyarakat. Tercatat, KA Probowangi terjual paling laris sebanyak 11.794 tiket, disusul KA Sritanjung dengan 10.275 tiket.

    ​Pihak KAI telah melakukan peremajaan prasarana secara masif, termasuk penggantian 24 unit wesel di delapan titik strategis mulai dari Rambipuji, Tanggul, Jatiroto, Randuagung, Klakah, Leces, Malasan, hingga Probolinggo menjelang Natal dan Tahun Baru 2026.

    “Fokus KAI adalah jaminan keamanan, kelancaran operasional, dan kenyamanan penumpang selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2026,” katanya.

    Sementara Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengapresiasi langkah KAI yang sudah melakukan persiapan cukup matang dalam menghadapi Natal dan tahun baru dengan melakukan inspeksi jalur dari Jakarta hingga Ketapang di Banyuwangi.

    “Kami juga memberikan rekomendasi untuk mencegah agar tidak terjadi kecelakaan dengan penyebab yang sama dan pihak KAI sudah menjalankan dengan baik rekomendasi itu, sehingga masalah keselamatan bisa teratasi dengan baik,” ujarnya.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK longgarkan batas waktu penerapan parameter rasio ekuitas bagi LKM

    OJK longgarkan batas waktu penerapan parameter rasio ekuitas bagi LKM

    Penyesuaian ini dilakukan agar LKM memiliki ruang memadai untuk memperkuat struktur permodalannya tanpa mengganggu keberlangsungan operasional serta fungsi intermediasi bagi masyarakat,

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tambahan masa peralihan bagi lembaga keuangan mikro (LKM) dalam penerapan parameter rasio ekuitas terhadap modal disetor menjadi berlaku mulai 31 Desember 2027, mengingat adanya tantangan struktural yang dihadapi LKM.

    “Penyesuaian ini dilakukan agar LKM memiliki ruang memadai untuk memperkuat struktur permodalannya tanpa mengganggu keberlangsungan operasional serta fungsi intermediasi bagi masyarakat,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Sebelumnya, OJK telah menetapkan tiga kategori status pengawasan bagi industri PVML, termasuk LKM, yaitu pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus.

    Penetapan status tersebut didasarkan pada tiga parameter kuantitatif yang meliputi peringkat komposit tingkat kesehatan, rasio ekuitas terhadap modal disetor, serta rasio piutang pembiayaan/pinjaman bermasalah neto.

    Dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 49 Tahun 2024, parameter peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio piutang bermasalah neto diberlakukan setelah masa transisi tiga tahun sejak peraturan diundangkan.

    Sedangkan parameter rasio ekuitas terhadap modal disetor berlaku segera sejak POJK/49 2024 diundangkan.

    Namun, jelas OJK, perkembangan kondisi ekonomi menunjukkan bahwa perlambatan pertumbuhan telah berdampak pada kemampuan bayar debitur dan turut mempengaruhi rasio ekuitas terhadap modal disetor di berbagai LKM.

    Di sisi lain, penyelesaian permasalahan permodalan memerlukan waktu yang lebih panjang mengingat terbatasnya akses pendanaan, sumber permodalan, serta kapasitas finansial pemegang saham LKM.

    “Kondisi ini membuat LKM menghadapi tantangan struktural dalam memenuhi parameter tersebut secara tepat waktu,” kata Ismail.

    Dengan mempertimbangkan dinamika industri dan kondisi perekonomian terkini, perubahan atas POJK 49/2024 dinilai diperlukan untuk memberikan masa penyesuaian tambahan dalam penerapan parameter rasio ekuitas terhadap modal disetor.

    Penyesuaian ini bertujuan memastikan proses penguatan kelembagaan LKM dapat berlangsung secara bertahap dan terukur.

    Oleh sebab itu, OJK pun menerbitkan POJK Nomor 25 Tahun 2025 mengenai Perubahan atas POJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

    Untuk diketahui, berdasarkan POJK 49/2024, LKM yang masuk dalam kriteria status pengawasan intensif yakni yang memiliki rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih besar atau sama dengan 50 persen dan lebih kecil dari 75 persen.

    Sementara LKM dalam pengawasan khusus berarti memiliki rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih kecil dari 50 persen.

    Adapun POJK 49/2024 dinyatakan tetap berlaku pada saat POJK 25/2025 diundangkan pada 4 November 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Surabaya perkuat strategi tingkatkan minat investor lewat IPRO

    Pemkot Surabaya perkuat strategi tingkatkan minat investor lewat IPRO

    Surabaya memiliki IPRO sebagai alat untuk menarik investor. IPRO adalah portofolio proyek-proyek investasi yang telah dikurasi dan siap ditawarkan, didukung oleh studi pra-kelayakan (pra-feasibility study),

    Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat strategi untuk meningkatkan minat investor, salah satunya lewat penyusunan Investment Project Ready-to-Offer (IPRO) yakni dokumen berisi portofolio proyek-proyek yang telah dikurasi dan dilengkapi studi pra-kelayakan.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya Lasidi di Kota Surabaya, Kamis mengatakan, IPRO menjadi daya tarik utama bagi investor karena mencakup proyek-proyek yang telah melalui proses kurasi dengan kajian mendalam.

    “Surabaya memiliki IPRO sebagai alat untuk menarik investor. IPRO adalah portofolio proyek-proyek investasi yang telah dikurasi dan siap ditawarkan, didukung oleh studi pra-kelayakan (pra-feasibility study),” ujar Lasidi.

    Melalui IPRO, kata Lasidi Pemkot Surabaya dapat menyampaikan potensi investasi secara lebih terstruktur khususnya di sektor-sektor prioritas yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

    “Investor cenderung lebih tertarik pada proyek yang sudah memiliki data dan kajian awal yang jelas,” kata Lasidi.

    Ia mengatakan, data DPMPTSP mencatat bahwa realisasi investasi di Kota Surabaya telah mencapai Rp31,3 triliun pada triwulan III atau periode Januari – September 2025, dari target Rp42,69 triliun.

    Sementara itu, lanjut dia, data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2024 menunjukkan sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi menjadi penyumbang investasi terbesar di Surabaya.

    Kemudian, disusul sektor Perdagangan dan Reparasi, Perumahan serta Kawasan Industri dan Perkantoran, Konstruksi, serta Jasa Lainnya.

    Lasidi menekankan Surabaya juga mendorong investasi masa depan yang ramah lingkungan. Sebagai salah satu Pilot City proyek transisi energi SETI (Sustainable Energy Transition in Indonesia), Surabaya tengah mengembangkan kebijakan efisiensi energi dan pembangunan berkelanjutan berbasis teknologi.

    “Selain itu, melalui skema sister-city dengan beberapa kota di luar negeri (misalnya Kota Kitakyushu, Jepang), Surabaya juga berusaha memperkuat kerja sama di bidang investasi, teknologi, dan pembangunan,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Telkom hadirkan neuCentrIX upaya percepatan transformasi digital Papua

    Telkom hadirkan neuCentrIX upaya percepatan transformasi digital Papua

    Untuk itu kehadiran neuCentrIX Jayapura menjadi wujud komitmen TelkomGroup dalam memperluas infrastruktur digital agar masyarakat Papua memperoleh akses layanan data yang andal dan aman untuk masa depan,

    Jayapura (ANTARA) – PT Telkom Indonesia meresmikan neuCentrIX Jayapura sebagai upaya mempercepat transformasi digital Papua dan sebagai bagian dalam penguatan kedaulatan digital nasional serta pemerataan infrastruktur teknologi di kawasan timur Indonesia secara terpadu berkelanjutan.

    Direktur Utama Telkom Dian Siswarini di Jayapura, Kamis mengatakan, neuCentrIX Jayapura menjadi data center pertama Telkom di Papua yang disiapkan untuk melayani kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan sektor strategis lain di wilayah Jayapura dan sekitarnya secara andal dan berkelanjutan.

    “Untuk itu kehadiran neuCentrIX Jayapura menjadi wujud komitmen TelkomGroup dalam memperluas infrastruktur digital agar masyarakat Papua memperoleh akses layanan data yang andal dan aman untuk masa depan,” katanya usai peresmian center neuCentrIX di Kota Jayapura, Papua, Kamis.

    Menurut Dian, perluasan jaringan data center hingga kawasan timur akan memperkuat ekosistem digital regional sehingga mendukung layanan pemerintahan berbasis elektronik, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal secara signifikan dan berkelanjutan.

    “Kami sangat menjamin data-data yang ada di neuCentrIX Jayapura sangat aman karena memiliki sistem pengamanan yang ketat dan bertaraf internasional,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, hingga kini, jaringan neuCentrIX Telkom telah tersebar di berbagai daerah Indonesia dan terhubung dengan ekosistem pertukaran trafik NCIX sehingga memungkinkan akses internet efisien tanpa kendala geografis bagi pelanggan nasional regional.

    Sementara itu, Komisaris Telkom Rizal Mallarageng mengatakan, pemerataan akses digital di seluruh Indonesia, termasuk Papua, merupakan bagian integral dari visi besar kedaulatan digital nasional.

    “Upaya Telkom ini tidak hanya menghadirkan jaringan dan infrastruktur, tetapi juga ekosistem untuk menjadi pijakan bagi terbentuknya era baru dalam mencapai kemandirian digital yang modern,” katanya.

    Sementara itu, Plt Asisten Bidang Umum Setda Papua Suzana Wanggai mengatakan, pihaknya sangat memberikan apresiasi atas kehadiran neuCentrIX yang dinilai strategis untuk mempercepat transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan publik di Papua secara merata berkelanjutan.

    “Apalagi fasilitas neuCentrIX Jayapura menawarkan layanan kolokasi terintegrasi dengan standar keamanan Tier II, total kapasitas 96 rack, serta konektivitas luas untuk mendukung kebutuhan data pelanggan dari berbagai sektor secara optimal berkelanjutan,” katanya.

    Sebelumnya pada kegiatan peresmian fasilitas edge data center neuCentrIX ke-28 tersebut dihadiri Komisaris Telkom Rizal Mallarangeng, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur Wholesale and International Business Service Honesti Basyir, serta jajaran Pemerintah Provinsi Papua di Kota Jayapura, Papua, Kamis (4/12).

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin jaga ambang batas 1,5 celsius lewat dekarbonisasi industri

    Kemenperin jaga ambang batas 1,5 celsius lewat dekarbonisasi industri

    Target Net Zero Emission 2050 itu bukan masalah ujungnya Net Zero Emission. Tapi ada yang namanya kita menjaga suhu bumi 1,5 derajat (celsius),

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian berusaha untuk tidak melampaui ambang batas kenaikan suhu bumi sebesar 1,5 derajat dengan membentuk peta jalan dekarbonisasi sektor industri dan menargetkan nol emisi karbon (net zero emission) pada 2050.

    “Target Net Zero Emission 2050 itu bukan masalah ujungnya Net Zero Emission. Tapi ada yang namanya kita menjaga suhu bumi 1,5 derajat (celsius),” ujar Kepala Pusat Industri Hijau (PIH) Kementerian Perindustrian Apit Pria Nugraha dalam acara seminar Energy Outlook yang digelar di Jakarta, Kamis.

    Apit menyampaikan bahwa peta jalan dekarbonisasi industri yang diluncurkan oleh Kementerian Perindustrian sudah sejalan dengan upaya menjaga ambang batas 1,5 derajat celsius.

    Kementerian Perindustrian memproyeksi reduksi emisi yang signifikan, yaitu sebesar 66,5 juta tCO2e emisi atau sekitar 30 persen emisi pada tahun 2035 dan 289,7 juta tCO2e emisi pada tahun 2050​, alias mencapai target nol emisi karbon.

    Sektor industri yang disasar oleh peta jalan tersebut adalah semen, besi dan baja, pupuk, kimia, pulp dan kertas, tekstil, kaca dan keramik, otomotif, serta makanan dan minuman.

    Sebagai sektor yang berkontribusi sebesar 34 persen terhadap gas rumah kaca (GRK) nasional, Apit menegaskan pentingnya industri melakukan dekarbonisasi.

    Selain itu, ia menambahkan, peta jalan dekarbonisasi yang sejalan dengan ambang batas 1,5 derajat celsius juga membuka kesempatan bagi Indonesia untuk memperoleh pembiayaan dari Bank Dunia atau institusi internasional lainnya.

    “Kita bisa saja nggak mau sejalan dengan 1,5 derajat celsius, tetapi berarti mampu membiayai diri sendiri untuk target penurunan emisinya. Kita sadar, kita butuh uang, butuh investasi, makanya harus sejalan,” kata dia.

    Melalui paparannya, Apit mengatakan, perusahaan yang rendah emisi karbonnya lebih mudah mendapatkan pendanaan transisi dan kontrak jangka panjang.

    Upaya transisi energi juga membantu industri untuk menjaga akses pasar dan ekspor, sebab pemasok yang tidak melakukan upaya-upaya transisi energi akan terkena biaya tambahan atau kalah tender.

    “CBAM UE (mekanisme penyesuaian perbatasan karbon Uni Eropa) dan tuntutan Scope-3 dari OEM (Original Equipment Manufacturer) global mengharuskan produk berjejak karbon rendah,” kata Apit.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPKH-Finnet perkuat transformasi digital layanan keuangan haji-umrah

    BPKH-Finnet perkuat transformasi digital layanan keuangan haji-umrah

    Kerja sama ini menjadi langkah penting bagi Finpay untuk mendukung transformasi digital pengelolaan dana haji..,

    Jakarta, DKI Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperkuat pengembangan layanan keuangan digital melalui kolaborasi strategis dengan PT Finnet Indonesia (Finpay), anak perusahaan Telkom Group yang bergerak di bidang sistem pembayaran dan infrastruktur transaksi digital.

    Dalam siaran pers diterima Antara, Kamis, Direktur Utama PT Finnet Indonesia (Finpay) Rakhmad Tunggal Afifuddin, menyatakan bahwa pihaknya siap memperkuat tata kelola digital layanan haji melalui teknologi yang mereka miliki.

    “Kerja sama ini menjadi langkah penting bagi Finpay untuk mendukung transformasi digital pengelolaan dana haji. Kami ingin memastikan proses transaksi, pelaporan, dan akses layanan berlangsung semakin transparan, mudah, dan aman bagi seluruh jemaah,” ujar Rakhmad.

    Penandatanganan nota kesepahaman sebelumnya telah dilakukan BPKH dan jajaran direksi FINNET Indonesia (Finpay) di FX Sudirman, Jakarta.

    Dalam MoU itu, disepakati integrasi sistem pembayaran, penguatan infrastruktur transaksi elektronik, hingga pengembangan layanan keuangan digital dalam aplikasi haji yang dikelola BPKH.

    Melalui kemitraan ini, Finnet akan menyediakan teknologi transaksi berbasis Finpay-platform pembayaran digital yang telah digunakan secara nasional oleh berbagai lembaga pemerintah dan BUMN.

    Integrasi sistem ini memungkinkan pemantauan setoran BPIH, nilai manfaat, maupun komponen dana haji lainnya dilakukan secara real-time dan aman sesuai standar keamanan sektor keuangan, katanya.

    Melalui sinergi ini, lanjut Rakhmad, Finnet Indonesia atau Finpay akan menyediakan dukungan teknologi yang memungkinkan proses pemantauan, distribusi, dan pengelolaan dana haji dilakukan secara real-time serta aman.

    Sistem tersebut diharapkan mempermudah akses jemaah dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi maupun melakukan transaksi terkait layanan haji.

    Sementara itu, BPKH memandang pemanfaatan layanan digital sebagai kebutuhan untuk memastikan tata kelola dana haji tetap inklusif dan efisien.

    Penguatan infrastruktur digital juga disebut akan memperluas akses masyarakat terhadap layanan resmi pengelolaan keuangan haji.

    Kerja sama tersebut sekaligus menegaskan komitmen BPKH dalam menghadirkan layanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menjamin pengelolaan dana haji tetap profesional, transparan, dan akuntabel.

    Dana haji yang dikelola BPKH bersumber dari beberapa komponen, antara lain setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus, Dana Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Dana Abadi Umat (DAU), nilai manfaat keuangan haji, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

    Pengawasan terhadap dana haji dilakukan secara berlapis, mulai pengawasan internal, audit oleh Badan Pengawas Keuangan Haji, hingga pemantauan oleh DPR RI, guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan mencegah potensi penyimpangan demi kebermanfaatan jamaah.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sumbar surati Presiden pembatalan pemotongan TKD untuk tangani bencana

    Sumbar surati Presiden pembatalan pemotongan TKD untuk tangani bencana

    Di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pasca-bencana hidrometeorologi, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai,

    Padang (ANTARA) – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026 sebesar Rp2,6 triliun untuk membantu penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut.

    “Di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pasca-bencana hidrometeorologi, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, Kamis.

    Selain Presiden, Gubernur Sumbar juga menyurati Menteri Keuangan agar efisiensi TKD untuk daerah itu dapat dikembalikan. Sebab, saat ini daerah tersebut sangat membutuhkan dukungan untuk penanganan bencana.

    Mahyeldi menjelaskan, pengembalian alokasi dana efisiensi tersebut akan menjadi penguat bagi daerah terdampak dalam upaya penanggulangan, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur setelah dilanda bencana. Apalagi, kerusakan yang terjadi cukup berat dan tersebar di banyak daerah.

    Pemprov Sumbar mencatat bencana hidrometeorologi mengakibatkan banyak kerusakan di sejumlah daerah. Rinciannya, 1.018 rumah rusak berat, 1.787 rumah rusak sedang, 317 unit rumah hilang, 94 jembatan rusak, serta sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi hingga nasional ikut terdampak.

    “Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Saat ini fokus kita adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sambil terus membuka akses ke daerah terdampak agar bantuan bisa sampai dengan cepat dan merata,” jelasnya.

    Sementara, untuk jangka panjang Mahyeldi mengatakan, pemerintah daerah akan memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur yang terdampak.

    “Tentu ini memerlukan anggaran yang sangat besar,” tambah Gubernur Mahyeldi.

    Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan berbagai pihak. Bantuan terus mengalir dari pemerintah pusat melalui kementerian, BUMN, komunitas perantau, lembaga sosial hingga sejumlah pemerintah provinsi.

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemotongan TKD untuk Sumbar 2026 mencapai Rp2.628.893.437.000. Pemotongan ini mencakup 19 kabupaten dan kota termasuk Pemerintah Provinsi Sumbar.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • iDEA: Talenta, infrastruktur merata pacu perkembangan ekonomi digital

    iDEA: Talenta, infrastruktur merata pacu perkembangan ekonomi digital

    Indonesia saat ini berada pada momentum emas dalam perjalanan ekonomi digitalnya..,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Asosiasi Ecommerce Indonesia (iDEA) Hilmi Adrianto menilai talenta-talenta muda yang andal, didukung dengan infrastruktur digital yang kian merata, menjadi motor penggerak bagi perkembangan ekonomi digital nasional.

    “Indonesia saat ini berada pada momentum emas dalam perjalanan ekonomi digitalnya. Kita memiliki talenta-talenta muda, infrastruktur digital yang kian merata, serta pelaku usaha lokal yang semakin adaptif dan kreatif,” kata Hilmi di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, ia menilai bahwa saat ini kreativitas telah bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia, terutama dengan para pelaku usaha lokal yang semakin berani untuk memperluas produknya di ruang digital.

    Pembukaan akses pasar yang lebih luas, tambah Hilmi, turut didorong oleh berbagai insentif seperti salah satunya penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) setiap tahun.

    “Untuk itu, saya mengajak seluruh pelaku usaha online di Indonesia, baik UMKM maupun perusahaan besar, untuk terus memaksimalkan upaya yang dilakukan dalam Harbolnas 2025 dan menjadikan momen ini sebagai panggung untuk menunjukkan kualitas produk dan karya terbaik anak bangsa,” ujar Hilmi.

    Ia menilai, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menggerakkan ekonomi, menciptakan perdagangan yang sehat, serta meningkatkan literasi digital dan keuangan.

    Selain itu, Hilmi menambahkan, peningkatan transaksi Harbolnas yang rata-rata terjadi di angka 30 persen setiap tahunnya, dapat terjadi melalui kerja sama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

    “Kami beri penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah, kepada industri, dan ribuan pelaku usaha atas dukungan yang begitu kuat setiap tahunnya, terutama dalam memastikan Harbolnas menjadi lokomotif dalam peningkatan daya beli masyarakat serta penguatan ekosistem digital nasional,” kata Hilmi.

    “Melalui promo besar yang diselenggarakan secara serentak, kita tidak hanya mendorong transaksi, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang lebih terjangkau,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LNSW sebut agregat dwelling time hingga Oktober 2025 capai 2,93 hari

    LNSW sebut agregat dwelling time hingga Oktober 2025 capai 2,93 hari

    Itu kalau misalnya libur itu panjang banget, biasanya ada holiday atau lebaran, kebetulan lebaran kita dua minggu (libur), pelabuhan tidak boleh di open..,

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga National Single Window (LNSW) mencatat, agregat salah satu indikator penting dalam industri logistik dan kepabeanan (dwelling time) dari Januari sampai dengan Oktober 2025 mencapai 2,93 hari.

    Capaian ini masih di bawah target rata-rata dwelling time pada 2025 agar bisa ditekan hingga 2,87 hari.

    Meski demikian, Kepala LNSW Oza Olavia dalam temu media di Jakarta, Kamis menyebut target tersebut masih realistis meskipun sangat bergantung pada dinamika operasional di lapangan dan kondisi eksternal yang kerap berubah.

    Ia mencontohkan kondisi pada periode libur panjang, seperti Lebaran, yang biasanya menyebabkan indeks naik signifikan. Sebab, terdapat penyesuaian operasional pada aktivitas bongkar muat di pelabuhan logistik.

    “Itu kalau misalnya libur itu panjang banget, biasanya ada holiday atau lebaran, kebetulan lebaran kita dua minggu (libur), pelabuhan tidak boleh di open, itu otomatis kan dia akan ada penumpukan di Pelabuhan. Kalau ada penumpukan, pasti waktunya akan tinggi,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Oza menekankan pentingnya transparansi dalam menjelaskan penyebab naik-turunnya indikator tersebut, termasuk ketika terjadi kondisi ekstrem.

    “Kalaupun begitu kita harus bisa menjelaskan, menginformasikan di mana penyebab-penyebabnya itu yang harus kita mitigasi. Bukan karena misalnya ada hal-hal tertentu sehingga dia tertahan, tapi karena lebih bagaimana ada kondisi-kondisi yang ekstrim yang harus kita informasikan,” tambahnya.

    Adapun LNSW mencatat indeks dwelling time pada Oktober 2025 tercatat 2,47 hari. Sementara, rata-rata dwelling time pada 2024 berada di angka 2,86 hari, naik dari 2023 yang mencapai 2,62 hari, dan sedikit lebih tinggi dibanding 2022 yang berada di 2,84 hari.

    Lebih lanjut, Oza mengingatkan bahwa perbandingan antarnegara tidak bisa dilakukan secara langsung karena karakteristik logistik Indonesia berbeda dengan negara hub seperti Singapura.

    Menurutnya, Indonesia bukan negara transit-transshipment, melainkan pelabuhan tempat proses bongkar muat barang benar-benar dilakukan secara penuh.

    Sementara di Singapura, sebagian besar aktivitas bersifat transit, kontainer hanya lewat kemudian diturunkan sebentar, lalu dipindahkan ke kapal lain tanpa proses pemeriksaan atau distribusi yang kompleks.

    “Itulah kenapa dalam melihat dwelling time kita juga harus melihat tipikal dari ekspor logistik dari suatu negara,” katanya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.