Tag: Abdul Hakim

  • Kemnaker tegaskan proses rekrutmen pekerja objektif, nondiskriminatif

    Kemnaker tegaskan proses rekrutmen pekerja objektif, nondiskriminatif

    Pemberi kerja dilarang mensyaratkan hal-hal yang tidak relevan dengan kompetensi atau kualifikasi pekerjaan, seperti informasi pribadi berlebihan…,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa proses rekrutmen tenaga kerja oleh perusahaan harus dilakukan secara objektif, adil, dan tanpa diskriminasi.

    Hal ini menyusul masih cukup sering ditemukan proses rekrutmen yang meminta sejumlah persyaratan yang kurang relevan dengan kebutuhan atau kompetensi, seperti tinggi dan berat badan, hingga meminta informasi pribadi calon pekerja secara berlebihan, termasuk meminta swafoto dengan KTP.

    “Pada prinsipnya, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Karena itu, proses rekrutmen tenaga kerja harus dilakukan secara objektif, adil, dan tanpa diskriminasi,” kata Kepala Biro Humas Sunardi Manampiar Sinaga saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Adapun penegasan itu didukung dengan penerbitan Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/V/2025 yang bertujuan agar praktik rekrutmen yang lebih transparan, adil, dan berbasis kompetensi.

    “Pemberi kerja dilarang mensyaratkan hal-hal yang tidak relevan dengan kompetensi atau kualifikasi pekerjaan, seperti informasi pribadi berlebihan, kecuali jika memang ada kepentingan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif,” ujar Sunardi.

    Ia melanjutkan, persyaratan tertentu, misalnya usia, hanya diperbolehkan bila memang terkait langsung dengan sifat atau karakteristik pekerjaan yang secara nyata mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan pekerjaan.

    Namun, ketentuan tersebut pun tidak boleh mengurangi atau menutup kesempatan warga negara untuk memperoleh pekerjaan. Aturan ini berlaku sama bagi semua calon pekerja, termasuk penyandang disabilitas.

    “Kami juga berharap praktik rekrutmen di seluruh perusahaan, termasuk BUMN, bisa menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan nondiskriminatif,” kata Sunardi.

    “Dunia kerja Indonesia harus menjadi ruang yang adil dan kompetitif, sekaligus mendukung pembangunan nasional,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mengenal Tepuk Sakinah: Pelepas Jenuh Pasutri Saat Pembekalan di KUA 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        27 September 2025

    Mengenal Tepuk Sakinah: Pelepas Jenuh Pasutri Saat Pembekalan di KUA Megapolitan 27 September 2025

    Mengenal Tepuk Sakinah: Pelepas Jenuh Pasutri Saat Pembekalan di KUA
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pendekatan Tepuk Sakinah yang diterapkan dalam sesi bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) viral di media sosial. 
    Fenomena ini menarik perhatian karena biasanya bimbingan perkawinan berlangsung serius, namun kali ini disisipi permainan edukatif.
    Tepuk Sakinah menjadi cara interaktif agar calon pengantin lebih mudah memahami nilai-nilai keluarga sakinah.
    Yel-yel dengan tepukan tangan ini diperagakan dalam sesi bimbingan perkawinan (bimwin) di sejumlah Kantor Urusan Agama (KUA) dan mendapat respons beragam dari peserta.
    Fenomena “Tepuk Sakinah” yang belakangan viral di media sosial ternyata berawal dari pelatihan penghulu dan penyuluh agama pada 2024.
    Dari forum diklat itulah muncul ide membuat yel-yel untuk membantu calon pengantin memahami lima pilar keluarga sakinah.
    Penghulu KUA Menteng, Jakarta Pusat, Abdul Hakim, mengatakan, awalnya “Tepuk Sakinah” hanya berupa cara sederhana untuk menghafal poin-poin penting dalam bimbingan perkawinan.
    Namun, kemudian dikembangkan lebih kreatif dengan tambahan aransemen lagu agar lebih mudah diterima calon pengantin.
    “Jadi Tepuk Sakinah ini kita dapat materi, kami penghulu sama penyuluh itu di Bimtek. Dalam diklat itu ada pemateri-pemateri. Salah satu materinya itu untuk menghapalkan daripada lima pilar sakinah itu dipakai tepuk-tepuk itu,” kata Abdul saat ditemui di KUA Menteng, Jumat.
    Menurut Abdul, inisiatif menambahkan aransemen lagu lahir dari kebutuhan membuat suasana bimbingan lebih segar dan tidak monoton.
    “Tadinya memang tepuk sakinah ini biasa gitu. Kita kira-kira sih biar nggak gabut ya. Kita cari aransemen yang pas akhirnya ketemu lagu itu. Sehingga yang viral itu gitu lah,” ujar dia.
    Tepuk Sakinah memuat lima pilar keluarga sakinah yang menjadi dasar membangun rumah tangga, yakni sebagai berikut:
    Kelima pilar ini diharapkan menjadi pengingat komitmen awal pernikahan, sehingga pasangan lebih siap menghadapi pasang surut rumah tangga.
    Penghulu KUA Menteng, Abdul Hakim menerangkan, setiap gerakan Tepuk Sakinah memiliki makna tersendiri.
    Saat dua jari telunjuk saling menunjuk bergantian ke atas dimaknai sebagai zawaj atau berpasangan.
    Gerakan itu menggambarkan suami dan istri harus menyadari bahwa mereka adalah pasangan yang saling melengkapi dan memiliki peran masing-masing dalam keluarga.
    Lalu ketika lantunan “janji kokoh janji kokoh, janji kokoh” terdengar, kedua tangan yang saling mengunci jari menggambarkan mitsaqon gholidzo, yaitu janji kokoh yang menjadi fondasi pernikahan. ‘
    “Janji janji kokoh janji kokoh ini kan mitsaqon gholidzo,” kata Abdul sambil menirukan gerakan.
    Makna ini menekankan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang harus dijaga dan dipegang teguh oleh suami dan istri, seperti janji yang kokoh.
    Gerakan berikutnya cukup panjang, yakni membentuk tanda hati dengan tangan, memberi hormat, menepuk bahu, lalu menyilangkan tangan di dada.
    “Saling cinta saling hormat kemudian saling jaga itu artinya mu’asyarah bil ma’ruf,” ucap dia.
    Semua rangkaian itu melambangkan mu’asyarah bil ma’ruf atau sikap saling cinta, saling hormat, dan saling menjaga.
    Suami dan istri harus memperlakukan satu sama lain dengan baik, penuh kasih sayang, dan saling menghormati.
    Setelah itu, jari yang membentuk tanda “OK” diikuti gerakan memberi salam melambangkan sakinah itu sendiri, ketenteraman, kenyamanan, dan kedamaian.
    “Pesan moralnya, keluarga harus dibangun di atas cinta, musyawarah, dan saling ridho. Jangan sampai setelah menikah kecewa lalu menyalahkan pasangan, tapi harus menerima takdir Allah dengan ridho,” kata Abdul.
    Berikut lirik lagu Tepuk Sakinah:
    Berpasangan, berpasangan, berpasangan
    Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh
    Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho
    Musyawarah, untuk sakinah…
    Berpasangan, berpasangan, berpasangan
    Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh
    Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho
    Musyawarah, untuk sakinah…
    Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho
    Musyawarah, untuk sakinah…
    Penghulu KUA Menteng, Abdul Hakim, menjelaskan lagu Tepuk Sakinah mengandung makna dari lima pilar sakinah yakni zawaj (berpasangan), mitsaqon gholidzo (janji yang kokoh), mu’asyarah bil ma’ruf (saling cinta, saling hormat, saling jaga), musyawarah, dan taradhin (saling ridho).
    1. Zawaj. Gerakan itu menggambarkan suami dan istri harus menyadari bahwa mereka adalah pasangan yang saling melengkapi den memiliki peran masing-masing dalam keluarga.
    2. Mitsaqon Gholidzo. Menekankan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang harus dijaga dan dipegang teguh oleh suami dan istri, seperti janji yong kokoh.
    3. Mu’asyarah bil ma’ruf. Berarti suami dan istri harus memperlakukan satu sama lain dengan baik, penuh kasih sayang, dan saling menghormati.
    4. Musyawarah. Memiliki arti bahwa setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah bersama.
    5. Taradhin. Berarti suami dan istri harus saling ridha dan menerima kekurangan masing-masing untuk menciptakan keluarga yang harmonis.
    “Pesan moralnya, keluarga harus dibangun di atas cinta, musyawarah, dan saling ridho. Jangan sampai setelah menikah kecewa lalu menyalahkan pasangan, tapi harus menerima takdir Allah dengan ridho,” ujar Abdul.
    Kepala KUA Tambun Selatan Agus Salim menjelaskan, Tepuk Sakinah digunakan sebagai ice breaking agar peserta tidak jenuh mengikuti bimbingan perkawinan yang rutin digelar setiap Selasa pukul 08.00–12.00 WIB.
    Tepuk Sakinah sejatinya adalah cara agar calon pengantin bisa memahami pilar keluarga sakinah dengan melalui lagu, sehingga diharapkan bisa lebih mudah dimengerti.
    “Kalau bisa tahu Tepuk Sakinah ya agar bisa lebih mudah mengingat pilar keluarga sakinah,” ujar Agus.
    Riko (23), salah satu calon pengantin yang mengikuti bimwin di KUA Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menilai Tepuk Sakinah bisa membantu menjaga pikiran positif dalam membangun rumah tangga.
    “Menurut saya itu cukup membantu sih buat berpikir positif terus lah walaupun kadang ada yang dibuat konten kayak menghindari masalah, tapi cukup bagus untuk meredakan emosi,” ucap Riko.
    Namun, Riko menekankan bahwa Tepuk Sakinah lebih sebagai hiburan dan pengingat. Menurut dia, membangun keluarga sakinah tetap membutuhkan usaha nyata dari pasangan suami-istri.
    “Sakinah itu kan doa kita, harapan kita. Ya, untuk ke depannya bagaimana kita dan pasangan menjalaninya nanti. Tapi setidaknya dengan Tepuk Sakinah itu muncul harapan kita kehidupan rumah tangga yang baik, tak ada perceraian,” kata dia.
    Pendapat berbeda disampaikan catin lain, Dhika (30). Ia menilai Tepuk Sakinah tidak relevan untuk membangun keluarga sakinah.
    “Kalau kayak begitu seperti bermain-main dengan adanya Tepuk Sakinah. Namun, untuk makna dalamnya memang bagus. Tapi kenapa harus ada tepuk-tepuk kayak begitu, seperti bermain-main,” ujar Dhika.
    Menurut dia, fondasi keluarga yang sakinah sebaiknya diperkuat dengan wejangan orang tua yang sudah lebih dulu berpengalaman dalam menjalani pasang surut rumah tangga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Toyota perkuat komitmen pacu industrialisasi RI

    Toyota perkuat komitmen pacu industrialisasi RI

    Antara customer public dengan exporting industry, kita juga membangun ekosistem. Mulai dari part shop, kemudian bodybuilder, workshop. Baik yang secara direct maupun indirect…,

    Jakarta (ANTARA) – PT Toyota Astra Motor (TAM) berkomitmen untuk terus memperkuat industrialisasi di Tanah Air, dengan tidak melihat Indonesia hanya sebatas pangsa pasar, melainkan turut mendorong pengembangan industri pendukung otomotif agar bisa memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian.

    ‎”Toyota melihat dan berkomitmen bahwa Indonesia bukan cuman pasar untuk menjual market, tetapi di Indonesia, bersama dengan rakyat Indonesia, membangun industrialisasi di Indonesia,” kata Marketing Director TAM Jap Ernando Demily di Jakarta, Selasa.

    Selama 50 tahun Toyota berada di Tanah Air, perusahaan sudah berinvestasi lebih dari Rp100 triliun, melakukan produksi hingga 90 persen, total pekerja lebih dari 350 ribu orang, mendukung pengembangan industri pendukung otomotif, melakukan ekspor ke 80 negara, serta memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 80 persen.

    ‎”Antara customer public dengan exporting industry, kita juga membangun ekosistem. Mulai dari part shop, kemudian bodybuilder, workshop. Baik yang secara direct maupun indirect. Karena kita tau ekosistem otomotif itu luas sekali. Jadi kita membangun industri,” ucapnya lagi.

    Adapun Toyota mencatat pangsa pasar perusahaan pada Januari-Agustus 2025 mencapai 32,3 persen dari total penjualan seluruh jenama mobil yang ada di Indonesia, atau sebanyak 168.915 unit kendaraan roda empat Toyota terjual di pasar domestik.

    Dalam penjualan tersebut mobil segmen MPV masih mendominasi penjualan yakni sebanyak 39 ribu unit untuk produk Kijang Innova, serta 36 ribu untuk Avanza dan Veloz.

    Sementara untuk segmen kendaraan listrik, Toyota mencatat sudah menjual produk sebanyak 22 ribu unit, serta memegang 56 persen dari total pasar mobil segmen hybrid di Tanah Air.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta kepada pelaku industri, khususnya komponen dan otomotif untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) meski terjadi penurunan penjualan mobil.

    Hal ini disampaikan oleh Agus Gumiwang saat merespons gelombang PHK yang terjadi pada industri komponen kendaraan akibat penjualan mobil yang menurun.

    ‎‎”Saya selalu minta kepada prinsipal-prinsipal tersebut, yang selalu saya minta adalah tidak boleh ada PHK, walaupun sekarang kita mengalami atau menghadapi kondisi yang cukup challenging. Tapi saya minta tidak ada PHK,” ujar Agus di Jakarta, Rabu (3/9).

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • GDPS komitmen dukung pertumbuhan ekonomi lewat penyediaan TAD

    GDPS komitmen dukung pertumbuhan ekonomi lewat penyediaan TAD

    Ekspansi ini mempertegas kapasitas perusahaan dalam menyediakan solusi tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang,

    Jakarta (ANTARA) – PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS), bagian dari Garuda Indonesia Group berkomitmen untuk terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam penyediaan tenaga kerja profesional atau tenaga alih daya (TAD) lintas industri.

    Direktur Utama PT GDPS Cornelis Radjawane menyatakan, sejak berdiri pada 2019 pihaknya telah mengembangkan layanan dari sektor aviasi ke berbagai sektor lain seperti Oil & Gas, logistik, teknologi, FMCG, energi, pendidikan hingga industri otomotif.

    “Ekspansi ini mempertegas kapasitas perusahaan dalam menyediakan solusi tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, jumlah tenaga alih daya yang dikelola menunjukkan pertumbuhan signifikan dari 3.273 TAD pada 2022 meningkat 111 persen menjadi 6.927 TAD sampai dengan pertengahan 2025 tersebar di 194 kota seluruh Indonesia, dengan konsentrasi terbesar berada di kawasan Jabodetabek.

    Pertumbuhan tersebut, lanjutnya, mencerminkan peningkatan skala layanan sekaligus kepercayaan klien dari berbagai sektor terhadap kompetensi GDPS.

    “Saat ini kami tidak hanya berkomitmen mendukung kebutuhan customer semata, tetapi juga berfokus pada penciptaan ekosistem tenaga kerja yang tangguh dan berdaya saing global,” katanya.

    Cornelis menegaskan, peningkatan jumlah tenaga kerja yang signifikan tersebut juga menunjukkan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional.

    Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, meningkat sekitar 83 ribu orang atau 1,11 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

    Angka ini mencerminkan adanya gap antara suplai tenaga kerja terdidik dan ketersediaan lapangan pekerjaan tetap, lanjutnya, melalui model outsourcing yang adaptif, GDPS berperan sebagai jembatan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja, sehingga customer dapat tetap fokus pada core business, sementara lapangan kerja baru tetap tercipta di berbagai sektor strategis.

    “Ke depan, kami berharap dapat memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor dan wilayah, sehingga kontribusi terhadap perekonomian nasional semakin nyata. Langkah ini juga diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan global,” katanya.

    Selain memperkuat posisi di pasar domestik, GDPS juga berhasil memperluas jangkauan layanan ke kancah internasional, yang ditandai dengan kerja sama strategis bersama PNG Air atau maskapai penerbangan Papua Nugini.

    Kemudian diperkuat dengan partisipasi pada MRO Asia Pacific 2025 di Singapura. Melalui forum ini, GDPS berhasil menjalin komunikasi dan membuka peluang kerja sama dengan berbagai perusahaan global di sektor Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) menjadi 6.746 TAD.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Mandiri Taspen berdayakan pensiunan lewat warung sejahtera

    Bank Mandiri Taspen berdayakan pensiunan lewat warung sejahtera

    Sebagai bagian dari komitmen kami dalam memberdayakan pensiunan ini, Bank Mandiri Taspen meluncurkan program kewirausahaan,

    Jakarta (ANTARA) – Bank Mandiri Taspen memberdayakan pensiunan, terutama dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri, melalui program Warung Mantap Sejahtera dan Toko Pertama Agen Club Mantap di Antapani, Kota Bandung.

    “Sebagai bagian dari komitmen kami dalam memberdayakan pensiunan ini, Bank Mandiri Taspen meluncurkan program kewirausahaan,” kata Direktur IT dan Digital Bank Mandiri Taspen Widi Nugroho dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Widi meyakini program itu dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dengan membuka peluang baru masyarakat, terutama dalam hal keagenan.

    Program kewirausahaan itu merupakan hasil kolaborasi antara Bank Mandiri Taspen dengan mitra Indogrosir dan Indofood Club. Pembukaan gerai Warung Mantap Sejahtera dan Agen Club Mantap Toko SNA milik pensiunan ASN Imas Sukmariah dan HM Nur menjadi langkah awal program ini.

    Warung Mantap Sejahtera merupakan program kemitraan untuk membantu para pensiunan ASN dan TNI/Polri mengelola usaha toko kelontong modern.

    Program kemitraan itu salah satunya diwujudkan melalui fasilitas kredit untuk mendukung modal usaha warung tersebut.

    Terdapat empat paket kemitraan yang ditawarkan, yakni Paket Silver, Gold, Platinum, dan Diamond mulai dari Rp45 juta. Setiap paket memiliki manfaat berbeda-beda sesuai kebutuhan para nasabah.

    “Kami berharap melalui program ini, Bank Mandiri Taspen bersama para pensiunan tetap bisa aktif dan produktif di masa pensiun dan juga mendapatkan penghasilan tambahan,” tambah Widi.

    Selain program Warung Mantap Sejahtera, Bank Mandiri Taspen juga memperluas jenis usaha Mantap Sejahtera lainnya.

    Misalnya, Toko Frozen Mantap yang bekerja sama dengan Charoen Pokphand Indonesia (Fiesta), SiMantap Laundry yang bermitra dengan Klik n Klin, serta Agen Kurir Mantap yang memberi peluang pensiunan membuka layanan kurir paket dan logistik.

    Dengan rangkaian program tersebut, Bank Mandiri Taspen berharap dapat mendorong para pensiunan untuk tetap produktif, mandiri, dan mampu berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM upayakan penyederhanaan izin bebas cukai etanol untuk BBM

    ESDM upayakan penyederhanaan izin bebas cukai etanol untuk BBM

    Nah, semua tempat (gerai) harus ada izinnya satu per satu. Itu yang mau kami diskusikan, apakah bisa nanti disatukan izinnya,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengupayakan penyederhanaan izin terkait pembebasan bea cukai etanol yang digunakan sebagai bahan bakar minyak (BBM), lewat koordinasi dengan Kementerian Perindustrian.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi, ketika ditemui di sela-sela Green Energy Summit 2025 di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah membebaskan bea cukai bagi etanol yang digunakan untuk bahan bakar minyak.

    Akan tetapi, pembebasan tersebut hanya berlaku untuk pelaku usaha yang memiliki izin usaha niaga. Eniya merujuk kepada Pertamina yang sudah memiliki izin usaha niaga (IUN), yang memungkinkan Pertamina dibebaskan dari bea cukai etanol.

    “Nah, semua tempat (gerai) harus ada izinnya satu per satu. Itu yang mau kami diskusikan, apakah bisa nanti disatukan izinnya,” kata Eniya.

    Eniya mengupayakan agar satu badan usaha cukup mengurus IUN sebanyak satu kali, yang kemudian dapat berlaku di seluruh gerai usahanya.

    “Jadi, misalnya, satu, Pertamina punya ratusan gerai, nanti (setelah mengurus IUN) berlaku untuk semua (gerai) sekaligus,” ujar dia.

    Pungutan cukai etanol merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Kementerian ESDM dalam rangka pengembangan bioetanol. Adapun pungutan cukai untuk etanol sebesar Rp20 ribu per liter, baik untuk produksi dalam negeri maupun luar negeri.

    Oleh karena itu, Eniya meyakini percepatan implementasi dari pembebasan bea cukai untuk etanol yang digunakan sebagai bahan bakar minyak (BBM) berperan penting dalam menekan harga bioetanol agar menjadi lebih kompetitif.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peran BPK di dunia internasional disebut dukung visi Indonesia Emas

    Peran BPK di dunia internasional disebut dukung visi Indonesia Emas

    Ini bukan hanya sebuah kebanggaan BPK, tetapi juga sebuah bentuk dedikasi Indonesia terhadap dunia,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengatakan, peran pihaknya di dunia internasional mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

    “Peran BPK di dunia internasional, termasuk sebagai pemeriksa eksternal organisasi internasional, tidak hanya meningkatkan pengaruh BPK dan Indonesia secara global, tetapi juga mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif,” katanya dalam agenda pembukaan Pelatihan Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri, dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan bahwa BPK memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara dan terus mengembangkan kapasitas, termasuk peran di kancah internasional.

    Beliau juga menegaskan pencalonan BPK sebagai Pemeriksa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Board of Auditors (UN BoA) merupakan langkah strategis untuk memperluas kontribusi Indonesia terhadap tata kelola keuangan global.

    “Ini bukan hanya sebuah kebanggaan BPK, tetapi juga sebuah bentuk dedikasi Indonesia terhadap dunia,” ungkap Budi Prijono.

    Pada kesempatan tersebut, dia juga memberikan sambutan positif terhadap pelatihan yang diadakan untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa BPK dalam bidang diplomasi, negosiasi, keprotokolan, penyusunan laporan, komunikasi internasional, serta aspek psikologis dalam penugasan ke luar negeri.

    Dengan menjadi pemeriksa eksternal PBB yang merupakan pengalaman pertama BPK, lanjutnya, maka kemampuan diplomasi, dan hubungan luar negeri menjadi bekal penting bagi pemeriksa PBB maupun organisasi internasional lainnya.

    “Saya berharap setelah mengikuti pelatihan ini para peserta dapat memahami pentingnya komunikasi internasional, khususnya penguasaan Bahasa Inggris dan Perancis, soft skills diplomatik dan pemahaman lintas budaya yang relevan dalam kerja sama dengan organisasi internasional,” ucap Wakil Ketua BPK.

    Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badan Diklat PKN) BPK R. Yudi Ramdan Budiman menyampaikan bahwa pelatihan berlangsung selama lima hari dan diikuti oleh 43 orang peserta.

    Para peserta terdiri dari para pejabat struktural dan pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VIII dan Organisasi Internasional, serta pemeriksa dari unit kerja lain di lingkungan BPK yang tergabung dalam kelompok keahlian pemeriksa eksternal.

    BPK menghadirkan pejabat dan praktisi dari Kementerian Luar Negeri yang memiliki keahlian di bidang tata cara diplomasi dan hubungan luar negeri, serta etiket pergaulan internasional.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya usung Sumitronomics guna kejar pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Purbaya usung Sumitronomics guna kejar pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengusung konsep pembangunan ekonomi Sumitronomics untuk dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen hingga 2029.

    Sebagaimana diketahui, konsep tersebut merupakan gagasan ekonom Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo, yang juga ayah dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI ke-5 di Jakarta, Selasa, Purbaya menjelaskan bahwa Sumitronomics berfokus pada tiga pilar utama. Tiga pilar tersebut yakni; pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.

    “Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua, pemerataan manfaat pembangunan, dan ketiga, stabilitas nasional yang dinamis,” kata dia.

    Maka dari itu, menurutnya jika ekonomi Indonesia diarahkan untuk tumbuh 8 persen, maka pemerintah perlu mengacu pada strategi Sumitronomics.

    Meski demikian, Purbaya menekankan bahwa target 8 persen bukan hal mudah, namun tetap realistis bila strategi pemerintah dijalankan dengan konsisten.

    “Target ini tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa diwujudkan di Indonesia. Sejarah menunjukkan sebelum krisis keuangan AS tahun 1997-1998, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6 persen,” jelasnya.

    Ia merujuk pada sejarah pertumbuhan ekonomi negara lain. Korea Selatan dan Singapura berhasil menjadi negara maju dengan rata-rata pertumbuhan di atas 7,5 persen selama satu dekade, sementara China pernah melampaui 10 persen pertumbuhan tahunan pada periode 2003-2007.

    Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Purbaya menyampaikan anggaran negara akan didesain sebagai katalis pertumbuhan.

    Pemerintah mendorong aktivitas ekonomi agar bisa berputar lebih cepat, sektor riil bergerak, dan daya beli masyarakat meningkat.

    Untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, APBN berperan sebagai katalis untuk mendukung sektor swasta sebagai motor penggerak utama pertumbuhan.

    Kinerja sektor-sektor bernilai tambah tinggi terus diperkuat dengan tetap menjaga ketahanan sektor resilien.

    “Sektor resilien seperti pertanian, industri manufaktur, padat karya, dan pariwisata dijaga tetap tumbuh tinggi sehingga berkontribusi optimal bagi penciptaan lapangan kerja,” tambah Menkeu.

    Selain itu, pemerintah terus memperkuat hilirisasi sumber daya alam dan memberikan insentif fiskal, mulai dari tax holiday hingga super deduction untuk riset, pelatihan, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus.

    Upaya ini diharapkan mempercepat investasi pada sektor bernilai tambah tinggi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Kepala BPKP sebut ego sektoral lemahkan tata kelola

    Wakil Kepala BPKP sebut ego sektoral lemahkan tata kelola

    Kadang-kadang muncul pernyataan, ini kewenangan kami, itu kewenangan kami, dan akhirnya hasilnya tidak kolaboratif. Prosesnya pun tidak kolaboratif,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari mengatakan, ego sektoral melemahkan tata kelola.

    Karena itu, dia menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam pengawasan pemerintahan.

    “Kadang-kadang muncul pernyataan, ini kewenangan kami, itu kewenangan kami, dan akhirnya hasilnya tidak kolaboratif. Prosesnya pun tidak kolaboratif,” ungkap dia sebagaimana dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

    Agustina menyoroti hasil audit BPKP yang menemukan lemahnya sinergi lintas lembaga. Untuk mengatasi masalah tersebut, dirinya merekomendasikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) agar memasukkan fungsi pengawasan intern ke dalam kerangka pemerintahan digital.

    Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri, diminta menangani risiko integritas publik secara multidimensi, tak hanya aspek hukum.

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diingatkan agar menerapkan audit yang terintegrasi.

    “Rancangan aturan pengawasan intern belum menyentuh pemerintah daerah (Pemda), padahal pelaksanaan program banyak dilakukan di level pemda,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia juga mengapresiasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) karena sudah mengembangkan profil risiko dalam setiap program pemerintah, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang menerapkan sistem digital pengadaan barang dan jasa.

    “Dua tahun perjalanan ini cukup baik, mereka sudah bisa menghasilkan profil risiko,” kata dia

    Wakil Kepala BPKP mengharapkan pengawasan intern ke depan tak boleh berlangsung parsial, mengingat pada hakikatnya pengawasan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.

    “Kita tidak mungkin bicara semua program pemerintah hanya di pusat. Pemda dan BUMN juga punya peran besar. Karena itu, pengawasan intern pun tidak bisa sendiri-sendiri,” ucap Agustina.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BRI Insurance jajaki pengembangan asuransi pertanian

    BRI Insurance jajaki pengembangan asuransi pertanian

    Kami percaya bahwa inovasi harus dimulai dari pemahaman di lapangan,

    Jakarta (ANTARA) – PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) atau BRI Insurance menjajaki pengembangan asuransi pertanian untuk memberikan perlindungan kepada petani.

    Pengembangan itu dimulai dengan meninjau langsung kawasan pertanian bersama para petani anggota Koperasi Bagja di Kecamatan Wetan, Karawang, Jawa Barat.

    “Kami percaya bahwa inovasi harus dimulai dari pemahaman di lapangan,” kata Direktur Utama BRI Insurance (BRINS) Budi Legowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Menurut Budi, survei lapangan ini merupakan langkah penting agar produk asuransi yang ditawarkan benar-benar dapat memberikan perlindungan kepada petani.

    Langkah ini diyakini selaras dengan program pemerintah dalam upaya penguatan di sektor pangan.

    Dengan turun langsung, kata Budi, BRINS ingin memastikan perlindungan untuk pertanian tidak hanya menjadi produk finansial tetapi juga solusi nyata yang mendukung keberlangsungan hidup petani.

    Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa BRINS berkomitmen menjadikan petani sebagai mitra dalam perjalanan menuju pertanian yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

    “Petani adalah garda terdepan ketahanan pangan. BRINS hadir untuk mendampingi mereka menghadapi risiko pertanian, sehingga mereka dapat lebih fokus meningkatkan produktivitas tanpa khawatir kehilangan segalanya akibat gagal panen,” ujar Budi.

    Sementara itu, Ketua Koperasi Bagja Tony menyampaikan kehadiran produk asuransi pertanian bisa memberikan perlindungan nyata bagi petani dari berbagai risiko gagal panen dalam upaya menjaga ketahanan pangan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dia berharap kehadiran produksi asuransi ini nantinya dapat berpihak kepada petani.

    Sebagai bagian dari kegiatan ini, BRINS juga memberikan bantuan kepada para petani yang hadir berupa paket sembako dan asuransi kecelakaan diri Proteksiku sebagai bentuk kepedulian serta dukungan terhadap komunitas lokal.

    Dengan berbagai upaya itu, perusahaan berharap produk asuransi pertanian yang dikembangkan dapat menjadi inovasi yang mampu memberikan perlindungan berkelanjutan sekaligus mendukung transformasi sektor pertanian Indonesia menuju ketahanan pangan nasional.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.