Xcloud.id

Tag: Abdul Hakim

  • ESDM upayakan penyederhanaan izin bebas cukai etanol untuk BBM

    ESDM upayakan penyederhanaan izin bebas cukai etanol untuk BBM

    Nah, semua tempat (gerai) harus ada izinnya satu per satu. Itu yang mau kami diskusikan, apakah bisa nanti disatukan izinnya,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengupayakan penyederhanaan izin terkait pembebasan bea cukai etanol yang digunakan sebagai bahan bakar minyak (BBM), lewat koordinasi dengan Kementerian Perindustrian.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi, ketika ditemui di sela-sela Green Energy Summit 2025 di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah membebaskan bea cukai bagi etanol yang digunakan untuk bahan bakar minyak.

    Akan tetapi, pembebasan tersebut hanya berlaku untuk pelaku usaha yang memiliki izin usaha niaga. Eniya merujuk kepada Pertamina yang sudah memiliki izin usaha niaga (IUN), yang memungkinkan Pertamina dibebaskan dari bea cukai etanol.

    “Nah, semua tempat (gerai) harus ada izinnya satu per satu. Itu yang mau kami diskusikan, apakah bisa nanti disatukan izinnya,” kata Eniya.

    Eniya mengupayakan agar satu badan usaha cukup mengurus IUN sebanyak satu kali, yang kemudian dapat berlaku di seluruh gerai usahanya.

    “Jadi, misalnya, satu, Pertamina punya ratusan gerai, nanti (setelah mengurus IUN) berlaku untuk semua (gerai) sekaligus,” ujar dia.

    Pungutan cukai etanol merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Kementerian ESDM dalam rangka pengembangan bioetanol. Adapun pungutan cukai untuk etanol sebesar Rp20 ribu per liter, baik untuk produksi dalam negeri maupun luar negeri.

    Oleh karena itu, Eniya meyakini percepatan implementasi dari pembebasan bea cukai untuk etanol yang digunakan sebagai bahan bakar minyak (BBM) berperan penting dalam menekan harga bioetanol agar menjadi lebih kompetitif.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peran BPK di dunia internasional disebut dukung visi Indonesia Emas

    Peran BPK di dunia internasional disebut dukung visi Indonesia Emas

    Ini bukan hanya sebuah kebanggaan BPK, tetapi juga sebuah bentuk dedikasi Indonesia terhadap dunia,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengatakan, peran pihaknya di dunia internasional mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

    “Peran BPK di dunia internasional, termasuk sebagai pemeriksa eksternal organisasi internasional, tidak hanya meningkatkan pengaruh BPK dan Indonesia secara global, tetapi juga mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif,” katanya dalam agenda pembukaan Pelatihan Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri, dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan bahwa BPK memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara dan terus mengembangkan kapasitas, termasuk peran di kancah internasional.

    Beliau juga menegaskan pencalonan BPK sebagai Pemeriksa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Board of Auditors (UN BoA) merupakan langkah strategis untuk memperluas kontribusi Indonesia terhadap tata kelola keuangan global.

    “Ini bukan hanya sebuah kebanggaan BPK, tetapi juga sebuah bentuk dedikasi Indonesia terhadap dunia,” ungkap Budi Prijono.

    Pada kesempatan tersebut, dia juga memberikan sambutan positif terhadap pelatihan yang diadakan untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa BPK dalam bidang diplomasi, negosiasi, keprotokolan, penyusunan laporan, komunikasi internasional, serta aspek psikologis dalam penugasan ke luar negeri.

    Dengan menjadi pemeriksa eksternal PBB yang merupakan pengalaman pertama BPK, lanjutnya, maka kemampuan diplomasi, dan hubungan luar negeri menjadi bekal penting bagi pemeriksa PBB maupun organisasi internasional lainnya.

    “Saya berharap setelah mengikuti pelatihan ini para peserta dapat memahami pentingnya komunikasi internasional, khususnya penguasaan Bahasa Inggris dan Perancis, soft skills diplomatik dan pemahaman lintas budaya yang relevan dalam kerja sama dengan organisasi internasional,” ucap Wakil Ketua BPK.

    Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badan Diklat PKN) BPK R. Yudi Ramdan Budiman menyampaikan bahwa pelatihan berlangsung selama lima hari dan diikuti oleh 43 orang peserta.

    Para peserta terdiri dari para pejabat struktural dan pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VIII dan Organisasi Internasional, serta pemeriksa dari unit kerja lain di lingkungan BPK yang tergabung dalam kelompok keahlian pemeriksa eksternal.

    BPK menghadirkan pejabat dan praktisi dari Kementerian Luar Negeri yang memiliki keahlian di bidang tata cara diplomasi dan hubungan luar negeri, serta etiket pergaulan internasional.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya usung Sumitronomics guna kejar pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Purbaya usung Sumitronomics guna kejar pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengusung konsep pembangunan ekonomi Sumitronomics untuk dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen hingga 2029.

    Sebagaimana diketahui, konsep tersebut merupakan gagasan ekonom Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo, yang juga ayah dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI ke-5 di Jakarta, Selasa, Purbaya menjelaskan bahwa Sumitronomics berfokus pada tiga pilar utama. Tiga pilar tersebut yakni; pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.

    “Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua, pemerataan manfaat pembangunan, dan ketiga, stabilitas nasional yang dinamis,” kata dia.

    Maka dari itu, menurutnya jika ekonomi Indonesia diarahkan untuk tumbuh 8 persen, maka pemerintah perlu mengacu pada strategi Sumitronomics.

    Meski demikian, Purbaya menekankan bahwa target 8 persen bukan hal mudah, namun tetap realistis bila strategi pemerintah dijalankan dengan konsisten.

    “Target ini tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa diwujudkan di Indonesia. Sejarah menunjukkan sebelum krisis keuangan AS tahun 1997-1998, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6 persen,” jelasnya.

    Ia merujuk pada sejarah pertumbuhan ekonomi negara lain. Korea Selatan dan Singapura berhasil menjadi negara maju dengan rata-rata pertumbuhan di atas 7,5 persen selama satu dekade, sementara China pernah melampaui 10 persen pertumbuhan tahunan pada periode 2003-2007.

    Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Purbaya menyampaikan anggaran negara akan didesain sebagai katalis pertumbuhan.

    Pemerintah mendorong aktivitas ekonomi agar bisa berputar lebih cepat, sektor riil bergerak, dan daya beli masyarakat meningkat.

    Untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, APBN berperan sebagai katalis untuk mendukung sektor swasta sebagai motor penggerak utama pertumbuhan.

    Kinerja sektor-sektor bernilai tambah tinggi terus diperkuat dengan tetap menjaga ketahanan sektor resilien.

    “Sektor resilien seperti pertanian, industri manufaktur, padat karya, dan pariwisata dijaga tetap tumbuh tinggi sehingga berkontribusi optimal bagi penciptaan lapangan kerja,” tambah Menkeu.

    Selain itu, pemerintah terus memperkuat hilirisasi sumber daya alam dan memberikan insentif fiskal, mulai dari tax holiday hingga super deduction untuk riset, pelatihan, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus.

    Upaya ini diharapkan mempercepat investasi pada sektor bernilai tambah tinggi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Kepala BPKP sebut ego sektoral lemahkan tata kelola

    Wakil Kepala BPKP sebut ego sektoral lemahkan tata kelola

    Kadang-kadang muncul pernyataan, ini kewenangan kami, itu kewenangan kami, dan akhirnya hasilnya tidak kolaboratif. Prosesnya pun tidak kolaboratif,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari mengatakan, ego sektoral melemahkan tata kelola.

    Karena itu, dia menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam pengawasan pemerintahan.

    “Kadang-kadang muncul pernyataan, ini kewenangan kami, itu kewenangan kami, dan akhirnya hasilnya tidak kolaboratif. Prosesnya pun tidak kolaboratif,” ungkap dia sebagaimana dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

    Agustina menyoroti hasil audit BPKP yang menemukan lemahnya sinergi lintas lembaga. Untuk mengatasi masalah tersebut, dirinya merekomendasikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) agar memasukkan fungsi pengawasan intern ke dalam kerangka pemerintahan digital.

    Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri, diminta menangani risiko integritas publik secara multidimensi, tak hanya aspek hukum.

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diingatkan agar menerapkan audit yang terintegrasi.

    “Rancangan aturan pengawasan intern belum menyentuh pemerintah daerah (Pemda), padahal pelaksanaan program banyak dilakukan di level pemda,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia juga mengapresiasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) karena sudah mengembangkan profil risiko dalam setiap program pemerintah, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang menerapkan sistem digital pengadaan barang dan jasa.

    “Dua tahun perjalanan ini cukup baik, mereka sudah bisa menghasilkan profil risiko,” kata dia

    Wakil Kepala BPKP mengharapkan pengawasan intern ke depan tak boleh berlangsung parsial, mengingat pada hakikatnya pengawasan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.

    “Kita tidak mungkin bicara semua program pemerintah hanya di pusat. Pemda dan BUMN juga punya peran besar. Karena itu, pengawasan intern pun tidak bisa sendiri-sendiri,” ucap Agustina.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BRI Insurance jajaki pengembangan asuransi pertanian

    BRI Insurance jajaki pengembangan asuransi pertanian

    Kami percaya bahwa inovasi harus dimulai dari pemahaman di lapangan,

    Jakarta (ANTARA) – PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) atau BRI Insurance menjajaki pengembangan asuransi pertanian untuk memberikan perlindungan kepada petani.

    Pengembangan itu dimulai dengan meninjau langsung kawasan pertanian bersama para petani anggota Koperasi Bagja di Kecamatan Wetan, Karawang, Jawa Barat.

    “Kami percaya bahwa inovasi harus dimulai dari pemahaman di lapangan,” kata Direktur Utama BRI Insurance (BRINS) Budi Legowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Menurut Budi, survei lapangan ini merupakan langkah penting agar produk asuransi yang ditawarkan benar-benar dapat memberikan perlindungan kepada petani.

    Langkah ini diyakini selaras dengan program pemerintah dalam upaya penguatan di sektor pangan.

    Dengan turun langsung, kata Budi, BRINS ingin memastikan perlindungan untuk pertanian tidak hanya menjadi produk finansial tetapi juga solusi nyata yang mendukung keberlangsungan hidup petani.

    Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa BRINS berkomitmen menjadikan petani sebagai mitra dalam perjalanan menuju pertanian yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

    “Petani adalah garda terdepan ketahanan pangan. BRINS hadir untuk mendampingi mereka menghadapi risiko pertanian, sehingga mereka dapat lebih fokus meningkatkan produktivitas tanpa khawatir kehilangan segalanya akibat gagal panen,” ujar Budi.

    Sementara itu, Ketua Koperasi Bagja Tony menyampaikan kehadiran produk asuransi pertanian bisa memberikan perlindungan nyata bagi petani dari berbagai risiko gagal panen dalam upaya menjaga ketahanan pangan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dia berharap kehadiran produksi asuransi ini nantinya dapat berpihak kepada petani.

    Sebagai bagian dari kegiatan ini, BRINS juga memberikan bantuan kepada para petani yang hadir berupa paket sembako dan asuransi kecelakaan diri Proteksiku sebagai bentuk kepedulian serta dukungan terhadap komunitas lokal.

    Dengan berbagai upaya itu, perusahaan berharap produk asuransi pertanian yang dikembangkan dapat menjadi inovasi yang mampu memberikan perlindungan berkelanjutan sekaligus mendukung transformasi sektor pertanian Indonesia menuju ketahanan pangan nasional.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah perlu jaga defisit untuk pertahankan kepercayaan investor

    Pemerintah perlu jaga defisit untuk pertahankan kepercayaan investor

    Kalau pemerintah bisa meyakinkan agar defisit masih bisa dijaga sesuai dengan perkiraannya, yaitu Rp662 triliun atau 2,78 persen dari GDP, saya rasa hal ini diharapkan memang masih bisa tetap menjaga kepercayaan pasar,

    Jakarta (ANTARA) – Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto mengatakan, pemerintah harus dapat menjaga defisit anggaran sesuai dengan asumsi yang ditentukan agar dapat mempertahankan kepercayaan para pelaku pasar, terutama investor asing.

    Ia menuturkan bahwa menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas realisasi APBN per 31 Agustus, defisit anggaran tercatat sebesar Rp321,6 triliun, setara dengan 1,35 persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP).

    “Kalau pemerintah bisa meyakinkan agar defisit masih bisa dijaga sesuai dengan perkiraannya, yaitu Rp662 triliun atau 2,78 persen dari GDP, saya rasa hal ini diharapkan memang masih bisa tetap menjaga kepercayaan pasar,” ujarnya di Jakarta, Selasa.

    Meskipun saat ini defisit masih di bawah ambang batas dan nilainya masih belum signifikan, Rully menyatakan bahwa para investor tetap mencermati besarnya akselerasi penyerapan belanja negara menuju akhir tahun.

    Ia mengatakan, bercermin pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi pengeluaran APBN untuk Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta belanja kementerian dan lembaga pemerintah pusat cenderung terkonsentrasi pada akhir tahun, atau kuartal III dan kuartal IV.

    Selain itu, dengan banyaknya program unggulan pemerintah yang diluncurkan secara masif pada semester II 2025, seperti Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), ia memperkirakan realisasi anggaran pemerintah akan semakin agresif ke depannya.

    “Mau gak mau, memang defisit dalam beberapa bulan ke depan itu memang akan lebaran (meningkat dibandingkan defisit per 31 Agustus),” kata Rully.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin (22/9), bahwa APBN 2025 mengalami defisit sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35 persen dari nilai PDB per 31 Agustus 2025.

    Sementara itu, pendapatan negara terkumpul sebesar Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari proyeksi APBN tahun ini.

    Nilai itu terkoreksi sebesar 7,8 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.777,3 triliun. Tren penurunan tersebut pun terlihat pada hampir seluruh komponen penerimaan.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM upayakan B50 tetap diimplementasikan pada 2026

    ESDM upayakan B50 tetap diimplementasikan pada 2026

    Jadi, ini kami sedang melakukan pemetaan dari ketersediaan untuk FAME-nya. Kami lagi pemetaan apakah pada 2026 itu akan dilakukan mandatori untuk B45 atau B50,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengupayakan agar biodiesel 50 atau B50 tetap diimplementasikan pada 2026, meskipun sedang mempertimbangkan opsi B45.

    “Kami tetap dorong implementasi B50 untuk tahun 2026,” ucap Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui di sela-sela Green Energy Summit 2025 di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan bahwa memang terdapat pertimbangan untuk mengimplementasikan B45, alih-alih B50 sebagaimana target pertumbuhan yang telah diperhitungkan selama ini.

    Pertimbangan menggunakan B45 tersebut didasari oleh kebutuhan dan volume FAME atau Fatty Acid Methyl Ester yang didapatkan dari minyak kelapa sawit (crude palm oil).

    Kebutuhan FAME untuk mengimplementasikan B45 adalah 17 juta kiloliter (KL). Di sisi lain, untuk mengimplementasikan B50 membutuhkan 19 juta KL.

    Sedangkan, ketersediaan FAME pada 2025 berada di kisaran 15,6 juta KL.

    “Jadi, ini kami sedang melakukan pemetaan dari ketersediaan untuk FAME-nya. Kami lagi pemetaan apakah pada 2026 itu akan dilakukan mandatori untuk B45 atau B50,” ucap Yuliot.

    Saat ini, Indonesia sudah mengimplementasikan mandatori B40. Per September, implementasi B40 sudah mencapai 10 juta kiloliter (KL), atau 64,7 persen dari target 15,6 juta KL.

    Yuliot mengatakan bahwa kebijakan penggunaan biodiesel tersebut dalam rangka mengurangi emisi karbon yang berasal dari energi fosil.

    Selain itu, implementasi B40 pada 2025 juga telah menghemat devisa negara sekitar 9,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp147,5 triliun.

    “Kemudian, peningkatan nilai tambah dalam negeri sekitar Rp20,98 triliun, juga menciptakan lapangan kerja sekitar 2 juta lapangan kerja terkait dengan mandatori biodiesel ini,” katanya.

    Secara terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan, implementasi B50 pada 2026 tidak ditargetkan dimulai pada Januari.

    B50 pun masih harus menjalani uji jalan yang memakan durasi sekitar 6–8 bulan.

    “Kalau saya melihat arahan Pak Menteri (ESDM Bahlil Lahadalia), sepertinya tidak 1 Januari. Kami lihat dulu sambil menunggu uji jalannya,” kata Eniya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Juda Agung dilantik sebagai Anggota DK OJK Ex-officio BI

    Juda Agung dilantik sebagai Anggota DK OJK Ex-officio BI

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung resmi dilantik sebagai Anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-officio Bank Indonesia.

    Pengucapan sumpah jabatan Juda dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto di Gedung MA Jakarta, Selasa.

    “Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 72/P Tahun 2025 tanggal 11 Agustus 2025 saudara telah diangkat sebagai anggota DK OJK Ex-officio dari BI,” kata Sunarto.

    Juda ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2025 tentang Penggantian Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-officio dari Bank Indonesia.

    Pelantikan Juda melengkapi jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK menjadi 11 orang yang terdiri dari sembilan ADK hasil Panitia Seleksi serta dua ADK Ex-officio Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

    Pelantikan ini turut dihadiri sejumlah jajaran pejabat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia serta Anggota Dewan Komisioner OJK beserta jajaran pejabat OJK lainnya.

    Dengan demikian, jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK menjadi sebagai berikut.

    Ketua: Mahendra Siregar

    Wakil Ketua: Mirza Adityaswara

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan: Dian Ediana Rae

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon: Inarno Djajadi

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun: Ogi Prastomiyono

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen: Friderica Widyasari Dewi

    Anggota Dewan Komisioner/Ketua Dewan Audit: Sophia Isabella Wattimena

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya: Agusman

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto: Hasan Fawzi

    Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Bank Indonesia: Juda Agung

    Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Kementerian Keuangan: Thomas A.M. Djiwandono

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendag: Indonesia siapkan langkah strategis hadapi implementasi EUDR

    Kemendag: Indonesia siapkan langkah strategis hadapi implementasi EUDR

    Kemendag juga mendorong agar sistem nasional tersebut diakui Uni Eropa sebagai instrumen kepatuhan dalam kerangka EUDR,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau Undang-Undang Anti Deforestasi yang mulai diberlakukan pada akhir tahun.

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan Kemendag berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait untuk mengkaji dampak EUDR terhadap komoditas ekspor utama.

    “Kemendag terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengkaji dampak EUDR terhadap komoditas ekspor utama Indonesia, sebagai dasar untuk mengusulkan penyesuaian baik melalui dialog bilateral dalam kerangka IEU-CEPA maupun pada forum WTO,” ujar Djatmiko dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Langkah lainnya adalah Indonesia terus memastikan bahwa setiap regulasi perdagangan tidak menimbulkan beban berlebihan dan tetap sejalan dengan prinsip keadilan, non-diskriminasi, serta pembangunan berkelanjutan.

    Untuk memastikan rantai pasok komoditas utama sesuai persyaratan bebas deforestasi dan memiliki geolokasi, kata Djatmiko, Kemendag bersama kementerian/lembaga terkait dan pelaku usaha akan mengupayakan penguatan sistem traceability.

    Selain itu, pemerintah juga melakukan sertifikasi berkelanjutan untuk komoditas utama seperti minyak sawit, karet, kopi, kakao, dan kayu, menguatkan standar nasional, serta skema sertifikasi yang diakui internasional.

    “Kemendag juga mendorong agar sistem nasional tersebut diakui Uni Eropa sebagai instrumen kepatuhan dalam kerangka EUDR,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Djatmiko menyampaikan Kementerian Perdagangan juga mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menghadapi implementasi EUDR mendatang.

    Beberapa di antaranya adalah melalui program UMKM Bisa Ekspor, yang merupakan program Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) serta melalui peran aktif Atase Perdagangan (Atdag) dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dalam sosialisasi regulasi, termasuk penjajakan pasar non-tradisional guna memperluas akses ekspor.

    “Kemendag juga bekerjasama dengan kementerian/lembaga yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam melakukan Pengembangan National Dashboard, sistem data terintegrasi untuk memastikan transparansi dan ketertelusuran dalam rantai pasok komoditas,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan pastikan harga ayam terjaga demi lindungi peternak-konsumen

    Mentan pastikan harga ayam terjaga demi lindungi peternak-konsumen

    Baru peternak kita recovery, tapi tidak boleh terlalu tinggi. Sebelumnya harga ayam pedaging Rp18.000 per kg di peternak, menjerit itu peternak seluruh Indonesia. Jadi kita jaga dua-duanya,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan harga ayam pedaging agar tetap menguntungkan peternak namun tidak membebani masyarakat sebagai konsumen di pasar.

    “Baru peternak kita recovery, tapi tidak boleh terlalu tinggi. Sebelumnya harga ayam pedaging Rp18.000 per kg di peternak, menjerit itu peternak seluruh Indonesia. Jadi kita jaga dua-duanya,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Mentan menyampaikan hal itu ketika dikonfirmasi mengenai adanya harga ayam potong di berbagai daerah melonjak salah satunya di Banyumas, Jateng, dari Rp35.000 per kg menjadi Rp42.000 per kg.

    Akibatnya, penjualan ayam potong anjlok, bahkan masyarakat akhirnya mengurangi konsumsi daging ayam dan beralih ke kaki atau ceker ayam.

    Menanggapi hal itu, Amran menyebutkan sebelumnya harga ayam pernah jatuh hingga mencapai di Rp18.000 per kilogram di tingkat peternak.

    Kondisi itu membuat peternak menjerit sehingga kebijakan pengendalian harga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan nasional.

    Namun dia juga menekankan kenaikan harga yang terlalu tinggi juga tidak boleh terjadi, sebab akan membebani daya beli masyarakat sehingga pemerintah memastikan keseimbangan antara kepentingan peternak dan konsumen.

    “Inilah saudara aku, jangan gitu dong. Ada yang tau nggak harga ayam tiga minggu lalu? Satu bulan lalu berapa? Rp18.000 (per kilogram di tingkat peternak,” ujar Mentan singkat.

    Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan berbagai langkah stabilisasi harga ayam pedaging terus dilakukan demi menjaga keseimbangan pasar, menguntungkan peternak, dan tetap terjangkau bagi masyarakat konsumen di seluruh Indonesia.

    “Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus bergerak cepat menjaga kestabilan harga ayam pedaging agar tetap terjangkau masyarakat dan menguntungkan peternak,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat (19/9).

    Kementan bersama pelaku usaha telah mengupayakan beberapa langkah nyata, antara lain menjaga stok nasional.

    Dimana saat ini Indonesia mengalami surplus ayam hingga 300 ribu ton, sehingga kebutuhan nasional dapat terpenuhi secara baik dan diharapkan harga ayam tetap stabil meskipun permintaan terus meningkat.

    Upaya pengawasan harga di lapangan juga dilakukan Kementan bersama asosiasi perunggasan, Satgas Pangan, dan pemerintah daerah guna mencegah praktik penetapan harga yang merugikan peternak maupun konsumen secara tidak wajar.

    Selain itu, Kementan juga mendorong fasilitasi akses distribusi ayam ke berbagai daerah serta mendukung program penguatan daya beli masyarakat, termasuk integrasi dengan program makan bergizi gratis di sejumlah wilayah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.