Xcloud.id

Tag: Abdul Hakim

  • KKP percepat sertifikasi 920 kontainer udang untuk ekspor ke AS

    KKP percepat sertifikasi 920 kontainer udang untuk ekspor ke AS

    Proses sertifikasi berjalan cepat dan efektif, kami sangat berterima kasih kepada KKP yang melaksanakannya secara efisien,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat proses sertifikasi 920 kontainer produk udang yang akan dikirim ke Amerika Serikat (AS) sebagai penjaminan keamanan komoditas pasca temuan kontaminasi Cesium-137 (Cs-137).

    Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan mengatakan, percepatan dilakukan untuk memastikan kelancaran produk ekspor dan memastikan mutu produk Indonesia di pasar global.

    “Proses sertifikasi berjalan cepat dan efektif, kami sangat berterima kasih kepada KKP yang melaksanakannya secara efisien,” kata Bara di Jakarta, Senin.

    Ia menyebutkan bahwa dari 920 kontainer yang telah dipindai, sebanyak 121 kontainer sudah diberangkatkan dan kini dalam perjalanan menuju AS. Selain itu, 262 kontainer dinyatakan siap dikirim setelah melewati verifikasi keamanan dan kelayakan ekspor.

    Bara mengatakan, peningkatan pengawasan dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipasi pemerintah terhadap potensi risiko radiasi.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Satgas juga memperkuat koordinasi dengan otoritas pelabuhan dan lembaga untuk memastikan seluruh barang ekspor yang keluar dari Indonesia memenuhi standar keselamatan.

    Seluruh barang muatan dan kendaraan akan melalui pemeriksaan berlapis menggunakan radiation portal monitor (RPM) di pintu distribusi utama.

    “Sekarang pengecekan di Pelabuhan Tanjung Priok lebih ketat, ada RPM (untuk memantau radiasi),” ungkapnya.

    Selain sektor perikanan, pemerintah turut menangani sejumlah temuan kontaminasi Cs-137 pada barang ekspor seperti alas kaki, yang mendorong peningkatan pengawasan terhadap seluruh jalur produksi dan peredaran barang.

    Ia menambahkan, langkah mitigasi risiko ini penting untuk menjaga daya saing produk Indonesia sekaligus memastikan seluruh komoditas ekspor berada dalam kondisi aman bagi konsumen internasional.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Freeport Indonesia akan divestasi tambahan saham 12 persen di 2041

    Freeport Indonesia akan divestasi tambahan saham 12 persen di 2041

    Saya sebutnya kesepahaman karena belum ada yang tertulis adalah bahwa pertambangan ini akan bisa diperpanjang sesuai dengan peraturan yang ada…,

    Jakarta (ANTARA) – PT Freeport Indonesia berencana akan melakukan divestasi tambahan saham sebesar 12 persen pada tahun 2041.

    Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan bahwa sesuai pembicaraan yang terjadi dengan pemerintah, telah terjadi kesepahaman.

    “Saya sebutnya kesepahaman karena belum ada yang tertulis adalah bahwa pertambangan ini akan bisa diperpanjang sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu sampai life of mine atau sampai seumur tambang dan juga Freeport akan divestasi tambahan saham 12 persen di 2041,” ujar Tony Wenas dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Menurut Tony, hal tersebut diperjanjikan dari sekarang sehingga akan memberikan Freeport juga waktu untuk melakukan eksplorasi yang lebih detail, adanya kepastian sehingga Freeport bisa spending eksplorasi yang detail dan hal ini butuh biaya yang banyak untuk penambangan setelah 2041.

    “Kami meyakini bahwa di area tersebut terdapat sumber daya yang sangat besar Pak. Kalau komitmen untuk tanda tangan untuk kepastiannya lebih cepat lebih bagus, supaya saya bisa mulai melakukan eksplorasi.” katanya.

    Menurut dia, eksplorasi tersebut membutuhkan proses yang panjang. Eksplorasi detail ini mungkin akan memakan waktu kira-kira 3 sampai 4 tahun.

    Kemudian setelah dilakukan design engineering plus detail engineering yang juga membutuhkan waktu kira-kira 3 sampai 4 tahun.

    Dan setelah itu baru dilakukan studi kelayakan atau feasibility study (FS) yang memakan waktu barangkali 3 sampai 4 tahun, di samping pembangunan atau pengembangan terowongan-terowongan tersebut.

    “Jadi kira-kira memang lebih cepat lebih bagus sehingga tidak terjadi depleting atau pengurangan produksi mendekati tahun 2041 sesuai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kita sekarang,” kata Tony.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP minta sisa lahan di Rusun ASN Kemenkeu Bali buat rakyat

    Menteri PKP minta sisa lahan di Rusun ASN Kemenkeu Bali buat rakyat

    Saya tanya katanya di sini warga sangat membutuhkan rumah susun, tidak punya lahan, nah saya lihat ada lahan di sana ya sudah saya minta siapkan proposal…,

    Denpasar (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta sisa lahan di Rumah Susun (Rusun) ASN Kementerian Keuangan di Bali digunakan untuk membangun rusun serupa untuk masyarakat biasa.

    Hal ini disampaikannya di Denpasar, Senin, saat meninjau langsung rusun yang dibuat pemerintah untuk pegawai Kementerian Keuangan di Bali, dimana di sisi selatan rusun megah dengan luas tanah 4.000 meter persegi tersebut masih tersisa lahan.

    “Saya tanya katanya di sini warga sangat membutuhkan rumah susun, tidak punya lahan, nah saya lihat ada lahan di sana ya sudah saya minta siapkan proposal, tapi rusunnya jangan lagi buat ASN, tapi buat MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” kata Menteri PKP.

    Rusun ASN Kementerian Keuangan sendiri berdiri di tengah kawasan elit Renon, Denpasar, dimana rusun terdiri dari beberapa gedung berlantai empat dengan total 120 kamar terbangun.

    Maruarar meminta selanjutnya di sisa lahan dibangun rusun yang sama indahnya untuk mengakomodir masyarakat dengan ketentuan MBR yang bekerja di dekat sana.

    Sehingga, tak hanya masalah kebutuhan tempat tinggal yang terpecahkan namun juga mengurangi angka kemacetan sebab pekerja tidak perlu menggunakan kendaraan untuk bekerja sehari-hari.

    “Ini kan daerah elit, buat lah sekali-sekali rakyat ada di daerah elit, belum ada rumah buat rakyat di sini, kita buat desain yang bagus supaya rakyat bisa merasakan ada gunanya negara ini,” ujarnya.

    Selanjutnya Menteri PKP mengarahkan pihak Kemenkeu Bali dan pemerintah daerah untuk menyusun proposal pembangunan gedung tambahan.

    Selanjutnya setelah rampung khusus gedung tersebut dapat dibahas kewenangannya baik menjadi milik Kementerian Keuangan karena berdiri di atas lahan mereka atau pun pemerintah daerah.

    “Saya pikir kita punya komitmen yang jelas, kita punya anggaran buat rumah susun, nanti kita usulkan dan diskusikan, kalau saya melihat di sini bagus lahannya sudah ada di daerah yang super padat, saya cek rata-rata yang bagus sekali seperti ini Rp3 juta kalau disewa tapi disini hanya bayar Rp300 ribu,” kata Menteri Maruarar.

    Setelah itu, Menteri PKP terbuka untuk berdiskusi mengenai aturan-aturannya, termasuk terkait kriteria penghuni.

    Sementara itu terkait Rusun ASN Kementerian Keuangan di Bali ia merasa sudah baik dengan hadirnya ornamen Bali yang menjadi kekhasan, namun dalam diskusi dengan sejumlah ASN yang menempati rusun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki kontraktor.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Titiek Soeharto nilai sektor pertanian terus membaik menuju swasembada

    Titiek Soeharto nilai sektor pertanian terus membaik menuju swasembada

    Upaya swasembada tidak boleh terhambat satu pihak. Ini menuntut kerja bersama pemerintah pusat, daerah, lembaga teknis, BUMN, pelaku usaha hingga petani,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menilai sektor pertanian terus menunjukkan perbaikan signifikan menuju swasembada pangan melalui peningkatan produksi, penguatan program pemerintah, serta kolaborasi kuat lintas pemangku kepentingan.

    “Kami atas nama Komisi IV sampaikan penghargaan atas Kementan yang sudah mencapai indikator penilaian, membaik, bahkan dapat penghargaan dari FAO (Food and Agriculture Organization),” kata Titiek dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Dalam rapat kerja terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 2025 serta rencana program tahun 2026 itu, Komisi IV DPR RI menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas capaian sektor pertanian yang terus membaik dan berhasil memperoleh penghargaan dari FAO.

    Titiek menegaskan, sektor pertanian menghadapi tantangan serius, mulai dari perubahan iklim yang sulit diprediksi, kekeringan, organisme pengganggu tanaman, hingga pola tanam yang berpengaruh pada produktivitas.

    Ia juga menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat swasembada harus diikuti percepatan program strategis di lapangan, termasuk optimalisasi lahan, penyediaan irigasi, benih unggul, pupuk subsidi, hingga modernisasi alsintan.

    “Upaya swasembada tidak boleh terhambat satu pihak. Ini menuntut kerja bersama pemerintah pusat, daerah, lembaga teknis, BUMN, pelaku usaha hingga petani,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan Kementan bergerak cepat menghadapi tantangan pangan dan memastikan ketersediaan secara berkelanjutan.

    “Pada tahun 2025 Kementan fokus pada cetak sawah, oplah, pompanisasi, pengembangan padi gogo, dan irigasi bersama PU,” jelas Amran.

    Ia menyebut pagu alokasi 2025 sebesar Rp31,91 triliun dengan pagu efektif Rp31,12 triliun, telah dioptimalkan untuk menjalankan berbagai program strategis.

    Termasuk tambahan anggaran sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk peningkatan komoditas perkebunan strategis seperti tebu, kelapa, kakao, mete, lada, dan pala.

    Mentan Amran menambahkan progres realisasi anggaran hingga 20 November 2025 mencapai 72,29 persen dan diproyeksikan minimal mencapai 93 persen pada akhir tahun.

    Dia mengaku, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan serapan anggaran yang diproyeksikan realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai minimal 93 persen.

    “Melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan dengan tetap menjaga pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabel,” jelasnya.

    Dalam raker tersebut, Mentan juga memaparkan rencana kerja tahun 2026 dengan pagu anggaran Rp40,145 triliun, sejalan dengan tema kerja pemerintah tahun depan yang diarahkan untuk kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif.

    Kementan menegaskan komitmennya untuk menjaga percepatan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan swasembada dapat dicapai secara berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPK komitmen perkuat kerja sama dengan SAV Vietnam

    BPK komitmen perkuat kerja sama dengan SAV Vietnam

    Kemitraan BPK dan SAI Vietnam telah terbukti memberikan manfaat nyata bagi kedua lembaga…,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun berkomitmen memperkuat kerja sama dengan State Audit Office of Vietnam (SAV) atau Supreme Audit Institution (SAI) Vietnam.

    Pernyataan tersebut disampaikan saat BPK menerima kunjungan SAI Vietnam dalam rangkaian kegiatan bilateral.

    “Kemitraan BPK dan SAI Vietnam telah terbukti memberikan manfaat nyata bagi kedua lembaga. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi ini melalui dialog terbuka, pembelajaran bersama, dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan,” ujarnya sebagaimana dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin.

    Dalam kesempatan itu, Isma mengapresiasi dukungan SAI Vietnam terhadap pencapaian internasional BPK, termasuk terpilihnya BPK sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) periode 2026-2032.

    Baru-baru ini, BPK terpilih sebagai anggota lembaga audit eksternal UN BoA yang dinilai sebagai bentuk pengakuan dunia atas profesionalisme dan kredibilitas Indonesia.

    BPK terpilih untuk menggantikan China National Audit Office, lembaga pemeriksa keuangan tertinggi (SAI) China, yang sebelumnya mewakili kawasan Asia-Pasifik.

    Selama enam tahun (2026-2032), BPK akan bekerja sama dengan dua anggota UN BoA lainnya, yaitu SAI Prancis (Cour des Comptes) dan SAI Brasil (Tribunal de Contas da União) untuk melakukan audit terhadap badan-badan PBB.

    Dalam pernyataannya, BPK berkomitmen memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui pemeriksaan yang independen, profesional, efisien, dan inovatif.

    Pencalonan Indonesia sebagai anggota UN BoA telah diumumkan sejak 2021. Dukungan dari negara-negara anggota berhasil dihimpun melalui diplomasi yang intensif oleh BPK dan Kementerian Luar Negeri, baik secara bilateral maupun lewat berbagai forum internasional, hingga akhirnya Indonesia terpilih secara aklamasi.

    “Kunjungan ini (SAI Vietnam) menjadi momentum penting bagi kedua lembaga pemeriksa negara untuk mempererat hubungan yang telah terjalin sejak lebih dari satu dekade, sekaligus memperluas ruang kolaborasi dalam mendukung penguatan tata kelola sektor publik,” ungkap Kepala BPK.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DJP: Penerimaan pajak melambat akibat lonjakan restitusi 36,4 persen

    DJP: Penerimaan pajak melambat akibat lonjakan restitusi 36,4 persen

    Restitusi ini artinya uang kembali ke masyarakat, sehingga dengan restitusi dan kas yang diterima oleh masyarakat, termasuk sektor swasta, tentu bertambah dan bisa meningkatkan aktivitas geliat perekonomian,

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, perlambatan penerimaan pajak per Oktober 2025 disebabkan oleh restitusi atau pengembalian pajak yang melonjak signifikan sebesar 36,4 persen.

    “Restitusi melonjak sekitar 36,4 persen, sehingga walaupun penerimaan pajak brutonya sudah mulai positif, penerimaan netonya masih mengalami penurunan,” kata Bimo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Secara nilai, restitusi pajak tercatat sebesar Rp340,52 triliun, salah satunya berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan Rp93,80 triliun. Nilai ini tumbuh 80 persen dari periode yang sama tahun lalu.

    Kemudian, dari pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp238,86 triliun yang tumbuh 23,9 persen serta jenis pajak lainnya Rp7,87 triliun atau naik 65,7 persen.

    Namun, meski restitusi menyebabkan perlambatan penerimaan pajak, Bimo memastikan pengembalian pajak ini memiliki dampak positif terhadap perekonomian.

    “Restitusi ini artinya uang kembali ke masyarakat, sehingga dengan restitusi dan kas yang diterima oleh masyarakat, termasuk sektor swasta, tentu bertambah dan bisa meningkatkan aktivitas geliat perekonomian,” ujarnya.

    Berdasarkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per akhir Oktober 2025, realisasi penerimaan pajak neto mencapai Rp1.459,03 triliun atau setara 70,2 persen dari target.

    Rinciannya, penerimaan PPh badan tercatat senilai Rp237,56 triliun, atau terkoreksi 9,6 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

    Lalu, PPh orang pribadi dan PPh 21 tercatat senilai Rp191,66 triliun, atau terkoreksi 12,8 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

    Kemudian, PPh final, PPh 22 dan PPh 26 tercatat senilai Rp275,57 triliun, atau terkoreksi 0,1 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

    Selanjutnya, penerimaan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tercatat senilai Rp556,61 triliun, atau terkoreksi 10,3 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Adapun penerimaan pajak lainnya tercatat senilai Rp197,61 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Freeport Indonesia proyeksikan produksi emas 43 ton di 2028 dan 2029

    Freeport Indonesia proyeksikan produksi emas 43 ton di 2028 dan 2029

    Jadi kalau kita lihat, tahun 2026 kami bisa memproduksi 26 ton emas, pada tahun 2027 bisa 39 ton emas, dan di 2028 dan 2029 sekitar 43 ton emas,

    Jakarta (ANTARA) – PT Freeport Indonesia memproyeksikan produksi emas sekitar 43 ton pada tahun 2028 dan 2029.

    Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, mengenai program emas kalau melihat rencana proyeksi 2025 sampai 2029, ini sejalan dengan pemulihan tambang Grasberg Block Cave (GBC) mulai tahun 2027, direncanakan akan beroperasi penuh.

    “Jadi kalau kita lihat, tahun 2026 kami bisa memproduksi 26 ton emas, pada tahun 2027 bisa 39 ton emas, dan di 2028 dan 2029 sekitar 43 ton emas,” ujar Tony Wenas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Dia juga menambahkan bahwa Freeport Indonesia sedang membangun tambang bawah tanah yang keempat di kompleks yang sama yakni Kucing Liar.

    “Kucing Liar ini, dia akan mulai tadinya kita rencanakan untuk bisa dimulai di tahun 2028, namun akan mundur kira-kira satu tahun karena ada insiden yang terjadi, jadi diperkirakan baru akan mulai bisa berproduksi di tahun 2029. Dan tentu saja dengan ini akan bisa mencapai perolehan logam yang lebih tinggi dari yang ada sekarang,” katanya.

    Tony juga menyampaikan bahwa saat ini Freeport Indonesia sudah terdapat perjanjian kerja sama dengan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, di mana Freeport akan mensuplai emas ke PT Antam sampai jumlah 30 ton per tahun atau lebih tergantung dari permintaan PT Antam.

    “Terus terang, kami memang lebih senang kalau seandainya produk emas kami itu bisa 100 persen dijual ke PT Antam,” ujarnya.

    Menurut dia, dengan produksi yang ada, dengan asumsi harga komoditas yang tetap tinggi, maka pendapatan negara pada tahun 2028-2029 diproyeksikan akan bisa melebihi 6 miliar dolar AS per tahun atau hampir Rp100 triliun per tahun.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wadirut MIND ungkap strategi keluar dari “middle-income trap”

    Wadirut MIND ungkap strategi keluar dari “middle-income trap”

    Indonesia perlu beralih dari model komoditas mentah menuju model industri berbasis misi (mission-oriented industry). Hilirisasi adalah bahasa modern dari kedaulatan ekonomi…,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan mengungkapkan berbagai strategi sebagai upaya keluar dari jebakan middle-income trap sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen year on year (yoy).

    Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen (yoy) merupakan desain struktural yang dapat didukung delapan akselerator pertumbuhan yang terorkestrasi, peta jalan industrialisasi lintas sektor, serta kepemimpinan nasional yang mampu mengorkestrasi kebijakan secara terukur.

    “Indonesia perlu beralih dari model komoditas mentah menuju model industri berbasis misi (mission-oriented industry). Hilirisasi adalah bahasa modern dari kedaulatan ekonomi. Ia bukan hanya mengubah bentuk bahan baku, tetapi mengubah struktur perekonomian nasional,” ujar Dany sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dany telah meluncurkan buku berjudul “Indonesia Naik Kelas”, yang menempatkan industrialisasi, hilirisasi, dan konsistensi kebijakan sebagai pilar utama mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam delapan tahun.

    Dalam bukunya, Ia memperkenalkan The DAI Concept yang mencakup Distinctive yaitu mendorong strategi industrialisasi berbasis keunggulan nasional, mulai dari bioenergi hingga ekonomi halal, serta mendorong diferensiasi pasar domestik.

    Kemudian, Adaptive yaitu merespons dinamika global seperti CBAM, geopolitik multipolar, integrasi AI dalam industri, serta transisi energi hijau, serta Inclusive yaitu membangun ekosistem industri yang melibatkan UMKM, startup teknologi, BUMN, dan perguruan tinggi dalam satu rantai nilai yang koheren.

    Dalam bukunya, Ia juga memaparkan delapan akselerator pertumbuhan 8 persen (yoy), yang dirancang untuk menyelaraskan instrumen fiskal, moneter, industri, dan perdagangan.

    Delapan akselerator itu, diantaranya:

    Investasi Berkualitas, yaitu mengutamakan investasi jangka panjang berteknologi tinggi dan berorientasi ekspor. Kawasan Industri & Klaster Ekonomi, yaitu mengubah kawasan industri menjadi pusat riset, inovasi, dan integrasi logistik. Infrastruktur & Logistik Cerdas, yaitu membangun konektivitas produktif antarwilayah berbasis data real-time. Optimalisasi Belanja Negara, yaitu mengalihkan belanja pemerintah untuk memperkuat hilirisasi dan riset. Reformasi Fiskal Pro-Kompetisi, yaitu mendorong harmonisasi insentif fiskal dan tarif pajak sektoral berbasis daya saing industri. Ekspor Bernilai Tambah, yaitu diversifikasi pasar ekspor ke Afrika, Asia Selatan, dan emerging markets. Pasar Domestik Inklusif, yaitu membangun pasar yang mendorong konsumsi produktif, bukan konsumsi spekulatif. Kepemimpinan Orkestratif, yaitu sinkronisasi kebijakan antar-kementerian melalui model governance yang adaptif.

    “Delapan akselerator ini bukan hanya kebijakan, tetapi sistem kehidupan ekonomi baru yang menuntun Indonesia menjadi negara industri maju,” ujar Dany.

    Dalam kesempatan ini, Ia mengusulkan pembuatan Dashboard Publik Industrialisasi, sebuah instrumen transparansi yang menampilkan perkembangan investasi, kapasitas produksi baru, penciptaan lapangan kerja, serta kemajuan energi hijau, sehingga perkembangan industrialisasi dapat diawasi secara real-time oleh publik.

    “Transparansi adalah prasyarat utama agar industrialisasi tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi menjadi agenda nasional,” ujar Dany.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK: Transmisi BI-Rate dan Nataru dorong kredit konsumsi di akhir 2025

    OJK: Transmisi BI-Rate dan Nataru dorong kredit konsumsi di akhir 2025

    OJK menekankan pemulihan kredit konsumsi bergantung pada perbaikan permintaan domestik, transmisi penurunan suku bunga ke lending rate, serta perbaikan pendapatan rumah tangga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat,

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang, transmisi kebijakan moneter yang semakin membaik hingga dorongan belanja musiman rumah tangga jelang Natal dan Tahun Baru akan mendorong kinerja kredit konsumsi hingga akhir 2025 dan awal tahun 2026.

    Di samping itu, faktor tren penurunan suku bunga pinjaman serta percepatan belanja pemerintah/investasi swasta juga dapat mendorong pertumbuhan kredit pada periode yang sama.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin, menilai bahwa kredit konsumsi sejauh ini masih tumbuh meskipun termoderasi.

    Hal ini sejalan dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang bersumber dari konsumsi rumah tangga maupun indikator terkait daya beli konsumen yang masih tumbuh terbatas.

    Hingga September 2025, kredit konsumsi tumbuh sekitar 7,42 persen year on year (yoy). OJK mencatat risiko kredit sedikit meningkat di segmen konsumsi pada periode tersebut, tercermin dari rasio non-performing loan (NPL) yang meningkat menjadi sebesar 2,37 persen dibandingkan posisi September 2024 sebesar 1,85 persen.

    “OJK menekankan pemulihan kredit konsumsi bergantung pada perbaikan permintaan domestik, transmisi penurunan suku bunga ke lending rate, serta perbaikan pendapatan rumah tangga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat,” kata Dian.

    Menurut catatan OJK, perlambatan paling nyata terjadi pada kredit pemilikan rumah (KPR) serta kredit kendaraan bermotor (KKB).

    KPR tumbuh termoderasi pada September 2025 sebesar 7,26 persen dibandingkan posisi September 2024 sebesar 10,89 persen. Sedangkan KKB pada September 2025 tumbuh sebesar 0,72 persen dibandingkan posisi September 2024 sebesar 9,00 persen sehingga berkontribusi menahan laju pertumbuhan kredit konsumsi.

    “Lemahnya pertumbuhan KKB juga sejalan dengan masih terkontraksinya penjualan kendaraan bermotor selama setahun terakhir,” ujar Dian.

    Namun demikian, imbuh Dian, terjadi pertumbuhan cepat pada segmen buy now pay later (BNPL) sebesar 25,49 persen menjadi Rp24,86 triliun, meskipun porsi BNPL terhadap total kredit perbankan masih relatif kecil dengan rasio NPL yang tetap terjaga sebesar 2,61 persen.

    Adapun secara keseluruhan, kredit pada September 2025 tumbuh sebesar 7,70 persen yoy, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,56 persen. Total outstanding kredit pada periode ini mencapai Rp8.162,8 triliun.

    Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit konsumsi menempati posisi kedua tertinggi. Kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,18 persen yoy, sementara kredit modal Kerja tumbuh moderat 3,37 persen yoy.

    OJK mencatat, penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) telah direspon secara bertahap oleh sektor perbankan melalui penyesuaian suku bunga kredit dan dana pihak ketiga (DPK).

    Secara tahunan, terjadi penurunan rerata suku bunga kredit rupiah, masing-masing sebesar 50 bps untuk kredit investasi (September 2025: 8,25 persen; September 2024: 8,75 persen) dan sebesar 41 bps untuk kredit modal kerja (September 2025: 8,46 persen; September 2024: 8,87 persen).

    Penurunan BI-Rate umumnya cenderung diikuti dengan penurunan suku bunga kredit meskipun dengan jeda waktu tertentu, seiring dengan proses transmisi kebijakan moneter.

    Suku bunga kredit diperkirakan masih memiliki ruang untuk melanjutkan penurunan sebagai respons dari penurunan BI-Rate pada 2025, khususnya jika suku bunga global juga turun.

    Dengan adanya ekspektasi penurunan suku bunga global pada triwulan IV 2025, OJK menilai bahwa masih terdapat ruang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut, meskipun implementasinya akan sangat bergantung pada strategi masing-masing bank serta struktur biaya yang dimiliki khususnya terkait dengan biaya dana (cost of fund/CoF).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSP: Indonesia tunjukkan kemajuan dalam ekonomi halal global

    KSP: Indonesia tunjukkan kemajuan dalam ekonomi halal global

    Capaian ini menunjukkan bahwa produk halal Indonesia telah mampu menembus pasar internasional dan diakui kualitasnya oleh negara-negara konsumen terbesar produk halal dunia,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengatakan, Indonesia terus menunjukkan kemajuan signifikan dalam ekonomi halal global.

    Qodari dalam keterangan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Senin, mengatakan, hal ini tercermin dalam laporan State of the Global Islamic Economy Report 2024–2025, di mana Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam kinerja ekonomi Islam.

    “Capaian ini menunjukkan bahwa produk halal Indonesia telah mampu menembus pasar internasional dan diakui kualitasnya oleh negara-negara konsumen terbesar produk halal dunia,” katanya.

    Terkait peran KSP dalam penguatan ekosistem halal nasional, ia menjelaskan bahwa KSP berfungsi sebagai pengawal dan akselerator kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    KSP mengawal percepatan sertifikasi halal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, memantau capaian sertifikasi serta pengembangan kawasan industri halal.

    Lebih lanjut, memperkuat diplomasi ekonomi halal, mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi layanan halal, dan mendukung pengembangan sektor wisata yang terintegrasi dengan layanan dan produk bersertifikat halal.

    Qodari pun menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional sebagaimana dicanangkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

    Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyambut baik dukungan KSP tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem halal dan daya saing produk halal Indonesia di tingkat global.

    Kolaborasi yang berkelanjutan diharapkan dapat semakin mengakselerasi terwujudnya kemandirian ekonomi nasional melalui pengembangan ekosistem halal yang unggul dan berdaya saing.

    Ia mengatakan, hingga 21 November 2025, BPJPH telah berhasil menerbitkan 3 juta sertifikat halal dengan capaian 10,3 juta produk bersertifikat halal.

    Pencapaian itu didukung oleh penguatan ekosistem penyelenggara layanan sertifikasi halal yang saat ini telah diperkuat oleh 116 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 339 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 107.089 orang Pendamping PPH, 25.369 orang penyelia halal terlatih, dan 3.255 orang juru sembelih halal.

    “BPJPH juga telah menjalin kerja sama saling pengakuan atau MRA dengan 98 Lembaga Halal Luar Negeri,” kata Haikal.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.