Xcloud.id

Tag: Abdul Hakim

  • Helmy Yahya diberi lagi jabatan kini sebagai Kepala BP Rebana

    Helmy Yahya diberi lagi jabatan kini sebagai Kepala BP Rebana

    Pak Helmi Yahya sudah konsolidasi juga dan kami akan melakukan pendalaman, mapping, kemudian konsolidasi dengan Kabupaten Kota di wilayah Rebana,

    Bandung (ANTARA) – Presenter kondang yang sebelumnya ditunjuk sebagai Komisaris Independen Bank Jabar Banten (BJB), Helmy Yahya, kini diberi lagi jabatan sebagai Kepala Pelaksana Badan Pengelola (BP) Rebana menggantikan Bernardus Djonoputro.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan penunjukan ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan telah mempertimbangkan jam terbang yang bersangkutan guna mengelola kawasan strategis di Jabar yang terdiri atas Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan tersebut.

    “Jadi mudah-mudahan akan lebih optimal dan kami pun tetap menempatkan Pak Berni, kepala sebelumnya yang sudah mengantarkan, paling tidak di perencanaan, di pengorganisasian,” ujar Herman di Bandung, Rabu.

    Dia mengatakan, fokus BP Rebana saat ini adalah melakukan implementasi berbagai program, karena sebelumnya sudah ada yang dikerjakan oleh Bernardus Djonoputro.

    “Pak Helmi Yahya sudah konsolidasi juga dan kami akan melakukan pendalaman, mapping, kemudian konsolidasi dengan Kabupaten Kota di wilayah Rebana,” katanya.

    Setelah itu, baru eksekusi untuk investasi maupun peningkatan infrastruktur dasar di kawasan Rebana sebagai kawasan andalan perekonomian di Jawa Barat.

    Mengingat rencana utamanya, adalah integrasi antara kawasan Rebana dengan Patimban, dalam sebuah ekosistem ekonomi yang ditarget menjadi kebangkitan ekonomi Jawa Barat.

    Dalam waktu dekat, kata Herman, Helmy Yahya akan konsolidasi dan merumuskan keberhasilan cepatnya seperti apa, indikatornya apa saja, target, dan juga timeline-nya.

    “Nah, ini sedang disusun, tidak dari nol karena sudah ada sebelumnya dari Pak Berni dan teman-teman. Sekarang disesuaikan dengan kekinian dan tantangan ke depan,” katanya menambahkan.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ID Survey siap dukung transformasi hijau dunia usaha Indonesia

    ID Survey siap dukung transformasi hijau dunia usaha Indonesia

    Kami adalah jembatan antara standar keberlanjutan dan dunia usaha. Kami melihat peluang besar yaitu bisnis-bisnis yang ingin hijau, tapi belum tahu harus mulai dari mana,

    Jakarta (ANTARA) – PT IDSurvey (Persero) menyatakan, siap mendukung transformasi hijau dunia usaha di Indonesia melalui tiga pilar utama, yakni dekarbonisasi, eco-framework, dan panduan ESG untuk keberlanjutan bisnis jangka panjang.

    “Kami adalah jembatan antara standar keberlanjutan dan dunia usaha. Kami melihat peluang besar yaitu bisnis-bisnis yang ingin hijau, tapi belum tahu harus mulai dari mana,” ucap Direktur Utama IDSurvey Arisudono Soerono dalam Katadata Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Rabu.

    IDSurvey menghadirkan tiga pilar utama layanan bisnis hijau atau green business. Pertama, dekarbonisasi untuk membantu menurunkan emisi dan manajemen karbon.

    Kedua, eco-framework yang memastikan efisiensi sumber daya dan kepatuhan lingkungan. Ketiga, ESG & sustainability sebagai panduan keberlanjutan bisnis jangka panjang.

    Arisudono menekankan bahwa krisis iklim merupakan tantangan nyata yang tidak bisa diabaikan.

    Fenomena gelombang panas, banjir, hingga kekeringan yang terjadi di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa perubahan iklim adalah konsekuensi dari aktivitas manusia sehari-hari.

    “Bisnis hijau itu penting. Bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan mendesak untuk masa depan.” ujar dia.

    Ia menjelaskan, perusahaan merupakan pengguna sekaligus penghasil emisi yang besar. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki sumber daya besar untuk melakukan perubahan dan berperan dalam transisi hijau.

    “Green business bukan lagi pilihan. Tapi tanggung jawab sekaligus peluang,” katanya.

    Dalam konteks ini, green business merupakan ekosistem yang meliputi banyak aspek. Antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang transparan melalui prinsip ESG; pengelolaan limbah menjadi energi lewat konsep waste-to-energy; hingga upaya dekarbonisasi untuk menekan emisi karbon.

    Sektor logistik dapat bertransformasi dengan menghadirkan green & smart port, sementara pembangunan fisik bisa diarahkan menuju green building yang hemat energi.

    Dari sisi produk, eco-label menjadi penanda bahwa barang yang kita konsumsi ramah lingkungan, sedangkan di sektor pariwisata ada ecotourism yang menjaga alam sekaligus memberdayakan masyarakat.

    Ekonomi sirkular juga hadir untuk memastikan sumber daya digunakan berulang tanpa terbuang, sementara sustainable financing menjadi fondasi agar proyek berkelanjutan dapat terus berjalan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi IV DPR dorong pengendalian harga-inovasi teknologi pertanian

    Komisi IV DPR dorong pengendalian harga-inovasi teknologi pertanian

    Ya, pemerintah harus terus meningkatkan produksi, dan tetap menjaga stabilitas HPP, sehingga hal ini berdampak secara sistemik terhadap kesejahteraan petani,

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi mendorong pengendalian harga pangan dan percepatan inovasi teknologi pertanian guna memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas demi mewujudkan swasembada pangan.

    Eko menegaskan, untuk mewujudkan target swasembada pangan tahun 2027, perlu adanya peningkatan produksi dan pengendalian harga pokok penjualan (HPP) agar terus stabil, sehingga berdampak pada kesejahteraan petani dalam negeri.

    “Ya, pemerintah harus terus meningkatkan produksi, dan tetap menjaga stabilitas HPP, sehingga hal ini berdampak secara sistemik terhadap kesejahteraan petani,” kata Eko dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Kendati demikian, dia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah atas upaya dan kerja keras dalam meningkatkan produksi, dengan stok beras yang mencapai 4,2 juta ton, merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah.

    Namun, dirinya meminta pemerintah juga dapat menstabilkan harga beras yang mengalami kenaikan di tengah produksi yang melimpah.

    “Kita mengapresiasi (proyeksi) produksi beras yang tembus angka 31,04 juta ton pada bulan Oktober (2025), maka dengan produksi yang melimpah semestinya harga beras harus tetap stabil, tidak mengalami kenaikan, karena hal ini menjadi anomali yang secepatnya di selesaikan oleh pemerintah,” tuturnya.

    Anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Timur IX itu juga meminta agar pemerintah dapat berinovasi untuk menggalakkan sistem otomatisasi pertanian.

    “Harus terus berinovasi, memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang pertanian, menciptakan sistem otomatisasi dalam bidang pertanian sehingga dapat meningkatkan produksi hasil pertanian, dan dapat menekan biaya produksi,” tambahnya.

    Sebagai Anggota Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Eko juga menekankan pentingnya mengatasi menyusutnya generasi petani untuk mencapai swasembada pangan,

    “Tidak ada alternatif lain yang bisa ditempuh kecuali melalui inovasi teknologi pertanian,” bebernya.

    Hal itu penting untuk mengganti tenaga manusia dalam menggarap lahan, menanam, panen dan juga peningkatan nilai tambah pasca panen dari berbagai komoditas pertanian yang ada.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, proyeksi produksi beras nasional hingga Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton, surplus 3,7 juta ton dibanding periode sama tahun 2024 yang hanya kisaran 28 juta ton.

    Mentan mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat proyeksi produksi beras nasional hingga Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi pada periode yang sama sekitar 27,3 juta ton.

    “Dengan demikian, Indonesia mencatat surplus sekitar 3,7 juta ton. Menurut BPS capaian ini lebih tinggi dibanding tahun 2024, serta menunjukkan tren positif yang diyakini akan terus berlanjut hingga akhir tahun,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Kamis (5/9).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya nilai demo rakyat dipicu tekanan ekonomi berkepanjangan

    Menkeu Purbaya nilai demo rakyat dipicu tekanan ekonomi berkepanjangan

    Sejak 2020, uang terus diserap sampai pertumbuhan nol menjelang akhir 2024. Itu yang dirasakan ekonomi melambat, sektor riil sulit, semuanya susah, dan keluar tagline seperti ‘Indonesia Gelap’,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 disebabkan oleh tekanan ekonomi berkepanjangan yang dirasakan oleh masyarakat.

    “Yang kemarin demo itu karena tekanan ekonomi berkepanjangan,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, demonstrasi itu bisa dicegah bila kebijakan fiskal dan moneter bekerja dengan optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi.

    Sementara, dia melihat penyaluran belanja pemerintah berjalan dengan lambat dan tidak ada intervensi dari dana pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia (BI).

    Purbaya berpendapat hal itu membuat perputaran uang di sistem perekonomian berada dalam situasi ketat. Padahal, pertumbuhan uang yang negatif memicu kekeringan ekonomi meski suku bunga dijaga pada level rendah.

    “Sejak 2020, uang terus diserap sampai pertumbuhan nol menjelang akhir 2024. Itu yang dirasakan ekonomi melambat, sektor riil sulit, semuanya susah, dan keluar tagline seperti ‘Indonesia Gelap’,” ujar Purbaya.

    Pertumbuhan uang sempat membaik saat memasuki 2025, dengan level tujuh persen pada April. Namun, lanjut Purbaya, pertumbuhannya kembali jatuh ke 0 persen pada Agustus.

    “Jadi, periode perlambatan ekonomi gara-gara uang ketat, dipulihkan sedikit, belum sepenuhnya pulih, sudah direm lagi ekonominya,” jelasnya.

    Maka dari itu, dia menyatakan fokusnya ke depan adalah memperbaiki mesin moneter dan fiskal.

    Dia akan memanfaatkan wewenang Menteri Keuangan untuk memindahkan dana pemerintah di BI guna mendongkrak kedua mesin tersebut. Purbaya berencana menarik dana senilai Rp200 triliun dari saldo Rp425 triliun d BI.

    Pada sisi moneter, dana pemerintah akan digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan. Bank secara natural akan memikirkan cara untuk menyalurkan dana tersebut agar tidak membebani cost of fund sembari mencari return yang lebih tinggi.

    Strategi itu dilakukan untuk menciptakan situasi yang bisa dimanfaatkan oleh para agen ekonomi untuk berjalan dan tumbuh.

    Sementara pada sisi fiskal, Purbaya menyatakan bakal mengakselerasi belanja pemerintah agar terjadi perputaran ekonomi. Dia bakal meninjau proses penyaluran belanja program pada kementerian/lembaga (K/L) dan mengaku bakal turun tangan bila ada program yang realisasinya terhambat.

    Dengan begitu, dia yakin mesin moneter dan fiskal dapat berjalan dengan optimal secara bersamaan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhut tekankan sinergi lintas sektor dalam program perhutanan sosial

    Menhut tekankan sinergi lintas sektor dalam program perhutanan sosial

    Perhutanan sosial ini menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Hampir mustahil kita bisa jaga hutan kalau masyarakatnya tidak sejahtera,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menekankan pentingnya kolaborasi atau sinergi lintas sektor dalam pemanfaatan program perhutanan sosial, agar dapat berdampak luas terutama bagi perekonomian masyarakat di kawasan hutan.

    “Saya yakin, dengan kolaborasi yang erat, perhutanan sosial tidak hanya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi juga menjaga marwah hutan sebagai penyangga kehidupan,” kata Menhut Raja Antoni dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berupaya untuk terus melakukan sosialisasi program perhutanan sosial agar fungsinya sebagai penyeimbang ekonomi dan ekologi dapat berjalan bersamaan.

    “Perhutanan sosial ini menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Hampir mustahil kita bisa jaga hutan kalau masyarakatnya tidak sejahtera,” ujar Menhut.

    Untuk itu, Raja Antoni berharap para petani atau pun masyarakat dapat memaksimalkan fungsi perhutanan sosial sembari tetap menjaga hutan agar lestari.

    “Kita harapkan kita bisa memaksimalkan fungsi perhutanan sosial kita, kemudian juga pasar, dan meningkatkan kapasitas pendapatan para petani,” kata dia.

    Berdasarkan data Kemenhut, saat ini terdapat total 15.769 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

    KUPS tersebut memiliki rincian tingkat platinum sebanyak 120 KUPS; tingkat gold dengan 1.350 KUPS; tingkat silver sebanyak 5.749 KUPS; dan tingkat blue dengan 8.550 KUPS.

    Menhut Raja Antoni menyebutkan, sebanyak 11.065 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial telah diberikan kepada 1,4 juta Kemitraan Kehutanan (KK) dengan luas 8,4 juta hektare, sepanjang periode Januari hingga September 2025 di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

    Ia berharap, perhutanan sosial yang dikelola masyarakat ini nantinya bisa mendapat akses modal dari perbankan, sehingga kualitas produk perhutanan sosial juga dapat meningkat.

    Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan, Menhut menekankan bahwa program perhutanan sosial juga sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terutama dalam ketahanan dan swasembada pangan nasional.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM minta data keperluan dan spesifikasi BBM Shell dan BP

    ESDM minta data keperluan dan spesifikasi BBM Shell dan BP

    Iya, (penambahan impor) satu pintu, harus melalui Pertamina,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta kepada badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), yakni Shell dan BP AKR, untuk mengirimkan data keperluan volume dan spesifikasi bahan bakar minyak (BBM) mereka.

    “Kami minta data dari seluruh badan usaha mengenai keperluannya berapa dan masukannya seperti apa spek tersebut,” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

    Laode berharap data tersebut dapat disiapkan oleh para pengelola SPBU swasta dalam kurun waktu sepekan, untuk nantinya diolah oleh Kementerian ESDM dan diserahkan kepada Pertamina.

    Data tersebut akan menjadi dasar bagi Pertamina untuk melakukan pengadaan. Apabila Pertamina dapat memenuhi kebutuhan SPBU swasta tanpa menambah impor, maka Indonesia tidak perlu mengimpor BBM lagi.

    Akan tetapi, apabila Pertamina merasa perlu melakukan impor tambahan untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta, maka impor memungkinkan untuk dilakukan oleh Pertamina.

    “Iya, (penambahan impor) satu pintu, harus melalui Pertamina,” kata Laode.

    Di sisi lain, juga terdapat permasalahan berupa perbedaan zat tambahan (aditif) pada BBM yang dijual oleh masing-masing SPBU. Data spesifikasi tersebutlah yang juga diminta oleh Laode untuk dijadikan pertimbangan.

    Berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Laode menyampaikan belum ada perintah kepada Pertamina untuk menyesuaikan zat tambahan pada BBM yang nantinya akan dijual kepada SPBU swasta.

    “Belum ke arah situ (penyesuaian zat aditif), kami lebih ke arah mendengarkan saja dulu,” ucap Laode.

    Direktur Utama BP-AKR Vanda Laura, sebagai salah satu pengelola SPBU swasta yang menghadiri rapat bersama Kementerian ESDM, menyampaikan akan menyerahkan persyaratan dan spesifikasi BP kepada pemerintah untuk dievaluasi bersama Pertamina.

    Ia pun menegaskan bahwa masing-masing perusahaan memiliki spesifikasi dan standarnya sendiri-sendiri.

    “Kami akan serahkan requirements yang kami punya untuk dibicarakan lebih lanjut. Mesti dievaluasi juga dari tim Pertamina,” kata Vanda.

    Rapat yang berlangsung di Kementerian ESDM merupakan respons pemerintah terhadap kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU swasta, yakni Shell dan BP, sejak Agustus.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempersilakan SPBU swasta, yakni Shell dan BP, untuk membeli BBM dari Pertamina.

    Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM sudah memberikan kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta sebesar 10 persen apabila dibandingkan dengan kuota impor BBM pada 2024.

    Apabila SPBU swasta masih kekurangan BBM untuk disalurkan, Bahlil menyarankan agar mereka membeli BBM-nya ke Pertamina, tidak mengandalkan impor.

    Ia juga menyampaikan bahwa stok BBM Pertamina masih banyak, sehingga bisa dibeli oleh para perusahaan pengelola SPBU swasta.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK ungkap ada satu bank akan spin-off UUS, menyusul BTN & CIMB Niaga

    OJK ungkap ada satu bank akan spin-off UUS, menyusul BTN & CIMB Niaga

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa saat ini terdapat satu bank yang menjajaki rencana pemisahan atau spin-off unit usaha syariah (UUS), menyusul langkah BTN dan CIMB Niaga.

    “Saat ini, terdapat satu bank lainnya yang masih dalam proses penjajakan internal terkait rencana pemisahan/spin-off UUS,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Rabu.

    Dalam hal terdapat pengajuan permohonan dari bank kepada OJK untuk melakukan spin-off UUS, Dian mengatakan bahwa evaluasi dan langkah tindak lanjut akan segera dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Adapun OJK telah menerima rencana spin-off UUS dari BTN dan CIMB Niaga. Spin-off UUS BTN atau BTN Syariah akan dilakukan dengan mengambilalih atau akuisisi 100 persen saham Bank Victoria Syariah (BVIS) yang kemudian berubah nama menjadi Bank Syariah Nasional.

    Selanjutnya akan dilakukan pengalihan aset dan kewajiban UUS ke dalam Bank Syariah Nasional. Hal ini sebagai bagian dari corporate strategic plan BTN dalam pelaksanaan spin-off UUS BTN.

    Sementara itu, CIMB Niaga memutuskan untuk memisahkan UUS dengan mendirikan BUS bernama PT Bank CIMB Niaga Syariah sebagai BUS hasil pemisahan.

    Hal ini telah disetujui para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 26 Juni 2025.

    Dian mengatakan, spin off UUS merupakan implementasi dari pemenuhan ketentuan Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.

    Dalam aturan tersebut, spin off wajib dijalankan bagi UUS yang telah memiliki aset di atas Rp50 triliun dan/atau total aset UUS telah lebih dari 50 persen dari total aset induknya.

    Pada prinsipnya, ujar Dian, spin off UUS bertujuan untuk mendorong UUS melakukan berbagai pengembangan dan penyesuaian proses bisnis, termasuk penguatan aspek kelembagaan.

    Hal ini dalam rangka menciptakan industri perbankan syariah nasional yang stabil dan berdaya saing, sehingga mampu merespon tantangan dalam industri perbankan yang semakin dinamis dan kompleks.

    Sebagai informasi, per akhir Juni 2025, aset BTN Syariah tercatat tumbuh 18,0 persen year on year (yoy) menjadi Rp65,56 triliun. Sementara itu, aset CIMB Niaga Syariah tercatat Rp63,90 triliun pada periode yang sama, turun tipis dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp64,83 triliun.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah menguat dipicu ekspektasi pelonggaran moneter AS

    Rupiah menguat dipicu ekspektasi pelonggaran moneter AS

    Isu pergantian Menkeu memunculkan keraguan investor terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia, sehingga memicu aksi wait and see di pasar keuangan,

    Jakarta (ANTARA) – Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ICDX Taufan Dimas Hareva di Jakarta, Rabu mengatakan, penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipicu ekspektasi pelonggaran moneter Amerika Serikat (AS).

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Rabu sore menguat sebesar 12 poin atau 0,07 persen menjadi Rp16.470 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.482 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.457 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.462 per dolar AS.

    “Rupiah pada perdagangan Rabu, 10 September 2025, dibuka menguat di kisaran Rp16.432–Rp16.463 per dolar AS dan bahkan sempat menjadi mata uang terkuat di Asia pada awal sesi. Penguatan ini terutama dipicu oleh ekspektasi pelonggaran moneter Amerika Serikat yang menekan dolar global,” ucapnya.

    Rupiah juga memperoleh sentimen positif dari harapan penurunan suku bunga The Fed seiring data tenaga kerja AS yang melemah, kendati rilis data inflasi AS malam ini berpotensi mengubah arah sentimen global.

    Meninjau sentimen dari dalam negeri, intervensi Bank Indonesia (BI) dinilai mampu menenangkan volatilitas. Namun, kepercayaan pasar tetap menunggu konsistensi kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan baru Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Isu pergantian Menkeu memunculkan keraguan investor terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia, sehingga memicu aksi wait and see di pasar keuangan,” kata Taufan.

    Pada kesempatan lain, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai Menkeu terpilih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang belum sempat dituntaskan pendahulunya.

    Dalam jangka panjang, tantangan utama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ialah upaya meningkatkan rasio pajak.

    Hal itu mengingat rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif stagnan, bahkan lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di Asia selama beberapa tahun terakhir.

    Jika melihat rekam jejak, ujar Yusuf, Purbaya bukanlah sosok baru dalam dunia kebijakan ekonomi. Namun, apa yang ditunggu oleh pasar adalah sejauh mana pengalaman Purbaya di berbagai posisi selama ini dapat benar-benar diterjemahkan untuk menjawab tantangan konkret dan menyelesaikan masalah Kemenkeu.

    Apalagi, kata dia, lingkup tugas di Kemenkeu jelas berbeda karena cenderung lebih luas dan kompleks, serta menuntut kapasitas koordinasi fiskal yang jauh lebih tinggi dibandingkan peran sebelumnya.

    Menurut Yusuf, terlalu dini untuk memberikan penilaian terhadap Purbaya. Biasanya, pasar disebut akan menunggu tindak lanjut dan arah kebijakan Menkeu baru melalui proses yang tidak instan

    “Pasar akan menakar apakah kebijakan fiskal tetap dijalankan secara prudent, sekaligus menilai langkah-langkah jangka pendek, misalnya sejauh mana strategi baru mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi,” ujar Yusuf.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jasa Raharja raih Platinum Medali, konsisten tata kelola yang baik

    Jasa Raharja raih Platinum Medali, konsisten tata kelola yang baik

    Penghargaan ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat…,

    Jakarta (ANTARA) – PT Jasa Raharja menerima penghargaan Platinum Medali dalam ajang TOP GRC Awards 2025 berkat upaya konsisten perseroan dalam menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (Governance, Risk, and Compliance/GRC) yang baik.

    Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja Harwan Muldidarmawan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa pengimplementasian prinsip GRC penting dalam mendukung keberlangsungan bisnis sekaligus pelayanan publik secara berkelanjutan.

    Ia menyampaikan perseroan berhasil meraih penghargaan Platinum Medali tersebut karena telah tujuh kali berturut-turut menerima penghargaan 5 Star serta TOP GRC Awards 2025 #5 Star, berkat komitmen perusahaan dalam mengedepankan tata kelola yang transparan dan berintegritas.

    “Penghargaan ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan visi Jasa Raharja untuk menjadi perusahaan terpercaya dalam memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.

    Selain penghargaan Platinum Medali, perseroan juga mendapatkan penghargaan The High Performing Board of Commissioners on GRC 2025 yang diberikan kepada jajaran Dewan Komisaris Jasa Raharja serta The Most Committed GRC Leader 2025 yang diberikan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja Harwan Muldidarmawan.

    Komisaris Independen Jasa Raharja Eko Suwardi menyatakan, prestasi tersebut memperkuat posisi perusahaan dalam menjalankan pengawasan dan arah strategis yang efektif.

    Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak hanya milik manajemen, tapi merupakan hasil dari sinergi seluruh elemen perusahaan.

    “Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan prinsip GRC terimplementasi di setiap lini organisasi. Pencapaian ini adalah hasil kerja bersama, yang menegaskan bahwa tata kelola merupakan aturan sekaligus menjadi fondasi utama dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Eko Suwardi.

    TOP GRC Awards 2025 diikuti oleh lebih dari 900 perusahaan di Indonesia dengan mengusung tema “Resilience to Sustainability: Leading Through GRC” yang menekankan pentingnya ketahanan perusahaan dalam menghadapi tantangan sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Freeport Indonesia hentikan sementara tambang bawah tanah GBC

    Freeport Indonesia hentikan sementara tambang bawah tanah GBC

    Lokasi para pekerja yang terjebak telah diketahui dan mereka diyakini aman. Kru sedang berupaya membersihkan akses untuk evakuasi yang aman dan cepat,

    Timika (ANTARA) – PT Freeport Indonesia menghentikan sementara aktivitas penambangan bawah tanah (underground) di area Grasberg Block Cave (GBC), Tembagapura, Mimika, Papua Tengah setelah diterjang material basah dalam jumlah besar.

    VP Corporate Communications
    PT Freeport Indonesia Katri Krisnati di Timika, Selasa, menyebutkan bahwa operasi penambangan telah dihentikan sementara untuk memprioritaskan pembersihan jalur akses dan evakuasi yang aman bagi tujuh pekerja kontraktor yang masih terjebak di area terdampak longsor.

    “Lokasi para pekerja yang terjebak telah diketahui dan mereka diyakini aman. Kru sedang berupaya membersihkan akses untuk evakuasi yang aman dan cepat,” kata Katri dalam keterangan tertulisnya.

    Dia menjelaskan, peristiwa longsor itu terjadi pada Senin (8/9) sekitar pukul 22.00 WIT.

    Aliran material basah dalam jumlah besar masuk ke dalam tambang bawah tanah GBC sehingga menutup akses ke area tertentu di tambang dan membatasi rute evakuasi untuk tujuh pekerja.

    Saat ini tim Emergency Respons Grup (ERG) PT Freeport terus mengupayakan evakuasi segera tujuh pekerja yang terjebak, termasuk menyediakan kebutuhan bagi mereka.

    “Seluruh pekerja lainnya dipastikan aman,” kata Katri.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.