Tag: Abdul Hakim

  • Pemerintah perlu jaga defisit untuk pertahankan kepercayaan investor

    Pemerintah perlu jaga defisit untuk pertahankan kepercayaan investor

    Kalau pemerintah bisa meyakinkan agar defisit masih bisa dijaga sesuai dengan perkiraannya, yaitu Rp662 triliun atau 2,78 persen dari GDP, saya rasa hal ini diharapkan memang masih bisa tetap menjaga kepercayaan pasar,

    Jakarta (ANTARA) – Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto mengatakan, pemerintah harus dapat menjaga defisit anggaran sesuai dengan asumsi yang ditentukan agar dapat mempertahankan kepercayaan para pelaku pasar, terutama investor asing.

    Ia menuturkan bahwa menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas realisasi APBN per 31 Agustus, defisit anggaran tercatat sebesar Rp321,6 triliun, setara dengan 1,35 persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP).

    “Kalau pemerintah bisa meyakinkan agar defisit masih bisa dijaga sesuai dengan perkiraannya, yaitu Rp662 triliun atau 2,78 persen dari GDP, saya rasa hal ini diharapkan memang masih bisa tetap menjaga kepercayaan pasar,” ujarnya di Jakarta, Selasa.

    Meskipun saat ini defisit masih di bawah ambang batas dan nilainya masih belum signifikan, Rully menyatakan bahwa para investor tetap mencermati besarnya akselerasi penyerapan belanja negara menuju akhir tahun.

    Ia mengatakan, bercermin pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi pengeluaran APBN untuk Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta belanja kementerian dan lembaga pemerintah pusat cenderung terkonsentrasi pada akhir tahun, atau kuartal III dan kuartal IV.

    Selain itu, dengan banyaknya program unggulan pemerintah yang diluncurkan secara masif pada semester II 2025, seperti Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), ia memperkirakan realisasi anggaran pemerintah akan semakin agresif ke depannya.

    “Mau gak mau, memang defisit dalam beberapa bulan ke depan itu memang akan lebaran (meningkat dibandingkan defisit per 31 Agustus),” kata Rully.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin (22/9), bahwa APBN 2025 mengalami defisit sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35 persen dari nilai PDB per 31 Agustus 2025.

    Sementara itu, pendapatan negara terkumpul sebesar Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari proyeksi APBN tahun ini.

    Nilai itu terkoreksi sebesar 7,8 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.777,3 triliun. Tren penurunan tersebut pun terlihat pada hampir seluruh komponen penerimaan.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM upayakan B50 tetap diimplementasikan pada 2026

    ESDM upayakan B50 tetap diimplementasikan pada 2026

    Jadi, ini kami sedang melakukan pemetaan dari ketersediaan untuk FAME-nya. Kami lagi pemetaan apakah pada 2026 itu akan dilakukan mandatori untuk B45 atau B50,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengupayakan agar biodiesel 50 atau B50 tetap diimplementasikan pada 2026, meskipun sedang mempertimbangkan opsi B45.

    “Kami tetap dorong implementasi B50 untuk tahun 2026,” ucap Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui di sela-sela Green Energy Summit 2025 di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan bahwa memang terdapat pertimbangan untuk mengimplementasikan B45, alih-alih B50 sebagaimana target pertumbuhan yang telah diperhitungkan selama ini.

    Pertimbangan menggunakan B45 tersebut didasari oleh kebutuhan dan volume FAME atau Fatty Acid Methyl Ester yang didapatkan dari minyak kelapa sawit (crude palm oil).

    Kebutuhan FAME untuk mengimplementasikan B45 adalah 17 juta kiloliter (KL). Di sisi lain, untuk mengimplementasikan B50 membutuhkan 19 juta KL.

    Sedangkan, ketersediaan FAME pada 2025 berada di kisaran 15,6 juta KL.

    “Jadi, ini kami sedang melakukan pemetaan dari ketersediaan untuk FAME-nya. Kami lagi pemetaan apakah pada 2026 itu akan dilakukan mandatori untuk B45 atau B50,” ucap Yuliot.

    Saat ini, Indonesia sudah mengimplementasikan mandatori B40. Per September, implementasi B40 sudah mencapai 10 juta kiloliter (KL), atau 64,7 persen dari target 15,6 juta KL.

    Yuliot mengatakan bahwa kebijakan penggunaan biodiesel tersebut dalam rangka mengurangi emisi karbon yang berasal dari energi fosil.

    Selain itu, implementasi B40 pada 2025 juga telah menghemat devisa negara sekitar 9,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp147,5 triliun.

    “Kemudian, peningkatan nilai tambah dalam negeri sekitar Rp20,98 triliun, juga menciptakan lapangan kerja sekitar 2 juta lapangan kerja terkait dengan mandatori biodiesel ini,” katanya.

    Secara terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan, implementasi B50 pada 2026 tidak ditargetkan dimulai pada Januari.

    B50 pun masih harus menjalani uji jalan yang memakan durasi sekitar 6–8 bulan.

    “Kalau saya melihat arahan Pak Menteri (ESDM Bahlil Lahadalia), sepertinya tidak 1 Januari. Kami lihat dulu sambil menunggu uji jalannya,” kata Eniya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Juda Agung dilantik sebagai Anggota DK OJK Ex-officio BI

    Juda Agung dilantik sebagai Anggota DK OJK Ex-officio BI

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung resmi dilantik sebagai Anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-officio Bank Indonesia.

    Pengucapan sumpah jabatan Juda dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto di Gedung MA Jakarta, Selasa.

    “Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 72/P Tahun 2025 tanggal 11 Agustus 2025 saudara telah diangkat sebagai anggota DK OJK Ex-officio dari BI,” kata Sunarto.

    Juda ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2025 tentang Penggantian Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-officio dari Bank Indonesia.

    Pelantikan Juda melengkapi jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK menjadi 11 orang yang terdiri dari sembilan ADK hasil Panitia Seleksi serta dua ADK Ex-officio Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

    Pelantikan ini turut dihadiri sejumlah jajaran pejabat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia serta Anggota Dewan Komisioner OJK beserta jajaran pejabat OJK lainnya.

    Dengan demikian, jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK menjadi sebagai berikut.

    Ketua: Mahendra Siregar

    Wakil Ketua: Mirza Adityaswara

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan: Dian Ediana Rae

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon: Inarno Djajadi

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun: Ogi Prastomiyono

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen: Friderica Widyasari Dewi

    Anggota Dewan Komisioner/Ketua Dewan Audit: Sophia Isabella Wattimena

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya: Agusman

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto: Hasan Fawzi

    Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Bank Indonesia: Juda Agung

    Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Kementerian Keuangan: Thomas A.M. Djiwandono

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendag: Indonesia siapkan langkah strategis hadapi implementasi EUDR

    Kemendag: Indonesia siapkan langkah strategis hadapi implementasi EUDR

    Kemendag juga mendorong agar sistem nasional tersebut diakui Uni Eropa sebagai instrumen kepatuhan dalam kerangka EUDR,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau Undang-Undang Anti Deforestasi yang mulai diberlakukan pada akhir tahun.

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan Kemendag berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait untuk mengkaji dampak EUDR terhadap komoditas ekspor utama.

    “Kemendag terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengkaji dampak EUDR terhadap komoditas ekspor utama Indonesia, sebagai dasar untuk mengusulkan penyesuaian baik melalui dialog bilateral dalam kerangka IEU-CEPA maupun pada forum WTO,” ujar Djatmiko dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Langkah lainnya adalah Indonesia terus memastikan bahwa setiap regulasi perdagangan tidak menimbulkan beban berlebihan dan tetap sejalan dengan prinsip keadilan, non-diskriminasi, serta pembangunan berkelanjutan.

    Untuk memastikan rantai pasok komoditas utama sesuai persyaratan bebas deforestasi dan memiliki geolokasi, kata Djatmiko, Kemendag bersama kementerian/lembaga terkait dan pelaku usaha akan mengupayakan penguatan sistem traceability.

    Selain itu, pemerintah juga melakukan sertifikasi berkelanjutan untuk komoditas utama seperti minyak sawit, karet, kopi, kakao, dan kayu, menguatkan standar nasional, serta skema sertifikasi yang diakui internasional.

    “Kemendag juga mendorong agar sistem nasional tersebut diakui Uni Eropa sebagai instrumen kepatuhan dalam kerangka EUDR,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Djatmiko menyampaikan Kementerian Perdagangan juga mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menghadapi implementasi EUDR mendatang.

    Beberapa di antaranya adalah melalui program UMKM Bisa Ekspor, yang merupakan program Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) serta melalui peran aktif Atase Perdagangan (Atdag) dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dalam sosialisasi regulasi, termasuk penjajakan pasar non-tradisional guna memperluas akses ekspor.

    “Kemendag juga bekerjasama dengan kementerian/lembaga yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam melakukan Pengembangan National Dashboard, sistem data terintegrasi untuk memastikan transparansi dan ketertelusuran dalam rantai pasok komoditas,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan pastikan harga ayam terjaga demi lindungi peternak-konsumen

    Mentan pastikan harga ayam terjaga demi lindungi peternak-konsumen

    Baru peternak kita recovery, tapi tidak boleh terlalu tinggi. Sebelumnya harga ayam pedaging Rp18.000 per kg di peternak, menjerit itu peternak seluruh Indonesia. Jadi kita jaga dua-duanya,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan harga ayam pedaging agar tetap menguntungkan peternak namun tidak membebani masyarakat sebagai konsumen di pasar.

    “Baru peternak kita recovery, tapi tidak boleh terlalu tinggi. Sebelumnya harga ayam pedaging Rp18.000 per kg di peternak, menjerit itu peternak seluruh Indonesia. Jadi kita jaga dua-duanya,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Mentan menyampaikan hal itu ketika dikonfirmasi mengenai adanya harga ayam potong di berbagai daerah melonjak salah satunya di Banyumas, Jateng, dari Rp35.000 per kg menjadi Rp42.000 per kg.

    Akibatnya, penjualan ayam potong anjlok, bahkan masyarakat akhirnya mengurangi konsumsi daging ayam dan beralih ke kaki atau ceker ayam.

    Menanggapi hal itu, Amran menyebutkan sebelumnya harga ayam pernah jatuh hingga mencapai di Rp18.000 per kilogram di tingkat peternak.

    Kondisi itu membuat peternak menjerit sehingga kebijakan pengendalian harga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan nasional.

    Namun dia juga menekankan kenaikan harga yang terlalu tinggi juga tidak boleh terjadi, sebab akan membebani daya beli masyarakat sehingga pemerintah memastikan keseimbangan antara kepentingan peternak dan konsumen.

    “Inilah saudara aku, jangan gitu dong. Ada yang tau nggak harga ayam tiga minggu lalu? Satu bulan lalu berapa? Rp18.000 (per kilogram di tingkat peternak,” ujar Mentan singkat.

    Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan berbagai langkah stabilisasi harga ayam pedaging terus dilakukan demi menjaga keseimbangan pasar, menguntungkan peternak, dan tetap terjangkau bagi masyarakat konsumen di seluruh Indonesia.

    “Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus bergerak cepat menjaga kestabilan harga ayam pedaging agar tetap terjangkau masyarakat dan menguntungkan peternak,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat (19/9).

    Kementan bersama pelaku usaha telah mengupayakan beberapa langkah nyata, antara lain menjaga stok nasional.

    Dimana saat ini Indonesia mengalami surplus ayam hingga 300 ribu ton, sehingga kebutuhan nasional dapat terpenuhi secara baik dan diharapkan harga ayam tetap stabil meskipun permintaan terus meningkat.

    Upaya pengawasan harga di lapangan juga dilakukan Kementan bersama asosiasi perunggasan, Satgas Pangan, dan pemerintah daerah guna mencegah praktik penetapan harga yang merugikan peternak maupun konsumen secara tidak wajar.

    Selain itu, Kementan juga mendorong fasilitasi akses distribusi ayam ke berbagai daerah serta mendukung program penguatan daya beli masyarakat, termasuk integrasi dengan program makan bergizi gratis di sejumlah wilayah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPJPH perkuat kerja sama internasional untuk bangun ekosistem halal

    BPJPH perkuat kerja sama internasional untuk bangun ekosistem halal

    Halal sebagai standar berkaitan erat dengan isu kesehatan, higienitas, keamanan pangan, nutrisi, gizi, ketahanan pangan, bahkan terkait rekayasa genetika bahan makanan…,

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dalam dan luar negeri demi membangun ekosistem halal serta menjadikan Indonesia sebagai rujukan halal dunia.

    “Indonesia menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga halal luar negeri (LHLN) untuk memperluas jaringan layanan halal. Standar halal ASEAN harus menjadi titik awal menuju ekosistem halal global yang kuat dan berwibawa,” kata Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Mamat mengatakan, hal ini sejalan dengan halal yang menjadi salah satu nilai yang kian diperhitungkan dalam bisnis dan perdagangan internasional terutama di sektor makanan dan minuman.

    “Halal sebagai standar berkaitan erat dengan isu kesehatan, higienitas, keamanan pangan, nutrisi, gizi, ketahanan pangan, bahkan terkait rekayasa genetika bahan makanan. Urgensi ini membuktikan bahwa halal semakin diakui sebagai faktor penting dalam sektor industri dan perdagangan global,” ujar Mamat.

    Untuk itu, ia mengatakan BPJPH berupaya untuk memperkuat regulasi dan membagikan pengalaman Indonesia dalam pelaksanaan sertifikasi halal.

    “Indonesia, melalui BPJPH, terus mengembangkan layanan sertifikasi halal yang efektif, transparan, akuntabel, mudah, cepat, dan terjangkau guna mendukung penguatan ekosistem halal baik nasional maupun global,” katanya.

    Indonesia pun cukup aktif menyuarakan pentingnya nilai dan pembangunan ekosistem halal di sejumlah panggung dunia. Baru-baru ini, BPJPH juga terlibat dalam rangkaian Food Ingredients Asia (Fi Asia) and Vitafoods Asia 2025 yang diselenggarakan di Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), Bangkok, Thailand.

    Kegiatan berskala internasional ini diikuti oleh 36 ribu pengunjung dari 70 negara serta menghadirkan 1.500 peserta dari berbagai merek terkemuka.

    Selain pameran industri makanan dan minuman, Fi Asia juga menampilkan rangkaian seminar, konferensi, lokakarya, dan sesi teknis mengenai berbagai topik penting seperti tren inovasi, peluang investasi startup, tantangan regulasi, keberlanjutan, hingga wawasan pasar global.

    Lebih lanjut, BPJPH juga menyambut baik rencana penyelenggaraan FI Asia 2026 di Jakarta. BPJPH menyatakan selalu mendukung program-program penguatan ekosistem industri halal, termasuk melalui diseminasi informasi terkait perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan produk halal di Indonesia.

    “Ini momentum penting untuk mengarusutamakan halal di pasar global makanan dan bahan pangan. Dan Indonesia siap mengambil peran strategis untuk memanfaatkan peluang besar ini,” ujar Mamat.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PU maksimalkan Bendungan Tanju dukung irigasi pertanian

    Menteri PU maksimalkan Bendungan Tanju dukung irigasi pertanian

    Tugas saya sederhana, mengalirkan air hingga ke sawah. Apapun yang ditanam masyarakat, apakah padi, jagung, atau bawang, kuncinya ada pada ketersediaan air…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memaksimalkan Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mendukung suplai air irigasi pertanian.

    Dody menegaskan, komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian jaringan irigasi agar air bendungan benar-benar sampai ke lahan pertanian masyarakat.

    “Tugas saya sederhana, mengalirkan air hingga ke sawah. Apapun yang ditanam masyarakat, apakah padi, jagung, atau bawang, kuncinya ada pada ketersediaan air. Karena itu, saya membentuk tim teknis terpadu yang akan turun langsung mencari solusi komprehensif agar bendungan ini berfungsi optimal,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Bendungan Tanju selesai dibangu pada 2017 dan mulai beroperasi pada 2018, memiliki kapasitas tampung 17,86 juta m³ dengan luas genangan 324,20 hektare.

    Bendungan Tanju dirancang untuk mengairi Daerah Irigasi (DI) Tanju seluas 2.242 hektare, serta memperkuat sistem Rababaka Komplek yang menjadi penopang utama ketahanan pangan di wilayah Dompu dan Bima.

    Dody menekankan perlunya kerja sama lintas sektoral, termasuk dukungan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga masyarakat, untuk mempercepat penyelesaian saluran irigasi sepanjang 24 km kanan dan kiri (48 km total) yang menyalurkan air dari bendungan menuju sawah.

    “Saya sudah berdiskusi dengan petani dan kepala desa. Mereka sudah berkorban tanahnya untuk pembangunan bendungan ini, dan sekarang saatnya mereka merasakan manfaatnya. Saya tidak mau lagi masyarakat menunggu bertahun-tahun. Harapan saya, dalam waktu dekat solusi teknis bisa segera diterapkan,” katanya.

    Dengan adanya kontinuitas suplai air dari Bendungan Tanju, para petani yang sebelumnya hanya bisa menanam satu kali setahun diharapkan dapat menanam 2–3 kali setahun. Hal ini akan meningkatkan produktivitas pertanian di Dompu yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi jagung dan beras di NTB.

    “Saya ingin memastikan bendungan ini benar-benar memberikan manfaat maksimal, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama di Kawasan Timur Indonesia,” ujar Dody.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI sahkan RAPBN 2026, belanja negara ditetapkan Rp3.842 triliun

    DPR RI sahkan RAPBN 2026, belanja negara ditetapkan Rp3.842 triliun

    Jakarta (ANTARA) – DPR RI bersama Pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

    Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 di Jakarta, Selasa, yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    “Apakah RUU APBN dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan kepada anggota dewan yang hadir.

    “Setuju”, ujar seluruh anggota rapat serentak.

    Kemudian, Puan mengetukkan palu sidang sebagai tanda pengesahan.

    Sebelum keputusan diambil, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah merinci postur APBN 2026 yang ditetapkan.

    Selain itu, Said juga membacakan pendapat seluruh fraksi DPR RI yang menyatakan persetujuan terhadap RAPBN 2026.

    Berdasarkan keputusan rapat, belanja negara pada 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,72 triliun.

    Anggaran itu terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah Rp692,99 triliun.

    Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp1.510,55 triliun, sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp1.639,19 triliun.

    Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,58 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, dan hibah Rp0,66 triliun.

    Dengan postur tersebut, RAPBN 2026 diproyeksikan mengalami defisit Rp698,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Keseimbangan primer dipatok sebesar Rp89,71 triliun dan pembiayaan Rp689,15 triliun.

    DPR RI juga menyepakati sejumlah asumsi makro APBN 2026, di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp16.500 per dolar AS.

    Kemudian pemerintah menyepakati suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70 dolar AS per barel.

    Target lifting minyak ditetapkan 610 ribu barel per hari dan gas bumi 984 ribu barel setara minyak per hari.

    Selain itu, RAPBN 2026 juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96 persen, kemiskinan 6,5-7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, dan Gini ratio 0,377-0,380.

    Indeks Modal Manusia dipatok 0,57, Indeks Kesejahteraan Petani 0,7731, penciptaan lapangan kerja formal 37,95 persen, serta Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita 5.520 dolar AS.

    Pemerintah juga menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 37,14 persen dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,67 persen.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM tangguhkan 190 izin tambang mineral dan batu bara

    ESDM tangguhkan 190 izin tambang mineral dan batu bara

    Ini evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Ditjen Minerba,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menangguhkan 190 izin tambang mineral dan batu bara (minerba), sebagai hasil dari evaluasi menyeluruh sektor pertambangan oleh Direktorat Jenderal Minerba.

    “Ini evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Ditjen Minerba,” ucap Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung ketika ditemui di sela-sela Green Energy Summit 2025 di Jakarta, Selasa.

    Yuliot menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang izinnya ditangguhkan disebabkan oleh berbagai hal, seperti evaluasi terkait ketaatan mereka dalam menjalankan kewajiban reklamasi pascatambang, evaluasi pelaksanaan produksi yang mengacu kepada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), dan lain-lain.

    Terkait dengan ketaatan terhadap RKAB, Yuliot menyampaikan hasil evaluasi dari sebagian perusahaan yang izinnya ditangguhkan menunjukkan mereka berproduksi melebihi RKAB yang disetujui.

    “Sepanjang perusahaan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan dan juga rencana kegiatan usaha yang diberikan pada tahun yang bersangkutan, seharusnya tidak ada masalah,” katanya.

    Ketika disinggung apakah penangguhan izin yang diberikan kepada masing-masing perusahaan memungkinkan untuk ditarik kembali, Yuliot menyampaikan tindakan tersebut tergantung hasil evaluasi dari Ditjen Minerba.

    “Kami lihat dari evaluasi (Ditjen) Minerba,” katanya.

    Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025, dijatuhkan sanksi penghentian sementara kepada 190 perusahaan tambang terkait kewajiban perusahaan untuk menjamin kegiatan reklamasi pascatambang.

    Selama sanksi dikenakan, para pemegang IUP diminta tetap melaksanakan kewajiban pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, dan pemantauan pertambangan, termasuk juga lingkungan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ID FOOD percepat penyerapan gula petani musim giling 2025

    ID FOOD percepat penyerapan gula petani musim giling 2025

    Sejak awal musim giling, penyerapan dilakukan lebih cepat sesuai dengan ketersediaan stok atau permintaan dan pemesanan di masing-masing pabrik gula…,

    Jakarta (ANTARA) – Holding BUMN Pangan ID FOOD memastikan terus melakukan penyerapan gula petani secara cepat dan terukur sesuai ketersediaan stok di pabrik gula pada musim giling tebu 2025.

    SVP Sekretaris Perusahaan ID FOOD Yosdian Adi Pramono menyampaikan penyerapan sudah dilakukan lebih awal, yakni Agustus 2025, diawali dengan penyerapan di pabrik gula milik ID FOOD lalu dilanjutkan dengan penyerapan di pabrik gula yang dikelola PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) PTPN Group.

    “Sejak awal musim giling, penyerapan dilakukan lebih cepat sesuai dengan ketersediaan stok atau permintaan dan pemesanan di masing-masing pabrik gula. Hal ini dilakukan guna membantu petani agar dapat segera memperoleh kepastian pasar,” ujar Yosdian dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Per 23 September 2025, ID FOOD sudah merealisasikan penyerapan sebesar 92.830 ton. Jumlah tersebut dari total target tahap pertama sebesar 29.000 ton melalui pendanaan bank komersial, dengan nilai pembiayaan mencapai Rp420,5 miliar.

    Tahap kedua sebesar 30.000 ton dan tahap ketiga sebesar 33.830 ton, di mana untuk penyerapan tahap dua dan tiga menggunakan fasilitas pendanaan dari Danantara.

    Ia mengatakan, penyerapan gula oleh ID FOOD dilakukan secara bertahap. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga gula dalam jangka panjang.

    “Skema bertahap juga menyesuaikan dengan kesiapan stok di masing-masing pabrik gula. Kita ketahui kondisi dan kesiapan stok gula di pabrik gula juga beragam. Ada gula yang sudah siap dilepas, dan ada pula yang masih proses produksi. Selain itu ada proses administrasi yang harus dijalankan untuk menjaga tata kelola,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Yosdian menegaskan, komitmen BUMN Pangan untuk terus melakukan offtake di tengah kondisi harga gula di tingkat produsen yang masih rendah, atau berada di bawah harga acuan pembelian yang ditetapkan Bapanas, yaitu sebesar Rp14.500 per kilogram.

    Hingga minggu ketiga September 2025, realisasi penyerapan yang dilakukan perusahaan pelat merah ini telah mencapai 90 persen dari target serapan sebesar 103.000 ton, dengan sebaran offtake ke 24 pabrik gula, baik pabrik gula ID FOOD maupun SGN.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.