Xcloud.id

Tag: Abdul Hakim

  • Pertamina EP catat laju produksi sumur SAC-001 capai 198 bph

    Pertamina EP catat laju produksi sumur SAC-001 capai 198 bph

    Keberhasilan discovery minyak dan gas pada sumur eksplorasi South Akasia Cinta (SAC-001) merupakan pencapaian penting atas temuan potensi minyak dan gas di wilayah kerja Pertamina EP, tepatnya dari Lapangan Jatibarang,

    Jakarta (ANTARA) – Pertamina EP Jatibarang Field mencatat laju produksi sumur eksplorasi South Akasia Cinta (SAC)-001 mencapai 198 barel minyak per hari (bph/barrels of oil per day/BOPD), dengan demikian menunjukkan hasil positif pada tahapan uji produksi.

    “Keberhasilan discovery minyak dan gas pada sumur eksplorasi South Akasia Cinta (SAC-001) merupakan pencapaian penting atas temuan potensi minyak dan gas di wilayah kerja Pertamina EP, tepatnya dari Lapangan Jatibarang,” ujar Vice President Eksplorasi Pertamina EP Indra Yuliandri dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Capaian ini, lanjut dia, menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pertamina dalam mengoptimalkan potensi sumber daya minyak dan gas bumi nasional, sekaligus memperkuat kontribusi Pertamina EP dari wilayah kerja Jawa bagian barat terhadap capaian ketahanan energi Indonesia.

    Sumur SAC-001 yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat, telah memasuki fase drill stem test (DST) pertama pada reservoir batupasir konglomeratan di interval kedalaman 2.305–2.308 mMD.

    Proses komplesi sumur dilakukan untuk memperoleh data properti reservoir yang konklusif. Selanjutnya, dilakukan uji utama (main test) yang hasilnya menunjukkan keberadaan aliran minyak.

    Berdasarkan hasil pengujian tersebut, tercatat laju produksi mencapai 198 barel minyak per hari (barrels of oil per day/BOPD)

    Temuan ini juga memperlihatkan adanya potensi hidrokarbon yang signifikan pada formasi batu pasir konglomeratan di area Jatibarang.

    Pada Formasi Upper Cibulakan (UCB) dilakukan drill stem test (DST) yang ketiga, yaitu pada reservoir batu gamping di interval kedalaman 1.063,7–1.068 mMD.

    Hasil pengujian ini menunjukkan hasil yang positif dengan aliran gas sebesar 1,947 juta standar kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD).

    “Keberhasilan ini menegaskan komitmen Pertamina EP, sebagai anak perusahaan Pertamina Hulu Energi (PHE), bersama SKK Migas untuk terus berinovasi dan memperkuat posisi strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi migas nasional,” kata Indra.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akademisi: Potensi hilirisasi batu bara Kaltim sangat besar

    Akademisi: Potensi hilirisasi batu bara Kaltim sangat besar

    Potensi batu bara kalori rendah-sedang di Kalimantan Timur sangat besar serta bisa dikembangkan dengan proses gasifikasi untuk mendukung hilirisasi batu bara,

    Samarinda (ANTARA) – Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Agus Winarno menyoroti potensi besar Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam pengembangan hilirisasi komoditas batu bara.

    “Potensi batu bara kalori rendah-sedang di Kalimantan Timur sangat besar serta bisa dikembangkan dengan proses gasifikasi untuk mendukung hilirisasi batu bara,” kata Agus Winarno dari Center of Excellence for Tropical Studies Unmul di Samarinda, Kamis.

    Agus menjelaskan bahwa Kaltim merupakan provinsi dengan cadangan batu bara terbesar di Indonesia, yakni mencapai 11,87 miliar ton atau 37,14 persen dari total cadangan nasional.

    Dia merinci bahwa dari jumlah cadangan tersebut, porsi terbesar atau sekitar 75 persen merupakan kategori batu bara kalori rendah.

    Menurutnya, melimpahnya batu bara kalori rendah ini justru menjadi peluang strategis untuk program peningkatan nilai tambah (PNT) batu bara.

    “Salah satu teknologi yang paling prospektif untuk batu bara kalori rendah adalah gasifikasi,” kata Agus.

    Gasifikasi merupakan proses konversi bahan bakar padat seperti batu bara menjadi gas sintetik (syngas).

    Syngas yang dihasilkan kemudian dapat diolah lebih lanjut menjadi berbagai produk turunan bernilai tinggi, seperti metanol, Dimethyl Ether (DME), amonia, hingga hidrogen.

    Pengembangan PNT batu bara ini telah diatur dalam regulasi pemerintah, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang menggantikan istilah PNT menjadi pengembangan dan/atau pemanfaatan batu bara.

    Agus mencatat saat ini sudah ada beberapa proyek hilirisasi batu bara yang sedang dalam tahap perencanaan atau persiapan konstruksi di Kaltim.

    Ia mencontohkan proyek Coal to Methanol oleh PT KPC dan PT KNC di Bengalon, Kutai Timur, Kaltim, yang diestimasikan dapat memproduksi 1,8 juta ton metanol per tahun.

    Selain itu, terdapat pula rencana proyek Coal to Ammonia oleh PT Kideco Jaya Agung dengan target produksi 100 ribu ton amonia per tahun.

    Serta rencana pabrik batu bara semi kokas oleh PT Multi Harapan Utama dengan estimasi produksi 500 ribu ton per tahun.

    Dosen Fakultas Teknik Unmul itu juga menyebutkan pihaknya telah melakukan penelitian gasifikasi terhadap batu bara peringkat rendah dari Formasi Balikpapan dan Formasi Pulau Balang.

    Hasilnya menunjukkan sampel batu bara tersebut memenuhi karakteristik untuk dikonversi menjadi gas, dengan maseral reaktif rata-rata di atas 83 persen.

    Ia pun mendorong perlunya penelitian lanjutan yang lebih intensif mengenai gasifikasi batu bara Cekungan Kutai, Kaltim.

    Agus menegaskan bahwa pemanfaatan optimal teknologi gasifikasi batu bara pada akhirnya akan mendukung pembangunan kemandirian energi bangsa dari impor bahan bakar.

    Pewarta: Ahmad Rifandi
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indeks Kepercayaan Industri Oktober 2025 ekspansif di 53,50 poin

    Indeks Kepercayaan Industri Oktober 2025 ekspansif di 53,50 poin

    Selain itu, nilai IKI meningkat 0,75 poin dibandingkan dengan nilai IKI Oktober tahun lalu yang sebesar 52,75,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada bulan Oktober 2025 masih berada di level ekspansif yakni 53,50 poin.

    “Nilai Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Oktober 2025 adalah 53,50, di atas 50, maka nilai ini kita sebut industri statusnya ekspansif,” kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, angka ini meningkat sebesar 0,48 poin dibandingkan dengan bulan September 2025 dengan nilai IKI sebesar 53,02 poin.

    “Selain itu, nilai IKI meningkat 0,75 poin dibandingkan dengan nilai IKI Oktober tahun lalu yang sebesar 52,75,” ujarnya.

    Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, ia menyampaikan terdapat 22 subsektor mengalami ekspansi dan 1 subsektor mengalami kontraksi.

    Febri mengatakan, subsektor industri yang ekspansi memiliki kontribusi sebesar 98,8 persen terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas Triwulan II 2025.

    Adapun dua subsektor dengan nilal IKI tertinggi adalah Industri Pengolahan Tembakau (KBLI 12) dan Industri Kertas dan Barang dari Kertas (KBLI 17). Sedangkan subsektor yang mengalami kontraksi adalah Industri Tekstil (KBLI 13).

    Selanjutnya, dia menyampaikan pada bulan Oktober 2025, nilai IKl variabel pesanan baru mengalami peningkatan sebesar 1,46 poin atau mencapai 55,25 poin.

    Selain itu, nilai variabel persediaan produk juga mengalami peningkatan sebesar 0,66 poin atau mencapai 56,52 poin. Sebaliknya, nilai IKI variabel produksi masih kontraksi dan melambat 1,28 poin atau mencapai 48,57 poin.

    Tren yang cukup baik juga dicatatkan oleh industri yang produknya berorientasi ekspor adalah sebesar 54,35 poin atau naik 0,36 poin dibandingkan September 2025.

    Sementara, untuk industri produk berorientasi domestik adalah sebesar 52,34 poin atau naik sebesar 0,42 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 51,92 poin.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BBM jenis RON 92 kembali tersedia di SPBU bp

    BBM jenis RON 92 kembali tersedia di SPBU bp

    BP-AKR menginformasikan bahwa saat ini SPBU bp melayani penjualan produk BP 92 dan BP Ultimate Diesel,

    Jakarta (ANTARA) – Bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 92, yakni BP 92, kembali tersedia di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bp.

    “BP-AKR menginformasikan bahwa saat ini SPBU bp melayani penjualan produk BP 92 dan BP Ultimate Diesel,” tulis manajemen bp di laman resminya yang diakses dari Jakarta, Kamis.

    Ketersediaan bahan bakar di SPBU swasta bernuansa hijau itu menyusul pernyataan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, yang mengungkapkan bahwasanya seluruh pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta sepakat untuk melakukan negosiasi dengan Pertamina ihwal pembelian bahan bakar minyak (BBM).

    “SPBU bp tetap setia melayani pelanggan dengan produk berkualitas, fasilitas lengkap, beserta tenant yang tetap buka untuk menemani perjalanan Anda,” tulis manajemen SPBU bp.

    Kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta, termasuk bp, telah berlangsung sejak pertengahan Agustus 2025.

    Berbagai negosiasi dilakukan antara badan usaha pengelola SPBU swasta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Pertamina.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun menyarankan kepada badan usaha pengelola SPBU swasta untuk menggunakan kuota impor Pertamina untuk memulihkan kembali stok BBM di SPBU mereka.

    Laode menyoroti poin terpenting yang diperbaharui dalam negosiasi yang berlangsung antara Pertamina dengan badan usaha pengelola SPBU swasta adalah pengecekan kualitas BBM di titik awal pengiriman atau loading port.

    Setelah proses negosiasi yang berlangsung kurang lebih selama dua bulan, kini stok BBM di SPBU bp mulai pulih.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HIMKI upayakan industri kreatif RI naik kelas, tak hanya jadi pemasok

    HIMKI upayakan industri kreatif RI naik kelas, tak hanya jadi pemasok

    Kita tidak boleh hanya bicara pameran dan ekspor. Kita harus bicara daya tahan merek, dan daya tahan merek bukan soal besar modal, tapi cara berpikir,

    Minahasa, Sulawesi Utara (ANTARA) – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengupayakan industri kreatif termasuk produk kerajinan dan mebel domestik, tidak hanya sekadar pemasok murah di rantai pasok dunia, melainkan turut menekankan pada kualitas dan nilai mewah.

    “Kita tidak boleh hanya bicara pameran dan ekspor. Kita harus bicara daya tahan merek, dan daya tahan merek bukan soal besar modal, tapi cara berpikir,” kata Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur sebagaimana pernyataan dikonfirmasi di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu.

    Ia mencontohkan ketangguhan sejumlah merek dunia seperti Hermès, Louis Vuitton, Rolex, dan Patek Philippe, yang tetap eksis dan bahkan semakin kuat di tengah maraknya produk tiruan berharga murah. Menurutnya, jenama tersebut bertahan karena mereka menjual makna dan martabat, bukan sekadar produk.

    Sobur menilai, kekuatan jenama mewah global terletak pada kemampuan mereka mengubah produk menjadi simbol identitas dan emosi. “Produk tiruan hanya meniru bentuk, tapi tidak bisa meniru martabat,” ujarnya.

    Ia menegaskan, pelaku industri kreatif Indonesia perlu menempuh jalan serupa dengan menanamkan nilai budaya dan cerita lokal pada setiap karya.

    Disampaikan dia, upaya yang dilakukan pihaknya untuk memperkuat hal itu yakni dengan memperkuat strategi distribusi dan kesejahteraan tenaga kerja sebagai bagian integral dari nilai jenama (brand value).

    Ia menyebut, banyak perusahaan hancur karena tergoda menjual produk secara massal ke semua pasar, tanpa memperhatikan konteks nilai dan reputasi.

    “Setiap titik distribusi adalah panggung reputasi. Cara menjual menentukan bagaimana dunia memperlakukan karya kita,” katanya lagi.

    Selain itu, ia menambahkan, martabat tenaga kerja adalah bagian dari nilai sebuah jenama.

    Industri kreatif yang ingin bicara eksklusivitas, katanya, juga harus memastikan upah layak, regenerasi keterampilan, dan etika produksi.

    Menurut Sobur, jenama mewah global bertahan karena menjadikan warisan sebagai strategi bisnis jangka panjang.

    “Mereka rela tidak menjual hari ini agar tetap dihormati 30 tahun ke depan. Warisan adalah strategi bisnis,” katanya.

    Kriya Nusantara misalnya, bisa menjadi contoh konkret penerapan filosofi melalui produk kemasan mewah, elemen interior, furnitur artistik, dan parfum yang sesuai dengan nilai budaya.

    Ia menilai pendekatan tersebut penting diterapkan di Indonesia agar produk-produk lokal memiliki daya tahan nilai dan reputasi global yang berkelanjutan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DWP Bappenas komitmen dukung percepatan capaian SDGs di Indonesia

    DWP Bappenas komitmen dukung percepatan capaian SDGs di Indonesia

    Menulis opini mungkin sering dianggap sepele, namun ini merupakan suatu tantangan terutama bagi yang belum terbiasa menulis…,

    Jakarta (ANTARA) – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan komitmen mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia.

    Upaya tersebut ditunjukkan dengan peluncuran buku antologi “Perempuan Berkisah”, yang memuat kisah inspiratif anggota DWP dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

    “Partisipasi ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong literasi gizi, pendidikan berkualitas, sebagai upaya pencapaian SDGs 2030 menuju Indonesia Emas 2045,” kata Ketua DWP Kementerian PPN/Bappenas Yogi Retna Pungkas dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan tersebut, DWP Bappenas bersama Sekretariat Nasional SDGs turut mengapresiasi keterlibatan para perempuan dalam memberikan gagasan terkait pendidikan gizi keluarga melalui Lomba Menulis Opini bertema Peran Orang Tua dalam Pendidikan Gizi Keluarga dan Harapannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis.

    Lomba tersebut ditujukan untuk mendukung pencapaian SDGs 2030 dan Indonesia Emas 2045.

    Sebanyak 700 peserta seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang telah berpartisipasi dalam Lomba Menulis Opini yang diselenggarakan sejak Agustus-Oktober 2025.

    Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Sustainable Development Annual Conference (SAC) 2025 ini menyoroti urgensi literasi gizi di tingkat keluarga sebagai fondasi pembangunan manusia Indonesia.

    Pemenang Lomba Menulis Opini adalah Rani Yuliani dari Pelalawan, Riau; Maria Fransiska dari Sentani, Jayapura; dan Hermin Hardiyanti dari Makassar, Sulawesi Selatan.

    Lomba Menulis Opini ini dianggap bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi merupakan bentuk nyata pemberdayaan perempuan melalui literasi dan keberanian berpendapat.

    “Menulis opini mungkin sering dianggap sepele, namun ini merupakan suatu tantangan terutama bagi yang belum terbiasa menulis. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari menumbuhkan keinginan membaca dengan menggali sumber dan juga melawan banjir informasi menyesatkan,” ucap Penasihat DWP Kementerian PPN/Bappenas Ninuk Mardiana Pambudy.

    Rangkaian acara ini merupakan bentuk sinergi pemerintah, keluarga, dan komunitas untuk kesehatan gizi dalam pencapaian TPB/SDGs yang selaras dengan Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan; Tujuan 2 Tanpa Kelaparan; lalu Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

    Kemudian juga Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas; Tujuan 5 Kesetaraan Gender; Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; dan Tujuan 17 Kemitraan untuk Tujuan.

    “Saya sangat mengapresiasi tulisan dan opini yang disampaikan, yang mengombinasikan upaya pencapaian SDGs dengan makan bergizi. Perempuan merupakan sosok penting dalam rumah tangga yang berperan dalam program pengembangan anak-anak Indonesia ke depannya,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

    “Membangun generasi emas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi gerakan bersama yang dimulai dari rumah. Pendidikan Gizi Keluarga, bila dilakukan jutaan keluarga, akan menggerakkan pembangunan manusia Indonesia menuju 2045,” ungkap Kepala Bappenas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen PU: Pembangunan gedung di 4 DOB Papua diharapkan fungsional 2027

    Wamen PU: Pembangunan gedung di 4 DOB Papua diharapkan fungsional 2027

    Kemarin kita sudah sepakati bahwa semua bangunan-bangunan tersebut itu harus bisa berfungsi di tahun 2027. Dan mudah-mudahan bisa selesai semuanya dan bisa difungsikan,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan, pembangunan gedung-gedung pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua diharapkan dapat fungsional pada tahun 2027.

    “Kemarin kita sudah sepakati bahwa semua bangunan-bangunan tersebut itu harus bisa berfungsi di tahun 2027. Dan mudah-mudahan bisa selesai semuanya dan bisa difungsikan,” ujar Diana di Jakarta, Rabu.

    Diana melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk terkait progres empat DOB Papua.

    “Untuk Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Tadi kita sampaikan bahwa progres semua sekarang ini berjalan untuk pembangunan gedung Gubernur, gedung kantor DPRD, Majelis Rakyat Papua (MRP) di keempat daerah DOB tersebut,” katanya.

    Diana mengatakan, progres terakhir yang baru tanda tangan adalah Papua Tengah pada tanggal 21 Oktober untuk pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan MRP.

    “Kita laporkan bahwa semuanya berprogres dan yang belum adalah untuk Papua Pegunungan. Karena Papua Pegunungan kemarin berpindah lokasi,” katanya.

    Diana lebih lanjut menjelaskan, setelah rapat dengan Komisi II DPR RI dan dilanjutkan dengan kunjungan Bapak Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) waktu itu ke Papua Pegunungan, akhirnya lokasinya sudah ditetapkan dan sekarang sedang melengkapi kriteria kesiapan (readiness criteria).

    “Kalau sudah lengkap semuanya baru nanti akan kita tindaklanjuti dengan dokumen-dokumen perencanaan dan sebagainya. Mungkin nanti baru akan dilakukan untuk tahun 2026 itu yang Papua Pegunungan,” ujarnya.

    Namun, kalau untuk yang Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah sudah progres, kemungkinan ada yang selesai di tahun 2025 ini, tetapi ada juga yang sampai tahun 2026.

    “Itu yang kita harapkan progres pembangunan untuk Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Itu tadi yang kita diskusikan,” kata Diana.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker sebut rencana perpres soal ojol fokus pada perlindungan mitra

    Menaker sebut rencana perpres soal ojol fokus pada perlindungan mitra

    Kita ingin memastikan ke aturan terjadi transparansi terkait dengan hubungan kerjanya. Jadi tidak boleh ada hubungan yang tidak setara…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, rencana pembuatan peraturan presiden (perpres) yang mengatur sektor ojek online (ojol), fokus kepada perlindungan terhadap mitra pengemudi.

    “Bagi kami di Kemnaker, concern kita adalah kepada jaminan sosial dari teman-teman pengemudi ojek online,” kata Menteri Yassierli dalam media briefing di Jakarta, Selasa.

    Sejumlah bentuk perlindungan bagi mitra pengemudi ojek online di antaranya adalah jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja (JKK), hingga jaminan kematian (JKM).

    Selain itu, Yassierli juga berharap aturan tersebut nantinya bisa memberikan transparansi terkait hubungan kerja perusahaan dan mitra pengemudi.

    “Kita ingin memastikan ke aturan terjadi transparansi terkait dengan hubungan kerjanya. Jadi tidak boleh ada hubungan yang tidak setara. Kita ingin memastikan juga bahwa kerja itu mendapatkan kesempatan untuk memberikan aspirasi,” ujar Menaker.

    Ia menilai, saat ini aturan terkait pengemudi ojol masih direncanakan berupa perpres. Yassierli mengatakan, pemerintah masih menunggu informasi lebih lanjut terkait penyusunan aturan ini karena melibatkan sejumlah kementerian strategis.

    “Aturan tersebut kemungkinan akan berbentuk perpres dan ditargetkan dapat segera dirilis,” kata Menaker.

    “Undang-undangnya kan baru diusulkan. Itu pun belum ditentukan ini inisiatif dari DPR atau pemerintahan. Tapi sudah diusulkan. Ya menjadi list untuk tahun depan nanti kita lihat sama-sama,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur sektor ojek online (ojol).

    Prasetyo pada Jumat (24/10) menjelaskan, draf peraturan telah diterima oleh pihaknya dan masih memerlukan proses komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Pemerintah, kata dia, tengah mencari jalan keluar terbaik agar regulasi yang disusun dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi seluruh pihak yang terlibat.

    Dia menambahkan, pembahasan mengenai aturan itu telah mencapai tahap akhir dan hanya menyisakan beberapa hal teknis yang masih perlu disepakati bersama perusahaan aplikator.

    Pemerintah menargetkan aturan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat, bahkan berpotensi rampung sebelum akhir tahun ini.

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin (20/10), mengatakan, pemerintah terus berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan penyedia layanan ojol untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap mitra pengemudi.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas: Perpres Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG sudah selesai

    Zulhas: Perpres Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG sudah selesai

    Kami baru saja menyelesaikan Keppres Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, yang diminta saya yang memimpin untuk koordinasi. Insya Allah besok Keppres akan ada…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah selesai dibuat.

    Selain itu, telah diselesaikan pula Keputusan Presiden (Keppres) tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG.

    “Kami baru saja menyelesaikan Keppres Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, yang diminta saya yang memimpin untuk koordinasi. Insya Allah besok Keppres akan ada. Kemudian juga sudah disepakati hari ini, Perpres Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, baik nanti penyelenggaraannya harus sempurna, yang kedua pengawasannya, kemudian juga tata kelolanya,” ucap dia pasca rapat Finalisasi Regulasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa.

    Adapun regulasi yang belum diselesaikan ialah Perpres Struktur Organisasi dan Tata Kerja atau Kelembagaan Badan Gizi Nasional.

    Zulhas memastikan Perpres ini akan selesai pada pekan depan, mengingat hanya sisa satu aspek lagi yang perlu dirumuskan dan dirapatkan.

    Dalam kesempatan tersebut, dia menekankan bahwa program MBG merupakan program sangat penting dan utama bagi pemerintah, karena akan memberikan dampak yang sangat besar dan luas.

    Karena itu, diperlukan penyempurnaan secara terus-menerus dalam tata kelola, penyelenggaraan, pengawasan, dan sebagainya, dengan didukung regulasi yang tepat, baik, dan kuat.

    Upaya perbaikan dalam program MBG dilakukan agar tidak ada masalah lagi ke depannya.

    “Makan bergizi ini bayangkan kalau 82,9 juta penerima manfaat, kita perlu telur satu hari satu, maka kita perlu telur 82,9 juta, perlu potongan ayam 82,9 juta, kalau ikan perlu potongan ikan 82,9 juta, belum sayur, belum buah, belum beras. Jadi, ini akan memberikan dampak yang besar,” ungkap Menko Pangan.

    “Oleh karena itu, nanti tim koordinasi sudah ada, kita akan membentuk besok pelaksana harian. Jadi, di sini tiap hari nanti akan memonitor pelaksanaan MBG ini, kalau belum mencapai 82,9 juta kenapa, kalau ada masalah dimana. Pelaksana harian kita akan terus melakukan evaluasi agar program yang paling penting di pemerintah kita ini bisa terus selesai dengan baik,” katanya.

    Hingga saat ini, total Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 13.347 unit dan 39,2 juta penerima manfaat dari program MBG.

    “Awal tahun, paling kurang nanti Maret Insya Allah, ini sudah mulai kelihatan sempurna dan 82,9 juta tidak boleh tawar-tawar, akan semua terlaksana,” ujar Zulkifli Hasan.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Amran jadikan Malut pusat rempah dunia

    Mentan Amran jadikan Malut pusat rempah dunia

    Maluku dan Maluku Utara harus menjadi pusat rempah dunia,

    Ternate (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, komitmen kuat pemerintah untuk mengembalikan kejayaan rempah Indonesia dengan menjadikan Maluku Utara sebagai pusat rempah dunia.

    “Saya menilai Maluku Utara memiliki potensi luar biasa sebagai episentrum pengembangan komoditas perkebunan yakni rempah seperti pala, dan cengkeh serta komoditas kelapa, komoditas yang sejak berabad-abad lalu menjadikan kawasan timur Indonesia sebagai poros perdagangan dunia. Kini, melalui hilirisasi dan industrialisasi perkebunan, Kementan bertekad mengembalikan kejayaan itu dalam bingkai ekonomi modern,” kata Menteri Amran, Selasa, usai Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan Provinsi Maluku Utara yang digelar di Kota Ternate bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

    Menteri berjanji akan dorong kembali kejayaan rempah dan perkebunan Indonesia. Dulu Portugis dan Belanda datang karena rempah-rempah. Sekarang, kita yang akan kembalikan kejayaan itu.

    “Maluku dan Maluku Utara harus menjadi pusat rempah dunia,” tegas Amran di hadapan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjhoanda, para bupati, dan jajaran Forkopimda.

    Mentan menjelaskan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah menyiapkan skema penganggaran melalui investasi sebesar Rp371 triliun untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan strategis di seluruh Indonesia.

    Dana ini akan diprioritaskan bagi daerah yang menunjukkan keseriusan dalam pengembangan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah.

    “Kalau gubernur dan bupati serius, kami akan alokasikan bantuan besar. Tapi kalau hanya pusat yang bekerja keras sementara daerah diam, tidak akan ada kemajuan,” ujarnya.

    Sebagai langkah konkret, Kementan menambah dukungan tanam kelapa di Maluku Utara dari 10 ribu menjadi 15 ribu hektare. Program ini merupakan bagian dari pengembangan 14 komoditas perkebunan strategis yang diperkirakan mampu menyerap 8,6 juta tenaga kerja di berbagai daerah.

    “Kami siapkan benih, alat, dan pembinaan dari hulu sampai hilir. Pemerintah ingin rakyat sejahtera dari tanahnya sendiri,” tutur Amran.

    Dalam arahannya, Mentan menekankan pentingnya hilirisasi komoditas perkebunan seperti kelapa dan rempah.

    Ia memaparkan bahwa nilai ekspor kelapa Indonesia saat ini mencapai Rp24 triliun, namun jika diolah menjadi produk turunan seperti santan, minyak kelapa, dan coconut milk, nilainya dapat melonjak hingga Rp2.400 triliun, setara dengan 80 persen APBN Indonesia.

    “Kalau kita olah air kelapa saja, nilainya bisa ribuan triliun. Dunia kini bergeser, susu diganti coconut milk. Eropa dan Tiongkok tidak bisa tanam kelapa, hanya Indonesia dan Filipina yang bisa. Maka kita yang harus memimpin pasar dunia,” tegasnya.

    Amran juga mendorong percepatan pembangunan pabrik pengolahan pala dan cengkeh agar nilai tambah tidak lagi dinikmati negara lain.

    “Jangan kirim bahan mentah, kirim hasil olahan. Satu pabrik pala bisa menaikkan nilai ekonomi 100 kali lipat,” ujarnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Mentan Amran yang telah mendorong pembangunan hilirisasi perkebunan di Maluku Utara.

    Dia menegaskan, dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap visi Kementan menjadikan Maluku Utara sebagai pusat rempah dunia dan industri kelapa nasional.

    “Kami Pemprov Maluku Utara dan masyarakat mengapresiasi kunjungan Pak Mentan ke Maluku Utara. Ke depan, kami akan optimalkan lahan-lahan tidur untuk penambahan pabrik sehingga masyarakat mampu meningkatkan kualitas hasilnya, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan petani naik,” pungkas Gubernur Sherly.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.