Tag: Abdul Hakim

  • Garuda: Shareholder Danantara untuk restorasi armada pesawat grounded

    Garuda: Shareholder Danantara untuk restorasi armada pesawat grounded

    Dan Insya Allah dampak positifnya mulai dirasakan tahun depan…,

    Jakarta (ANTARA) – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengungkapkan pinjaman pemegang saham (shareholder loan) dari Danantara Indonesia sebesar Rp6,65 triliun difokuskan untuk merestorasi kembali armada pesawat yang sebelumnya dilarang terbang (grounded).

    Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim di Jakarta, Senin mengatakan, saat ini pihaknya menginformasikan terdapat banyak pesawat yang di-grounded, dan berdasarkan data Garuda Indonesia antara 18 sampai 20 pesawat yang grounded.

    Pesawat-pesawat grounded itu tentunya menjadi sunk cost ataupun beban kerja yang memang tidak produktif.

    “Shareholder loan dari Danantara tersebut adalah upaya untuk memperbaiki, merestorasi, dan menghidupkan kembali armada-armada pesawat yang tadinya grounded dan menjadi sunk cost sehingga menjadi revenue generator (entitas yang menghasilkan pendapatan),” ujarnya.

    Garuda Indonesia menerima shareholder loan dari Danantara di sebesar Rp6,65 triliun yang masuk pada Bulan Juni dan secara bertahap dicairkan pada Bulan Juli sampai dengan September tahun ini.

    Dana tersebut dialokasikan sebagian besar untuk mengoptimalkan armada pesawat di Citilink. Dari, dana tersebut Citilink diproyeksikan akan mampu merestorasi 15 armada pesawatnya dan meningkatkan armadanya dari 21 armada menjadi 36 armada pada akhir tahun 2025.

    “Dan Insya Allah dampak positifnya mulai dirasakan tahun depan. Hal ini membutuhkan waktu bagaimana kita bisa menghidupkan dan kemudian kami memenangkan kompetisi dengan merangsek masuk kembali ke rute-rute yang menguntungkan (profitable),” katanya.

    Sebagai informasi, Danantara Indonesia melalui PT Danantara Asset Management (Persero) memberikan pinjaman pemegang saham (shareholder loan) senilai Rp6,65 triliun atau setara 405 juta dolar AS kepada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menyampaikan bahwa langkah ini merupakan wujud dari pendekatan baru dalam restrukturisasi dan transformasi persero di bawah pengelolaan Danantara Indonesia.

    Dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pemeliharaan, perbaikan dan pemeriksaan, yang merupakan bagian dari total dukungan pendanaan bernilai sekitar 1 miliar dolar AS.

    Dukungan transformasi komprehensif ini mencakup optimalisasi bisnis, pendanaan jangka panjang, serta pendampingan menyeluruh berbasis tata kelola dan restrukturisasi penyehatan kinerja.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah percepat pencairan kredit Kopdes Merah Putih

    Pemerintah percepat pencairan kredit Kopdes Merah Putih

    Ini ngebut terus. Kami akan semaksimal mungkin sampai akhir Desember ini, agar koperasi bisa menyerap lapangan pekerjaan baik di desa maupun kota,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah terus menggenjot percepatan pencairan pinjaman untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono, usai memimpin rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga di Jakarta, Senin, menyatakan, langkah ini mendesak agar koperasi desa segera memperoleh modal kerja dan mulai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Ia menambahkan saat ini Kemenkop bersama kementerian dan lembaga terkait tengah meninjau ribuan proposal bisnis yang diajukan oleh Kopdes/Kel Merah Putih. Pemerintah menargetkan pencairan pembiayaan dapat terealisasi sebelum akhir tahun ini.

    “Ini ngebut terus. Kami akan semaksimal mungkin sampai akhir Desember ini, agar koperasi bisa menyerap lapangan pekerjaan baik di desa maupun kota,” ucap Ferry.

    Ferry menyebut sudah ada sekitar 1.000 koperasi yang telah menyiapkan proposal dan akan segera mengikuti musyawarah desa khusus (musdesus) secara serentak sebagai bagian dari mekanisme persetujuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Mengacu pada PMK Nomor 49 Tahun 2025, setiap proposal bisnis koperasi wajib memperoleh persetujuan dari bupati atau wali kota, serta harus melalui proses musyawarah desa terlebih dahulu.

    Sebagai upaya untuk mempercepat operasional Kopdes/Kel Merah Putih, Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) juga akan melakukan inventarisasi aset tanah dan bangunan desa yang dapat dimanfaatkan sebagai gerai usaha atau gudang koperasi.

    Menteri Desa PDT Yandri Susanto menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan pembiayaan. Dalam satu hingga dua hari ke depan, ia akan memimpin langsung musyawarah desa khusus (musdesus) yang digelar serentak di seluruh Indonesia sebagai syarat pengajuan pembiayaan ke bank Himbara.

    “Kami fokus dulu ke desa mandiri, sebanyak 20.503 desa, setelah itu baru desa maju dan berkembang,” ujar Yandri.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan bahwa Kementerian BUMN dan Badan Pengelola Investasi Danantara telah menyiapkan skema pembiayaan tahap pertama, serta skema tambahan untuk mendukung kebutuhan investasi jangka panjang Kopdes/Kel Merah Putih.

    “Kami menyiapkan pembangunan gerai dan gudang dengan pembiayaan melalui dua instrumen, yakni SAL (Sisa Anggaran Lebih) dan OIP (Operator Investasi Pemerintah) yang bisa digunakan secara efektif,” ujar Kartika.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Agama Nasaruddin Umar Resmikan Rangkaian Hari Santri 2025 di Tebuireng Jombang

    Menteri Agama Nasaruddin Umar Resmikan Rangkaian Hari Santri 2025 di Tebuireng Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, resmi membuka rangkaian Hari Santri 2025 di Aula KH Yusuf Hasyim Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Senin (22/9/2025).

    Dalam acara ini, Menag juga meluncurkan logo Hari Santri 2025, menandai momentum penting dalam sejarah peran pesantren dan santri di Indonesia.

    Peluncuran logo Hari Santri 2025 dilakukan secara simbolis dengan pemencetan tombol bersama oleh Menag Nasaruddin, yang didampingi oleh sejumlah tokoh penting. Di antaranya, Pengasuh Ponpes Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz, Menteri Haji dan Umrah KH Irfan Yusuf, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, serta sejumlah pejabat Kementerian Agama.

    Begitu tombol ditekan, lampu ruangan pun berkedip, dan logo Hari Santi 2025 muncul di layar panggung, disambut dengan tepuk tangan meriah dari para hadirin yang memenuhi aula. Acara ini menandai pentingnya Hari Santri dalam memperkenalkan dan memperkuat kontribusi besar santri di Indonesia.

    Menag Nasaruddin dalam sambutannya menegaskan bahwa Hari Santri bukan hanya seremoni, tetapi momentum untuk mengingatkan kita semua akan kontribusi besar kaum santri terhadap bangsa ini. “Dari pesantren lahir kader-kader bangsa yang cerdas, berakhlak, dan siap menyongsong masa depan Indonesia,” ujarnya.

    Pesantren, menurut Nasaruddin, memiliki peran strategis dalam menjaga tradisi dan sebagai agen perubahan. Santri di era modern diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi, sekaligus memperkuat moderasi beragama dan mempererat persatuan bangsa.

    Lebih dari itu, pesantren turut berperan dalam menghadirkan wajah Islam rahmatan lil ‘alamin, yakni Islam yang membawa kedamaian bagi umat manusia di seluruh dunia.

    Pada kesempatan yang sama, Pengasuh Ponpes Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadi tuan rumah acara ini. Gus Kikin, panggilan akrabnya, menjelaskan bahwa peringatan Hari Santri tidak terlepas dari sejarah perjuangan pesantren dalam merebut kemerdekaan Indonesia, termasuk peran Hadratus Syaikh KH Hasyim Asyari yang mengumandangkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.

    Menteri Agama Nasarudin bersama pejabat dan pengasuh pesantren melihat logo Hari Santri 2025 yang baru dilaunching

    “Sehingga setiap 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional,” ujar Gus Kikin yang merupakan cicit dari KH Hasyim Asyari.

    Dirjen Pendis, Amien Suyitno, juga menyampaikan laporan terkait tema besar Hari Santri 2025, yakni “Mengawal Indonesia Menuju Peradaban Dunia”. Tema ini, menurut Amien, menggambarkan semangat perjuangan santri yang tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia. “Kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan para santri,” jelas Amien.

    Amien juga menyoroti posisi pesantren sebagai pilar peradaban Islam. “Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga pusat peradaban yang membentuk wajah Islam Indonesia yang damai dan inklusif,” tuturnya.

    Pesantren di Indonesia mampu beradaptasi dengan beragam budaya dan tetap menjaga tradisi, menjadikan santri sebagai simbol keterbukaan dan toleransi.

    Acara tahun ini juga berbeda dari tahun sebelumnya dengan adanya program sosial yang langsung menyentuh masyarakat, seperti layanan cek kesehatan gratis di berbagai pesantren, terutama di wilayah Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa peringatan Hari Santri 2025 tidak hanya menjadi momen refleksi historis, tetapi juga proyeksi masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.

    Melalui acara ini, pemerintah berharap santri dapat terus berkontribusi dalam memperkuat moderasi beragama, membangun persatuan, dan mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang lebih religius, toleran, dan berdaya saing global. Dengan peran aktif pesantren dan santri, Indonesia diharapkan semakin kokoh menuju peradaban dunia. [suf]

  • Rencana merger Pelita dan Garuda sepenuhnya wewenang pemegang saham

    Rencana merger Pelita dan Garuda sepenuhnya wewenang pemegang saham

    Dapat kami sampaikan bahwasanya kami mengikuti panduan strategis dari Danantara, dan hingga saat ini dalam tahap analisis awal antara pemangku kepentingan di bawah arahan dan panduan strategis dari Danantara,

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Niaga PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Reza Aulia Hakim mengungkapkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya wewenang penggabungan Pelita Air dengan Garuda Indonesia kepada pemegang saham.

    “Jadi pada prinsipnya kami Garuda Indonesia menyerahkan sepenuhnya wewenang mengenai hal ini sepenuhnya kepada pemegang saham,” ujar Reza Aulia Hakim saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin.

    Garuda Indonesia mengikuti arahan dan panduan strategis dari Danantara terkait hal tersebut.

    “Dapat kami sampaikan bahwasanya kami mengikuti panduan strategis dari Danantara, dan hingga saat ini dalam tahap analisis awal antara pemangku kepentingan di bawah arahan dan panduan strategis dari Danantara,” katanya.

    Sebagai informasi, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa rencana penggabungan atau merger Pelita Air dan Garuda Indonesia masih terus dievaluasi.

    Ia menegaskan, tidak ada target waktu yang ditetapkan untuk proses tersebut.

    Rencana merger ini merupakan bagian dari langkah strategis PT Pertamina (Persero) yang ingin fokus pada bisnis inti perusahaan, yakni sektor minyak dan gas (migas) serta energi terbarukan.

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyatakan, penjajakan awal penggabungan Pelita Air, yang merupakan anak usaha PT Pertamina, dengan Garuda Indonesia telah dimulai.

    Simon menjelaskan, penggabungan ini sejalan dengan peta jalan konsolidasi yang dikendalikan oleh Danantara. Lini usaha di luar bisnis inti Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis.

    Sementara itu, Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya penyatuan izin usaha penerbangan dalam satu entitas perusahaan jika merger antara Garuda Indonesia dan Pelita Air benar-benar dilaksanakan.

    Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Agustinus Budi Hartono menyatakan bahwa merger tidak bisa berjalan jika masing-masing maskapai tetap mempertahankan izin usaha dan air operator certificate (AOC) secara terpisah.

    Ia menambahkan, pengecualian hanya berlaku untuk anak usaha seperti Citilink, yang beroperasi dengan izin terpisah karena tidak berada dalam skema merger formal.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI tekankan pendekatan “One Health” dalam Konferensi WOAH ke-34

    RI tekankan pendekatan “One Health” dalam Konferensi WOAH ke-34

    Tantangan-tantangan ini mengingatkan kita bahwa kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan saling terkait,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, Indonesia menekankan pendekatan “One Health” dalam Konferensi Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) Regional Asia Pasifik ke-34 yang berlangsung di Jakarta, Senin.

    “Partisipasi ini menunjukkan komitmen bersama kita untuk memajukan kesehatan hewan, layanan veteriner, dan pendekatan ‘One Health’ di kawasan Asia-Pasifik,” kata Wamentan Sudaryono.

    “One Health” sendiri mengacu pada upaya kolaboratif yang mengakui keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan untuk mencapai hasil kesehatan berkelanjutan bagi manusia, hewan, dan ekosistem.

    Wamentan mengatakan, konferensi kali ini berlangsung di tengah berbagai tantangan global, mulai dari penyakit hewan lintas batas dan zoonosis hingga ancaman resistensi antimikroba.

    “Tantangan-tantangan ini mengingatkan kita bahwa kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan saling terkait,” ujarnya.

    Ia mencontohkan wabah baru-baru ini seperti penyakit mulut dan kuku, rabies, flu burung, hingga demam babi Afrika telah menunjukkan betapa cepatnya penyakit dapat menyebar dan berdampak terhadap mata pencaharian, ketahanan pangan, dan bahkan perdagangan internasional.

    “Peristiwa-peristiwa ini menggarisbawahi pentingnya deteksi dini, respons cepat, dan layanan veteriner yang kuat,” kata dia.

    Wamentan berharap konferensi ini dapat menyediakan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar praktik terbaik, berbagi inovasi, dan membangun kolaborasi yang kuat yang akan membentuk masa depan kesehatan hewan di kawasan Asia Pasifik.

    “Saya berharap konferensi ini akan menghasilkan rekomendasi konkret dan langkah-langkah nyata untuk mengatasi tantangan mendesak dalam kesehatan hewan di Asia dan Pasifik, khususnya yang berkaitan dengan penyakit hewan lintas batas, zoonosis, dan meningkatnya ancaman resistensi antimikroba,” ujar Sudaryono.

    Wamentan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH), mitra strategis, dan seluruh delegasi atas dedikasi dan upaya berkelanjutan dalam menjaga kesehatan hewan.

    “Ini merupakan hal mendasar bagi ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan,” kata dia.

    Sementara itu, Direktur Jenderal WOAH Emmanuelle Soubeyran sepakat bahwa kesehatan hewan memiliki peran penting dalam ketahanan pangan negara dan kawasan.

    “Ketika kita meningkatkan kesehatan hewan, kita juga meningkatkan ketahanan pangan, dan sangat penting untuk memiliki cukup makanan bagi seluruh penduduk dunia dan cukup protein hewani,” ujar Soubeyran.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga sebut upah peserta magang nasional ditanggung pemerintah

    Airlangga sebut upah peserta magang nasional ditanggung pemerintah

    Program ini enam bulan, tiga bulan ini (2025), dan tiga bulan nanti (2026), Januari, Februari, Maret dan kita akan melihat sesudah itu bisa di roll over dilanjutkan,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyampaikan bakal menanggung pembayaran upah peserta program magang nasional yang setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perusahaan tidak perlu membayar upah bagi peserta magang karena seluruhnya ditanggung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Insentifnya perusahaan tidak bayar, UMP-nya dibayar oleh pemerintah,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Kebijakan magang tersebut menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi 2025 yang diluncurkan pemerintah sebagai upaya menyelaraskan sektor pendidikan dan kebutuhan industri (link & match).

    Airlangga menjelaskan, program magang nasional akan dijalankan selama enam bulan, terbagi dalam dua periode masing-masing tiga bulan.

    Pemerintah menyiapkan anggaran awal Rp198 miliar untuk menggaji 20.000 lulusan baru atau fresh graduate yang mengikuti program ini.

    “Program ini enam bulan, tiga bulan ini (2025), dan tiga bulan nanti (2026), Januari, Februari, Maret dan kita akan melihat sesudah itu bisa di roll over dilanjutkan,” terangnya.

    Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli menjelaskan, besaran gaji peserta akan mengikuti UMP masing-masing provinsi.

    “Enggak, jadi hitungannya itu kan estimasi awal tergantung dari UMP-nya berapa,” ujarnya.

    Yassierli memastikan, program magang nasional dapat diikuti oleh perusahaan swasta maupun BUMN. Setiap perusahaan nantinya wajib menyiapkan rencana kebutuhan tenaga magang, penempatan, hingga pendamping dari pihak industri.

    Kemudian aturan teknis program ini sedang disusun dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

    “Nanti kita siapkan mekanisme bahwa setiap perusahaan itu nanti harus punya rencana. Mereka butuhnya apa, kemudian rencana terkait dengan akan dipekerjakan di mana, dan kemudian harus ada pendamping magangnya nanti,” jelas dia.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kerja sama dengan perusahaan akan dibuka secara luas dan diprioritaskan bagi perusahaan yang sudah terdaftar dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP).

    Adapun sektor yang bisa berpartisipasi bersifat terbuka dan akan didistribusikan secara merata di berbagai provinsi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya: Tak ada manipulasi angka pertumbuhan ekonomi oleh BPS

    Purbaya: Tak ada manipulasi angka pertumbuhan ekonomi oleh BPS

    Kalau lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan II itu tumbuh uangnya cukup kencang. Itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, tak ada manipulasi angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2025 sebesar 5,12 persen yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi saat itu dipengaruhi oleh perputaran uang yang beredar di masyarakat.

    “Kalau lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan II itu tumbuh uangnya cukup kencang. Itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin.

    Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan, jumlah uang beredar meningkat tajam hingga April 2025, di mana dampaknya baru terasa pada tiga bulan berikutnya, tepatnya pada kuartal II.

    Jumlah uang beredar kemudian mulai melandai sejak Mei, yang juga mempengaruhi perlambatan kinerja ekonomi setelah periode itu.

    Maka dari itu, Purbaya menggarisbawahi melihat angka pertumbuhan ekonomi juga perlu mempertimbangkan suplai uang pada periode waktu terkait.

    “Triwulan II angkanya memang seperti itu. Tidak ada manipulasi BPS,” tuturnya.

    Sebelumnya, BPS melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,12 persen secara tahunan (yoy) ditopang terutama oleh konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

    Konsumsi rumah tangga menyumbang kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yakni sebesar 54,25 persen.

    Sektor itu juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dengan andil sebesar 2,64 persen dari total 5,12 persen pertumbuhan ekonomi nasional.

    Selain konsumsi rumah tangga, PMTB menyumbang pertumbuhan sebesar 2,06 persen dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 27,83 persen.

    Pertumbuhan PMTB tersebut tercatat 6,99 persen yoy, didukung oleh aktivitas investasi yang masih menggeliat, terutama di sektor konstruksi. Sedangkan, konsumsi pemerintah tercatat menyumbang 0,22 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSP: Opsi realokasi anggaran MBG yang tak terserap jadi langkah tepat

    KSP: Opsi realokasi anggaran MBG yang tak terserap jadi langkah tepat

    Saya kalau jadi Pak Purbaya juga sama. Dana yang 90 (persen) ini kalau enggak turun-turun lebih baik didistribusikan kepada program-program yang lain…,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai, wacana untuk mengalihkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap merupakan langkah yang tepat guna menjaga efisiensi anggaran.

    Hal ini ia sampaikan menanggapi rencana Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa untuk merealokasi dana MBG ke program lain maupun membayar utang negara.

    “Harusnya langkah yang tepat ya. Pak Prabowo ini kan efisiensi dan realokasi. Kalau dana diambil dari, katakanlah kantong A, dipindahkan ke kantong B, katakanlah kantong B ini MBG. Kantong B serapannya 10 persen, yang 90 persen ini (dana awal) kan enggak ngucur, enggak ada likuiditas,” kata Qodari di Jakarta, Sabtu.

    Qodari menerangkan, langkah tersebut secara logika sudah tepat, hanya saja perlu pematangan teknis lebih lanjut agar anggaran yang dialihkan tidak kembali tersendat di program lain.

    Selain itu, ia menyampaikan sebaiknya anggaran yang tak terserap bisa digunakan untuk membiayai program lain yang berdampak langsung ke masyarakat.

    “Saya kalau jadi Pak Purbaya juga sama. Dana yang 90 (persen) ini kalau enggak turun-turun lebih baik didistribusikan kepada program-program yang lain. Agar apa? Agar ekonomi bergerak, kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi untuk mengalihkan anggaran MBG apabila realisasi penyerapan masih rendah hingga akhir Oktober 2025.

    Ia menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan anggaran MBG yang tak terserap menganggur hingga akhir tahun. Anggaran itu bakal dialihkan untuk program lain, mengurangi defisit, maupun membayar utang.

    “Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun,” kata Purbaya.

    Adapun pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk Program MBG pada 2025.

    Program ini memiliki target 82,9 juta penerima, meliputi 15,5 juta anak sekolah, 2,4 juta ibu hamil, menyusui, dan balita, serta kelompok masyarakat lainnya yang dilayani oleh sekitar 32 ribu Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terungkap Sebab Ledakan Bikin Rusak 20 Rumah di Pamulang

    Terungkap Sebab Ledakan Bikin Rusak 20 Rumah di Pamulang

    Tangerang Selatan

    Ledakan besar menyebabkan rusaknya 20 rumah di Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Penyebab kebakaran tersebut akhirnya terungkap.

    Kesimpulan itu didapatkan setelah Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri turun menyelidiki ledakan yang terjadi pada Jumat (12/9) pagi lalu itu. Ledakan terjadi di Jalan Talas II RT 003 RW 001 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangsel.

    Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang mengatakan ledakan diakibatkan adanya kebocoran gas yang terakumulasi.

    “Dapat kami sampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri diperoleh kesimpulan bahwa ledakan berasal dari kebocoran tabung gas LPG ukuran 12 kilogram di salah satu rumah warga di lokasi tempat kejadian perkara,” kata AKBP Victor, Jumat (19/9/2025).

    Kebocoran gas itu terjadi di salah satu rumah warga. Gas itu lalu terakumulasi di ruangan tertutup sehingga memicu ledakan dahsyat.

    “Ledakan tersebut berasal dari akumulasi Gas yang terkumpul di ruangan tertutup di dapur dan ruangan lainnya akibat kebocoran tabung gas LPG 12 kg, kemudian terpicu oleh pemantik kompor,” ucapnya.

    Pada pekan lalu, Puslabfor Polri melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan membawa sejumlah alat bukti berupa tabung gas 12 kg, tabung gas 3 kg, selang regulator, kompor gas, hingga benda-benda bekas terbakar.

    Ledakan dahsyat mengguncang kawasan permukiman di Jalan Talas II, Kelurahan Pondok Cabe Hilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, pada Jumat (12/9/2025). Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah rumah hancur dan beberapa warga mengalami luka-luka. (Foto: Ari Saputra/detikcom)

    20 Rumah Rusak

    Ledakan gas terjadi di Jalan Talas II menyebabkan 20 rumah rusak. Dari jumlah itu, 3 rumah roboh, 2 rusak berat, dan sisanya ringan hingga sedang.

    “Untuk terdampak semua ada 20 rumah yang terdampak sampai saat ini,” kata Ketua RW setempat, Abdul Hakim, ditemui di lokasi, Pamulang, Minggu (14/9).

    Sebanyak 54 orang dari 16 keluarga sempat diungsikan di Musala Da’arun Naim.. Warga bergotong royong membersihkan puing-puing dari lokasi bekas ledakan itu.

    Foto: Lokasi ledakan di Pamulang, Tangsel dipasangi garis polisi dan warga diimbau menjauh radius 10 meter. (Taufiq Syarifudin/detikcom)

    7 Orang Terluka

    Ledakan besar itu juga sempat menyebabkan sejumlah orang warga terluka. Korban mengalami luka dengan tingkat bervariasi.

    “Saat ini di RS tinggal 3 orang, di RS Hermina ada 2 orang yang dirujuk ke RS lain 1 orang (RS) Tarakan,” kata ketua RW setempat, Abdul Hakim, ditemui di lokasi kejadian, Minggu (14/9).

    Berikut detail kondisi 7 korban ledakan gas Pamulang di RS Hermina Tangsel:

    Pekerja meruntuhkan sisa bangunan terdampak ledakan misterius di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (17/9/2025). (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)

    Satu Keluarga di TKP

    1. Agus, luka bakar 90%
    2. Riski Raditia Pratama, luka bakar 12%
    3. Rini Andriani, luka bakar 70%

    Tetangga korban di TKP

    4. Taslimah, luka kepala memar, trauma
    5. Saniah, luka trauma
    6. Emilia, luka trauma

    7. Intan, usia 1,5 tahun, mengalami kondisi luka lecet pada jari tengah kiri. Intan sebelumnya dirawat di RS Hermina dan di RS UIN Jakarta.

    Halaman 2 dari 3

    (jbr/mei)

  • Warga Cerita Momen Mencekam Ledakan Gas di Pamulang: Gelap-Penuh Debu

    Warga Cerita Momen Mencekam Ledakan Gas di Pamulang: Gelap-Penuh Debu

    Tangsel

    Ledakan gas terjadi hingga menghancurkan sejumlah rumah di Jalan Talas II, Pondok Cabe, Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Warga menceritakan situasi usai ledakan itu terjadi.

    Dedah (42), menceritakan bahwa usai ledakan terjadi, kondisi di sekitar rumahnya dipenuhi debu. Rumah Dedah sendiri berada persis disamping 3 rumah yang hancur akibat ledakan.

    “Debu, hanya (terlihat) debu aja, cuman nggak lama debu juga, nggak lama paling ada 15 menit debunya, setelah itu terang, kan kejadiannya 05.15 WIB. Aku keluar itu udah bruk itu, aku lari udah bruk, udah berbentuk hancur,” kata Dedah ditemui di lokasi pengungsian warga yang terdampak ledakan, Pamulang, Tangerang Selatan, Minggu (14/9/2025).

    Dedah juga mendengar teriakan minta tolong dari tetangga sebelahnya. Namun tidak ada suara teriakan seseorang dari 3 rumah yang hancur.

    “Yang aku lihat cuman debu, sama teriakan orang. Teriakan yang sebelah sini, yang pas banget dekat (rumah) aku,” kata dia.

    “(Teriakannya) ‘tolong anak saya, tolong anak saya’. Cuman dia aja yang panik sendiri, dia kaget. Kalau anaknya ketinggalan,” tambah dia.

    Sebelum ledakan terjadi, Dedah mendengar suara berasal dari atap rumah. Tak lama kemudian ledakan terjadi.

    “Kita lagi duduk tripleknya (rumah) langsung jatuh, nggak lama nyusul dapur yaudah kita lari, takut ketiban. Akhirnya ini (anak-anak) posisi pada tidur kita tarik aja, lari,” sebutnya.

    Dedah menyebut tak tercium bau gas usai kejadian ledakan tersebut. Setelah ledakan hanya terdengar bunyi dari aliran listrik yang masih mengalir.

    “Nggak (tercium bau gas), hanya kita kaget begitu bruk kejadian, terangkan, jam 6 (pagi) bunyi ces, kita pikir apa kan, nggak taunya AC, setrum-setrum listrik,” ungkapnya.

    Sementara itu, warga lainnya Eka, mengatakan saat berlari keluar rumah kondisinya gelap dan penuh debu. Untuk penerangan ketika berlari menyelamatkan diri, dia mengandalkan lampu handphone.

    “Keluar pintu kaya keluar dunia lain, gelap, tahu abu vulkanik nggak? Persis. Gelap banget, pake flash semuanya, nggak ada bener-bener gelap ya,” kata Eka.

    Seperti diketahui, ledakan terjadi di Jalan Talas II RT 003 RW 001, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangsel, pada pukul 05.30 WIB, Jumat (12/9). Kejadian ini mengakibatkan 20 rumah terdampak dan 54 orang mengungsi akibat peristiwa ini.

    “Untuk terdampak semua ada 20 rumah yang terdampak sampai saat ini,” kata Ketua RW setempat, Abdul Hakim, ditemui di lokasi.

    Puslabfor Polri juga telah turun tangan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) ledakan tersebut. Mereka membawa sejumlah alat bukti dari lokasi awal terjadinya ledakan.

    “Tabung gas 12 kilogram satu, tabung gas 3 kilogram 3 buah, kemudian ada slang regulator dan satu buah kompor gas, kemudian ada bahan-bahan bekas terbakar,” kata Kompol Heriyandi, Kasubdit Metalurgi Forensik Puslabfor Polri, di lokasi Jumat (12/9).

    (ial/dwr)